Xcloud.id

kab/kota: Bangka

  • Nih! Rencana Besar Prabowo di Proyek IKN Dalam 5 Tahun

    Nih! Rencana Besar Prabowo di Proyek IKN Dalam 5 Tahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto tetap memprioritaskan pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara atau IKN. Lanjutan pembangunan hingga pengembangannya telah ia tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.

    Dalam dokumen RPJMN 2025-2029 pembangunan IKN itu ia masukkan ke dalam Asta Cita program prioritas nasional ke-6. Bahkan, dalam program prioritas ke-6 oa telah mendesain rancangan pemindahan ke Ibu Kota Nusantara. Pembangunan IKN juga ia masukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional 2025-2029.

    “Sebagai model pembangunan berkelanjutan dan inklusif, lbu Kota Nusantara dirancang untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperbaiki distribusi penduduk, dan menciptakan peluang baru di luar Jawa, sehingga mendukung penurunan kemiskinan secara lebih merata,” dikutip dari dokumen RPJMN 2025-2029, Senin (3/3/2025).

    Dalam rancangan pembangunannya, pembangunan IKN dilaksanakan dengan fokus utama pada pemenuhan ekosistem perkotaan, termasuk kelengkapan ekosistem suprastruktur politik atau lembaga trias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk memantapkan posisi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan sekitarnya sebagai area inti yang tangguh dalam menyelenggarakan pemerintahan.

    “Melalui perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke lbu Kota Nusantara dan pembangunan sosial, superlab ekonomi, dan pengelolaan lingkungan lbu Kota Nusantara,” dikutip dari dokumen RPJMN 2025-2029.

    Dalam daftar kegiatan prioritas utama di dokumen RPJMN 2025-2029, disebutkan pula bahwa Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) memanfaatkan sumber dana dari belanja K/L dan badan usaha, antara lain OIKN, Kementerian PKP, Kementerian PU, Kementerian BUMN, Kemenhub, Kementerian PPN/Bappenas, serta badan usaha.

    Untuk target kegiatan terselenggarannya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, sumber dananya juga dirancang melalui belanja K/L dan badan usaha, antara lain BSSN, OIKN, Kemenkeu, Kementerian Komdigi, Polri, serta badan usaha.

    Prabowo juga menetapkan pengembangan klaster pariwisata di sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, khususnya di Pulau Derawan dari Pulau Maratua.

    Adapula penyusunan rencana induk/masterplan penataan darl pengembangan di kawasan Pariwisata Berau untuk mendukung pengembangan pariwisata di sekitar IKN dan pengembangan Tourist Information Center sebagai pusat informasi terintegrasi terkait aktivitas pariwisata.

    Pengembangan IKN juga dirancang dengan pengembangan kawasan superhub ekonomi di wilayah sekitar IKN, melalui beberapa sektor, yaitu:

    1. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, dengan output pembangunan SPAM Regional Kalimantan Tirnur.

    2. Pengembangan klaster pariwisata di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output pengembangan objek wisata desa dan perdesaan, penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata, desa wisata di wilayah destinasi II yang terpadu, serta fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi di wilayah destinasi II, serta event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition MICE) dalam negeri.

    3. Pengembangan klaster ekonomi kreatif di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output kabupaten/kota kreatif yang dikembangkan, penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik, penguatan ekosistem fesyen dan kriya, penguatan ekosistem aplikasi dan gim, penguatan ekosistem kuliner, pelatihan SDM ekonomi kreatif, sertifikasi SDM bidang ekonomi kreatif, serta edukasi kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif, inkubasi produk kreatif subsektor film, animasi, dan video serta musik.

    4. Pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara

    5. Pengembangan dan peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku yang terstandarisasi pada agroindustri hilir, kelapa sawit dan rumput laut untuk peningkatan produktivitas sektor hulu, dengan output kriteria standar Crude Palm Oil (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit, fasilitasi investasi hilir kelapa sawit, dan ketertelusuran keberlanjutan produk hilir kelapa sawit, penguatan standarisasi untuk hilirisasi sawit, pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua (HVO/SAF) – Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel berbahan baku technical oil, promosi produk dan perkebunan sawit Indonesia yang berkelanjutan terutama di luar negeri, peningkatan kapasitas produksi rumput laut kering, promosi produk rumput laut skala internasional, pengembangan skema penjualan petani ke pabrik pengolahan melalui platform digital yang meningkatkan harga jual di tingkat petani dan pengadaan asuransi pertanian.

    6. Penguatan serta peningkatan teknologi dan inovasi yang terstandarisasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar), dengan output rekomendasi dan regulasi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis minyak bumi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis gas bumi, fasilitasi investor dalam rangka pembangunan fasilitas Coal to Ammonia di Kutai Timur pendampingan implementasi sektor industri, gasifikasi batubara di Kutai Timur, rekomendasi kebijakan percepatan peningkatan nilai tambah batubara, pengembangan dan pembangunan kilang minyak bumi (Kilang Balikpapan), pengembangan Lapangan Gendalo, Gandang dan Bangka (lndonesia Deepwater Development Project /IDD), percepatan pelaksanaan kegiatan penyimpanan karbon dan penyediaan serta permintaan produk turunan.

    7. Penguatan rantai pasok dan jaminan ketersediaan bahan baku/penolong di industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produksi tekstil (TPT) dan alas kaki), dengan output penyusunan data supply-demand dan tingkat komponen dalam negeri industri kecil pada sektor tekstil, kulit dan alas kaki.

    8. Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi padat karya terampil, dengan output pendampingan penerapan industri 4.0 pada sektor minuman, hasil tembakau, serta bahan penyegar dan penerapan making Indonesia 4.0 pada Industri Kecil Menengah (IKM) pada industri aneka dan IKM kimia, sandang dan kerajinan.

    9. Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil, dengan output pengembangan sektor industri aneka, layanan pemberdayaan penyuluh, rekomendasi kebijakan penumbuhan dan pengembangan industri tekstil, kulit, dan alas kaki serta layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

    10. Peningkatan produksi pangan nabati, dengan output alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan dan hortikultura

    11. Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional serta konektivitas infrastruktur penunjang logistik, dengan output preservasi pada sejumlah jalan atau jembatan koridor logistik.

    12. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, dengan output pengembangan pelabuhan

    13. Optimalisasi dan peningkatan layanan dan prasarana bandara, dengan output pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (Kota Balikpapan), Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Kota Samarinda) dan pengembangan Bandara Ibu Kota Nusantara (Kabupaten Penajam Paser Utara)

    14. Pembangunan jalan nasional akses perbatasan untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi, dengan output pembangunan jalan koridor logistik Tering-Long Bagun 5

    15. Pengembangan transportasi berkelanjutan, dengan output pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan BTS (Buy the Service) di Kota Balikpapan.

    Rancangan pembangunan IKN juga didasarkan pada skema Kawasan Inti Pusat Pemerintah, Kawasan Ibu KOta Nusantara, dan Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara, berikut ini rinciannya:

    1. Perencanaan dan penataan ruang kawasan inti dan sekitamya, dengan output Rencana Pengembangan Kawasan (RPK)/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perdesaan, pengadaan tanah, serta rekomendasi kebijakan percepatan pemindahan ibu kota negara.

    2. Pembangunan gedung/perkantoran, dengan output bangunan gedung dan penataan kawasan, serta operasional dan pemeliharaan.

    3. Pembangunan gedung/hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan output bangunan gedung dan penataan kawasan, serta operasional dan pemeliharaan.

    4. Pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan output Rumah Susun ASN dan Hankam, hunian/perumahan umum, serta operasional dan pemeliharaan.

    5. Pembangunan sarana prasarana pendukung, dengan output: pembangunan dan perluasan sistem pengolahan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, operasional dan pemeliharaan, rumusan kebijakan pembinaan BUMN dalam pembangunan infrastruktur energi IKN, infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik, serta pembangkit listrik tenaga surya.

    6. Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, dengan output jaringan jalan akses menuju IKN (jalan tol/jalan bebas hambatan menuju KIPP), infrastruktur jalan dan multi utility tunnel (MUT) dalam KIPP, persiapan pembangunan jalur kereta api (KA) akses KIPP, bandara IKN, layanan angkutan umum massal perkotaan di KIPP, serta operasional dan pemeliharaan.

    7. Pemindahan ASN dan personel hankam, dengan output, diseminasi informasi pemindahan ibu kota negara, rekomendasi kebijakan pengelolaan aset dalam rangka pemindahan, serta koordinasi pelaksanaan pemindahan ASN/Hankam ke lbu Kota Nusantara

    8. Penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas, dengan output sistem informasi kota cerdas, kebijakan pengembangan ekosistem digital, serta layanan sistem perizinan terkait dengan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan

    Di luar itu, target pembangunan IKN selama lima tahun ini yaitu pembangunan sosial, superhub ekonomi, dan pengelolaan lingkungan IKN, mulai dari pembangunan kesehatan, pendidikan, kawasan lindung dan kehutanan, penanggulangan bencana, serta pertanian berkelanjutan.

    (arj/mij)

  • Daftar 33 Provinsi yang Deflasi di Februari 2025 – Page 3

    Daftar 33 Provinsi yang Deflasi di Februari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 33 provinsi mengalami deflasi dan 5 provinsi lainnya mengalami inflasi. Pada Februari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,48% secara bulanan.

    “Deflasi terdalam terjadi di Papua Barat sebesar 1,41% secara month to month, sementara itu inflasi tertinggi di Papua Pegunungan sebesar 2,78%,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Senin (3/3/2025).

    Untuk rinciannya, inflasi tertinggi selanjutnya terjadi di Nusa Tenggara Timur sebesar 0,37%, Sulawesi Tenggara 0,36%, Gorontalo 0,10%, Sulawesi Tengah 0,06%.

    Sementara, untuk deflasi terdalam selanjutnya terjadi di Papua Barat daya sebesar 0,95%, Sulawesi Selatan 0,89%, DI Yogyakarta 0,86%, Jawa Tengah 0,78%, Banten 0,66%, Maluku 0,63%, Sumatera Utara 0,63%, Jawa Barat 0,61%, Nusa Tenggara Barat 0,60%.

    Selanjutnya, Jambi mengalami deflasi sebesar 0,60%, Jawa Timur 0,59%, Bali 0,57%, Bengkulu 0,57%, Sulawesi Utara 0,53%, Papua 0,52%, Riau 0,50%, Sulawesi Barat 0,48%, Aceh 0,48%, Kalimantan Tengah 0,46%, Sumatera Selatan 0,41%.

    Lalu, di Kalimantan Selatan juga mengalami deflasi sebesar 0,39%, DKI Jakarta 0,29%, Kalimantan Timur 0,25%, Kalimantan Utara 0,17%, Sumatera Barat 0,16%, Kepulauan Riau 0,14%, Maluku Utara 0,11%, Papua Tengah 0,10%, Papua Selatan 0,06%, Kalimantan Barat 0,04%, Kepulauan Bangka Belitung 0,03%.

    Kelompok Pengeluaran Penyumbang Deflasi Februari 2025

    Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi terbesar adalah perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan deflasi sebesar 3,59% dan memberikan andil deflasi 0,52%.

    “Karena komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok ini adalah diskon tarif listrik yang memberikan andil deflasi 0,67%,” ujarnya.

    Adapun komoditas lain yang juga memberikan andil deflasi, karena penurunan harga beberapa pangan bergejolak, seperti daging ayam ras yang harganya turun, sehingga memberikan andil deflasi 0,06%.

    “Bawang merah, dan cabai merah juga mengalami penurunan ahrga sepanjang bulan Februari, sehingga memberikan andil deflasi masing-masing sebesar 0,05% dan 0,04%,” ujarnya.

    Selain itu, terdapat komoditas-komoditas lain yang memberikan andil inflasi pada Februari 2025, antara lain kenaikan tarif air minum PAM memberikan andil inflasi sebesar 0,13%.

    Kemudian, masih naiknya emas dan perhiasan dan ada penyesuaian harga bensin. Hal itu berturut-turut memberikan andil inflasi sebesar 0,08% untuk emas perhiasan, dan 0,03% andil dari bensin.

     

     

  • Wanita Diduga Korban Serangan Buaya Ditemukan Tim SAR di Pangkalpinang

    Wanita Diduga Korban Serangan Buaya Ditemukan Tim SAR di Pangkalpinang

    BABEL – Seorang perempuan diduga menjadi korban serangan buaya di kawasan jembatan Sungai Selindung, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung. Tim SAR setempat segera melakukan evakuasi terhadap jasad korban. 

    “Proses evakuasi ini kami lakukan setelah sebelumnya kami mendapatkan informasi adanya penemuan jasad oleh seorang nelayan yang sedang melintas di sekitar sungai tersebut,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang I Made Oka Astawa di Pangkalpinang, dikutip dari ANTARA, Minggu 2 Maret.

    Nelayan tersebut melihat potongan tubuh manusia di pinggiran sungai dan potongan lain mengambang tidak jauh dari lokasi penemuan tubuh tersebut.

    Mengetahui hal tersebut, nelayan itu segera melaporkan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang untuk meminta bantuan evakuasi.

    “Kami segera menugaskan satu Tim Rescue untuk mengevakuasi jasad tersebut. Setiba di lokasi Tim SAR Gabungan yang dibantu Tim Rescue, Polairud Polda Babel, Babinkamtibmas dan warga mengevakuasi jasad menggunakan perahu milik nelayan,” katanya.

    Pada saat dievakuasi, jasad tersebut dalam keadaan tidak utuh, diduga akibat serangan buaya, dan berdasarkan informasi dari nelayan pelapor sempat melihat buaya berada di sekitar jasad.

    Berdasarkan ketengan dari Ketua RT setempat, jasad yang dievakuasi adalah Yuliawati (45), warga Kelurahan Jerambah Gantung yang sudah tiga hari dikabarkan tidak pulang.

    Warga sekitar juga menemukan sepeda motor milik korban berada di pinggir jembatan tersebut.

    “Setelah berhasil melakukan evakuasi potongan tubuh korban kami antarkan ke RSUD Depati Amir Pangkalpinang untuk dilakukan otopsi,” katanya.

    Komandan Tim Basarnas Pangkalpinang Supani menjelaskan sampai saat ini proses otopsi masih berlangsung dan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut.

    “Kami mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan hati-hati saat melakukan aktivitas di sekitar sungai untuk menghindari serangan buaya yang bisa saja datang sewaktu-waktu,” katanya.

  • Kapan PKH 2025 Tahap 2 Cair? Ini Bocorannya

    Kapan PKH 2025 Tahap 2 Cair? Ini Bocorannya

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang pencairan tahap kedua Program Keluarga Harapan (PKH) 2025, banyak penerima manfaat menantikan kepastian jadwal pencairan bantuan sosial ini.

    Kementerian Sosial memastikan bahwa pencairan tetap berlangsung sesuai jadwal meskipun bertepatan dengan bulan Ramadan. Berikut adalah informasi lengkap mengenai pencairan PKH tahap 2 tahun 2025.

    Jadwal Pencairan PKH 2025 Tahap 2

    Pencairan PKH tahap kedua dijadwalkan berlangsung dari awal Maret hingga akhir bulan tersebut. Meski ada potensi keterlambatan karena hari libur selama Ramadan, pencairan akan tetap diproses sesuai ketentuan pemerintah.

    Secara umum, bantuan PKH disalurkan dalam empat tahap setiap tahunnya:

    Tahap 1: Januari – Maret 2025 Tahap 2: April – Juni 2025 Tahap 3: Juli – September 2025 Tahap 4: Oktober – Desember 2025

    Untuk tahap kedua ini, penyaluran akan dilakukan melalui rekening bank yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial atau melalui PT Pos Indonesia bagi yang tidak memiliki rekening bank.

    Wilayah Pencairan PKH 2025

    Pencairan bantuan sosial PKH mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk:

    Pulau Jawa

    Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur

    Pulau Sumatra

    Aceh Sumatra Utara Sumatra Selatan Sumatra Barat Bengkulu Riau Kepulauan Riau Jambi Lampung Bangka Belitung

    Pulau Kalimantan

    Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Utara

    Pulau Sulawesi

    Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan

    Nusa Tenggara dan Bali

    Bali Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat

    Maluku dan Papua

    Maluku Utara Maluku Papua Barat Papua Papua Selatan Papua Tengah Papua Pegunungan Perubahan Data Penerima PKH 2025

    Tahun ini, terjadi perubahan dalam sistem pendataan penerima bantuan sosial. Pemerintah mengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Akibatnya, sejumlah penerima manfaat PKH mengalami perubahan status.

    Dampak dari perubahan ini antara lain:

    Penghapusan 30% penerima PKH di tahap kedua untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Validasi ulang data penerima, sehingga masyarakat yang memenuhi syarat namun belum terdaftar berkesempatan untuk masuk dalam daftar penerima bantuan. Penyederhanaan kategori penerima PKH, dengan kemungkinan hanya tiga kategori utama yang tetap menerima bantuan. Nominal Bantuan PKH 2025

    Bantuan PKH diberikan berdasarkan kategori penerima dengan besaran sebagai berikut:

    Ibu hamil: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun. Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun. Siswa SD/MI: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun. Siswa SMP/MTs: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun. Siswa SMA/MA: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun. Lansia 70 tahun ke atas: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun. Cara Mengecek Status Penerima PKH 2025

    Untuk memastikan apakah masih termasuk penerima PKH tahap 2 tahun 2025, ikuti langkah-langkah berikut:

    Buka situs resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan data wilayah sesuai dengan KTP, termasuk provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Masukkan nama lengkap seperti yang tertera di KTP. Masukkan kode captcha yang muncul di layar sebagai langkah verifikasi keamanan. Klik “Cari Data” dan tunggu hasil pencarian.
    Periksa status penerima apakah masih terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak.

    Bagi yang mengalami kendala dalam pengecekan atau status penerima berubah menjadi tidak aktif, segera hubungi pendamping sosial atau Dinas Sosial setempat untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.

    Tips Bagi Penerima PKH

    Agar bantuan sosial diterima tanpa kendala, beberapa hal yang perlu diperhatikan:

    Periksa status penerima secara berkala di situs resmi Kementerian Sosial. Pastikan data kependudukan selalu diperbarui, seperti KTP dan KK. Jangan mudah percaya dengan informasi hoaks tentang pencairan bansos yang belum dikonfirmasi oleh pemerintah. Hubungi pendamping sosial jika mengalami kesulitan dalam pencairan atau perubahan status penerima.

    Dengan informasi ini, penerima manfaat dapat lebih siap menghadapi pencairan PKH tahap 2 tahun 2025. Pastikan untuk terus mengikuti perkembangan terbaru melalui sumber resmi agar tidak ketinggalan informasi penting terkait bantuan sosial dari pemerintah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jasad Wanita Mengapung di Sungai Pangkalpinang, Diduga Dimangsa Buaya

    Jasad Wanita Mengapung di Sungai Pangkalpinang, Diduga Dimangsa Buaya

    Pangkalpinang, Beritasatu.com – Sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan mengapung di Sungai Jembatan Selindung, Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, pada Minggu (2/3/2025). Jasad tersebut ditemukan dalam kondisi tidak utuh, diduga akibat dimangsa buaya.

    Penemuan ini pertama kali dilaporkan oleh seorang nelayan yang melintas di sekitar lokasi. Ia melihat potongan tubuh manusia di pinggiran sungai, sementara bagian tubuh lainnya mengambang tak jauh dari lokasi tersebut. Nelayan itu kemudian melaporkan temuan tersebut ke Basarnas Pangkalpinang untuk proses evakuasi.

    Dantim Basarnas Bangka Belitung Supani mengungkapkan, saat dilakukan evakuasi tubuh jasad tersebut dalam keadaan tidak utuh. Nelayan yang menemukan jasad tersebut sempat melihat buaya berada di sekitar jasad.

    “Untuk sementara sebab meninggalnya korban belum diketahui. Kami menunggu hasil autopsi dari pihak terkait,” kata Supani.

    Setelah dilakukan evakuasi, jasad wanita yang diduga tewas dimangsa buaya tersebut dibawa ke RSUD Depati Amir Pangkalpinang untuk proses autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian. 

    Namun, masyarakat setempat menduga jasad tersebut merupakan warga Jerambah Gantung yang dilaporkan hilang tiga hari lalu.

  • 4 Alasan Putra Mahkota Keraton Solo, KGPAA Hamangkunegoro, Buat Status ‘Nyesel Gabung Republik’ – Halaman all

    4 Alasan Putra Mahkota Keraton Solo, KGPAA Hamangkunegoro, Buat Status ‘Nyesel Gabung Republik’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan status Instagram story Putra Mahkota Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo, Gusti Raden Mas Suryo Aryo Mustiko atau KGPAA Hamangkunegoro.

    Dalam unggahan yang kini telah dihapus, KGPAA Hamangkunegoro menuliskan “Nyesel gabung Republik” dengan latar belakang hitam.

    Tulisan itu diunggah KGPAA Hamangkunegoro di akun Instagram pribadinya, @kgpaa.hamangkunegoro.

    Tak hanya “Nyesel gabung Republik”, KGPAA Hamangkunegoro juga menuliskan “Percuma Republik Kalau Cuma untuk Membohongi” di unggahannya.

    Terkait unggahan KGPAA Hamangkunegoro, Pengageng Sasana Wilapa Keraton Solo, KPA H Dany Nur Adiningrat, memberikan penjelasan.

    Menurutnya, unggahan KGPAA Hamangkunegoro itu sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah Indonesia terkait sejumlah masalah di tanah air.

    Dany mengatakan, ada empat isu yang menjadi perhatian KGPAA Hamangkunegoro sehingga Putra Mahkota Keraton Solo itu menuliskan unggahan kritikan.

    Pertama, mengenai kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga soal Pertamax Oplosan. Kedua, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Sritex, serta tutupnya perusahaan tersebut setelah beroperasi selama 58 tahun.

    Ketiga, kasus korupsi Izin Usaha Pertambagan (IUP) PT Timah di Kepulauan Bangka Belitung dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp300 triliun.

    Keempat, kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten, yang hingga saat ini masih bergulir.

    “Jadi itu kalau melihat unggahan beliau sebelumnya tentang BBM oplosan, PHK massal di PT Sritex, korupsi timah, serta kebijakan pemerintah yang tidak tegas dalam kasus pagar laut dan lain sebagainya.”

    “Mungkin itu yang melatarbelakangi beliau timbul unggahan seperti itu,” jelas Dany, Sabtu (1/3/2025), dilansir Kompas.com.

    Selain keempat isu nasional itu, lanjut Dany, kritik yang disampaikan KGPAA Hamangkunegoro juga terkait status Daerah Istimewa Surakarta (DIS).

    Hingga saat ini, status DIS masih ditangguhkan oleh pemerintah.

    Tak hanya itu, jelas Dany, hak-hak dan aset Keraton Solo yang belum diberikan, juga menjadi pemicu kekecewaan.

    “Tentang janji pemerintah terhadap Keraton Surakarta, bahwa Daerah Istimewa Surakarta ditangguhkan, tetapi sampai sekarang belum diberikan hak-hak keraton, termasuk asetnya,” jelas Dany, dilansir TribunSolo.com.

    “Mungkin ini pemikiran yang melatarbelakangi beliau untuk memberikan peringatan keras kepada pemerintah,” lanjutnya.

    Dany menegaskan, kritik yang disampaikan KGPAA Hamangkunegoro merupakan bentuk kepedulian terhadap pemerintah.

    Ia mengatakan kritik KGPAA Hamangkunegoro merupakan unggahan satir yang diharapkan bisa ditangkap secara lugas dan cerdas oleh pemerintah.

    Dany pun menekankan, KGPAA Hamangkunegoro sebagai Putra Mahkota Keraton Solo, tidak mungkin akan berbicara sembarangan.

    Dany lantas mengingatkan, apa yang disampaikan KGPAA Hamangkunegoro patut diperhatikan dan didengarkan.

    “Ini adalah unggahan yang satir, yang baik dari beliau. Pemerintah harus menangkap pesan ini dengan lugas dan cerdas”

    “Seorang Putra Mahkota Keraton Surakarta yang merupakan pewaris darah Majapahit dan Kerajaan Mataram tentu tidak akan berbicara sembarangan. Ini adalah peringatan keras yang harus didengar,” pungkas Dany.

    Menurut catatan Wikipedia, KGPAA Hamangkunegoro merupakan gelar yang dianugerahkan sebagai tanda ia adalah pewaris takhta Keraton Solo.

    Pengumuman pewaris takhta sekaligus pemberian gelar itu berlangsung saat acara Tingalan Dalem Jumenengan atau peringatan kenaikan takhta Raja Keraton Solo Pakubuwono (PB) XIII, pada 27 Februari 2022.

    KGPAA Hamangkunegoro sendiri memiliki nama Gusti Raden Mas Suryo Aryo Mustiko atau Kanjeng Gusti Pangeran Harya Purbaya.

    Ia adalah anak tunggal dari PB XIII dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu PB XIII.

    Saat penobatan KGPAA Hamangkunegoro sebagai putra mahkota, ia masih berusia 21 tahun dan berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

    “Kanjeng Gusti Pangerang Adipati Anom Sudibyo Rojo Narendra masih semester tiga,” jelas Pengageng Parentah Keraton Solo, KGPH Dipokusumo atau Gusti Dipo, Minggu (27/2/2022).

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Putra Mahkota Unggah Status ‘Nyesel Gabung Republik’ di Medsos, Keraton Solo Buka Suara

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunSolo.com/Mardon Widiyanto, Kompas.com/Labib Zamani)

  • 3 Perwira TNI AL Resmi Jabat Danlanal, Ini Nama-namanya

    3 Perwira TNI AL Resmi Jabat Danlanal, Ini Nama-namanya

    loading…

    Danlantamal III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto memimpin upacara sertijab di Mako Lantamal III Jakarta Utara. Foto/Puspen TNI

    JAKARTA – Tongkat Kepemimpinan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banten resmi di serahterimakan dari Kolonel Laut (P) Arif Rahman kepada Kolonel Laut (P) Catur Yogiantoro.

    Upacara serah terima jabatan (sertijab) tersebut dipimpin langsung Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, di selasar Mako Lantamal III Jakarta Utara, Jumat, 28 Februari 2025.

    Pelaksanaan kegiatan tersebut bersamaan dengan sertijab Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Bangka Belitung dari Kolonel Laut (P) Erwin Herdianto, kepada Kolonel Laut (P) Ipul Saipul, serta Danlanal Lampung dari Kolonel Laut (P) Dwi Atmojo kepada Letkol Laut (P) Krido Satriyo U.

    Dalam sambutannya. Danlantamal III Jakarta mengatakan, acara serah terima jabatan adalah hal yang wajar dalam dinamika suatu organisasi sebagai wujud regenerasi pengawak organisasi menuju yang lebih efektif, efisien dan modern.

    “Hal ini juga merupakan sebagai penghargaan dan kepercayaan Pemimpin TNI Angkatan Laut dalam rangka pembinaan organisasi sehingga bisa mengikuti perkembangan lingkungan yang sangat dinamis dan strategis,” ujarnya dikutip Sabtu (1/3/2025).

    Dengan pengalaman penugasan yang beragam dan berjenjang diharapkan Perwira yang memperoleh kesempatan dan kepercayaan mengemban jabatan akan mampu meningkatkan wawasan pengetahuan serta kualitas kepemimpinan.

    “Seiring dengan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis, tantangan tugas ke depan semakin kompleks dan mencakup dimensi yang lebih luas, untuk itu perlu kerja keras dan kerja cerdas dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.

    Danlantamal III Jakarta menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada Kolonel Laut (P) Erwin Herdianto, Kolonel Laut (P) Dwi Atmojo, dan Kolonel Laut (P) Arif Rahman, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Danlanal Bangka Belitung, Danlanal Lampung, dan Danlanal Banten dengan baik.

    ”Selama ini telah banyak upaya yang saudara lakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas Lantamal III Jakarta. Saya berharap pengalaman tugas dan kerja sama yang telah diperoleh selama ini dapat dijadikan sebagai pelajaran dan bekal penugasan pada jabatan selanjutnya, sehingga keberhasilan demi keberhasilan selalu menyertai perjalanan karier saudara,” katanya.

    Danlantamal III Jakarta berharap Kolonel Laut (P) Ipul Saipul, Kolonel Laut (P) Catur Yogiantoro, dan Letkol Laut (P) Krido Satriyo U dapat mengembangkan potensi diri dengan memunculkan pemikiran yang inovatif sehingga dapat semakin mendorong kemajuan TNI Angkatan Laut khususnya Lantamal III Jakarta.

    (cip)

  • Harga BBM Pertamina Hari Ini 1 Maret 2025: Dexlite dan Pertamina Dex Turun – Page 3

    Harga BBM Pertamina Hari Ini 1 Maret 2025: Dexlite dan Pertamina Dex Turun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kabar gembira bagi pengguna bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamina. Pertamina turunkan harga Dexlite dan Pertamina DEX yang disebut dalam pengumuman harga BBM terbaru pada 1 Maret 2025. PT Pertamina mengumumkan harga terbaru BBM pada 1 Maret 2025.

    Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai Perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian mengutip dari Antara, Sabtu (1/3/2025).

    Berikut harga terbaru BBM non-subsidi di wilayah DKI Jakarta yang dikutip dari laman mypertamina, Jumat, 28 Februari 2025.

    Pertamax (RON 92): Rp 12.900 per liter

    Pertamax Turbo (RON 98): Rp 14.000 per liter

    Pertamax Green 95 (RON 95): Rp 13.700 per liter

    Dexlite: dari Rp 14.600 per liter turun menjadi Rp 14.300

    Pertamina DEX: dari Rp 14.800 per liter naik menjadi Rp 14.600 per liter.

    Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina

    Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina berlaku 1 Maret 2025:

    1.Pertalite (RON 90) Rp 10.000 per liter (berlaku untuk seluruh daerah)

    2.Pertamax (RON 92)

    -Rp 11.800 (FTZ Sabang)

    -Rp 12.300 (FTZ Batam)

    -Rp 12.900 (Aceh, DKI Jakarta, Banten, Jawa, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur)

    -Rp 13.200 (Sumatera Utara, Jambi,Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara,Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

    -Rp 13.500 (Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Selatan)

    3.Pertamax Turbo (RON 98)

    -Rp 13.350 (FTZ Batam)

    – Rp 14.000 (Aceh, Jakarta, Banten, Jawa, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur)

    -Rp 14.350 (Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, Gorontalo dan Prov.Papua)

    -Rp 14.650 (Sumatera Barat, Bengkulu,Kalimantan Selatan)

     

     

     

  • 24 Daerah Harus Gelar PSU, KPU Masih Koordinasi Soal Dana dengan Kemendagri – Halaman all

    24 Daerah Harus Gelar PSU, KPU Masih Koordinasi Soal Dana dengan Kemendagri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum memberikan jawaban tegas apakah sudah ada jaminan dari pemerintah untuk anggaran pemungutan suara ulang (PSU).

    Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin mengatakan saat ini mereka masih berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Kami koordinasikan dengan Kemendagri,” kata Afif kepada wartawan, Sabtu (1/3/2025).

    Lebih lanjut, Afif menegaskan mereka bakal langsung melakukan supervisi ke daerah guna tak terulangnya kesalahan-kesalahan yang jadi alasan utama dilakukannya PSU.

    “Supervisi kami lakukan,” tegasnya.

    Total 24 daerah harus melakukan PSU dari 40 sengketa hasil pilkada yang diputus MK pada Senin (24/2/2025).

    KPU sendiri sudah menetapkan jadwal PSU.

    Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, menjelaskan PSU akan berlangsung dalam lima tenggat waktu, yaitu 26 Maret 2025 (30 hari), 10 April 2025 (45 hari), 25 April 2025 (60 hari), 25 Mei 2025 (90 hari), dan 23 Agustus 2025 (180 hari) sejak Putusan MK dibacakan.

    “Dipilah berdasarkan tenggat waktu,” kata Betty saat dikonfirmasi, Selasa (25/2/2025).

    Adapun, MK telah menegaskan perbedaan tenggat waktu ini menyesuaikan dari kompleksitas daerah yang terkena PSU.

    Berikut rincian jadwal PSU berdasarkan batas waktu yang telah ditetapkan:

    Tenggat Waktu 30 Hari (26 Maret 2025)

    PSU sebagian wilayah: Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Siak

    Rekapitulasi ulang: Kabupaten Puncak Jaya

    Tenggat Waktu 45 Hari (10 April 2025)

    PSU seluruh wilayah: Kabupaten Bengkulu Selatan

    PSU sebagian wilayah: Kabupaten Buru, Kota Sabang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Banggai, Kabupaten Bungo, Kabupaten Pulau Taliabu

    Tenggat Waktu 60 Hari (25 April 2025)

    PSU seluruh wilayah: Kota Banjarbaru, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Serang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Parigi Moutong

    Tenggat Waktu 90 Hari (25 Mei 2025)

    PSU seluruh wilayah: Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Pesawaran, Kota Palopo

    Tenggat Waktu 180 Hari (23 Agustus 2025)

    PSU seluruh wilayah: Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua

    Berikut 24 perkara yang diputuskan untuk digelar PSU:

    1. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Pasaman
    2. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP- XXIII/2025 Pilbup Mahakam Ulu
    3. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP- XXIII/2025 Pilbup Boven Digoel
    4. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Barito Utara
    5. Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Tasikmalaya
    6. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Magetan
    7. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Buru
    8. Perkara Nomor 304/PHPU.GUB- XXIII/2025 Pilgub Papua
    9. Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Pilwalkot Banjarbaru
    10. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Empat Lawang
    11. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Bangka Barat
    12. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Serang
    13. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP- XXIII/2025 Pilbup Pesawaran
    14. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Kutai Kartanegara
    15. Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Pilwalkot Kota Sabang
    16. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII 2025 Pilbup Kepulauan Talaud
    17. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Banggai
    18. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Gorontalo Utara
    19. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Bungo
    20. Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Bengkulu Selatan
    21. Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO- XXIII/2025 Pilwalkot Kota Palopo
    22. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Parigi Moutong;
    23. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Siak
    24. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Pulau Taliabu.

  • Daftar Lengkap Harga BBM Hari Ini 1 Maret 2025 di Pertamina, Shell hingga BP-AKR – Page 3

    Daftar Lengkap Harga BBM Hari Ini 1 Maret 2025 di Pertamina, Shell hingga BP-AKR – Page 3

    Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai 1 Maret 2025. Penyesuaian dalam bentuk penurunan harga BBM Pertamina yang berlaku untuk produk Dexlite dan Pertamina DEX.

    Sedangkan Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green 95 tetap. Berikut harga terbaru BBM non-subsidi di wilayah DKI Jakarta yang dikutip dari laman mypertamina, Jumat (28/2/2025):

    Pertamax (RON 92): Rp 12.900 per liter

    Pertamax Turbo (RON 98): Rp 14.000 per liter

    Pertamax Green 95 (RON 95): Rp 13.700 per liter

    Dexlite: dari Rp 14.600 per liter turun menjadi Rp 14.300

    Pertamina DEX: dari Rp 14.800 per liter naik menjadi Rp 14.600 per liter.

    Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina

    Berikut daftar lengkap harga BBM di SPBU Pertamina berlaku 1 Maret 2025:

    1.Pertalite (RON 90) Rp 10.000 per liter (berlaku untuk seluruh daerah)

    2.Pertamax (RON 92)

    -Rp 11.800 (FTZ Sabang)

    -Rp 12.300 (FTZ Batam)

    -Rp 12.900 (Aceh, DKI Jakarta, Banten, Jawa, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur)

    -Rp 13.200 (Sumatera Utara, Jambi,Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara,Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

    -Rp 13.500 (Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Selatan)

    3.Pertamax Turbo (RON 98)

    -Rp 13.350 (FTZ Batam)

    – Rp 14.000 (Aceh, Jakarta, Banten, Jawa, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur)

    -Rp 14.350 (Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, Gorontalo dan Prov.Papua)

    -Rp 14.650 (Sumatera Barat, Bengkulu,Kalimantan Selatan)