kab/kota: Bangka

  • 5 Kapolres di Bangka Belitung Dimutasi, Berikut Daftarnya
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        13 Maret 2025

    5 Kapolres di Bangka Belitung Dimutasi, Berikut Daftarnya Regional 13 Maret 2025

    5 Kapolres di Bangka Belitung Dimutasi, Berikut Daftarnya
    Tim Redaksi
    BANGKA, KOMPAS.com
    – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan rotasi dan
    mutasi jabatan
    , termasuk di lingkungan
    Polda Bangka Belitung
    .
    Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung Kombes Fauzan Sukmawansyah mengatakan, sebanyak tiga
    pejabat utama
    (PJU) dan lima kapolres terkena mutasi.
    “Pergantian perwira ini tertuang dalam surat telegram Kapolri perihal mutasi Pati dan Pamen Polri tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo,” kata Fauzan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/3/2025).
    Fauzan menuturkan, pejabat yang diganti yaitu Karo SDM, Dir Reskrimum, dan juga Dansat Brimob.
    Kemudian, Kapolres Bangka, Kapolres Bangka Tengah, Kapolres Bangka Selatan, Kapolres Bangka Barat, dan Kapolres Belitung.
    Ditambahkan Fauzan, dalam surat telegram mutasi kali ini juga ada sejumlah Perwira Menengah (Pamen) Polda Babel yang mendapatkan promosi jabatan. “Tentunya mutasi dan rotasi jabatan ini adalah hal biasa yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas personel Polri, pengembangan karier, serta tour of area dan tour of duty,” pungkas Fauzan.
    Berikut daftar nama
    Pejabat Utama
    dan Kapolres di lingkungan Polda Babel yang mengalami rotasi jabatan:
    1. Karo SDM
    Kombes Pol Yimmy Kurniawan diangkat dalam jabatan baru sebagai Analisi Kebijakan Madya Bidang Binkar SSDM Polri (dalam rangka Dik PPRA LXVIII Lemhanas tahun 2025) digantikan Kombes Pol Ariefaldi Warganegara yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Mataram Polda NTB.
    2. Dir Reskrimum
    Kombes Pol I Nyoman Mertha Dana diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabid TIK Polda Kaltara digantikan AKBP M.
    Rivai Arvan yang sebelumnya menjabat Kabagdalops Roops Polda Jabar.
    3. Dansat Brimob
    Kombes Pol Esty Setyo Nugroho diangkat dalam jabatan baru sebagai Danmen IV Paspelopor Korbrimob Polri digantikan Kombes Pol Ahmad Arif Sopiyan yang sebelumnya menjabat sebagai Danmen IV Paspelopor Korbrimob Polri.
    4. Kapolres Bangka
    AKBP Tony Sarjaka diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagpal Rolog Polda Jatim digantikan AKBP Deddy Dwitiya Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Belitung.
    5. Kapolres Bangka Tengah
    AKBP Pradana Aditya Nugraha diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Bangka Barat digantikan AKBP Dr.
    I Gede Nyoman Bratasena yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag Produ S2 Kumpol Lemdiklat Polri.
    6. Kapolres Bangka Selatan
    AKBP Trihanto Nugroho diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadir Resnarkoba Polda Babel digantikan AKBP Agus Arif Wijayanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbagren Bagrenmin Divhubinter Polri.
    7. Kapolres Bangka Barat
    AKBP Ade Zamrah diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbagopsnal Dittipidter Bareskrim Polri digantikan AKBP Pradana Aditya Nugraha yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bangka Tengah.
    8. Kapolres Belitung
    AKBP Deddy Dwitiya Putra diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Bangka digantikan AKBP Sarwo Edi Wiboeo yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Regident Ditlantas Polda Babel.
    Pamen Polda Babel yang mendapatkan promosi jabatan:
    1. AKBP Muhammad Ali Akbar yang sebelumnya menjabat sebagai Koorspripim diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Kuningan Polda Jabar.
    2. AKBP Triyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Babel diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Tebo Polda Jambi.
    3. AKBP Ritman Todoan Agung Gultom yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Babel diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Kolaka Utara Polda Sultra.
    4. AKBP Andreas Purwanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagwatpers Ro SDM Polda Babel diangkat dalam jabatan baru sebagai Dir Tahti Polda Babel.
    5. AKBP Beny Sritito yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdot Fasharkan Ditpolairud Polda Babel diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbaglog Bagsumda Rorenmin Baharkam Polri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PT Timah Tbk (TINS) Targetkan Produksi Mencapai 23.000 Ton Tahun Ini

    PT Timah Tbk (TINS) Targetkan Produksi Mencapai 23.000 Ton Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Timah Tbk. (TINS) menargetkan produksi tahun mencapai 23.000 ton. Angka ini meningkat dibanding 2024 yang mencapai 20.000 ton.

    “Pada 2024 kita [produksi] di 19.000 ton sampai dengan 20.000 ton. Jadi naik sekitar 15% direncanakan [produksi] di 2025,” kata Corporate Secretary TINS Rendi Kurniawan dalam media briefing di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Dia juga menargetkan laba perusahaan dapat menyentuh Rp1,1 triliun untuk kinerja pada 2024. Rendi juga mengatakan ke depan TINS akan terus melakukan perbaikan tata kelola dan membuka area pertambangan baru.

    Adapun rencana pembukaan pertambangan baru itu seperti di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.

    “Perbaikan tata kelola dan coba membuka area baru. dan kemudian peremajaan di alat pertambangan,” ucap Rendi.

    Dalam kesempatan terpisah, Rendi mengatakan terdapat peningkatan kapasitas produksi tin ore dan penjualan logam timah sekitar 10% sampai dengan 20% pada tahun ini, dibandingkan dengan realisasi kinerja 2024. 

    Di sisi lain, dia memastikan, permintaan logam timah pada tahun ini relatif menguat.

    “Pasar timah saat ini berada dalam prospek yang positif,” kata dia saat dihubungi beberapa waktu lalu.

    Sebelumnya, TINS memastikan bakal membagikan dividen untuk tahun buku 2024. Keputusan itu diambil setelah perseroan berhasil mencatatkan laba bersih yang signifikan sepanjang Januari hingga September 2024 di angka Rp908,78 miliar. 

    Adapun, manajemen TINS memperkirakan rasio dividen atau dividend payout ratio (DPR) untuk tahun buku 2024 bakal di rentang 30% sampai dengan 35%. 

    Emiten tambang pelat merah PT Timah Tbk. (TINS) menargetkan laba bersih tahun ini mencapai rentang Rp1 triliun sampai dengan Rp1,5 triliun. Proyeksi bottom line itu ditopang dengan target pendapatan mencapai Rp12 triliun – Rp13 triliun untuk 2025. 

    Corporate Secretary TINS Rendi Kurniawan mengatakan target tahun ini didorong oleh peningkatan sumber daya dan candangan timah serta pembukaan jumlah tambang baru. 

    “Perbaikan kinerja dan restrukturisasi organisasi anak atau cucu perseroan serta efisiensi di seluruh lini bisnis perseroan,” kata Rendi saat dihubungi Sabtu (8/2/2025). 

    Rendi menerangkan terdapat peningkatan kapasitas produksi tin ore dan penjualan logam timah sekitar 10% sampai dengan 20% pada tahun ini, dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024. 

  • Lezatnya Martabak Har Pangkalpinang Cocok untuk Berbuka Puasa

    Lezatnya Martabak Har Pangkalpinang Cocok untuk Berbuka Puasa

    Pangkalpinang, Beritasatu.com – Jika Anda sedang mencari kudapan lezat untuk berbuka puasa, martabak Har di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung bisa menjadi pilihannya. 

    Dikenal dengan kelezatannya yang menggugah selera, martabak ini disajikan dengan kuah kari yang gurih dan cabai cuka kecap yang memberikan rasa pedas segar, menjadikannya hidangan yang sempurna untuk menemani waktu berbuka puasa.

    Martabak Har telah berhasil mencuri perhatian banyak orang berkat rasa istimewanya. Setiap gigitannya terasa kaya akan rempah, dengan kuah kari yang melengkapi rasa gurih dari martabak. 

    Maka tak heran, apabila dalam sehari martabak ini bisa habis terjual hingga 80-100 porsi, dan pada Ramadan, permintaannya bahkan bisa meningkat tiga kali lipat.

     “Rasa martabak ini sangat gurih dan enak. Kombinasi rempah-rempahnya terasa, ditambah kuah kaldu yang menggugah selera. Enak banget,” kata salah seorang pelanggan setia, Sheren kepada Beritasatu.com belum lama ini.

    Proses pembuatan martabak Har yang teliti, ditambah dengan penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi, menjadi kunci utama kenikmatannya. 

    Pembeli dapat menyaksikan langsung bagaimana martabak ini dipersiapkan, mulai dari adonan yang diolah hingga penggorengan yang sempurna.

    Penjual martabak Har, Muhammad Mansur mengatakan, ia menjual martabak dengan aneka varian rasa yang bisa dipilih langsung oleh pembeli.

    “Kami menawarkan berbagai varian martabak, mulai dari martabak isi telur ayam, telur bebek, sayuran, daging ayam, hingga daging sapi,” jelasnya.

    Martabak Har terbuat dari adonan gandum yang dipadukan dengan dua butir telur ayam atau telur bebek, serta berbagai isian, seperti sayur dan daging ayam. 

    Martabak ini disajikan dengan kuah kari yang terbuat dari kaldu campuran kentang dan daging yang dipotong kecil-kecil, serta cabai dan cuka kecap khas martabak Har.

    Komposisi bahan yang pas menjadikan martabak ini penutup yang sempurna setelah menikmati hidangan utama, baik saat berbuka puasa ataupun hari-hari biasa.

    Bagi Anda yang berada di Pangkalpinang atau merencanakan kunjungan ke kota ini, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan martabak Har di kawasan Pasar Pagi Pangkalpinang. Harga martabak Har ini mulai dari Rp 16.000 hingga Rp 25.000 per porsi.

    Martabak Har bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga merupakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan di Pangkalpinang. Rasakan cita rasa yang mengenyangkan perut dan menyenangkan lidah Anda di sini.

  • Hujan Lebat Bakal Turun hingga 17 Maret 2025, Ini Daerah Terdampak

    Hujan Lebat Bakal Turun hingga 17 Maret 2025, Ini Daerah Terdampak

    loading…

    BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem berupa hujan sedang hingga lebat yang berpotensi melanda sejumlah wilayah para periode 11-17 Maret 2025. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem berupa hujan sedang hingga lebat yang berpotensi melanda sejumlah wilayah para periode 11-17 Maret 2025.

    Salam sepekan terakhir terjadi penurunan intensitas hujan secara signifikan di wilayah Indonesia khususnya Jawa bagian barat, pasca hujan ekstrem tanggal 3 Maret silam.

    “Meski begitu masih teramati adanya wilayah Indonesia yang mengalami hujan sangat lebat di antaranya di Padang, Sumatera Barat, Ketapang Kalimantan Barat, dan Balikpapan Kalimantan Timur,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (12/3/2025).

    Selain itu, BMKG memantau pergerakan Madden Julian Oscillation (MJO) yang terpantau berada di fase 2 (Samudra Hindia bagian barat), yang memberikan pengaruh terhadap dinamika atmosfer, khususnya di pesisir barat Sumatera.

    Pada pekan ini, fenomena MJO diperkirakan berpropagasi menuju ke fase 3 (Samudra Hindia bagian timur), yang dampaknya diprediksi akan lebih meluas hingga wilayah Indonesia bagian tengah.

    Kombinasi dari faktor-faktor itu, kata BMKG, mampu memicu potensi hujan dengan intensitas tinggi, khususnya di beberapa wilayah di Indonesia bagian Barat. Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, terutama di daerah-daerah bencana di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa bagian barat.

    “Beberapa fenomena atmosfer diprediksi secara signifikan mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia dalam sepekan ke depan. Sirkulasi siklonik diprakirakan berada di Samudra Hindia Barat Bengkulu dan di Laut Natuna, yang membentuk perlambatan kecepatan angin (konvergensi) di Pesisir Barat Sumatera Barat hingga Bengkulu, di Selat Karimata, di Kepulauan Riau hingga Riau, di Laut Natuna, dan di Kepulauan Bangka Belitung,” paparnya.

    Prospek cuaca di Indonesia periode 11 hingga 13 Maret 2025, cuaca umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, berpotensi terjadi di wilayah:

    Hujan Sedang-Lebat:
    1. Sumatera Barat
    2. Riau
    3. Kepulauan Riau
    4. Jambi
    5. Sumatera Selatan
    6. Bengkulu
    7. Lampung
    8. Banten
    9. DI Yogyakarta
    10. Bali
    11. NTB
    12. Kalimantan Tengah
    13. Kalimantan Timur
    14. Kalimantan Utara
    15. Sulawesi Utara
    16. Gorontalo
    17. Sulawesi Tengah
    18. Sulawesi Barat
    19. Sulawesi Selatan
    20. Sulawesi Tenggara
    21. Maluku Utara
    22. Maluku
    23. Papua Barat Daya
    24. Papua Barat
    25. Papua Tengah
    26. Papua Pegunungan
    27. Papua
    28. Papua Selatan
    Hujan Lebat-Sangat Lebat:
    1. Aceh
    2. Sumatera Utara
    3. Kepulauan Bangka Belitung
    4. Jakarta
    5. Jawa Barat
    6. Jawa Tengah
    7. Jawa Timur
    8. NTT
    9. Kalimantan Barat
    10. Kalimantan Selatan

    Periode 14 – 17 Maret 2025, wilayah Indonesia masih didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrem yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang:

    Kilat, Petir dan Angin Kencang:1. Aceh
    2. Sumatera Utara
    3. Sumatera Barat
    4. Riau
    5. Jambi
    6. Sumatera Selatan
    7. Kepulauan Bangka Belitung
    8. Bengkulu
    9. Banten
    10. Jakarta
    11. Jawa Tengah
    12. DI Yogyakarta
    13. Bali
    14. NTB
    15. NTT
    16. Kalimantan Tengah
    17. Kalimantan Timur
    18. Kalimantan Utara
    19. Sulawesi Utara
    20. Gorontalo
    21. Sulawesi Tengah
    22. Sulawesi Barat
    23. Sulawesi Tenggara
    24. Maluku Utara
    25. Maluku
    26. Papua Barat
    Hujan Lebat-Sangat Lebat:
    1. Jawa Barat
    2. Jawa Timur
    3. Kalimantan Barat
    4. Kalimantan Selatan
    5. Sulawesi Selatan
    6. Papua Tengah
    7. Papua Pegunungan
    8. Papua
    9. Papua Selatan

    (shf)

  • Nasib Kelanjutan Pembentukan Organisasi Pelaksana Nuklir RI di Tangan Bahlil

    Nasib Kelanjutan Pembentukan Organisasi Pelaksana Nuklir RI di Tangan Bahlil

    Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bicara nasib pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir. Rencana pembentukan NEPIO ini telah digaungkan sejak September 2024.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, rancangan Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan NEPIO sudah berada di meja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk diteruskan ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Keppresnya sudah di Pak Menteri, di meja Pak Menteri, nanti izin prakarsa naik ke Pak Menteri ke Pak Presiden,” kata Eniya kepada wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Eniya juga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan struktur organisasi NEPIO. Ke depan, organisasi ini menjadi seperti satuan tugas (satgas) di bahwa pengawasan Bahlil.

    “Kita sudah siapkan strukturnya, lebih simpel, mandat ke Pak Menteri ESDM, terus anggotanya dari seluruh kementerian yang terkait, dan nanti, itu semacam mirip-mirip satgas gitu lah. Jadi nanti Pak Menteri bisa lebih intens di situ,” tutupnya.

    Sebelumnya, Eniya mengatakan NEPIO dibentuk untuk mengawasi pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Berdasarkan data Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang kini melebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terdapat 28 lokasi potensial pembangunan PLTN. Meski begitu, ia menyampaikan lokasi tersebut masih bisa diperbaharui kembali.

    “Jadi saat ini ditindaklanjuti oleh BRIN dan lokasi-lokasi tersebut itu ada di Semenanjung Muria, Banten, Pulau Bangka, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Batam, Nusa Tenggara Barat, dan seterusnya,” kata Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (18/2/2025).

    Dalam catatan detikcom pada September 2024 lalu, rencana pembentukan NEPIO muncul usai Kebijakan Energi Nasional (KEN) disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat itu Eniya ditunjuk sebagai ketua tim persiapan pembentukan NEPIO.

    Ia menerangkan, setiap negara yang berencana membangun tenaga nuklir tidak wajib memiliki organisasi ini. Namun, kata dia, Indonesia dirasa perlu dikarenakan memerlukan banyak pertimbangan dan periode kabinet yang tidak hanya lima tahun. Dia bilang, NEPIO Indonesia akan diketuai presiden.

    “Kami membahas pembentukan NEPIO ini dengan penjajakan konsep organisasi yang efisien dan tidak gemuk,” tulis Eniya di Instagram dan dibagikan akun Ditjen EBTKE dikutip Senin (16/9/2024).

    (ara/ara)

  • Polisi Gagalkan Penyelundupan Pasir Timah di Belitung

    Polisi Gagalkan Penyelundupan Pasir Timah di Belitung

    Belitung, Beritasatu.com – Polisi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan karung berisi pasir timah di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Dalam operasi ini, petugas mengamankan dua unit truk dan satu kapal kayu yang digunakan untuk mengangkut barang ilegal tersebut.

    Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi terkait aktivitas penyelundupan pasir timah dari Pelabuhan Tanjung RU menuju Pelabuhan Nyato Petaling pada Minggu (9/3/2025) dini hari.

    Berdasarkan laporan tersebut, tim kepolisian segera melakukan penyelidikan dan menemukan dua truk yang diduga bermuatan pasir timah bersembunyi di kawasan hutan Desa Petaling, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung.

    “Tim telah melakukan pemantauan hingga dini hari. Saat kedua truk tersebut bergerak menuju Pelabuhan Nyato, petugas langsung melakukan penangkapan dan mengamankan sejumlah orang beserta barang bukti,” ujar Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Fauzan Sukmawansyah, Selasa (11/3/2025) pagi.

    Fauzan menambahkan dalam pengungkapan kasus penyelundupan pasir timah ini, tim gabungan mengamankan beberapa orang saksi serta barang bukti berupa dua unit truk dan satu kapal kayu berisi ratusan karung pasir timah.

    “Modus operandi yang terungkap dari hasil penyelidikan sementara, pasir timah ini rencananya akan dikirim ke luar Pulau Belitung,” jelasnya.

    Saat ini, para saksi dan barang bukti telah diamankan di Polres Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    “Kami masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak penyidik. Jika ada perkembangan baru terkait kasus penyelundupan pasir timah, akan kami sampaikan kembali,” tutup Fauzan.

  • Tito: Tidak Ada Pelantikan Serentak Bagi Kepala Daerah yang Lolos Gugatan MK

    Tito: Tidak Ada Pelantikan Serentak Bagi Kepala Daerah yang Lolos Gugatan MK

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengungkapkan tidak akan melantik serentak untuk kepala daerah yang lolos gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dia menyebut ada sebanyak 15 daerah yang telah masuk untuk diproses dalam Kemendagri. 15 daerah ini terdiri atas sembilan daerah yang sengketanya ditolak MK, 5 daerah yang sengketanya tak diterima MK, dan satu daerah yang telah memperbaiki SK hasil Pilkada 2024, yakni di Kabupaten Jayapura.

    “Nah 15 ini sudah masuk di kita. 2 provinsi, 13 kabupaten dan yang 2 ini sudah saya ajukan ke Setneg untuk diterbitkan Keppres Gubernur, yaitu Bangka Belitung dan Papua Pegunungan,” ungkapnya seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).

    Tito melanjutkan, untuk yang 13 kabupaten itu pihaknya akan menerbitkan SK Mendagri dengan segera, karena Presiden Prabowo Subianto pun ingin agar para kepala daerah terpilh ini bisa cepat bekerja.

    “Oleh karena itu kalau Keppres sudah keluar nanti Bapak tentu sesuaikan dengan waktu Bapak Presiden. Untuk 2 gubernur, Babel dan Papua pengunungan dilantik oleh Bapak Presiden dan sisanya 13 Bupati/Wali Kota dilantik oleh para gubernurnya masing-masing,” jelas dia.

    Maka demikian, purnawirawan Polri ini menegaskan tak akan ada pelantikan kepala daerah serentak seperti 20 Februari 2025 kemarin di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

    “Jadi tidak ada pelantikan serentak di Istana seperti yang kemarin. Pelantikan serentak hanya sekali kemarin yang besar, 503 [kepala daerah terpilih],” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, sembilan daerah yang PHPU Kada-nya ditolak oleh MK terdiri dari Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Puncak, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Berau, Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Buton Tengah.

    Sementara itu, lima daerah yang PHPU Kada-nya tak diterima MK adalah Kabupaten Mimika, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Pamekasan.

  • Mendagri Terima Usulan Pelantikan 15 Kepala Daerah: Hanya Gubernur Dilantik Presiden

    Mendagri Terima Usulan Pelantikan 15 Kepala Daerah: Hanya Gubernur Dilantik Presiden

    loading…

    Mendagri Tito Karnavian saat Raker bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025). Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku telah menerima 15 usulan pelantikan kepala daerah yang telah mendapat putusan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari jumlah itu, 2 usulan terkait pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, sementara sisanya terkait Bupati dan Wali Kota.

    Hal itu diungkapkan Tito saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).

    Tito mengatakan, sejumlah KPUD sudah melakukan penetapan dan pengusulan ke DPRD ihwal pelantikan kepala daerah.

    “Dan dari DPRD semuanya sudah mengajukan usulan ke pemerintah untuk Provinsi atau Gubernur kepada Presiden melalui Kemendagri, sudah kami terima dua-duanya, dan untuk 13 lagi yang harus diterbitkan SK Mendagri juga sudah kami terima,” tutur Tito.

    Dari materi yang dipaparkan, wilayah yang mengusulkan pelantikan kepala daerah yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Papua Pegunungan. Untuk wilayah lainnya ada Kabupaten Jayapura, Aceh Timur, Mandailing Natal.

    Kemudian Pasaman Barat, Lamandau, Buton Tengah, Berau, Jeneponto, Puncak, Pamekasan, Halmahera Utara, Belu, dan Mimika.

    “Sesuai dengan aturan bahwa sejak diterima pemerintah diberi waktu 20 hari untuk melakukan melaksanakan penetapan dan penerbitan baik Keppres untuk Gubernur atau SK Mendagri untuk Bupati Wali Kota. Kami masih memiliki waktu,” ucap Tito.

    Tito menyampaikan, untuk Gubernur terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara Bupati dan Wali Kota akan dilantik oleh Gubernur terpilih.

    “Kemudian untuk pelantikannya, untuk Gubernur oleh Presiden. Karena pelantikan serentaknya sekali yang kemarin yang besar, maka bupati wali kotanya dilantik oleh para gubernur masing-masing,” terang Tito.

    “Yang lainnya kita menunggu hasil PSU. Begitu selesai, langsung lantik secepat mungkin. Jadi tidak diserentakan menunggu yang lain,” pungkasnya.

    (shf)

  • Kemendagri: Anggaran Gelar 24 PSU dan 2 Pilkada Ulang Capai Rp719,1 Miliar

    Kemendagri: Anggaran Gelar 24 PSU dan 2 Pilkada Ulang Capai Rp719,1 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan perkiraan jumlah anggaran untuk 24 Pemerintah Daerah (Pemda) yang melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dan 2 Pemda yang Pilkada ulang, sejauh ini akan menelan biaya sebesar Rp719,1 miliar.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merincikan berdasarkan hasil rekap data per 9 Maret 2025 pukul 21:26 WIB, total anggaran itu terbagi dalam empat lembaga yakni KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.

    Hal ini dia ungkapkan langsung dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (10/3/2025).

    “Ini dari KPUD kebutuhan anggarannya Rp429 miliar atau 59% lebih, total Bawaslu dari 24 Pemda hasil putusan MK yang PSU Rp158 miliar, TNI-nya Rp39 miliar, Polri-nya Rp91 miliar. Jadi totalnya Rp719 miliar. Ini kami kira turun dari rapat lalu, lebih kurang Rp1 triliun lebih karena ada upaya melakukan efisiensi,” kata Tito.

    Lebih lanjut, dia menjabarkan pendanaan PSU sebagian di 10 Pemda yakni Kabupaten Siak, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Buru, Kota Sabang, Kabupaten Banggai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Bungo, hampir semuanya dapat dipenuhi dari APBD masing-masing.

    “Ini PSU sebagian, yang besar [biayanya] Kabupaten Banggai Rp3,8 miliar kebutuhan KPUD-nya, Bawaslu juga ngajuin Rp3 miliar, ini pun kita minta diefisiensikan, kita pelototin betul kegunaannya,” terangnya.

    Kemudian, lanjutnya, untuk 14 Pemda lainnya yang melakukan PSU secara keseluruhan juga ternyata hampir semuanya bisa dibiayai dengan APBD masing-masing. 

    Tito juga menyebut baru mendapat konfirmasi dari Pj. Gubernur Papua, Ramses Limbong yang menyatakan pihaknya mampu membiayai PSU dari APBD Papua.

    Meski demikian, dia juga membeberkan bahwa sejauh ini masih ada tiga daerah yang pendanaannya belum cukup dan masih proses penghitungan pula, yakni Kabupaten Pasaman, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

    Khusus untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, Kemendagri yakin bahwa anggaran daerahnya sangat kuat untuk membiayai gelaran PSU di sana.

    Tak sampai di situ, Tito turut berujar Kabupaten Empat Lawang ternyata juga mengalami kekurangan anggaran sekitar Rp15 miliar. 

    Namun, telah ada komunikasi bilamana sisa anggaran KPUD dikembalikan ke provinsi, maka provinsi bisa menghibahkan dananya untuk gelaran PSU, sehingga ini tak menjadi masalah.

    “Per hari ini yang masih belum tuntas menghitung adalah Pasaman dan Boven Digul, meski kami meyakini dari postur APBD-nua mereka bisa mengefisiensikan, Pasaman kurang lebih Rp20 miliar, Boven Digoel kurang lebih Rp50 miliar, ini kita kejar dua-duanya,” pungkasnya.

  • Polisi Gagalkan Penyelundupan Ratusan Karung Bijih Timah di Belitung

    Polisi Gagalkan Penyelundupan Ratusan Karung Bijih Timah di Belitung

    JAKARTA – Tim gabungan dari Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung bersama Kepolisian Resor Belitung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan karung bijih timah di Kabupaten Belitung pada Minggu dini hari.

    “Aksi penyelundupan ini terungkap di Pelabuhan Nyatoh, Desa Petaling, Selat Nasik, Belitung,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Fauzan Sukmawansyah, di Pangkalpinang pada hari Minggu.

    Dalam operasi tersebut, tim kepolisian mengamankan sejumlah saksi dan berbagai barang bukti, termasuk dua unit truk, satu kapal kayu, ratusan karung bijih timah, dua telepon seluler, serta satu alat GPS.

    “Dari hasil penyelidikan awal, modus operandi yang digunakan adalah mengirim bijih timah tersebut ke luar Pulau Belitung,” jelasnya.

    Ia menuturkan kasus ini terungkap berkat informasi yang diperoleh petugas terkait dugaan adanya aktivitas penyelundupan bijih timah dari Pelabuhan Tanjung Ru menuju Pelabuhan Nyatoh Petaling.

    Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan dua unit truk yang dicurigai mengangkut bijih timah, yang disembunyikan di area hutan Desa Petaling, Selat Nasik, Belitung.

    “Kami melakukan pemantauan hingga dini hari, dan ketika dua truk tersebut mulai bergerak menuju Pelabuhan Nyatoh, tim langsung melakukan penangkapan di lokasi,” tambahnya.

    Saat ini, kepolisian masih menunggu data lengkap terkait jumlah pelaku serta barang bukti yang berhasil diamankan.

    “Jika ada perkembangan terbaru, kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut,” pungkasnya.