Xcloud.id

kab/kota: Bangka

  • Timbang-timbang Budget Sajian Lebaran

    Timbang-timbang Budget Sajian Lebaran

    Saat perayaan Idul Fitri, berbagai makanan ringan, permen dan camilan juga disajikan di ruang tamu milik keluarga Siti Rahma Cempaka, seorang pegawai BUMN yang berdomisili di Jakarta Timur. Selain nastar dan kastengel, Kue Rintak atau yang dikenal juga dengan nama Kue Bangkit menjadi hidangan yang dinantikan keluarganya. Di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, kota asal Siti, kue kering ini digemari banyak orang. Setiap lebaran, orang tuanya selalu menyajikan Kue Rintak. Meski kini kedua orang tuanya telah tiada, Siti dapat bernostalgia akan momen indah lebaran bersama mereka melalui Kue Rintak.

    Kue mungil ini memiliki perpaduan rasa manis dari gula merah serta gurih santan, menghadirkan sensasi lembut yang meleleh di lidah. Aroma khas sagu dan wijennya menyeruak, menggoda indra penciuman saat kue ini dilahap oleh mulut. Berbekal resep yang ia temukan di YouTube, Siti sempat mencoba membuat kue. “Ternyata kalau bikin sendiri itu lebih ribet dan lebih mahal jatuhnya. Tahun ini saya beli online, dikirim dari Pangkal Pinang langsung. Satu bungkus 500 gram harganya Rp 40 ribu. Kue kering yang lain juga saya beli aja biar nggak ribet,” tutur ibu satu anak ini.

    Siti mengaku mengeluarkan budget kurang lebih Rp 700 ribu hanya untuk membeli sajian ringan. Di meja ruang tamu, kue rintak bersanding dengan nastar, kastengel, kue putri salju, cookies coklat, aneka permen dan kacang. Tak lupa toples plastik ukuran jumbo berisi opak dan rengginang. Meski bentuk mereka mungil, pesonannya teramat kuat sehingga mudah ludes disantap. Apalagi aneka kudapan ringan ini dinikmati bersama sambil menjalin silaturahmi.

  • Jelang Lebaran, Kementerian ESDM – Pertamina cek kesiapan BBM dan LPG

    Jelang Lebaran, Kementerian ESDM – Pertamina cek kesiapan BBM dan LPG

    Sumber foto: Adi Asmara/elshinta.com.

    Jelang Lebaran, Kementerian ESDM – Pertamina cek kesiapan BBM dan LPG
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 19:46 WIB

    Elshinta.com – Menjelang Idul Fitri, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana bersama Pertamina Patra Niaga dan pihak terkait melakukan pengecekan kesiapan pasokan bahan bakar minyak (BBM), LPG, serta infrastruktur energi di wilayah Sumatera Bagian Selatan, khususnya di Palembang.

    Pemeriksaan kali ini bertujuan untuk memastikan kelancaran distribusi energi yang sangat dibutuhkan masyarakat selama bulan Ramadan dan menjelang perayaan Idul Fitri dapat berjalan dengan baik.

    Tim yang terdiri dari Kementerian ESDM serta perwakilan Pertamina dan pihak terkait melakukan pengecekan langsung di salah satu jaringan gas (Jargas) di Demang Lebar Daun, Palembang. Dalam pemeriksaan tersebut, tim memastikan bahwa gas sudah memenuhi standar yang berlaku, termasuk untuk kesiapan distribusi selama Lebaran.

    Selanjutnya, pengecekan juga dilakukan di SPBU Jakabaring untuk memastikan volume BBM yang dijual sesuai dengan takaran yang berlaku. 

    “Kami membawa tim Migas untuk memastikan kualitas BBM. Jika tertulis satu liter, maka itu benar-benar 1000 ml. Jadi, secara ukuran dan spesifikasi tidak ada masalah,” kata Dadan Kusdiana seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Adi Asmara, Jumat (21/3).

    Terkait stok BBM dan LPG di Sumatera Bagian Selatan, secara keseluruhan, kondisi pasokan dinyatakan aman. Meskipun stok bahan bakar di beberapa titik tampak rendah, dengan rata-rata stok yang tersisa untuk 6 hari, dan memastikan tidak ada masalah besar dalam distribusi.

    “Meski stok tampak rendah, pasokan masih aman karena ada sistem pipa yang menghubungkan Palembang dengan Plaju, yang menyuplai tangki besar. Jadi, stok di sini tetap stabil,” tambah Dadan Kusdiana.

    Namun, ada perhatian khusus untuk wilayah seperti Bangka Belitung yang belum dilayani langsung oleh sistem distribusi yang ada. “Kami memastikan bahwa daerah-daerah seperti Bangka Belitung yang tidak terjangkau langsung oleh pipa, akan segera dibangun stok tambahan,” jelasnya.

    Dalam proyeksi yang disampaikan, diperkirakan ada kenaikan konsumsi LPG sebesar 11% menjelang Lebaran. Oleh karena itu, Pertamina diminta untuk menambah pasokan guna mengantisipasi lonjakan permintaan. 

    “Kami meminta Pertamina dan PGN untuk memenuhi pasokan LPG dan BBM, agar masyarakat tidak kekurangan bahan bakar selama Ramadan dan Idul Fitri,” tegas Dadan Kusdiana.

    Secara keseluruhan, semua pihak yang terlibat berharap pasokan energi dan bahan bakar di wilayah Sumatera Bagian Selatan dapat berjalan dengan lancar selama bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri.

    “Kita pastikan tidak ada masalah dengan pasokan BBM,dan LPG, agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang,” tutup Dadan Kusdiana, didampingi oleh GM Pertamina Patra Niaga Sumbagsel.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Usai Minyakita, Kini Ada Temuan Takaran Beras Dikurangi

    Usai Minyakita, Kini Ada Temuan Takaran Beras Dikurangi

    Jakarta –

    Belum usai masalah volume Minyakita yang dikurangi. Kini, kasus yang sama terjadi pada beras.

    Berdasarkan data Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), sejak 2023 ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai label kemasan. Tahun ini pun ditemukan 9 pelaku usaha yang mengurangi takaran beras.

    “(Jumlah perusahaan beras disanksi administratif) di 2025 aja, ada 9,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Moga mengatakan kesembilan pelaku usaha itu telah disanksi administratif berupa teguran tertulis. Adapun asal daerah kesembilan pelaku usaha itu dari Kabupaten Kendal, Gatot Subroto Jakarta Selatan, Kabupaten Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Lumajang, Mojokerto Jawa Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Kediri.

    Berdasarkan data Kemendag, sejak 2023 juga telah ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai ketentuan. Seperti pada 2023 ditemukan 29 produk, 2024 sebanyak 36 produk, dan 2025 sebanyak 21 produk.

    Untuk mengurangi pelanggaran itu, Kemendag dan Perum Bulog memanggil 74 anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) untuk diberikan edukasi pengemasan. Dalam pertemuan itu, juga dipanggil 274 pelaku usaha Minyakita.

    “Kita edukasi baik beras maupun Minyakita ya. Beras itu datang dari penggilingan itu 74 yang hadir dan minyak kita itu 274 orang, bagaimana sih mengemas yang benar,” terangnya.

    Apabila pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda dan sampai dengan pencabutan izin usaha.

    Sebelumnya, juga sempat viral video di Youtube Short adanya warga yang memperlihatkan beras yang tak sesuai dengan takarannya, di mana pada kemasannya tertulis 5 kg, namun saat ditimbang beras tersebut hanya 4 kg.

    “Usai Minyakita, kini Beras 5kg dicek Warga Isinya hanya 4 Kg !!?” tulis deskripsi pada tayangan video YouTube Short pada akun @*******yanto.

    Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang juga telah menyampaikan pihaknya sudah mengetahui adanya beras yang tak sesuai dengan takaran tersebut. Dia menyebut, persoalan tersebut saat ini sedang diproses oleh Bareskrim Polri.

    “Sudah, kita sudah dengar. Itu sedang diproses sama Bareskrim Polri,” kata Moga saat ditemui di SPBU 34.167.12 Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Rabu (19/3/2025).

    (ada/ara)

  • Kemendag Sanksi 9 Pelaku Usaha Buntut Beras 5 Kg Disunat

    Kemendag Sanksi 9 Pelaku Usaha Buntut Beras 5 Kg Disunat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap sebanyak sembilan pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis imbas adanya pengurangan isi beras kemasan 5 kilogram sepanjang 2025.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang mengungkap sembilan pelaku usaha beras itu tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bangka Tengah.

    “Sekarang 2025 ada 9 [pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif],” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Perinciannya, pelaku usaha yang mengurangi volume beras berasal dari daerah Kendal, Jawa Tengah; Jakarta Selatan; Kediri, Jawa Timur; Pangkalan Baru, Bangka Tengah; Pangkalpinang; Lumajang, Jawa Timur; Mojokerto, Jawa Timur; serta Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

    Menurutnya, sejak meluncurnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), pemerintah lebih mengedepankan sanksi administratif. “Jangan sampai nanti masuk dalam kategori perizinan perusahaan berisiko rendah,” ujarnya.

    Di samping itu, Moga menyampaikan pada Selasa (18/3/2025), Kemendag melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 74 Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), serta pembinaan kepada produsen/pengemas terkait dengan penggunaan alat ukur/timbangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.

    Kemendag, imbuhnya, juga melakukan edukasi berupa pembinaan dan pendampingan terhadap pengemas di bawah pembinaan Perum Bulog.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa Kemendag terus melakukan pengawasan terhadap pangan pokok, mulai dari beras hingga Minyakita.

    Budi menyampaikan bahwa Kemendag bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Polri dan tim daerah terus melakukan pengawasan secara ketat. Dia mengimbau masyarakat untuk memberikan laporan kepada Kemendag jika ditemukan beras yang tak sesuai label kemasan.

    “Pokoknya sampaikan saja kalau ada laporan-laporan itu [beras yang tak sesuai takaran], laporan kami biar juga lebih mudah, lebih cepat untuk mencegah pengusaha-pengusaha yang tidak sesuai dengan kemasan,” ujar Budi.

    Berdasarkan hasil pengawasan Kemendag yang diterima Bisnis, Kamis (20/3/2025), sebanyak 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kilogram tidak sesuai dengan ketentuan di label.

  • Bareskrim Tetapkan 1 Tersangka Kasus TPPO “Online Scam” Myanmar

    Bareskrim Tetapkan 1 Tersangka Kasus TPPO “Online Scam” Myanmar

    Bareskrim Tetapkan 1 Tersangka Kasus TPPO “Online Scam” Myanmar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Bareskrim
    Polri menetapkan satu orang tersangka berinisial HR dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (
    TPPO
    ) sebagai operator
    scam
    di Myawaddy, Myanmar.
    Kasus ini merupakan pengembangan dari proses pemulangan ratusan warga negara Indonesia (WNI) dari Myanmar beberapa hari yang lalu.
    “Sampai saat ini, Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polri telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial HR, 27 tahun, pekerjaan karyawan swasta dan berdomisili di Bangka Belitung,” ujar Direktur PPA PPO Brigjen Pol Nurul Azizah saat konferensi pers di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
    Nurul menjelaskan, hingga hari ini, total ada 699 WNI yang dipulangkan dari perkampungan
    online scamming
    di Myawaddy, Myanmar.
    HR merupakan salah satu orang yang ikut pulang ke Indonesia meski dirinya berperan sebagai perekrut para korban.
    Nurul mengungkapkan, HR dan sejumlah terduga pelaku lainnya menjanjikan para korban pekerjaan sebagai
    customer service
    di Thailand. Tapi, para korban justru dikirim ke Myanmar.
    “Tersangka menjanjikan atau menawarkan pekerjaan sebagai
    customer service
    di luar negeri dengan negara tujuan Thailand namun korban diberangkatkan ke Myanmar dan bekerja sebagai pelaku
    online scam
    dan korban tidak mendapatkan upah yang dijanjikan,” kata Nurul.
    Untuk menggaet korban, HR disebut menawarkan gaji hingga 25.000-30.000 Baht atau setara Rp 10.000.000-15.000.000 per orang.
    Para korban juga disebut tidak perlu khawatir dengan tiket pesawat menuju Thailand karena semua akan difasilitasi oleh pemberi kerja di sana.
    Tetapi, bukannya sampai di Thailand, para korban justru dibawa ke Myawaddy, Myanmar yang disebutkan berada di bawah kekuasaan kelompok bersenjata di luar kekuasaan pemerintah Myanmar.
    “Selama melakukan aktivitas pekerjaan di Myawaddy, para korban diwajibkan agar dapat mencapai target korban tertentu berupa mendapatkan nomor telepon untuk calon korban
    online scam
    ,” ujar Nurul.
    Saat bekerja, menurut Nurul, para korban juga diancam dengan sejumlah hukuman dan kekerasan.
    “Apabila tidak mencapai target korban maka akan mendapat hukuman berupa tindakan kekerasan berupa secara verbal non verbal dan pemotongan gaji yang telah dijanjikan,” katanya.
    Saat ini, Polri baru menetapkan HR sebagai tersangka. Tetapi, berdasarkan pemeriksaan kepada 699 orang WNI yang dipulangkan, ada empat orang lagi yang diduga terlibat dalam TPPO. Mereka adalah DR, EL alias AW, RI, dan HRR.
    Adapun pasal yang disangkakan terhadap HR adalah pasal 4 UU nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO dan/atau pasal 81 UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 600 juta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendag Ungkap 9 Pengusaha Kurangi Takaran Beras

    Kemendag Ungkap 9 Pengusaha Kurangi Takaran Beras

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap ada 9 pengusaha mengurangi takaran beras tahun ini. Sembilan pengusaha itu telah disanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Kemendag.

    “Sejak undang-undang Cipta Kerja kan kita lebih mengedepankan sanksi administratif. Jangan sampai, masuk perusahaan berisiko rendah. (Jumlah perusahaan beras disanksi administratif) di 2025 aja, ada 9,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Moga merinci 9 pelaku usaha beras itu berada di sejumlah daerah, yakni Kabupaten Kendal, Gatot Subroto Jakarta Selatan, Kabupaten Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Lumajang, Mojokerto Jawa Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Kediri.

    Berdasarkan data Kemendag, sejak 2023 juga telah ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai ketentuan. Seperti pada 2023 ditemukan 29 produk, 2024 sebanyak 36 produk, dan 2025 sebanyak 21 produk.

    Untuk mengurangi pelanggaran itu, Kemendag dan Perum Bulog memanggil 74 anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) untuk diberikan edukasi pengemasan. Dalam pertemuan itu, juga dipanggil 274 pelaku usaha Minyakita.

    “Kita edukasi baik beras maupun Minyakita ya. Beras itu datang dari penggilingan itu 74 yang hadir dan minyak kita itu 274 orang, bagaimana sih mengemas yang benar,” terangnya.

    Apabila pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda dan sampai dengan pencabutan izin usaha.

    (ada/ara)

  • Kemendag menemukan sembilan pelaku usaha beras mengurangi takaran

    Kemendag menemukan sembilan pelaku usaha beras mengurangi takaran

    2025, ada sembilan.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan sembilan pelaku usaha yang mengurangi takaran beras, sehingga tidak sesuai dengan label pada kemasan.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan selama Januari hingga Maret 2025 telah ditemukan sembilan pelaku usaha dari berbagai daerah di Indonesia.

    “2025, ada sembilan,” ujar Moga, di Jakarta, Jumat.

    Moga menyampaikan sembilan pelaku usaha beras tersebut telah diberikan sanksi administratif. Pelaku usaha tersebut berasal dari daerah Kendal, Jawa Tengah; Jakarta Selatan; Kediri, Jawa Timur; Pangkalan Baru, Bangka Tengah; Pangkalpinang; Lumajang, Jawa Timur; Mojokerto, Jawa Timur; dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

    Lebih lanjut, kata Moga, Kemendag melakukan edukasi berupa pembinaan dan pendampingan terhadap pengemas di bawah pembinaan Perum Bulog.

    Selain itu, pada Selasa (18/3), Kemendag kembali melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 74 anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), serta pembinaan kepada produsen/pengemas terkait dengan penggunaan alat ukur/timbangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.

    Moga menegaskan sebagai tindak lanjut pengawasan apabila ada indikasi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasal 116, yaitu berupa teguran tertulis, penarikan barang, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda sampai dengan pencabutan perizinan berusaha.

    “Setiap apa yang kami kerjakan, kami selalu koordinasi dengan kementerian/lembaga, tinggal nanti dikolaborasi saja. Cuma karena sejak Undang-Undang Cipta Kerja ini, kan kami lebih mengedepankan sanksi administratif,” katanya pula.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bumdes dan Koperasi di Babel Dapat Izin Menambang di IUP PT Timah

    Bumdes dan Koperasi di Babel Dapat Izin Menambang di IUP PT Timah

    Bangka Belitung, Beritasatu.com – Badan usaha milik desa (Bumdes) dan koperasi Bangka Belitung (Babel) mendapat izin menambang pasir timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Izin diberikan setelah mencuat kasus tata niaga timah senilai Rp 300 triliun.

    Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) Reda Manthovani menyatakan,  program ini akan diawasi langsung Kejagung untuk memastikan aktivitas penambangan berjalan sesuai prosedur.

    “Kerja sama PT Timah ini bertujuan membimbing koperasi dan Bumdes dalam melakukan penambangan sesuai prosedur sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi justru memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya pada Jumat (21/3/2025).

    Reda juga menegaskan kehadiran Kejaksaan Agung bertujuan untuk mencegah potensi pelanggaran hukum dan konflik yang mungkin timbul dari terkait izin menambang IUP PT Timah.

    Kesepakatan legal antara PT Timah, lima Bumdes, dan dua koperasi di tujuh kabupaten/kota telah dituangkan dalam naskah perjanjian bersama, yang melibatkan kepala daerah setempat.

    “Peran serta masyarakat sangat dilibatkan dalam program ini. PT Timah juga berkontribusi meningkatkan perekonomian rakyat di pedesaan,” jelas Reda.

    Dengan keterlibatan masyarakat dan pengawasan intensif, diharapkan program izin menambang IUP PT Timah dapat menjadi solusi dalam meningkatkan perekonomian daerah tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

  • Kapal PT Timah Tenggelam di Perairan Toboali, 2 ABK Berhasil Selamat

    Kapal PT Timah Tenggelam di Perairan Toboali, 2 ABK Berhasil Selamat

    Bangka Selatan, Beritasatu.com – Kapal KCP Baracuda milik PT Timah yang mengangkut dua anak buah kapal (ABK) tenggelam di Perairan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, pada Kamis (20/3/2025) dini hari. Insiden ini diduga terjadi akibat kapal dihantam ombak besar.

    Dua ABK, yakni Bagus (27) dan Rivansyah (19), berhasil diselamatkan setelah beberapa jam terombang-ambing di tengah laut.

    Kepala Kantor SAR Pangkalpinang, I Made Oka Astawa, mengatakan laporan tenggelamnya kapal milik PT Timah diterima oleh Unit Siaga SAR Toboali pada Kamis (20/3/2025) pagi.

    “Kami menerima informasi terkait kapal KCP Baracuda yang tenggelam di Perairan Toboali. Selanjutnya, kami mengirimkan tim rescue untuk mengevakuasi para korban yang diketahui berjumlah dua orang,” ujar I Made Oka Astawa, Kamis (20/3/2025).

    Tim SAR gabungan, yang terdiri dari Rescuer USS Toboali, TNI AL, BPBD Bangka Selatan, serta rekan korban, segera menuju lokasi kejadian menggunakan Kapal Speed Lidah milik TNI AL untuk mengevakuasi para ABK.

    “Tepat pukul 06.35 WIB, Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kedua korban dalam kondisi selamat. Selanjutnya, mereka dibawa ke RSUD Bangka Selatan untuk pemeriksaan medis,” jelasnya.

    Sebelumnya, pada Rabu (19/3/2025) pukul 23.30 WIB, dua ABK memindahkan kapal ke tengah perairan karena kondisi ombak besar dan angin kencang di sekitar pantai tempat kapal berlabuh.

    Namun, saat pemindahan berlangsung, air mulai masuk ke ruang kapal melalui buritan. Ilham, rekan korban yang berada di darat, menyadari tidak adanya komunikasi dari para ABK pada pukul 03.00 WIB. Ia kemudian mencoba menghubungi mereka dan mengetahui kapal milik PT Timah itu mulai tenggelam serta membutuhkan bantuan evakuasi.

  • Kemenhut Libatkan TNI Antisipasi Kemunculan Titik Api Berujung Karhutla saat Kemarau – Halaman all

    Kemenhut Libatkan TNI Antisipasi Kemunculan Titik Api Berujung Karhutla saat Kemarau – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersiap mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau, dengan menggelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Daops Manggala Agni, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Kamis (20/3/2025).

    Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau diprediksi berlangsung mulai April, Mei, Juni dan puncaknya Agustus.

    Kalimantan Tengah jadi salah satu wilayah rawan hotspot api bersama dengan Gorontalo, NTT, Sumatera Selatan, Jambi, Lambung, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sumatera barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Papua Selatan.

    Dalam operasi kesiapsiagaan karhutla, Kemenhut turut menggandeng sejumlah instansi lain, termasuk TNI/Polri, polisi hutan, relawan, dan BPBD setempat.

    “Kolaborasi TNI/Polri punya pasukan sampai ke desa, ke pelosok, nah kerjasama ini yang membuat kita percaya diri karhutla ini bisa berkurang dari tahun lalu,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat apel kesiapsiagaan.

    “Intinya kita mencoba mengantisipasi, lebih baik mencegah dari pada mengobati,” lanjutnya.

    Raja Antoni menerangkan, ada sejumlah hal yang harus disiapkan untuk pencegahan karhutla. Satu diantaranya mengecek ketersediaan air. 

    Modifikasi cuaca akan dilakukan saat masa transisi musim hujan ke musim kemarau. Gambut yang masih basah diharapkan dapat mencegah potensi kebakaran meluas.

    Selain itu, selagi masih musim penghujan, Raja Antoni meminta jajaran di daerah untuk memenuhi air di sumur-sumur, kolam, dan embung danau. Ini bertujuan sebagai sumber air untuk menanggulangi kejadian karhutla.

    “Mumpung masih hujan, penuhi sumur-sumur, kolam-kolam, embung danau yang ada untuk menjadi sumber air nanti, meskipun kita punya teknologi secanggih apapun, kalau airnya nggak ada kan nggak bisa, sekat kanal itu menjadi penting,” jelasnya.

    “Patroli secara rutin perlu dilakukan, modifikasi cuaca juga kemaren diputuskan tidak pada musim panas tapi di transisi, ketika gambutnya masih basah, ditambah airnya lagi supaya nanti potensi kebakarannya tidak besar,” kata dia.

    Adapun berdasarkan data karhutla dari tahun ke tahun, kejadian kebakaran lahan dan hutan alami penurunan. 

    Raja Antoni menyebut pada tahun 2019, kebakaran hutan menyentuh 1,6 juta hektare. Namun 4 tahun berselang, karhutla turun menjadi 1,1 juta hektare.

    “Laju karhutla itu masih bisa kita kontrol dan turun terus menerus, dibandingkan 2019. Itu kita kebakaran 1,6 juta hektar, 4 tahun kemudian dengan kerja keras dan kolaborasi kita bisa mengurangi jadi 1,1 juta,” pungkasnya.