kab/kota: Bangka

  • Heboh Beras dan Minyak Goreng Disunat, Zulhas Minta Pelaku Dipenjara

    Heboh Beras dan Minyak Goreng Disunat, Zulhas Minta Pelaku Dipenjara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta agar pelaku usaha yang melakukan pengurangan takaran bahan pangan, mulai dari beras hingga minyak goreng untuk segera ditindak dan dimasukkan ke bui alias penjara.

    “Kalau ada yang nyuri-nyuri ukuran, minyak, beras, apa saja, masukin penjara,” ujarnya, usai rapat koordinasi (rakor) jagung di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Pernyataan Zulhas merespons video yang berlalu-lalang di media sosial terkait pengurangan beras hingga minyak goreng.

    Teranyar, media sosial digegerkan dengan video temuan beras kemasan 5 kilogram yang tak sesuai label kemasan. Dalam unggah video itu, warganet menimbang beras kemasan yang bertuliskan 5 kilogram itu menggunakan timbangan berat, namun hasilnya tak sesuai.

    Dalam catatan Bisnis, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso sebelumnya menyatakan pihaknya mendukung adanya pengawasan langsung di lapangan terhadap beras, termasuk beras kemasan 5 kilogram.

    Sutarto juga meminta agar pemerintah tidak tebang pilih jika ditemukan ada pihak yang melakukan kecurangan terhadap volume beras 5 kilogram.

    “Siapa saja yang melanggar agar ditindak sesuai dengan peraturan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (20/3/2025).

    Dia pun meminta agar pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyelidiki lebih lanjut dalang yang melakukan kecurangan beras. Pasalnya, kata dia, rantai pasok gabah relatif panjang.

    “Karena pelaku bisnis atau rantai pasok gabah relatif panjang, mulai dari produsen ke distributor ke sub distributor dan ke pengecer,” ucapnya. 

    Adapun Kemendag mengungkapkan terdapat sembilan pelaku usaha beras yang dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis imbas adanya pengurangan isi beras kemasan 5 kilogram sepanjang 2025.

    Mereka tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bangka Tengah.

    “Sekarang 2025 ada 9 [pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif],” tuturnya. 

    Rinciannya, pelaku usaha yang mengurangi volume beras berasal dari daerah Kendal Jawa Tengah, Jakarta Selatan, Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Bangka Tengah, Pangkalpinang, Lumajang Jawa Timur, Mojokerto Jawa Timur, dan Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

    Berdasarkan data hasil pengawasan Kemendag dari Februari—Maret 2025 yang diterima Bisnis, sebanyak 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kilogram tidak sesuai dengan ketentuan di label. Sisanya, sebanyak 72,73% beras sesuai dengan kemasan atau berisi 5 kilogram.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti hasil pengawasan itu.

    “Kami sedang tindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya. 

    Meski demikian, Kemendag menyebut angka penurunan beras yang tak sesuai ketentuan itu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Jika dirinci, sebanyak 96,55% dari 29 produk beras yang tidak sesuai dengan ketentuan pada 2023. Di tahun berikutnya, Kemendag mencatat ada 50% dari 36 produk beras yang tak sesuai dengan ketentuan.

    “Tahun 2023 sebanyak 96,55% [beras] tidak sesuai ketentuan, tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 50% tidak sesuai ketentuan, dan tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 28,27% tidak sesuai ketentuan,” terangnya.

  • KPU Bangka Barat tetapkan Markus-Yus raih suara terbanyak usai PSU

    KPU Bangka Barat tetapkan Markus-Yus raih suara terbanyak usai PSU

    Mentok, Babel (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menetapkan pasangan Markus-Yus Derahman meraih suara terbanyak seusai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Bangka Barat 2024 yang digelar pada 22 Maret 2025.

    “Setelah melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil PSU Pilkada 2024 di tingkat kabupaten, kita putuskan pasangan nomor urut 02 tersebut memperoleh suara sah sebanyak, yaitu 36.977,” kata Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat Darjiyono di Mentok, Senin.

    Hal ini dikatakan Darjiyono usai KPU Kabupaten Bangka Barat menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang yang digelar hari ini di Kantor Sekretariat KPU Bangka Barat di Mentok.

    Rekapitulasi yang dilakukan KPU Bangka Barat menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 01 (Sukirman-Bong Ming Ming) sebanyak 36.011, nomor urut 02 (Markus-Yus Derahman) 36.977 dan nomor urut 03 (Mansah-Dwi Aryani) 23.784 suara.

    Berdasarkan rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan sebelum PSU digelar, pasangan Sukirman-Bong Ming Ming yang merupakan kepala daerah petahana meraih 35.446 suara, pasangan Markus-Yus Derahman 36.872 suara, dan pasangan Mansah-Dwi Aryani meraih 23.980 suara.

    Pada Pilkada 27 November 2024 tersebut, jumlah pemilih yang terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bangka Barat sebanyak 151.037 orang, sedangkan jumlah partisipasi pemilih 99.481 orang, namun, setelah dilaksanakan PSU pada Sabtu 22 Maret 2025, jumlah partisipasi pemilih meningkat menjadi 99.914 pemilih.

    Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU RI: PSU di 4 kabupaten berjalan tertib dan lancar

    KPU RI: PSU di 4 kabupaten berjalan tertib dan lancar

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) pada Sabtu, 22 Maret 2025 di 4 kabupaten berjalan tertib dan lancar.

    “Pada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2024, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan 24 daerah dilakukan PSU, yaitu 1 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 20 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 3 untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota,” kata Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Adapun dari 24 daerah tersebut, terdapat 4 daerah yang telah lebih awal dilakukan PSU, yaitu pada hari Sabtu, 22 Maret 2025, yakni Kabupaten Siak (Provinsi Riau), Bangka Barat (Kepulauan Bangka Belitung), Barito Utara (Kalimantan Tengah) dan Magetan (Jawa Timur).

    Hal ini mengingat Putusan MK memberikan jangka waktu pelaksanaan 30 hari sejak Putusan MK dibacakan, dengan perinciannya sebagai berikut:

    1. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak), PSU 2 TPS dan 1 TPS Khusus Rumah Sakit dalam jangka waktu 30 hari.
    2. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat), PSU 4 TPS dalam jangka waktu 30 hari.
    3. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara), PSU 2 TPS dalam jangka waktu 30 hari.
    4. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan), PSU 4 TPS dalam jangka waktu 30 hari.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lezatnya Kepiting Asap Khas Pangkalpinang untuk Menu Buka Puasa

    Lezatnya Kepiting Asap Khas Pangkalpinang untuk Menu Buka Puasa

    Pangkalpinang, Beritasatu.com – Kepiting asap Pangkalpinang dengan perpaduan bumbu lempah kuning yang khas menjadi pilihan menu berbuka puasa yang menggugah selera, terutama bagi pencinta kuliner laut. Dengan cita rasa yang kaya rempah, kepiting ini menawarkan sensasi berbeda dibandingkan olahan kepiting lainnya.

    Salah seorang pencinta kuliner Ais Bela mengungkapkan, aroma khas dari kepiting asap ini membuatnya menjadi rekomendasi sempurna untuk berbuka puasa atau sahur selama bulan Ramadan.

    “Kepiting asap Pangkalpinang ini memiliki cara pengolahan yang luar biasa, bumbunya meresap dengan sempurna ke dalam kepiting. Rasanya benar-benar berbeda dari kepiting asap yang pernah saya coba sebelumnya, dengan cita rasa rempah yang kuat, dan dagingnya terasa gurih dan enak,” katanya kepada Beritasatu.com belum lama ini.

    Sementara itu, peracik kuliner Obei Ardi menjelaskan, di Pangkalpinang, kepiting asap sangat digemari meskipun jarang ada yang mengolahnya, seperti ini karena proses pembuatannya yang memerlukan kesabaran.

    “Kepiting yang digunakan harus segar dan baru diambil dari nelayan setempat. Proses pertama adalah merebus kepiting, lalu dipotong menjadi beberapa bagian dan digoreng,” jelas Obei.

    Setelah itu, kepiting dicampur dengan berbagai bumbu khas Bangka Belitung yang sudah diracik, ditambah dengan penyedap rasa dan kecap. Setelah matang, kepiting dibungkus dengan daun simpur dan kemudian dibakar. Kepiting asap pun siap dihidangkan.

    “Untuk menikmatinya, sangat cocok disajikan dengan nasi putih hangat dan menu pendamping lainnya,” tambah Obei.

    Bagi Anda yang tertarik mencoba, kuliner kepiting asap Pangkalpinang ini bisa dibuat di rumah atau langsung mencicipinya di warung makan Lempah Kuning Muara, Bangka Belitung. Harganya kisaran Rp 75.000 hingga Rp 100.000 per porsinya.

  • Museum Tanjung Pandan, Pilihan Destinasi Wisata Edukasi dan Sejarah di Negeri Laskar Pelangi

    Museum Tanjung Pandan, Pilihan Destinasi Wisata Edukasi dan Sejarah di Negeri Laskar Pelangi

    Liputan6.com, Bangka Belitung – Museum Tanjung Pandan berlokasi di Jalan Melati No.41A, Parit, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Museum ini menyimpan berbagai benda-benda tradisional peninggalan di Pulau Belitung tempo dulu.

    Mengutip dari indonesiakaya.com, Museum Tanjung Pandan memiliki koleksi berupa benda-benda yang berhubungan dengan Negeri Laskar Pelangi. Pengunjung bisa melihat hewan yang diawetkan, peninggalan masa kolonial Belanda, hingga senjata peninggalan kerajaan yang pernah ada di Belitung.

    Saat sampai di Museum Tanjung Pandan, pengunjung akan disambut dengan ikan arapaima dan buaya muara berukuran besar yang sudah diawetkan. Dua ikon tersebut terletak persis di area halaman depan museum. Ikan arapaima dan buaya muara tersebut banyak ditemukan di sungai-sungai di wilayah Belitung.

    Begitu masuk ke bangunan museum, pengunjung bisa langsung melihat aneka koleksi senjata peninggalan masa pendudukan Jepang dan Belanda. Terdapat koleksi senjata berupa samurai, pedang, dan senjata laras panjang peninggalan kolonial Belanda. Samurai peninggalan Jepang tersebut bertarikh 1514, sehingga menjadi salah satu koleksi tertua yang dimiliki Museum Tanjung Pandan.

    Ada juga berbagai koleksi senjata peninggalan kerajaan yang pernah ada di Belitung. Beberapa koleksinya adalah keris, tombak lade, serta golok.

    Pada ruangan lain, pengunjung dapat melihat koleksi berupa aneka peralatan yang digunakan masyarakat Belitung tempo dulu. Terdapat setrika, pahar, tempat sirih, ceret, periuk tembaga, dan gantang.

    Menariknya lagi, terdapat koleksi berupa peninggalan harta karun yang didapat di perairan bawah laut Belitung. Peninggalan tersebut berupa keramik dan gerabah yang dapat dilihat di sebuah ruang khusus yang tertata rapi.

    Selain melihat aneka koleksi masa lampau, pengunjung juga bisa melihat maket peleburan timah dari tambang-tambang yang banyak terdapat di Pulau Belitung. Maket-maket ini menjadi gambaran bahwa penambangan timah pernah berjaya di pulau ini pada masa lampau.

    Sebelum diberi nama Museum Tanjung Pandan, dahulu museum ini bernama Museum Geologi. Pendirian museum ini dilakukan oleh seorang ahli arkeologi berkebangsaan Austria, Rudi Osberger, pada 2 Maret 1962.

    Seiring perkembangan zaman dan bertambahnya koleksi museum, akhirnya museum ini berganti nama menjadi Museum Tanjung Pandan. Hingga kini, museum ini menjadi pilihan destinasi wisata edukasi dan wisata sejarah yang banyak diminati wisatawan yang berkunjung ke Tanjung Pandan.

    Penulis: Resla

  • Awasi pelaksanaan PSU 4 Kabupaten, begini 7 catatan Bawaslu

    Awasi pelaksanaan PSU 4 Kabupaten, begini 7 catatan Bawaslu

    Pengawasan yang dilakukan Bawaslu pada PSU di 4 Kabupaten, Sabtu (22/3/2025). Foto: Bawaslu

    Awasi pelaksanaan PSU 4 Kabupaten, begini 7 catatan Bawaslu
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 23 Maret 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) melakukan pengawasan melekat Pemungutan Suara Ulang (PSU) pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 TPS di 4 Kabupaten, yakni Siak, Bangka Barat, Magetan, dan Barito Utara, Sabtu (22/3/2025). Tujuannya demi mencegah berulangnya pelanggaran.

    Hasil pengawasan PSU secara umum berjalan lancar. Yaitu ditandai di antaranya pelaksanaan sesuai prosedur, keamanan terjamin, logistik tepat waktu, maupun pemilih akurat.

    Namun, Bawaslu mencatat masih terdapat 7 (tujuh) permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan PSU tersebut, dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (23/3/2025).

    Pertama,  soal sebuah lokasi TPS di tempat yang sulit dijangkau atau diakses oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia, yakni jalan menuju TPS agak curam, terjadi di TPS 1 Sinarmanik, Bangka Barat.

    Lantas kedua, Bawaslu juga mencatat ada 3 TPS didapati KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya pada H-1 pemungutan suara ulang, terjadi di 3 TPS di Siak.  Hal ini dikarenakan tidak ada gudang logistik di tingkat PPS.

    Sementara itu catatan ketiga, ada sebuah TPS didapati logistik pemungutan suara ulang tidak tepat, yakni kelebihan 1 (satu) surat suara, terjadi di TPS 1 Melayu, Barito Utara; dan 1 (satu) lembar model C Plano robek di bagian bawah, terjadi di TPS 3 Jayapura, Siak; serta kelebihan 1 (satu) surat suara karena lengket dan menempel sehingga pemilih menyerahkan surat suara tersebut kepada KPPS, terjadi di TPS 3 Sinarmanik, Bangka Barat.

    Keempat dalam catatan Bawaslu, ada sebuah TPS yang didapati pemilih yang tidak dapat menunjukan KTP el/Biodata penduduk/Dokumen kependudukan lainnya, terjadi di TPS 902, Siak.

    Kemudian catatan kelima adalah soal sebuah TPS yang didapati pemungutan suara tidak dibuka pada pukul 07.00 tepat, dikarenakan saksi terlambat ke TPS, terjadi di TPS 3 Buantan Besar, Siak.

    Yang ketujuh dalam catatan Bawaslu ada 4 TPS didapati papan pengumuman yang berisi daftar pemilih dan daftar pasangan calon tidak ditutupi plastik pada saat hujan, terjadi pada semua TPS di Bangka Barat.

    Hal ini berdampak pada informasi tentang pemilih dan pasangan calon tidak terlihat akibat terkena air hujan. Selain itu ada sebuah TPS didapati DPK tidak dipasang di papan pengumuman sekitar TPS, terjadi di TPS 1 Sinarmanik, Bangka Barat.

    Terhadap permasalahan persiapan dan pemungutan suara, jajaran pengawas Pemilihan menyampaikan saran kepada KPPS yaitu

    Agar dibuatkan akses khusus disabilitas di pintu masuk. KPPS menindaklanjutinya dengan melakukan pendampingan kepada pemilih lanjut usia menuju lokasi TPS
    Pendistribusian logistik dilaksanakan tepat waktu sebelum pukul 07.00 sudah tiba di TPS. KPPS menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan PTPS, dan logistik tiba di TPS pukul 06.50 WIB
    Plano rusak dan kelebihan surat suara yang dinyatakan surat suara rusak dicatat ke dalam kejadian khusus.
    KPPS tidak memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak dapat menunjukan KTP el/Biodata penduduk/Dokumen kependudukan lainnya
    Segera memulai pemungutan suara apabila saksi tidak datang setelah 30 menit sejak TPS dibuka
    KPPS memindahkan papan pengumuman atau menggunakan plastik. Tindaklanjutnya, di TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 ditutupi plastik, sementara di TPS 1 papan pemumumannya digeser, namun karena hujan lebat dan TPS sempit serta partisipasi pemilih menumpuk di TPS, hal tersebut tidak dapat diantisipasi lagi
    Salinan DPK di-print dan ditempel di papan pengumuman dan sudah ditindaklanjuti. Terhadap saran perbaikan yang berkaitan dengan masalah prosedur telah ditindaklanjuti KPPS dan PPS dan diselesaikan sesuai tingkatan.

    Seperti diketahui PSU gelombang I sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dilaksanakan di total 13 TPS. Terbanyak di Magetan dan Bangka Barat masing-masing 4 TPS, disusul Siak 3 TPS, dan Barito Utara 2 TPS. Terkait penggunaan hak pilih, Bawaslu mencatat persentase pemilih di TPS cukup tinggi (70-95%).

    Secara umum tingkat partisipasi pemilih ini meningkat dibandingkan pada 27 November 2024, kecuali penurunan di 2 TPS, yakni TPS 01 dan TPS 04 Kinandang, Magetan awalnya 98 dan 99 persen menjadi 88 dan 86 persen.

    Bawaslu juga mencatat KPPS lebih intensif dan proaktif dalam pelayanan pemilih. Misalnya, di TPS 902 RSUD Tengku Rafian (Siak), KPPS diawasi PTPS “jemput bola” melayani 4 pemilih yang sakit di ruangan perawatan. Begitu juga di TPS 02 Sinarmanik (Bangka Barat), KPPS gelar TPS keliling bagi tiga pemilih yang sakit di rumah.

    Selain itu, di TPS 02 Sinarmanik (Bangka Barat), terhadap pemilih yang hanya menunjukkan Kartu Keluarga (KK) di TPS, KPPS berkoordinasi dengan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sedang bertugas di kantor Desa Sinarmanik untuk melakukan perekaman KTP elektronik sehingga pemilih tersebut memenuhi syarat dan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS.

    Penulis: Vivi Trisnavia/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Diduga Cemarkan Nama Baik Palembang, Influencer Kompak akan Laporkan Willie Salim ke Polisi

    Diduga Cemarkan Nama Baik Palembang, Influencer Kompak akan Laporkan Willie Salim ke Polisi

    Liputan6.com, Palembang – Viral rendang 200 Kilogram yang tiba-tiba ludes saat ditinggal Willie Salim selama 15 menit di Plasa Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (18/3/2025) berbuntut panjang.

    Warganet langsung menyerbu semua postingan tentang Kota Palembang, dengan kata-kata pedas dan merendahkan. Mulai dari kalimat ‘Palembang Hama’, ‘Warga Palembang Rakus’ dan lainnya.

    Warga Palembang pun merasa gerah dengan postingan Willie Salim dan menyebut selebgram kelahiran Toboali Bangka Belitung, 27 Mei 2002 tersebut, sengaja menggiring opini negatif dengan konten settingan tentang Kota Palembang.

    Influencer dan Blogger Palembang Suzan Oktaria, yang pertama kali mengungkap dugaan konten settingan Willie Salim di media sosial TikTok @suzannita_ yang banyak didukung oleh warganet.

    Suzan Oktaria bersama para influencer Palembang Sumsel akan menyiapkan diri dan barang bukti yang kuat untuk melaporkan selebgram Willie Salim ke kepolisian, atas dugaan pencemaran nama baik.

    “Ternyata bukan saya sendiri yang jengah, bahkan pelaku wisata di Sumsel juga merasa kesal dengan kasus ini. Selayaknya ada SOP buat even masak di sana, pengamanan yang jelas, mengatur alur massa dari proses masak hingga pembagian,” ujarnya kepada Liputan6.com, Sabtu (22/3/2025).

    Menurutnya, video rendang raib Willie Salim di Plasa BKB Palembang tersebut, membuat Palembang dinilai tidak tertib, kampungan, rakus dan seperti orang Prindavan.

    Padahal dia bersama influencer Palembang lainnya, susah payah membangun dan mempromosikan wisata Palembang yang seketika hancur oleh konten masak rendang tersebut.

    “Kalau benar kejadian ini adalah settingan, maka ini benar-benar tindakan yang sangat disayangkan. Sudah berapa hari ini nama Palembang menjadi bahan cibiran di media sosial,”

    Dia pun mengumpulkan beberapa bukti kejanggalan rendang belum matang dan sengaja ditinggalkan tanpa pengawasan, akhirnya speak up tentang kasus tersebut dan menuntut Willie Salim untuk bertanggungjawab.

    Untuk memasak 200 Kg daging yang baru dimulai sekitar pukul 19.00 WIB, rendang diperkirakan akan masak tengah malam atau menjelang waktu sahur. Namun jika dibiarkan tanpa ada penjagaan ketat dan raib dalam 15 menit saja, sangat jelas mengundang pertanyaan besar.

  • Bawaslu: Pemilih antusias ikut PSU di Bangka Barat meski hujan

    Bawaslu: Pemilih antusias ikut PSU di Bangka Barat meski hujan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda mendapati pemilih lebih antusias datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) di Bangka Barat pada Sabtu, meski kondisi cuaca tengah hujan.

    Herwyn mengawasi pelaksanaan PSU di empat TPS Pemilihan Bupati Bangka Barat pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Di bawah rintik air hujan, Herwyn memantau TPS 02 Kelurahan Sinar Manik yang ramai didatangi warga. Hingga pukul 10.00 waktu setempat, tercatat sekitar 320 warga telah menunaikan hak pilihnya.

    “Kami melihat dari sisi partisipasi pemilih justru meningkat dari 27 November. Masyarakat justru lebih antusias meski dalam kondisi hujan,” kata Herwyn, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Sabtu..

    Usai dari TPS 02, secara berurutan Herwyn juga meninjau pelaksanaan PSU di TPS 03, 04, dan 01 Kelurahan Sinar Manik. Total ada empat TPS yang diperintahkan MK untuk menggelar PSU.

    Pada tiap TPS, Herwyn menjumpai pengawas TPS dan pengawas yang bertugas di masing-masing TPS. Dalam momen itu, dia menanyakan kehadiran pemilih, kendala yang dihadapi TPS, serta mengingatkan untuk selalu menuliskan laporan hasil pengawasan (LHP).

    Dari laporan PTPS, Herwyn mengungkapkan penyelenggara KPPS dan PPS tidak mengantisipasi adanya hujan. Karena hujan, daftar pemilih tetap (DPT) dan pasangan calon (paslon) yang tertempel di papan banyak yang tidak terlihat.

    “Sempat juga didapati satu orang mendapatkan dua surat suara, walaupun langsung diantisipasi sebelum masuk ke bilik suara, surat suaranya dianggap rusak. Ada TPS yang tidak aksesibilitas bagi disabilitas,” ungkap laki-laki asal Manado itu.

    Meski demikian, Herwyn menilai pelaksanaan PSU di empat TPS berjalan lancar dalam cuaca hujan. Dari data yang didapat, pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 1.583 atau sebanyak 76 persen dari jumlah pemilih terdaftar serta pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih sebanyak 17 pemilih.

    Selain itu, Herwyn menjelaskan pengawas pemilu melakukan patroli pengawasan di sekitaran desa. “Patroli dilakukan untuk melihat apakah ada orang yang sengaja dikumpulkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan misal bisa saja melakukan tindakan pengumpulan untuk politik uang,” ujar Herwyn.

    Dalam supervisi ini Herwyn didampingi Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Babel; EM Osykar, Jafri, Novrian, Sahirin, dan Davitri. Sebagaimana putusan MK, PSU dilakukan di empat TPS dengan jumlah total pemilih sebanyak 2.080 orang.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • 75 Pekerja Asal Bangka Belitung Dipulangkan Dari Myanmar, 1 Jadi Tersangka TPPO
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        22 Maret 2025

    75 Pekerja Asal Bangka Belitung Dipulangkan Dari Myanmar, 1 Jadi Tersangka TPPO Regional 22 Maret 2025

    75 Pekerja Asal Bangka Belitung Dipulangkan Dari Myanmar, 1 Jadi Tersangka TPPO
    Tim Redaksi
    BANGKA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 75 warga
    Bangka Belitung
    yang bekerja secara non prosedural di
    Myanmar
    akhirnya dipulangkan ke kampung halaman.
    Dari jumlah tersebut, satu orang kini ditahan di Jakarta karena diduga sebagai pelaku Tindak Pidana
    Perdagangan Orang
    (
    TPPO
    ).
    “Dari semula 68 orang, totalnya jadi 75 orang pekerja dari Bangka Belitung, satu di antaranya jadi tersangka, sehingga 74 orang yang sampai ke Bangka,” kata Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, saat dihubungi Sabtu (22/3/2025).
    Menurut Didit, tersangka ditahan pihak kepolisian karena diduga mengajak dan mempekerjakan warga secara ilegal di luar negeri.
    Beberapa pekerja yang dipulangkan mengaku sempat ditipu oleh oknum perekrut.
    “Dari pengakuan para pekerja itu, mereka merasa tertipu, katanya kerja di Thailand ternyata di Myanmar,” jelasnya.
    Selain itu, ditemukan pula seorang pekerja perempuan yang sedang hamil. Ia diketahui merupakan bagian dari pasangan suami istri yang ikut bekerja di Myanmar.
    Seluruh
    pekerja migran
    yang dipulangkan tiba di Bandara Depati Amir, Bangka, pada Jumat (21/3/2025) dengan menggunakan maskapai Sriwijaya Air.
     
    Mereka disambut oleh perwakilan pemerintah daerah dan langsung diserahkan ke pihak keluarga masing-masing.
    Didit menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi warga Bangka Belitung untuk bekerja di luar negeri, namun harus melalui prosedur yang legal.
    “Ke depan, pemerintah daerah perlu memfasilitasi pembekalan keterampilan dan memastikan pemberangkatan dilakukan melalui lembaga resmi,” ujar Didit.
    Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Bangka Belitung, Fery Afriyanto, menyatakan bahwa kepulangan para pekerja ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia.
    “Pada prinsipnya, pemerintah pusat, daerah, sampai pemerintah desa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi tenaga kerja kita yang akan bekerja di luar negeri, mulai dari keberangkatan sampai kepulangan seperti hari ini,” ujar Fery.
    Kepala Dinas Tenaga Kerja Bangka Belitung, Elius Gani, menambahkan bahwa proses pemulangan dilakukan serentak bersama pekerja migran dari provinsi lain. Data jumlah pekerja sempat berubah karena mereka tersebar di berbagai wilayah.
    “Memang sempat ada kekhawatiran karena mereka berangkat non prosedural, berada di perbatasan Myanmar dan Thailand yang diketahui sedang konflik bersenjata,” kata Elius.
    Pemerintah juga mensinyalir adanya keterlibatan beberapa pekerja dengan sindikat perjudian online di Myanmar, yang menjadi modus eksploitasi tenaga kerja secara terselubung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ESDM Cek Pasokan BBM dan LPG Jelang Idul Fitri, Ini Hasilnya

    ESDM Cek Pasokan BBM dan LPG Jelang Idul Fitri, Ini Hasilnya

    Jakarta

    Dalam memantau kesiapan distribusi energi, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana didampingi Direktur Keuangan Pertamina Patra Niaga, Arya Suprihadi, Komite BPH Migas, Abdul Halim, Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro, serta pihak terkait melakukan kunjungan ke berbagai lembaga penyalur di Palembang.

    Melalui Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, pihaknya memastikan pasokan energi mulai dari Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun Liquefied Petroleum Gas (LPG), untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan ramadan hingga hari raya wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan berdasarkan hasil pengecekan pasokan BBM dan LPG wilayah Sumbagsel dalam kondisi aman, distribusi tetap terkendali.

    “Kami memastikan stok tetap stabil, termasuk untuk wilayah yang belum terjangkau sistem pipa seperti Bangka Belitung. Kami akan menambah stok untuk memastikan kelancaran pasokan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (22/3/2025).

    Selain itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Erwin Dwiyanto juga menyampaikan konsumsi LPG diperkirakan mengalami peningkatan hingga 11% menjelang Lebaran. Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga mengantisipasi dengan menyiapkan tambahan pasokan untuk memastikan ketersediaan bagi masyarakat.

    Pertamina Patra Niaga juga berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi energi selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Masyarakat juga diimbau untuk membeli BBM dan LPG di jalur resmi guna memastikan kualitas dan keamanan produk yang digunakan.

    Saat ini, ketersediaan BBM dan LPG dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan, yang meliputi 10 terminal BBM, 2 terminal LPG, 673 SPBU, 57 SPBE, 532 Agen LPG, dan 6 AFT.

    Selain infrastruktur dan sarfas utama, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel juga menyediakan layanan tambahan BBM di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama, berupa 144 SPBU Siaga, 408 Outlet Pangkalan LPG Siaga, 8 titik layanan BBM & Kiosk Pertamina Siaga, 9 Unit Motorist/PDS BBM, dan 15 Unit Mobil Tanki standby serta 2 unit serambi MyPertamina.

    Selain itu, Pertamina terus menghimbau agar masyarakat tetap membeli BBM maupun LPG bersubsidi sesuai peruntukan dan kebutuhan. Kepada pemudik agar memilih BBM yang berkualitas agar perjalanan selama mudik menjadi lebih nyaman, mesin kendaraan lebih awet, serta menggunakan metode pembayaran non tunai atau cashless agar pelayanan dapat lebih efisien.

    “Kami juga mengimbau agar masyarakat menggunakan pembayaran cashless untuk pembelian BBM, supaya transaksi lebih cepat dan aman, serta tidak membuat antrian di SPBU menjadi lebih panjang karena proses pembayaran yang lebih efisien,” tutupnya.

    Untuk kemudahan seputar informasi layanan Pertamina terdekat dari lokasi anda maupun kendala layanan seputar produk BBM dan LPG, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center 135 atau melalui aplikasi MyPertamina.

    (fdl/fdl)