Xcloud.id

kab/kota: Bangka

  • 8 Konsep Sulap Rumah Subsidi Jadi Nyaman dan Estetis: Ini Gaya Desainnya! – Page 3

    8 Konsep Sulap Rumah Subsidi Jadi Nyaman dan Estetis: Ini Gaya Desainnya! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Memiliki rumah subsidi bukan berarti harus mengorbankan kenyamanan dan keindahan. Banyak pemilik rumah subsidi sukses mengubah hunian sederhana menjadi lebih luas dan modern dengan sentuhan desain cerdas dan hemat biaya.

    Berikut ini cara bagaimana mendesain ruang tamu rumah subsidi agar tetap nyaman, fungsional, dan estetis meskipun ukurannya terbatas. Tantangan utama adalah memaksimalkan ruang kecil yang ada, sehingga diperlukan strategi desain yang tepat.

    Seperti diketahui, harga rumah subsidi di Indonesia untuk tahun 2025 ini masih menggunakan aturan Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023. Harga ini bervariasi tergantung pada wilayahnya. Berikut adalah daftar harga rumah subsidi berdasarkan wilayah:​

    Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kep. Mentawai) harga maksimal Rp 166 juta
    Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu) harga maksimal Rp 182 juta
    Sulawesi, Bangka Belitung, Kep. Mentawai, dan Kep. Riau (kecuali Kep. Anambas) harga maksimal Rp 173 juta
    Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kep. Anambas, Kab. Murung Raya, dan Kab. Mahakam Ulu harga maksimal Rp 185 juta
    Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan harga maksimal Rp 240 juta.

    Kunci Desain

    Salah satu kunci utamanya adalah pemilihan gaya desain yang tepat. Gaya minimalis dan Skandinavia sangat direkomendasikan karena menekankan fungsionalitas dan kesederhanaan. Namun, gaya American Classic, rustic, atau vintage yang dimodifikasi juga bisa diterapkan dengan penyesuaian pada furnitur dan dekorasi.

    Perencanaan yang matang dan pemilihan warna serta furnitur yang tepat akan sangat membantu dalam menciptakan ruang tamu impian di rumah subsidi Anda.

    Selain itu, pencahayaan dan dekorasi juga berperan penting dalam menciptakan suasana nyaman. Manfaatkan cahaya alami maksimal dengan membuka tirai atau gorden. Lengkapi dengan lampu-lampu tambahan untuk pencahayaan optimal. Hindari dekorasi berlebihan agar ruangan tidak terlihat sempit.

    Tanaman hias dalam pot kecil dapat menambah kesegaran tanpa memakan banyak tempat. Cermin besar juga dapat menciptakan ilusi ruang yang lebih luas.

  • Musim Kemarau Tiba, BMKG Beri Peringatan Ancaman Kebakaran Hutan

    Musim Kemarau Tiba, BMKG Beri Peringatan Ancaman Kebakaran Hutan

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat selama musim kemarau 2025.

    Seperti dikutip dari situs BMKG, dengan risiko karhutla yang mulai muncul di berbagai wilayah, pencegahan sejak dini menjadi langkah paling efektif untuk menghindari kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, hingga dampak kesehatan masyarakat.

    “Saat ini Indonesia tengah memasuki musim kemarau dan karhutla berpotensi terjadi. Seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas perlu melakukan aksi mitigasi untuk mengurangi risiko dan dampak dari karhutla,” ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati saat apel Kesiapsiagaan Nasional Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4).

    Dwikorita memaparkan, BMKG memprediksi awal musim kemarau 2025 akan terjadi secara bertahap mulai akhir April hingga Juni di sebagian besar wilayah, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada periode Juni-Agustus.

    Sifat kemarau diprediksi didominasi kondisi normal (sekitar 60%), namun 26% wilayah berpotensi mengalami kemarau atas normal (lebih basah) dan 14% bawah normal (lebih kering).

    Sementara itu, lanjut dia, pada periode April-Mei 2025, risiko karhutla umumnya rendah, namun beberapa area di Riau, Sumatera Utara, dan NTT mulai menunjukkan risiko menengah hingga tinggi. Adapun Bulan Juni 2025, peningkatan signifikan risiko karhutla terjadi di wilayah Riau (41,5% wilayah berisiko tinggi), Sumatra Utara, Jambi, dan sekitarnya.

    Sedangkan, Bulan Juli-September 2025, risiko karhutla meluas ke Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. NTT, NTB, Papua Selatan, Kalimantan Selatan, serta Bangka Belitung menjadi wilayah dengan potensi risiko tertinggi, dan Oktober 2025, risiko karhutla diprediksi tetap tinggi di NTT, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    “Khusus Wilayah Riau, secara alamiah berpotensi mengalami dua kali musim kemarau, yakni pada Februari-Maret dan kembali pada Mei hingga Agustus, yang diprediksi menjadi puncak kemarau. Kondisi ini menyebabkan provinsi ini lebih sering mengalami hotspot dibanding wilayah lain. Bahkan meski tanpa pembakaran, potensi kebakaran tetap ada karena faktor angin dan gesekan ranting. Maka prediksi berbasis data sangat penting untuk mitigasi,” ujar Dwikorita.

    Sebagai bentuk antisipasi, BMKG bersama BNPB dan pemerintah daerah mendorong upaya-upaya pembasahan lahan, upaya-upaya mempertahankan tinggi muka air di lahan, dan pengisian embung-embung serta kanal dengan memanfaatkan hujan yang masih ada saat periode transisi menjelang musim kemarau.

    Upaya penguatan lainnya juga dilakukan dalam bentuk penyiagaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), patroli udara, serta pengawasan lapangan secara berkala, khususnya di wilayah Riau yang saat ini telah berstatus siaga darurat karhutla.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang memimpin apel menyebutkan bahwa berdasarkan data BMKG, sudah terdeteksi 144 titik api dan sekitar 81 hektare lahan terbakar di Riau hingga akhir April 2025.

    “Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar semua pihak menjaga agar karhutla tidak meluas. Ini menyangkut nama baik Indonesia, kesehatan masyarakat, dan kestabilan kawasan,” ujarnya.

    Apel ini, tambah Budi, merupakan bentuk mitigasi bencana karhutla sejak awal agar mudah ditanggulangi. Menurutnya, pencegahan adalah cara paling efektif dibandingkan upaya-upaya untuk memadamkan api setelah membesar. Sebagai langkah konkret, OMC juga dilakukan di Provinsi Riau mulai 1 Mei 2025, water bombing, pengisian embung, kanal, parit, dan melakukan patroli helikopter secara berkala.

    Lebih lanjut, Dwikorita mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan informasi prediksi iklim dan potensi karhutla yang tersedia melalui situs resmi BMKG, termasuk data kualitas udara dan titik panas yang diperbarui setiap jam.

    “BMKG berkomitmen untuk terus memantau perkembangan iklim dan potensi karhutla serta menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat dan pihak terkait demi mencegah dampak buruk yang mungkin terjadi. Dengan data yang akurat dan tindakan yang cepat, kita bisa mencegah bencana besar,” pungkasnya.

    (rns/rns)

  • Musim Kemarau Tiba, BMKG Beri Peringatan Ancaman Kebakaran Hutan

    Musim Kemarau Tiba, BMKG Beri Peringatan Ancaman Kebakaran Hutan

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat selama musim kemarau 2025.

    Seperti dikutip dari situs BMKG, dengan risiko karhutla yang mulai muncul di berbagai wilayah, pencegahan sejak dini menjadi langkah paling efektif untuk menghindari kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, hingga dampak kesehatan masyarakat.

    “Saat ini Indonesia tengah memasuki musim kemarau dan karhutla berpotensi terjadi. Seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas perlu melakukan aksi mitigasi untuk mengurangi risiko dan dampak dari karhutla,” ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati saat apel Kesiapsiagaan Nasional Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4).

    Dwikorita memaparkan, BMKG memprediksi awal musim kemarau 2025 akan terjadi secara bertahap mulai akhir April hingga Juni di sebagian besar wilayah, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada periode Juni-Agustus.

    Sifat kemarau diprediksi didominasi kondisi normal (sekitar 60%), namun 26% wilayah berpotensi mengalami kemarau atas normal (lebih basah) dan 14% bawah normal (lebih kering).

    Sementara itu, lanjut dia, pada periode April-Mei 2025, risiko karhutla umumnya rendah, namun beberapa area di Riau, Sumatera Utara, dan NTT mulai menunjukkan risiko menengah hingga tinggi. Adapun Bulan Juni 2025, peningkatan signifikan risiko karhutla terjadi di wilayah Riau (41,5% wilayah berisiko tinggi), Sumatra Utara, Jambi, dan sekitarnya.

    Sedangkan, Bulan Juli-September 2025, risiko karhutla meluas ke Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. NTT, NTB, Papua Selatan, Kalimantan Selatan, serta Bangka Belitung menjadi wilayah dengan potensi risiko tertinggi, dan Oktober 2025, risiko karhutla diprediksi tetap tinggi di NTT, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    “Khusus Wilayah Riau, secara alamiah berpotensi mengalami dua kali musim kemarau, yakni pada Februari-Maret dan kembali pada Mei hingga Agustus, yang diprediksi menjadi puncak kemarau. Kondisi ini menyebabkan provinsi ini lebih sering mengalami hotspot dibanding wilayah lain. Bahkan meski tanpa pembakaran, potensi kebakaran tetap ada karena faktor angin dan gesekan ranting. Maka prediksi berbasis data sangat penting untuk mitigasi,” ujar Dwikorita.

    Sebagai bentuk antisipasi, BMKG bersama BNPB dan pemerintah daerah mendorong upaya-upaya pembasahan lahan, upaya-upaya mempertahankan tinggi muka air di lahan, dan pengisian embung-embung serta kanal dengan memanfaatkan hujan yang masih ada saat periode transisi menjelang musim kemarau.

    Upaya penguatan lainnya juga dilakukan dalam bentuk penyiagaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), patroli udara, serta pengawasan lapangan secara berkala, khususnya di wilayah Riau yang saat ini telah berstatus siaga darurat karhutla.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang memimpin apel menyebutkan bahwa berdasarkan data BMKG, sudah terdeteksi 144 titik api dan sekitar 81 hektare lahan terbakar di Riau hingga akhir April 2025.

    “Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar semua pihak menjaga agar karhutla tidak meluas. Ini menyangkut nama baik Indonesia, kesehatan masyarakat, dan kestabilan kawasan,” ujarnya.

    Apel ini, tambah Budi, merupakan bentuk mitigasi bencana karhutla sejak awal agar mudah ditanggulangi. Menurutnya, pencegahan adalah cara paling efektif dibandingkan upaya-upaya untuk memadamkan api setelah membesar. Sebagai langkah konkret, OMC juga dilakukan di Provinsi Riau mulai 1 Mei 2025, water bombing, pengisian embung, kanal, parit, dan melakukan patroli helikopter secara berkala.

    Lebih lanjut, Dwikorita mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan informasi prediksi iklim dan potensi karhutla yang tersedia melalui situs resmi BMKG, termasuk data kualitas udara dan titik panas yang diperbarui setiap jam.

    “BMKG berkomitmen untuk terus memantau perkembangan iklim dan potensi karhutla serta menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat dan pihak terkait demi mencegah dampak buruk yang mungkin terjadi. Dengan data yang akurat dan tindakan yang cepat, kita bisa mencegah bencana besar,” pungkasnya.

    (rns/rns)

  • 9 Bentrok Menegangkan di Kemang gara-gara Lahan, Kini Lippo Group Klaim Pemilik Sah Megapolitan

    9 Bentrok Menegangkan di Kemang gara-gara Lahan, Kini Lippo Group Klaim Pemilik Sah Megapolitan

    Bentrok Menegangkan di Kemang gara-gara Lahan, Kini Lippo Group Klaim Pemilik Sah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bentrok antardua kelompok terjadi di Jalan Kemang Raya, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025) pukul 09.00 WIB.
    Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, tampak sekelompok pria mengeluarkan senjata laras panjang dari bagasi sebuah mobil berwarna kuning yang terparkir di dekat lokasi.
    Begitu bagasi mobil terbuka, terlihat empat pria langsung mengambil senjata tersebut. Kemudian, mereka mengacungkan senjata laras panjang itu ke arah depan.
    Dalam video juga terdengar beberapa kali letusan yang diduga berasal dari senjata itu. Dari arah berlawanan, kelompok lawan tampak melempari batu kelompok yang membawa senjata laras panjang tersebut. 
    Kondisi itu membuat warga atau pengendara yang melintas di lokasi panik. Mereka membunyikan klakson kendaraan dan kondisi lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat.
    Dalam kasus ini, Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 25 orang. Namun, polisi menetapkan 10 orang tersangka.
    Dua kelompok yang bentrok terdiri dari kelompok yang mengaku sebagai ahli waris tanah, serta kelompok yang mengeklaim sebagai pemilik resmi lahan tersebut.
    Tersangka yang saat ini ditangkap polisi berasal dari kelompok yang mengeklaim sebagai pemilik lahan. Kelompok tersebut dinyatakan sebagai penyerang dalam kasus ini.
    “Dapat kami sampaikan bahwa 10 orang yang di belakang ini merupakan pihak yang mengaku memiliki legalitas atau sertifikat yang sah terhadap lahan tersebut,” ungkap Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Selatan AKP Igo Fazar Akbar, Jumat (3/5/2025). 
    Adapun kelompok penyerang yang menjadi tersangka disebut sebagai penyedia jasa pengamanan yang disewa oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan.
    Polisi mengatakan, insiden tersebut merupakan aksi penyerangan yang sudah direncanakan oleh sekelompok orang bersenjata untuk mengambil alih lahan.
    “Ini mungkin kalau kita lihat daripada proses mereka sudah merencanakan untuk melakukan penyerangan itu,” kata Igo.
    Pelaku merencanakan penyerangan tersebut secara matang, mulai dari membeli senjata hingga mengumpulkan massa.
    Senjata yang dibeli di wilayah Jakarta itu diduga masih baru, terlihat dari warnanya yang masih pekat. Bahkan, masih ada stiker merek yang tertempel di badan senjata tajam berjenis parang.
    Polisi menduga, senjata-senjata itu sengaja dibeli khusus untuk aksi penyerangan ini.
    Sebanyak empat senapan angin jenis PVC dan tiga bilah senjata tajam jenis parang yang digunakan pelaku disita oleh polisi sebagai barang bukti.
    Penyerangan dimulai ketika tersangka Anis (42) bertemu dengan dua rekannya, AK (46) dan MAG (39), untuk merebut lahan tersebut.
    Para pelaku diketahui membawa sejumlah senjata yang disimpan di mobil berwarna kuning.
    Bentrokan antara kedua kelompok mulai pecah setelah salah seorang pelaku memukul tembok yang menjulang di depan lahan.
    Tindakan ini memicu kemarahan kelompok lain di balik tembok tersebut, yang kemudian membalas dengan melempar batu.
    Aksi saling serang ini berlangsung selama sekitar 10 menit, termasuk penggunaan senjata yang dikeluarkan dari dalam bagasi mobil.
    Setelahnya, kedua kubu saling menahan diri. Tak berselang lama, polisi datang untuk mengatur situasi.
    “Keributan berlangsung selama sekitar 10 menit sebelum massa dari kedua belah pihak membubarkan diri. Polisi segera bertindak dan mengamankan pelaku,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Murodih.
    Terbaru, Lippo Group mengeklaim sebagai pemilik sah lahan yang menjadi lokasi bentrokan tersebut. 
    Direktur Eksternal Lippo Group, Danang Kemayan Jati, menegaskan, pihak yang saat ini menempati lahan itu merupakan kelompok preman yang mencoba merebut hak milik perusahaan.
    “Enggak ada (ahli waris di sana). Itu preman semua,” ujar Danang saat dihubungi pada Jumat (2/4/2025).
    Menurut Danang, Lippo Group telah secara legal memiliki lahan tersebut sejak tahun 2014.
    Kepemilikan itu didukung oleh Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dan sejumlah dokumen lain yang bahkan dibawa saat bentrokan terjadi.
    Ia menjelaskan, sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris mulai menduduki lahan tersebut sejak Maret lalu.
    Pada hari bentrokan, kuasa hukum Lippo Group disebut telah berupaya melakukan negosiasi dan meminta agar lahan dikembalikan kepada pihak perusahaan.
    “Kami sudah akan kasih kompensasi segala macam, mereka enggak mau,” ungkapnya.
    Menurut Danang, bentrokan terjadi ketika sekelompok orang utusan perusahaan yang berjumlah sekitar 20 orang diserang dengan lemparan batu dari dalam area lahan.
    Kendati demikian, Danang mengaku tidak mengetahui detail serangan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Belum Terjadwal, Retreat Kedua Kepala Daerah Tunggu Arahan Prabowo

    Belum Terjadwal, Retreat Kedua Kepala Daerah Tunggu Arahan Prabowo

    Belum Terjadwal, Retreat Kedua Kepala Daerah Tunggu Arahan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri masih menunggu arahan dari Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk menggelar orientasi atau
    retreat kedua
    bagi 52
    kepala daerah
    .
    Wakil Menteri Dalam Negeri
    Bima Arya
    mengatakan, retreat kedua sudah terkonsep dan telah mengantongi opsi tempat.
    Namun, terkait jadwal pelaksanaan, bergantung pada arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
    ”
    Retreat kedua
    konsepnya sudah siap, sudah ada opsi tempat. Tapi, kami tentu akan menyesuaikan dengan waktu yang tepat bagi kepala daerah. Sambil menunggu arahan juga dari Pak Mendagri, Pak Presiden,” ujar Bima, saat ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
    Begitu juga dengan opsi tempat retreat yang sebelumnya diungkapkan Bima, yakni Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, untuk opsi pertama.
    Opsi kedua adalah kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bandung, Jawa Barat.
    “Belum (diputuskan), kami masih menunggu arahan lebih lanjut,” kata dia.
    Adapun 52 kepala daerah yang akan menjalani retreat kedua terdiri dari tiga pasang gubernur dan wakil gubernur, 20 pasang bupati dan wakil bupati, serta satu pasang wali kota dan wakil wali kota.
    Sisanya adalah wakil wali kota dan wakil bupati yang sebelumnya tidak sempat mengikuti retreat di Magelang karena alasan tertentu. Berikut daftarnya:
    Gubernur dan wakil gubernur: Bali, Bangka Belitung, Papua Pegunungan.
    Wali kota dan wakil wali kota: Denpasar.
    Wakil wali kota: Ternate.
    Bupati dan wakil bupati: Badung, Tabanan, Bangli, Gianyar, Buleleng, Klungkung, Jembrana, Aceh Timur, Mandailing Natal, Pasaman Barat, Pamekasan, Lamandau, Buton Tengah, Berau, Halmahera Utara, Belu, Jeneponto, Mimika, Jayapura, Puncak Jaya.
    Wakil bupati: Merangin, Bengkulu Utara, Maluku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuaca RI Mulai ‘Menyengat’ Lagi, BMKG Ungkap Wilayah yang Hadapi Panas Ekstrem

    Cuaca RI Mulai ‘Menyengat’ Lagi, BMKG Ungkap Wilayah yang Hadapi Panas Ekstrem

    Jakarta –

    Indonesia sudah memasuki musim kemarau 2025, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau pemerintah daerah juga masyarakat umum mewaspadai risiko suhu panas tinggi. Khususnya, dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat tahun ini.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut musim kemarau sudah dimulai sejak akhir April, terus berlangsung hingga Juni dan meluas di sebagian besar wilayah. Puncaknya diprediksi terjadi periode Juni hingga Agustus 2025.

    Kemarau normal akan berlangsung di 60 persen wilayah, tetapi ada 14 persen wilayah yang berisiko mengalami kemarau di bawah normal atau lebih kering.

    “Saat ini Indonesia tengah memasuki musim kemarau dan karhutla berpotensi terjadi. Seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas perlu melakukan aksi mitigasi untuk mengurangi risiko dan dampak dari karhutla,” ungkap Dwikorita dalam keterangan tertulis Jumat (2/5/2025).

    Pada periode April-Mei 2025, risiko karhutla umumnya rendah, tetapi beberapa area di Riau, Sumatera Utara, dan NTT mulai menunjukkan risiko menengah hingga tinggi. Adapun Bulan Juni 2025, peningkatan signifikan risiko karhutla terjadi di wilayah Riau 41,5 persen wilayah berisiko tinggi, Sumatera Utara, Jambi, dan sekitarnya.

    Sementara Bulan Juli-September 2025, risiko karhutla meluas ke Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. NTT, NTB, Papua Selatan, Kalimantan Selatan, serta Bangka Belitung menjadi wilayah dengan potensi risiko tertinggi, dan Oktober 2025, risiko karhutla diprediksi tetap tinggi di NTT, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Wilayah Paling Panas

    Terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyebut beberapa wilayah mencatat suhu panas cukup tinggi beberapa waktu terakhir. Misalnya, di Tanah Merah, Papua Selatan, suhu udara mencapai 38,4 derajat celcius pada 29 Maret 2025 dan kembali mencatat 37 derajat celcius pada 21 April 2025.

    Sementara itu, Stasiun Meteorologi Juanda di Jawa Timur mencatat suhu maksimum 37,9 derajat celcius pada 23 April 2025.

    “Suhu di atas 35 derajat celcius juga tercatat di wilayah lain seperti Lampung dan Jawa Timur pada akhir April,” terangnya kepada detikcom, Jumat (2/5/2025).

    “Melihat pola ini, masyarakat yang tinggal di wilayah selatan ekuator, khususnya Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan sebagian wilayah Sumatera, perlu meningkatkan kewaspadaan. Wilayah-wilayah ini cenderung memiliki karakteristik permukaan yang lebih cepat menyerap panas dan relatif lebih kering, sehingga lebih rentan mengalami akumulasi panas ekstrem pada siang hari,” wanti-wantinya.

    (naf/up)

  • Janji Prabowo Hapus Outsourcing di Hari Buruh 2025, Ini Kerugian Sistem Alih Daya bagi Karyawan – Halaman all

    Janji Prabowo Hapus Outsourcing di Hari Buruh 2025, Ini Kerugian Sistem Alih Daya bagi Karyawan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penghapusan sistem kerja outsourcing atau alih daya merupakan salah satu hal yang dijanjikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh 2025 atau May Day.

    Adapun penghapusan outsourcing merupakan satu dari enam tuntutan yang diajukan massa buruh saat aksi May Day 2025 di lapangan Silang Monas, Kamis (1/5/2025).

    “Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Sistem outsourcing dikenal menimbulkan sejumlah kerugian dan dampak bagi para pekerja, sehingga massa buruh yang tergabung dalam aksi Hari Buruh 2025 lantang menentangnya.

    Kekurangan Outsourcing bagi Karyawan

    Dikutip dari laman Serikat Pekerja Nasional (SPN), berikut kerugian sistem outsourcing bagi buruh/karyawan:

    1. Tidak ada jenjang karir

    Bagi pekerja yang berstatus outsourcing, mereka harus siap mengikuti peraturan dan sistem kontrak perusahaan.

    Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kondisi tersebut akan mempersulit setiap pekerja untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. 

    Sehingga, posisi pekerja outsourcing akan hanya mandek sebagai buruh perusahaan yang tidak memiliki jenjang karir.

    2. Masa kerja yang tidak jelas

    Pekerja outsourcing sangat rentan menjadi korban PHK.

    Bahkan, perusaaan bisa melakukan pemecatan dan memutus masa kerja karyawan outsourcing jika perusahaan dalam keadaan kolaps atau bangkrut.

    3. Kesejahteraan tidak terjamin

    Berbeda dengan karyawan tetap, karyawan dengan status outsourcing biasanya tidak begitu diperhatikan kesejahteraannya oleh perusahaan.

    Sebagai contoh, tidak adanya tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pekerja outsourcing.

    Gaji yang tidak terlalu besar, ditambah dengan tak ada tunjangan, maka kesejahteraan karyawan outsourcing tidak terlalu terjamin.

    4. Pendapatan yang terbatas

    Karyawan outsourcing juga biasanya mendapat penghasilan bulanan yang tidak terlalu besar dan sangat terbatas.

    Sehingga, mereka kesulitan memperoleh kualitas kehidupan yang lebih baik.

    Apalagi jika kondisi perusahaan tidak stabil, maka ancaman PHK dan kehilangan penghasilan semakin nyata.

    Janji Bakal Bentuk Satgas PHK dan Hapus Outsourcing

    Di hadapan ribuan buruh di lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), Prabowo Subianto juga melontarkan janji akan segera membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja atau Satgas PHK.

    “Atas saran dari pimpinan buruh, Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, pekerja – pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan,” kata Prabowo, dikutip dari Tribunnews.com.

    Keberpihakan tersebut, kata Prabowo, lantaran buruh selama ini telah setia bersama dirinya. 

    Presiden menyatakan, dari 5 kali ikut Pilpres dengan 4 kali kalah dan sekali menang, buruh selalu berdiri satu garis bersamanya sehingga Prabowo menganggap dirinya sebagai presiden buruh, petani, nelayan dan orang susah.  

    Selain itu, Prabowo berjanji segera menghapus sistem outsourcing.

    Namun ia meminta semua pihak realistis untuk juga menjaga kepentingan investor.

    “Tapi kita juga harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ucap Prabowo.

    Komitmen dalam penghapusan outsourcing akan diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Prabowo menjelaskan, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu akan berperan sebagai penasihat presiden dalam menyusun arah kebijakan terkait ketenagakerjaan, seperti hak dan perlindungan pekerja. 

    “Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo.

    Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional adalah mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing.

    Komitmen Hapus Outsourcing Kala 18.610 Tenaga Kerja Di-PHK

    Sebelum Prabowo berkomitmen untuk menghapus outsourcing, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merilis data yang menunjukkan bahwa 18.610 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Februari 2025, dikutip dari Kompas.com. 

    Berdasarkan laman resmi Satu Data Kemenaker, Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak melakukan PHK, yaitu sekitar 57,37 persen atau 10.677 orang.

    Terbanyak kedua adalah Provinsi Jambi dengan jumlah PHK sebanyak 3.530 tenaga kerja.

    Selanjutnya adalah Provinsi Jakarta, sebanyak 2.650 pekerja.

    Setelah ketiga provinsi tersebut, jumlah PHK di daerah lain tidak ada yang menembus angka 1.000 pada Januari hingga Februari 2025.

    Provinsi-provinsi tersebut adalah Sumatera Utara (2 tenaga kerja), Sumatera Barat (2 tenaga kerja), Sumatera Selatan (25 tenaga kerja), Bangka Belitung (3 tenaga kerja), Kepulauan Riau (67 tenaga kerja), dan Jawa Barat (23 tenaga kerja).

    Selanjutnya, Jawa Timur (978 tenaga kerja), Banten (411 tenaga kerja), Bali (87 tenaga kerja), Kalimantan Tengah (72 tenaga kerja), Sulawesi Selatan (77 tenaga kerja), dan Sulawesi Tenggara (6 tenaga kerja).

    Peringatan Hari Buruh 2025

    Peringatan Hari Buruh 2025 di lapangan Silang Monas, Kamis (1/5/2025) kemarin tidak hanya dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.

    Namun, beberapa pejabat negara lain juga ikut hadir meliputi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Selain itu, ada Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. 

    Sementara, perwakilan dari serikat buruh yang hadir adalah Presiden KSPSI Andi Gani, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Presiden KSPSI Said Iqbal, dan Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban.

    (Tribunnews.com/Rizki A. Tiara/Danang Triatmojo) (Kompas.com)

  • 5 Fakta Terkait Bentrok di Kemang Jaksel Bawa Senpi Laras Panjang, Rupanya Senapan Angin – Page 3

    5 Fakta Terkait Bentrok di Kemang Jaksel Bawa Senpi Laras Panjang, Rupanya Senapan Angin – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Belum lama ini viral di media sosial diduga bentrok antar kelompok terjadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan (Jaksel). Dalam rekaman video viral, terlihat sejumlah orang berlari menenteng senjata api atau senpi laras panjang.

    Terkait hal tersebut, Kapolsek Mampang Prapatan Kompol Aba Wahid Key masih belum banyak memberikan informasi. Dia hanya memastikan situasi di lokasi kejadian saat ini telah kondusif.

    “Kedua pihak sudah menahan diri. Pihak Polsek Mampang dibantu Satreskrim Polres sedang melakukan penyelidikan,” tutur Wahid saat dikonfirmasi, Rabu 30 April 2025.

    Polisi punn menangkap 19 pelaku bentrokan antar kelompok di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, yang diduga membawa senjata api atau senpi laras panjang.

    “Sampai saat ini ada 19 orang yang diamankan oleh Satreskrim Jaksel. Nanti akan dilakukan pendalaman untuk dilakukan interogasi, pendalaman, sehingga didapatkan peristiwa yang utuh,” tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi.

    Dia menjelaskan, bentrok antar kelompok itu terjadi diduga akibat sengketa lahan.

    “Tadi pagi ada peristiwa di daerah Kemang Raya, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, sekitar jam 09.00 WIB. Ada salah satu pihak sekitar 20 orang mendatangi lokasi bidang tanah di Kemang Raya,” terang Ade Ary, Rabu 30 April 2025.

    Menurut Ade Ary, awalnya ada salah satu pihak yang berupaya memasuki sebidang tanah. Namun, dari dalam ada kelompok yang merupakan ahli waris lahan tersebut.

    Berikut sederet fakta terkait video viral diduga bentrok antar kelompok terjadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Rabu 30 April 2025 dihimpun Tim News Liputan6.com:

     

    Dua kelompok ormas terlibat bentrokan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bentrokan itu diduga karena sengketa tanah.

  • Polisi Tetapkan 9 Tersangka Terkait Bentrokan di Kemang, Jakarta Selatan – Page 3

    Polisi Tetapkan 9 Tersangka Terkait Bentrokan di Kemang, Jakarta Selatan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Penyidikan terkait bentrokan antar kelompok yang terjadi di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/4/2025) kemarin, terus berlanjut.

    Hingga kini, 25 orang telah diamankan. Selain itu, pihak kepolisian turut menyita sejumlah senjata tajam hingga senapan angin.

    “Diamankan 25 orang dengan barang bukti senapan angin 4 pucuk, 3 bilah parang,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Idnal kepada wartawan, Kamis (1/5/2025).

    Lebih lanjut, Ade menerangkan, sembilan dari 25 orang yang diamankan sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Sudah 9 orang jadi tersangka,” ucap dia.

    Sebelumnya, kericuhan antar kelompok terjadi di Kemang Raya, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan. Sebagian diantaranya terlihat membawa senjata api atau senpi laras panjang. Keributan dipicu akibat sengketa lahan.

    “Tadi pagi ada peristiwa di daerah Kemang Raya, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, sekitar jam 09.00 WIB. Ada salah satu pihak sekitar 20 orang mendatangi lokasi bidang tanah di Kemang Raya,” tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

  • Sengketa Lahan Sampai Bawa Senapan di Kemang, 9 Orang Jadi Tersangka!

    Sengketa Lahan Sampai Bawa Senapan di Kemang, 9 Orang Jadi Tersangka!

    Jakarta –

    Polisi menetapkan 9 orang tersangka terkait kasus keributan lahan sampai membawa-bawa senapan panjang di kawasan Kemang, Jakarta Selatan (Jaksel). Sementara total yang diamankan sebanyak 25 orang.

    “Yang bisa ditetapkan jadi tersangka 9 orang,” kata Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal kepada wartawan, Kamis (1/5/2025).

    Ade Idnal mengatakan pihaknya juga mengamankan sejumlah senjata tajam (sajam). Di antaranya 4 pucuk senapan angin hingga 3 bilah parang.

    “25 orang (diamankan), 4 pucuk senapan angin, 3 bilah parang,” ujarnya.

    Dipicu Rebutan Lahan

    Sebagai informasi, keributan dua kelompok itu terjadi di Jalan Raya Kemang, Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, Jaksel, sekitar pukul 09.00 WIB, Rabu (30/4). Keributan itu dipicu sengketa lahan.

    “Salah satu pihak sekitar 20 orang mendatangi sebidang tanah. Satu pihak ini ingin memasuki satu bidang tanah tersebut kemudian dihalangi oleh sekelompok orang yang menempati lahan tersebut yang mengaku ahli waris sehingga terjadi keributan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, kemarin.

    Polisi mengimbau kedua belah pihak menahan diri dan menyelesaikan sengketa lahan melalui jalur hukum yang berlaku. Polisi juga masih menyelidiki kasus ini dan mencari pihak terlibat keributan.

    “Ini cukup meresahkan masyarakat terutama yang tadi pagi lewat melihat ada situasi yang cukup ramai di sana. Perlu kami tegaskan apapun bentuk tindakan premanisme pasti akan kami berantas!” tegasnya.

    (mib/mea)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini