Xcloud.id

kab/kota: Bangka

  • Sengketa Kepemilikan Pulau Bermunculan, Mana Saja? Nasional 22 Juni 2025

    Sengketa Kepemilikan Pulau Bermunculan, Mana Saja? Nasional 22 Juni 2025

    Sengketa Kepemilikan Pulau Bermunculan, Mana Saja?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Sengketa
    antar-pemerintah daerah (Pemda) atas kepemilikan
    pulau
    terus bermunculan. Hal ini terjadi usai terjadi polemik soal kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh-Sumatra Utara (Sumut).
    Keduanya memperebutkan
    Pulau
    Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.
    Persoalan timbul setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan bahwa empat pulau tersebut masuk dalam wilayah Sumut. Alasannya, secara geografis pulau-pulau itu lebih dekat dengan Sumut.
    “Nah, dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya, itu ada di wilayah Sumatera Utara, berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh empat pemda, Aceh maupun Sumatera Utara,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rabu (10/6/2025).
    Persoalan kepemilikan empat pulau ini kemudian meruncing. Pemda Aceh dan warga Aceh tidak terima dengan Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.
    Tidak hanya itu, Wakil Presiden RI Ke-10 Jusuf Kalla bahkan angkat bicara. Ia mengingatkan bahwa empat pulau itu merupakan harga diri warga Aceh.
    Perselisihan ini akhirnya diambil alih oleh Presiden Prabowo Subianto. Mantan Jenderal Kopassus itu memutuskan bahwa empat pulau tersebut milik Aceh.
    “Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
    Usai polemik empat pulau Aceh-Sumut, muncul selisih kepemilikan 13 pulau Trenggalek-Tulungagung.
    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek juga merasa keberatan dengan Keputusan Mendagri yang menyatakan bahwa 13 pulau itu milik Pemda Tulungagung.
    Dalam Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Trenggalek dan RTRW Provinsi Jawa Timur telah disebutkan bahwa 13 pulau itu masuk dalam wilayah administrasi Trenggalek.
    Pemprov Jawa Timur kemudian memfasilitasi pertemuan Pemkab Trenggalek dan Tulungagung untuk duduk bersama.
    Namun, perasaan itu masih buntu. Kedua pihak masih bersikeras memiliki hak kelola atas 13 pulau tersebut.
    “Sudah ditetapkan oleh Kepmendagri, artinya masih masuk wilayah Tulungagung. Kami akan bersurat lagi, meminta agar dilakukan kajian ulang,” kata Sekda Kabupaten Trenggalek, Edy Soepriyanto, Senin (16/6/2025).
    Perselisihan juga muncul di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan Kepulauan Riau (Kepri) menyangkut kepemilikan
    Pulau Tujuh
    .
    Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, bahkan membentuk Tim Khusus Pulau Tujuh yang akan memperjuangkan untuk mengembalikan empat pulau ke Babel.
    Mereka mempersoalkan Keputusan Mendagri Nomor 050/145/2022 dan 100.1.1.6117/2022 tentang Kode Wilayah Administratif dan Data Pulau.
    Staf Khusus Gubernur Babel, Kemas Akhmad Tajuddin, mengatakan bahwa tim tersebut akan menempuh jalur hukum dan administratif, termasuk menyurati Mendagri agar merevisi keputusannya.
    Jika tidak ditanggapi, Pemda Babel akan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Kita juga akan melakukan langkah hukum lainnya dengan mengajukan gugatan judicial review atas adanya konflik dua undang-undang yang saling bertentangan,” di Pangkalpinang, Sabtu (21/6/2025), dilansir dari Antara.
    Menurut Kemas, pihaknya telah melakukan dialog dengan Pemda Kepri secara langsung maupun di bawah mediasi Kemendagri. Namun, kedua pihak tidak kunjung sepakat.
    “Pada 2022 terbit Keputusan Mendagri yang memasukkan Pulau Tujuh ke Kepulauan Riau. Kami telah menyampaikan surat keberatan ke Kemendagri, namun tidak pernah ditanggapi,” ujar Kemas.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya tengah mempelajari soal polemik 13 pulau di Trenggalek, Jawa Timur, yang diklaim masuk wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
    Dia mengatakan bahwa Kemendagri akan berhati-hati dalam menangani kasus tersebut.
    “Yang pasti belajar dari
    sengketa
    4 pulau di Aceh, tentu kami hati-hati,” kata Bima, di BPSDM, Kemendagri, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).
     
    Bima memastikan, Kemendagri tentu tidak hanya akan mendalami letak geografis 13 pulau itu tapi juga soal historisnya. 
    “Tidak saja soal data geografis, tapi historis dan kesepakatan-kesepakatan masa lalu penting sedang ditelusuri. Kami berhati-hati sekali,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri hati-hati evaluasi sengketa 13 pulau Trenggalek-Tulungagung

    Kemendagri hati-hati evaluasi sengketa 13 pulau Trenggalek-Tulungagung

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku sangat berhati-hati dalam melakukan proses evaluasi mengenai sengketa 13 pulau antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung di Jawa Timur.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya belajar dari kasus sengketa empat pulau sebelumnya, yang kini sudah ditetapkan masuk ke Provinsi Aceh.

    “Tentu kami hati-hati, tidak saja soal data geografis, tapi historis dan kesepakatan-kesepakatan masa lalu penting sedang ditelusuri,” ujar Bima saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Ia menyebutkan Kemendagri sedang mendalami dokumen yang diterima dari masing-masing pemerintah kabupaten (pemkab), baik Trenggalek maupun Tulungagung.

    Kedua pemkab, kata dia, memiliki versi masing-masing mengenai 13 pulau tersebut, sehingga dokumen yang diajukan keduanya terus dipelajari dengan cermat.

    “Pasti nanti kami pelajari soal dokumennya, perkembangannya,” tutur dia.

    Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengambil langkah konkret dalam mendata seluruh pulau yang berpotensi disengketakan antardaerah.

    “Kemendagri harus proaktif mendata dan memetakan pulau-pulau yang berstatus tidak jelas atau disengketakan,” kata Toha dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (20/6).

    Hal itu disampaikannya merespons sengketa antarwilayah terkait kepemilikan pulau yang kembali muncul usai penyelesaian sengketa empat pulau antara Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut).

    Dia mengingatkan bahwa keberadaan pulau-pulau kecil yang belum memiliki kejelasan administrasi berisiko memicu konflik horisontal antarpemerintah daerah.

    Untuk itu, ia menekankan pentingnya pencegahan dini sebelum permasalahan berkembang menjadi konflik sosial atau sengketa hukum yang berlarut-larut.

    “Kalau dibiarkan, ini bisa menimbulkan ketegangan antardaerah, bahkan bisa mengganggu pelayanan publik dan pembangunan wilayah karena itu Kemendagri harus segera turun tangan, menengahi, dan menyelesaikan sengketa yang ada,” tuturnya.

    Sebab, kata dia, sampai saat ini masih banyak pulau yang bermasalah di Indonesia, di antaranya tujuh pulau di Pekajang yang berada di perbatasan Kepulauan Riau dan Bangka Belitung hingga sengketa 13 pulau antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung di Jawa Timur.

    “Kemendagri harus bijak dalam menyelesaikan sengketa pulau. Pemerintah harus mengedepankan fakta dan sejarah kepemilikan pulau tersebut,” kata dia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7 Franchise Makanan di Bawah 20 Juta yang Paling Banyak Diminati

    7 Franchise Makanan di Bawah 20 Juta yang Paling Banyak Diminati

    PIKIRAN RAKYAT – Memulai usaha kuliner tidak lagi memerlukan modal besar. Saat ini, berbagai franchise makanan hadir dengan biaya awal terjangkau, bahkan ada yang mulai dari Rp2 juta saja.

    Dengan sistem yang sudah terbukti, dukungan bahan baku, pelatihan, dan brand yang sudah dikenal publik, bisnis franchise menjadi pilihan ideal bagi pemula yang ingin langsung terjun ke dunia wirausaha.

    Berikut adalah 7 franchise makanan paling diminati dengan modal awal di bawah Rp20 juta, lengkap dengan estimasi biaya dan potensi balik modalnya.

    1. Yumm Dimsum

    Franchise kuliner ini menjadi salah satu yang paling populer di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Menawarkan dimsum premium yang sudah bersertifikat halal dan BPOM, Yumm Dimsum menyasar pasar camilan modern dengan cita rasa oriental.

    Estimasi biaya awal: mulai dari Rp3 juta Fasilitas: bahan baku awal, pelatihan, dan dukungan pemasaran Potensi balik modal: sekitar 1 bulan dengan target 30–40 porsi per hari Potensi omset bulanan: Rp5 juta – Rp8 juta 2. Chicken Gunting

    Ayam goreng ala Taiwan yang dipotong langsung dengan gunting ini menawarkan pengalaman kuliner unik dan digemari banyak orang. Daya tariknya terletak pada beragam bumbu khas seperti pedas, BBQ, hingga bumbu Padang.

    Estimasi biaya awal: Rp3,5 juta (tanpa booth), Rp4,7 juta (dengan booth) Fasilitas: peralatan masak, bahan baku, media promosi Potensi balik modal: 1,5 – 2 bulan Potensi omset bulanan: Rp6 juta – Rp10 juta 3. Tahu Gila

    Menjual tahu goreng krispi dengan aneka bumbu kekinian, franchise ini banyak diminati generasi muda. Proses penyajian cepat, bahan baku mudah didapat, dan harganya sangat terjangkau untuk konsumen.

    Estimasi biaya awal: mulai dari Rp7 juta Fasilitas: booth mini, bahan baku awal, pelatihan Potensi balik modal: 1 bulan Potensi omset bulanan: Rp5 juta – Rp9 juta
    4. Mister Cilor

    Cilok telur khas jajanan sekolah kini tampil dalam format modern dan siap jual. Franchise ini menjangkau pasar nostalgia dengan produk sederhana, namun punya potensi penjualan harian tinggi.

    Estimasi biaya awal: Rp6 juta – Rp8 juta Fasilitas: booth, bahan baku, alat masak, materi promosi Potensi balik modal: sekitar 1 bulan Potensi omset bulanan: Rp4 juta – Rp8 juta 5. Tahu Go!

    Tahu goreng krispi yang gurih dan renyah ini cocok ditempatkan di dekat area padat seperti pasar, sekolah, dan kawasan perkantoran. Konsumen dari segala usia menyukai produk ini karena rasanya yang familiar dan harga yang masuk akal.

    Estimasi biaya awal: Rp18 juta Fasilitas: gerobak, alat lengkap, bahan baku awal, pelatihan Potensi balik modal: 2 bulan Potensi omset bulanan: Rp10 juta – Rp15 juta 6. Oliv Geprek Ekspres

    Ayam geprek dengan sambal khas Jawa Tengah yang dikemas secara modern. Menyasar segmen mahasiswa dan pekerja muda, menu ini punya keunggulan dari sisi harga, rasa, dan kepraktisan.

    Estimasi biaya awal: Rp15 juta Fasilitas: booth eksklusif, bahan baku awal, pelatihan Potensi balik modal: 2 – 2,5 bulan Potensi omset bulanan: Rp10 juta – Rp16 juta 7. Dimsum Bangka

    Camilan khas Tionghoa ini sudah diterima luas oleh konsumen Indonesia. Dimsum Bangka menawarkan rasa autentik, halal, dan mudah dijual baik sebagai menu utama maupun snack pendamping.

    Estimasi biaya awal: Rp10 juta – Rp15 juta Fasilitas: booth, alat masak, pelatihan, branding, dan bahan baku Potensi balik modal: 1,5 bulan Potensi omset bulanan: Rp8 juta – Rp13 juta

    Franchise makanan dengan modal di bawah Rp20 juta memberikan peluang besar bagi wirausaha pemula untuk memulai bisnis kuliner tanpa harus membangun semuanya dari nol. Kuncinya terletak pada memilih produk yang sesuai dengan pasar lokal, konsisten menjaga kualitas, dan memaksimalkan dukungan dari pusat.

    Dengan strategi penjualan yang tepat dan lokasi yang strategis, banyak franchise ini sudah membuktikan bisa balik modal dalam waktu singkat dan berkembang menjadi usaha jangka panjang yang stabil.***

  • Wamendagri kawal penyelenggaraan Pilkada Ulang di Babel

    Wamendagri kawal penyelenggaraan Pilkada Ulang di Babel

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Jumat (20/6). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka mengawal penyelenggaraan Pilkada Ulang di dua wilayah Babel yakni Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
    (Chandrika Purnama Dewi/Chairul Fajri/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reforestasi Vale Indonesia capai tiga kali lipat luas tambang

    Reforestasi Vale Indonesia capai tiga kali lipat luas tambang

    Jakarta (ANTARA) – Holding BUMN Industri Pertambangan Indonesia MIND ID melalui PT Vale Indonesia Tbk telah melaksanakan reforestasi di luar area konsesi tambang hingga tiga kali lipat luas area tambang yang dibuka.

    Corporate Secretary MIND ID Pria Utama menegaskan bahwa MIND ID bersama seluruh anggota grup senantiasa menghadirkan masa depan yang lebih hijau melalui penguatan implementasi program keberlanjutan, khususnya pada tahapan reklamasi dan reforestasi.

    “Kami bukan sekadar memenuhi aturan. Kami berupaya menjadi penggerak transformasi pertambangan nasional, dengan memastikan kelestarian alam di wilayah operasional tetap terjaga, dan kembali ke keadaan semula sebelum proses eksplorasi dimulai,” ujar Pria melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Langkah ini menjadi bukti konkret kontribusi Grup MIND ID dalam melestarikan lingkungan di sekitar wilayah operasional tambang.

    Vale Indonesia mengintegrasikan secara simultan kegiatan pembukaan lahan tambang dengan reklamasi (pemulihan lahan) dan reforestasi (penanaman kembali).

    Hingga Kuartal I 2025, total area yang telah direforestasi Vale Indonesia mencapai lebih dari 33.306 hektare, atau setara tiga kali lipat dari area tambang yang dibuka, dengan jumlah pohon yang telah ditanam mencapai 5,10 juta pohon.

    Program reklamasi dan reforestasi yang dijalankan Grup MIND ID kini menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan. Hal ini tercermin dari kunjungan kerja Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, ke Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada 13-14 Juni 2025.

    Dalam pelaksanaan program reklamasi dan reforestasi, Vale Indonesia berhasil mengelola kelestarian Bukit Solia, Sulawesi Selatan, lahan bekas tambang yang kini telah bertransformasi menjadi habitat ekosistem alami.

    Bukit Solia kini menjadi kawasan hijau seluas lebih dari 88 hektare, ditumbuhi sedikitnya 62.800 pohon berbagai jenis, seperti Sengon Albisia, Kayu Angin, Johar, Eukaliptus, hingga Kayu Afrika.

    Di samping itu, Vale Indonesia juga mengelola area Himalaya-AAA, lokasi bekas tambang yang telah direklamasi sejak 2006 dengan luas sekitar 31 hektare.

    Reforestasi di kawasan ini telah menghasilkan 22.130 pohon, dengan komposisi vegetasi yang kini mencerminkan ekosistem alami berlapis dari strata bawah hingga emergensi.

    Sebanyak 74 jenis pohon lokal dan endemik tumbuh di area ini, yang kini juga dimanfaatkan sebagai lokasi penelitian dan pendidikan keanekaragaman hayati.

    Tak hanya itu, Anggota Grup MIND ID ini turut membangun area konservasi flora dan fauna endemik, melalui penanaman host plant, penangkaran kupu-kupu, serta pelestarian satwa endemik seperti rusa dan anoa.

    Komitmen Vale Indonesia dalam menjaga lingkungan juga tercermin dari upaya pelestarian ekosistem Danau Matano, Sulawesi Selatan, salah satu danau terdalam dan tertua di dunia.

    Dengan penuh konsistensi, Vale melindungi keberadaan spesies-spesies unik seperti Udang Bintik Putih, Kepiting Bangka Nggori, Kepiting Bangka Ito, Ikan Butini, hingga Ikan Opudi, yang seluruhnya hanya dapat ditemukan di Danau Matano.

    “Program reklamasi dan reforestasi yang kami jalankan kini sudah memasuki tahap lanjutan. Kami berbangga dapat menunjukkan hasilnya kepada Indonesia, sebagai bukti nyata Hadirnya MIND ID bagi Ibu Pertiwi tercinta,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BMKG Kasih Peringatan Banjir di Wilayah RI Juni 2025, Ini Lokasinya

    BMKG Kasih Peringatan Banjir di Wilayah RI Juni 2025, Ini Lokasinya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali merilis prakiraan daerah berpotensi banjir kategori tinggi untuk Juni 2025.

    Berdasarkan hasil monitoring dinamika atmosfer dan curah hujan, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam periode musim hujan. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir di sejumlah daerah.

    BMKG mencatat bahwa hingga pertengahan Juni 2025, sekitar 65% wilayah Zona Musim (ZOM) di Indonesia masih mengalami musim hujan, sedangkan hanya 19% wilayah yang telah memasuki musim kemarau.

    Berikut klasifikasi wilayah terdampak curah hujan tinggi menurut tingkat kewaspadaan, berlaku mulai 11-20 Juni 2025:

    Klasifikasi Awas

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Maluku, Sulawesi Selatan.

    Klasifikasi Siaga

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat.

    Klasifikasi Waspada

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan

    Berikut adalah pemetaan daerah di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan potensi banjir Dasarian II Juni 2025 menurut data BMKG:

    Aceh

    Potensi banjir rendah

    Aceh Tamiang: Tamiang Hulu, Tenggulun

    Aceh Tenggara: Babussalam, Badar, Bambel, Bukit Tusam, Darul Hasanah, Deleng Pokhkisen, Ketambe, Lawe Alas, Lawe Bulan, Lawe Sumur

    Sumatera Utara

    Potensi banjir rendah

    Langkat: Bahorok, Batang Serangan, Besitang, Sei Lepan

    Riau

    Potensi banjir rendah

    Bengkalis: Bantan, Bathin Solapan

    Indragiri Hilir: Kateman

    Indragiri Hulu: Lirik

    Kepulauan Riau

    Potensi banjir rendah

    Karimun: Meral, Meral Barat

    Kota Batam: Galang

    Lingga: Lingga Timur

    Sumatera Barat

    Potensi banjir rendah

    Kota Padang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar

    Jambi

    Potensi banjir: Tidak ada data

    Bengkulu

    Potensi banjir rendah

    Bengkulu Selatan: Ulu Manna

    Sumatera Selatan

    Potensi banjir rendah

    Ogan Komering Ilir: Cengal, Sungai Menang, Tulung Selapan

    Bangka Belitung

    Potensi banjir rendah

    Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur

    Lampung

    Potensi banjir rendah

    Lampung Timur: Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Pasir Sakti, Sekampung Udik

    Tulang Bawang: Dente Teladas

    Banten

    Potensi banjir menengah & rendah

    Lebak, Kota Tangerang Selatan, Pandeglang, Serang, Tangerang

    DKI Jakarta

    Potensi banjir rendah

    Jakarta Selatan: Jagakarsa

    Jawa Barat

    Potensi banjir menengah & rendah

    Wilayah luas di Kabupaten/Kota: Bogor, Sukabumi, Bandung, Garut, Cianjur, Pangandaran, Bekasi, Depok, Tasikmalaya

    Jawa Tengah

    Potensi banjir rendah

    Cilacap, Pemalang, Purbalingga

    Jawa Timur

    Potensi banjir menengah & rendah

    Banyuwangi, Lumajang, Jember, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Trenggalek

    Bali

    Potensi banjir rendah

    Bangli, Gianyar, Karangasem, Tabanan

    Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur

    Potensi banjir rendah

    Beberapa kecamatan di Belu, Kupang, Malaka, Manggarai, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Manggarai Barat

    Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara

    Potensi banjir menengah & rendah

    Hampir seluruh wilayah kabupaten memiliki kecamatan dengan potensi banjir

    Sulawesi Utara

    Potensi banjir menengah, rendah

    Bolaang Mongondow, Kepulauan Talaud Kep, Siau Tagulandang, Kota Manado, Kota Tomohon, Minahasa, Kepulauan Sangihe.

    Gorontalo

    Potensi banjir menengah, rendah

    Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Pohuwato

    Sulawesi Tengah

    Potensi banjir menengah, rendah

    Banggau, Morowali Utara, Buol, Donghala, Poso, Toli Toli

    Sulawesi Barat

    Potensi banjir menengah, rendah

    Mamuju, Polewali Mandar, Majene

    Sulawesi Selatan

    Potensi banjir tinggi, menengah, rendah

    Bone, Sinjai, Bantaeng, Gowa Kepulauan Selayar, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Waji

    Sulawesi Tenggara

    Potensi banjir mengengah, rendah

    Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton, Kolaka, Bombana, Muna

    Maluku & Maluku Utara

    Potensi banjir menengah & rendah

    Kota Ambon, Seram Bagian Barat/Timur, Maluku Tengah, Buru, Halmahera, Ternate, Tidore

    Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan

    Potensi banjir menengah & rendah

    Deiyai, Jayapura, Mimika, Nabire, Keerom, Kota Jayapura, Kota Sorong, Teluk Bintuni, Fakfak, Mappi, dan lainnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Banjir di sejumlah lokasi di Jaksel telah surut pada Rabu dinihari

    Banjir di sejumlah lokasi di Jaksel telah surut pada Rabu dinihari

    Petugas BPBD DKI Jakarta mengevakuasi warga Jakarta Selatan yang terjebak banjir pada Rabu (18/6/2025) dinihari. ANTARA/HO-BPBD DKI Jakarta

    Banjir di sejumlah lokasi di Jaksel telah surut pada Rabu dinihari
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 18 Juni 2025 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan banjir di sejumlah lokasi di Jakarta Selatan telah surut pada Rabu dini hari.

    “Hingga pukul 04.00 WIB dini hari banjir di pemukiman warga di delapan kelurahan yang ada di Jakarta Selatan telah surut,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta, Rabu.

    Ia merinci lokasi yang banjir pada Selasa (17/6) malam dengan ketinggian yang bervariasi telah surut pada Rabu dinihari. Banjir telah mulai surut di Kelurahan Cilandak Timur, Pesanggrahan, Duren Tiga, Kuningan Barat, Cilandak Barta, dan Pela Mampang. Selain genangan air yang terjadi di pemukiman warga, banjir juga melanda sejumlah ruas jalan di Jakarta Selatan dan saat ini kondisinya telah surut seperti di Jalan Raya Kelapa Dua Wetan, Jalan ITC Fatmawati Cipete Utara, Jalan Ciledug Raya Kelurahan Cipulir.

    Kemudian Jalan Kemang Utara IX Kelurahan Bangka dan Jalan Swadarma Raya, Kelurahan Petukangan Selatan juga telah surut. Muhammad Yohan mengatakan hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta pada Selasa (17/06) menyebabkan Pos Pantau Pesanggrahan menjadi siaga 3 (Waspada) Pukul 18:00 WIB.

    Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan genangan di beberapa tempat di DKI Jakarta BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

    Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas.

    “Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” kata dia.*

    Sumber : Antara

  • Jadwal Libur Sekolah Juni 2025 di 27 Provinsi Indonesia – Page 3

    Jadwal Libur Sekolah Juni 2025 di 27 Provinsi Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menjelang akhir tahun ajaran 2024/2025, siswa dan orang tua di seluruh Indonesia tengah bersiap menyambut libur sekolah semester genap.

    Berdasarkan data yang dikutip dari Antara pekan lalu, pemerintah provinsi telah menetapkan jadwal libur sekolah di 27 wilayah. Jadwal ini bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing daerah.

    Berikut ini rincian jadwal libur sekolah di bulan Juni dan Juli 2025 di 27 provinsi Indonesia, dibagi berdasarkan wilayah geografis.

    Pulau Jawa: Mayoritas Libur Dimulai Akhir Juni

    Provinsi-provinsi di Pulau Jawa sebagian besar menetapkan libur semester genap dimulai pada akhir Juni 2025.

    DKI Jakarta: 28 Juni–12 Juli
    Banten: 21 Juni–12 Juli
    Jawa Barat: 30 Juni–12 Juli
    Jawa Tengah: 23 Juni–12 Juli
    DI Yogyakarta: 23 Juni–11 Juli
    Jawa Timur: 23 Juni–12 Juli

    Perbedaan beberapa hari ini disesuaikan dengan kalender akademik masing-masing dinas pendidikan. Para orang tua disarankan mencatat tanggal-tanggal ini agar dapat mempersiapkan agenda liburan keluarga.

    Sumatera dan Sekitarnya: Libur Dimulai Sejak Pertengahan Juni

    Di wilayah Sumatera, sebagian besar provinsi memulai libur lebih awal dibanding Jawa, yakni sejak pertengahan Juni.

    Lampung: 16 Juni–11 Juli
    Aceh: 22 Juni–13 Juli
    Sumatera Barat: mulai 22 Juni
    Sumatera Utara: 21 Juni–12 Juli
    Sumatera Selatan: mulai 21 Juni
    Bengkulu: 23 Juni–12 Juli
    Jambi: 21 Juni–12 Juli
    Bangka Belitung: 23 Juni–11 Juli
    Kepulauan Riau (Tanjung Pinang): 30 Juni–12 Juli

    Sebagian provinsi mencantumkan tanggal mulai libur tanpa menyebut tanggal berakhir, namun umumnya berkisar antara 2 hingga 3 minggu.

     

  • Bertambah Lagi! 14 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Juni 2025

    Bertambah Lagi! 14 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Juni 2025

    Jakarta –

    Jumlah provinsi yang menerapkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor bertambah lagi. Di bulan Juni 2025 ini, setidaknya ada 14 provinsi yang mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Di mana saja?

    Program pemutihan ini menjadi kesempatan emas bagi pemilik kendaraan yang mungkin lupa membayar pajak kendaraan tahun-tahun sebelumnya. Ada daerah yang menghapuskan denda pajak kendaraan, juga ada yang membebaskan semua tunggakan dan denda pajak kendaraan cukup membayar pajak tahun ini saja. Ada pula yang membebaskan pemilik kendaraan dari pajak progresif sehingga kendaraan berapa pun pajaknya sama.

    Program pemutihan yang dibahas di sini bukan sekadar potongan pajak buat meringankan opsen, tapi juga membebaskan denda, tunggakan, bahkan sampai menghapus pajak progresif.

    Berdasarkan catatan detikOto, saat ini ada 14 provinsi yang menggelar pemutihan. Berikut rinciannya.

    Aceh

    Aceh masih mengadakan program pemutihan pajak kendaraan. Program pemutihan di Aceh digelar sampai akhir tahun.

    Pemutihan pajak di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 37 Tahun 2024 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan dan Dendanya, Pajak Progresif, serta Denda Pajak Air Permukaan. Program yang masih berlangsung di Aceh adalah pembebasan pajak progresif. Kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB diberikan pembebasan pengenaan pajak progresif selama masa pemberian pembebasan dan/atau keringanan. Pembebasan pembayaran pajak progresif di Aceh dilaksanakan sejak 5 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

    Riau

    Pemerintah Provinsi Riau meluncurkan program keringanan untuk pemilik kendaraan bermotor. Ada beberapa program yang ditawarkan Pemprov Riau. Pertama, memberikan pembebasan dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor terutang serta penghapusan sanksi administrasi atau denda. Kedua, pembebasan ini diberikan kepada wajib pajak yang belum bayar pajak dua tahun atau lebih, cukup membayarkan tunggakan pokok pajak 1 tahun terakhir dan tahun berjalan saja.

    Ketiga, kebijakan ini berlaku untuk kendaraan pribadi, dinas serta angkutan umum orang dan barang dengan nomor polisi BM atau yang terdaftar di seluruh provinsi Riau.
    Keempat, kendaraan di luar Riau yang melakukan mutasi masuk (pelat nomor non-BM) akan mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen pada tahun pertama.
    Kelima, bagi wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tertib membayar pajak akan diberikan pengurangan sebesar 10 persen dengan mengajukan surat permohonan satu bulan sebelum jatuh tempo.

    “Tetapi program ini tidak berlaku untuk kendaraan yang mutasi keluar Provinsi Riau, kendaraan yang diserahkan pertama kali serta eks lelang eksekutif. Pemprov Riau berharap seluruh masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini dengan baik,” kata Gubernur Riau Abdul Wahid dikutip dari situs resmi Pemerintah Kota Dumai.

    Lampung

    Provinsi Lampung juga menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan. Pemutihan pajak di Lampung berlangsung mulai 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Juli 2025.

    Program pemutihan di Lampung menawarkan berbagai kemudahan seperti pembayaran pajak hanya tahun berjalan, bea balik nama gratis hingga bebas pajak progresif. Kendaraan yang pajaknya menunggak dibebaskan dari tunggakan pokok pajak dan denda serta denda SWDKLLJ tahun-tahun lalu.

    Bangka Belitung

    Dikutip dari situs resmi Korlantas Polri, Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung mengimbau seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digelar oleh pemerintah daerah mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025.

    Beberapa keringanan yang ditawarkan dalam program pemutihan di Bangka Belitung di antaranya adalah pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan, penghapusan denda PKB, penghapusan pajak progresif, pembebasan bea balik nama kendaraan kedua (BBNKB II), serta pembebasan bea balik nama kendaraan dari luar provinsi.

    Banten

    Pemerintah Provinsi Banten juga masih mengadakan program pemutihan pajak kendaraan. Pemutihan Pajak Kendaraan di Banten ini berlangsung mulai tanggal 10 April sampai dengan 30 Juni 2025.

    Bebas pokok dan sanksi PKB ini diberlakukan bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya dengan syarat membayar PKB tahun 2025.

    DKI Jakarta

    Provinsi DKI Jakarta ikut menggelar program pemutihan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menggelar program pemutihan denda pajak kendaraan dari 14 Juni 2025 sampai 31 Agustus 2025.

    Adapun penghapusan sanksi administrasi yang diberikan yaitu:

    Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajakPenghapusan sanksi administrasi berupa denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran.

    Perlu dicatat, pemutihan di Jakarta hanya menghapus sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pemutihan ini hanya menghapus sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor. Sedangkan pajak tahun-tahun sebelumnya yang sudah lewat tetap harus dibayarkan.

    Jawa Barat

    Juni 2025 ini menjadi kesempatan terakhir bagi warga Jawa Barat menikmati program pemutihan pajak kendaraan. Program pemutihan di Jawa Barat berlaku sampai 30 Juni 2025.

    Pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat ini menghapuskan semua denda dan tunggakan pokok pajak hanya dengan membayar pajak kendaraan tahun berjalan.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat ini berlaku untuk pembayaran online & offline di seluruh Jawa Barat (wilayah hukum Polda Jabar dan Polda Metro Jaya).

    Jawa Tengah

    Dikutip dari situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, warga Jawa Tengah bisa memanfaatkan program keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Keringanan itu berupa program pembebasan atau penghapusan tunggakan nilai pokok pajak beserta denda yang berlaku. Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Tengah berlaku sampai 30 Juni 2025.

    Untuk mendapatkan keringanan tersebut, masyarakat bisa mendatangi langsung ke Samsat terdekat, kemudian membayar pajak berjalan tahun ini (2025). Dengan membayar pajak untuk tahun 2025 di periode program yang diberlakukan, maka tunggakan pajak dan denda yang belum ditunaikan pada tahun-tahun sebelumnya akan dihapuskan.

    Bali

    Pemerintah Provinsi Bali telah menghapus penerapan pajak progresif. Berdasarkan Peraturan Daerah Bali No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Progresif untuk kendaraan sudah tidak dikenakan lagi atau dihapuskan.

    Kalimantan Timur

    Dikutip dari situs resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (Harum) mengumumkan program pemutihan bagi masyarakat Kaltim. Salah satu programnya adalah pemutihan pajak kendaraan bermotor.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Kalimantan Timur berlangsung selama 3 bulan. Program ini berlaku 8 Mei 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

    Lewat program ini, wajib pajak cukup membayar pajak tahunan berjalan. Tunggakan pajak dan denda tahun-tahun sebelumnya dihapuskan.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Kaltim berlaku untuk kendaraan pribadi, termasuk kendaraan sosial keagamaan. Tidak termasuk keterlambatan pembayaran untuk kendaraan baru, mutasi antarprovinsi, ubah bentuk, ganti mesin, dan/atau ex dump/lelang yang belum terdaftar. Program ini juga tidak termasuk biaya SWDKLLJ dan PNBP.

    Kalimantan Tengah

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam rangka memperingati Hari Jadi Kalimantan Tengah ke-68 dan HUT RI. Program pemutihan di Kalimantan Tengah baru akan dimulai pada 23 Juni sampai dengan 23 September 2025.

    Pemilik kendaraan cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan tanpa dikenakan denda atau bea balik nama untuk mutasi dari luar provinsi maupun balik nama kedua (BBNKB II). Pembebasan juga berlaku untuk pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan denda SWDKLLJ tahun lalu.

    Namun, biaya pokok SWDKLLJ serta bea balik nama kendaraan dan mutasi tetap menjadi kewajiban yang harus dibayarkan sesuai ketentuan.

    Sulawesi Selatan

    Dikutip dari akun Instagram resmi Bapenda Sulsel, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan program diskon pajak dan bebas denda. Keuntungan yang bisa didapatkan antara lain diskon PKB 9,5 persen untuk masa pajak 2025, bebas denda PKB, potongan tunggakan PKB di atas 1 tahun (25% untuk kendaraan dari kabupaten/kota dalam wilayah Sulsel, 50% untuk kendaraan dari luar wilayah Sulsel).

    Program pemutihan di Sulawesi Selatan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

    Maluku

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku mengadakan program pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Program ini menghapuskan semua denda dan pokok tunggakan pajak. Syaratnya hanya dengan membayar pajak kendaraan tahun berjalan (kecuali pokok SWDKLLJ dan denda SWDKLLJ tahun berjalan. Program pemutihan di Maluku berlaku pada 15 Mei 2025 sampai 31 Juli 2025.

    Papua

    Dilansir situs resmi Pemerintah Provinsi Papua, Gubernur Papua memberikan relaksasi kebijakan pajak kepada masyarakat Papua berupa Pembebasan Denda Pajak dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5%-40%. Program ini berlaku mulai tanggal 15 Mei s.d 29 Agustus 2025.

    Pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak akan dihapuskan denda pajaknya dan juga diberikan pengurangan atau diskon Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 30% bagi wajib pajak yang menunggak pajak dua tahun atau lebih.

    Juga diberikan diskon pokok pajak sebesar 40% bagi pemilik kendaraan yang daftar Mutasi Masuk Antar Provinsi.

    Selain itu diberikan juga diskon pokok pajak sebesar 5% – 40% untuk pendaftaran Balik Nama Kendaraan Bermotor.

    Program pembebasan denda dan diskon pokok pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor atas kewajiban pajaknya dan juga menertibkan administrasi kepemilikan kendaraan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan PAD melalui Pajak Kendaraan Bermotor.

    (rgr/dry)

  • BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem Hantam Wilayah RI, Cek Lokasinya

    BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem Hantam Wilayah RI, Cek Lokasinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Saat ini, baru 15% Zona Musim (ZOM) di Indonesia yang sudah benar-benar memasuki musim kemarau. Hal ini menjelaskan fenomena hujan yang masih dialami sebagian wilayah Indonesia, termasuk area Jabodetabek.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan secara umum potensi hujan memang berkurang. Salah satunya disebabkan keberadaan Siklon Tropis Wutip di Laut China Selatan timur Vietnam yang cenderung menarik massa udara dan mengurangi potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia bagian barat.

    Kendati demikian, beberapa wilayah masih menunjukkan aktivitas hujan yang cukup signifikan akibat pengaruh sejumlah dinamika atmosfer yang masih aktif.

    “Melihat kondisi atmosfer yang masih relatif dinamis, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi yang masih ada meskipun beberapa wilayah telah memasuki musim kemarau,” dikutip dari laman resmi BMKG, Senin (16/6/2025).

    BMKG terus menekankan pentingnya memantau informasi cuaca dari sumber resmi secara berkala dan mengambil langkah mitigasi yang diperlukan guna mengantisipasi serta mengurangi dampak risiko bencana hidrometeorologi di wilayah masing-masing.

    Dinamika Atmosfer 16-19 Juni 2025

    BMKG memprediksi Indeks Monsun Australia menguat. Kondisi ini mengindikasikan peningkatan aliran massa udara kering dari Australia menuju wilayah Indonesia bagian selatan.

    Hal ini berpotensi menyebabkan berkurangnya curah hujan dan mendorong perluasan wilayah yang memasuki musim kemarau, khususnya di wilayah Jawa bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Kalimantan bagian selatan.

    Siklon Tropis Wutip yang berada di Laut China Selatan timur laut Vietnam dengan kecepatan angin maksimum 50 knot, tekanan udara minimum 985 mb, dan pergerakan ke arah utara-timur laut juga berkontribusi terhadap dinamika atmosfer di wilayah Indonesia.

    Sistem ini menyebabkan pertemuan angin (konfluensi) di wilayah Laut China Selatan tenggara Vietnam dan menarik massa udara di wilayah Indonesia bagian barat, sehingga mengurangi potensi hujan.

    Namun demikian, prediksi curah hujan dasarian untuk periode Juni I hingga Juni III 2025 menunjukkan bahwa sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami curah hujan kategori tinggi hingga sangat tinggi (>150 mm/dasarian), terutama di sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah.

    Aktivitas dinamika atmosfer juga masih cukup signifikan. Kombinasi gelombang atmosfer seperti gelombang Kelvin, Rossby Ekuator, dan Low Frequency diprakirakan aktif secara bersamaan di beberapa wilayah.

    Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan potensi pembentukan awan konvektif dan hujan intensitas sedang hingga lebat, terutama pada siang hingga sore hari.

    Sementara itu, sirkulasi siklonik dan daerah konvergensi yang memanjang dari Sumatra hingga Papua serta konfluensi angin di sejumlah perairan Indonesia masih berkontribusi pada pertumbuhan awan hujan.

    Labilitas lokal kuat juga mendukung proses konvektif di banyak wilayah, mulai dari Sumatra, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, hingga kawasan timur Indonesia, sehingga masih perlu diwaspadai potensi cuaca signifikan di sebagian wilayah indonesia.

    Peningkatan kecepatan angin permukaan diprakirakan terjadi di beberapa wilayah perairan, di antaranya Laut Andaman, Samudra Hindia selatan Jawa, Laut Jawa, dan Laut Arafuru. Kondisi ini turut meningkatkan potensi gelombang tinggi, dengan ketinggian berkisar antara 2.5 hingga 4 meter.

    Prospek Cuaca 16 – 19 Juni 2025

    Cuaca di Indonesia umumnya didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua dan Papua Selatan.

    Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi, dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut:

    Siaga (Hujan lebat): Papua Pegunungan.
    Angin Kencang: NTB, NTT, Maluku dan Papua Selatan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]