kab/kota: Bangka

  • Suhu Dingin di Musim Kemarau Juli Efek Fenomena Aphelion? Ini Faktanya

    Suhu Dingin di Musim Kemarau Juli Efek Fenomena Aphelion? Ini Faktanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan penyebab suhu dingin yang terjadi di bulan Juli 2025 ini.

    Benarkah penyebabnya adalah fenomena Aphelion?

    BMKG menjelaskan, Aphelion adalah fenomena astronomi tahunan ketika posisi bumi berada pada titik terjauhnya dari matahari.

    Biasanya, menurut BMKG, fenomena ini terjadi sekitar bulan Juli.

    “Cuaca dingin yang dirasakan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah selatan khatulistiwa, seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebenarnya merupakan hal yang wajar. Dan, terjadi setiap musim kemarau. Yakni sekitar bulan Juli hingga September,” tulis BMKG dalam unggahan di akun Intagram resmi, dikutip Jumat (11/7/2025).

    BMKG lalu memaparkan cuaca dingin yang tercatat pada awal bulan Juli 2025 di berbagai wilayah Indonesia. Khususnya di dataran tinggi dan wilayah selatan khatulistiwa, mengacu data stasiun meteorologi di seluruh Indonesia.

    Berikut datanya:

    1 Juli 2025 – Silangit (Sumatra Utara): 15 derajat Celcius

    2 Juli 2025 – Silangit (Sumatra Utara): 15 derajat Celcius

    3 Juli 2025 – Enarotali (Papua Tengah): 13 derajat Celcius

    4 Juli 2025 – Silangit (Sumatra Utara): 15 derajat Celcius

    5 Juli 2025 – Silangit (Sumatra Utara): 15 derajat Celcius

    6 Juli 2025 – Frans Sales Lega (NTT): 13 derajat Celcius

    7 Juli – Frans Sales Lega (NTT): 11 derajat Celcius

    8 Juli – Frans Sales Lega (NTT): 12 derajat Celcius.

    “Cuaca dingin belakangan bukan karena Aphelion. Tapi karena ada beberapa faktor cuaca,” jelas BMKG.

    Faktor-faktor tersebut adalah:

    1. mulai memasuki musim kemarau, yang ditandai dengan dominasi angin timuran (Monsoon Australia) yang bersifat kering dan dingin

    2. langit cerah yang mempercepat pelepasan panas dari permukaan bumi ke atmosfer saat malam hari

    3. hujan yang masih terjadi di beberapa wilayah turut menambah rasa dingin karena membawa massa udara dingin dari awan ke permukaan dan menghalangi pemanasan sinar matahari.

    “Menghadapi banyaknya informasi cuaca yang simpang siur, BMKG mengimbau masyarakat jangan langsung percaya pada informasi yang viral di media sosial, terutama yang tidak mencantumkan sumber resmi,” tegas BMKG.

    BMKG juga mengingatkan masyarakat agar membagikan informasi yang sudah terverifikasi agar tidak ikut menyebarkan kepanikan. Dan selalu memastikan kebenaran informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, seperti situs BMKG, media sosial, atau aplikasi infoBMKG.

    “Tetap tenang dan siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem, seperti suhu dingin, hujan lebat, angin kenang, atau gelombang tinggi. Serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan,” tegas BMKG.

    Peringatan Dini Cuaca Periode 11-13 Juli 2025

    Secara cuaca di Indonesia didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan.

    Namun, BMKG mengingatkan waspada adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatra Utara, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua.

    Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi, dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut:

    Aceh, Papua Selatan.

    Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Papua Selatan.

    [Gambas:Instagram]

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Peringatan Keras Pimpinan KPK di Hadapan 7 Gubernur

    Peringatan Keras Pimpinan KPK di Hadapan 7 Gubernur

    Peringatan Keras Pimpinan KPK di Hadapan 7 Gubernur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    )
    Johanis Tanak
    melontarkan peringatan keras saat berpidato di hadapan tujuh gubernur dalam acara Rapat Koordinasi KPK-Pemerintah Daerah di Kawasan Ancol, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
    Ketujuh gubernur yang hadir itu adalah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung; Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi; Gubernur Banten Andra Soni; Gubernur Lampung Rahmat Mirzani; Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani; dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
    Awalnya, Johanis menyampaikan realitas pahit yang kerap ditemui KPK yaitu tersangka kasus
    korupsi
    banyak berasal dari pejabat pemda dan DPRD.
    “Berapa anggota DPRD saya (KPK) tangkap, dan saya tahan. Itu karena apa? Permintaan-permintaan (suap) semua. Apa tidak cukup dengan gaji yang sudah diberikan?,” tanya Johanis
    “Tidak cukup,” jawab beberapa pejabat daerah.
    “Tidak cukup ya? Tidak cukup?,” tanya Johanis lagi.
    “Kalau bapak-bapak merasa tidak cukup, berhenti saja jadi pegawai. Tidak usah jadi pegawai, masih ada yang lain yang suka,” kata Johanis dengan nada tinggi.
    Johanis merasa heran beberapa pejabat pemda dalam acara itu merasa tidak cukup dengan gajinya meski diberikan fasilitas untuk menjalankan tugas seperti mobil, rumah, dan anggaran.
    Dia juga bilang, mestinya para pejabat memperhatikan kondisi masyarakat yang masih banyak membutuhkan bantuan daripada mengeluhkan gaji.
    “Kalau bapak bilang tidak cukup, bapak sudah diberikan mobil, bapak sudah diberikan rumah, bapak sudah diberikan anggaran dan lain-lain, masih banyak rakyat kita yang jelata,” kata Johanis.
    Jangan bapak cuma melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah,” ujarnya.
    Johanis mengingatkan bahwa pemda bertugas untuk membangun daerah, bukan yang memperkaya diri sendiri.
    “Kenapa bapak-bapak memaksakan diri untuk duduk juga di situ dengan gaji yang rendah? Kalau tidak mau mundur, nanti yang lain banyak yang mau yang suka, pak,” tuturnya.
    Tak hanya itu, Johanis menyindir pejabat yang kerap menggunakan praktik serangan fajar untuk menduduki posisi di Pemda. Namun, kini mengeluhkan gaji.
    “Makanya jangan pakai-pakai serangan fajar untuk menduduki jabatan itu. Pakai iman, integritas yang berkaitan dengan iman,” kata Tanak.
    Johanis Tanak kemudian mengingatkan para pejabat untuk tidak mudah mengirimkan pesan singkat bersifat pornografi melalui WhatsApp (WA).
    Sebab, kata dia, tindakan tersebut mudah diketahui KPK saat melakukan penyadapan terkait kasus korupsi.
    “Bapak-bapak jangan coba-coba kirim-kirim WA dengan mohon maaf yang porno-porno, begitu bapak-bapak kita sadap, terangkut semua ini Ini bapak porno rupanya ini. Itu ketahuan semua oleh teknologi IT yang kita miliki,” tuturnya.
    Meski demikian, dia mengatakan, para pejabat pemda tak perlu khawatir terkait penyadapan tersebut.
    Sebab, penyidik hanya melakukan penyadapan kepada pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
    “Bapak-bapak tidak usah Takut untuk menggunakan HP, sepanjang HP digunakan Untuk yang benar maka KPK tidak akan melakukan tindakan apapun,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 51 Persen Kasus di KPK Libatkan Pemda, Termasuk dari Lampung
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        10 Juli 2025

    51 Persen Kasus di KPK Libatkan Pemda, Termasuk dari Lampung Regional 10 Juli 2025

    51 Persen Kasus di KPK Libatkan Pemda, Termasuk dari Lampung
    Tim Redaksi
    LAMPUNG, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) menyebut sebanyak 51 persen dari seluruh perkara yang ditangani lembaga tersebut berkaitan dengan pemerintah daerah.
    Wakil Ketua KPK
    Johanis Tanak
    mengungkapkan hal itu dalam rapat koordinasi (rakor) pencegahan
    korupsi
    yang digelar di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
    Rakor tersebut diikuti jajaran pemerintah daerah dari DKI Jakarta,
    Lampung
    , Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat.
    “Sebanyak 51 persen atau 854 dari 1.666 perkara yang ditangani KPK bersinggungan dengan pemerintah daerah, baik dari jajaran eksekutif dan legislatif, termasuk yang diungkap dari Provinsi Lampung,” kata Johanis dalam siaran pers, Kamis.
    “Angka ini menjadi alarm bahaya yang perlu diwaspadai dan dibenahi,” ujarnya.
    Johanis menekankan pentingnya sinergi strategis dalam mendorong upaya pencegahan korupsi secara sistemik dan berkelanjutan.
    “Kepala daerah bukan hanya pemegang mandat politik, tapi juga penentu arah perubahan,” ucapnya.
    Menurutnya, KPK ingin memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
    “Kolaborasi dan integritas menjadi kunci, jadikan KPK sebagai partner strategis dalam membangun tata kelola,” ujar Johanis.
    Dalam kesempatan itu, KPK mendorong penyelarasan antara kebijakan daerah dan strategi nasional pemberantasan korupsi, termasuk Aksi
    Stranas PK
    .
    Selain itu, KPK juga menekankan pentingnya penggunaan instrumen pencegahan seperti Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (
    MCSP
    ) dan Survei Penilaian Integritas (
    SPI
    ).
    Lembaga antirasuah itu juga mendorong kepala daerah agar menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel, melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) secara tepat waktu sesuai Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, serta memperkuat sistem pengendalian gratifikasi dan pemberdayaan penyuluh
    antikorupsi
    (PAKSI dan API).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ponton Timah Ilegal Diusir, Nelayan Teluk Inggris Bisa Melaut Lagi
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        10 Juli 2025

    Ponton Timah Ilegal Diusir, Nelayan Teluk Inggris Bisa Melaut Lagi Regional 10 Juli 2025

    Ponton Timah Ilegal Diusir, Nelayan Teluk Inggris Bisa Melaut Lagi
    Tim Redaksi
    BANGKA BARAT, KOMPAS.com
    – Nelayan yang biasa mencari ikan di Teluk Inggris, Mentok, Bangka Barat, Kepulauan
    Bangka Belitung
    , kini bisa kembali melaut setelah barisan
    ponton
    tambang timah ilegal diusir dari kawasan tersebut.
    Roni (45), seorang nelayan, mengatakan keberadaan ponton-ponton tambang ilegal sebelumnya sangat mengganggu aktivitas mereka sebagai pencari ikan.
    “Kami sangat berterima kasih. Laut sekarang bersih, tidak ada lagi ponton. Kami nelayan kecil bisa kerja lagi, dulu susah mau melaut, takut sama ponton,” ujar Roni di Bangka Barat, Kamis (10/7/2025).
    Kepala Desa Belo Laut, Ibnu, turut mengapresiasi kinerja aparat yang telah menertibkan aktivitas tambang ilegal secara damai.
    “Kami atas nama pemerintah desa dan seluruh masyarakat Belo Laut mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polri,” kata Ibnu.
    Ia berharap penertiban tambang ilegal dapat terus dilakukan dengan pendekatan persuasif agar tidak terjadi konflik antarwarga.
    Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha mengatakan, sebanyak 20 ponton tambang telah ditarik dari Teluk Inggris, sehingga nelayan kini bisa kembali beraktivitas seperti biasa.
    “Kembalinya nelayan ke laut adalah bukti bahwa tindakan tegas yang kami lakukan berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Pradana.
    Ia menegaskan bahwa kepolisian akan terus menjaga perairan dari potensi aktivitas tambang ilegal serupa.
    “Dari hasil pemantauan terakhir, tidak ada lagi aktivitas ponton atau tambang ilegal yang ditemukan di kawasan Teluk Inggris,” tambahnya.
    Monitoring di wilayah tersebut, lanjut Pradana, akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kelestarian lingkungan laut tetap terjaga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wacana Rumah Subsidi Mini Batal, Cek Harga & Ukuran yang Berlaku Saat Ini

    Wacana Rumah Subsidi Mini Batal, Cek Harga & Ukuran yang Berlaku Saat Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menegaskan tidak melanjutkan rencana pembangunan rumah subsidi minimalis seluas 18 meter persegi (m2).

    Ara menegaskan, keputusan itu diambil usai mengantongi masukan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat hingga suara angota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

    “Saya sudah dengar begitu banyak masukan termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi V. Maka saya sampaikan permohonan maaf dan saya cabut ide itu,” kata Ara dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senin (10/7/2025).

    Dengan demikian, rancangan draf Keputusan Menteri (Kepmen) yang mengatur batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak dan satuan rumah susun menjadi paling kecil seluas 25 meter persegi (luas Tanah) dan 18 meter persegi (luas lantai) batal diteken.

    Adapun, payung hukum pengadaan rumah subsidi masih mengacu pada aturan lama yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023 yang menetapkan bahwa luas tanah paling rendah yakni 60 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. 

    Berikut Daftar Harga Rumah Subsidi yang Berlaku:

    Adapun harga rumah subsidi tersebut berbeda-beda di setiap wilayahnya. Secara terperinci, berikut daftar harga rumah subsidi 2023-2024 di seluruh wilayah Indonesia: 

    1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024 

    4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024 

    5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024 

    6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024.

  • Peringatan Keras Pimpinan KPK di Hadapan 7 Gubernur

    Johanis Tanak Ingatkan Pejabat Pemda Tak Kirim WA Porno: Kita Sadap, Ketahuan Semua Itu Nasional 10 Juli 2025

    Johanis Tanak Ingatkan Pejabat Pemda Tak Kirim WA Porno: Kita Sadap, Ketahuan Semua Itu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    )
    Johanis Tanak
    mengingatkan para pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak mudah mengirimkan pesan singkat bersifat pornografi melalui WhatsApp (WA).
    Sebab, kata dia, hal tersebut mudah diketahui KPK saat dilakukan penyadapan.
    “Bapak-bapak jangan coba-coba kirim-kirim WA dengan mohon maaf yang porno-porno, begitu bapak-bapak kita sadap, terangkut semua ini. Ini bapak porno rupanya. Itu ketahuan semua oleh teknologi IT yang kita miliki,” kata Johanis dalam Rapat Koordinasi KPK-Pemerintah Daerah di Kawasan Ancol, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
    Meski demikian, Johanis mengatakan, para
    pejabat pemda
    tak perlu khawatir terkait penyadapan tersebut.
    Dia mengatakan, penyidik hanya melakukan penyadapan kepada pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
    “Bapak-bapak tidak usah takut untuk menggunakan HP, sepanjang HP digunakan untuk yang benar maka KPK tidak akan melakukan tindakan apa pun,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Johanis mengatakan, meski KPK berkantor di Jakarta, pengawasan terhadap tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia tetap bisa dilakukan.
    Dia mencontohkan “operasi senyap” KPK di Medan, Sumatera Utara, yang menjerat Kepala Dinas PUPR non-aktif Sumut, Topan Ginting.
    “Kalau tidak benar, tidak akan pernah itu di Medan ditangkap, tidak akan pernah di Papua itu ditangkap oleh KPK dalam OTT,” tuturnya.
    “Jangan mengatakan bahwa KPK itu hanya ada di Jakarta. KPK itu ada di mana-mana,” ucap dia.
    Rapat Koordinasi KPK-Pemerintah Daerah ini dihadiri oleh tujuh gubernur di antaranya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung; Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi; Gubernur Banten Andra Soni; Gubernur Lampung Rahmat Mirzani; Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani; dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
    Dalam acara tersebut KPK bersama tujuh gubernur menandatangani komitmen Anti-Korupsi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 17 Alat Bantu Pernapasan di RSUD Soekarno Bangka Hilang, 3 Orang Ditangkap Polisi

    17 Alat Bantu Pernapasan di RSUD Soekarno Bangka Hilang, 3 Orang Ditangkap Polisi

    17 Alat Bantu Pernapasan di RSUD Soekarno Bangka Hilang, 3 Orang Ditangkap Polisi
    Tim Redaksi
    PANGKALPINANG, KOMPAS.com
    – Kasus hilangnya belasan alat kesehatan (alkes) jenis
    ventilator
    milik
    RSUD Soekarno
    Bangka Belitung mulai mengerucut pada terduga pelaku.
    Kepala Bidang Humas
    Polda Bangka Belitung
    Kombes Fauzan Sukmawansyah mengatakan, sebanyak tiga terduga pelaku telah diamankan guna proses hukum lebih lanjut.
    “Informasi yang kami terima barusan, Ditreskrimum berhasil mengungkap kasus yang sempat viral, yakni dugaan hilangnya alat kesehatan jenis ventilator di rumah sakit provinsi,” kata Fauzan dalam keterangannya, Rabu (9/7/2025) malam.
    Fauzan menuturkan, mulai terungkapnya kasus ini setelah penyidik melakukan olah TKP dan pengecekan di rumah sakit, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak.
    Penyidik kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang dicurigai melakukan aksi pencurian alat bantu pernapasan pasien gawat darurat itu.
    “Untuk pelaku yang diamankan ini berjumlah tiga orang. Saat ini sudah berada di Mapolda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap Fauzan.
    “Untuk perkembangan lainnya akan disampaikan kembali. Sementara berikan waktu penyidik untuk bekerja menyelesaikan kasus ini,” ucap Fauzan.
    Sebelumnya, dilaporkan bahwa RSUD Soekarno mengalami kehilangan 17 unit ventilator yang hingga kini belum ada kejelasan mengenai penyebabnya.
    Tim inspektorat daerah telah melakukan pemeriksaan, tetapi hingga saat ini belum ada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab.
    Polda Bangka Belitung telah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan hilangnya alat kesehatan itu.
    Penyelidikan dilakukan oleh Subdit III Ditreskrimum Polda usai menerima laporan ke Mapolda pada 3 Juli 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 62 RT di Jakarta Terendam Banjir Pagi Ini Hingga 1,6 Meter

    62 RT di Jakarta Terendam Banjir Pagi Ini Hingga 1,6 Meter

    JAKARTA – Hujan yang mengguyur Jakarta sejak Senin, 7 Juli mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, sebanyak 67 RT terdampak banjir pagi ini.

    “Info genangan pukul 09.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 67 RT,” tutur Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dalam keterangannya, Selasa, 8 Juli.

    Pagi ini, banjir melanda 12 RT di Jakarta Barat, 23 RT di Jakarta Selatan, 30 RT di Jakarta Timur, dan 2 RT di Jakartw Utara. Titik banjir paling parah berada di Kelurahan Cililitan dengan ketinggian air mencapai 1,6 meter.

    Selain itu, terdapat 3 ruas jalan yang tergenang, yakni Jalan Adi Karya, Kel. Kedoya Selatan dengan ketinggian air mencapai 40 sentimeter; Jalan Bojong Indah Raya, Kel. Rawa Buaya, Jakarta Barat dengan ketinggian 30 sentimeter, dan Jalan Raya Daan Mogot KM 11, Kel. Kedaung Kali Angke dengan ketinggian 20 sentimeter.

    Banjir Jakarta kali ini terjadi akibat sejumlah faktor, yakni hujan deras yang mengguyur, kiriman air dari hulu yang menyebabkan sungai/kali meluap, dan pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Perigee dan Bulan Baru yang mengakibatkan banjir pesisir atau rob.

    Saat ini, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas.

    “Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat. BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan,” jelas Isnawa.

    Lebih rinci, berikut adalah titik-titik banjir Jakarta per pukul 09.00 WIB:

    1. Jakarta Barat terdapat 12 RT yang terdiri:

    *Kel. Duri Kosambi: 1 RT

    *Ketinggian: 40 cm

    *Penyebab: luapan Kali Angke

    *Kel. Kedaung Kali Angke: 4 RT

    *Ketinggian: 30 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Cengkareng

    *Kel. Rawa Buaya: 3 RT

    *Ketinggian: 30 s.d 80 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Angke

    *Kel. Semanan : 1 RT

    *Ketinggian: 30 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Semanan

    *Kel. Joglo : 1 RT

    *Ketinggian: 30 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Gebyuran

    *Kel. Kembangan Selatan: 1 RT

    *Ketinggian: 40 cm

    *Penyebab: luapan Kali Angke

    *Kel. Kembangan Utara: 1 RT

    *Ketinggian: 60 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Angke

    2. Jakarta Selatan terdapat 23 RT yang terdiri:

    *Kel. Bangka: 2 RT

    *Ketinggian: 80 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Mampang

    *Kel. Kuningan Barat : 6 RT

    *Ketinggian: 30 s.d 50 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

    *Kel. Pela Mampang : 9 RT

    *Ketinggian: 60 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Mampang

    *Kel. Rawa Jati: 3 RT

    *Ketinggian: 30 cm

    *Penyebab: luapan Kali Ciliwung

    *Kel. Jati Padang : 3 RT

    *Ketinggian: 70cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan PHB GG Saiman

    3. Jakarta Timur terdapat 30 RT yang terdiri:

    *Kel. Bidara Cina: 14 RT

    *Ketinggian: 80 cm

    *Penyebab: luapan Kali Ciliwung

    *Kel. Kampung Melayu: 4 RT

    *Ketinggian: 60 cm

    *Penyebab: luapan Kali Ciliwung

    *Kel. Balekambang: 2 RT

    *Ketinggian: 30 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi

    *Kel. Cawang: 7 RT

    *Ketinggian: 50 s.d 70 cm

    *Penyebab: luapan Kali Ciliwung

    *Kel. Cililitan: 3 RT

    *Ketinggian: 160 cm

    *Penyebab: luapan Kali Ciliwung

    4. Jakarta Utara terdapat 2 RT yang terdiri:

    * Kel. Kapuk Muara : 2 RT

    *Ketinggian: 65 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan rob

  • 17 Ventilator RSUD di Bangka Belitung Hilang dan Jadi Temuan BPK
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        8 Juli 2025

    17 Ventilator RSUD di Bangka Belitung Hilang dan Jadi Temuan BPK Regional 8 Juli 2025

    17 Ventilator RSUD di Bangka Belitung Hilang dan Jadi Temuan BPK
    Tim Redaksi
    PANGKALPINANG, KOMPAS.com
    – Pengelolaan
    RSUD Soekarno
    oleh Pemprov Bangka Belitung menghadapi sejumlah masalah yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
    Temuan ini diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (
    BPK
    ) dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024 yang kini sedang ditindaklanjuti.
    Wakil Ketua
    DPRD Bangka Belitung
    , Eddy Iskandar, menyampaikan bahwa terdapat 16 item temuan dari BPK yang telah disampaikan kepada DPRD.
    Salah satu temuan tersebut berkaitan dengan permasalahan dalam pengelolaan rumah sakit.
    “Ada 16 item temuan dari catatan BPK yang disampaikan ke DPRD, salah satunya permasalahan dalam pengelolaan rumah sakit,” ungkap Eddy di kantor DPRD, Selasa (8/7/2025).
    Eddy menjelaskan, tindak lanjut atas temuan BPK memiliki tenggat waktu 60 hari.
    Namun, DPRD meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun timeline kegiatan secara lebih jelas.
    “Dari rapat koordinasi, kami minta timeline, minggu ini apa saja yang diselesaikan, jadi tidak 60 hari selesai baru dilaporkan,” tambahnya.
    Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya memperhatikan standar operasional pekerjaan agar kesalahan serupa tidak terulang pada laporan berikutnya.
    “Terkait aset dan pelayanan dasar ini harus betul-betul diperhatikan,” tegasnya.
    Sebelumnya, dilaporkan bahwa RSUD Soekarno mengalami kehilangan 17 unit ventilator yang hingga kini belum ada kejelasan mengenai penyebabnya.
    Tim inspektorat daerah telah melakukan pemeriksaan, tetapi hingga saat ini belum ada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab.
    Selain masalah ventilator, RSUD Soekarno juga menghadapi isu dalam akreditasi yang menyebabkan penurunan jumlah pasien dan kelas layanan BPJS Kesehatan.
    Temuan BPK juga menyoroti pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akibat
    defisit anggaran
    yang dialami Pemprov Kepulauan Bangka Belitung.
    Selain itu, terdapat kekurangan volume dalam 13 paket kegiatan pengerjaan jalan dan jaringan irigasi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir di Jakarta kembali meluas pada Selasa pagi

    Banjir di Jakarta kembali meluas pada Selasa pagi

    Banjir di wilayah Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (8/7/2025) pukul 03.00 WIB. (ANTARA/Siti Nurhaliza)

    Banjir di Jakarta kembali meluas pada Selasa pagi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan banjir di Jakarta kembali meluas, dari sebelumnya menggenangi 35 Rukun Tetangga (RT) yang berada di Jakarta Barat, Timur, Selatan, dan Utara, kini bertambah menjadi 46 RT.

    “Data per pukul 06.00 WIB genangan terjadi di 46 RT,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, Selasa.

    Data yang dikeluarkan oleh BPBD DKI Jakarta pada Selasa pukul 05.00 WIB banjir terjadi di 35 RT yang terdiri dari Jakarta Barat sebanyak tujuh RT, satu RT di Jakarta Timur, 25 RT di Jakarta Selatan dan dua RT di Jakarta Utara.

    Kemudian data terkini atau Selasa 06.00 WIB banjir meluas hingga mengakibatkan 46 RT di daerah itu terendam dengan perincian Jakarta Barat 10 RT, Jakarta Timur sembilan RT, Jakarta Selatan 25 RT, dan Jakarta Utara dua RT.

    Banjir yang terjadi di Jakarta Barat, Timur, dan Selatan dikarenakan hujan intensitas tinggi yang terjadi pada Senin sore hingga malam serta meluapnya sejumlah sungai yang melintasi kawasan tersebut.

    Sementara untuk di Jakarta Utara, banjir disebabkan hujan intensitas tinggi dan juga adanya banjir rob di kawasan pesisir Jakarta itu.

    BPBD mendata untuk ketinggian air mulai dari 30 sentimeter (cm) hingga 1,3 meter.

    Berikut data 46 RT yang masih terendam banjir:

    Jakarta Barat terdapat 10 RT yang terdiri:

    – Kelurahan (Kel.) Duri Kosambi: 1 RT
    *Ketinggian: 40 cm
    *Penyebab: Luapan Kali Angke

    – Kel. Kedaung Kali Angke: 4 RT
    *Ketinggian: 50 cm
    *Penyebab: Curah Hujan Tinggi Dan Luapan Kali Cengkareng

    – Kel. Rawa Buaya: 1 RT
    *Ketinggian: 40 cm
    *Penyebab: Curah Hujan Tinggi Dan Luapan Kali Semanan

    – Kel. Semanan : 1 RT
    *Ketinggian: 30 cm
    *Penyebab: Curah Hujan Tinggi Dan Luapan Kali Semanan

    – Kel. Joglo : 1 RT
    *Ketinggian: 30 cm
    *Penyebab: Curah Hujan Tinggi Dan Luapan Kali Gebyuran

    – Kel. Kembangan Selatan: 1 RT
    *Ketinggian: 30 cm
    *Penyebab: Luapan Kali Angke

    – Kel. Kembangan Utara: 1 RT
    *Ketinggian: 60 cm
    *Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Angke

    Jakarta Selatan terdapat 25 RT yang terdiri:

    – Kel. Bangka: 2 RT
    *Ketinggian: 100 cm
    *Penyebab: Curah Hujan Tinggi Dan Luapan Kali Krukut

    – Kel. Kuningan Barat : 7 RT
    *Ketinggian: 95 cm
    *Penyebab: Curah Hujan Tinggi Dan Luapan Kali Krukut

    – Kel. Pela Mampang : 9 RT
    *Ketinggian: 60 cm
    *Penyebab: Curah Hujan Tinggi Dan Luapan Kali Krukut

    – Kel. Duren Tiga: 4 RT
    *Ketinggian: 130 cm
    *Penyebab: Curah Hujan Tinggi Dan Luapan Kali Mampang

    – Kel. Jati Padang : 3 RT
    *Ketinggian: 85 cm
    *Penyebab: Curah Hujan Tinggi Dan Luapan PHB GG saiman

    Jakarta Timur terdapat 9 RT yang terdiri:

    – Kel. Kampung Melayu: 4 RT
    *Ketinggian: 60 cm
    *Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    – Kel. Balekambang: 2 RT
    *Ketinggian: 40 cm
    *Penyebab: Curah Hujan Tinggi

    Kel. Cililitan: 3 RT
    *Ketinggian: 120 cm
    *Penyebab; Luapan Kali Ciliwung

    Jakarta Utara terdapat 2 RT yang terdiri:

    – Kel. Kapuk Muara : 2 RT
    *Ketinggian: 65 cm
    *Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan ROB

    Sumber : Antara