kab/kota: Bangka

  • Lima Bakal Paslon Akan Ikut PSU Pilbup Bangka 2025, Penetapan 22 Juli – Page 3

    Lima Bakal Paslon Akan Ikut PSU Pilbup Bangka 2025, Penetapan 22 Juli – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, mengatakan bahwa tahapan pemilihan ulang Bupati-Wakil Bupati di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang sudah dimulai pada 23 Juni 2025 dan akan berakhir pada 23 Juli 2025.

    Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR RI, yang juga dihadiri perwakilan dari Bawaslu, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    “Bahwa tahapan pencalonan pada pemilihan ulang bupati-wakil bupati di Bangka serta Kota Pangkal Pinang dilaksanakan pada 23 Juni-23 Juli 2025, dan nanti penetapannya di tanggal 22 Juli 2025,” kata Afifuddin di lokasi.

    “Jadi posisi masih bakal calon, jumlah pasangan calon, ini yang kami ingin sampaikan. Jumlah bakal pasangan calon yang mendaftar pada bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bangka ada sebanyak 5 pasangan calon, dulunya tidak ada, cuma calon tunggal, sekarang malah 5,” sambungnya.

    Dalam kesempatan itu, Afifuddin juga menegaskan bahwa pasangan calon yang mendaftar harus memenuhi syarat minimal dukungan, baik dari jalur perseorangan maupun partai politik.

     

     

  • KPU paparkan progres pencairan dana PSU dan pilkada ulang

    KPU paparkan progres pencairan dana PSU dan pilkada ulang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin memaparkan progres pencairan dana pemungutan suara ulang (PSU) dan pemilihan kepala/wakil daerah (pilkada) ulang tahun 2024.

    Afifi dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, menyebut progres transfer terbilang cukup baik.

    Adapun PSU sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara pada 6 Agustus 2025, sedang pilkada ulang digelar di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada 27 Agustus 2025.

    Dijelaskan Afif, perkiraan kebutuhan anggaran untuk PSU Provinsi Papua sebesar Rp93 miliar dan sisa naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Rp47.912.288.236, sehingga kekurangan anggaran berjumlah Rp45.087.711.764.

    “Sudah transfer ke KPU sejumlah kekurangan tersebut. Jadi, progres transfer sudah 100 persen. Kesiapan sudah 100 persen,” kata dia.

    Sementara itu, perkiraan kebutuhan anggaran untuk PSU Kabupaten Boven Digoel ialah Rp19.284.212.221 dan sisa NPHD Rp1.284.212.221, sehingga kekurangan Rp18 miliar. Namun, kekurangan tersebut sudah ditransfer ke KPU sepenuhnya.

    “Sehingga progres sudah 100 persen,” kata dia.

    Perkiraan kebutuhan untuk PSU Kabupaten Barito Utara sejumlah Rp15.184.460.550 dan sisa NPHD pilkada sebelumnya Rp100 juta, sehingga kekurangan Rp15.084.460.550. Sama dengan daerah yang lain, kekurangan sudah ditransfer sepenuhnya ke KPU.

    Berikutnya, perkiraan kebutuhan dana untuk pilkada ulang Kabupaten Bangka sebesar Rp21.112.430.000 dan sisa NPHD dari pilkada sebelumnya nihil, sehingga jumlah kekurangan sama dengan perkiraan kebutuhan.

    “Sudah transfer ke KPU sejumlah yang dibutuhkan, jadi progres 100 persen,” tutur Afif.

    Sama dengan Kabupaten Bangka, sisa NPHD dari pilkada sebelumnya untuk pilkada ulang Kota Pangkalpinang juga nihil, sementara perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp16.280.429.000. Dari kekurangan itu, sudah ditransfer ke KPU sebesar Rp10.175.268.000.

    “Progres transfer 62 persen, kurang Rp6.105.161.000,” ucap Afif.

    Sebagai catatan, pencairan terakhir untuk Kota Pangkalpinang akan dilakukan paling lama bulan Agustus 2025, berdasarkan kesepakatan di dalam NPHD.

    “Terima kasih teman-teman Kementerian Dalam Negeri untuk sangat membantu proses ini di awal sampai sekarang,” imbuh Ketua KPU.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II DPR: Dua daerah gelar pilkada ulang pada 27 Agustus

    Komisi II DPR: Dua daerah gelar pilkada ulang pada 27 Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan ada dua daerah yang diharuskan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang pada 27 Agustus mendatang, yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka dan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Bangka.

    “Sehingga akan digelar pilkada ulang, yakni Kabupaten Bangka tanggal 27 Agustus dan Kota Pangkal Pinang tanggal 27 Agustus,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

    Sementara itu, dia menyebut ada tiga daerah yang akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pada 6 Agustus mendatang, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara.

    “Komisi II DPR RI akan mendengarkan laporan langsung dari Mendagri tentang evaluasi 22 daerah yang telah menyelenggarakan PSU, sekaligus persiapan dan kesiapan tiga daerah yang menghadapi PSU pada 6 Agustus mendatang, dan dua daerah lagi yang akan melaksanakan pilkada ulang di tanggal 27 Agustus yang akan datang,” tuturnya.

    Dia menyebut rapat tersebut perlu digelar Komisi II DPR RI untuk mendengarkan langsung paparan dari Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam rangka mempersiapkan secara matang PSU maupun pilkada ulang di sejumlah daerah tersebut.

    Hal tersebut, kata dia, diperlukan agar setelahnya tidak ada lagi gugatan sengketa pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebab akan berdampak pada besaran yang harus kembali dikeluarkan Kemendagri RI di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah saat ini.

    “Harapan kami agar tidak terjadi lagi gugat menggugat di MK nanti karena itu akan merepotkan Kemendagri dalam hal berkaitan dengan penganggaran. Satu sisi, kita lagi sedang melakukan penghematan, tapi di sisi lain dengan adanya pilkada yang dilaksanakan berulang-ulang kali itu juga bia merepotkan dalam hal bagaimana kita bisa mewujudkan efisiensi,” tuturnya.

    Pada rapat tersebut turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Bahtiar, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Anggota KPU RI Idham Holik, Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, Anggota Bawaslu RI Puadi, Ketua DKPP RI Heddy Lugito beserta jajaran komisioner DKPP RI lainnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panas! Gubernur dan Wagub Babel Saling Serang Buntut SE Perjalanan Dinas

    Panas! Gubernur dan Wagub Babel Saling Serang Buntut SE Perjalanan Dinas

    Bangka Belitung

    Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel) mengaku hubungannya dengan Gubernur Babel Hidayat Arsani tak harmonis alias renggang sejak dilantik. Hidayat Arsani membalas dengan mengatakan bawah wakilnya itu tak mau diatur.

    Wagub Hellyana mengungkapkan kondisi itu saat jumpa pers bersama media di kantor UPT PU Provinsi Babel di jalan Ahmad Yani, Tanjungpandan, pada Jumat (11/7) lalu.

    “Dari hari pertama sebetulnya agak kesusahan berkomunikasi, tidak seperti kampanye, telepon tiap hari, video call, jadi mulai hari pertama udah mulai susah (berkomunikasi). Kita hadirkan di hadapan masyarakat semua baik. Tapi memang secara pribadi yang kita rasakan begitu,” ujar Hellyana dilansir detikSumbagsel, Minggu (13/7/2025).

    Hellyana merasa orang-orang di sekelilingnya atau di lingkungan pemprov mulai menjauhinya. Bahkan sudah dihubungi. Puncaknya, hubungan keduanya memanas yakni di saat adanya surat edaran (SE).

    “Satu per satu, mulai dari orang-orang sekeliling (dijauhkan) sehinga saya merasa sendiri, mulai di potong-potong. Kemudian, mulai keluar surat edaran yang sempat saya komplain kan ke beliau (Gubernur) bahwa surat edaran itu bukan produk hukum dan bertentangan dengan pergub,” jelasnya.

    Ia menyebutkan salah satu point di edaran tersebut, yakni gubernur dan wakil gubernur menandatangani surat perjalanan dinas sendiri. Kemudian, di surat edaran itu disambung dengan persetujuan gubernur terlebih dahulu.

    Karena mereka wewenangnya dilemahkan, dia mengaku telah mengirimkan surat kepada DPRD Bangka Belitung. Ia mengaku sedang menunggu respons surat tersebut.

    Tanggapan Gubernur Babel

    Gubernur Hidayat Arsani menanggapi pengakuan Hellyana soal hubungan sedang renggang itu. Dia meminta wakilnya harus taat dengan aturan, termasuk dalam melakukan perjalanan dinas.

    Menurutnya, selama ini Hellyana meminta izin setelah kegiatan berjalan atau sudah berangkat melakukan perjalanan dinas. Hidayat mengaku selama ini, dirinya tidak dianggap sebagai gubernur.

    “Selama ini kalau sudah pergi baru bilang. Semua orang itu ada aturannya, selama dinas gubernur harus tau. Dia itu menganggap, dia gubernur jadi bebas. Jadi kami bikin SK (surat keputusan), bahwa semua perjalanan dinas harus izin gubernur, karena menyangkut uang negara,” katanya.

    Saat disinggung apakah kerenggangan keduanya terkait Wakilnya yang tak pernah melapor saat perjalanan dinas, Hidayat tak menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, jika mau kerja benar harus ikut aturan.

    “Aturan saya pakai, mau ikut ayo tidak pun ya nggak apa-apa. Mau kerja benar ikuti aturan, kalau tidak benar ya mengundurkan diri,” tegasnya.

    Dia mengklaim telah beberapa kali menegur wakilnya itu. Hal itu, kata Hidayat, juga diketahui oleh Sekda Babel.

    “Udah sering (ditegur), intinya ibu itu tidak mau diatur. Seolah-olah bahwa dia itu lebih dari gubernur jadi bebas, ke mana pun bebas. Tidak bisa begitu,” ungkapnya.

    Baca selengkapnya di sini

    (idh/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hubungan Retak dengan Wakil, Gubernur Babel: Ibu Wagub Tak Puas Aturan Kepala Daerah
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        14 Juli 2025

    Hubungan Retak dengan Wakil, Gubernur Babel: Ibu Wagub Tak Puas Aturan Kepala Daerah Regional 14 Juli 2025

    Hubungan Retak dengan Wakil, Gubernur Babel: Ibu Wagub Tak Puas Aturan Kepala Daerah
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Bangka Belitung

    Hidayat Arsani
    menanggapi kabar hubungan dirinya dengan Wakil Gubernur
    Hellyana
    yang mulai merenggang.
    Hidayat Arsani menilai bahwa Wagub Hellyana tak puas dengan peraturan yang dibuat dirinya.
    Dia memastikan tidak memiliki permusuhan secara pribadi dan hanya menjalankan tugas sebagai atasan.
    “Ibu Wagub tidak puas dengan peraturan yang dibikin oleh kepala daerah, hukum pemerintah daerah salah satunya adalah gubernur itu adalah atasan tertinggi,” kata Hidayat saat jumpa pers, Minggu (13/7/2025).
    Politisi dari Partai Golkar ini mengatakan setiap kegiatan wakil gubernur dan jajaran, termasuk kepala dinas, harus diketahui gubernur.
    “Saya bicara hari ini saya benar, bukan saya angkuh, bukan saya hebat,” ujar Hidayat yang kerap disapa Panglima itu.
    Hidayat mengungkapkan bahwa pembatasan kegiatan wakil gubernur dilakukan karena banyak yang tidak tepat sasaran.
    “Dari 10 dinas luar, hanya 3 yang resmi, 7 lainnya kami enggak tahu,” ucap Hidayat.
    Di sisi lain, Hidayat mengingatkan bahwa dirinya juga harus melakukan efisiensi anggaran.
    Terkait adanya rencana gugatan surat edaran gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), DPRD, dan Kemendagri, Hidayat akan mengikuti prosesnya sesuai mekanisme yang berlaku.
    “Gubernur adalah pimpinan tertinggi, tidak ada kesetaraan antara wakil gubernur,” ucap Hidayat.
    Diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur Hellyana mengaku hubungannya dengan gubernur menjadi renggang karena kegiatannya dibatasi dalam bentuk surat edaran.
    Selain kegiatan kedinasan, publikasi wakil gubernur juga tidak ditampilkan pada
    website
    resmi pemerintah provinsi.
    Dalam upayanya menyelesaikan permasalahan tersebut, Hellyana berencana menggunakan jalur birokrasi.
    “Saat ini saya coba lapor dulu ke DPRD, kemudian Kemendagri dan Ombudsman RI. Saya hanya berharap situasi tetap kondusif agar pembangunan daerah tidak terganggu,” ungkap Hellyana saat dihubungi pada Sabtu (12/7/2025).
    Hellyana menjelaskan bahwa masalah yang dihadapinya dengan gubernur berawal dari surat edaran yang membatasi kegiatan kedinasan wakil gubernur.
    Ia menilai surat tersebut telah melampaui kewenangan dan bertentangan dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah.
    “Sekarang organisasi perangkat daerah tidak memfasilitasi kegiatan saya, padahal saya sama-sama dipilih oleh rakyat,” katanya.
    Wakil Gubernur ini juga menyatakan niatnya untuk membawa polemik kebijakan gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), meskipun saat ini ia masih menunggu perkembangan dari DPRD dan Kemendagri.
    Selain itu, Hellyana mengungkapkan bahwa publikasi kegiatan kedinasannya tidak lagi ditampilkan di
    website
    resmi pemerintah provinsi.
    “Iya, publikasi kegiatan saya ditakedown, sekarang Pj-nya sudah diganti lagi, saya sudah tidak berkomunikasi,” tuturnya.
    (Penulis Kontributor Bangka Belitung Kompas.com: Heru Dahnur)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • sebagian besar wilayah RI hujan ringan pada Minggu

    sebagian besar wilayah RI hujan ringan pada Minggu

    Logo BMKG

    BMKG: sebagian besar wilayah RI hujan ringan pada Minggu
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 13 Juli 2025 – 10:05 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan akan mengguyur sebagian besar wilayah ibu kota provinsi di Indonesia pada Minggu.

    Prakirawan BMKG Zen Putri pada kanal Youtube yang diikuti di Jakarta menyampaikan, diawali dari Pulau Sumatra, cuaca diprakirakan hujan ringan di wilayah Banda Aceh, Medan, dan Pekanbaru.

    “Waspadai hujan yang dapat disertai dengan petir di Kota Padang dan Tanjung Pinang,” katanya.

    Masih di Pulau Sumatera, cuaca diprakirakan hujan ringan untuk wilayah Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung, sedangkan masyarakat di Kota Bengkulu dan Pangkal Pinang diminta waspada hujan petir.

    Beralih ke Pulau Jawa, cuaca diprakirakan berawan tebal di Kota Surabaya, sementara hujan ringan berpotensi terjadi wilayah Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta.

    Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diprediksi berawan di Kota Denpasar, berawan tebal di Kota Mataram, dan hujan ringan di wilayah Kota Kupang.

     

    Selanjutnya bergeser ke Pulau Kalimantan, cuaca diprakirakan berawan di Banjarmasin, berawan tebal di Samarinda, serta hujan ringan di wilayah Samarinda.

    “Waspadai hujan petir yang dapat terjadi di Tanjung Selor dan Pontianak,” ucap Putri.

    Kemudian untuk Pulau Sulawesi, cuaca diprakirakan berawan tebal di Makassar dan Gorontalo, serta hujan ringan di wilayah Manado, Palu, Mamuju, dan Kendari.

    Bergerak ke wilayah Indonesia bagian timur, cuaca diprediksi hujan ringan di wilayah Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Jayawijaya.

    “Sementara Kota Nabire, Jayapura, dan Merauke diprakirakan hujan dengan intensitas sedang,” tuturnya.

    Putri juga menyampaikan potensi peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 25 knot diprediksi terdapat di perairan utara Aceh, Samudra Hindia barat Sumatera, Samudra Hindia barat daya Banten, dan Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat.

    Kemudian, di Laut Timor dan Laut Arafura juga mampu meningkatkan ketinggian gelombang di wilayah-wilayah tersebut.

    Selain itu, BMKG juga memperingatkan potensi banjir rob yang dapat terjadi di pesisir Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Selatan.

    Sumber : Antara

  • Pelaku Begal di Bangka Ternyata Teman Korban, Bawa Kabur Rp 200 Juta dan Motor
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        13 Juli 2025

    Pelaku Begal di Bangka Ternyata Teman Korban, Bawa Kabur Rp 200 Juta dan Motor Regional 13 Juli 2025

    Pelaku Begal di Bangka Ternyata Teman Korban, Bawa Kabur Rp 200 Juta dan Motor
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Seorang warga Kota
    Pangkalpinang
    , Bangka Belitung berinisial CKS (51) menjadi
    korban begal
    dengan kerugian mencapai Rp 219 juta.
    Pelaku ternyata adalah kenalan korban yang mengetahui ada penyimpanan uang dalam jok motor.
    “Dua pelaku, ES (22) dan WA (21), sebagai eksekutor diamankan di Pangkalpinang dan satu lagi otak pelaku, SO (22), diamankan di Desa Cibodas, Garut, Jawa Barat,” kata Kepala Polresta Pangkalpinang Kombes Max Mariners dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/7/2025).
    Peristiwa terjadi pada Selasa (24/6/2025) malam saat korban, yang merupakan karyawan swasta, dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Pangkalpinang.
    Dua pelaku yang telah membuntuti menggunakan sepeda motor kemudian memukul kepala korban dari arah belakang.
    Pelaku kemudian membawa motor korban ke arah Mangkol, Pangkalanbaru, Bangka Tengah.
    Max menjelaskan, aksi pencurian dengan kekerasan itu bermula saat SO mengetahui bahwa CKS sedang membawa uang tunai dalam jumlah banyak.
    SO kemudian merencanakan aksi perampokan seolah ada pembegalan dengan melibatkan dua pelaku lainnya.
    Dalam hal ini, pelaku ES berperan memukul kepala korban menggunakan balok kayu, sementara WA mengendarai sepeda motor.
    “Dalam jok sepeda motor ada uang Rp 200 juta, sehingga total kerugian korban Rp 219 juta berikut motornya yang dibawa kabur. Korban selamat setelah mendapat perawatan medis,” ujar Max.
    Setelah mengambil uang, motor korban ditinggalkan di bekas lokalisasi Teluk Bayur, Pangkalpinang.
    Barang bukti yang diamankan Tim Buser Naga antara lain 2 unit sepeda motor, 1 buah kayu dengan panjang 70 sentimeter, dan 1 unit iPhone XR warna putih milik SO.
    Para pelaku kini meringkuk di Mapolresta Pangkalpinang guna proses hukum lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG prakirakan mayoritas wilayah alami berawan-hujan ringan

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah alami berawan-hujan ringan

    Logo BMKG

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah alami berawan-hujan ringan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 10:15 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Sabtu. 

    Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, prakirawan Andika Hapsari menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang di Laut Filipina, perairan barat Sumatera Barat, perairan utara Aceh, Selat Karimata, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Laut Sawu, Laut Maluku, Laut Banda dan Laut Arafuru.  

    Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

    Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, di antaranya Pekanbaru, Tanjung Pinang, Tanjung Selor, Mamuju, dan Nabire. 

    Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Medan, Palembang, Pangkal Pinang, Mataram, Samarinda, Banjarmasin, Palu, Manado, Makassar, Kendari, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke.

    Adapun beberapa kota besar yang lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, meliputi Banda Aceh, Padang, Bengkulu, Jambi, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang, Palangka Raya, Pontianak, Gorontalo, Ambon, dan Sorong.

    Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0.5 hingga 2.5 m, sementara gelombang tinggi hingga 4 m berpotensi terjadi di sekitar perairan Utara Aceh, Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian timur, Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Timur, Laut Banda, Laut Seram, Samudra Hindia sebelah barat daya Banten dan sebelah selatan NTT.

    Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat mewaspadai potensi banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten hingga Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara.

    Sumber : Antara

  • Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Ada, Simak Jadwalnya Jangan Terlewat!

    Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Ada, Simak Jadwalnya Jangan Terlewat!

    Jakarta

    Pemutihan pajak kendaraan masih ada. Berikut ini daftar provinsi yang masih menggelar pemutihan pajak kendaraan. Jangan sampai kelewat ya!

    Program pemutihan pajak kendaraan menjadi kesempatan emas bagi mereka yang nunggak pajak. Terlebih, lewat pemutihan pajak, denda dan tunggakan dihapus. Pemilik kendaraan yang nunggak hanya perlu membayar pajak tahun berjalan.

    Saat ini, pemutihan pajak kendaraan berupa penghapusan denda dan tunggakan itu masih berlangsung di beberapa provinsi. Berikut ini daftar provinsi yang masih menggelar pemutihan pajak kendaraan.

    Daftar Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan

    1. Lampung (1 Mei 2025-31 Juli 2025)

    Provinsi Lampung menggelar program pemutihan pajak kendaraan. Pemutihan pajak di Lampung berlangsung mulai 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Juli 2025. Program pemutihan di Lampung menawarkan berbagai kemudahan seperti pembayaran pajak hanya tahun berjalan, bea balik nama gratis hingga bebas pajak progresif. Kendaraan yang pajaknya menunggak dibebaskan dari tunggakan pokok pajak dan denda serta denda SWDKLLJ tahun-tahun lalu.

    2. Bangka Belitung (1 Mei 2025-31 Juli 2025)

    Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memberikan keringanan dalam program pemutihan pajak kendaraan berupa, pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan, penghapusan denda PKB, penghapusan pajak progresif, pembebasan bea balik nama kendaraan kedua (BBNKB II), serta pembebasan bea balik nama kendaraan dari luar provinsi.

    3. Banten (1 Juli 2025-31 Oktober 2025)

    Pemutihan pajak kendaraan di Banten diperpanjang. Semula pemutihan hanya berlangsung hingga 30 Juni 2025. Namun melihat tingginya antusiasme masyarakat membayar pajak, maka periodenya diperpanjang. Gubernur Banten Andra Soni memutuskan pemutihan pajak kendaraan itu berlanjut pada 1 Juli hingga 31 Oktober 2025.

    Bebas pokok dan sanksi PKB ini diberlakukan bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya dengan syarat membayar PKB tahun 2025.

    4. Jawa Barat (Diperpanjang hingga 30 September 2025)

    Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat juga diperpanjang. Sejatinya pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat berakhir pada 30 Juni 2025 seperti halnya Banten. Namun masih banyak masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut. Walhasil, program pemutihan pajak kendaraan pun diputuskan untuk lanjut.

    “Karena antrean orang yang membayar pajak kendaraan motornya yang tertunggak masih panjang, kami memperpanjang masa berlaku pengampunan pajak bagi penunggak pajak kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat,”kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    5. Jawa Timur (Berlangsung 2 Tahap)

    Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahap pertama akan berlangsung mulai bulan Juli hingga September 2025. Pelaksanaannya bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, sehingga diharapkan bisa menjadi kado istimewa dari pemerintah daerah untuk warganya. Selanjutnya pada tahap kedua, pemutihan pajak digelar pada periode Oktober hingga Desember 2025.

    Pada program pemutihan kali ini, Pemerintah Provinsi Jawa timur membebaskan denda keterlambatan, pembebasan bea balik nama kendaraan bekas, penghapusan pajak progresif, dan juga bebas denda SWDKLLJ tahun lewat.

    (dry/lth)

  • China Bangun Pelabuhan Internasional Babel, Segini Investasinya – Page 3

    China Bangun Pelabuhan Internasional Babel, Segini Investasinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (pemprov) Kepulauan Bangka Belitung akan bekerjasama dengan investor asal China untuk membangun pelabuhan berstandar internasional di Belinyu, Kabupaten Bangka. Investor asal China itu akan berinvestasi Rp 10 triliun untuk membangun pelabuhan berstandar internasional tersebut.

    Hal itu disampaikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani seperti dikutip dari Antara, Jumat (11/7/2025).

    “Investor asal China ini sudah datang dua kali dan ini membuktikan bahwa niat mereka untuk berinvestasi membangun pelabuhan internasional sudah luar biasa,” ujar Hidayat Arsani, di Pangkalpinang, Jumat.

    Ia menuturkan, PT Hayin sebagai grup perusahaan pimpinan Yu Jianguo yang berasal dari China tertarik berinvestasi sebesar Rp10 triliun untuk membangun pelabuhan skala internasional di Beliyu, Kabupaten Bangka, guna membangkitkan perekonomian masyarakat Kepulauan Babel khususnya warga Belinyu ini.

    “Jika Allah SWT menghendaki, maka pelabuhan internasional di Belinyu segera terwujud, sehingga akan meningkatkan sektor perdagangan, industri dan lapangan pekerjaan dan lainnya untuk mendorong perekonomian masyarakat,” ujar dia.

    Hidayat menuturkan, kerja sama pembangunan pelabuhan internasional di Belinyu, yaitu PT Hayin bekerja sama dengan Pemprov Kepulauan Babel dan pemerintah daerah hanya menyediakan lahan seluas 400 hektare untuk pembangunan pelabuhan ekspor impor ini.

    “Semua biaya pembangunan pelabuhan ini berasal dari investor, sementara pemprov hanya menyediakan lahan saja,” ujar dia.

    Dia menegaskan pemerintah daerah tidak ada dana sama sekali untuk membangun pelabuhan berskala internasional ini.

    “Kami tidak ada dana untuk pembangunan pelabuhan ini dan kita akan mendapatkan 30 persen dari pelabuhan internasional ini,” ujar dia.

    Yu Jianguo menyebutkan kunjungan kedua kalinya ini sebagai progres lanjutan kerja sama yang terjalin antara perusahaan China Communications Construction Community (CCCC) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel.

    “Selama dua hari di sini, saya memandang sumber daya di sini sangat memadai dan merasa yakin bisa berhasil untuk di masa depan,” kata dia.