Xcloud.id

kab/kota: Bangka

  • BP Tapera Usul Harga Rumah Subsidi Bisa Dikerek, Jadi Berapa?

    BP Tapera Usul Harga Rumah Subsidi Bisa Dikerek, Jadi Berapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengusulkan agar pemerintah melakukan kajian untuk mengerek harga rumah subsidi dalam waktu dekat.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa usulan tersebut juga telah disampaikan langsung oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK). 

    Dalam penjelasannya, usulan kenaikan harga rumah subsidi itu sejalan dengan laju inflasi. Di mana, biaya konstruksi dan material telah naik seiring kenaikan harga.

    “Kemarin saya diskusi juga dengan teman-teman di Kemenko Infrastruktur menyampaikan juga perlunya merevie kembali harga rumah per wilayah. Itu sudah diterapkan dari 2023, karena inflasi tiap tahun kan naik ada kenaikan,” tegasnya dalam agenda Sarasehan BP Tapera di Jakarta, Kamus (17/7/2025).

    Heru menegaskan, usulan kenaikan tarif rumah subsidi ini perlu segera ditangani. Karena kalau tidak, pengembang bakal melakukan pembangunan rumah di lokasi yang semakin jauh dari wilayah perkotaan.

    Namun demikian, Dia belum merinci secara pasti berapa besaran usulan kenaikan rumah subsidi tersebut. Pasalnya, usulan itu harus disandarkan pada kajian mendalam yang perlu diselaraskan dengan data tren kenaikan inflasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kalau harga rumah tetap sementara [harga] infrastruktur semakin naik, maka rumah itu semakin jauh dar lokasi populasi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait sempat menyampaikan bahwa pihaknya bakal mulai mengkaji usulan untuk dapat segera mengerek harga rumah subsidi.

    Ara menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu menanyakan pendapat sejumlah pihak sebelum resmi menetapkan kenaikan harga pada rumah subsidi di tahun depan. 

    “Ya kita kaji dulu. Itu kan [usulan kenaikan] tadi tujuan baik, caranya juga baik. Ya kan? Yang saya tadi tanya bagaimana, saya juga mau dengar dari konsumen [tanggapannya seperti apa],” jelasnya saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Jumat (27/12/2024) malam.

    Sebagai informasi, ketetapan harga rumah subsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. 

    Adapun harga rumah subsidi tersebut berbeda-beda di setiap wilayahnya. Secara terperinci, berikut daftar harga rumah subsidi 2023-2024 di seluruh wilayah Indonesia: 

    1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024 

    4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024 

    5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024

    6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024

  • Gibran KW Bertemu Gibran, Datang dari Bangka Belitung Diundang Gerindra Megapolitan 16 Juli 2025

    Gibran KW Bertemu Gibran, Datang dari Bangka Belitung Diundang Gerindra Megapolitan 16 Juli 2025

    Gibran KW Bertemu Gibran, Datang dari Bangka Belitung Diundang Gerindra
    Tim Redaksi

    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Ada momen unik dalam acara penyaluran
    Bantuan Subsidi Upah
    (
    BSU
    ) di Kantor Pos Tangerang, Daan Mogot, Sukarasa, Kota Tangerang, Rabu (16/7/2025).
    Dalam acara tersebut, hadir Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    . Usai menyalurkan BSU secara simbolis ke penerima,
    Gibran
    bertemu dengan pria yang dikenal mirip dengannya, Farid Bardiansyah Putra (25) alias Gibran KW.
    Saat itu, Gibran hendak menuju mobil Toyota Innova Zenix yang telah menunggunya di pinggir jalan dekat Kantor Pos Kota Tangerang. Di situlah Farid menunggu.
    Tidak sendiri, Farid ditemani seorang pria berkacamata dan berpeci hitam yang mirip dengan Presiden RI Prabowo Subianto bernama Sandi Nurdianto (40).
    Keduanya kompak menggunakan kemeja panjang biru muda, mirip pakaian yang kerap digunakan Prabowo dan Gibran saat kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
    Sontak, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu langsung menghampiri Farid dan Sandi. Gibran, Gibran KW, dan Prabowo KW pun berbincang dengan penjagaan ketat Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan polisi.
    Tak diketahui apa yang diperbincangkan ketiganya. Tak lama, Gibran naik mobil Innova Zenix dan meninggalkan lokasi.
    Farid mengatakan, dirinya datang ke acara tersebut lantaran diundang oleh Partai Gerindra.
    “Kebetulan sama Gerindra yang ngundang,” kata Farid kepada
    Kompas.com
    di lokasi.
    Farid merupakan warga Bangka Belitung yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi taksi
    online
    , sedangkan Sandi adalah warga Bekasi yang bekerja di sebuah yayasan.
    Menurut Farid, mulanya ia kerap dimiripkan dengan putra bungsu Jokowi yang tak lain adik Gibran, Kaesang Pangarep. Sebab, saat itu Kaesang lebih sering disorot media ketimbang Gibran.
    Namun, seiring dengan pencalonan Gibran pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, warganet kerap menyebut Farid mirip dengan mantan Wali Kota Solo itu. Dari situlah, Farid dikenal sebagai Gibran KW melalui media sosial.
    Namun, ini merupakan momen pertama Farid bertemu dengan Gibran.
    “Udah beberapa kali mau dipertemukan, cuma jadwalnya masing-masing pada enggak bisa,” tutur dia.
    Kepada Farid, Gibran pun berpesan agar pemuda itu terus mendukung program-program pemerintah.
    “Ya kalau pesan-pesannya itu ya jangan sampai menyeleweng ke yang lain aja,” tutur dia.
    Gibran juga meminta agar Farid mengganti kemeja biru mudanya dengan kemeja cokelat yang kini kerap digunakan Prabowo-Gibran.
    “Alasannya karena ini, kampanye kan udah berakhir, kita
    move on
    dari kampanye,” tutur dia.
    Sebelumnya diberitakan, Gibran meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Tangerang, Daan Mogot, Sukarasa, Kota Tangerang, Rabu (16/7/2025).
    Di lokasi, kedatangan Gibran sempat disambut antusiasme warga. Warga meneriakkan nama Gibran dan berebut untuk bersalaman, juga mencuri momen berfoto bersama.
    Sementara, kepada warga, Gibran meminta agar BSU digunakan sebaik-baiknya.
    “Gunakan baik-baik ya Bu. Semoga bermanfaat,” ujar Gibran kepada salah seorang perempuan paruh baya.
    Tak sendiri, dalam kunjungannya Gibran ditemani Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkop: Koperasi Desa Merah Putih jadi alat perjuangan ekonomi desa

    Menkop: Koperasi Desa Merah Putih jadi alat perjuangan ekonomi desa

    Koba, Babel, (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan instrumen penting dalam memperjuangkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

    “KDMP adalah alat perjuangan ekonomi warga untuk meningkatkan kesejahteraan dan membawa mereka menuju kemakmuran. Untuk itu, perlu dukungan dan partisipasi penuh dari masyarakat,” kata Budi Arie saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu.

    Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring kesiapan peluncuran mock-up KDMP Desa Namang yang akan menjadi bagian dari 103 koperasi percontohan se-Indonesia. Seluruh mock-up ini dijadwalkan akan diresmikan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.

    Dalam kesempatan itu, Budi Arie juga meresmikan sejumlah unit usaha koperasi, antara lain pangkalan elpiji, gudang pupuk, toko sembako, apotek, dan layanan keuangan digital BRI Link.

    Ia menyebutkan, hingga kini sebanyak 56 KDMP di Kabupaten Bangka Tengah telah dinyatakan siap beroperasi dan diharapkan dapat memberi dampak signifikan terhadap kemajuan perekonomian masyarakat setempat.

    “Peran serta masyarakat sangat penting dalam memajukan KDMP. Di Desa Namang, misalnya, dari sekitar 3.000 penduduk, setidaknya 1.500 orang sebaiknya menjadi anggota koperasi,” ujarnya.

    Menurut dia, koperasi di tingkat desa harus menjadi motor penggerak produktivitas masyarakat, dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal tanpa mengabaikan kearifan lokal.

    “Setiap desa di Indonesia memiliki karakteristik dan potensi berbeda. Di sinilah peran koperasi dalam menggali dan mengelola kekayaan alam desa sesuai dengan potensinya,” kata dia.

    Sebagai contoh, Budi menyinggung Hutan Pelawan di Desa Namang yang memiliki potensi wisata sekaligus produksi madu lebah pelawan dengan cita rasa khas, yakni pahit dan manis.

    “Pengurus KDMP harus mampu memaksimalkan potensi Hutan Pelawan, tidak hanya sebagai destinasi wisata, tapi juga sebagai hutan produksi yang menghasilkan madu. Ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tutupnya.

    Pewarta: Ahmadi
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian UMKM sebut realisasi KUR Juni 2025 capai Rp133 triliun

    Kementerian UMKM sebut realisasi KUR Juni 2025 capai Rp133 triliun

    Alhamdulillah, penyaluran KUR hingga Juni tahun ini sudah mencapai Rp133 triliun kepada dua juta UMKM.

    Pangkalpinang (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik menyebutkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Juni 2025 sudah mencapai Rp133 triliun, guna memperkuat perekonomian nasional.

    “Alhamdulillah, penyaluran KUR hingga Juni tahun ini sudah mencapai Rp133 triliun kepada dua juta UMKM,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Republik Riza Damanik, di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Rabu.

    Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri UMKM menargetkan alokasi KUR tahun ini sebesar Rp300 triliun untuk membantu permodalan murah dan inklusif bagi 2,34 juta debitur atau UMKM se-Indonesia.

    “UMKM-UMKM ini nantinya akan bergabung ke dalam Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat perekonomian nasional,” ujarnya.

    Dia menyatakan dalam memperkuat UMKM ini, Kementerian UMKM juga telah melakukan peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha mikro kecil menengah dan produktivitasnya.

    “Peningkatan SDM ini dilakukan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan berbasis kompetensi, standardisasi produk serta pendampingan sertifikasi halal dan izin edar,” katanya lagi.

    Selain itu, peningkatan akses pasar domestik dan ekspor Kementerian UMKM bersama lintas sektoral mendorong pembentukan klasterisasi pengusaha UMKM di daerah termasuk Bangka Belitung.

    “Semua langkah ini tidak akan berhasil tanpa sinergi yang nyata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan perguruan tinggi asosiasi bisnis hingga komunitas makro,” katanya pula.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian UMKM sebut 65,5 juta UMKM serap 119 juta tenaga kerja

    Kementerian UMKM sebut 65,5 juta UMKM serap 119 juta tenaga kerja

    Pangkalpinang (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Republik Indonesia menyebut sebanyak 65,5 juta UMKM telah menyerap 119 juta tenaga kerja di Indonesia, sehingga UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

    “Keberadaan UMKM ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Eiza Damanik saat pembukaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Festival (KUKM Fest) 2025 di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Babel, Selasa.

    Ia menyatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,5 juta unit usaha dan berkontribusi 61,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “UMKM ini juga menyerap 119 juta lebih tenaga kerja atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional,” katanya.

    Namun demikian, ia menyatakan tantangan utama UMKM ini masih berkisar pada produktivitas yang rendah, keterbatasan akses pembiayaan, digitalisasi yang belum merata, dan lemahnya jejaring pasar.

    Oleh karena itu, Kementerian UMKM telah merumuskan beberapa solusi prioritas diantaranya akses pembiayaan murah dan inklusif melalui program KUR yang di tahun ini ditargetkan 2,34 juta debitur dan menyalurkan pembiayaan Rp300 triliun untuk UMKM.

    Penguatan SDM dan produktivitas melalui program inkubasi bisnis, pelatihan berbasis kompetensi, standarisasi produk serta pendampingan sertifikasi halal dan izin edar.

    Selain itu untuk peningkatan akses pasar domestik dan ekspor, Kementerian UMKM bersama lintas sektoral mendorong pembentukan klasterisasi pengusaha UMKM di daerah termasuk Bangka Belitung.

    “Semua langkah ini tidak akan berhasil tanpa sinergi yang nyata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan perguruan tinggi, asosiasi bisnis hingga komunitas makro,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop anjurkan pengembangan UMKM Babel melalui Kopdes Merah Putih

    Menkop anjurkan pengembangan UMKM Babel melalui Kopdes Merah Putih

    ANTARA – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi membuka KUKM Fest 2025 di Halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (15/7). Pada kesempatan itu, Budi mengatakan melalui KUKM Fest pihaknya melihat potensi UMKM Babel yang dapat dikembangkan dengan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. (Chandrika Purnama Dewi/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, Prabowo hadiri Bastille Day hingga ODGJ dapat bansos

    Politik kemarin, Prabowo hadiri Bastille Day hingga ODGJ dapat bansos

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, untuk menghadiri parade militer hari nasional Prancis (Bastille Day), hingga masyarakat dalam kategori difabel, lanjut usia atau lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) abadi.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    Presiden Prabowo tiba di Paris untuk hadiri parade Bastille Day

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, Minggu (13/7) malam waktu setempat, untuk menghadiri parade militer hari nasional Prancis (Bastille Day) sebagai tamu kehormatan dan memenuhi undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Dari Brussels, Belgia, Presiden tiba di Bandar Udara Orly, Paris sekitar pukul 18:35 waktu setempat, dan kedatangan Presiden Prabowo disambut secara resmi tepat di apron bandara oleh Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau dan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone.

    Di apron bandara tak jauh dari ujung anak tangga pesawat, pasukan jajar kehormatan dari militer Prancis juga menyambut kedatangan Presiden Prabowo.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menhan minta TNI berikan penampilan terbaik saat Bastille Day 2025

    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam Satgas Patriot II menampilkan penampilan terbaik dalam perayaan Bastille Day di Prancis demi menjaga nama baik Indonesia.

    “Seluruh anggota kontingen menjaga nama baik Indonesia dan menunjukkan disiplin serta semangat juang yang menjadi ciri khas prajurit Indonesia,” kata Sjafrie dalam siaran pers resmi Kementerian Pertahan yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

    Menurut Sjafrie, kesempatan yang diberikan Pemerintah Prancis kepada Indonesia untuk tampil di acara Bastille Day merupakan sebuah penghargaan bagi Indonesia, terkhusus TNI.

    Baca selengkapnya di sini.

    DPR terus buka masukan revisi KUHAP sebelum disahkan di paripurna

    Komisi III DPR RI memastikan untuk terus membuka masukan untuk revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hingga sebelum disahkan di tingkat Rapat Paripurna DPR RI.

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan biasanya jika pembahasan revisi di tingkat panitia kerja (Panja) selesai, maka tidak ada lagi perubahan hingga rapat paripurna.

    Namun, dia memastikan bahwa Komisi III DPR akan terus mengevaluasi pasal-pasal yang ada.

    Baca selengkapnya di sini.

    Komisi II DPR: Dua daerah gelar pilkada ulang pada 27 Agustus

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan ada dua daerah yang diharuskan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang pada 27 Agustus mendatang, yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka dan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Bangka.

    “Sehingga akan digelar pilkada ulang, yakni Kabupaten Bangka tanggal 27 Agustus dan Kota Pangkal Pinang tanggal 27 Agustus,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menko PM sebut difabel, lansia, ODGJ akan dapat bansos abadi

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyebut masyarakat dalam kategori difabel, lanjut usia atau lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) abadi.

    “Ya, ada term (istilah) periode. Sampai hari, ini kita berkesimpulan untuk difabel, manusia lanjut usia—manula, sama ODGJ itu abadi, bansos terus,” ucap Cak Imin, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Minggu (13/7) malam.

    Selain dari tiga kategori kelompok masyarakat rentan itu, pemberian bansos akan dibatasi. “Untuk sementara maksimal lima tahun,” tuturnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kuota Rumah Subsidi 2025 Bertambah, Cek Syarat dan Cara Pengajuannya!

    Kuota Rumah Subsidi 2025 Bertambah, Cek Syarat dan Cara Pengajuannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menambah kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini menjadi 350.000 unit dari sebelumnya ditetapkan sebesar 220.000 unit.

    Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menjelaskan bahwa hingga periode awal Juli 2025 pihaknya telah menyalurkan sebanyak 126.932 unit dengan total anggaran yang disalurkan tembus Rp15,73 triliun.

    “Hingga hari ini, kami telah menyalurkan dana bantuan FLPP sebesar Rp15,73 triliun untuk 126.932 unit rumah,” kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Senin (14/7/2025).

    Artinya, masih terdapat sisa kuota sebesar 223.068 unit rumah subsidi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. 

    Bagi sebagian yang belum familiar, FLPP merupakan program penyaluran rumah subsidi dengan harga murah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

    Lewat program ini, masyarakat dapat mencicil rumah dengan harga yang lebih terjangkau dengan cicilan bunga tetap 5% dengan tenor maksimal 20 tahun.

    Di samping itu, rumah FLPP juga memiliki yang muka yang ringan hanya 1% dari total harga rumah yang tidak lebih dari Rp185 juta untuk wilayah Jabodetabek.

    Berikut syarat dan cara untuk mendapatkan kuota rumah subsidi FLPP:

    1. Pastikan Masuk ke dalam Kategori MBR

    Sebagaimana yang sudah dijelaskan, program FLPP hanya diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Adapun, kriteria MBR ini diatur dalam eraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

    Dalam beleid itu, dijelaskan bahwa masyarakat khusus wilayah Jabodetabek dengan gaji maksimal Rp14 juta dapat turut serta menikmati fasilitas rumah subsidi. Secara terperinci berikut zonasi wilayah dan besaran penghasilan maksimal yang masuk ke dalam kategori MBR.

    Zona I, Jawa (Kecuali Jabodetabek), Sumatra, NTT, dan NTB

    Tidak Kawin: Rp8.500.000

    Kawin: Rp10.000.000

    Zona II, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali

    Tidak Kawin: Rp9.000.000 

    Kawin: Rp11.000.000

    Zona III, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya

    Tidak Kawin: Rp10.500.000 

    Kawin: Rp12.000.000

    Zona IV, Jabodetabek

    Tidak Kawin: Rp12.000.000 

    Kawin: Rp14.000.000

    2. Ajukan Permohonan di Aplikasi SiKasep

    Setelah dipastikan layan mendapat rumah subsidi dan masuk ke dalam kategori MBR, masyarakat dapat langsung melakukan pendaftaran dirimu ke aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan).

    Saat mendaftar, calon debitur rumah subsidi perlu untuk mengunggah sejumlah data diri mulai dari mengisi nama lengkap, melampirkan KTP, Nomor NPWP serta perkiraan penghasilan per bulan.

    Apabila telah berhasil membuat akun, maka masyarakat dapat melakukan pencarian rumah subsidi berdasarkan lokasi yang diinginkan serta langsung mengajukan KPR ke Bank Penyalur yang telah bekerja sama.

    3. Lengkapi Dokumen yang dibutuhkan

    Berikut sejumlah dokumen yang perlu disiapkan untuk pengajuan rumah subsidi FLPP.

    – Fotokopi KTP (Suami dan Istri apabila yeah menikah)

    – Kartu Keluarga

    – NPWP

    – Surat Keterangan belum memiliki rumah

    – Buku nikah atau akta cerai

    – Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi rumah

    – Slip gaji 3 bulan, surat keterangan kerja, rekening 3 bulan (bagi karaywan)

    – Surat usaha dari kelurahan/OSS, laporan keuangan sederhana, rekening koran 3–6 bulan (bagi wiraswasta)

    – Surat penghasilan dari RT/RW, bukti usaha, dan tabungan (bagi pekerja informal)

    Serta menyiapkan dokumen tambahan untuk keperluan pengajuan ke Bank Penyalur, di antaranya:

    – Surat Pemesaran Rumah (SPP)

    – Sertifikat tanah, IMB, PBB, denah rumah, dan brosur harga

  • Nelayan di Banyuasin Diduga Ditembaki Kapal TNI AL saat Melaut, Satu Orang Kena Peluru di Tenggorokan

    Nelayan di Banyuasin Diduga Ditembaki Kapal TNI AL saat Melaut, Satu Orang Kena Peluru di Tenggorokan

    GELORA.CO – Kapal nelayan yang tengah melaut di perairan Birik, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) diduga ditembaki oleh kapal dari TNI AL pada Sabtu (12/7/2025) siang sekira pukul 13.00 WIB.

    Dikutip dari Tribun Sumsel, kapal nelayan itu ditembak oleh kapal berwarna abu-abu hitam yang diduga milik TNI AL.

    Akibat peristiwa itu, disebut ada satu nelayan bernama Yogi Pratama (26) mengalami luka di bagian tenggorokan akibat terkena peluru karet yang ditembakan.

    Selain itu, menurut kaptel kapal, Rusdianto (53), ada empat nelayan di kapal lain yang disebut olehnya kini masih hilang karena terpisah.

    Lalu bagaiaman kronologi pasti terkait insiden tersebut? Berikut ulasannya.

    Kronologi Penembakan

    Rusdianto mengungkapkan sebelum adanya insiden penembakan, dirinya bersama dengan dua kapal yang totalnya berisi sembilan orang.

    Adapun yang berada satu kapal dengan Rusdianto adalah Yogi (26), Adi (28), Iyan (20), dan Bayu (20).

    Sementara, di kapal lain berisi empat orang bernama Ishak sebagai kapten kapal dan anak buah kapal (ABK) yaitu Ipin, Ipal, dan Kandar.

    Dia mengungkapkan sebelum peristiwa terjadi, ada sebuah kapal melintas berpapasan dan langsung balik arah.

    Rusdianto menduga kapal yang berpapasan tersebut seperti kapal perang.

    “Kami berangkat dua kapal, satu kapal saya isi lima orang satunya lagi berisi empat orang awak. Pas kami lagi jaring ikan arah mau pulang ada kapal perang lewat berpapasan dari arah Bangka, ternyata dia putar balik,” katanya pada Minggu (13/7/2025).

    Setelah melihat kapal itu, Rusdianto meminta kepada ABK di kapalnya agar berhati-hati.

    Ternyata, kapal tersebut justru mendekat ke kapal yang ditumpangi Rusdianto.

    Kemudian, kapal itu tetap mengejar dan akhirnya menurunkan sebuah perahu karet yang berisi sekitar delapan orang dengan pakaian loreng.

    Pada momen itulah, orang yang berada di perahu karet itu menembaki kapal Rusdianto.

    “Tiba-tiba kapal besar itu menurunkan speedboat karet, isinya delapan orang pakai baju seragam loreng. Pas sudah dekat, dari perahu karet itu menembak ke arah kami,” katanya.

    Akibat peristiwa itu ditambah ombak yang besar, kapal Rusdianto terpisah dengan kapal lainnya.

    Nahas, Rusdianto mengungkapkan salah satu ABK-nya yaitu Yogi tertembak di bagian leher saat memindahkan ikan dari jaring ke tempat penyimpanan.

    Kemudian, dia berteriak ke arah orang yang menembak bahwa anak buahnya terkena tembakan.

    Namun, mereka justru mendekat ke kapal lain yang sempat bersama dengan kapal Rusdianto.

    “Yogi ngasih tahu kalau dia kena tembak. Saya teriak ke arah perahu itu ‘ini anak buah saya ada yang kena tembak’ sambil menunjukkan orang dan lukanya.”

    “Tidak lama, perahu karet itu pergi tapi malah mendekat ke arah kapal saya yang satunya,” tuturnya.

    Singkat cerita, datang bantuan dari rekan Rusdianto yang sempat dihubunginya. Setelah itu, Yudi yang menderita luka tembak langsung dibawa ke RS Islam Ar-Rasyid, Palembang.

    Di sisi lain, Yogi sudah dioperasi oleh pihak rumah sakit untuk mengeluarkan proyektil yang berada di lehernya.

    Namun, keluarga Yogi saat ini kebingungan untuk menanggung biaya perawatan dan operasi karena hasil tangkapan melaut belum terjual.

    Kata TNI AL

    Terkait kapal yang menembaki kapal nelayan diduga milik TNI AL, Kepala Penerangan (Kapen) Lanal Palembang, Kapten (P) Heru buka suara.

    Dia mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah kapal yang menembaki itu milik TNI AL. Namun, Heru menegaskan kapal tersebut bukan berasal dari Palembang.

    “Betul masih diduga kapal TNI AL. Bukan dari Palembang,” katanya pada Minggu.

    Ketika ditanya soal kepastian titik lokasi  peristiwa dan bagaimana penembakan bisa terjadi saat ini masih menunggu informasi tim Lanal Palembang yang sedang bertugas di lapangan.

    “Soal itu belum ada info dari tim yang di lapangan. Mohon waktu,” tutupnya.

  • Komisi II DPR minta persiapan PSU dimatangkan

    Komisi II DPR minta persiapan PSU dimatangkan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtera Banong meminta penyelenggara pemilu untuk mematangkan persiapan sehingga tidak ada pemungutan suara ulang (PSU) di atas pemungutan suara ulang.

    Hal tersebut disampaikan Bahtera dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    “Agar betul-betul persiapan dan kesiapannya dalam rangka PSU maupun Pilkada ulang dipersiapkan secara matang,” kata Bahtra di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan persiapan dan pengawasan pelaksanaan PSU tersebut harus patuh terhadap aturan dan prosedur yang ada sehingga tidak berujung dengan gugatan yang kembali akan menunda rampungnya tahapan pemilu tersebut.

    “Paling penting adalah agar tidak terjadi lagi gugat-menggugat di Mahkamah Konstitusi nanti karena itu akan merepotkan Kemendagri dalam hal berkaitan dengan penganggaran,” ujarnya.

    Bahtera juga mengingatkan bahwa apabila PSU kembali terulang maka pemerintah harus kembali mengeluarkan anggaran untuk pemungutan suara ulang, hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan spirit efisiensi yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Di satu sisi kita sedang melakukan penghematan, tapi di sisi lain dengan adanya Pilkada berulang kali, itu juga bisa merepotkan dalam hal bagaimana kita bisa mewujudkan efisiensi yang sedang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

    Rapat kerja antara pihak penyelenggara pemilu dan DPR RI tersebut membahas sejumlah hal antara lain persiapan pemungutan suara ulang untuk pemilihan ulang Wali Kota Pangkal Pinang, pemilihan ulang Bupati Bangka, kemudian PSU di Kabupaten Boven Digul dan Kabupaten Barito Utara, serta evaluasi pemilihan kepala daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.