kab/kota: Bangka

Besok Dua Pilkada Ulang di Bangka Belitung, 411.598 Warga Jadi Pemilih Regional 26 Agustus 2025

Besok Dua Pilkada Ulang di Bangka Belitung, 411.598 Warga Jadi Pemilih
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Dua daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, akan melaksanakan pilkada ulang pada Rabu (27/8/2025).
Total tercatat sebanyak 411.598 pemilih yang bakal menggunakan hak suaranya, dengan rincian 242.582 di Kabupaten Bangka dan 169.016 di Pangkalpinang.
Komisioner KPU Bangka Belitung, Deni, mengatakan bahwa persiapan pilkada berjalan lancar dan seluruh logistik telah berada di kantor desa atau kelurahan setempat.
“Malam ini logistik sampai di kantor desa atau kelurahan untuk selanjutnya pukul 05.30 WIB dibawa ke TPS masing-masing,” kata Deni saat dihubungi, Selasa (26/8/2025).
Deni mengungkapkan bahwa tim penyelenggara, termasuk pengawas dan pihak keamanan, terus menjalin komunikasi untuk memastikan tahapan pilkada berjalan sesuai aturan.
Hingga kini, belum ditemukan kendala berarti sehingga dipastikan pilkada ulang berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Malam ini kami menggelar rapat koordinasi, memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” ujar Deni.
Pilkada ulang Kabupaten Bangka diikuti sebanyak lima pasangan calon, yaitu Andi Kusumah – Budiyono, Aksan Visyawan – Rustam Jasli, Naziarto – Usnen, Fery Insani – Syahbudin, dan Rato Rusdiyanto – Ramadian.
Sementara di Kota Pangkalpinang, diikuti empat pasangan calon, yakni Maulan Aklil – Zeki Yamani, Saparudin – Dessy Ayutrisna, Eka Mulia – Ratmida Dawam, dan Basit Cinda – Dede Purnama.
Pilkada ulang 2025 dibuat imbas kotak kosong menang pada pilkada serentak 2024.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/08/2025 21:01
Bulog targetkan distribusi 44.000 ton SPHP untuk stabilkan harga beras

ANTARA – Bulog menargetkan distribusi 44.000 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Sumatera Selatan hingga akhir tahun 2025, sebagai langkah antisipasi kenaikan harga beras. Pimpinan Wilayah Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Mersi Windrayani pada Selasa (26/8) menyebut beras SPHP akan didistribusikan ke pasar tradisional, retail modern, Rumah Pangan Kita (RPK), hingga koperasi. (Winda Tri Agustina/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

26/08/2025 18:38
Anomali Stok Beras, Tertinggi Sepanjang Sejarah tetapi Harga Melonjak

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap stok beras per Agustus 2025 mencapai 4,2 juta ton, yang merupakan tertinggi dalam sejarah Indonesia. Namun, di balik stok beras melimpah faktanya harga makanan pokok warga Indonesia itu melambung hampir di seluruh wilayah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap harga beras di sejumlah wilayah makin mahal. Jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga terus bertambah setiap pekannya.

BPS mencatat sebanyak 200 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras pada pekan ketiga Agustus 2025.

Sementara itu, pada pekan kedua Agustus 2025, sebanyak 193 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras. Padahal pada pekan pertama Agustus 2025, sebanyak 191 kabupaten/kota. Kondisi ini terjadi di tengah melimpahnya stok beras di bulog.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan kenaikan harga beras yang melampaui harga eceran tertinggi (HET) terjadi imbas adanya kesalahan tata kelola perberasan nasional.

Andreas juga menjelaskan, meski stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog melimpah tak bisa mengendalikan harga beras di pasar. Sebab, lanjut dia, stok tersebut hanya menumpuk di gudang.

“Ya karena terjadi kesalahan tata kelola. Stok Bulog sekali lagi tidak mencerminkan apapun ya. Karena apa? Karena stok Bulog kan tidak dipakai, hanya ditumpuk saja. Bagaimana bisa mengendalikan harga?” jelas Andreas saat dihubungi Bisnis, Senin (25/8/2025).

Berdasarkan catatan Bisnis, hingga 24 Agustus 2025, sebanyak 3,91 juta ton stok CBP telah dikuasai Bulog. Adapun, jutaan stok ini untuk mendukung kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Perum Bulog.

Ilustrasi beras

Adapun, bantuan pangan beras yang digelontorkan pemerintah mencapai 360.000 ton dan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton. Di sisi lain, lanjut Andreas, realisasi beras SPHP masih belum optimal sehingga belum berdampak pada harga beras.

Di samping itu, Andreas menyebut melambungnya harga beras juga dipengaruhi ramainya penggilingan padi yang tak beroperasi alias tutup. Dia menuturkan bahwa tutupnya penggilingan padi ini lantaran mereka takut untuk menjalankan usaha.

“Penggilingan-penggilingan ditakut-takuti, malah sekarang ada isu petani juga ditekan harganya. Jadi sekarang ini suasana perberasan di nasional ini sangat tidak nyaman,” ujarnya.

Alhasil, Andreas menyampaikan kondisi ini membuat stok beras di pasar mengalami penurunan. Dia menjelaskan, jika beras di pasar turun, maka harga beras akan terkerek.

Di sisi lain, Andreas menilai harga beras akan tetap merangkak seiring dengan gelontoran bantuan pangan dan SPHP yang relatif lebih rendah dibandingkan kebutuhan konsumsi selama satu bulan.

“Tidak mempengaruhi, tidak berdampak. Karena yang digelontorkan kecil. Sehingga harga beras tetap sesuai dengan hukum pasar. Stok dipasar banyak atau sedikit. Kalau stok dipasar sedikit, harga naik. Apalagi pengilingan-pengilingan pada tutup,” tuturnya.

Untuk itu, Andreas menyarankan agar pemerintah segera memperbaiki tata kelola perberasan nasional dan membaca sinyal harga beras.

Senada, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai alasan harga beras masih naik lantaran penyaluran beras SPHP yang belum berjalan optimal. Khudori menuturkan bahwa operasi pasar SPHP belum berjalan efektif.

Harga Beras

Diketahui, harga beras medium di zona 1, yang mencakup wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, naik 1,1% dibandingkan dengan Juli 2025.

Secara umum, rata-rata harga beras medium di zona 1 mencapai Rp14.005 per kilogram, atau berada di atas harga eceran tertinggi (HET) di level Rp12.500.

Harga rata-rata beras medium tertinggi di zona 1 terjadi di kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang mencapai Rp17.952 per kilogram.

Harga beras premium di zona 1 juga naik 0,83% menjadi Rp15.437 per kilogram, melampaui HET beras premium yang semestinya dipatok Rp14.900 per kilogram. Harga beras premium tertinggi di zona 1 mencapai Rp19.851 per kilogram di Kabupaten Wakatobi.

Berikutnya, rata-rata harga beras medium di zona 2, juga naik 1,49% dibanding Juli 2025 menjadi Rp14.872 per kilogram atau berada di atas HET sebesar Rp13.100 per kilogram. Harga beras medium tertinggi di zona ini mencapai Rp19.900 per kilogram di Kabupaten Mahakam Ulu.

Harga rata-rata beras premium di zona 2 juga terpantau naik 0,97% dibanding Juli 2025 menjadi Rp16.618 per kilogram, atau melampaui HET Rp15.400 per kilogram. Adapun, harga beras premium di zona 2 tertinggi terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yang menyentuh Rp21.500 per kilogram.

Zona 2 mencakup wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.

Kuli mengangkut beras

Data BPS juga menunjukkan harga rata-rata beras medium dan premium di zona 3, yang mencakup Maluku—Papua, mengalami kenaikan. Harga beras medium dan beras premium di zona 3 masing-masing naik 1,09% dan 0,64% dibandingkan Juli 2025.

Untuk beras medium, rata-rata harganya mencapai Rp18.899 per kilogram, atau melampaui HET Rp13.500 per kilogram. Adapun, harga beras medium di zona 3 termahal mencapai Rp50.000 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya.

Sementara itu, rata-rata harga beras premium dibanderol Rp20.709 per kilogram atau melampaui HET Rp15.800 per kilogram. Harga beras premium di zona 3 tertinggi mencapai Rp60.000 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya.

26/08/2025 12:00
PT Timah Kaji Penggantian Batu Bara sebagai Bahan Bakar Smelter dengan Gas

JAKARTA – PT Pertamina Tbk (TINS) tengah mengkaji kemungkinan penggantian batu bara sebagai pembakar dengan gas di industri pemurnian (smelter) berteknologi Top Submerge Lance (TSL) Ausmelt Furnace di Kawasan Unit Metalurgi Muntok, Kabupaten Bangka Barat.

Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Suhendra Yusuf Ratu Prawiranegara menjelaskan, smelter yang diresmikan pada November 2022 lalu ini menggunakan batu bara sebagai pembakar.

Adapun batu bara yang digunakan selama ini dipasok dari tambang miliki PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

“Itu good dan bagus sekali untuk efisiensi, kemudian dari sisi emisi itu mengurangi karbon segala, tapi memang butuh proses, butuh waktu, dan butuh biaya,” ujarnya, dikutip Senin, 25 Agustus.

Dari sisi biaya produksi, lanjut Yusuf, penggunaan gas dan batu bara tidak jauh berbeda.

Namun hingga saat ini, PT Timah belum bisa memperkirakan kapan smelter anggih ini akan mul menggunakan gas.

“Secara hitung-hitungan kalau kita komparasi antara gas dan batubaranya, ya, gak jauh beda,” tegas dia.

Sementara itu di sisi lain, smelter ini masih terkendala pasokan timah untuk kebutuhan produksi.

Kendati menjadi satu-satunya smelter dengan teknologi TSL di Asia Tenggara, produksinya tercatat hanya sebesar 20.000 ton ingot per tahun.

Padahal smelter ini memiliki kapasitas produksi sebesar 40.000 ton per tahun.

“Produksinya masih cukup besar, tetapi dari sisi suplai pasokan kita kasih itu masih kurang. Padahal kapasitasnya besar sekali,” sambung Suhendra.

Untuk itu, Suhendra menyebut, PT Timah ingin mengoptimalkan kapasitas produksi smelter ini dengan kinerja mitra penambang agar kapasitas produksi konsentrat timah dapat terpenuhi.

“Harus dioptimalkan pasokannya. Itu yang kita harapkan dari segala macam perjanjian mitra ‘Lo harus setor sekian-sekian untuk smelternya’,” tandas dia.

26/08/2025 05:21
Peringatan Terbaru BMKG, Awas Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam RI!

Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena hujan lebat yang disertai angin kencang masih akan melanda wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan sejumlah wilayah di Tanah Air berpotensi mengalami pembentukan awan hujan yang cukup signifikan.

Ada beberapa faktor atmosfer yang memicu kondisi ini, baik di skala global, regional, hingga lokal.

Pada skala global, indeks Dipole Mode tercatat bernilai -0,91. Hal ini mengindikasikan adanya aliran massa udara signifikan dari Samudra Hindia bagian timur Afrika menuju wilayah Indonesia, khususnya bagian barat.

“Fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) saat ini berada pada fase 3 (Samudra Hindia bagian timur) dan diperkirakan akan menguat, lalu bergeser ke fase 4, memasuki wilayah Indonesia,” tulis BMKG dalam keterangan di laman resminya, dikutip Senin (25/8/2025).

Pada skala regional, kondisi ini diperkuat oleh gelombang-gelombang tropis, seperti Gelombang Kelvin, Rossby Ekuator, dan Mixed Rossby-Gravity yang terpantau aktif di wilayah Sumatra, Kalimantan bagian timur, Sulawesi, Maluku, dan sebagian Papua.

Selain itu, gelombang berfrekuensi rendah (low frequency) juga persisten aktif di Lampung, sebagian Jawa dan Kalimantan, serta sebagian besar wilayah timur Indonesia, sehingga mendukung proses pembentukan awan hujan di area tersebut.

Ada pula faktor lain yang turut memperkuat potensi hujan, yakni sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik utara Papua Barat yang memicu perlambatan angin (zona konvergensi) yang membentang dari Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya hingga Samudra Pasifik timur Filipina.

“Berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer di atas, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem berupa hujan berintensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir, angin kencang, serta gelombang laut tinggi yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat,” tulis BMKG.

Lebih perinci, BMKG memberikan peringatan dini cuaca di wilayah RI dalam 3 hari ke depan, terhitung 25-27 Agustus 2025. Berikut perinciannya, sebagaimana dikutip dari laman Instagram resmi BMKG:

25 Agustus 2025

Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.

Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Jawa Barat dan Papua Pegunungan.

Peringatan Dini Angin Kencang: Aceh, Banten, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

26 Agustus 2025

Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, dan Papua Selatan.

Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Maluku dan Papua Pegunungan.

Peringatan Dini Angin Kencang: Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur.

27 Agustus 2025

Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, Papua Barat, Papua, dan Papua Tengah.

Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Papua Pegunungan

Peringatan Dini Angin Kencang: Aceh, Banten, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

25/08/2025 11:45
Ada Pilkada Ulang, Pekerja di Pangkalpinang Diliburkan pada 27 Agustus Regional 24 Agustus 2025

Ada Pilkada Ulang, Pekerja di Pangkalpinang Diliburkan pada 27 Agustus
Tim Redaksi
PANGKALPINANG, KOMPAS.com
– Pemerintah Kota Pangkalpinang menetapkan 27 Agustus 2025 sebagai hari libur karena bertepatan dengan jadwal pemungutan suara ulang Pilkada 2025.
Penjabat Wali Kota Pangkalpinang M Unu Ibnudin mengatakan, hari libur diberlakukan agar para pekerja atau buruh dapat menggunakan hak pilihnya.
“Pimpinan perusahaan harus memberikan kesempatan, dan bagi pekerja yang tetap masuk pada hari dan tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur,” kata Unu pada awak media, Minggu (24/8/2025).
Unu mengatakan, kebijakan hari libur yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2025 ini bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih sekaligus menjamin hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Bagi sektor yang dianggap vital terkait pelayanan dasar masyarakat, maka waktunya bisa menyesuaikan dengan kesempatan untuk memberikan hak suaranya,” kata Unu.
Layanan prioritas tersebut mencakup rumah sakit, telekomunikasi, pendidikan, listrik, air minum, dan pemadam kebakaran.
“Pimpinan perangkat daerah BUMN, BUMD, maupun swasta agar dapat mengatur penugasan pegawai, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Unu.
Penetapan hari libur saat masa pencoblosan pilkada merujuk pada Pasal 84 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
Kemudian, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4263/OTDA tanggal 23 Juli 2025 perihal hari libur pada pelaksanaan Pilkada Ulang.
Pilkada ulang Pangkalpinang diikuti empat pasangan calon, yakni Eka Mulya-Ratmida Dawam, Maulan Aklil-Zeki Yamani, Saparudin-Dessy Ayutrisna, dan Basit Cinda-Dede Purnama.
Selain Kota Pangkalpinang, pilkada ulang juga digelar di Kabupaten Bangka, imbas kotak kosong menang pada pilkada serentak 2024.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/08/2025 20:56
PT Timah Buka-bukaan Efek Tambang Ilegal: Bikin Rugi hingga Ganggu Produksi

Bisnis.com, PANGKALPINANG — PT Timah Tbk. (TINS) mengungkapkan bahwa efek keberadaan tambang ilegal bukan hanya merugikan secara nominal, namun juga mengganggu produksi perusahaan milik negara tersebut.

Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara menyampaikan dirinya belum dapat memberikan angka terkini jumlah tambang ilegal yang tersebar. Namun, keberadaan tambang ilegal tersebut jelas berdampak pada sisi produksi PT Timah.

“PT Timah memiliki 80% wilayah IUP, sebanyak 20% ini pihak swasta. Namun, dalam konteks produksi, yang terjadi itu berbalik,” ujarnya kepada awak media, dikutip pada Minggu (24/8/2025).

Saat ini tercatat PT Timah memiliki luas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) hampir 500.000 hektare di darat maupun laut.

Suhendra pun keheranan bahwa dengan kondisi tersebut, membuat produksi PT Timah menjadi terbatas. Meski demikian, dirinya tidak dapat menjustifikasi dari angka tersebut bahwa terjadi pareto (prinsip 80/20) negatif.

“Kami yang memiliki luasan wilayah IUP yang cukup luas 80%, tapi kok volume produksi kami hanya 20% dibandingkan pihak swasta,” ujarnya.

Untuk itu, Suhendra memandang sistem kerja sama dengan tambang mitra—sekaligus mengurangi jumlah tambang ilegal dengan penawaran kerja sama—diharapkan dapat mendorong suplai pasokan bijih timah untuk diproduksi menjadi ingot.

Sekaligus, lanjutnya, bahwa pihaknya memandang saat ini perjanjian dengan mitra masih cukup longgar dan ingin memperketatnya dengan menegakkan kewajiban yang harus dipenuhi kepada PT Timah.

Pasalnya selama ini para tambang mitra tidak diberikan target. Padahal PT Timah sendiri mengetahui volume dan potensi cadangan timah yang dapat ditambang. Suhendra menambahkan kewajiban tersebut pun akan diiringi dengan reward bagi mitra yang mampu melebihi target berupa gradasi harga jasa penampangan.

Saat ini pun operasional smelter menggunakan teknologi baru, yakni top submerge lance (TSL) Ausmelt Furnace masih belum maksimal meski telah berjalan sejak akhir 2022 lalu.

Kapasitas produksi dari teknologi canggih Ausmelt tersebut dapat memproduksi 40.000 ton per tahun. Bahkan satu Ausmelt tersebut dapat menggantikan delapan teknologi reverb yang sudah dipakai puluhan tahun lamanya di PT Timah yang terletak di Muntok, Bangka Barat.

Sayangnya, saat ini kapasitas produksi belum maksimal karena pasokan masih terbatas.

“Masih 30% yang dioptimalkan, makanya sisanya masih banyak sekali. Kami mau optimalkan agar sisi produksi PT Timah ini meningkat,” ungkapnya.

24/08/2025 20:55
Sosok Warga Belanda yang Mengubah Sejarah Pulau Kalimantan

Jakarta, CNBC Indonesia – Tidak banyak yang tahu ada sosok warga Belanda yang mengubah sejarah Kalimantan. Dia adalah Jacobus Hubertus Menten.

Namanya menjadi ‘besar’ di Indonesia berkat aksinya menyusuri pulau Kalimantan dan tak sengaja menemukan sumber minyak baru. Sumber minyak itu kemudian tak hanya sukses mengubah diri Menten, tetapi juga jalan sejarah Kalimantan. Bagaimana ceritanya?

Perlu diketahui, Jacobus Hubertus Menten adalah seorang insinyur tambang lulusan Politeknik Delft, Belanda. Dari keahliannya itu, dia bekerja di Departemen Pertambangan Hindia Belanda dan pernah ditugaskan ke banyak daerah. Dari mulai Bangka, Bogor dan Kalimantan. Namun, penugasannya di Kalimantan-lah yang akhirnya mengubah jalan hidup Menten.

Di Pulau Khatulistiwa itu, Menten awalnya ditugaskan mencari batu bara di sekitar Sungai Mahakam pada 1882. Tak ada hambatan selama pencarian. Dia pun sukses menemukan batu bara dan berhasil menjalin hubungan baik dengan Sultan Kutai, Aji Muhammad Sulaiman. Bahkan, berkat hubungan itu, dia diberi keistimewaan lebih oleh Sultan berupa hak penggalian (konsesi) batu bara.

Namun, agar bisa lebih leluasa memanfaatkan keistimewaan itu, dia memilih pensiun dini dari Dinas Pertambangan. Menurut Burhan Djabier Magenda dalam East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy (2018), segera setelah pensiun itu, Menten langsung bekerja sama dengan Steenkolen Maatschappij Oost Borneo (SMOB) untuk proses pencarian lokasi penambangan batu bara.

Pada proses pencarian inilah terjadi hal yang sama sekali tidak terduga. Saat sedang menyusuri pedalaman Kalimantan, tiba-tiba dia melihat rembesan minyak keluar dari bebatuan. Saat itulah dia langsung berpikir bahwa itu sumber daya bernilai tinggi lebih dari sekedar batu bara, yakni minyak bumi.

Tanpa basa-basi, tulis Handri Yonathan dan Petrik Matanasi dalam Rebut Balikpapan (2020), dia langsung meminta izin konsesi eksploitasi minyak bumi meliputi seluruh wilayah Kutai. Sultan Kutai pun setuju dan meneken izin konsesi untuk Menten pada 29 Agustus 1888.

Namun, proses pengeboran minyak tidak bisa dilaksanakan karena belum dapat izin Pemerintah Hindia Belanda dan tidak adanya modal. Alhasil, selagi menunggu izin, Menten mondar-mandir mencari perusahaan pemodal. Sayangnya, usaha ini berakhir kegagalan.

Menten selalu diacuhkan oleh banyak perusahaan saat mengajukan proposal pengeboran. Mereka tidak tertarik karena menganggap wilayah Kutai tidak memiliki potensial sumber daya mumpuni.

Beruntungnya, dari sekian banyak penolakan itu, satu kabar baik datang dari Shell Transport and Trading Ltd. Perusahaan yang bermarkas di London itu tertarik menyumbang uang 1200 poundsterling untuk pengeboran minyak di Kutai. Bermodalkan uang tersebut, Menten mendirikan perusahaan sendiri bernama, Nederlandsch Indische Industrie en Handel Maatschappij (NHIM).

Segera setelah mendapat modal dan izin, pengeboran pun dilakukan pada 1896. Dia membawa ratusan pekerja untuk memulai pengeboran minyak selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya, hasilnya sesuai prediksi Menten: di bawah tanah Kutai benar-benar terdapat minyak bumi super melimpah di dua tempat berbeda yang kemudian dikenal sebagai Sumur Louise dan Sumur Mathilda.

Berkat penemuan itulah, Menten seketika jadi ‘sultan’. Permintaan minyak tinggi ke Eropa makin menambah pundi-pundi kekayaannya. Begitu pula Sultan Kutai dan NIHM. Kekayaan semuanya makin meningkat usai NIHM sukses memproduksi minyak mencapai 32.618 barel per tahun.

Pencapaian ini membuat semua perusahaan yang awalnya menolak proposal Menten berbondong-bondong ke Kalimantan.

Dari sini, terjadi migrasi penduduk berprofesi pekerja kasar untuk mengadu nasib di Kalimantan. Perlahan, di sekitar dua sumur itu berdiri dua kota baru di Kalimantan Timur, yakni Kutai Kartanegara dan Balikpapan. Keduanya kemudian menjadi pusat ekonomi tinggi. Kini, di dua kota itu bakal dibangun ibu kota Indonesia baru.

Seiring waktu, dua sumur minyak pertama di Kalimantan itu berganti pengelola. Dari semula NIHM, lalu Bataafsche Petroleum Maatschappij (perusahaan patungan Royal Dutch dan Shell), dan kini dikelola oleh PT Pertamina EP Asset 5, unit usaha PT Pertamina (Persero), dan dikenal dengan nama Lapangan Sangasanga.

(hsy/hsy)

[Gambas:Video CNBC]

24/08/2025 20:45
Berantas Tambang Ilegal, PT Timah (TINS) akan Atur Ulang Ketentuan Mitra

Bisnis.com, PANGKALPINANG — PT Timah Tbk. (TINS) terus berupaya menekan jumlah tambang ilegal yang masih tersebar utamanya di perairan Bangka Belitung, melalui pengaturan ulang ketentuan mitra.

Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara menjelaskan bahwa selama ini konsep mitra menjadi salah satu langkah untuk menekan jumlah penambang timah ilegal di wilayah izin usaha tambang (IUP) yang luasnya hampir mencapai 500.000 hektare.

Dalam rangka memberantas tambang ilegal dalam jangka pendek, Suhendra menyampaikan akan menambah sejumlah klausul dan memperketat perjanjiannya bersama mitra tambang.

“Saya lihat masih sedikit longgar [kerja samanya]. Kami mau memperketat di situ dengan suatu persyaratan bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh mitra, dan itu menjadi hak bagi PT Timah,” ujarnya kepada awak media, dikutip pada Minggu (24/8/2025).

Pasalnya selama ini para tambang mitra tidak diberikan target. Padahal, PT Timah sendiri mengetahui volume dan potensi cadangan timah yang dapat ditambang di lokasi tersebut. Alhasil, kewajiban bagi penambang tersebut pun akan diiringi dengan reward bagi mitra yang mampu melebihi target berupa gradasi harga jasa penampangan.

“Kami kan ada rumusan. Ada mitra seminggu ini cuma 10 ton, atau cuma 1 ton, harus ditarget, kita kan tahu itu, cadangan yang ada di situ kita tahu,” lanjutnya.

Dirinya pun tidak dapat menyebutkan berapa jumlah tambang ilegal yang berada di wilayah lokasi IUP PT Timah beserta kerugiannya.

Untuk jangka panjang, Suhendra menjelaskan pihaknya telah menyiapkan grand design bahwa PT Timah ini menjadi lead dalam penambangan timah yang ada di Indonesia, dan khususnya di Bangka Belitung.

Saat ini dari sisi tata kelola tengah dicoba secara parsial, karena dirinya mengakui bahwa persoalan tambang ilegal sangat rumit dan sudah menjadi kultur bagi masyarakat setempat. Dirinya pun berharap dukungan dari regulator, pemangku kepentingan terkait di daerah maupun nasional untuk memberantas penambangan ilegal tersebut.

Berdasarkan pantauan Bisnis di perairan Bangka Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (23/8/2025), terpantau ratusan kapal penambang ilegal. Itu pun yang hanya Bisnis lihat sejauh mata memandang, belum nilai riil keseluruhan yang tersebar di luasnya perairan Bangka Belitung.

Bahkan keberadaan kapal-kapal tersebut pun lokasinya tidak jauh dari Kapal Isap Produksi (KIP) PT Timah yang tengah beroperasi mengeruk bijih timah.

Kapal penambang ilegal secara khas tertanda dengan ukurannya yang relatif kecil dan pengambilan bijih timah secara manual tanpa alat bantu khusus seperti kapal isap alias diambil oleh penyelam secara langsung.

Sementara para mitra PT Timah, ditandai dengan spanduk kemitraan yang bertuliskan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) kedua pihak.

Adapun jumlah tambang ilegal pada April 2025 masih tinggi. Perinciannya, jumlah tambang ilegal di darat Bangka mencapai 175, laut Bangka 890, dan darat Belitung 110. Sementara penertiban baru dilakukan pada 68 tambang ilegal.

Janji Prabowo Tindak Tambang Ilegal

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) pada pertengahan Agustus lalu menegaskan bakal menindak 1.063 Praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Prabowo, potensi kerugian negara dari keberadaan tambang ilegal itu bisa mencapai minimal Rp300 triliun.

“Kami akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan, saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal,” ucap Prabowo.

Dia pun lantas mengingatkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tambang ilegal itu untuk segera mengaku. Sang Kepala Negara itu memperingatkan bahwa semua pihak-pihak yang terlibat seperti jenderal TNI, jenderal Polri, hingga pengusaha besar bakal ditumpas.

“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo.

24/08/2025 19:15
Ironi K3: Saat Wamenaker Jadi Tersangka Suap, 6 Pekerja di Babel Tewas di Lokasi Kerja Regional 24 Agustus 2025

Ironi K3: Saat Wamenaker Jadi Tersangka Suap, 6 Pekerja di Babel Tewas di Lokasi Kerja
Tim Redaksi
BANGKA, KOMPAS.com –
Sebuah ironi membayangi dunia ketenagakerjaan Indonesia.
Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Imannuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka kasus suap sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di waktu hampir bersamaan, enam pekerja justru ditemukan tewas dalam serangkaian kecelakaan kerja di sejumlah lokasi Kepulauan Bangka Belitung.
Para pekerja tewas saat mencari nafkah dan diduga tidak memenuhi standar keselamatan dalam kegiatan operasional yang mereka lakukan.
Catatan Kompas.com, dari enam pekerja tewas, empat di antaranya merupakan pekerja tambang.
Tiga pekerja tambang ditemukan di lokasi tambang rakyat Lembah Jambu, Tempilang, Bangka Barat pada Jumat (22/8/2025). Sementara satu pekerja tambang ditemukan tewas di Laut Penganak, Bangka Barat.
Tragedi yang menimpa ketiga pekerja tambang di Tempilang, dipicu oleh longsoran di wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP) PT Timah Tbk.
Ketiga korban adalah:
Kepala Polres Bangka Barat AKBP Aditya Pradana Nugraha mengatakan, akan mengambil langkah tegas terkait aktivitas penambangan dan penerapan standar keselamatan kerja.
“Kami akan memanggil dan memeriksa pemilik tambang serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas operasional di lokasi ini. Aspek keselamatan kerja menjadi perhatian serius, dan kami tidak akan membiarkan kelalaian yang mengorbankan nyawa,” kata Aditya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/8/2025).
Aditya mengungkapkan, bahwa dalam kegiatan penanganan di lokasi, Polres Bangka Barat menerjunkan tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKP Fajar Riansyah, bersama personel dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter).
Petugas telah melakukan olah TKP, evakuasi korban, serta mengumpulkan bukti-bukti awal dan keterangan dari para saksi di lapangan.
“Kami masih mengumpulkan informasi terkait status legalitas tambang dan pelaksanaan standar operasional kerja di lapangan. Jika ditemukan unsur pidana, tentu akan kami tindak sesuai prosedur,” ujar Aditya.
Kepala Bidang Informasi PT Timah Tbk Anggi Siahaan mengatakan, turut berduka cita atas kejadian yang merenggut tiga nyawa pekerja.
“Perusahaan fokus untuk melaksanakan mitigasi dan evakuasi korban. Untuk penyebab terjadinya peristiwa masih didalami,” ujar Anggi.
Sedangkan, untuk penyebab peristiwa ini masih dilakukan pendalaman dan investigasi oleh tim perusahaan.
Dia menambahkan, kecelakaan tambang itu terjadi pada mitra usaha PT Timah Tbk yang sedang beroperasi di Lembah Jambu, Desa Sinar Surya, Kecamatan Tempilang.
PT Timah Tbk melaksanakan prosedur tanggap darurat kecelakaan tambang dalam peristiwa ini. Ke depan pihaknya juga terus berupaya memaksimalkan penerapan keselamatan kerja.
Sementara itu, sehari sebelumnya, satu korban tewas bernama Wasidi (46), warga asal Bengkulu yang sehari-hari bekerja sebagai penyelam pada ponton apung di Laut Penganak, Bangka Barat.
Jasad Wasidi ditemukan mengapung pada Kamis (21/8/2025) setelah dua hari dilaporkan hilang.
Kepala Kantor SAR Pangkalpinang I Made Oka Astawa mengatakan, tim selam ikut dikerahkan dalam upaya pencarian terhadap Wasidi, namun ketika itu terkendala jarak pandang bawah laut yang terbatas.
Sementara dua jenazah lainnya merupakan warga Sungai Selan, Bangka Tengah bernama Maryadi (20) dan Reza Arta (21).
Keduanya terakhir kali terlihat saat membawa mekanik kapal menggunakan speedboat menuju perairan laut Permis.
Kapolsek Sungai Selan Iptu Sugianto mengungkapkan bahwa Maryadi dan Reza membawa mekanik menuju kapal barang KM Bahari Karya yang rusak di tengah laut pada Senin (18/8/2025).
“Sesampainya di lokasi kapal, speed yang mereka gunakan lepas, lalu dikejar. Diduga mereka tenggelam karena ombak besar,” ujar Sugianto.
Warga bersama kepolisian langsung melakukan pencarian pada hari yang sama, namun hanya menemukan speedboat kosong.
“Tadi pagi akhirnya ditemukan, posisi keduanya berdekatan sudah meninggal,” ungkap Sugianto.
Dengan demikian total enam korban tewas dalam tiga hari terakhir di Kepulauan Bangka Belitung, bersamaan dengan ditahannya Imannuel Ebenezer di Jakarta pada Jumat (22/8/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/08/2025 09:44