Xcloud.id

kab/kota: Bangka

  • Bahlil Rapat dengan Menhan & Panglima TNI Bahas Penataan Tambang Timah

    Bahlil Rapat dengan Menhan & Panglima TNI Bahas Penataan Tambang Timah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan menata kembali tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung.

    Bahlil menjelaskan bahwa rapat sebelumnya bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto membahas langkah penanganan masalah tata kelola timah. Dia menegaskan fokus utama pemerintah adalah memperkuat peran timah PT Timah Tbk sebagai pengelola utama.

    Hal ini disampaikan Bahlil sebelum menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    “Ya, yang pertama adalah penataan agar memperkuat PT Timah. PT Timah kita harus perkuat karena 89% dari total IUP [izin usaha pertambangan] timah yang ada di Bangka Belitung itu dikuasai oleh PT Timah. Karena itu, kita harus tata, apalagi ini BUMN,” ujarnya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Bahlil menyebut, keterlibatan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan ini.

    Menurutnya, penataan sektor pertambangan timah ini diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan tata kelola dan membuka peluang ekonomi lebih luas bagi masyarakat Bangka Belitung.

    “Saya tadi meminta agar dalam implementasinya tetap melibatkan masyarakat, dalam hal ini koperasi, UMKM sebagai bagian daripada kerja-kerja yang ada di IUP PT Timah. Sudah barang tentu memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga dalam rangka meningkatkan ekonomi di sana,” jelasnya.

    Saat ditanya mengenai absennya kapolri dalam rapat tersebut, Bahlil enggan berspekulasi.

    “Saya enggak tahu ya. Karena yang mengundang kan Pak Menhan, jadi saya sebagai peserta rapat yang diundang. Jadi saya enggak tahu siapa-siapa aja yang diundang,” tandas Bahlil.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat membahas penertiban dan pengelolaan komoditas sumber daya alam dengan beberapa instansi di kantor Kementerian Pertahanan, Kamis (11/9/2025).

    Adapun, rapat tersebut bertujuan untuk merancang regulasi tata kelola pertambangan timah agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kemakmuran bangsa, sesuai amanat konstitusi.

  • Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Hanura akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) nasional. Bimtek ini akan diikuti 525 anggota DPRD dari Partai Hanura yang ada di provinsi, dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Sekjen DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani mengatakan, Bimtek tahun ini merupakan terobosan baru. Di mana Hanura tidak ingin menjadikan Bimtek ini menjadi siklus tahunan semata, tanpa menghasilkan peningkatan kualitas anggota DPRD dan kader partai di daerah.

    “Ini merupakan evaluasi sejauh mana anggota dewan Partai Hanura di daerah mampu menyentuh kehidupan masyarakat di daerah,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya kepada media, Kamis (11/9/2025).

    Benny mengatakan, Bimtek Hanura tahun 2025 ini akan digelar serentak di tiga lokasi berbeda yaitu di Surabaya, Medan, dan Makassar. Bimtek pertama digelar di Surabaya pada 12-14 September 2025 yang diikuti 189 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari 11 provinsi meliputi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Bimtek kedua, lanjut Benny, di Medan pada 19-21 September 2025. Bimtek di Medan akan diikuti 172 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

    Bimtek ketiga dilanjutkan di Makassar pada 26-28 September 2025 yang diikuti 164 anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya.

    Benny menyebut tema utama Bimtek yaitu ‘Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera’ dengan Sub Tema ‘Memberdayakan Daerah di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran’.

    Benny mengungkapkan, Hanura akan menggali persoalan kesulitan anggaran di daerah di tengah efisiensi anggaran yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

    Harapannya, para anggota DPRD dari Hanura bisa menghasilkan terobosan baru bersama pemerintah daerah yang muaranya peningkatan ekonomi masyarakat di daerah.

    “Kami harap bimtek kelililng daerah ini menjadi role model agar kader Hanura di daerah lebih dekat dan merasa lebih memiliki partai ini. Hal ini juga menjadi tolak ukur kekuatan Hanura di daerah menyongsong pemilu 2029 mendatang,” tegasnya.

    Ketua Panitia Bimtek Nasional Partai Hanura, Bambang Irianto mengatakan, seluruh kader Hanura se Jawa Timur dan para anggota DPRD se Jawa, NTT, Bali, NTB, dan Kalimantan siap menyambut kehadiran Ketum Hanura Oesman Sapta.

    “Persiapan Kami sudah matang. Bapak Oesman Sapta akan hadir dan membuka bimtek keliling nasional ini. Kerja sama dan sinergitas panitia DPP dengan DPD Hanura Jawa Timur sangat baik dan kami mengapresiasi itu semua,” ungkapnya.

    Bambang menambahkan sebelum digelar bimtek di Surabaya, Ketum Hanura Oesman Sapta akan melantik Pengurus DPD Hanura Jatim periode 2025-2030. Diketahui Sumarzen Marzuki telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Hanura Jatim periode 2025-2030 pada musda yang telah digelar pada 1-2 juli 2025 lalu.

    Bimtek Hanura ini rencananya akan dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura DR. Oesman Sapta beserta jajaran elit pengurus DPP Pattai Hanura. Bimtek serentak ini merupakan kali pertama dilakukan oleh Partai Hanura dan belum pernah ada partai lain yang menggelar bimtek serentak di berbagai daerah.

    Sederet narasumber akan memberikan materi dalam bimtek ini seperti Pengamat Politik Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi yang akan mengupas positioning Partai Hanura dalam politik Indonesia.

    Selanjutnya, ada Wakil Ketua Umum Partai Hanura Dr. Patrice Rio Capella yang menganalisa posisi strategis DPRD Partai Hanura dalam konstelasi politik nasional. Lalu dari Kementrian Dalam Negeri Dr.Drs. Agus Fathoni M.Si akan menyampaikan sambutan sekaligus mengisi materi tentang APBD berdaulat dan tantangan efisiensi kebijakan pemerintah pusat dalam politik anggaran.

    Di internal DPP Partai Hanura, Irjen Pol Purn Marwan Paris akan mengisi materi tentang Fungsi pengawasan Internal Partai Hanura. Materi yang menarik juga akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Porludem), Heroik Mutaqin Pratama. Dia akan menyampaikan materi Pengaruh ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) terhadap kualitas pemilu Indonesia.

    Tidak kalah menarik materi yang akan disampaikan oleh Dosen FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo. Suko akan mengupas persoalan Fungsi pengawasan legislator sebagai kontrol demokrasi. Mantan anggota DPR RI Akbar Faisal juga akan hadir dan mengisi materi tentang Dinamika Politik Nasional dan implikasinya terhadap Partai Hanura. (tok/ian)

  • Safrizal: Korpri Kemendagri harus jadi teladan ASN se-Indonesia

    Safrizal: Korpri Kemendagri harus jadi teladan ASN se-Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali, yang baru saja dilantik sebagai ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kemendagri, berpesan agar aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri menjadi teladan bagi ASN se-Indonesia.

    Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu menyatakan Korpri memiliki tiga tugas ekstra, yakni pertama, membina kode etik dan pengembangan profesi, dan kedua, bantuan hukum, serta ketiga, peningkatan kesejahteraan.

    Ia mengatakan kepengurusan baru akan bekerja lebih terbuka, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan aparatur maupun masyarakat.

    “Korpri Kemendagri harus menjadi teladan, tidak hanya bagi internal kementerian, tetapi juga bagi seluruh ASN di Indonesia. Kami akan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, memperkuat kapasitas ASN, dan menghadirkan layanan publik yang makin cepat, murah, serta berorientasi digital,” ujarnya.

    Pelantikan Safrizal dan jajaran pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri RI Masa Bakti 2024–2029 berlangsung di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu.

    Pelantikan dipimpin oleh Ketua Departemen Pemuda dan Olahraga Asrorun Ni’am Sholeh atas nama Dewan Pengurus Korpri Nasional.

    Pelantikan Safrizal dan jajaran pengurus dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor: Kep-32/KU/VII/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor Kep-7/KU/II/2024 tentang Susunan Dewan Pengurus Korpri Kemendagri Masa Bakti 2024–2029.

    Dalam sambutannya, Asrorun menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru Korpri Kemendagri mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

    Menurutnya, penguatan kapasitas dan peningkatan kesejahteraan ASN harus berjalan beriringan dengan adaptasi teknologi digital sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

    Ia juga menekankan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa.

    “Korpri diharapkan dapat menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, modern, dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan digitalisasi, layanan publik bisa lebih transparan, cepat, dan berkualitas,” ungkap Asrorun.

    Safrizal bukan orang baru di Kemendagri. Sejak 2001, Safrizal menjabat Kasi Aceh dan DKI Jakarta-Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Depdagri. Pada 2016 menjabat sebagai Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus.

    Setelah menamatkan S3 di bidang Ilmu Pemerintahan di almamaternya (IPDN), putra Aceh ini diangkat sebagai Direktur Manajemen Bencana dan Kebakaran pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

    Dia juga menjadi salah satu wakil Kemendagri dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan lain-lain.

    Selain dikenal sebagai birokrat yang andal dan mumpuni, Safrizal juga pernah menjabat sebagai penjabat gubernur di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan terakhir di Aceh.

    Berikut susunan Dewan Pengurus Korpri Kemendagri Masa Bakti 2024–2029:
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Penasihat)
    Ribka Haluk (Wakil Penasihat);
    Bima Arya Sugiarto (Wakil Penasihat II);
    Tomsi Tohir (Pengarah).
    Ketua: Safrizal Zakaria Ali
    Wakil Ketua I: Restuardy Daud
    Wakil Ketua II: Anwar Harun Damanik
    Wakil Ketua III: Bahtiar

    Sebelumnya, jabatan Ketua Korpri Kemendagri dijabat Suhajar Diantoro

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transaksi Business Matching UMKM hingga Agustus 2025 Capai US$ 90,90 Juta

    Transaksi Business Matching UMKM hingga Agustus 2025 Capai US$ 90,90 Juta

    Jakarta –

    Kegiatan business matching pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan buyer luar negeri selama periode Januari-Agustus 2025 berhasil mencatatkan total transaksi sebesar US$ 90,90 juta (setara Rp 1,49 triliun).

    Total nilai transaksi tersebut berasal dari purchase order (PO) sebesar US$ 55,95 juta dan potensi transaksi sebesar US$ 34,95 juta. Capaian tersebut adalah bagian dari Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) yang diinisiasi Kementerian Perdagangan RI (Kemendag).

    Kemendag, melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN), konsisten mendorong pelaku UMKM menembus pasar global dengan menjadi eksportir.

    “Hasil transaksi UMKM senilai US$ 90,90 juta hingga Agustus ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata bahwa produk UMKM kita mampu memenuhi kebutuhan dan standar pasar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketika UMKM diberi akses, pendampingan, dan peluang bertemu buyer global, mereka mampu bersaing sejajar dengan pemain besar,” ujar Mendag RI Budi Santoso (Busan), dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025).

    Sementara itu, transaksi khusus pada Agustus 2025 adalah US$ 861 ribu dalam bentuk PO (purchase order). Menurut Busan, capaian bulanan dan kumulatif ini menunjukkan optimisme yang besar sekaligus bukti bahwa produk UMKM Indonesia semakin diminati di pasar global.

    Busan memaparkan selama delapan bulan (Januari-Agustus 2025), Kemendag telah menyelenggarakan 462 kegiatan business matching yang terdiri atas 312 sesi presentasi UMKM dengan perwakilan perdagangan RI di luar negeri (pitching) dan 150 sesi pertemuan langsung dengan calon buyer internasional. Selama periode tersebut, telah ikut serta 110 UMKM Indonesia dari berbagai sektor unggulan, mulai dari fashion, kerajinan, dekorasi rumah, furnitur, kopi, bambu, rempah-rempah, hingga makanan dan minuman olahan.

    Direktur Jenderal PEN Kemendag Fajarini Puntodewi menyatakan capaian business matching Januari-Agustus 2025 merupakan hasil sinergi berbagai pihak. Sebanyak 15 lembaga pembina UMKM turut mendukung terlaksananya program ini.

    Beberapa di antaranya adalah Bank Indonesia; Bank Negara Indonesia; Bank Rakyat Indonesia; Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; PT Asuransi ASEI Indonesia; Pertamina; Bank Jatim; jaringan Export Center di Surabaya, Batam, dan Balikpapan; serta Dinas Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    “Capaian ini membuktikan sinergi pemerintah dengan perwakilan perdagangan RI di luar negeri, lembaga pembina UMKM, dan pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing UMKM di kancah internasional. Kemendag akan terus memperluas akses pasar dan memperkuat pendampingan agar semakin banyak UMKM siap menembus pasar ekspor,” ujar Puntodewi.

    Puntodewi menjelaskan Kemendag akan memperkuat dukungan berbasis kebutuhan nyata bagi pelaku usaha, mulai dari sertifikasi, logistik, hingga akses pembiayaan.

    “Pendampingan yang berkesinambungan akan terus menjadi prioritas kami. Kami berharap, transaksi yang semula bernilai ribuan dolar terus berkembang hingga puluhan juta dolar dalam beberapa tahun ke depan,” ucap Puntodewi.

    Kemendag juga memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan pelaku usaha lewat business matching yang menyediakan ruang khusus bagi eksportir wanita, seperti business matching dengan perwakilan perdagangan RI di Swiss, Hungaria, Inggris, dan Malaysia yang melibatkan 14 pelaku usaha dengan produk makanan dan minuman, batik, dan produk tekstil.

    “Langkah ini merupakan wujud nyata dukungan Kemendag terhadap peningkatan peran perempuan dalam perdagangan internasional. Kegiatan ini rutin dijadwalkan setiap akhir bulan,” pungkasnya.

    (ega/ega)

  • Babel kolaborasikan pariwisata bahari – budaya perkuat desa wisata

    Babel kolaborasikan pariwisata bahari – budaya perkuat desa wisata

    Pangkalpinang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengkolaborasikan pariwisata bahari dengan kebudayaan masyarakat, guna memperkuat pengembangan desa wisata di daerah itu.

    “Kami mendukung Komisi VII DPR melakukan standarisasi desa wisata ini,” kata Gubernur Kepulauan Babel Hidayat Arsani saat menghadiri Rapat Koordinasi Anggota Panja Standardisasi Desa dan Kampung Wisata Komisi VII DPR di Pangkalpinang, Senin.

    Ia mengatakan selama ini desa wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Babel tidak hanya mengandalkan daya tarik keindahan pantai, tetapi juga kekhasan desa dan kampung yang memiliki ciri budaya serta keunikan tersendiri.

    Misalnya Desa Wisata Namang Kabupaten Bangka Tengah tidak hanya mengembangkan wisata alam tetapi juga dikolaborasikan dengan kebudayaan masyarakat, seperti tradisi murok jerami, nganggung dan lainnya.

    “Desa Namang sudah mendapatkan penghargaan dari kementerian, karena berhasil mengembangkan desa wisatanya dan ini akan terus dikembangkan ke desa-desa wisata lainnya di daerah ini,” katanya.

    Ia optimis dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, DPR dan daerah maka desa wisata akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Bumi Serumpun Sebalai.

    “Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengembangan desa wisata ini, agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian masyarakat di daerah ini,” katanya.

    Ketua Tim Kunker Panja Desa Wisata Komisi VII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berharap kolaborasi strategis antara DPR, pemerintah dan pemangku kepentingan ini dapat meningkatkan pengembangan desa wisata.

    “Hasil kunjungan ke desa wisata di Kepulauan Babel kali ini termasuk data mengenai diversifikasi produk, serapan tenaga kerja, serta pandangan terhadap regulasi pemerintah, akan menjadi masukan strategis bagi Komisi VII DPR,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR: Desa Wisata Babel mampu topang ekonomi masyarakat

    Komisi VII DPR: Desa Wisata Babel mampu topang ekonomi masyarakat

    Pangkalpinang (ANTARA) – Ketua Tim Panitia Kerja Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR Republik Indonesia Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyebutkan model desa wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu menopang perekonomian masyarakat di daerah itu.

    “Model desa wisata yang ada di Kepulauan Babel terbukti mampu menopang ekonomi, melestarikan budaya dan memberdayakan masyarakat secara langsung,” kata Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di Pangkalpinang, Senin.

    Ia mengatakan kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kali ini bukanlah sekadar agenda rutin, melainkan sebuah kesempatan emas bagi Komisi VII DPR untuk melihat, mendengar, dan merasakan denyut nadi langsung dari ekosistem desa wisata di Bumi Serumpun Sebalai ini.

    “Kami datang dengan semangat kebersamaan, karena kami menyadari, jawaban atas tantangan pariwisata nasional sering kali dapat ditemukan di akar rumput di tempat-tempat wisata desa di Kepulauan Babel ini,” katanya.

    Ia menyatakan desa wisata bukan hanya sekadar tren, melainkan sebuah manifestasi dari kearifan lokal yang mampu beradaptasi dengan tuntutan pariwisata modern.

    “Di sini, para pengelola, pelaku UMKM dan masyarakat bahu-membahu menciptakan sebuah pengalaman otentik yang tidak bisa ditemukan di destinasi wisata konvensional,” katanya.

    Menurut dia para pelaku usaha di desa wisata ini adalah penjaga tradisi, pelestari lingkungan dan pilar ekonomi mikro. Keberhasilan desa wisata adalah keberhasilan kita semua.

    “Setiap cerita yang mereka tawarkan, setiap produk kerajinan tangan yang mereka buat dan setiap senyum hangat yang mereka berikan, adalah bukti nyata bahwa pariwisata bisa menjadi kekuatan inklusif yang menyejahterakan rakyat,” ujarnya.

    Ia menyadari bahwa fondasi perekonomian nasional yang berkelanjutan sangat bergantung pada sektor pariwisata, khususnya desa wisata. Namun demikian, kami juga menyadari adanya tantangan yang signifikan. Ketiadaan klasifikasi dan standar yang baku, sering kali menghambat pengembangan yang terstruktur dan merata.

    “Isu-isu seperti terbatasnya amenitas, kesiapan sumber daya manusia yang belum optimal, dan kurangnya dukungan infrastruktur, secara signifikan menggerus efisiensi dan melemahkan daya saing Desa Wisata di tengah persaingan global yang semakin ketat,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR: Desa wisata Babel jadi destinasi wisata dunia

    Komisi VII DPR: Desa wisata Babel jadi destinasi wisata dunia

    Pangkalpinang (ANTARA) – Komisi VII DPR Republik Indonesia menyebutkan desa wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil menjadi destinasi wisata kelas dunia, sehingga dapat menopang perekonomian daerah dan nasional.

    “Desa wisata di Kepulauan Babel memiliki keindahan yang luar biasa, sehingga perlu ada standarisasi desa wisata di daerah ini,” kata Ketua Tim Panja Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di Pangkalpinang, Senin.

    Ia mengatakan Panitia Kerja Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR telah mendapat informasi bahwa ada juga keberhasilan desa-desa wisata di Kepulauan Bangka Belitung, seperti Desa Wisata Keciput dan Desa Wisata Burong Mandi di Pulau Belitung berhasil meraih prestasi gemilang di Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).

    “Kami mengapresiasi dan berupaya menelaah lebih dalam model pengelolaan yang diterapkan desa wisata ini yang terbukti sukses dalam menembus pasar pariwisata nasional dan internasional,” ujarnya.

    Ia menyatakan Panitia Kerja Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI dalam rapat internal pada 20 Agustus 2025 telah menyepakati beberapa langkah untuk menjadikan desa wisata desa menjadi destinasi wisata dunia diantaranya menelaah dan merumuskan kerangka standardisasi untuk memastikan pariwisata berbasis desa wisata yang dapat berkembang secara berkelanjutan, terukur, dan berdaya saing.

    Selanjutnya, Komisi VII DPR hadir untuk mendapatkan nomenklatur pengertian desa wisata secara tepat dalam regulasi nanti. Mengidentifikasi potensi ekonomi, termasuk bidang UMKM dan ekonomi kreatif dan terakhir merumuskan standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap desa wisata.

    “Kami percaya dengan standar yang jelas, kita dapat memberikan jaminan kualitas kepada wisatawan dan membangun kepercayaan investor,” katanya.

    Menurut dia di tengah tren yang menantang ini, kami datang ke sini dengan penuh optimisme. Pertemuan kali ini dengan Desa Wisata Nemang, Desa Wisata Tari Rebo dan Desa Wisata Batu Belubang adalah pembelajaran secara langsung tentang sebuah ekosistem pariwisata yang berhasil menunjukkan potensi global.

    “Kami ingin mendapatkan informasi bahwa ada juga keberhasilan desa-desa wisata di Kepulauan Babel yang sukses dalam menembus pasar pariwisata nasional dan internasional,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR tinjau Desa Wisata di Babel

    Komisi VII DPR tinjau Desa Wisata di Babel

    Pangkalpinang (ANTARA) – Komisi VII DPR Republik Indonesia meninjau Desa Wisata Batu Belubang di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna memastikan penerapan desa wisata terstandar di daerah itu.

    “Ini kunjungan pertama kami ke sini untuk membicarakan standardisasi desa dan kampung wisata, karena memang kami juga sedang membahas RUU Kepariwisataan,” kata Ketua Tim Kunker Panja Desa Wisata Komisi VII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di Pangkalpinang, Senin.

    Ia mengatakan Indonesia memiliki potensi desa wisata yang luar biasa dengan keanekaragaman hayati dan budaya. Karena itu, diperlukan standardisasi agar pengembangan pariwisata lebih optimal serta dapat dipromosikan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga ke mancanegara.

    “Babel menjadi salah satu fokus pengembangan desa wisata karena memiliki daya tarik yang telah dikenal luas,” katanya.

    Ia menekankan Babel jangan hanya terkenal, karena sudah pernah diangkat ke film, lalu tidak lagi dikembangkan.

    “Potensi wisata di Babel sangat besar sehingga perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.

    Ia menyatakan dalam kunjungan kerja ini, Komisi VII DPR meninjau salah satu desa wisata di Babel untuk melihat langsung penerapan standardisasi desa wisata pada tahapan rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri.

    “Fokus kita adalah desa-desa wisata. Harapannya Babel memiliki desa wisata yang mandiri. Sebelum itu, kami akan bersilaturahmi dengan Gubernur dan Dinas Pariwisata untuk menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan sekaligus memastikan pentingnya standardisasi sesuai UU Kepariwisataan,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pria di Bangka Barat Tertangkap Basah Curi Sawit 1,1 Ton

    Pria di Bangka Barat Tertangkap Basah Curi Sawit 1,1 Ton

    Jakarta –

    Pria di Bangka Barat (Babar), berinisial A (38) ditangkap polisi usai kedapatan mencuri kelapa sawit 1,1 ton milik perusahaan. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    Pencurian kelapa sawit itu dilakukan pelaku di Blok H33/35 PT BPL Sinar Mas di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Babar. Hasil gelar perkara, A ditetapkan sebagai tersangka, pada 5 September 2025.

    “Iya benar, pelaku A tertangkap tangan petugas keamanan perusahaan saat melakukan pencurian menggunakan alat panen berupa dodos,” jelas Kapolres Babar AKBP Pradana Aditya Nugraha dilansir detikSumbangsel, Senin (8/9/2025).

    “Kita melakukan gelar perkara di Polsek Kelapa, pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan proses penahanan di Mapolsek,” tegasnya.

    Kasus bermula saat petugas keamanan sedang melaksanakan patroli rutin di perkebunan sawit perusahaan. Di sela-sela patroli, warga Sinar Sari Utara itu kepergok sedang memanen sawit milik perusahaan kemudian ditangkap dan diserahkan ke polisi.

    Baca selengkapnya di sini.

    (rfs/rfs)

  • Hidup dari Timah, Keluh Kesah Penambang Rakyat di Bangka Belitung Hadapi Satgas Regional 6 September 2025

    Hidup dari Timah, Keluh Kesah Penambang Rakyat di Bangka Belitung Hadapi Satgas Regional 6 September 2025

    Hidup dari Timah, Keluh Kesah Penambang Rakyat di Bangka Belitung Hadapi Satgas
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Para penambang timah rakyat di Kepulauan Bangka Belitung diliputi kecemasan, menyusul hadirnya tim Satuan Tugas Penertiban dari Jakarta.
    Para penambang mengaku bahwa mereka kini tak punya penghasilan lagi karena tak ada yang mau membeli timah.
    “Musim
    saro
    (susah) sekarang, Pak. Ada sedikit timah, tetapi tidak bisa dijual. Banyak yang takut membeli karena ada razia,” kata Ilham, salah satu penambang di Bangka, Sabtu (6/9/2025).
    Keluh kesah para kuli timah tersebar di wilayah penambangan darat maupun laut.
    Mereka mengungkapkan ujian datang silih berganti.
    Setelah diterpa cuaca buruk, kini didatangi petugas yang memeriksa keabsahan kegiatan para penambang.
    “Kami hanya menggantungkan hidup dari tambang rakyat. Kami tidak meminta pada pemerintah, anak-anak mau sekolah,” ujar penambang lainnya.
    Ungkapan keresahan para penambang juga beredar di media sosial.
    Bahkan, banyak yang menyerukan agar penambang menggelar aksi demo besar-besaran.
    Kelompok massa dari Bangka Selatan secara terang-terangan telah mengajukan surat pemberitahuan aksi demo pada 8 September 2025.
    Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, mengatakan kehadiran Satgas sebagai upaya perbaikan tata kelola pertambangan di Bangka Belitung.
    “Kami terus mengupayakan agar izin tambang rakyat segera terealisasi,” ujar Hidayat.
    Kepala Bidang Humas PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, mengatakan bahwa kehadiran Satgas Timah yang didukung penuh oleh Pemerintah Indonesia ini dapat dipahami sebagai instrumen negara dalam memperbaiki tata kelola pertambangan.
    “Mewujudkan komitmen pemerintah terhadap penataan regulasi, pengawasan aktivitas pertambangan, serta upaya pembenahan praktik penambangan agar berwawasan lingkungan, serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan,” ujar Anggi.
    “Kehadiran Satgas Timah ini jangan dipandang sebagai ancaman ataupun momok yang menimbulkan rasa khawatir, melainkan sebagai perwujudan kehadiran negara untuk menata dan mewujudkan tata kelola pertambangan yang lebih baik,” tambah dia.
    Anggi menjelaskan upaya perbaikan tata kelola pertambangan yang dilakukan akan terus memberikan ruang bagi masyarakat terlibat dalam proses penambangan yang sesuai dengan regulasi, berwawasan lingkungan, dan menerapkan kaidah penambangan yang baik sehingga terus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.