Xcloud.id

kab/kota: Bangka

  • DPD: Tugu Keadilan Ekologis simbol wujudkan kelestarian lingkungan

    DPD: Tugu Keadilan Ekologis simbol wujudkan kelestarian lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meresmikan Tugu Keadilan Ekologis di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menjadi simbol upaya mewujudkan Astacita Presiden Prabowo untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

    Dalam pernyataan di Jakarta, Minggu, Sultan menyampaikan bahwa dalam acara peresmian yang digelar pada Sabtu (20/9) itu juga dijadikan momentum Deklarasi Hari Keadilan Ekologis Sedunia.

    Agenda tersebut juga merupakan puncak Pekan Raya Lingkungan Hidup Ke-14 yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama lebih dari 800 aktivis lingkungan dari seluruh Indonesia serta sejumlah perwakilan dunia.

    Sultan menegaskan tugu ini bukan sekadar monumen, tetapi juga simbol perjuangan martabat bangsa. Ia menekankan bahwa keadilan ekologis menyangkut hak sungai untuk mengalir tanpa racun, hak hutan untuk tumbuh tanpa dibakar, serta hak setiap makhluk untuk hidup dalam keseimbangan yang adil.

    “Melalui Tugu Keadilan Ekologis, kita tegaskan bahwa perjuangan ekologis adalah perjuangan martabat bangsa. Ini bentuk kolaborasi rakyat, aktivis, dan negara,” katanya.

    Sultan juga menyampaikan bahwa DPD RI telah mengusulkan dua RUU prioritas, yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat. Keduanya diharapkan menjadi payung hukum dalam menghadapi ancaman krisis iklim sekaligus menjaga ruang hidup masyarakat adat.

    Agenda itu sejalan dengan Astacita Ke-8 Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya lingkungan hidup berkelanjutan. Dalam visi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan yang ramah lingkungan, mendorong ekonomi hijau, dan menjaga keanekaragaman hayati.

    Ia menegaskan bahwa arah perjuangan ekologis harus melibatkan negara, rakyat, dan masyarakat sipil secara bersama.

    “Demokrasi kita harus menjadi green democracy, yakni mendengarkan suara rakyat sekaligus suara alam yang harus dijaga,” ujarnya.

    Peresmian tugu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Sultan B Najamudin bersama tokoh daerah, di antaranya tiga anggota DPD RI dari NTT, yakni Abraham Paul Liyanto, Hilda Manafe, dan Angelius Wake Kako, serta ustadz Zuhri M Zyasali dari Bangka Belitung.

    Hadir pula Bupati Sumba Barat Daya Ratu Wulla, Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani, serta perwakilan dari Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat.

    Acara berlangsung meriah dengan karnaval budaya dari empat kabupaten di Pulau Sumba, diikuti ribuan warga. Puluhan penunggang kuda Sandelwood berbusana kain adat ikut meramaikan parade, disusul penanaman pohon cendana bersama Sultan dan tokoh masyarakat sebagai simbol pelestarian flora endemik.

    Sebelum acara, Wakil Gubernur Bengkulu 2013-2015 ini juga berkunjung ke rumah adat Sumba, berdialog dengan ibu-ibu penenun, hingga membagikan buku untuk anak-anak sekolah.

    Menurut Sultan, 20 September harus menjadi pengingat bagi bangsa bahwa bumi adalah titipan yang harus diwariskan dalam keadaan lebih baik. Ia mengajak seluruh pihak agar perjuangan ekologis tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi gerakan nasional.

    “Sumba adil bagi alam, alam adil bagi manusia. Di situlah letak keadilan sejati,” kata Sultan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BMKG Peringatkan Ancaman Banjir Rob di 10 Wilayah Pesisir, Dampak Fase Bulan Baru 21 September

    BMKG Peringatkan Ancaman Banjir Rob di 10 Wilayah Pesisir, Dampak Fase Bulan Baru 21 September

    Bisnis.com, JAKARTA – BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) memperingatkan potensi banjir pesisir atau rob di beberapa wilayah pesisir Indonesia.

    Fenomena ini disebabkan adanya Fase Bulan Baru yang terjadi pada 21 September 2025, yang dapat meningkatkan ketinggian air laut maksimum.

    Berdasarkan pemantauan data water level dan prediksi pasang surut, terjadi potensi rob di sejumlah wilayah yang rentan, terutama di pesisir-pesisir dekat pelabuhan, tambak garam, pemukiman pesisir, dan usaha perikanan darat.

    BMKG mengimbau masyarakat agar selalu waspada, menyiapkan diri, dan mengikuti informasi cuaca maritim terkini.

    Wilayah & Waktu Potensi Terjadinya Banjir Rob

    Berdasarkan laporan BMKG, banjir rob berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia dengan periode berbeda-beda, yaitu:

    Sumatera Utara
    Kepulauan Riau
    Kepulauan Bangka Belitung
    Banten
    Jawa Tengah
    Jawa Timur
    Nusa Tenggara Barat (NTB)
    Sulawesi Utara
    Sulawesi Tengah
    Maluku

    Dampak & Rekomendasi BMKG

    Rob bisa mempengaruhi aktivitas masyarakat pesisir, termasuk bongkar muat di pelabuhan, pemukiman pesisir, kegiatan tambak garam, dan perikanan darat.

    Masyarakat pesisir harus siaga dan waspada terhadap potensi pasang maksimum air laut. Waspada terutama saat waktu prediksi gelombang tinggi atau saat cuaca buruk.

    Menyikapi hal ini, masyarakat pesisir disarankan untuk meningkatkan kesiagaan dan menjaga keselamatan, mulai dari memindahkan barang berharga ke tempat aman hingga mengikuti instruksi dari otoritas setempat. Pencegahan dini dan kesadaran bersama menjadi kunci agar dampak rob bisa diminimalkan.

  • PT Mora Telematika Masuk Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah 2025

    PT Mora Telematika Masuk Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Mora Telematika Indonesia Tbk (“Moratelindo”) (BEI: MORA), salah satu perusahaan penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi berbasis serat optik terkemuka di Indonesia, dengan bangga mengumumkan keberhasilan dalam meraih penghargaan sebagai Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah (MidCap PLCs) dalam acara The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award 2025 yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) di Ballroom Pullman Hotel Thamrin Jakarta, pada Senin, 15 September 2025.

    Penghargaan ini diberikan kepada emiten atau perusahaan publik yang dinilai berhasil menerapkan praktik governansi korporat yang baik (Good Corporate Governance atau GCG) secara konsisten untuk mendukung perkembangan kinerja perusahaan, serta mendorong peningkatan nilai tambah bagi pemegang saham maupun seluruh pemangku kepentingan.

    Direktur Utama Moratelindo, Jimmy Kadir, menyampaikan apresiasi atas penghargaan ini. “Kami sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian ini. Bagi kami, praktik governansi korporat yang baik bukan hanya sebuah kewajiban untuk memenuhi peraturan, melainkan juga merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan pemegang saham, mitra bisnis, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan standar perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap proses bisnis di Moratelindo,” ujar Jimmy Kadir.

    IICD Corporate Governance Conference and Award merupakan ajang tahunan yang memberikan apresiasi kepada Emiten atau Perusahaan Publik di Indonesia atas penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik internasional. Tahun ini merupakan penyelenggaraan IICD yang ke-16 dengan mengusung tema “Building Resilience through Good Governance: Thriving in Turbulent Times” yang menekankan pentingnya GCG dalam menghadapi tantangan bisnis yang dinamis.

    Tentang PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (Moratelindo)

    Berdiri pada tahun 2000, PT Mora Telematika Indonesia Tbk bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (network access provider atau NAP) dan data center, Moratelindo diposisikan sebagai salah satu penyedia akses jaringan terbesar di Indonesia yang berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam melayani berbagai segmen pelanggan seperti Telekomunikasi, Pemerintah, Usaha Kecil Menengah, dan Perumahan.

    Bersinergi dengan perusahaan besar telekomunikasi dan perusahaan media streaming digital live TV – Video, dan perusahaan TV berlangganan, Moratelindo menyediakan bermacam produk dan jasa berupa connectivity, data center, internet services dan value added solutions. Layanan connectivity dimulai dari International Private Leased Circuit (IPLC) dan Domestic Leased Circuit (DLC), seperti Local Loop, Metro-E, dan Mobile Operator Interconnection. Kabel Moratelindo dengan Teknologi DWDM menjangkau seluruh Jawa, Sumatera, Bali, Batam, Bangka, Bintan, Dumai hingga Singapura. Nusantara Data Center (NDC) Moratelindo menggunakan jaminan standar Internasional dan SLA serta didesain dengan konsep data center modern yang berlokasi di 6 kota besar meliputi Jakarta, Batam, Medan, Surabaya, Palembang, dan Bali, dengan tingkat keamanan serta keandalan tertinggi. NDC Moratelindo juga terhubung dengan semua operator telekomunikasi besar, Data Center Singapura (Equinix dan Global Switch), APJII Exchange, Open-IXP, POP-Gedung lainnya, jaringan LTE, dan banyak gedung bertingkat tinggi.

    Dengan menggunakan kabel bawah laut milik sendiri yang memiliki redundansi penuh ke internet cloud internasional, Moratelindo menjadi Penyedia Layanan Internet yang paling dapat diandalkan di Indonesia dan melayani sebagian besar Internet Service Provider, Perusahaan Telekomunikasi, Enterprise, Sektor Pemerintahan, Usaha Kecil Menengah, dan bisnis Ritel.

    Moratelindo Solutions seperti Cloud Video Conference, VOIP / IP-PBX / Virtual IP-PBX, IPTV Service, Smart Home & Smart Office, E Mail Security and Anti Spam, Cloud Application (SaaS – Software as a Services), Managed Services, dan BTS Hotel / Micro Cell Pole (MCP) merupakan layanan yang berorientasi pada pelanggan dengan manfaat untuk mengurangi opex dan capex pelanggan, harga layanan rendah yang terjangkau, skalabilitas, stabil dan aman, keamanan dan implementasi yang mudah.

    Moratelindo memiliki 9 backbone domestik yaitu Dumai-Medan (DAMAI); Jambi-Batam Cable-system (JIBA); Sumatera Backbone (SBB); Ultimate Java Backbone (UJB); Jayabaya; Palapa Ring Barat (PRB); Palapa Timur Telematika (PTT); Surabaya-Denpasar; dan Bali-Nusa Tenggara, dan 5 backbone internasional yaitu Jakarta-Bangka-Bintan-Batam-Singapura (B3JS), International Cable-System One (MIC-1), Batam-Dumai-Malaka (BDM), 3rd Route dan Rising8. Sampai saat ini, Moratelindo mengelola jaringan fiber optic backbone baik inland dan submarine serta jaringan akses dengan total lebih dari 56.000 km, lebih dari 788.000 homepass, subscriber lebih dari 227.000, dan memiliki 6 Data Center, serta network data capacity yang telah mencapai lebih dari 32.000 G.

  • Musim Hujan Maju di RI, BMKG Warning Cuaca di Wilayah Ini

    Musim Hujan Maju di RI, BMKG Warning Cuaca di Wilayah Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan sejumlah daerah telah memasuki musim hujan terlebih dulu. Termasuk beberapa daerah di Pulau Jawa.

    Dalam konferensi pers yang dilakukan BMKG, Jumat (12/9/2025), Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan 42% wilayah Indonesia (294 Zona Musim atau ZOM) masuk dalam daerah yang mengalami musim hujan lebih awal dari biasanya.

    “Sebagian besar wilayah Indonesia curah hujan, sifat hujannya adalah normal secara mayoritas dengan diwarnai di beberapa daerah 27% itu di atas normal,” jelasnya.

    Selain itu, 7,1% atau 51 ZOM memasuki musim hujan secara normal. Sementara itu, 8% atau 56 ZOM diprediksi mundur.

    Sejumlah wilayah Indonesia (27% ZOM) akan mengalami musim hujan di atas normal atau lebih basah. Daerah yang mengalaminya mulai dari sebagian kecil Sumatra, sebagian besar Banten, sebagian besar Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, sebagian Bali, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, Papua Barat bagian timur, dan sebagian Papua.

    Dalam kesempatan itu juga diumumkan cuaca selama sepekan ke depan. Diperkirakan wilayah Indonesia akan mengalami hujan lebat dan angin kencang dengan angin kencang.

    “Berdasarkan dinamika atmosfer di kondisi sepekan ke depan. Selama sepekan ke depan, cuaca Indonesia diperkirakan bervariasi dengan potensi hujan lebat disertai angin kencang di banyak wilayah,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati

    Dwikorita mengingatkan untuk mewaspadai dampak hujan lebat dan angin kencang, mulai dari anjir, genangan air, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, serta gangguan transportasi. Selain itu banjir rob yang akan menimpa wilayah pesisir Indonesia.

    “Termasuk risiko gelombang tinggi di perairan dan banjir pesisir atau rob, terutama di wilayah pantai utara Jawa serta pesisir selatan di wilayah Indonesia,” jelasnya.

    Berikut perkiraan potensi hujan lebat dan angin kencang selama 15-18 September:

    Hujan Lebat: Sumatra Utara, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
    Angin Kencang: Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cuaca Daerah Hari Ini Senin 15 September 2025: Sejumlah Kota Berpotensi Hujan Petir

    Cuaca Daerah Hari Ini Senin 15 September 2025: Sejumlah Kota Berpotensi Hujan Petir

     

    Liputan6.com, Jakarta – Cuaca hari ini di sejumlah daerah di Indonesia masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas bervariasi pada Senin (15/9/2025). Hal itu diungkap Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

    Prakirawan BMKG, Wahyu Annisa dalam video prakiraan cuaca BMKG menyebutkan, hujan ringan berpotensi terjadi di beberapa kota besar, antara lain di Pulau Sumatera, yakni Medan, Sumatera Utara, Padang, Sumatera Barat, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu.

    “Di Pulau Jawa, hujan ringan diprakirakan mengguyur Bandung, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Denpasar, Bali, Pontianak, Kalimantan Barat, Samarinda, Kalimantan Timur, Palu, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo,” ujar Wahyu.

    BMKG juga memprakirakan hujan dengan intensitas sedang akan terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat, Sorong, Papua Barat Daya, serta Nabire, Papua Tengah.

    Wahyu mengingatkan potensi hujan petir di beberapa kota, seperti Pekanbaru, Riau, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Manado, Sulawesi Utara, dan Ternate, Maluku Utara.

     

  • 23 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan September 2025

    23 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan September 2025

    Jakarta –

    Beberapa provinsi di Indonesia menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor di bulan September 2025 ini. Catat 23 provinsi yang gelar pemutihan pajak kendaraan bermotor di Indonesia.

    Program pemutihan pajak kendaraan ini bisa dimanfaatkan pemilik kendaraan untuk menunaikan kewajibannya meregistrasikan kendaraannya. Beban pemilik kendaraan untuk membayar pajak jadi lebih ringan jika ada pemutihan.

    Program pemutihan di sejumlah provinsi beda-beda tergantung daerah masing-masing. Ada yang hanya menghapus denda keterlambatan, diskon pajak, bahkan sampai memutihkan denda dan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya serta menghapus pajak progresif.

    Program pemutihan yang dibahas di sini bukan sekadar potongan pajak buat meringankan opsen, tapi juga membebaskan denda, tunggakan, bahkan sampai menghapus pajak progresif.

    Berdasarkan catatan detikOto, di bulan September ini ada 23 provinsi yang menggelar pemutihan. Berikut rinciannya.

    Aceh

    Aceh masih mengadakan program pemutihan pajak kendaraan. Program pemutihan di Aceh digelar sampai akhir tahun.

    Pemutihan pajak di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 37 Tahun 2024 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan dan Dendanya, Pajak Progresif, serta Denda Pajak Air Permukaan. Program yang masih berlangsung di Aceh adalah pembebasan pajak progresif. Kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB diberikan pembebasan pengenaan pajak progresif selama masa pemberian pembebasan dan/atau keringanan. Pembebasan pembayaran pajak progresif di Aceh dilaksanakan sejak 5 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

    Riau

    Pemerintah Provinsi Riau memperpanjang program keringanan pajak kendaraan bermotor. Dikutip dari Instagram Bapenda Riau, program pemutihan yang seharusnya berakhir pada 19 Agustus 2025 diperpanjang menjadi sampai 15 Desember 2025. Perpanjangan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 789/VIII/2025.

    Program pemutihan yang ditawarkan di Riau antara lain pembebasan dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor terutang, serta penghapusan sanksi administrasi atau denda. Pembebasan ini diberikan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan dua tahun atau lebih, cukup bayar tunggakan pokok pajak satu tahun terakhir dan tahun berjalan saja.

    Selain itu, kendaraan dari luar Riau yang melakukan mutasi masuk akan mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen pada tahun pertama. Wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tertib membayar pajak tepat waktu akan mendapatkan pengurangan sebesar 10 persen. Ada pula penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama untuk kendaraan bermotor penyerahan pertama angkutan umum orang atau angkutan umum barang.

    Sumatera Barat

    Pemutihan pajak di Sumatera Barat juga diperpanjang. Masyarakat Sumatera Barat bisa memanfaatkan program ini sampai dengan 30 September 2025.

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Sumbar, program pemutihan pajak kendaraan di Sumatera Barat meliputi pembebasan tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 100%, kecuali masa Pajak tahun berjalan; pembebasan denda pajak kendaraan bermotor; pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB II), pembebasan pajak progresif, serta pembebasan denda SWDKLLJ dari Jasa Raharja. Pembebasan tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor tidak termasuk atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor atas penyerahan kendaraan bermotor pertama (kendaraan bermotor baru) dan mutasi keluar luar provinsi.

    Jambi

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan ini berlaku mulai 19 Agustus hingga 22 Desember 2025 dan terbuka bagi seluruh wajib pajak kendaraan di Provinsi Jambi.

    Berikut Syarat dan ketentuan mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor Pemprov Jambi 2025:

    1). Pembebasan pokok pajak kendaraan yang mati 5 tahun sampai 15 tahun ke atas hanya bayar 2 tahun. Satu kendaraan hanya diberikan satu kesempatan mengikuti program pembebasan pokok pajak.

    2). Pembebasan sanksi administratif PKB yang telah lewat jatuh tempo.

    3). Pembebasan sanksi administratif BBNKB lelang (lelang kendaraan bermotor hasil rampasan/eksekusi negara, kendaraan dinas pemerintah, perusahaan pembiayaan leasing.

    4.) Pembebasan sanksi administratif pendaftaran pajak kendaraan bermotor I, II dan lelang yang telah lewat tanggal dan jatuh tempo.

    5.) Pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun tahun lalu.

    Bangka Belitung

    Dikutip dari akun Instagram Samsat Pangkal Pinang, Pemprov Bangka Belitung menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor jilid 2. Program ini berlangsung pada 1 September sampai 30 November 2025. Cukup bayar pajak kendaraan bermotor satu tahun saja, pemilik kendaraan akan diberikan program bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda pajak kendaraan, bebas pajak progresif, bebas bea balik nama kendaraan bekas, dan bebas bea balik nama mutasi dari luar provinsi.

    Sumatera Selatan

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Sumsel, Pemprov Sumatera Selatan mengeluarkan kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. Pemutihan ini berlangsung dari 17 Agustus hingga 17 Desember 2025.

    Program pemutihan yang ditawarkan antara lain:

    Cukup Bayar PKB 1 Tahun, Bebas Tunggakan dan Sanksi Administratif Tahun-Tahun Pajak Sebelumnya.Bebas BBN KB ke II.Bebas biaya pajak progresif.Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun-tahun sebelumnya.Lampung

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan di Lampung berlangsung sampai 31 Oktober 2025.

    Program pemutihan yang ditawarkan antara lain bebas tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bekas, bebas pajak progresif, bebas pajak kendaraan 1 tahun ke depan khusus untuk yang mutasi masuk ke Lampung, serta bebas denda pajak kendaraan khusus mutasi masuk.

    Banten

    Pemutihan pajak kendaraan di Banten masih berlaku. Program pemutihan pajak di Banten berlaku sampai dengan 31 Oktober 2025.

    Bebas pokok dan sanksi PKB ini diberlakukan bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya dengan syarat membayar PKB tahun 2025.

    Jawa Barat

    Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat juga masih berlaku. Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat masih ada sampai 30 September 2025. Pemilik kendaraan yang menunggak pajak bertahun-tahun diampuni. Tunggakan pokok pajak dan dendanya dihapuskan, cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    Yogyakarta

    Dikutip dari akun Instagram Samsat Sleman, mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2025 ada pemutihan pajak kendaraan di Yogyakarta. Tiga program pemutihan yang diadakan di Yogyakarta antara lain bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor, serta bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan sebelumnya.

    Bali

    Pemerintah Provinsi Bali telah menghapus penerapan pajak progresif. Berdasarkan Peraturan Daerah Bali No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Progresif untuk kendaraan sudah tidak dikenakan lagi atau dihapuskan.

    Nusa Tenggara Barat

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan program diskon pajak kendaraan bermotor (PKB). Diskon pajak ini dibagi menjadi enam klaster dan berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2025.

    Seperti dikutip detikBali, berikut enam klaster dalam gebyar diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digelar Pemprov NTB hingga 30 September 2025:

    Diskon 25 persen untuk wajib pajak 4 tahun tanpa terlambat periode tahun 2021-2024.Diskon 25 persen tunggakan PKB tahun 2021-2024.Pemutihan tunggakan PKB dari tahun 2019 ke bawah.Pembebasan pajak untuk masyarakat miskin, veteran, dan kaum disabilitas.Diskon 50 persen bagi kendaraan yayasan, pondok pesantren dan lembaga sosial.Pembebasan pajak kendaraan luar NTB yang mutasi ke NTB.Nusa Tenggara Timur

    Dikutip dari akun Instagram Jasa Raharja Nusa Tenggara Timur (NTT), ada program pemutihan di NTT pada bulan ini. Program pemutihan di NTT berlaku mulai 28 Juli sampai 30 September 2025. Adapun program pemutihan di NTT antara lain 100% bebas denda pajak kendaraan bermotor, 100% bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, 100% bebas pajak progresif, diskon 50% tunggakan PKB, diskon 50% PKB (kendaraan mutasi masuk dari luar NTT), diskon 24,6% dasar pengenaan PKB, diskon 24,0% dasar pengenaan BBNKB R2/R3, serta diskon 29,0% dasar pengenaan BBNKB R4, R6, dst.

    Kalimantan Barat

    Dilansir Instagram Bapenda Pontianak, Pemprov Kalimantan Barat memberikan pemutihan pajak kendaraan sampai 20 Desember 2025. Program pemutihan di Kalimantan Barat antara lain bebas denda pajak kendaraan bermotor dan opsen PKB, bebas pajak progresif, diskon 5% pokok PKB untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempo, diskon 50% pokok PKB untuk 1 masa pajak yang melakukan mutasi masuk ke Kalbar, gratis bea balik nama kendaraan bekas, diskon 25% pokok pajak kendaraan yang menunggak 4 tahun, serta diskon 40% pokok pajak kendaraan yang menunggak 5 tahun.

    Kalimantan Tengah

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam rangka memperingati Hari Jadi Kalimantan Tengah ke-68 dan HUT RI. Program pemutihan di Kalimantan Tengah baru akan dimulai pada 23 Juni sampai dengan 23 September 2025.

    Pemilik kendaraan cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan tanpa dikenakan denda atau bea balik nama untuk mutasi dari luar provinsi maupun balik nama kedua (BBNKB II). Pembebasan juga berlaku untuk pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan denda SWDKLLJ tahun lalu.

    Namun, biaya pokok SWDKLLJ serta bea balik nama kendaraan dan mutasi tetap menjadi kewajiban yang harus dibayarkan sesuai ketentuan.

    Kalimantan Selatan

    Pemprov Kalimantan Selatan memperpanjang keringanan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kalimantan Selatan, ada diskon sebesar 25 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan pribadi dan diskon sebesar 34,17 persen atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor. Program itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025. Kali ini juga ada program pembebasan seluruh tunggakan dan denda PKB, wajib pajak hanya cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    Kalimantan Utara

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kaltara, program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Utara berlaku mulai 1 Agustus sampai 30 September 2025. Program yang berlaku antara lain pembebasan denda administrasi PKB, penghapusan denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya, diskon pokok PKB untuk pemilik kendaraan yang membayar sebelum jatuh tempo dan yang menunggak pajak, diskon BBNKB I untuk jenis kendaraan truk serta diskon pokok PKB untuk kendaraan mutasi masuk ke Kalimantan Utara.

    Sulawesi Utara

    Pemprov Sulawesi Utara juga menggelar pemutihan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Sulut, program pemutihan yang ditawarkan antara lain:

    Diskon 50 persen PKB masa pajak 2024 ke bawahDiskon 12,5 persen PKB dan 35% opsen PKB masa pajak mulai 5 Januari 2025 yang tidak memiliki tunggakan di tahun-tahun sebelumnyaBebas denda PKB 100 persenBebas tarif PKB progresifBebas Denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

    Pemutihan pajak di Sulawesi Utara berlaku sampai 30 September 2025.

    Sulawesi Selatan

    Dikutip dari akun Instagram resmi Bapenda Sulsel, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan program diskon pajak dan bebas denda. Keuntungan yang bisa didapatkan antara lain diskon PKB 9,5 persen untuk masa pajak 2025, bebas denda PKB, potongan tunggakan PKB di atas 1 tahun (25% untuk kendaraan dari kabupaten/kota dalam wilayah Sulsel, 50% untuk kendaraan dari luar wilayah Sulsel).

    Program pemutihan di Sulawesi Selatan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

    Sulawesi Tenggara

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Sultra, ada keringanan atau pengurangan pajak kendaraan bermotor khusus untuk pelajar atau mahasiswa di Sulawesi Tenggara. Program itu menghapus tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda dan tunggakan pajak yang berlaku hingga April 2026.

    Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya dihapuskan bagi pelajar dan mahasiswa. Tujuannya adalah membantu anak muda fokus mengejar cita-cita tanpa beban administrasi pajak.

    Maluku Utara

    Pemprov Maluku Utara kembali menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini berlangsung sampai 30 November 2025. Seperti dikutip Instagram Jasa Raharja Ternate, Pemutihan di Maluku Utara antara lain bebas pokok dan denda PKB mutasi masuk luar provinsi, bebas pokok dan denda semua tunggakan dengan hanya membayar 1 tahun, bebas denda pajak tahun berjalan, dan penghapusan denda SWDKLLJ.

    Papua

    Dikutip dari akun Instagram Jasa Raharja Papua, program keringanan pajak kendaraan di Papua diperpanjang. Program itu berlaku sampai dengan 30 September 2025. Program keringanan di Papua antara lain diskon 30 persen pokok pajak tunggakan 2 tahun atau lebih, diskon 40 persen pokok pajak mutasi masuk luar Papua, bebas denda PKB dan denda SWDKLLJ tahun lewat, serta diskon 40 persen pokok pajak pendaftaran balik nama.

    Papua Barat

    Berdasarkan unggahan Bapenda Papua Barat, ada program pemutihan pajak kendaraan sampai dengan 20 Desember 2025. Program pemutihan yang ditawarkan antara lain penghapusan sanksi administratif atau denda PKB masa tahun pajak 2024 ke bawah, serta pengurangan pokok pajak kendaraan tahun 2025 dan BBNKB.

    (rgr/mhg)

  • Musim Hujan Datang Lebih Cepat, BMKG Paparkan Ancaman dan Peluang

    Musim Hujan Datang Lebih Cepat, BMKG Paparkan Ancaman dan Peluang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan 2025/2026 di Indonesia akan datang lebih awal dari kondisi normal. Ada ancaman dan peluang yang dihadapi.

    Berdasarkan pemantauan iklim terkini, sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan sejak Agustus 2025. Secara bertahap akan meluas ke sebagian besar wilayah pada periode September hingga November 2025.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa dibandingkan dengan rata-rata klimatologis 1991–2020, awal musim hujan tahun ini cenderung maju di sebagian besar wilayah Indonesia. 

    “Musim hujan diprediksi berlangsung dari Agustus 2025 hingga April 2026, dengan puncak hujan yang bervariasi, sebagian besar terjadi pada November–Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan, serta Januari–Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” katanya melalui keterangan pers, Sabtu (13/9/2025)

    Dari 699 zona musim (ZOM) di Indonesia, 79 di antaranya (11,3%) diprediksi akan memasuki musim hujan pada September 2025.

    Kawasan itu meliputi sebagian besar Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat bagian utara, Jambi bagian barat, Bengkulu bagian utara, Bangka Belitung bagian selatan, Sumatera Selatan, sebagian kecil Jawa, Kalimantan Selatan, dan sebagian Papua Selatan.

    Sebanyak 149 ZOM (21,3%) lainnya diprediksikan memasuki musim hujan pada Oktober 2025 yang meliputi sebagian Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, Sulawesi bagian selatan, dan Papua bagian tengah. 

    Sementara itu, 105 ZOM (15%) akan mulai mengalami musim hujan pada November 2025 yang meliputi sebagian besar Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi bagian tengah dan tenggara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, serta sebagian Papua.

    “Dengan kondisi ini, potensi ancaman bahaya hidrometeorologi yang dapat menyebabkan dampak seperti banjir, banjir bandang, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang tetap perlu diwaspadai, terutama pada wilayah dengan prediksi curah hujan atas normal,” ujarnya.

    Oleh karena itu, lanjut Dwikorita, BMKG mengimbau kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. 

    Penyesuaian kalender tanam pertanian, pengelolaan waduk dan irigasi, perbaikan drainase, pengendalian hama di perkebunan, hingga langkah mitigasi dampak ancaman bahaya hidrometeorologi harus dilakukan sejak dini agar dampak dapat ditekan.

    Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menerangkan bahwa faktor global dan regional turut memengaruhi dinamika musim hujan tahun ini. 

    Pada Agustus 2025, fenomena El Niño–Southern Oscillation (ENSO) berada dalam kondisi netral (indeks –0,34), sehingga tidak ada pengaruh signifikan dari Samudra Pasifik. 

    Di sisi lain, Indian Ocean Dipole (IOD) tercatat dalam kondisi negatif (indeks –1,2), yang menandakan adanya suplai tambahan uap air dari Samudra Hindia ke wilayah Indonesia khususnya bagian barat.

    Selain itu, kata dia, suhu muka laut di perairan sekitar Indonesia lebih hangat (+0,42) dari rata-rata klimatologis, sehingga memicu pembentukan awan hujan lebih intensif. 

    ENSO netral diprediksikan bertahan hingga akhir 2025, sementara IOD negatif diperkirakan berlangsung hingga November 2025.

    “Kondisi musim hujan yang maju dari normal memberikan manfaat positif bagi petani untuk menyesuaikan pola tanam lebih dini, guna meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung upaya swasembada pangan,” terangnya.

    Oleh karena itu, BMKG mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan informasi cuaca dan iklim yang sudah disediakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

    Di saat yang sama, BMKG menekankan pentingnya langkah antisipasi di berbagai sektor dalam menghadapi musim hujan ini. 

    Untuk sektor pertanian, penyesuaian jadwal tanam, penggunaan varietas tahan genangan, serta perbaikan irigasi dan drainase menjadi kunci agar produksi tidak terganggu. 

    Di sektor perkebunan, kelembaban tinggi perlu diantisipasi melalui pengendalian hama dan penyakit, pengelolaan drainase yang baik, serta penyesuaian pemupukan.

  • Musim Hujan Datang Lebih Cepat, BMKG Paparkan Ancaman dan Peluang

    Musim Hujan Datang Lebih Cepat, BMKG Paparkan Ancaman dan Peluang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan 2025/2026 di Indonesia akan datang lebih awal dari kondisi normal. Ada ancaman dan peluang yang dihadapi.

    Berdasarkan pemantauan iklim terkini, sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan sejak Agustus 2025. Secara bertahap akan meluas ke sebagian besar wilayah pada periode September hingga November 2025.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa dibandingkan dengan rata-rata klimatologis 1991–2020, awal musim hujan tahun ini cenderung maju di sebagian besar wilayah Indonesia. 

    “Musim hujan diprediksi berlangsung dari Agustus 2025 hingga April 2026, dengan puncak hujan yang bervariasi, sebagian besar terjadi pada November–Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan, serta Januari–Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” katanya melalui keterangan pers, Sabtu (13/9/2025)

    Dari 699 zona musim (ZOM) di Indonesia, 79 di antaranya (11,3%) diprediksi akan memasuki musim hujan pada September 2025.

    Kawasan itu meliputi sebagian besar Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat bagian utara, Jambi bagian barat, Bengkulu bagian utara, Bangka Belitung bagian selatan, Sumatera Selatan, sebagian kecil Jawa, Kalimantan Selatan, dan sebagian Papua Selatan.

    Sebanyak 149 ZOM (21,3%) lainnya diprediksikan memasuki musim hujan pada Oktober 2025 yang meliputi sebagian Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, Sulawesi bagian selatan, dan Papua bagian tengah. 

    Sementara itu, 105 ZOM (15%) akan mulai mengalami musim hujan pada November 2025 yang meliputi sebagian besar Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi bagian tengah dan tenggara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, serta sebagian Papua.

    “Dengan kondisi ini, potensi ancaman bahaya hidrometeorologi yang dapat menyebabkan dampak seperti banjir, banjir bandang, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang tetap perlu diwaspadai, terutama pada wilayah dengan prediksi curah hujan atas normal,” ujarnya.

    Oleh karena itu, lanjut Dwikorita, BMKG mengimbau kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. 

    Penyesuaian kalender tanam pertanian, pengelolaan waduk dan irigasi, perbaikan drainase, pengendalian hama di perkebunan, hingga langkah mitigasi dampak ancaman bahaya hidrometeorologi harus dilakukan sejak dini agar dampak dapat ditekan.

    Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menerangkan bahwa faktor global dan regional turut memengaruhi dinamika musim hujan tahun ini. 

    Pada Agustus 2025, fenomena El Niño–Southern Oscillation (ENSO) berada dalam kondisi netral (indeks –0,34), sehingga tidak ada pengaruh signifikan dari Samudra Pasifik. 

    Di sisi lain, Indian Ocean Dipole (IOD) tercatat dalam kondisi negatif (indeks –1,2), yang menandakan adanya suplai tambahan uap air dari Samudra Hindia ke wilayah Indonesia khususnya bagian barat.

    Selain itu, kata dia, suhu muka laut di perairan sekitar Indonesia lebih hangat (+0,42) dari rata-rata klimatologis, sehingga memicu pembentukan awan hujan lebih intensif. 

    ENSO netral diprediksikan bertahan hingga akhir 2025, sementara IOD negatif diperkirakan berlangsung hingga November 2025.

    “Kondisi musim hujan yang maju dari normal memberikan manfaat positif bagi petani untuk menyesuaikan pola tanam lebih dini, guna meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung upaya swasembada pangan,” terangnya.

    Oleh karena itu, BMKG mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan informasi cuaca dan iklim yang sudah disediakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

    Di saat yang sama, BMKG menekankan pentingnya langkah antisipasi di berbagai sektor dalam menghadapi musim hujan ini. 

    Untuk sektor pertanian, penyesuaian jadwal tanam, penggunaan varietas tahan genangan, serta perbaikan irigasi dan drainase menjadi kunci agar produksi tidak terganggu. 

    Di sektor perkebunan, kelembaban tinggi perlu diantisipasi melalui pengendalian hama dan penyakit, pengelolaan drainase yang baik, serta penyesuaian pemupukan.

  • PT Timah 2 Tahun Tak Capai Target, Satgas Diturunkan Atasi Tambang Ilegal Regional 13 September 2025

    PT Timah 2 Tahun Tak Capai Target, Satgas Diturunkan Atasi Tambang Ilegal Regional 13 September 2025

    PT Timah 2 Tahun Tak Capai Target, Satgas Diturunkan Atasi Tambang Ilegal
    Tim Redaksi
    BANGKA, KOMPAS.com
    – PT Timah Tbk, perusahaan tambang pelat merah, gagal mencapai target produksi selama dua tahun berturut-turut.
    Dalam upaya mengatasi masalah ini, perusahaan yang memiliki kode saham TINS tersebut kini didampingi Satuan Tugas (Satgas) tata kelola pertimahan untuk memerangi praktik tambang ilegal yang menyebabkan kebocoran.
    “Dua tahun tidak capai target produksi karena banyak terjadi kebocoran (ilegal mining),” ungkap Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widyantoro, saat rapat di kantor DPRD Bangka Belitung, Sabtu (13/9/2025).
    Restu menjelaskan, pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah akar permasalahan di lapangan. Salah satunya adalah jumlah kolektor yang terlalu banyak, yang cenderung menjadi penadah pasir timah yang dicuri dari wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP) PT Timah Tbk.
    “Kami lihat yang diuntungkan dari operasional timah itu, bukan rakyat, tapi kelompok kolektor. Peran kolektor akan diperkecil,” tegasnya.
    Dia menambahkan, Satgas akan berfokus untuk menindak kolektor yang tidak mau diorganisir dengan baik.
    Tim Satgas internal PT Timah telah menjalani serangkaian pelatihan langsung dari Komando Pasukan Khusus (Kopasus) untuk memperkuat kapasitas mereka dalam memerangi praktik ilegal ini.
    “Berani melawan kolektor yang tidak mau diorganisir dengan baik, karena kita harus bekerja secara legal. Kalau yang ilegal itu mencuri dan menadah dari IUP Timah,” jelas Restu.
    Restu juga menekankan, bagi mitra yang beroperasi secara legal, PT Timah akan memberikan apresiasi dan dukungan maksimal.
    “Kemarin sudah dikumpulkan ada ratusan orang yang mau bekerja secara legal. Mendaftar hingga dapat Surat Perintah Kerja dan wajib hasilnya masuk ke PT Timah. Hasil ini sebagai kekayaan negara untuk membayar pajak, royalti, dan jaminan reklamasi,” tambahnya.
    Saat ini, PT Timah menghadapi target produksi sebesar 22.000 ton timah batangan.
    Dengan dukungan dari Satgas, Restu berharap produksi dapat meningkat menjadi 30.000 ton pada tahun 2026 dan mencapai 80.000 ton pada tahun berikutnya.
    Jika target produksi tidak tercapai, maka negara akan kehilangan pendapatan yang dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
    “Mumpung ada Satgas yang sedang bekerja, ini dimaksimalkan agar produksi bisa berjalan,” ujar Restu.
    Selain berupaya mencegah kebocoran di wilayah IUP, direksi PT Timah juga akan memanfaatkan potensi mineral ikutan sisa hasil peleburan (SHP).
    SHP tersebut akan diolah menjadi zirkon, yang salah satu manfaatnya adalah untuk industri kesehatan, seperti tambal gigi.
    Saat ini, SHP yang menumpuk mencapai ratusan ribu ton masih berupa tailing atau tin slag.
    “Saya sudah sampaikan potensi tailing ini, banyak investor yang berminat,” beber Restu.
    Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menilai bahwa produksi 30.000 ton timah batangan akan berdampak positif terhadap royalti daerah.
    “Penerimaan bisa mencapai Rp 300 miliar,” ujarnya.
    Eddy juga berharap kehadiran Satgas dapat menertibkan praktik tambang ilegal dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
    “Kami sarankan ada pembinaan, ada salah dibina jangan langsung dibinasakan karena rakyat penghasilannya di sana,” harapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Regulasi Indikasi Geografis Jaga Reputasi Produk Perikanan – Page 3

    Regulasi Indikasi Geografis Jaga Reputasi Produk Perikanan – Page 3

    Karenanya, dia menilai potensi ini menjadi pondasi penting sekaligus membuka ruang lebih luas bagi pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan yang memperoleh perlindungan IndiGeo.

    Terlebih hingga Juli 2025, sebanyak 11 produk hasil kelautan dan perikanan telah memperoleh IndiGeo, antara lain Sidat Marmorata Poso, Bandeng Asap Sidoarjo, Ikan Uceng Temanggung, Mutiara Lombok, serta beragam garam khas Nusantara seperti Kusamba, Amed, Tejakula, Pemongkong, Gumbrih, dan Garam Gunung Krayan.

    “Kami telah mengidentifikasi 38 produk olahan dan 18 komoditas perikanan lainnya yang berpotensi besar untuk didaftarkan IndiGeo,” urai Tornanda.

    Produk tersebut di antaranya adalah Rusip Bangka, Salai Patin Kampar Riau, Cakalang Fufu Minahasa, Terasi Bangka, Sate Bandeng Serang-Cilegon, Bandeng Presto Juwana, Garam Grobogan, Blongsong Ikan Lais Sintang, Garam Cerobok Lombok Barat, Juku Tapa’ Bulukumba, Bale Kanasa dan Pallu Cela Bulukumba.

    Tornanda menegaskan Indikasi Geografis bukan sekadar label, tetapi instrumen strategis. Melalui IndiGeo, Tornanda memastikan reputasi dan kualitas produk lokal dapat dilindungi secara hukum, sekaligus membuka akses ke pasar global.

    “Produk dengan pengakuan IndiGeo juga memiliki nilai jual lebih tinggi, memperkuat identitas daerah, dan mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan,” tuturnya.