Xcloud.id

kab/kota: Bangka

  • Ini Bocoran UMP 2026 dari Menaker Yassierli

    Ini Bocoran UMP 2026 dari Menaker Yassierli

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan proses pembahasan dan kajian penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih berlangsung dan akan rampung sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.

    “Masih ada waktu. Kan kita punya batas waktu bulan November ya, November itu untuk UMP 2026. Tenang aja, masih ada waktu insya Allah,” ujar Yassierli usai memberikan pemaparan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10/2025).

    Meski begitu, Yassierli tidak merinci sejauh mana perkembangan pembahasannya. Padahal, penetapan UMP setiap tahun dilakukan paling lambat pada 21 November, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

    Sekadar informasi, Pemerintah akan mengumumkan UMP 2026 dalam beberapa waktu ke depan. Belum diketahui, berapa besaran kenaikan UMP pada tahun depan. Namun, pada 2025 pemerintah menetapkan UMP naik 6,5%.

    Adapun, formula penetapan UMP 2026 tengah dirumuskan di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Dikutip dari situs Satu Data Kemnaker, UMP 2025 telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024.

    Dari 38 provinsi yang ada, Kemnaker mencatat rata-rata upah minimum nasional sebesar Rp3.315.761. UMP tertinggi dicatatkan DKI Jakarta dengan nilai Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

    Berikut daftar lengkap UMP 2025 di 38 provinsi:

    Aceh: Rp3.685.616
    Sumatra Utara: Rp2.992.559
    Sumatra Barat: Rp2.994.193
    Riau: Rp3.508.776
    Jambi: Rp3.234.535
    Sumatra Selatan: Rp3.681.571
    Bengkulu: Rp2.670.039
    Lampung: Rp2.893.070
    Bangka Belitung: Rp3.876.600
    Kepulauan Riau: Rp3.623.654
    DKI Jakarta: Rp5.396.761
    Jawa Barat: Rp2.191.232
    Jawa Tengah: Rp2.169.349
    DI Yogyakarta: Rp2.264.080
    Jawa Timur: Rp2.305.985
    Banten: Rp2.905.119
    Bali: Rp2.996.561
    Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.602.931
    Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.328.969
    Kalimantan Barat: Rp2.878.286
    Kalimantan Tengah: Rp3.473.621
    Kalimantan Selatan: Rp3.496.195
    Kalimantan Timur: Rp3.579.313
    Kalimantan Utara: Rp3.580.160
    Sulawesi Utara: Rp3.775.425
    Sulawesi Tengah: Rp2.915.000
    Sulawesi Selatan: Rp3.657.527
    Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551
    Gorontalo: Rp3.221.731
    Sulawesi Barat: Rp3.104.430
    Maluku: Rp3.141.700
    Maluku Utara: Rp3.408.000
    Papua Barat: Rp3.615.000
    Papua Barat Daya: Rp3.614.000
    Papua: Rp4.285.850
    Papua Selatan: Rp4.285.850
    Papua Tengah: Rp4.285.848
    Papua Pegunungan: Rp4.285.850

  • Ini Identitas 48 dari 67 Jenazah Korban Runtuhnya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo yang Teridentifikasi

    Ini Identitas 48 dari 67 Jenazah Korban Runtuhnya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo yang Teridentifikasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur telah berhasil mengidentifikasi 48 dari total 67 jenazah korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo. Proses identifikasi dilakukan di RS Bhayangkara Polda Jatim, Surabaya, Jumat (10/10/2025).

    Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Jatim, Kombes Pol Khusnan Marzuki, menyampaikan bahwa delapan jenazah terbaru telah teridentifikasi pada Kamis (9/10/2025) malam. “Sampai dengan hari ini tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 48 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima,” ujarnya.

    Khusnan menjelaskan, tim DVI masih melanjutkan proses identifikasi terhadap jenazah yang tersisa melalui pemeriksaan lanjutan ante mortem dan post mortem. “Saat ini proses operasi DVI masih berjalan, dengan melakukan pendalaman ante mortem dan post mortem,” imbuhnya.

    Dari hasil identifikasi, para korban yang berhasil dikenali berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, seperti Surabaya, Bangkalan, Sampang, Lamongan, dan Gresik, serta beberapa wilayah luar provinsi seperti Kalimantan Barat, Bekasi, Bogor, Semarang, dan Bangka Belitung.

    Berikut daftar 48 korban yang telah teridentifikasi:

    Mohammad Anas Fahmi (15) Banyuajuh, Kamal, Bangkalan
    Muhammad Reza Syfai Akbar (14) Peneleh Ganteng, Surabaya
    Afifuddin Zarkasi (13) Balongsari, Tandes, Surabaya
    Moh. Rizki Maulana Saputra (16) Wadungasih, Buduran, Sidoarjo
    Moh. Ubaidillah (17) Karpote, Blega, Bangkalan
    Virgiawan Narendra Sugiarto (16) Mayong, Karangbinangun, Lamongan
    Moch. Ali Sirojuddin (13) Dupak, Krembangan, Surabaya
    Muhammad Azam Habibi (14) Sidotopo, Semampir, Surabaya
    Maulidy Hasany Kamil (16) Karang Gayam, Blega, Bangkalan
    Ach. Fathoni Abil Falaf (17) Tangungguh, Tanjung Bumi, Bangkalan
    M. Azam Alby Alfa Himam (17) Karang Gayam, Blega, Bangkalan
    Khoirul Mutaqin (18) Banjarmlati, Mojoroto, Kediri
    Farhan (17) Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya
    Syafiuddin (15) Pejeruhan, Kedungdung, Sampang
    Achmad Ghiffary Haekal Nur (17) Sidokumpul, Gresik
    Muhammad Ubaydillah (15) Sungai Kakap, Kubu Raya, Kalimantan Barat
    Achmad Alby Fahri (13) Semampir, Surabaya
    Maulana Alfan Ibrahimavic (13) Pabean Cantian, Surabaya
    Mochammad Mashudulhaq (14) Dukuh Pakis, Surabaya
    Muhammad Soleh (22) Jalan Madura, Tanjung Pandan, Bangka Belitung
    Rafi Catur Okta Mulya Pamungkas (17) Putat Jaya, Surabaya
    Moch. Agus Ubaidillah (14) Gresik Gadukan, Morokrembangan, Surabaya
    Firman Nur (16) Tembok Lor, Surabaya
    Muhammad Azka Ibadur Rohman (13) Kenjeran, Surabaya
    Daul Milal (15) Kapasan, Surabaya
    Nuruddin (13) Karang Gayam, Blega, Bangkalan
    Ahmad Rijalul Haq (16) Dapuan Baru, Surabaya
    Moh. Royhan Mustofa (17) Kamal, Bangkalan
    Abdul Fattah (18) Asem Manunggal, Surabaya
    Wsdiur Rohib (17) Gayungan, Surabaya
    Mohammad Aziz Pratama Yudistira (16) Bekasi
    Moh. Dafin (13) Semarang
    M. Ali Rahbini (19) Tambelang, Sampang
    Sulaiman Hadi (15) Bangkalan
    Abdus Somad (17) Sampang
    Imam Junaidi (16) Bangkalan
    Mohammad Fajri (14) Surabaya
    Muhammad Nasi Hudin (15) Bangka Belitung
    Achmad Suwaif (15) Bangkalan
    Mochammad Haikal Ridwan (14) Bangkalan
    Moch Adam Fidiansyah (12) Masangan Kulon, Sukodono, Sidoarjo
    Muhamad Raihan Jamil (14) Krembangan Jaya Selatan, Surabaya
    Mohammad Abdul Rohman Nafis (15) Pulungan, Sedati, Sidoarjo
    M. Ghifari Chasbi (15) Tamansari, Pasuruan
    M. Toni Afandi (14) Sidotopo Jaya, Surabaya
    Ach. Ramzi Fariki (15) Padurenan, Bogor
    Abdullah As Syadid (16) Modung, Bangkalan
    Arif Afandi (15) Wonorejo, Surabaya

    Tim gabungan DVI Polda Jatim terus melanjutkan proses identifikasi terhadap 19 jenazah lain yang belum teridentifikasi agar seluruh korban dapat segera diserahkan kepada pihak keluarga. [rma/beq]

  • Politik kemarin, radikalisme lewat game Roblox Prabowo panggil Mentan

    Politik kemarin, radikalisme lewat game Roblox Prabowo panggil Mentan

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ungkap ada upaya menyusupkan paham radikal lewat game online hingga Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian (Mentan) hingga Menteri Koperasi ke Istana.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    BNPT: Ada upaya menyusupkan paham radikal lewat game online

    Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta orang tua, khususnya ibu, untuk mengawasi aktivitas anak-anak di dunia digital, karena saat ini sudah ada upaya menyusupkan paham radikal lewat game online.

    “Sekarang sudah ada upaya sistematis dari kelompok berpaham radikal untuk merekrut anak-anak muda lewat game online,” ungkap Deputi Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Sudaryanto, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Dalam Dialog Kebangsaan Bersama Ormas dan Tokoh Perempuan Dalam Rangka Meningkatkan Toleransi dan Moderasi Beragama di Asrama Haji Padang, Sumatera Barat (8/10), Mayor Jenderal TNI Sudaryanto mengingatkan adanya penyusupan paham radikal lewat platform permainan daring (game online) seperti Roblox.

    Baca selengkapnya di sini.

    Seskab rapat dengan Dasco hingga Purbaya bahas ekosistem keuangan

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat dengan sejumlah pejabat negara, mulai dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis pagi.

    Seskab Teddy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan rapat tersebut membahas tentang ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air.

    “(Membahas) terutama mengenai ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air,” ucap Teddy.

    Baca selengkapnya di sini.

    Dasco nilai wacana bangun ulang Al Khoziny pakai APBN belum kesimpulan

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai wacana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belum merupakan suatu kesimpulan.

    “Mungkin masih belum pada satu kesimpulan,” kata Dasco setelah menghadiri sebuah acara di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Namun pada dasarnya, kata dia, DPR RI meminta kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar untuk memperhatikan kondisi bangunan pesantren-pesantren lainnya yang sudah berdiri sejak lama.

    Baca selengkapnya di sini.

    KSP: Sekolah Garuda cita-cita besar Prabowo untuk generasi unggul

    Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan Sekolah Garuda merupakan manifestasi dari ide dan gagasan besar Presiden Prabowo untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak berprestasi dari seluruh pelosok Indonesia.

    “Saya sangat bahagia berada di tempat ini dan sangat yakin Presiden Prabowo pun berbahagia melihat peristiwa hari ini, karena salah satu cita-cita beliau mendirikan sekolah unggulan di berbagai pelosok Indonesia akan segera terwujud,” ujar Qodari dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Qodari dalam sambutan saat meresmikan pembangunan SMA Garuda Baru bersama dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung (8/10).

    Baca selengkapnya di sini.

    Prabowo panggil mentan, wamentan, menteri kelautan ke Istana

    Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa jajarannya seperti Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis.

    Menurut beberapa menteri, mereka dipanggil rapat oleh Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan program pemerintah terkait pangan dan pembentukan Kampung Nelayan.

    “(Rapat akan membahas, red.) pangan, swasembada pangan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis siang.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga Internet Murah 100 Mbps Segera Ditentukan, Cek Pengumumannya

    Harga Internet Murah 100 Mbps Segera Ditentukan, Cek Pengumumannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lelang harga frekuensi radio untuk program internet murah 100 Mbps akan digelar pekan depan. Komdigi mengumumkan lelang harga frekuensi 1,4 GHz akan diikuti oleh Telkom, Surge, dan MyRepublic.

    Pendaftaran untuk mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz dibuka sejak Juli 2025. Pada awalnya, Komdigi menyatakan ada 7 perusahaan yang mengambil formulir pendaftaran lelang yaitu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk., PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular.

    Setelah melewati proses pemeriksaan dokumen, Komdigi menyatakan ada tiga perusahaan yang dokumennya lengkap sehingga memenuhi persyaratan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025.

    Tiga perusahaan tersebut adalah Telkom, Telemedia Komunikasi Pratama yang merupakan anak perusahaan Surge (WIFI), dan Eka Mas Republik pemilik brand MyRepublic.

    Komdigi menyatakan, sampai tenggat waktu, tidak ada peserta seleksi yang menyampaikan sanggahan atas hasil evaluasi sehingga proses seleksi akan dilanjutkan dengan lelang harga. Lelang harga akan dilaksanakan mulai Senin, 13 Oktober 2025 dengan menggunakan sistem e-Auction.

    Lelang frekuensi untuk layanan Fixed Wireless Access mencakup spektrum frekuensi selebar 80Mhz di rentang 1432Mhz-1512Mhz. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan internet tetap. Begitu juga agar ada pemerataan transformasi di tanah air.

    “Langkah ini tidak hanya membuka ruang bagi penyelenggara jaringan untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan, tetapi juga memperluas pilihan akses internet yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

    Peserta seleksi harus merupakan penyelenggara telekomunikasi yang memiliki perizinan berusaha jaringan tetap berbasis fiber optik (KBLI 61100), perizinan BWA (wireless) dengan KBLI 61200 jenis proyek utama bukan pendukung, perizinan ISP (KBLI 61921).

    Salah satu syarat dokumen yang harus diberikan peserta adalah proposal teknis yang memuat target jumlah rumah tangga yang terlayani internet akses nirkabel pitalebar dengan kecepatan akses internet paling sedikit sampai dengan 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu 5 tahun.

    Terdapat tiga regional yang ditetapkan sebagai objek seleksi. Objek seleksi ini memiliki rentang frekuensi 1432 MHz hingga 1512 Mhz, untuk total lebar pita 80 Mhz:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
    Zona 7 : Jawa Timur
    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Natalius Pigai Minta Menkeu Tak Potong Dana Daerah Otonomi Khusus

    Natalius Pigai Minta Menkeu Tak Potong Dana Daerah Otonomi Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menanggapi mengenai pemotongan dana daerah oleh Menteri Keuangan Purbaya. Beberapa di antaranya adalah dana daerah otonomi khusus (Otsus)

    Menurut Pigai, pemotongan dana otonomi khusus untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, dan Papua seharusnya tidak dilakukan. Dia menilai dana otsus memiliki dasar historis dan rekonsiliatif yang berbeda dari alokasi anggaran reguler kementerian atau lembaga.

    “Kementerian HAM memandang bahwa dana otonomi khusus adalah bagian dari hak asasi daerah istimewa, sekaligus perekat persatuan dan kepercayaan masyarakat DIY, Aceh, dan Papua terhadap pemerintah pusat,” ujarnya, dikutip Kamis (9/10/2025).

    Dia mengatakan dana tersebut merupakan bentuk pengakuan negara atas daerah khusus yang telah dibentuk berdasarkan hasil perundingan politik serta komitmen nasional.

    Dia menegaskan anggaran otsus merupakan cara negara mengakui keberadaan daerah khusus. Melalui dana ini, daerah otsus memperoleh kesempatan yang setara guna memajukan daerahnya tanpa mengesampingkan identitasnya.

    “Pemotongan terhadap dana Otsus tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik dan mengganggu kesinambungan proses perdamaian didaerah-daerah tersebut,” jelas Pigai.

    Dia berharap Menteri Keuangan, Purbaya mengaji ulang aturan dan tidak memotong dana daerah otsus. Sebab, menurutnya daerah Otsus memiliki perbedaan tersendiri.

    “Dana Otsus adalah simbol keadilan dan penghormatan negara terhadap kesepakatan politik yang menjadi dasar persatuan bangsa. Karena itu kebijakannya tidak boleh sama,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, sejumlah gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Appsi) sempat melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

    Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum Appsi, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

    Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp692,99 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.

    Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.

    Kemudian Papua Pegunungan, ⁠Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.

  • Ramai-ramai Gubernur Protes, Menteri Purbaya: Kalau Mau Bangun Daerah, Harusnya dari Dulu Udah Bagus

    Ramai-ramai Gubernur Protes, Menteri Purbaya: Kalau Mau Bangun Daerah, Harusnya dari Dulu Udah Bagus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kompak, menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.

    Gelombang protes itu disampaikan langsung saat para gubernur mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Selasa (7/10/2025), kemarin.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertemuan berlangsung sekitar satu jam, mulai pukul 10.00 WIB.

    Kabarnya, para kepala daerah yang hadir berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah.

    Turut hadir pula Maluku Utara, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB.

    Usai pertemuan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan adanya penyampaian aspirasi dari para gubernur yang keberatan atas pemotongan dana tersebut.

    “Semuanya ngomong. Semuanya ngomong, nggak mau ketinggalan. Anda mau nanya apa? Ada beberapa yang bilang ini memang mengganggu stabilitas daerah dan mengganggu NKRI segala macem,” ujar Purbaya.

    Purbaya mengatakan, penolakan semacam itu adalah hal yang wajar.

    Namun, ia menegaskan bahwa seharusnya daerah sudah mampu mengelola keuangannya secara efektif sejak lama agar tidak bergantung penuh pada transfer pusat.

    “Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus, anggarannya nggak ada yang hilang sana sini,” katanya.

    Meski demikian, Purbaya menyebut pemerintah tetap membuka peluang untuk menambah kembali anggaran TKD pada pertengahan tahun depan, asalkan kondisi ekonomi nasional membaik.

  • Ini Alasan Pramono Tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan Anggaran Megapolitan 8 Oktober 2025

    Ini Alasan Pramono Tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan Anggaran Megapolitan 8 Oktober 2025

    Ini Alasan Pramono Tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan Anggaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan alasan dirinya tidak ikut bersama para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memprotes kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).
    Menurut Pramono, keputusan tersebut sudah final karena sudah masuk dalam Undang-Undang APBN yang disahkan oleh DPR. Dengan demikian, tidak ada ruang lagi untuk memperdebatkan hal itu.
    “Kalau Jakarta ya, kalau ini sudah menjadi keputusan apalagi inikan sudah diputuskan di dalam undang-undang APBN, Disahkan di DPR. Sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen. Hanya kalau memang ada perubahan tentunya itu tergantung diskresi dari Kementerian Keuangan,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10/2025).
    Meski demikian, Pramono tidak menampik kebijakan pemangkasan anggaran akan memberatkan daerah, termasuk Jakarta. Namun ia menegaskan tidak ingin menyalahkan pihak manapun.
    “Saya tidak menyalahkan siapapun termasuk para gubernur, Menurut saya memang berat dan juga untuk Jakarta sendiri juga pasti berat,” lanjut Pramono.
    Alih-alih protes, Pramono mengaku ingin menjadikan kondisi ini sebagai momentum untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan lain di luar TKD.
    Pramono menekankan pemangkasan DBH harus dijadikan momentum untuk mencari sumber pembiayaan alternatif.
    Selain obligasi dan
    collaboration fund
    , Pemprov juga menyiapkan skema lain seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SP3L).
    Pramono juga menegaskan ada program yang tidak boleh dikurangi sedikitpun meski anggaran Jakarta terpangkas, yakni program bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
    “Tapi yang jelas semangat saya tidak berubah untuk membangun Jakarta dan yang tidak boleh dikurangin se-sen pun adalah yang berkaitan dengan KJP dan KJMU, termasuk pemutihan ijazah,” ujar Pramono.
    Sebelumnya, sebanyak 18 kepala daerah anggota APPSI mendatangi Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (7/10/2025), untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pemotongan TKD tahun 2026.
    Mereka menilai kebijakan itu bakal menekan pembangunan di daerah dan menyulitkan pemerintah provinsi membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
    Pertemuan itu dihadiri gubernur dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, DIY, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
    Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, salah satu juru bicara, mengatakan pemotongan anggaran rata-rata mencapai 20–30 persen di level provinsi, bahkan di tingkat kabupaten ada yang hingga 60–70 persen.
    “Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” ucap Sherly.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Wanti-wanti Harta Karun Incaran Dunia Ini Dikuasai & Dikelola Negara!

    Prabowo Wanti-wanti Harta Karun Incaran Dunia Ini Dikuasai & Dikelola Negara!

    Jakarta –

    Harta karun incaran dunia, logam tanah jarang alias rare earth, merupakan sumber daya mineral kritis. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan mineral yang satu ini hanya bisa dikelola negara.

    Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mau logam tanah jarang dikuasai negara.

    “Logam tanah jarang kan salah satu produk tambang yang nilai ekonominya tinggi. Presiden arahkan agar ini dikuasai negara. Kementerian ESDM sudah memetakan agar ini dikelola negara aja oleh BUMN,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

    Ketika ditanya besaran dan di mana saja potensi tanah jarang bisa dikelola, dia bilang semua masih diinventarisir. Yang jelas beberapa daerah memiliki potensi tanah jarang yang besar, salah satunya Bangka Belitung yang merupakan produsen timah.

    “Lagi diinventarisir semuanya. Di Bangka Belitung, Sulawesi, Maluku juga ada,” terang Bahlil.

    Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumber daya logam tanah jarang di Indonesia dalam bentuk biji mencapai 136,2 juta ton pada 2024 dan sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 118.650 ton.

    Hal ini tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 228.K/MB.03/MEM.G/2025 tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2025 yang ditetapkan pada 3 Juli 2025.

    Dari total sumber daya logam tanah jarang tersebut, terdiri dari sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk bijih tereka mencapai 128,8 juta ton, sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 114.236 ton.

    Kemudian untuk sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk bijih tertunjuk mencapai 5,4 juta ton dan sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 3.317 ton.

    Lalu untuk sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk bijih terukur mencapai 1,82 juta ton dan sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 1.097 ton. Sementara untuk cadangan logam tanah jarang dalam bentuk bijih maupun logam belum ada besaran cadangannya.

    (hal/hns)

  • Kapolri Paparkan Inovasi Polri dalam Dukung Program Ketahanan Pangan, Lakukan Pengolahan Lahan Hingga Rekrut Bintara Pertanian – Page 3

    Kapolri Paparkan Inovasi Polri dalam Dukung Program Ketahanan Pangan, Lakukan Pengolahan Lahan Hingga Rekrut Bintara Pertanian – Page 3

    Lebih lanjut, inovasi selanjutnya adalah program Polriran atau Polisi Peduli Pengangguran, Polda Banten. Dalam program ini, sampah organik seperti sisa sayuran dan buah, daun kering, hingga limbah dapur akan diolah supaya menghasilkan eco-enzyme maupun pupuk kompos.

    “Selain itu, kami juga melakukan pembudidayaan kelinci di Provinsi Bangka Belitung, di mana kotoran kelinci tersebut kami manfaatkan sebagai pupuk organik,” ungkapnya.

    Kemudian, dalam upaya meningkatkan kesuburan tanah, Polri bersama Universitas Lambung Mangkurat telah mengolah lahan basah dengan tingkat keasaman pH di bawah 5 menjadi lahan produktif dengan memanfaatkan batu asal Korea. Inovasi ini mampu menetralisir keasaman serta meningkatkan pH tanah, sehingga pada lahan basah seluas 5 hektar di Kalsel telah dilakukan 4 kali panen dengan rata-rata produksi mencapai 8 ton per hektar.

    “Untuk mendukung produktivitas lahan, Polri juga memanfaatkan teknologi Solar Water Pump, yang menggunakan panel surya berkapasitas 5.680 watt untuk menggerakkan pompa air. Teknologi ini mendukung sistem irigasi pertanian secara efisien dan ramah lingkungan,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Sigit mengungkapkan Polri turut memanfaatkan teknologi Watergen yang mampu menghasilkan 100 sampai dengan 350 liter air bersih per hari dari kelembapan udara. Teknologi ini, katanya, memberikan solusi bagi daerah pertanian kering supaya ketersediaan air dapat tetap terjaga untuk menunjang produktivitas.

    “Sebagai pelengkap dari seluruh rangkaian dukungan dari hulu hingga hilir, kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa pembangunan 18 unit gudang ketahanan pangan Polri di 12 provinsi dengan kapasitas total 18.000 ton, sebelumnya dilakukan groundbreaking di Bengkayang oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 5 Juni 2025 dan kini telah selesai 100%. Sebagai langkah awal, gudang di Provinsi Jawa Barat akan diisi 100 ton jagung hasil panen yang juga diikuti oleh gudang Polri lainnya,” pungkasnya.

  • Anggota DPR: Penyerahan aset sitaan momen perbaikan tata niaga timah

    Anggota DPR: Penyerahan aset sitaan momen perbaikan tata niaga timah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib menilai penyerahan aset sitaan dari kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp300 triliun merupakan langkah strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas industri timah di Indonesia.

    “Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran besar bahwa tata niaga komoditas strategis seperti timah tidak boleh dikuasai oleh praktik ilegal dan koruptif. Penyerahan aset kepada PT Timah adalah bentuk koreksi sistemik agar seluruh rantai produksi dan distribusi kembali dalam pengawasan negara,” kata Labib di Jakarta, Rabu.

    Dia menilai kasus dugaan korupsi itu menjadi perhatian serius publik. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung baru-baru ini menyerahkan sejumlah aset rampasan negara senilai sekitar Rp6–7 triliun, termasuk enam smelter timah, ratusan alat berat, dan logam timah seberat 680 ton, kepada PT Timah Tbk (TINS).

    Langkah tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, sebagai bagian dari upaya pemulihan tata kelola sektor pertimahan nasional.

    Dia menekankan pentingnya penguatan peran PT Timah sebagai BUMN strategis dalam menjaga stabilitas pasar timah nasional. Menurut dia, dengan tambahan enam smelter hasil sitaan, PT Timah memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan nilai ekspor, sekaligus mempercepat hilirisasi logam timah serta pengembangan tanah jarang (rare earth/monasit) yang bernilai ekonomi tinggi.

    “Ini bukan sekadar soal aset, tetapi momentum untuk memperkuat kemandirian industri nasional. Hilirisasi timah dan pengolahan tanah jarang harus menjadi agenda jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja di daerah penghasil,” katanya.

    Menurut dia, pengawasan dan regulasi harga timah pascapenyerahan aset tersebut harus dilakukan secara ketat. Selain itu, dia mengatakan kebijakan kenaikan harga timah di tingkat produsen harus diimbangi dengan transparansi tata niaga agar tidak menimbulkan praktik spekulatif atau eksploitasi terhadap penambang kecil.

    Di sisi lain, dia meminta PT Timah bertransformasi melalui penerapan sistem digital berbasis blockchain untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas rantai pasok tambang, sekaligus menutup celah korupsi.

    Ia menilai momentum penyerahan aset sitaan harus menjadi awal reformasi tata kelola sumber daya alam agar PT Timah tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga pelopor pengelolaan SDA yang bersih, berkelanjutan, dan bernilai tambah bagi ekonomi nasional.

    “Kenaikan harga timah bisa menjadi stimulus ekonomi jika diawasi dengan baik. Namun tanpa pengawasan, justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara korporasi besar dan penambang rakyat. Pemerintah perlu memastikan harga yang adil dan distribusi nilai tambah yang merata,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) dari aktivitas tambang ilegal kepada PT Timah Tbk senilai Rp7 triliun.

    Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (6/10), menginformasikan bahwa barang rampasan tersebut berupa ratusan unit alat berat, uang tunai dari sejumlah negara, hingga fasilitas smelter yang digelar di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    “Pagi hari ini saya ke Bangka Belitung. Tadi, bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media usai acara.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.