kab/kota: Bangka

  • Jemaah Haji Jatim 2024 Diangkut Saudia Airlines

    Jemaah Haji Jatim 2024 Diangkut Saudia Airlines

    Jeddah (beritajatim.com) – Jemaah haji dari Jatim, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berangkat dari embarkasi Surabaya diangkut dengan pesawat terbang milik maskapai Saudia Airlines. Hal itu sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Saudia Airlines dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) di Jeddah, Arab Saudi.

    Dirjen PHU Kemenag, Hilman Latief, mengatakan, PKS dengan Saudia Airlines di Jeddah, Arab Saudi terkait dengan penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji Indonesia. “Alhamdulillah prosesnya lancar,” katanya.

    Nantinya maskapai penerbangan Saudia Airlines bakal mengangkut sebanyak 106.993 jemaah haji dari lima embarkasi. Kelima embarkasi itu adalah Juanda Surabaya, embarkasi Riau yang akan memberangkatkan jemaah dari Provinsi Jambi, Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat.

    Kemudian embarkasi Palembang yang akan memberangkatkan jemaah dari Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Lalu embarkasi Jakarta yang akan memberangkatkan jemaah dari Provinsi Banten dan sebagian Jawa Barat dan embarkasi Kertajati yang akan memberangkatkan jemaah dari sebagian Provinsi Jawa Barat.

    Dengan demikian, jemaah haji yang dilayani maskapai Saudia Airlines berasal dari 11 provinsi. Ke-11 provinsi itu berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara.

    Hilman menambahkan informasi terkait persiapan pengangkutan telah disampaikan Saudia Airlines, antara lain berupa kesiapan pesawat yang akan membawa jemaah haji Indonesia yang sudah memiliki jadwal penerbangan resmi yang disetujui GACA untuk mengangkut keberangkatan dan kepulangan jemaah haji.

    “Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini lebih baik, lancar, dan terkendali sehingga jemaah dapat beribadah tetap dalam kondisi sehat, aman, dan nyaman. Kami sangat berharap semoga tahun ini layanan transportasi udara lebih berkualitas dari tahun lalu,” tegas Hilman Latif sebagaimana dilansir Kemenag.go.id. [air]

  • Puncak Juli-Agustus, Musim Kemarau 2024 Diprediksi Mundur

    Puncak Juli-Agustus, Musim Kemarau 2024 Diprediksi Mundur

    Surabaya (beritajatim.com)– Pada Ramadhan di Bulan Maret saat ini Indonesia masih memasuki musim penghujan. Meski demikian pada April mendatang diprediksikan adalah musim peralihan ke musim kemarau. Sesuai prediksi musim kemarau tahun ini tergolong mundur.

    Adapun musim penghujan ini telah berlangsung sejak akhir 2023 lalu. Akibat intensitas hujan yang tinggi beberapa daerah masih mengalami banjir. Beberapa kawasan di antaranya Sampang dan Bangkalan untuk kawasan Jawa Timur (Jatim) dan Semarang untuk kawasan Jawa Tengah (Jateng).

    Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menuturkan puncak musim kemarau diprediksikan akan datang di kisaran Juli-Agustus. Hal ini berlaku untuk sebagian besar wilayah di Indonesia.

    Dwikorita kemudian memetakan daerah yang awal musim kemarau diprediksi mundur yaitu Jatim, DIY, Jabar, Jakarta, Banten, sebagian wilayah Sumatra Utara, sebagian Riau, Lampung, Banten, sebagian besar Kalimantan, sebagian Bali, NTB, sebagian NTT, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Sulawesi Barat, sebagian besar Sulawesi Tengah, Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, dan sebagian Maluku.

    Melansir dari situs resmi BMKG disebutkan jika wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal yaitu di sebagian kecil Aceh, sebagian kecil Sumatra Utara, sebagian kecil Riau, sebagian Kepulauan Bangka belitung, sebagian Jawa Timur, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian NTT, Maluku Utara, sebagian Papua Barat, sebagian Papua Tengah, dan sebagian Papua Selatan.

    Sementara wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di atas normal yaitu sebagian kecil pesisir selatan Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian kecil Kalimantan Utara, bagian selatan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, bagian utara dari Gorontalo dan Sulawesi Utara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat dan sebagian besar Papua Selatan.

    “Sebagian besar wilayah Indonesia sebanyak 317 ZOM (45,61 persen) akan mengalami puncak musim kemarau pada Agustus 2024 yaitu meliputi sebagian Sumatra Selatan, Jawa Timur, sebagian besar Pulau Kalimantan, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Pulau Sulawesi, Maluku dan sebagian besar Pulau Papua,” terang Dwikorita. [aje]

  • Film Yang (Tak Pernah) Hilang, Kisahkan Korban Penculikan Aktivis 1998

    Film Yang (Tak Pernah) Hilang, Kisahkan Korban Penculikan Aktivis 1998

    Surabaya (beritajatim.com) – Film dokumenter ‘Yang (Tak Pernah) Hilang’ resmi diluncurkan di Kampus Untag Surabaya. Film ini mengisahkan perjuangan hingga penculikan dua orang aktivis pada masa orde baru.

    Film dokumenter ini secara substantif menceritakan perjuangan, pengorbanan hingga penculikan dua aktivis mahasiswa asal Universitas Airlangga Surabaya, yakni Herman Hendrawan dan Petrus Bima Anugerah.

    Produser film Dandik Katjasungkana mengatakan bahwa film Yang (Tak Pernah) Hilang ini sebenarnya telah digagas sejak 2019 silam. Hanya saja, produksinya terkendala oleh pandemi Covid-19 dan biaya produksi.

    “Film ini membutuhkan biaya besar, terutama untuk perjalanan dan wawancara narasumber di 5 kota, yakni Surabaya, Malang, Jakarta, Jogjakarta dan Pangkal Pinang, Pulau Bangka, tempat lahir Herman,” kata Dandik, Rabu (6/3/2024).

    Belum selesai dengan kendala tersebut, persoalan lain pun muncul dan membuat seluruh crew film mengalami kesedihan mendalam. Pada tahun 2020, sang penggagas film, Hari Nugroho, meninggal dunia.

    Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi itu, tepatnya pada tahun 2022, Dandik bertemu dengan Muni Moon dan Anton Subandrio yang berprofesi sebagai video maker. Dari situlah, produksi film menemui titik terang.

    “Dalam pembiayaan, sejak awal kami mengupayakan kemandirian. Kami patungan, memproduksi kaos #KawanHermanBimo sebagai fundraising dan menerima sumbangan dari pihak yang peduli pada advokasi kasus penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1998,” ungkap Dandik.

    Dalam alurnya, Film Yang (Tak Pernah) Hilang sendiri tidak hanya berkisah tentang kasus penculikan Herman dan Bima. Film ini juga merekonstruksi kisah hidup mereka sejak kecil di mata keluarga, orang tua, kerabat, kawan sekolah dan masa kuliah, kawan sesama aktivis, dosen, hingga aktivis partai politik.

    Anton mengungkapkan, ada sebanyak 35 narasumber yang harus diwawancarai untuk mendapatkan informasi lengkap agar film yang dihasilkan dapat memotret biografi Herman dan Bima sejak anak-anak hingga dewasa.

    “Kami mau bercerita bagaimana karakter mereka terbentuk hingga mempunyai gagasan yang begitu kuat, teguh keyakinannya dan berjuang sampai menjadi martir demokrasi,” ungkap Anton.

    Di sisi lain, Dosen Ilmu Komunikasi Untag Surabaya Dia Puspitasari menilai bahwa hilangnya Herman dan Bima menjadi sebuah tragedi kemanusiaan. Baginya, film Yang (Tak Pernah) Hilang ini menjadi referensi penting.

    Menurutnya, film ini harus dilihat dalam konteks bagaimana seharusnya peradaban dibangun dengan sebuah tanggung jawab, kejujuran dan keterbukaan. Generasi milenial dan Z bisa belajar tentang sejarah kemanusiaan lewat film ini.

    “Supaya mereka bisa menjadi bagian dari gerakan melawan impunitas dan mencegah terulangnya kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi di negeri ini,” tuturnya.

    Sedangkan Rektor Untag Surabaya Prof Mulyanto Nugroho menyatakan, sebagai Kampus Merah Putih, sudah selayaknya Untag melahirkan generasi penerus bangsa yang patriotik dan peduli nilai-nilai kemanusiaan.

    “Harapannya, mahasiswa Untag Surabaya terus menjadi pelopor agent of change dalam konteks penegakan HAM dan kemanusiaan,” tandas Prof Nugroho.

    Diluncurkannya film ini diharapkan menjadi pemantik, khususnya bagi generasi muda agar memiliki referensi historis tentang otoritarianisme orde baru. Selain itu, sebagai upaya advokasi agar pemerintah segera menyelesaikan seadil-adilnya kasus penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi pada 1998 tersebut. [ipl]

  • 10 Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dan Terendah di 2023

    10 Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dan Terendah di 2023

    Jakarta, CNN Indonesia

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 5,05 persen. Meski tumbuh tinggi, namun di bawah realisasi 2022 yang sebesar 5,31 persen.

    Plt Kepala BPS Amalia Widyasanti mengatakan secara spasial, struktur ekonomi Indonesia masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Namun, jika dilihat dari 38 provinsi, ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Maluku Utara, yakni sebesar 20,49 persen.

    “Ini terutama didorong oleh pertumbuhan impresif dari lapangan usaha industri pengolahan, serta pertambangan dan penggalian,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/2).

    Sedangkan, pertumbuhan ekonomi terendah ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hanya 1,80 persen. Kemudian ada Papua Barat Daya sebesar 1,82 persen.

    Daftar 10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang 2023:

    1. Maluku Utara 20,49 persen
    2. Sulawesi Tengah 11,91 persen
    3. Kalimantan Timur 6,22 persen
    4. Papua Tengah 5,95 persen
    5. Bali 5,71 persen
    6. Sulawesi Utara 5,48 persen
    7. Sulawesi Tenggara 5,35 persen
    8. Sulawesi Barat 5,25 persen
    9. Maluku 5,21 persen
    10. Kepulauan Riau 5,20 persen

    Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di 2023:

    1. Nusa Tenggara Barat 1,80 persen
    2. Papua Barat Daya 1,82 persen
    3. Nusa Tenggara Timur 3,52 persen
    4. Kalimantan Tengah 4,14 persen
    5. Papua 4,20 persen
    6. Riau 4,21 persen
    7. Aceh 4,23 persen
    8. Bengkulu 4,26 persen
    9. Papua Selatan 4,27 persen
    10. Kepulauan Bangka Belitung 4,38 persen.

    (ldy/pta)

  • Inflasi Tembus 2,57 Persen pada Januari 2024, Gegara Beras dan Rokok

    Inflasi Tembus 2,57 Persen pada Januari 2024, Gegara Beras dan Rokok

    Jakarta, CNN Indonesia

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 2,57 persen secara tahunan (year on year/ yoy) pada Januari 2024. Secara bulanan, inflasi terealisasi 0,04 persen.

    “Terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 102,55 pada Januari 2023 menjadi 105,19 pada Januari 2024,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Kamis (1/2).

    Amalia merinci penyumbang inflasi terbesar secara yoy adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,63 persen. Lalu, diikuti penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 0,22 persen. Kemudian perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,19 persen.

    “Komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain beras, cigaret kretek mesin, bawang putih, dan tomat,” katanya.

    Berdasarkan wilayah, seluruh provinsi mengalami inflasi tahunan. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Tengah sebesar 4,76 persen.

    Sebaliknya, inflasi terendah di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,12 persen.

    Inflasi tertinggi di Sumatera terjadi di Kepulauan Riau sebesar 1,21 persen. Di Jawa, inflasi tertinggi ada di Jawa Barat sebesar 3,02 persen.

    Sementara di Sulawesi ada di Gorontalo sebesar 4,04 persen. Lalu, inflasi tertinggi di Bali dan Nusa Tenggara ada di NTB sebesar 2,87 persen.

    (sfr/sfr)

  • Srikandi PLN Gelar Volunteering Program Tata Boga hingga Holtikultura

    Srikandi PLN Gelar Volunteering Program Tata Boga hingga Holtikultura

    Jakarta, CNN Indonesia

    PT PLN (Persero) melalui Srikandi Movement mewujudkan dukungan pemberdayaan kaum rentan berupa pelatihan kepada kelompok perempuan, disabilitas, dan lansia di beberapa provinsi Indonesia pada akhir 2023.

    Gerakan Srikandi PLN Movement yang dilakukan oleh para Srikandi PLN itu pun telah memberi manfaat kepada setidaknya 610 penerima melalui 35 jenis pelatihan berbeda. Adapun pegawai PLN yang terlibat sebagai voulenteer dalam kegiatan Srikandi Movement mencapai 3.243 orang.

    Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly sekaligus Ketua Umum Srikandi PLN mengatakan, program ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mengawal environment, social and governance (ESG) demi meningkatkan kualitas kehidupan kaum rentan.

    Selain itu, program terkait juga menjadi aksi nyata komunitas pegawai perempuan PLN dalam kegiatan pengembangan diri sebagai perempuan tangguh, sekaligus sebagai aksi sosial membangun interaksi dengan masyarakat.

    “Srikandi PLN berkomitmen dalam menjawab permasalahan di lingkungan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dengan harapan program ini dimanfaatkan secara produktif dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi keluarga,” ujar Sinthya.

    Sinthya menjelaskan, Srikandi Movement berfokus pada pemberdayaan kelompok usaha besutan kaum rentan yang dijabarkan dalam berbagai program dengan melibatkan puluhan pelaku UMKM.

    “Sedikitnya 91 pelaku UMKM terlibat di sini, Srikandi PLN bersama para pelaku UMKM ikut andil dalam pelaksanaan pelatihan seperti tata boga, pelatihan menjahit, budidaya tanaman, holtikultura dan lain sebagainya,” kata Sinthya.

    Salah satunya aksi adalah pada November 2023, ketika Srikandi PLN mendukung pengembangan kelompok rentan di Raja Ampat, Papua melalui program pelatihan yang dilakukan bersama kelompok UMKM Lestari yang diikuti 54 perempuan dan kelompok adat Papua.

    Saat itu, mereka menerima bantuan berupa alat pengolah produk ikan tenggiri seperti freezer untuk menyimpan ikan dan alat giling, lengkap dengan sambungan listrik gratis bagi rumah produksi Kelompok Lestari.

    Mewakili UMKM Lestari, Sarah Mambrasar menyampaikan rasa syukur bahwa kini rumah produksi memiliki sambungan listrik. Sarah berharap, program bantuan ini dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi perkembangan usahanya.

    “Bantuan Srikandi PLN telah memudahkan kami dalam menjalankan usaha baik dari alat hingga memberikan pelatihan-pelatihan,” katanya.

    Selanjutnya pada Desember 2023, Srikandi PLN juga memberikan bantuan peningkatan keahlian jahit untuk perempuan kurang mampu di Pekanbaru, Provinsi Riau.

    Diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi untuk para perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga ini, usai pelatihan peserta juga mendapatkan mesin jahit sebagai bekal usaha.

    “Terima kasih atas bantuannya, saya berharap setelah menyelesaikan pelatihan menjahit ini, saya bisa membuka usaha jahit yang dikerjakan dari rumah,” kata Henny, salah seorang peserta pelatihan.

    Tak hanya di Papua dan Riau, program serupa turut dijalankan di Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Lampung, Aceh, Sematera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Jaksa yang Dikenal Galak pada Koruptor itu Telah Berpulang ke Rahmatullah

    Jaksa yang Dikenal Galak pada Koruptor itu Telah Berpulang ke Rahmatullah

    Surabaya (beritajatim.com) – Dr Dwi Setyo Budi Utomo SH MH, wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kini telah berpulang ke Rahmatullah. Dia dikenal sebagai Jaksa galak terhadap koruptor. Banyak kasus besar yang dia tangani mantan pengkaji (koordinator Kejati Jatim pada 2008) itu.

    Deretan perkara yang ditangani adalah mantan Bupati Bojonegoro H. Mochamad Santoso (2008), mantan Ketua DPRD Jatim Drs Fathorrasjid (2009). Saat menjabat Asintel Kejati Sumut, sedikitnya sembilan buronan ditangkap Tim Tangkap Buronan yang dipimpinnya.

    Dwi Setyo Budi Utomo mengawali karir di Kejaksaan pada Juli 1994 di Kejari Jakarta Pusat. Selanjutnya menjadi jaksa fungsional di Purwakarta pada tahun 2000. Pada tahun 2003 menjabat Kasubsi Intelijen di Kejari Semarang, Kasi Datun Kejari Kudus pada 2004. Kemudian pindah ke Biro Umum di Kejaksaan Agung.

    Pada Januari 2008, Dwi Setyo Budi Utomo menjabat Pengkaji di Kejati Jatim dan pada akhir Desember 2010 menjabat Kajari Tanjung Selor. Pada Februari 2014 menjabat Kajari Wonogiri.

    Karir Dwi Setyo Budi Utomo terus meroket sehingga kemudian ia mendapat promosi menjadi Asisten Pidana Umum di Kejati Banten pada Desember 2015. Promosi kembali ia dapatkan setelah ia mendapat amanah menjadi Kajari Medan pada akhir tahun 2019.

    Tak sampai setahun, lagi-lagi Dwi Setyo Budi Utomo mendapatkan promosi menjadi Asintel Kejati Sumut pada Agustus 2020. Selanjutnya pada Februari 2022 menjadi Koordinator di Jampidum.

    Pada Februari 2023 Dwi Setyo Budi Utomo menjabat Wakajati Bangka Belitung dan pada 7 November dilantik oleh Kajat Jatim Dr Mia Amiati SH MH menjadi Wakil Kepala Kejati Jatim. [uci/kun]

  • Inna Lillahi, Wakajati Jatim Meninggal Dunia

    Inna Lillahi, Wakajati Jatim Meninggal Dunia

    Surabaya (beritajatim.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur Tengah berduka, salah satu putra terbaiknya yakni Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr Dwi Setyo Budi Utomo SH MH meninggal dunia hari Selasa (19/12/2023) sekitar pukul 07.35 WIB.

    Dr Dwi Setyo Budi Utomo baru sekitar sebulan menjabat Wakajati Jatim. Dia dilantik pada 7 November 2023 lalu. Bahkan sebelum meninggal dunia, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung itu sempat menghadiri sejumlah acara.

    Kasi Penkum Kejati Jatim Windhu Sugiarto SH MH membenarkan informasi tersebut. “Beliau berpulang ke rahmatullah pada Selasa 19 Desember 2023 sekitar pukul 07:35 WIB,” ujar Kasi Penkum Kejati Jatim.

    Dr Dwi Setyo Budi Utomo lahir di Semarang pada tanggal 10 Oktober 1972. Sosoknya dikenal pekerja keras, tapi tidak meninggalkan sikapnya yang humble meski dipercaya menduduki jabatan yang lebih tinggi.

    Jenazah Dr Dwi Setyo Budi Utomo akan disalatkan di Masjid Kejati Jatim dan rencananya akan dimakamkan di Magelang. [uci/beq]

  • Mantan Kapolres Surabaya Timur Jadi Kapolda Jatim

    Mantan Kapolres Surabaya Timur Jadi Kapolda Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Jabatan Kapolda Jatim berubah, orang nomor satu di korps Bhayangkara yang ada di wilayah Jawa Timur ini kini dijabat Irjen Pol Imam Sugianto menggantikan Irjen Pol Toni Hermanto.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan pada awak media mengatakan rotasi jabatan di dal tubuh Polri adalah hal yang biasa.

    “Mutasi dan rotasi adalah proses alamiah di organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja, tour of duty dan area,” ujarnya.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Telegram Rahasia (TR) sesuai sebagaimana tertuang dengan nomor ST/2360/X/KEP./2023.

    Selain Kapolda Jatim, ada lima Kapolda Jatim lain yang mengalami pergeseran tugas. Kapolda Kaltim yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Imam Sugianto, kini dijabat Irjen Pol Nanang Avianto yang kini menjabat Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng). Pengganti Irjen Pol Nanang yakni Irjen Pol Djoko Poerwanto yang kini menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Irjen Pol Umar Faroq yang kini menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri dimuasi menjadi Kapolda NTB.

    BACA JUGA:

    Ketemu Relawan Ganjar, Mantan Kapolda Jawa Timur: Jatim Menang Total!

    Jabatan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami pergantian. Irjen Pol Yan Sultra akan digantikan Irjen Pol Tornagogo Sihombing yang kini mengemban jabatan sebagai Wakil Inspektur Pengawasan Umum Polri.

    Terakhir ada jabatan Kapolda Banten yang kini dijabat oleh Irjen Pol Rudy Heriyanto akan digantikan oleh Brigjen Pol Abdul Karim. [uci/but]

  • Tenggat Pemda Laporkan Kesiapan Anggaran Lusa, Nantinya Dibahas di RDP dengan DPR RI

    Tenggat Pemda Laporkan Kesiapan Anggaran Lusa, Nantinya Dibahas di RDP dengan DPR RI

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (pemda) segera melaporkan kesiapan anggaran pemungutan suara ulang (PSU) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) paling lambat Jumat, 7 Maret 2025 lusa.

    Permintaan tersebut disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU secara hybrid dari Kantor Pusat Kemdagri di Jakarta, hari ini. Laporan dari pemda nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengan Komisi II DPR RI pada Senin, 10 Maret, 2025 mendatang.

    “Dapat kami sampaikan bahwa kami akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Senin, sehingga pada hari Senin tersebut, semua daerah harus sudah kami dapatkan kepastian tentang penyediaan APBD atau keuangan daerah untuk persiapan PSU,” katanya.

    “Yang pertama untuk KPU, kemudian yang kedua Bawaslu, ketiga untuk pihak keamanan dalam hal ini TNI-Polri,” tutur Ribka melanjutkan dalam keterangannya, mengutip artikel Antara.

    Daftar Daerah yang Laksanakan PSU

    PSU akan digelar di beberapa daerah yang meliputi tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk tingkat provinsi, PSU akan dilaksanakan di Provinsi Papua. Sementara itu, di tingkat kabupaten, PSU akan dilakukan di Kabupaten Siak, Barito Utara, Bengkulu Selatan, Pasaman, Serang.

    Selanjutnya, Tasikmalaya, Magetan, Empat Lawang, Kutai Kartanegara, Gorontalo Utara, Bangka Barat, Buru, Mahakam Ulu, Pesawaran, Banggai, Pulau Taliabu, Kepulauan Talaud, Parigi Moutong, Bungo, dan Boven Digoel. Di tingkat kota, PSU akan digelar di Kota Sabang, Banjarbaru, dan Palopo.

    Alasan PSU dan Hasil MK terhadap Perkara yang Masuk

    Keputusan untuk melaksanakan PSU ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024 dalam sidang pleno. Sebanyak sembilan hakim konstitusi menuntaskan pembacaan putusan atas 40 perkara yang diperiksa lebih lanjut.

    Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari 40 perkara yang ditinjau, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya. Dengan selesainya putusan ini, MK telah menangani seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 2024.

    Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar PSU. KPU di daerah terkait diwajibkan menjalankan putusan tersebut sesuai instruksi MK.

    Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, dalam Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

    Kedua, dalam Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News