Xcloud.id

kab/kota: Bangka

  • La Nina Sudah Hantam Wilayah RI, BMKG Beri Peringatan Waspada!

    La Nina Sudah Hantam Wilayah RI, BMKG Beri Peringatan Waspada!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena El Nino sudah berakhir di Indonesia. Kini, muncul fenomena La Nina.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi La Nina telah terjadi di Indonesia selama 2 dasarian atau 20-an hari.

    Fenomena La Nina merupakan anomali iklim yang ditandai dengan suhu permukaan laut (SPL) atau sea surface temperatur (SST) di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur yang lebih dingin dibandingkan suhu normalnya.

    Kondisi ini biasanya diikuti dengan berubahnya pola sirkulasi Walker (sirkulasi atmosfer arah timur barat yang terjadi di sekitar ekuator) di atmosfer yang berada di atasnya dan dapat memengaruhi pola iklim dan cuaca global.

    Menurut laman BMKG, La Nina dapat berulang dalam beberapa tahun sekali dan setiap kejadian dapat bertahan sekitar beberapa bulan hingga dua tahun.

    Dampak La Nina di Indonesia

    Menurut Deputi bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan, La Nina ini akan berdampak bagi kondisi musim hujan di Indonesia.

    “Musim hujan yang akan datang, dengan la Nina lemah, akan memiliki kategori normal hingga atas normal,” katanya saat dikonfirmasi CNBC Indonesia.

    Kondisi normal dimaksud adalah kondisi klimatologi jangka panjang, yaitu 30 tahun.

    “Akan lebih basah atau di atas normal dibandingkan rata-rata musim hujan 1991-2020,” jelas Ardhasena.

    Sebagai informasi, BMKG mencatat, sebanyak 28% ZOM (zona musim) di wilayah Indonesia telah masuk musim hujan.

    Wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian besar Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Jambi, sebagian Sumatra Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung bagian Barat, sebagian Banten, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian besar Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.

    Lalu, sebagian Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan bagian utara, sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat dan sebagian Papua.

    Secara umum, dampak La Nina tergantung pada periode waktunya. Pada bulan Juni-Juli-Agustus (JJA), La Nina menyebabkan peningkatan curah hujan di hampir di sebagian besar wilayah Indonesia.

    Sementara jika terjadi pada bulan September-Oktober-November, La Nina berpengaruh pada meningkatnya curah hujan di wilayah tengah hingga timur Indonesia.

    Pada pada Desember-Januari-Februari dan Maret-April-Mei, fenomena La Nina berdampak pada peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian timur.

    “Peningkatan curah hujan saat La Nina umumnya berkisar 20-40% lebih tinggi dibandingkan curah hujan saat tahun Netral. Namun, terdapat juga beberapa wilayah yang mengalami peningkatan curah hujan lebih dari 40%,” tulis BMKG.

    “Pada periode puncak musim hujan Desember-Januari-Februari), La Nina tidak memberikan dampak peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian tengah dan barat sebagai akibat interaksinya dengan sistem monsun,” demikian penjelasan BMKG.

    Peringatan Curah Hujan Tinggi

    BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini curah hujan tinggi, yang berlaku untuk Dasarian I November 2024, untuk status ‘Waspada’, ‘Siaga’, dan ‘Awas’.

    Waspada:

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan

    Siaga:

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, NTT, Sulawesi Selatan

    Awas:

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten, Jawa Barat.

    (fab/fab)

  • Puluhan Rumah di Pangkalpinang Rusak Diterjang Angin Puting Beliung, Warga Diimbau Waspada

    Puluhan Rumah di Pangkalpinang Rusak Diterjang Angin Puting Beliung, Warga Diimbau Waspada

    Pangkalpinang, Beritasatu.com – Cuaca ekstrem melanda Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Minggu (3/11/2024). Akibatnya, puluhan rumah warga mengalami kerusakan parah setelah diterjang angin puting beliung.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang Dedi Revandi menyatakan, sekitar 20 rumah warga mengalami kerusakan serius akibat bencana tersebut.

    “Saat ini kami mendata kurang lebih 20 rumah yang rusak,” ujar Dedi Revandi, Minggu (3/11/2024).

    Dedi menambahkan, tim penanggulangan bencana masih melakukan pembersihan dan perbaikan terhadap rumah-rumah yang terdampak.

    Namun, hingga saat ini, seorang warga harus dilarikan ke rumah sakit karena tertimpa reruntuhan atap.

    “Untuk korban jiwa, sejauh ini hanya ada korban luka ringan, yaitu satu orang yang terluka akibat tertimpa seng atau asbes,” jelasnya.

    Salah satu warga yang terkena dampak, Apni, menjelaskan bahwa puting beliung terjadi mendadak dengan disertai hujan deras dan angin kencang, sehingga puluhan rumah mengalami kerusakan parah.

    “Saya sedang salat, pas pulang ternyata atap rumah sudah hancur. Semua rusak kena air,” ujar Apni.

    Cuaca di Pangkalpinang kini dilaporkan mulai membaik. Meski begitu, masyarakat diimbau tetap waspada dan berhati-hati terhadap kemungkinan cuaca buruk yang bisa terjadi kapan saja.

  • 30 Rumah di Pangkalpinang Rusak Dihantam Puting Beliung Regional 3 November 2024

    30 Rumah di Pangkalpinang Rusak Dihantam Puting Beliung Regional 3 November 2024

    30 Rumah di Pangkalpinang Rusak Dihantam Puting Beliung
    Tim Redaksi
    PANGKALPINANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 30 rumah warga di Kota
    Pangkalpinang
    , Kepulauan Bangka Belitung, rusak dihantam angin
    puting beliung
    yang terjadi bersamaan dengan hujan lebat pada Minggu (3/11/2024).
    Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, kerugian materil diperkirakan mencapai jutaan rupiah.
    “Petugas sudah menyalurkan bantuan dan mendata tingkat kerusakan,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Sugito, saat melakukan peninjauan lokasi pada Minggu sore.
    Sugito menambahkan, upaya penanganan bencana dilakukan oleh tim gabungan dari kota dan provinsi.
    Jika diperlukan, dapur umum akan dibuka untuk membantu warga terdampak.
    “Kita ambil langkah-langkah konkret, di antaranya koordinasi lintas sektor seperti PLN, BPBD Kota, Dinas Sosial, unsur TNI/Polri, serta warga. Kami juga melakukan evakuasi dan antisipasi masalah listrik,” jelas Sugito.
    Dari data yang ada, dua kelurahan terdampak puting beliung, yaitu Kelurahan Gajah Mada dengan 16 rumah dan Kelurahan Pintu Air dengan 14 rumah.
    Kerusakan yang terjadi umumnya berupa atap rumah yang jebol dan pecahnya jendela kaca.
    Sebanyak 41 terpal ukuran 4×6 meter telah dibagikan dan dipasang di rumah-rumah warga yang terkena dampak.
    Selain itu, puting beliung juga merusak bangunan Masjid Baiturrahman di Kelurahan Pintu Air.
    Di Jalan Elang Raya, Bukit Merapin Pangkalpinang, sebuah pohon tumbang sempat menghambat lalu lintas.
    Namun, dalam waktu dua jam setelah kejadian, petugas segera ke lokasi untuk memotong batang pohon yang menghalangi jalan.
    Saat ini, warga masih bertahan di rumah masing-masing sembari membersihkan puing-puing yang berserakan di lantai.
    Total warga yang terdampak mencapai 31 kepala keluarga, yang telah diperingatkan mengenai potensi bencana susulan.
    Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Pangkalpinang dalam peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung pada pukul 12.45 WIB mengungkapkan, masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.
    Daerah yang berpotensi terdampak mencakup Belinyu, Merawang, Mendo Barat, Puding Besar, Tanjung Pandan, Sijuk, Badau, Pangkalan Baru, Sungai Selan, Pangkal Balam, Rangkui, Gerunggang, Gabek, dan Girimaya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPBD DKI catat genangan terjadi di dua ruas jalan di Jaksel

    BPBD DKI catat genangan terjadi di dua ruas jalan di Jaksel

    Kondisi banjir di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (2/11/2024) sore. (ANTARA/HO-BPBD DKI Jakarta)

    BPBD DKI catat genangan terjadi di dua ruas jalan di Jaksel
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Sabtu, 02 November 2024 – 23:03 WIB

    Elshinta.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat masih adanya genangan di dua ruas jalan di kawasan Jakarta Selatan hingga Sabtu sekitar pukul 16.00 WIB sore.

    Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, mengungkapkan dua ruas jalan yang tergenang itu, yakni:

    Di Jalan Kemang Utara IX, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dengan ketinggian 30 centimeter (cm).

    Selain itu di Jalan Kemang Utara IX, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan ketinggian 40 cm.

    Isnawa menjelaskan genangan disebabkan hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang menyebabkan kenaikan status Pos Pesanggrahan menjadi Siaga 3 (Waspada) pada pukul 15.00 WIB.

    BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel gabungan untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas Sumber SDA, Dinas Bina Marga dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat).

    Mereka dikerah untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat.

    Di sisi lain, Isnawa juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. “Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,” katanya.

    Sumber : Antara

  • PHE OSES pasok gas ke PLTGU Cilegon dukung kebutuhan energi nasional

    PHE OSES pasok gas ke PLTGU Cilegon dukung kebutuhan energi nasional

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi memasok gas bumi ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Cilegon, Banten, guna mendukung ketahanan energi nasional.

    General Manager PHE OSES Antonius Dwi Arinto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu menyampaikan pentingnya kolaborasi antar sektor dalam menciptakan ketahanan energi nasional.

    “Kerja sama ini adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk mendukung kebutuhan energi nasional, melalui kerja sama yang solid antara PHE OSES, SKK Migas, dan PLN,” kata Antonius.

    Bertempat di PLN Indonesia Power UBP Cilegon, pembukaan katup aliran gas pertama atau open valve first gas in menandai dimulainya sinergi guna mendukung ketersediaan pasokan gas yang andal demi pemenuhan kebutuhan energi nasional.

    Terhitung Jumat (1/11), PHE OSES menyediakan gas sebesar 5 Billion British Thermal Unit per Day (BBUTD), dengan total volume sebesar 9.977 BBTU sampai dengan 2029. Gas yang dipasok tersebut akan dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik wilayah Cilegon-Banten, Jawa Barat, dan sekitarnya.

    PLTGU Cilegon merupakan satu-satunya pembangkit bertenaga gas di wilayah Banten, yang berperan vital sebagai salah satu interkoneksi jaringan transmisi Jawa-Bali. Listrik dari PLTGU Cilegon diperuntukkan untuk menyuplai kebutuhan listrik industri di Banten.

    Lebih lanjut, Antonius mengatakan dengan sinergi lintas instansi pemerintah, potensi energi domestik dapat dioptimalkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan industri.

    “Kami berharap sinergi ini dapat menjadi contoh bagaimana semangat kebersamaan dapat menghasilkan dampak yang besar untuk mendukung ketersediaan energi yang andal, efisien, dan berkelanjutan,” tuturnya.

    Pada acara pembukaan tersebut, turut hadir perwakilan SKK Migas, Vice President Primary Energy Planning & Control II PLN IP, dan perwakilan manajemen PHE OSES lainnya.

    PT Pertamina Hulu Energi (PHE) merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang berperan sebagai subholding upstream di lingkungan Pertamina.

    Peran subholding upstream yang dijalankan oleh PHE, yakni sebagai pengelola lapangan hulu minyak dan gas bumi yang dioperasikan Pertamina baik di dalam maupun luar negeri.

    Regional Jawa diberikan kewenangan oleh PHE untuk mengoordinasikan lapangan hulu minyak dan gas bumi di wilayah Jawa bagian barat yang meliputi PHE ONWJ, PHE OSES, Pertamina EP wilayah Jawa Barat, dan Pertamina East Natuna. Area kerja Regional Jawa mencakup Provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, Bangka Belitung, dan Jawa Barat.

    Baca juga: PHE OSES siap bor sumur baru genjot produksi migas nasional
    Baca juga: PHE OSES lestarikan ekosistem laut lewat transplantasi terumbu karang
    Baca juga: PHE dan ExxonMobil kerja sama CCS/CCUS di WK OSES
     

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Genangan terjadi di dua ruas jalan di Jaksel

    Genangan terjadi di dua ruas jalan di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat masih adanya genangan di dua ruas jalan di kawasan Jakarta Selatan hingga Sabtu sekitar pukul 16.00 WIB sore.

    Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, mengungkapkan dua ruas jalan yang tergenang itu, yakni:

    Di Jalan Kemang Utara IX, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dengan ketinggian 30 centimeter (cm).

    Selain itu di Jalan Kemang Utara IX, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan ketinggian 40 cm.

    Isnawa menjelaskan genangan disebabkan hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang menyebabkan kenaikan status Pos Pesanggrahan menjadi Siaga 3 (Waspada) pada pukul 15.00 WIB.

    BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel gabungan untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas Sumber SDA, Dinas Bina Marga dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat).

    Mereka dikerah untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat.

    Di sisi lain, Isnawa juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. “Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,” katanya.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ahli di Sidang Harvey Moeis Sebut Pinjam Data dan Rekening Bank Modus TPPU

    Ahli di Sidang Harvey Moeis Sebut Pinjam Data dan Rekening Bank Modus TPPU

    Jakarta –

    Ahli tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yunus Husein, menjelaskan menukarkan atau menyembunyikan hasil tindak kejahatan bisa berupa penggunaan identitas orang lain, hingga penukaran valuta asing (valas). Penjelasan itu disampaikan Yunus saat hadir sebagai saksi ahli kasus dugaan korupsi pengelolaan timah, dengan terdakwa Harvey Moeis yang mewakili PT Refined Bangka Tin (PT RBT); Suparta selaku Direktur Utama PT RBT sejak 2018; dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT sejak 2017.

    Mulanya, jaksa menanyakan penggunaan rekening asisten rumah tangga (ART) untuk menampung uang hasil korupsi, yang kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari pelaku. Yunus mengatakan penggunaan identitas maupun perusahaan orang lain untuk menampung uang hasil korupsi merupakan modus TPPU yakni menyembunyikan dan menyamarkan.

    “Saya mencoba memberikan satu ilustrasi kepada ahli ya, ketika pelaku suatu tindak pidana kejahatan, tindak pidana asal apapun, katakanlah korupsi misalnya. Kemudian, dalam rangka penggunaan hasil kejahatan ya, pelaku ini kemudian meminta asisten rumah tangga misalnya untuk membantu untuk membuka rekening bank, lalu kemudian dana tindak pidana tadi, korupsi, masuk ke dalam rekening atas nama asisten tadi yang diminta oleh pelaku tapi kemudian penggunaan rekening itu untuk membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari misalnya, oleh pelaku dan keluarga. Apakah ini juga menjadi bagian atau modus dari TPPU yang ada di Pasal 2 atau Pasal 3, 4, atau 5 ?” tanya jaksa di PN Tipikor Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Yunus menjawab jika pelaku menggunakan identitas orang lain atas hartanya, patut diduga ada niat menyembunyikan. “Lebih banyak ke mungkin (Pasal) 3 dan 4 dan kalau menggunakan orang lain ya, perusahaan lain, KTP palsu atau KTP orang lain. Kenapa dipakai lain-lain ? berarti ada sesuatu yang disembunyikan, disamarkan, siapa si pemilik aslinya, bisa dia mencoba menyamarkan hasil kejahatan dengan cara seperti itu,” jawab Yunus.

    Jaksa juga menanyakan soal transaksi perbankan ke money changer berupa penukaran valuta asing, tapi keterangan transaksi ditulis pembayaran utang-piutang atau bisnis. Jaksa bertanya apakah proses penukaran uang hasil korupsi ke valas itu termasuk dalam modus TPPU.

    “Kalau satu transaksi perbankan, misalnya yang sebetulnya tidak ada hubungan bisnis usaha atau utang piutang, tapi kemudian ditransaksi perbankan tadi menuliskan utang atau pembayaran utang, atau transaksi bisnis misalnya, ketika itu sebetulnya tidak ada, bisa dibuktikn. Apakah itu juga bagian dari modus yang disebut TPPU?” tanya jaksa.

    “Dengan membuat rekayasa transaksi seperti itu, transaksi yang tidak sebenarnya adalah sesuatu yang ditutupi, disembunyikan asal usulnya sehingga bisa menjadi salah satu modus. Termasuk dalam pinjam meminjam dipercepat atau pinjam meminjam dengan jaminan aset-aset yang halal tapi dilunasi dengan hasil korupsi, bisa bisa saja. Itu modus-modus cuci uang semua itu,” ujar Yunus.

    Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

  • Jadikan Maung Kendaraan Dinas Menteri, MUI: Kebijakan Prabowo Sejalan dengan Ijtima Ulama

    Jadikan Maung Kendaraan Dinas Menteri, MUI: Kebijakan Prabowo Sejalan dengan Ijtima Ulama

    Jakarta, Beritasatu.com  – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan kebijakan mendukung produk asli Indonesia yang diusung Presiden Prabowo Subianto selaras dengan rekomendasi ijtima ulama.

    “MUI berharap kebijakan yang memprioritaskan produk buatan Indonesia seperti yang dicontohkan oleh Presiden Prabowo ini bisa diikuti oleh seluruh pejabat dari pusat hingga daerah,” kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Dr Arif Fakhruddin dikutip dari Antara, Kamis (31/10/2024).

    Arif menyebut langkah Presiden Prabowo yang menginstruksikan para menteri dan pejabat tinggi negara menggunakan kendaraan Maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas adalah tindakan yang tepat karena mendukung penggunaan produk lokal.

    Kebijakan ini sejalan dengan hasil ijtima ulama yang diselenggarakan di Bangka Belitung, di mana MUI mengimbau umat Muslim di Indonesia untuk mengutamakan produk dalam negeri sebagai upaya memperkuat kemandirian bangsa dalam sektor ekonomi.

    Menurut Arif, langkah ini juga menunjukkan industri kendaraan bermotor dalam negeri telah mencapai kemajuan yang membanggakan.

    Oleh karena itu, Dewan Pimpinan MUI mengimbau ulama di seluruh Indonesia untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo ini, sehingga keberpihakan pada produk lokal dapat berkembang di berbagai sektor yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas.

    “Semoga kebijakan yang mendukung produk asli Indonesia ini dapat meluas ke sektor lain, seperti industri pangan, sandang, dan teknologi informasi,” ujar Arif.

    Sebelumnya, pada Senin (28/10/2024), Presiden Prabowo Subianto menyatakan harapannya agar kendaraan taktis Maung menjadi kendaraan resmi kenegaraan. Ia juga mengusulkan agar para pejabat dari menteri, wakil menteri, hingga gubernur dan wali kota menggunakan kendaraan ini. 

    Menurutnya, penggunaan Maung adalah bentuk penghormatan dan kebanggaan atas produk buatan dalam negeri.

    “Kemungkinan besar semua menteri, wakil menteri, direktur jenderal, hingga gubernur, bupati, dan wali kota lebih baik menggunakan kendaraan buatan bangsa kita sendiri,” kata Presiden.

  • Tanda-tanda La Nina Landa Indonesia Sudah Muncul

    Tanda-tanda La Nina Landa Indonesia Sudah Muncul

    Jakarta –

    Hasil analisis dinamika atmosfer Dasarian II Oktober yang dirilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memuat prediksi terbaru mengenai potensi terjadinya fenomena iklim La Nina di Indonesia.

    La Nina merupakan fenomena iklim yang menyebabkan curah hujan di suatu kawasan turun secara berlebihan. Indikasinya adalah penurunan suhu di bawah 0,5 derajat Celsius di kawasan tropis Samudra Pasifik.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Rapat Terbatas mengenai Antisipasi Bencana Hidrometeorologi beberapa waktu lalu, menyebutkan bahwa fenomena La Nina yang terjadi di Pasifik diprediksi akan menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi sebesar 20-40% di atas normal jumlah curah hujan bulanan di Indonesia.

    Waktu La Nina Terjadi di Indonesia

    Mengutip situs BMKG, hasil monitoring indeks Indian Ocean Dipole (IOD) dan El Nino-Southern Oscillation (ENSO) Dasarian II Oktober 2024, menunjukkan indeks IOD yang melewati batas ambang IOD negative (indeks -1.11), namun baru berlangsung 1 dasarian sehingga statusnya tetap IOD netral.

    “Anomali SST di Nino3.4 juga menunjukkan kondisi yang melewati batas ambang La Nina dengan indeks (indeks -0.64), namun baru berlangsung satu dasarian sehingga statusnya tetap ENSO Netral,” tulis BMKG. Ini berarti, hampir dapat dipastikan akan terjadi La Nina tahun ini.

    “La Nina IOD Netral diprediksi berlangsung hingga awal tahun 2025. Sementara itu, ENSO diprediksi berpotensi menuju La Nina lemah mulai Oktober 2024,” sebut BMKG.

    Deputi bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan membenarkan, perkembangan indeks IOD dan ENSO tersebut merupakan pertanda La Nina. Namun, belum dapat dikonfirmasi, mengingat untuk mengonfirmasi fenomena iklim memang diperlukan waktu.

    “Betul (muncul pertanda La Nina tapi belum bisa dikonfirmasi). Lebih dari 1 bulan (waktu yang menunjukkan tren yang dibutuhkan untuk mengonfirmasi La Nina,” kata Ardhasena mengutip CNBC Indonesia.

    Curah Hujan di Indonesia

    Sebelumnya, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan La Nina yang terjadi pada periode awal musim hujan ini berpotensi meningkatkan jumlah curah hujan di sebagian besar wilayah.

    “Dampak La Nina terhadap curah hujan di Indonesia tidak seragam, baik secara spasial maupun temporal, bergantung pada: musim/bulan, wilayah, dan kekuatan La Nina sendiri,” ujarnya.

    Selain pengaruh sirkulasi angin monsun dan anomali iklim di Samudra Pasifik, penguatan curah hujan di Indonesia juga turut dipengaruhi oleh penjalaran gelombang atmosfer ekuator dari barat ke timur berupa gelombang MJO (Madden Julian Oscillation) dan Kelvin, atau dari timur ke barat berupa gelombang Rossby.

    “Hasil analisis kondisi dinamika atmosfer terkini menunjukkan adanya aktivitas MJO di atas wilayah Indonesia, yang merupakan kluster/kumpulan awan berpotensi hujan,” ujar Guswanto.

    Aktivitas La Nina dan MJO pada saat yang bersamaan ini, ujarnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia.

    Perkembangan Musim Hujan 2024/2025

    Sementara itu, BMKG mencatat, hasil analisisi hujan pada dasarian II Oktober 2024, curah hujan pada Dasarian II Oktober 2024 bervariasi dari kriteria rendah (24%), menengah (59%) dan tinggi-sangat tinggi (17%). Sifat hujan pada Dasarian II Oktober 2024 bervariasi Bawah Normal (21%), Normal (13%) dan Atas Normal (66%).

    “Berdasarkan jumlah ZOM, sebanyak 27% wilayah Indonesia masuk musim hujan. Wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian besar Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Jambi, sebagian Sumatra Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Sebagian Banten, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah bagian utara, sebagian besar Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan bagian utara, sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat dan sebagian Papua,” tulis BMKG.

    BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan kondisi cuaca ekstrem seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin.

    Masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkini, lanjutnya, dapat mengakses layanan informasi cuaca 24 jam melalui website maupun media sosial dan aplikasi yang dimiliki BMKG.

    (rns/fay)

  • Yusril Ihza M, penulis pidato Soeharto yang jadi Menko di kabinet baru

    Yusril Ihza M, penulis pidato Soeharto yang jadi Menko di kabinet baru

    Jakarta (ANTARA) – Perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024 yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi menjadi panggung sempurna bagi Yusril Ihza Mahendra untuk mendemonstrasikan kebolehannya selaku seorang pakar hukum.

    Kala itu, Yusril mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum 02 yang bertugas untuk mempertahankan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Yusril menghadapi permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Kedua pasangan tersebut menggugat keabsahan kemenangan Prabowo-Gibran.

    Berbagai argumen, bantahan, dan strategi yang diorkestrasi oleh Yusril berbuah manis, yakni keberhasilan timnya mempertahankan keabsahan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.

    Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata kepiawaian Yusril. Sukses besar ini ikut mengantar pakar hukum ini menempati singgasana baru, yakni Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

    Sebuah kementerian yang baru tercipta pada Kabinet Merah Putih—nama kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Kalau ditanya kepada saya apakah siap melaksanakan tugas-tugas yang mungkin akan diserahkan, yaitu menangani masalah-masalah hukum, pembangunan hukum, penegakan hukum, insya Allah saya akan menjalankan tugas-tugas itu,” ucap Yusril.

    Penulis pidato Soeharto

    Sosok kelahiran Belitung Timur, Bangka Belitung, ini memiliki karier politik yang pasang surut. Berangkat dari kariernya sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yusril yang aktif berorganisasi itu berhasil membangun jembatan yang membawanya ke kancah perpolitikan nasional.

    Yusril mendapat panggilan untuk bekerja di Sekretariat Negara, yang kala itu dinakhodai oleh Moerdiono, dan bertugas untuk menyiapkan naskah-naskah Kepresidenan. Naskah-naskah tersebut meliputi surat-menyurat hingga pidato Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

    Sebagaimana yang Yusril tuangkan dalam blog pribadinya, salah satu naskah yang ia tulis merupakan naskah pernyataan berhenti Presiden Soeharto dari jabatannya, tanggal 21 Mei 1998.

    “(Naskah itu) dibacakan oleh Presiden Soeharto di hadapan umum, di Istana Negara, pada tanggal 21 Mei 1998. Saya sendiri ada di situ, sebagai saksi sejarah dari peristiwa ketatanegaraan yang langka terjadi di negara kita,” demikian Yusril tuangkan dalam tulisannya.

    Sejak saat itu, karier politiknya pun menanjak. Yusril mendirikan partai politik, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), bersama para reformis muslim. Pada 1998–2005, Yusril menjabat sebagai Ketua Umum PBB dan berhasil mengantar partai tersebut untuk mendulang suara sebesar 2,84 persen dan menempatkan 13 wakilnya di parlemen.

    Lebih lanjut, dalam pemilihan presiden di Sidang MPR RI pada Oktober 1999, Yusril memperhitungkan bahwa ia bisa mendulang 232 suara di MPR, sementara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapatkan 306 suara dan Ketua Dewan Penasihat PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 185 suara.

    Meski peluang Yusril terbuka untuk menggantikan Presiden Ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie, koalisi Poros Tengah yang terdiri atas PBB, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Golkar mengusung Abdurrahman Wahid dari PKB. Gus Dur pun terpilih menjadi Presiden Ke-4 Republik Indonesia.

    Dalam periode kepresidenan Gus Dur, Yusril dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia. Sepak terjangnya sebagai menteri berlanjut pada masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri, yakni selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

    Yusril sempat menjadi Menteri Sekretaris Negara Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu—nama kabinet pemerintahan Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono—meski hanya seumur jagung, yakni 21 Oktober 2004–9 Mei 2007, akibat terjadi perombakan kabinet.
     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024