kab/kota: Bangka

  • RI Siap Buka Rute Penerbangan Internasional ke Labuan Bajo dan Bangka Belitung

    RI Siap Buka Rute Penerbangan Internasional ke Labuan Bajo dan Bangka Belitung

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berencana membuka rute penerbangan internasional ke sejumlah destinasi wisata nasional di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Beberapa akses pesawat internasional agar bisa langsung masuk ke Indonesia. Maka, turisme bisa didorong di beberapa kawasan-kawasan pariwisata termasuk kawasan ekonomi nasional (KEK),” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Indonesia SEZ Business Forum 2024, di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Airlangga menilai, ada dua destinasi pariwisata yang membutuhkan perbaikan akses berupa penerbangan internasional, yakni KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, dan KEK Mandalika, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Misalnya, Bangka Belitung membutuhkan akses regional flight dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa regional flight harus dibuka karena itu lokasinya sangat strategis. Demikian pula beberapa target-target wisata yang lain termasuk Labuan Bajo, termasuk juga di daerah Mandalika, Lombok,” ucapnya.

    Di samping kendala akses yang dialami dua KEK tersebut, Airlangga juga mengungkapkan sejumlah KEK masih mengalami kendala terkait minimnya realisasi investasi.

    Ada pun tiga proyek KEK yang disebut masih minim investasi, di antaranya yakni KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, KEK Morotai di Maluku Utara dan KEK Arun Lhokseumawe di Aceh.

    “Saya sudah laporkan bahwa ada beberapa KEK yang punya tantangan, seperti Tanjung Kelayang, KEK Morotai, dan juga KEK di Aceh, karena realisasi investasinya masih sangat terbatas,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Airlangga menuturkan, pengelola KEK dari masing-masing daerah perlu memasarkan diri, memanfaatkan peluang investasi, serta mengembangkan potensi, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Jadi menurut saya sudah saatnya KEK di Indonesia memaksimalkan peluangnya. Kita tidak punya banyak waktu. Targetnya tiga sampai empat tahun,” ujar Airlangga.

    Penerbangan internasional ke Bangka Belitung dan Labuan Bajo daerah tersebut tak hanya mendongkrak wilayah KEK, tetapi juga bisa untuk meningkatkan pariwisata di dua daerah tersebut.

  • Peningkatan Investasi KEK Jadi Kunci Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen

    Peningkatan Investasi KEK Jadi Kunci Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkap salah satu kunci mencapai target ekonomi 8% era Presiden Prabowo Subianto  adalah melalui optimalisasi dan peningkatan investasi kawasan ekonomi khusus (KEK).

    “Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi ke depan untuk bisa mencapai 8%. Nah, salah satu yang kita akan dorong adalah optimalisasi dan peningkatan investasi melalui kawasan ekonomi khusus (KEK),” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Indonesia SEZ Business Forum 2024, di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Indonesia saat ini telah memiliki 24 KEK dari berbagai sektor, seperti manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, hingga dalam bentuk maintenance repair untuk pesawat.

    Airlangga mengungkapkan, di sejumlah negara, seperti Tiongkok, Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia serta beberapa negara Asia lainnya, KEK menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Maka, investasi KEK sangat penting untuk mendorong ekonomi bertumbuh.

    “Nah, tentu kita melihat bahwa apa yang sudah didorong di Indonesia ini bisa untuk dimaksimalkan, apalagi KEK ini mendapatkan beberapa kemudahan dan juga diberikan prioritas untuk menghasilkan devisa. Selain itu, lapangan pekerjaan juga banyak dicapai dari KEK,” katanya.

    Airlangga memaparkan, capaian KEK hingga 2024 ini telah merealisasikan investasi mencapai Rp 242,5 triliun dengan 151.000 tenaga kerja dari 394 pelaku usaha.

    Untuk meningkatkan capaian realisasi investasi dan serapan tenaga kerja tersebut, Airlangga menilai, ada beberapa proyek KEK yang memerlukan perbaikan dalam segi akses, terutama terkait sektor pariwisata.

    “Misalnya, Bangka Belitung membutuhkan akses regional flight dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa regional flight harus dibuka karena itu lokasinya sangat strategis,” ucap Airlangga.

    Selain Bangka Belitung, pemerintah akan meningkatkan investasi KEK di Labuan Bajo dan Mandalika, dengan membuka akses pesawat untuk bisa langsung masuk. “Dengan itu, turisme itu bisa didorong di beberapa kawasan-kawasan pariwisata termasuk KEK,” pungkasnya.
     

  • 3 Proyek KEK Masih Minim Investasi

    3 Proyek KEK Masih Minim Investasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian melaporkan perkembangan sejumlah proyek kawasan ekonomi khusus (KEK) kepada Presiden Prabowo Subianto. Beberapa proyek KEK disebut masih terkendala karena minim investasi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sudah membangun sekitar 22 KEK dan sembilan dalam proses pembangunan.

    “Saya sudah laporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan KEK. Presiden juga sangat ingin melihat perkembangan masing-masing KEK dan menanyakan secara detail bagaimana perkembangannya, serta apa saja tantangannya,” ungkap Airlangga pada acara Indonesia SEZ Business Forum 2024 di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Airlangga mengungkapkan, ada beberapa proyek KEK yang masih minim investasi, di antaranya KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, KEK Morotai di Maluku Utara dan KEK Arun Lhokseumawe di Aceh.

    “Saya sudah laporkan bahwa ada beberapa proyek KEK yang punya tantangan, seperti Tanjung Kelayang, KEK Morotai, dan juga KEK di Aceh, karena realisasi investasinya masih sangat minim dan terbatas,” kata Airlangga.

    Oleh karena itu, Airlangga menilai, forum pertemuan bisnis antara pengelola KEK dari masing-masing daerah dengan investor penting untuk merealisasikan target investasi yang sudah diberikan pemerintah untuk KEK. Hal ini bisa juga menjadi salah satu langkah untuk mengatasi proyek KEK yang minim investasi.

    “Jadi sekarang saatnya KEK memasarkan dirinya dan bagaimana memanfaatkan peluang investasi, serta mengembangkan masing-masing KEK,” ujarnya.

    Airlangga menambahkan, berdasarkan arahan Presiden Prabowo, salah satu langkah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% adalah melalui KEK. Di sejumlah negara, seperti Tiongkok, Vietnam, Thailand dan negara Asia lainnya, KEK menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi menurut saya sudah saatnya KEK di Indonesia memaksimalkan peluangnya. Kita tidak punya banyak waktu. Targetnya tiga sampai empat tahun. Karena itu, kita harus mengambil manfaat geoekonomi dan geostrategisnya,” tegas Airlangga dalam menanggapi proyek KEK yang minim investasi.

  • Harvey Moeis Jalani Sidang Pembacaan Tuntutan Hari Ini

    Harvey Moeis Jalani Sidang Pembacaan Tuntutan Hari Ini

    JABAR EKSPRES – Terdakwa kasus dugaan korupsi timah Harvey Moeis akan menjalani sidang pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Harvey selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT), didakwa terlibat dalam kasus dugaan korupsi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada 2015-2022.

    Sidang pembacaan tuntutan ini dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Hakim Ketua Eko Aryanto. Adapun pembacaan tuntutan terhadap Harvey akan dibacakan versama dengan tuntutan JPU terhadap dua terdakwa lainnya.

    Dua terdakwa dimaksud yakni Suparta selaku Direktur Utama PT RBT dam Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT.

    BACA JUGA:Positif SCAM? Website Aplikasi Kantar Work Tak Bisa Diakses lagi

    Sementara itu, istri Harvey, Sandra Dewi tidak akan menghadiri sidang pembacaan tuntutan terhadap suaminya. “Ibu Sandra akan memantau dari rumah saja,” ujar penasihat hukum Harvey, Harris Arthur kepada wartawan.

    Kasus dugaan korupsi timah tersebut menyeret Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT), Suparta selaku Direktur Utama PT RBT, dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT sebagai terdakwa.

    Sementara itu, dalam kasus tersebut, Harvey didakwa menerima uang Rp420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSC) Helena Lim. Suparta didakwa menerima aliran dana sebesar Rp4,57 triliun dari kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp300 triliun tersebut.

    BACA JUGA:Viral Kasus Pengamen Adu Mulut dengan Sopir Angkot di Cileunyi Berakhir Damai

    Adapun kerugian tersebut meliputi sebanyak Rp2,28 triliun dari aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan processing (pengolahan) penglogaman dengan smelter swasta, Rp26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta Rp271,07 triliun berupa kerugian lingkungan.

    Selain itu, keduanya juga didakwa melakukan TPPU dari dana yang diterimanya. Dengan demikian, Harvey dan Suparta terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

  • 4
                    
                        Manajer Perusahaan Sawit Ditahan Imbas Dugaan Penyekapan, Terancam Ada PHK Massal
                        Regional

    4 Manajer Perusahaan Sawit Ditahan Imbas Dugaan Penyekapan, Terancam Ada PHK Massal Regional

    Manajer Perusahaan Sawit Ditahan Imbas Dugaan Penyekapan, Terancam Ada PHK Massal
    Tim Redaksi
    BANGKA, KOMPAS.com
    – Manajer PT Payung Mitra Jaya Mandiri (PMM) berinisial GM masih ditahan polisi atas dugaan penyekapan terhadap seorang ibu dan anaknya di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung.
    Kuasa hukum PT PMM, Tian Handoko, menyatakan akan mengajukan penangguhan penahanan.
    Penahanan tersebut dianggap mengganggu operasional perusahaan dan berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
    “Hari ini kami ajukan penangguhan penahanan. Harapannya bisa menjadi tahanan kabupaten karena yang bersangkutan diperlukan untuk operasional perusahaan,” ujar Tian, Senin (9/12/2024).
    Tian menyebut tuduhan perampasan kemerdekaan atau penyekapan tidak memiliki dasar kuat.
    Menurutnya, ibu dan anak tersebut berada di lokasi perusahaan selama 19 jam, dari Kamis (5/12/2024) pukul 17.00 WIB hingga Jumat siang.
    “Kalau hitungannya sehari 24 jam, ini tidak sampai,” katanya.
    Tian juga menegaskan, mereka tidak berada di kandang anjing seperti yang diberitakan sebelumnya.
    Lokasinya adalah bekas kantor administrasi yang dilengkapi bantal, kasur, makanan, minuman, dan susu untuk anak.
    Tian memperingatkan, penahanan GM berdampak besar pada perusahaan minyak sawit tersebut. Saat ini, lebih dari 100 karyawan bekerja di PT PMM.
    “Penahanan ini dapat mengganggu operasional perusahaan dan berpotensi menimbulkan PHK massal,” ujarnya.
    Bermula dari Pencurian
    Kasus ini berawal dari dugaan pencurian solar oleh suami ibu tersebut, yang juga karyawan PT PMM. Ketika pihak perusahaan mencari pelaku, pria itu melarikan diri.
    “Hanya anak dan istrinya yang ditemukan. Mereka datang ke perusahaan untuk meminta kasus ini tidak dibawa ke ranah hukum,” jelas Tian.
    Kini, proses hukum terhadap GM masih berjalan. Kuasa hukum berharap pihak kepolisian mempertimbangkan dampak sosial dan operasional dari kasus ini.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Enam Tokoh Pahlawan Nasional: Kahar Mudzakkir-Ruhana Kuddus

    Enam Tokoh Pahlawan Nasional: Kahar Mudzakkir-Ruhana Kuddus

    JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh, yakni Abdul Kahar Mudzakkir, Alexander Andries (AA) Maramis, KH Masjkur, M Sardjito, Ruhana Kuddus, dan Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi.

    Pemberian gelar pahlawan nasional tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/TK/2019 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional tertanggal 7 November 2019 dan diberikan langsung kepada para ahli waris di Istana Negara, Jakarta, Jumat 8 November.

    Enam tokoh yang semasa hidupnya berjuang di berbagai bidang, mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun 2019 ini.

    Mereka adalah Ruhana Kuddus, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, Prof. Dr. M. Sardjito, Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir, Dr.(H.C.) A.A. Maramis dan K.H. Masjkur. pic.twitter.com/Ds0g8je22L

    — Joko Widodo (@jokowi) November 8, 2019

    Keenam tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini berasal dari beragam profesi dan latar belakang. Dua orang di antaranya merupakan anggota BPUPKI/PPKI, seorang sultan dari Sukawesi Tenggara, seorang dokter yang berjasa di dunia pendidikan, dan seorang perempuan yang berjasa di bidang jurnalis dan pendidikan.

    Berikut tokoh-tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional 2019: 

    Abdul Kahar Muzakkir 

    Abdul Kahar Muzakkir. Foto: Wikimedia Commons

    Abdoel Kahar Moezakkir (atau ejaan baru Abdul Kahar Muzakkir) merupakan tokoh pendiri Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Tokoh asal Kotagede ini juga pernah menjadi rektor kampus tersebut periode 1948-1960.

    Selain mendirikan UII, Kahar Muzakkir memang dikenang sebagai cendekiawan Muslim dan pejuang nasional. Dia juga sempat duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 

    Dr. Sardjito

    Doktor Sardjito. Foto: Wikimedia Commons

    Dr. Sardjito merupakan dokter sekaligus rektor pertama Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 1950-1961. Selanjutnya dia juga menjadi rektor UII periode 1963 – 1970.

    Semasa hidupnya, Dr Sardjito kelahiran Magetan ini menciptakan sejumlah vaksin, misalnya untuk typhus, kolera, hingga disentri. Semasa perjuangannya, dia juga berkontribusi dengan membuat makanan dan multivitamin untuk para tentara RI yaitu Biskuit Sardjito. 

    Atas dedikasinya dalam bidang pendidikan dan kesehatan pada era perjuangan kemerdekaan, nama Dr Sardjito juga diabadikan sebagai nama rumah sakit di Yogyakarta, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito.

    AA Maramis 

    Mr. Alexander Andries Maramis (1897-1977) akhirnya menjadi Pahlawan Nasional RI tahun 2019. pic.twitter.com/sL4IulHZ22

    — Bode Grey Talumewo (@bode_talumewo) November 8, 2019

    Alexander Andries Maramis atau lebih dikenal sebagai AA Maramis merupakan tokoh yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Ia merupakan anggota BPUPKI dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada era kemerdekaan RI. 

    AA Maramis juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan tanda tangannya ada dalam Oeang Republik Indonesia (ORI) — mata uang RI sebelum rupiah. AA Maramis juga keponakan dari Maria Walanda Maramis, tokoh pejuang perempuan dari Sulawesi Utara, yang sebelumya juga mendapat gelar Pahlawan Nasional. 

    Roehana Koeddoes

    Roehana Koeddoes Foto: Wikimedia Commons

    Roehana Koeddoes (atau Ruhana Kuddus dengan ejaan kini) akhirnya mendapat gelar Pahlawan Nasional. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia ini, sempat gagal menjadi pahlawan nasional meski telah memenuhi seluruh persyaratan dalam proses pengusulan dari daerah.

    Roehana kelahiran Koto Gadang, Sumatera Barat, ini memiliki komitmen tinggi di bidang pendidikan dan literasi. Roehana hidup pada zaman yang sama dengan RA Kartini, di mana akses perempuan untuk mendapat pendidikan yang baik sangat dibatasi. Ia adalah pendiri surat kabar perempuan pertama di Indonesia.

    Roehana pernah menjadi pimpinan beberapa surat kabar pada masanya. Ia pernah menulis untuk surat kabar Poetri Hindia, Oetoesan Melajoe, hingga mendirikan surat kabarnya sendiri, Soenting Melajoe. Selain di dunia pers, Roehana juga aktif menjadi penggerak kerajinan di Sumbar, khususnya untuk kaum perempuan.

    Sultan Himayatuddin

    Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau dikenal dengan gelar Oputa Yi Koo adalah putra daerah yang memimpin perlawanan terhadap agresi, invasi, dan imperialisme Belanda di wilayah kesultanan Buton pada abad ke-18. Himayatuddin pernah menjabat dua kali dipilih jadi sultan, yakni sebagai Sultan Buton ke-XX (1750-1752) dan ke-XXIII (1760-1760). Beliau wafat pada tahun 1776 masehi.

    Ia mendapat gelar pahlawan karena kegigihannya melawan penjajah Belanda di Tanah Air. Bahkan, ia sampai harus sempat turun tahta akibat perlawanannya dulu.

    KH Masjkur

    Alhamdulillah, KH Masjkur insya Allah akan dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional, pada 10 November 2019.#KyaikuPahlawanku

    | simak sosok beliau berikut ini. 👇🏻

    credit: @nahdlatululama pic.twitter.com/N4pjOSX6c1

    — PWNU Jatim | #HariSantri2019 (@pwnujatim) November 7, 2019

    KH Masjkur adalah tokoh dan ulama dari Nahdlatul Ulama. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Agama di tiga era Perdana Menteri, yakni Amir Syarifuddin, Mohammad Hatta, Soesanto Tirtopordjo atau sekitar periode 1947-1949. Kemudian menjadi Menteri Agama lagi di era Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo sekitar periode 1953-1955. 

    Pada zaman perjuangan kemerdekaan, KH Masjkur ikut menjadi anggota BPUPKI. Ia juga pernah tercatat sebagai pendiri Pembela Tanah Air (PETA), yang kemudian berubah nama Laskar Rakyat dan akhirnya menjadi TNI. Pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, ia memimpin barisan Sabilillah. 

    Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan enam nama pahlawan nasional pada 2018 melalui SK Presiden Nomor 123/TK tahun 2018 tentang Penganugrahan Gelar Pahlawan Nasional.

    Enam orang itu yakni almarhum Abdurrahman Baswedan, tokoh dari Provinsi DI Yogyakarta; almarhumah Agung Hajjah Andi Depu, tokoh dari Provinsi Sulawesi Barat; dan almarhum Depati Amir, tokoh dari Provinsi Bangka Belitung.

    Kemudian, almarhum Mr. Kasman Singodimedjo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah; almarhum Ir. H. Pangeran Mohammad Noor, tokoh dari Provinsi Kalimantan Selatan; dan almarhum Brigjen KH Syam’un, tokoh dari Provinsi Banten.    

  • Harvey Moeis Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Timah Hari Ini

    Harvey Moeis Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Timah Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Tersangka kasus dugaan korupsi timah di IUP PT Timah (TINS) Tbk. periode 2015-2022, Harvey Moeis akan menjalani sidang dengan agenda pencarian tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat.

    Agenda pembacaan tuntutan itu sebelumnya disampaikan oleh oleh Hakim Ketua Eko Aryanto pada sidang lanjutan kasus timah pada Kamis (28/11/2024).

    “Kita jadwalkan tanggal 9 itu [Desember] tuntutan,” kata Eko dalam ruang sidang di PN Tipikor.

    Selain Harvey, Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta dan Direktur Pengembangan PT RBT, Reza Ardiansyah juga akan dituntut hari ini. 

    Dalam kasus ini, Harvey yang merupakan perpanjangan tangan PT RBT diduga telah mengakomodasi penambangan liar di IUP PT Timah bersama tersangka lainnya.

    Akomodasi penambangan liar itu dilakukan melalui sewa menyewa alat peleburan timah untuk mendapatkan keuntungan. 

    Kemudian, keuntungan yang didapat Harvey diduga difasilitasi tersangka Helena Lim dengan modus tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

    Adapun, jaksa telah mendakwa perbuatan dugaan korupsi dalam kasus ini telah memperkaya Harvey Moeis dan Manager PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim sebesar Rp420 miliar. 

    “Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena setidak-tidaknya Rp420.000.000.000,” ujar JPU. 

  • Hari Ini, Suami Sandra Dewi Hadapi Tuntutan

    Hari Ini, Suami Sandra Dewi Hadapi Tuntutan

    Jakarta, Beritasatu.com – Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis hari ini dijadwalkan menjalani sidang tuntutan atas kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015–2022.

    Sidang tuntutan terdakwa Harvey Moeis akan berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/12/2024), dipimpin oleh hakim ketua Eko Aryanto. Jaksa penuntut umum (JPU) akan membacakan tuntutan hukuman kepada Harvey. 

    Harvey Moeis sudah didakwa terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk 2015-2022 yang menurut Kejaksaan Agung merugikan negara Rp 300 triliun. 

    Dalam kasus tersebut, Harvey Moeis merupakan perwakilan dari PT Refund Bangka Tin (RBT), perusahaan penghasil timah murni Batangan. Suami Sandra Dewi itu didakwa mengumpulkan uang “pengamanan” dari sejumlah perusahaan smelter yang melakukan penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah.

    Pada sidang sebelumnya, Harvey Moeis mengakui dirinya telah mengumpulkan dana sebesar US$ 1,5 juta dari empat perusahaan smelter dalam kasus tersebut, yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Inter Nusa.

    Menurut Harvey, sebagian besar uang tersebut merupakan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility (CSR).

    “Selain itu, ada juga pemberian sebesar 25.000 dolar Singapura sebanyak tiga kali, meski nilainya relatif kecil,” kata suami Sandra Dewi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Senin (4/11/2024).

    Harvey mengaku dana itu digunakan untuk pembelian alat kesehatan penanganan Covid-19. “Saya belum sempat memberi tahu pihak smelter, tetapi dana itu memang untuk bantuan alat kesehatan di RSCM dan RSPAD,” ujar suami Sandra Dewi.

  • Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Jalani Sidang Tuntutan Kasus Timah Hari ini

    Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Jalani Sidang Tuntutan Kasus Timah Hari ini

    loading…

    Terdakwa Harvey Moeis mengikuti sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/10/2024). FOTO/ARIF JULIANTO

    JAKARTA Harvey Moeis , terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022, dijadwalkan menjalani sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Senin (9/12/2024) hari ini. Dalam perkara ini, suami artis Sandra Dewi itu selaku perwakilan PT Refund Bangka Tin (RBT).

    Jadwal pembacaan tuntutan itu sebelumnya disampaikan Ketua Majelis Hakim, Eko Aryanto dalam sidang yang berlangsung pada Kamis (28/11/2024). Dalam sidang tersebut, Hakim Eko menjadwalkan pembacaan tuntutan Harvey digelar pada 9 Desember 2024.

    “Kita jadwalkan tanggal 9 (Desember) itu tuntutan, sudah tuntutan,” kata Hakim Eko.

    Untuk diketahui, Harvey Moeis didakwa mengumpulkan uang pengamanan dari sejumlah smelter. Dana pengamanan itu dihimpun Harvey dari perusahaan smelter yang melakukan penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah. Para perusahaan smelter itu, yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa.

    Harvey menutupi pengumpulan uang pengamanan itu dengan kedok dana corporate social responsibility (CSR) yang bernilai USD500 hingga USD750 per metrik ton. Perbuatan itu diduga dilakukan dengan bantuan Helena Lim.

    (abd)

  • Jakarta dan Papua Jadi Daerah dengan Kenaikan UMP Tertinggi, Berapa Nominalnya?

    Jakarta dan Papua Jadi Daerah dengan Kenaikan UMP Tertinggi, Berapa Nominalnya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi menerbitkan regulasi penetapan upah minimum provinsi (UMP) pada 2025.

    Adapun aturan tersebut tertuang dalam Permenaker No.16/2024 tentang Penetapan upah minimum 2025 yang ditetapkan pada 4 Desember 2024.

    Melalui beleid ini, pemerintah menetapkan nilai kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 6,5% dari UMP dan UMK tahun lalu.

    “Nilai kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025 sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah Minimum provinsi tahun 2024,” demikian bunyi Pasal 2 ayat 3 beleid itu, dikutip Rabu (4/12/2024).

    Formula kenaikan UMP 2025 mengacu pada beleid tersebut adalah UMP 2025 = UMP 2024 + nilai kenaikan UMP 2025. Adapun, nilai kenaikan UMP dan UMK tahun 2025 mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu..

    Sementara, UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 18 Desember 2024.

    “Dalam hal di kabupaten/kota belum terdapat Upah Minimum kabupaten/kota maka yang berlaku Upah Minimum provinsi,” demikian bunyi pasal 12.

    Formula kenaikan UMK adalah UMK 2025 = UMK 2024 + nilai kenaikan UMK 2025. Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.

    Dengan kenaikan 6,5% ini, DKI Jakarta menjadi wilayah yang memiliki gaji tertinggi untuk para pekerjanya.

    UMP di Jakarta naik Rp329.379 dari yang semula Rp5.067.381 menjadi Rp5.396.760.

    Sementara wilayah Jawa Tengah menjadi provinsi dengan UMP terendah denga nilai Rp2.036.947 juta dan akan naik menjadi Rp2.169.348.

    Daftar UMP 2025 Seluruh Wilayah Indonesia yang Naik 6,5%

    UMP DKI Jakarta Rp5.067.381 menjadi Rp5.396.760
    UMP Papua Rp 4.024.270 menjadi Rp4.285.847
    UMP Papua Tengah Rp 4.024.270 menjadi Rp4.285.647
    UMP Papua Pegunungan Rp4.024,270.00 menjadi Rp4.285.847
    UMP Papua Selatan Rp4.024.270.00 menjadi Rp4.285.847
    UMP Papua Barat Daya Rp3.393,500.00 menjadi Rp3.614.077
    UMP Bangka Belitung Rp 3.640.000 menjadi Rp3.876.000
    UMP Sulawesi Utara Rp 3.545.000 menjadi Rp3.775.425
    UMP Aceh Rp 3.460.672 menjadi Rp3.685.615
    UMP Sumatra Selatan Rp 3.456.874 menjadi Rp3.681.570
    UMP Sulawesi Selatan Rp 3.434.298,00 menjadi Rp3.657.527
    UMP Kepulauan Riau Rp 3.402.492 menjadi Rp3.623.653
    UMP Papua Barat Rp 3.393.000 menjadi Rp3.613.545
    UMP Kalimantan Utara Rp 3.361.653 menjadi Rp3.580.160
    UMP Kalimantan Timur Rp 3.360.858 menjadi Rp3.579.313
    UMP Riau 3.294.625 menjadi Rp3.508.775
    UMP Kalimantan Selatan Rp 3.282.812 menjadi Rp3.496.194
    UMP Kalimantan Tengah Rp3.261,616.00 menjadi Rp3.473.621
    UMP Maluku Utara Rp3.200.000 menjadi Rp3.408.000
    UMP Jambi Rp3.037.121 menjadi Rp3.234.533
    UMP Gorontalo Rp3.025.100 menjadi Rp3.221.731
    UMP Maluku Rp2.949,953.00 menjadi Rp3.141.699
    UMP Sulawesi Barat Rp2.914.958 menjadi Rp3.104.430
    UMP Sulawesi Tenggara Rp2.885.964 menjadi Rp3.073.551
    UMP Sumatra Barat Rp2.811.499 menjadi Rp2.994.246
    UMP Sumatra Utara Rp2.809.915 menjadi Rp2.992.559
    UMP Sulawesi Tengah Rp2.736.698 menjadi Rp2.914.583
    UMP Banten Rp2.727.812 menjadi Rp2.905.119
    UMP Lampung Rp 2.716.496 menjadi Rp2.893.086
    UMP Bali Rp2.713.672 menjadi Rp2.890.060
    UMP Kalimantan Barat Rp 2.702.616 menjadi Rp2.878.286
    UMP Bengkulu Rp2.507.079 menjadi Rp2.670.039
    UMP Nusa Tenggara Barat Rp2.444.067 menjadi Rp2.602.931
    UMP Nusa Tenggara Timur Rp2.186.826 menjadi Rp2.328.969
    UMP Jawa Timur Rp2.165.244,30 menjadi Rp2.305.984
    UMP Daerah Istimewa Yogyakarta Rp2.125.897 menjadi Rp2.264.080
    UMP Jawa Barat Rp2.057.495,17 menjadi Rp2.191.232
    UMP Jawa Tengah Rp2.036.947 menjadi Rp2.169.348