kab/kota: Bangka

  • Jenazah Antasari Azhar Akan Dishalatkan di Masjid Asy Syarif BSD

    Jenazah Antasari Azhar Akan Dishalatkan di Masjid Asy Syarif BSD

    Jenazah Antasari Azhar Akan Dishalatkan di Masjid Asy Syarif BSD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.co
    m
    – Jenazah mantan Ketua KPK Antasari Azhar akan dishalatkan di Masjid Asy Syarif Al Azhar di BSD, Kota Tangerang Selatan, Sabtu (8/11/2025) bakda ashar.
    Antasari Azhar
    telah meninggal dunia di usia 72 tahun pada Sabtu (8/11/2025).
    Kuasa hukum Antasari Azhar,
    Boyamin Saiman
    , mengatakan, jenazah almarhum Antasari Azhar akan dishalatkan di
    Masjid Asy Syarif
    tersebut.
    “Betul, tadi dikonfirmasi ke teman-teman jaksa yang lain dan ke pengurus Masjid Asy Syarif akan dilakukan shalat jenazah untuk Pak Azhar, saya jemaah yang sama di masjid itu,” kata Boyamin saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu (8/11/2025).
    Boyamin meminta doa dan agar kesalahan almarhum Antasari Azhar dimaafkan.
    “Mohon doa dan dimaafkan kesalahannya, dan kita doakan dapat pahala sebanyak-banyaknya di akhirat. Saya menyampaikan selaku kuasa hukum,” ujarnya.
    Boyamin mengatakan kabar meninggalnya Antasari Azhar telah dipastikannya lewat konfirmasi para kolega.
    “Betul, tadi dikonfirmasi ke teman-teman jaksa yang lain,” kata Boyamin.
    Antasari Azhar lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada 18 Maret 1953.
    Lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini meniti kariernya di dunia hukum dan kejaksaan sebelum dikenal publik sebagai salah satu tokoh penting dalam pemberantasan korupsi.
    Ia pernah menjabat di berbagai posisi strategis di Kejaksaan Agung, termasuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi di beberapa daerah. Ketekunannya di dunia penegakan hukum mengantarkannya terpilih menjadi Ketua KPK pada 18 Desember 2007, menggantikan Taufiqurahman Ruki.
    Dia menjadi Ketua KPK pada periode 2007-2009.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jenazah Antasari Azhar Akan Dishalatkan di Masjid Asy Syarif BSD

    Jenazah Antasari Azhar Akan Dishalatkan di Masjid Asy Syarif BSD

    Jenazah Antasari Azhar Akan Dishalatkan di Masjid Asy Syarif BSD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.co
    m
    – Jenazah mantan Ketua KPK Antasari Azhar akan dishalatkan di Masjid Asy Syarif Al Azhar di BSD, Kota Tangerang Selatan, Sabtu (8/11/2025) bakda ashar.
    Antasari Azhar
    telah meninggal dunia di usia 72 tahun pada Sabtu (8/11/2025).
    Kuasa hukum Antasari Azhar,
    Boyamin Saiman
    , mengatakan, jenazah almarhum Antasari Azhar akan dishalatkan di
    Masjid Asy Syarif
    tersebut.
    “Betul, tadi dikonfirmasi ke teman-teman jaksa yang lain dan ke pengurus Masjid Asy Syarif akan dilakukan shalat jenazah untuk Pak Azhar, saya jemaah yang sama di masjid itu,” kata Boyamin saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu (8/11/2025).
    Boyamin meminta doa dan agar kesalahan almarhum Antasari Azhar dimaafkan.
    “Mohon doa dan dimaafkan kesalahannya, dan kita doakan dapat pahala sebanyak-banyaknya di akhirat. Saya menyampaikan selaku kuasa hukum,” ujarnya.
    Boyamin mengatakan kabar meninggalnya Antasari Azhar telah dipastikannya lewat konfirmasi para kolega.
    “Betul, tadi dikonfirmasi ke teman-teman jaksa yang lain,” kata Boyamin.
    Antasari Azhar lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada 18 Maret 1953.
    Lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini meniti kariernya di dunia hukum dan kejaksaan sebelum dikenal publik sebagai salah satu tokoh penting dalam pemberantasan korupsi.
    Ia pernah menjabat di berbagai posisi strategis di Kejaksaan Agung, termasuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi di beberapa daerah. Ketekunannya di dunia penegakan hukum mengantarkannya terpilih menjadi Ketua KPK pada 18 Desember 2007, menggantikan Taufiqurahman Ruki.
    Dia menjadi Ketua KPK pada periode 2007-2009.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia
                        Nasional

    2 Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia Nasional

    Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar meninggal dunia.
    “Betul, tadi dikonfirmasi ke temen-temen jaksa yang lain,” kata kuasa hukum
    Antasari Azhar
    , Boyamin Saiman, saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu (8/11/2025).
    Boyamin mengatakan, Antasari Azhar akan dishalatkan di Masjid Asy Syarif, BSD, Tangerang Selatan.
    “Dan ke pengurus masjid Asy Syarif akan dilakukan salat jenazah pada ashar, saya jemaah yang sama di masjid itu, jadi saya pastikan Pak Antasari meninggal,” ujarnya.
    Boyamin juga meminta masyarakat untuk mendoakan dan memaafkan almarhum Antasari Azhar.
    “Mohon doa dan dimaafkan kesalahannya, dan kita doakan dapat pahala sebanyak-banyaknya di akhirat, saya menyampaikan selaku kuasa hukum,” ucap dia.
    Antasari Azhar lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada 18 Maret 1953.
    Lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini meniti kariernya di dunia hukum dan kejaksaan sebelum dikenal publik sebagai salah satu tokoh penting dalam pemberantasan korupsi.
    Ia pernah menjabat di berbagai posisi strategis di Kejaksaan Agung, termasuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi di beberapa daerah. Ketekunannya di dunia penegakan hukum mengantarkannya terpilih menjadi Ketua KPK pada 18 Desember 2007, menggantikan Taufiqurahman Ruki.
    Dia menjadi Ketua KPK pada periode 2007-2009.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabar Duka, Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia

    Kabar Duka, Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar meninggal dunia pada Sabtu (8/11/2025) pada usia ke-72 tahun.

    Beberapa tahun silam, Antasari Azhar sempat dirawat di rumah sakit karena indikator gula darahnya melonjak. Sebagai informasi, alamarhu sempat menjadi Ketua KPK pada periode 18 Desember 2007-11 Oktober 2009.

    Antasari adalah anak ke-4 dari 15 bersaudara, anak dari pasangan H. Azhar Hamid, S.H. dan Hj. Asnani (alm.). Ayah dari Antasari Azhar pernah menjabat sebagai kepala kantor pajak di Bangka Belitung.

    Informasi yang diterima Bisnis.com, Sabtu (8/11/2025), Antasari Azhar meninggal dunia dan tutup usia pada umur ke-72 tahun. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

  • BSKDN minta pemda libatkan multipihak kembangkan inovasi

    BSKDN minta pemda libatkan multipihak kembangkan inovasi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya pemerintah daerah (pemda) untuk menggandeng banyak pihak dalam mengembangkan ekosistem inovasi.

    Langkah tersebut perlu menjadi perhatian pemda sehingga ekosistem terbangun dengan tidak hanya mengandalkan unsur dari pemerintah. Para pihak tersebut, di antaranya masyarakat dan asosiasi profesi.

    Yusharto melalui keterangannya di Jakarta, Jumat mencontohkan inovasi Ekonomi Peka Gender Berbasis Kolaborasi dan Integrasi Sistem Industri Pangan Rumah Tangga yang dapat melibatkan berbagai pihak dalam pengerjaannya.

    Inovasi yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka, Kepulauan Bangka Belitung tersebut memiliki unit usaha yang tidak sedikit sehingga dukungan dari pihak lain diperlukan.

    “Bagaimana Kadin (Kamar Dagang dan Industri) masuk ke situ dan unsur-unsur yang lain barangkali bisa berkolaborasi lebih erat dengan pemerintah daerah untuk memperkuat inovasi,” katanya.

    Hal itu disampaikan Yusharto saat menanggapi presentasi inovasi yang disampaikan oleh Pemkab Bangka secara virtual. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari penilaian Innovative Government Award (IGA) 2025 yang digelar BSKDN Kemendagri.

    Ia mengapresiasi Ekonomi Peka Gender karena dapat mendukung ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan.

    Kendati demikian, ia juga menekankan agar pembinaan terhadap ibu rumah tangga yang terlibat dalam inovasi tersebut terus dilakukan.

    Dalam kesempatan itu, Yusharto juga menanggapi inovasi dari berbagai daerah lainnya. Ia mengapresiasi inovasi yang dipaparkan dalam presentasi tersebut.

    Ia mengharapkan daerah terus mampu melahirkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus Ibu Setrika Anak Kandung, Hj Andari: Kedepankan Pendekatan Restoratif

    Kasus Ibu Setrika Anak Kandung, Hj Andari: Kedepankan Pendekatan Restoratif

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kasus seorang ibu berinisial SE (30) tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang berusia 7 tahun dengan cara menyetrika pada bagian tangan dan kaki di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, menjadi atensi publik, termasuk anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Hj Ansari.

    Kasus penganiayaan yang terjadi pada 18 Oktober 2025, akhirnya terbongkar setelah ayah kandung korban berinisial SI melapor ke polisi, di mana kasus yang menimpa anak laki-laki berusia 7 tahun tersebut ditangani serius oleh Unit PPA Polresta Pangkalpinang.

    Dari kasus tersebut, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mendorong perlunya penyelesaian secara tepat dengan mengedepankan hukum restoratif. “Tentu kami sangat sedih mendengar kasus yang terjadi di Pangkal Pinang, terlebih pelaku merupakan orang yang seharusnya menjadi pelindung terdekat,” kata Hj Ansari di Pamekasan, Jum’at (7/11/2025).

    “Namun faktanya justru seorang ibu yang seharusnya menjadi pelindung justru bisa melakukan kekerasan dengan cara seperti itu, dan tentunya kami sangat prihatin karena kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, trennya terus meningkat,” ungkapnya.

    Dalam kasus tersebut, pendekatan keadilan restoratif bisa menjadi opsi terbaik karena tidak melepaskan aspek hukum dan pada saat yang sama, sekaligus menjaga nilai-nilai kemanusiaan. “Ibu kandung sebagai pelaku tetap harus mendapat hukuman karena melakukan kekerasan, namun proses memulihkan korban dan membangun kembali hubungan keluarga agar lebih aman juga penting,” imbuhnya.

    “Namun kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berdiri sendiri, artinya ada banyak faktor yang melatarbelakangi, seperti ekonomi, sosial, budaya hingga relasi suami istri. Karena itu, regulasi seperti Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus diterapkan secara tepat,” tegasnya.

    Politisi perempuan yang juga tercatat sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, juga menilai pendekatan keadilan restoratif sebagai opsi konkrit. “Dengan restoratif, ibu mengakui akan kesalahan yang diperbuat, serta bertanggung jawab dan ada kesediaan memperbaikinya demi masa depan anak. Sehingga perlu mediasi dengan melibatkan psikolog dan proses hukum tetap memperhatikan asas kepentingan terbaik untuk anak atau best interest of the child,” jelasnya.

    “Secara umum kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi tanpa diawali niat jahat dari pelaku, tapi terkadang dipicu akumulasi stres, trauma, sosial dan konflik peran. Sehingga pemahaman akan undang-undang yang memberikan perlindungan juga harus dipahamkan secara lebih mengakar kepada masyarakat,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, Pihkanya juga menyatakan jika kasus tersebut dapat menjadi alarm pemahaman orang tua di Indonesia terhadap jaminan perlindungan anak masih belum kuat. “Untuk itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA perlu meningkatkan sosialisasi terkait regulasi dan membuat langkah pencegahan secara lebih strategis,” pungkasnya. [pin/kun]

  • KSAD minta prajuritnya tidak khianati negara dan terus layani rakyat

    KSAD minta prajuritnya tidak khianati negara dan terus layani rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta para prajuritnya untuk tidak mengkhianati negara dan terus meningkatkan pengabdian dengan melayani masyarakat.

    Hal tersebut dikatakan Maruli saat memberikan pengarahan kepada prajurit dalam kunjungan kerjanya di Makodam II/Sriwijaya, Palembang, Rabu (5/10).

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, Maruli menekankan loyalitas kepada negara menjadi dasar utama seorang prajurit dalam menjalankan tugasnya.

    “Tentara tidak boleh berkhianat, tegak lurus semuanya (loyalitas), apapun yang terjadi tegak lurus, tidak usah ikut gosip-gosip segala macam,” kata dia kepada para prajuritnya.

    Sikap tegak lurus itu, lanjut Maruli, dapat dibangun dengan memperkuat kekompakan antara sesama prajurit di semua lini pangkat dan jabatan.

    Dengan memupuk kekompakan, Maruli yakin seluruh prajurit akan memiliki jiwa loyalitas yang sama dan akan saling membangun satu sama lain demi memberikan pelayanan terbaik kepada negara.

    “Kalau kita kompak semua, tidak akan ada apa-apa di Indonesia ini. Jangan sampai terpengaruh oleh segala macam pengaruh apapun,” jelas Maruli.

    Untuk memperkuat loyalitas tersebut, Maruli juga memastikan seluruh prajuritnya mendapatkan fasilitas yang layak untuk hidup dari mulai rumah hingga fasilitas kesehatan.

    Salah satu fasilitas yang dimaksud yakni pembangunan dan renovasi rumah dinas maupun rumah non-dinas (rumah pribadi) yang difasilitasi oleh Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP).

    Usai memberikan pengarahan, Maruli melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meninjau kawasan Asrama Militer Sekojo, Palembang. Di lokasi tersebut, dia meninjau hasil perbaikan 157 unit rumah dinas prajurit yang dikerjakan melalui program swakelola TNI AD dan swadaya Kodam II/Sriwijaya. Rehabilitasi ini juga mencakup rumah dinas prajurit di wilayah Bangka.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satgas PKH Kuasai Kembali Lahan 62 Hektare di Morowali Sulteng

    Satgas PKH Kuasai Kembali Lahan 62 Hektare di Morowali Sulteng

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah kembali menguasai lahan tambang ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan lahan tambang yang telah dikuasai oleh negara itu milik PT Bumi Morowali Utara (BMU).

    “Tim Satgas PKH melaksanakan klarifikasi dan penguasaan kembali oleh negara terhadap PT BMU,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).

    Dia menjelaskan PT BMU memiliki area bukaan tambang yang masuk di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) atau tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

    Area bukaan tambang itu berada di dalam maupun di luar area Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi yang totalnya sekitar 66,01 hektare.

    Dalam proses klarifikasi itu, Anang mengatakan bahwa kawasan hutan yang tidak dilengkapi IPPKH/PPKH mencapai 62,5 hektare. Perinciannya, terdiri dari 46,03 Ha berada dalam wilayah IUP dan 15,94 Ha berada di luar wilayah IUP.

    “Dalam kegiatan tersebut, ditemukan fakta bahwa terdapat bukaan pada kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan IPPKH/PPKH seluas 62,15 Ha,” tambah Anang.

    Di samping itu, Anang mengungkap bahwa dari data yang ada, perusahaan yang melakukan operasi pertambangan ilegal ini berpotensi didenda sebesar Rp2,35 triliun.

    “Dari data tersebut, terdapat potensi denda sebesar Rp2.350.280.980.761,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, secara keseluruhan terdapat terdapat 9 perusahaan yang tervalidasi melanggar atau memasuki wilayah hutan. Perusahaan itu di antaranya PT Bumi Morowali Utara (BMU) hingga PT Daya Sumber Mining Indonesia (DSMI).

    Adapun, sejauh ini total wilayah yang teridentifikasi dan dikuasai kembali oleh negara di seluruh Indonesia meliputi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Bangka Belitung. 

  • Grand Final Duta DPD RI 2025 Dimulai, Perwakilan Anak Daerah Unjuk Kemampuan

    Grand Final Duta DPD RI 2025 Dimulai, Perwakilan Anak Daerah Unjuk Kemampuan

    Jakarta

    Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar malam Grand Final Duta DPD RI 2025 malam ini. Acara yang melibatkan sejumlah perwakilan daerah ini diharapkan mampu memberikan kesempatan yang luas untuk anak muda di Indonesia.

    Acara Grand Final Duta DPD RI digelar di Balai Sudirman, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung hingga Yorrys Raweyai.

    “Malam ini DPD melakukan final semacam final ya, Grand Final Duta DPD sebagai bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun DPD yang ke-21,” kata Sultan di lokasi, Senin (3/11/2025).

    Sultan mengatakan acara ini diperuntukkan bagi anak-anak muda di Indonesia. Ia menyebut sejumlah final Duta DPD RI ini dibekali dengan sejumlah pengetahuan.

    “Nah, kalau beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu ada DPD Awards, kita menjaring local hero, local champion dan ternyata banyak sekali keluarnya dari daerah,” kata Sultan.

    “Malam ini kita mencoba memberikan peluang atau panggung kepada anak-anak muda Indonesia dari daerah, dari kampung-kampung, dari semua provinsi, semua kota di Indonesia untuk menjadi semacam ambassador DPD dan lebih dari itu mereka akan kita bekali pengetahuan yang cukup,” sambungnya.

    Sultan ingin program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dapat dikomunikasikan dengan baik kepada rakyat. Ia berharap Duta DPD RI menjadi representasi daerah di pusat.

    “Kemudian karena posisi kita sekarang memang berkomitmen untuk bagaimana memastikan program-program Asta Cita Presiden juga lebih cepat berhasil. Dan paling penting juga bagaimana DPD RI yang banyak masyarakat yang masih belum aware, belum banyak tahu tentang lembaga DPD, maka melalui duta-duta DPD ke depan, eksistensi DPD insyaallah akan makin banyak diketahui,” ungkapnya.

    Berikut Daftar Finalis Duta DPD RI 2025:

    1. Aceh
    Muharram Anbiya
    Irhamni Malika

    2. Sumatera Utara
    Muhammad Akmal Nasution
    Feby Inge Dwiyanti

    3. Sumatera Barat
    Ahmad Zakri
    Sutri Yani

    4. Riau
    Deri Wanhar Saputra
    Friskhia Hani

    5. Jambi
    M. Dicky Prayama
    Najwa Zafirah Dewi Riwanti

    6. Sumatera Selatan
    Muhammad Wahyu Hidayat
    Abel Jennyska Laurencia

    7. Bengkulu
    Mohammed Virgil Afghani
    Sopia Agnesta

    8. Kepulauan Bangka Belitung
    Faris Adil
    Decia Rahmadini Prawira

    9. Kepulauan Riau
    Joan Young
    Risma Dwi Salwa Lestari

    10. Lampung
    Wahyuda Pratama
    Yolanda Sabrina Putri

    11. Daerah Khusus Jakarta
    Jagad Febrian Putra
    Alya Mukhbita

    12. Jawa Barat
    Febby Cipta
    Sifa Salma Sriyani

    13. Jawa Tengah
    Rangga Satria Putra Pratama
    Della Rista Setiawan Putri

    14. Daerah Istimewa Yogyakarta
    Fajar Ilham Maulana
    Fada Devinza Rigita Maharani

    15. Jawa Timur
    Ahmad Farezi
    Nuroniyyah

    16. Banten
    Wendi Juwendi
    Harum Fatimah

    17. Bali
    I Made Sila Arta Putra
    Maria Febi Vivian Winanda Rambu

    18. Nusa Tenggara Barat
    Roni Hidayat
    Ni Komang Ayu Wulan Sari

    19. Nusa Tenggara Timur
    Krisna Kennedy Morits Pascal Adu
    Gresia Yuliana Umbu Pati

    20. Kalimantan Barat
    Seprianda Risky
    Aura Nafiisah

    21. Kalimantan Tengah
    Hefi
    Friska Friscilla

    22. Kalimantan Selatan
    Muhammad Abiyyu Hafizh
    Danisya Nayla Azahra

    23. Kalimantan Timur
    Muhammad Fikri Assalam
    Novalin Delvia Sari

    24. Kalimantan Utara
    Ahmad Awaludin
    Dewi Dwi Zulastri

    25. Sulawesi Selatan
    Arsal Andika
    Khaila Thahirah

    26. Sulawesi Tengah
    Moch. Arzan Anugrah
    Jihan Al-Amri

    27. Sulawesi Barat
    Muh. Fadel Miftahuddin
    Andi Nurya Az Zahra

    28. Gorontalo
    Muhammad Fauzan Tomu
    Aura Felita

    29. Sulawesi Utara
    Marcello Sergio Lontokan
    Flavia Meraviglia Agusta

    30. Sulawesi Tenggara
    Arwan Pelangi
    Alma Fisabillah

    31. Maluku
    Harun Souwakil
    Keisya Multi Pieritsz

    32. Maluku Utara
    Irfan Atha Rabal
    Nursellah Hi Abdullah

    33. Papua
    Roni Towoly
    Patrichia Angelica Bemey

    34. Papua Barat
    Nemesio Bizar Bubun Pegan
    Nesty Stella Isir

    35. Papua Tengah
    Obaja Gobai
    Sara Agapa

    36. Papua Pegunungan
    Luis Mandala Mabel
    Savira Margaretha Kosay

    37. Papua Barat Daya
    Samuel Jouan Gelora Hutabarat
    Melani Tebuot Bame

    38. Papua Selatan
    Petrus Leonardo Amotey
    Wilhelmina Gereworot Kuruwop

    Halaman 2 dari 3

    (dwr/eva)

  • Indonesia Masuki Puncak Musim Hujan, BMKG Peringatkan Ancaman La Nina

    Indonesia Masuki Puncak Musim Hujan, BMKG Peringatkan Ancaman La Nina

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dengan sedang hingga lebat seiring dengan masuknya sebagian besar wilayah Indonesia ke puncak musim hujan.

    Kondisi ini turut didukung dengan dinamika atmosfer yang aktif, sehingga meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat melanda sebagian besar wilayah Jawa bagian barat dan tengah, meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta sebagian wilayah Yogyakarta. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

    “Kondisi atmosfer sangat labil dan kaya uap air akibat aktifnya monsun Asia serta suhu muka laut yang hangat. Hujan lebat hingga sangat lebat dengan curah hujan 80-150 mm per hari sudah terjadi di beberapa wilayah. Ini adalah sinyal kuat bahwa kita harus meningkatkan kesiapsiagaan,” kata Dwikorita dilansir dari laman BMKG.

    Saat ini, sekitar 43,8% wilayah Indonesia atau 306 Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim hujan. Sementara puncak musim hujan di Indonesia diperkirakan terjadi secara bertahap mulai November 2025 hingga Februari 2028 dengan pola umum pergerakan dari barat ke timur.

    “Namun demikian, pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026 menjadi fase puncak musim hujan utama bagi sebagian besar wilayah Indonesia yang berpotensi meningkatnya curah hujan tinggi dan bencana hidrometeorologi,” ujarnya.

    Di sisi lain, pada November ini periode siklon tropis di wilayah selatan Indonesia mulai aktif, sehingga masyarakat perlu mewaspadai potensi terbentuknya sistem tekanan rendah di sekitar Samudra Hindia yang memicu hujan sangat lebat dan angin kencang, serta gelombang tinggi terutama di pesisir Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

    Dalam sepekan ke depan, sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan mengalami kondisi cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, disertai potensi peningkatan hujan menjadi sedang hingga sangat lebat di sejumlah daerah. Berdasarkan analisis peringatan dini BMKG, hujan berintensitas sedang hingga lebat yang perlu diwaspadai berpotensi terjadi di berbagai wilayah, meliputi Aceh, Sumatera bagian selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Sementara itu, hujan lebat hingga sangat lebat (kategori Siaga) diprakirakan terjadi di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, serta Papua, dan dalam beberapa hari ke depan berpotensi meluas hingga Maluku Utara dan sebagian wilayah Sulawesi.

    Sebagai langkah antisipasi dan mitigasi, BMKG bekerjasama dengan BNPB dan unsur terkait saat ini sedang melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk wilayah sekitar DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Yogyakarta untuk mengurangi intensitas hujan ekstrem di wilayah rawan bencana.

    Di Jawa Tengah, operasi dilakukan sejak 25 Oktober dan masih berlanjut hingga awal November, dengan pelaksanaan dari Posko Semarang dan Solo. OMC ini telah melaksanakan 41 sorti penerbangan menggunakan dua pesawat Cessna Caravan, dengan hasil efektif menurunkan dan meredistribusi curah hujan di wilayah target.

    Sementara untuk wilayah Jawa bagian barat, operasi dilakukan sejak 23 Oktober dan juga masih berlanjut, dengan pelaksanaan dari Posko Jakarta. Sebanyak 29 sorti penerbangan telah dilakukan dan menunjukkan hasil pengurangan curah hujan di wilayah sasaran secara signifikan.

    Ancaman La Nina

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan berdasarkan pemantauan BMKG terhadap suhu muka laut di samudra pasifik menunjukkan bahwa dalam dua bulan terakhir telah terjadi pendinginan di samudra pasifik dan melewati ambang batas La Nina yaitu pada September dengan anomali suhu muka laut di pasifik tengah dan timur sebesar -0.54 dan pada Oktober sebesar -0.61.

    Sementara kondisi atmosfer juga menunjukkan adanya penguatan angin timuran. Dua indikasi tersebut menunjukkan terjadinya perkembangan awal La Nina dan respon atmosfer menegaskan bahwa La Nina lemah telah terjadi.

    “Namun demikian, La Nina lemah diprediksi tidak memberikan dampak yang signifikan pada curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan kondisi curah hujan pada November-Desember 2025 dan Januari-Februari 2026 diprediksi tetap pada kategori normal,” ujar Guswanto.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan peningkatan potensi hujan ini didukung oleh beberapa fenomena atmosfer yang aktif secara bersamaan, antara lain aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), Gelombang Rossby dan Kelvin, serta anomali suhu muka laut yang hangat di perairan Indonesia. Kombinasi faktor ini meningkatkan suplai uap air dan pembentukan awan hujan secara signifikan.

    Kombinasi antara kondisi atmosfer yang sudah aktif ini dengan kemunculan siklon tropis dari arah selatan menciptakan potensi ancaman bencana hidrometeorologi seperti angin kencang dan gelombang tinggi. Mengingat dalam beberapa tahun terakhir Indonesia sering mengalami dampak merusak dari siklon tropis, BMKG menekankan pentingnya kesiapsiagaan.

    Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan terdampak.

    Selain itu, saat terjadi hujan disertai petir dan angin kencang, masyarakat diimbau menghindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau bangunan yang rapuh, serta tetap menjaga kesehatan dan asupan cairan tubuh karena suhu panas pada siang hari masih dapat terjadi.