Xcloud.id

kab/kota: bandung

  • Promotor sebut minim venue jadi tantangan gelar konser musik

    Promotor sebut minim venue jadi tantangan gelar konser musik

    Jakarta (ANTARA) – Promotor Antara Suara menyebut keterbatasan venue di Indonesia menjadi tantangan untuk menggelar sebuah konser musik yang berkualitas di Indonesia.

    “Di Indonesia itu belum ada tempat yang memang diperuntukkan untuk konser musik, tapi lebih ke tempat olahraga dijadikan venue konser,” kata CEO Antara Suara Andri Verraning Ayu dalam media gathering di Jakarta, Selasa.

    Ayu menilai adanya sejumlah venue yang sering digunakan untuk konser seperti Stadion Gelora Bung Karno maupun Velodrome tidak memiliki fasilitas yang siap untuk melangsungkan konser musik.

    Banyak fasilitas harus dicari atau disewa oleh promotor karena tidak tersedia di lokasi. Walaupun demikian, promotor sering dibantu oleh pemerintah melalui kementerian terkait untuk mengurus keperluan yang berkaitan dengan aset negara.

    Apalagi jika menggelar konser di Indonesia bagian timur. Ayu bercerita pernah menggelar acara yang mengharuskannya menyewa alat dari luar daerah karena logistik yang diperlukan tidak tersedia di wilayah itu.

    Contoh lain yang ia sebutkan yakni pada pergelaran konser Sheila on 7 bertajuk “Tunggu Aku Di” yang digelar di Samarinda beberapa waktu lalu. Ayu mengaku promotor menggunakan venue yang sudah belasan tahun tidak terpakai dan harus memikirkan pembenahan saluran air, listrik sampai dengan mengurusi ilalang yang tumbuh di sekitar venue.

    “Itu stadion yang terakhir dipakai untuk PON, sudah belasan tahun. Kita ke sana benar-benar mulai dari nol,” ujarnya.

    Menurutnya, hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi industri musik dan ekonomi kreatif agar para musisi bisa jauh lebih berkualitas dan nyaman tampil baik dalam konser berbentuk festival maupun konser tunggal.

    Ia pun membandingkan dengan Malaysia yang kini sudah memiliki Zepp Kuala Lumpur. Dengan kapasitas penonton 2.500, penyewaan venue itu sudah termasuk dengan berbagai elemen konser seperti sound system, LED sampai dengan pencahayaan yang kualitasnya dinilai sudah sangat bagus.

    Hal ini pula yang membuat biaya konser jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penyelenggaraannya di dalam negeri. Tantangan ini juga berpengaruh pada ulasan penonton yang datang atau pihak-pihak yang ingin menyewa tempat untuk menggelar acara.

    “Bahkan mereka sudah tahu secara flow pintu masuk, tenant, fasilitas, itu tidak perlu kita pikirkan. Sedangkan di sini, kita (promotor) harus memikirkan lagi nanti tenant ditaruh dimana, fasilitas umumnya bagaimana, itu yang membuatnya jadi mahal,” kata Ayu.

    “Harusnya juga dibantu sama pemerintah juga karena kalau venue kan kita sebagai promotor bikin venue sendiri juga susah,” tambahnya.

    Lebih lanjut Ayu menyampaikan, sekalipun Indonesia memiliki venue yang hampir memadai seperti Corner Stone di Bandung, Jawa Barat, venue itu kebanyakan digunakan untuk kegiatan keagamaan sekitar. Bila menyewa venue dan unloading barang pada hari libur pun, mereka harus terburu-buru agar tidak mengganggu berjalannya ibadah.

    Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Yuk Gabung! WJF 2025 Resmi Buka Pendaftaran Volunteer untuk 12 Posisi

    Yuk Gabung! WJF 2025 Resmi Buka Pendaftaran Volunteer untuk 12 Posisi

    Jakarta –

    Gelaran West Java Festival (WJF) 2025 akan diselenggarakan di Kiara Artha Park, Bandung pada 8-9 November 2025. Festival ini menghadirkan budaya dan kreativitas terbaik Jawa Barat dan membuka kesempatan untuk 12 posisi volunteer.

    Diselenggarakan oleh detikcom bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat serta Pemerintah Kota Bandung, festival ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu event terbaik dalam program Karisma Event Nusantara (KEN) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

    Penghargaan ini menunjukkan WJF berhasil mengangkat potensi budaya dan pariwisata Jawa Barat ke kancah nasional.

    Dengan mengusung tema ‘Gapura Panca Waluya’, WJF 2025 akan dimeriahkan oleh berbagai rangkaian acara meliputi festival budaya, konser musik, festival kuliner, pameran UMKM, talkshow, workshop, hingga beragam aktivitas komunitas yang melibatkan 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

    Tak hanya itu, melalui penyelenggaraan festival ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati keindahan budaya sekaligus mendukung produk unggulan, mulai dari kuliner, kriya, hingga fesyen khas Jawa Barat oleh UMKM lokal.

    Nah, bagi kamu yang ingin bergabung dan berkontribusi langsung dalam perhelatan budaya bergengsi di Jawa Barat, kini pendaftaran Volunteer WJF 2025 resmi dibuka. Tanpa syarat yang sulit, berikut posisi tersedia yang bisa kamu daftar untuk jadi volunteer di WJF 2025:

    Liaison Officer (LO).

    Checker Area.

    Dokumentasi.

    Konsumsi.

    Crowd Control.

    Kebersihan.

    Pameran.

    Logistik.

    Kesehatan.

    Hospitality.

    Sponsorship.

    Keamanan.

    Jangan sampai lewatkan kesempatan untuk jadi volunteer WJF 2025! Untuk informasi lebih lengkap, pantau terus akun Instagram @thewestjavafest dan @smiling.westjava.

    (prf/ega)

  • Masih Bahas Anggaran di Medsosnya, Dedi Mulyadi Tuai Sorotan, Disebut Makin Ngaco

    Masih Bahas Anggaran di Medsosnya, Dedi Mulyadi Tuai Sorotan, Disebut Makin Ngaco

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Belum usai juga perdebatan antara Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

    Upaya Dedi yang tampaknya ingin terus mengupdate persoalan anggaran pada konten media sosialnya justru mendapatkan sorotan tajam dari netizen.

    Sorotan itu salah satunya datang dari netizen dengan akun @Dayak2018, yang menyemprot Dedi Mulyadi.

    Netizen ini menyinggung soal tragedi acara hajatan anak Dedi Mulyadi yang menelan korban.

    Setelah insiden ini, netizen tersebut menyebut Gubernur Jabar itu semakin ngaco.

    “Semenjak dia hajatan ada korban meninggal, KDM makin ngaco dan ngawur,” tulisnya dikutip Selasa (28/10/2025).

    “Apa dia sudah korslet ya,” tuturnya.

    Sebelumnya komentar ini muncul karena konten Dedi Mulyadi soal saldo kas daerah.

    Ia menyebut akan mengumumkan rekening kas umum daerah (RKUD) untuk diketahui oleh publik secara rutin lewat akun sosial media, yang disebutnya untuk mendorong keterbukaan informasi dan transparansi.

    “Betul (akan di-posting setiap hari),” kata Dedi.

    Langkah ini telah diawali pihaknya saat isu pengendapan kas daerah dalam bentuk deposito ramai di media. Dan pekan lalu, Dedi membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun.

    “Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” katanya. (Erfyansyah/fajar)

  • Kata Jokowi soal Proyek Whoosh: Tidak Diukur dari Laba, tapi Keuntungan Sosial

    Kata Jokowi soal Proyek Whoosh: Tidak Diukur dari Laba, tapi Keuntungan Sosial

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memberikan komentar mengenai pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang kini menimbulkan polemik. 

    Pembangunan transportasi Whoosh, menurutnya, tidak bisa semata-mata diukur dari mencari laba. Namun juga bentuk investasi sosial.

    “Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba. Tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment,” katanya di Solo pada Senin (27/10), dikutip dari Antaranews.

    Dia mencontohkan manfaat sosial yang dihasilkan, seperti penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

    “Jadi kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian,” tegasnya.

    Sejalan dengan itu, pembangunan Whoosh juga dilakukan dari kebutuhan nyata untuk mengatasi kemacetan parah yang telah melanda kawasan Jakarta, Jabodetabek, hingga Bandung selama puluhan tahun.

    Dia menuturkan, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai sekitar Rp65 triliun per tahun, dan jika ditambah kawasan Jabodetabek serta Bandung, nilainya bisa melampaui Rp100 triliun.

    “Untuk mengatasi itu, kita bangun MRT, LRT, Kereta Cepat, dan KRL agar masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” ujarnya.

    Jokowi pun menegaskan bahwa proyek Whoosh dan moda transportasi publik lainnya harus dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang negara dalam membangun peradaban dan mobilitas masyarakat yang lebih efisien, bukan sekadar proyek ekonomi yang diukur dari untung-rugi finansial.

    “Kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung saya kira dengan adanya Whoosh juga bisa meningkat dengan baik. Lalu, nilai properti juga naik karena adanya Whoosh. Saya kira kemanfaatannya seperti itu,” pungkas Jokowi.

    Adapun sebelumnya, nama Jokowi banyak disebut dalam polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, megaproyek tersebut diteken dan digarap pada masa pemerintahannya.

    Bahkan beberapa pihak menyebut Jokowi yang bersikeras membangun KCJB meskipun sudah diinformasikan bahwa ongkos proyek tersebut terlalu mahal dan kini berakhir pada utang jumbo kepada China.

    Terkini, untuk mengatasi polemik utang kereta cepat, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pembentukan tim restrukturisasi.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam penjelasannya, rencana pembentukan tim restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah disetujui BPI Danantara dan hanya menanti persetujuan dari Presiden Prabowo.

    “Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?” kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo – Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

  • Pemprov Jabar Ungkap 4 Strategi Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Pemprov Jabar Ungkap 4 Strategi Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, BANDUNG – Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi di Indonesia, mencapai 66,29 persen per 17 Oktober 2025. Adapun, realisasi pendapat daerah per 17 Oktober 2025 berada di angka 73,34 persen.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan, tingginya penyerapan APBD menjadi bukti bahwa anggaran tidak diendapkan, tetapi diputarkan untuk membiayai pembangunan. 

    Menurut Herman, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jabar agar masyarakat sejahtera.

    Ada empat cara meningkatkan LPE, salah satunya dengan secepatnya menyerap APBD seperti yang dilakukan Pemdaprov Jabar. 

    “Ini bukti kami bersungguh-sungguh mendorong kesejahteraan masyarakat supaya anggarannya tidak diendapkan, tetapi diputarkan untuk membiayai program pembangunan,” katanya dikutip Selasa  (26/10/2025).

    Selain cepat menyerap APBD, cara kedua untuk meningkatkan LPE yaitu dengan mendorong investasi. Nilai investasi Jabar pada kuartal III 2025 tembus Rp 77,1 triliun.

     “Kalau dari Januari-September 2025 sudah menembus angka Rp218,2 triliun. Paling tinggi di Indonesia,” ujarnya.

    Sementara cara ketiga untuk meningkatkan LPE yaitu dengan mengupayakan agar tingkat konsumsi masyarakat naik. Hal itu diciptakan dengan cara mengendalikan inflasi. 

    “Inflasi Jabar 2,19 persen yang artinya terkendali. Inflasi terkendali, Insya Allah harga-harga terjangkau sehingga daya beli masyarakat terjaga. Ujungnya tingkat konsumsi masyarakat besar,” kata Herman.

    Adapun, cara keempat yang mempengaruhi LPE yakni ekspor impor. Dikatakan Herman, nilai ekspor dari Jabar ke berbagai negara mancanegara mencapai USD 18 miliar pada triwulan II 2025.

    “Impor hanya USD 6 miliar sehingga surplus US$12 miliar. Ini bukti bahwa Pemdaprov Jabar serius dalam melakukan pembangunan,” pungkas Herman.

  • Wamen ESDM sebut PLTN jadi pilar transisi energi Indonesia

    Wamen ESDM sebut PLTN jadi pilar transisi energi Indonesia

    PLTN sebagai salah satu opsi strategis dalam peta transisi energi nasional dalam mencapai net zero emission 2060. PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyebutkan pemerintah mulai mempertimbangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menjadi salah satu pilar baru dalam upaya transisi energi menuju target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060.

    Menurut Yuliot, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, setelah melalui kajian panjang, PLTN kini diposisikan sebagai opsi strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan emisi karbon.

    Ia mengatakan arah kebijakan tersebut sejalan dengan Astacita butir kedua, yang menekankan pentingnya memperkuat pertahanan dan keamanan nasional, sekaligus mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru.

    “PLTN sebagai salah satu opsi strategis dalam peta transisi energi nasional dalam mencapai net zero emission 2060. PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional,” ujar Yuliot saat menjadi pembicara kunci pada acara Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Executive Meeting dan Penganugerahan Bapeten Award 2025 di Jakarta, Senin (27/10/2025).

    Menurut Yuliot, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pengembangan teknologi nuklir.

    Sejak 1960-an, pemerintah telah membangun tiga reaktor riset, yakni reaktor Triga di Bandung, Jabar, berkapasitas 2 MW, reaktor Kartini di Yogyakarta, DIY, berkapasitas 100 kW, dan reaktor Serpong, Banten, berkapasitas 30 MW.

    Ia menambahkan pengembangan energi nuklir di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Ketenaganukliran, arah pembangunan PLTN dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, hingga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

    “Dalam PP Nomor 45 Tahun 2025, PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional,” ujarnya.

    Seluruh dokumen itu, lanjutnya, menegaskan komitmen Indonesia untuk mengoperasikan PLTN pertama pada 2032 dan mencapai kapasitas 44 GW pada 2060.

    Dari total tersebut, sekitar 35 GW untuk kebutuhan listrik umum, sedangkan 9 GW digunakan untuk produksi hidrogen nasional.

    Sesuai peraturan tersebut, menurut dia, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional diproyeksikan meningkat menjadi 5 persen pada 2030 dan mencapai 11 persen pada 2060.

    Meski memiliki prospek besar, Yuliot mengakui bahwa pengembangan PLTN menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi pendanaan dan waktu konstruksi.

    Ia menyebutkan biaya pembangunan satu unit PLTN dapat mencapai 3,8 miliar dolar AS, dengan waktu pembangunan selama empat hingga lima tahun.

    Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kekhawatiran masyarakat terkait potensi risiko akibat bencana alam.

    Pemerintah, kata dia, akan memastikan aspek keselamatan melalui mitigasi dan pengawasan yang ketat, serta memperkuat kerja sama internasional bersama Bapeten sebagai lembaga pengawas utama dalam pengoperasian tenaga nuklir.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz bukan Spektrum Real 5G, ATSI: Operator Butuh 700 MHz

    Frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz bukan Spektrum Real 5G, ATSI: Operator Butuh 700 MHz

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia salah satunya disebabkan oleh spektrum frekuensi yang belum tersedia sepenuhnya. 

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan, operator saat ini masih memanfaatkan spektrum eksisting untuk menggelar layanan 5G. 

    “Anggota ATSI itu kan saat ini memanfaatkan spektrum yang ada, spektrum 1,8 GHz dan 2,1 GHz. Sedangkan spektrum-spektrum itu kan menggunakan spektrum yang ada, bukan spektrum real 5G,” kata Marwan ditemui ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

    Sekadar informasi, Telkomsel dan Indosat menggunakan pita frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz untuk menggelar layanan 5G nonstand-alone (NSA). Artinya, teknologi 5G dijalankan bersamaan dengan teknologi 4G di pita yang terbatas. 

    Menurut Marwan, spektrum yang ideal untuk 5G seharusnya berada di pita 2600 MHz dan 3500 MHz. Frekuensi di pita tersebut masih lebar. 

    Dia menambahkan, beberapa negara juga memanfaatkan pita 700 MHz untuk layanan 5G, yang berarti ekosistemnya sudah matang sehingga ongkos gelar dan adopsi di pasar dapat berjalan cepat. 

    Dia berharap pemerintah dapat segera melelang spektrum baru agar operator dapat melakukan pengembangan layanan secara optimal. Marwan memperkirakan pengembangan 5G di Indonesia baru akan berjalan signifikan setelah spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz tersedia.

    “Insya Allah tercapai [2030] karena kalau kita lihat kan, sekarang yang ada 1800, 2100, 2300, baru ada 3,5. Itu memanfaatkan yang ada aja, mudah-mudahan dengan spektrum real 5G yang datang nih, yang akan dilelang [700 MHz, dan 2,6 Ghz], mudah-mudahan di situ development 5G,” kata Marwan.

    Marwan juga menyampaikan harapan agar proses lelang nantinya mempertimbangkan kemampuan industri dalam menanggung biaya frekuensi yang tergolong tinggi. 

    Menurutnya, industri telekomunikasi belum tersentuh secara signifikan oleh program insentif pemerintah, sementara beban biaya yang ditanggung operator cukup besar.

    “Bayangkan 12,4% dari gross revenue itu adalah cost regular recharges. Itu baru spektrum frekuensi saja, belum yang lain-lain. Jadi wajar,” tuturnya.

    Marwan berharap, program insentif yang disiapkan pemerintah dapat membuat biaya spektrum menjadi lebih terjangkau.

    “Karena kan spektrum-spektrum yang existing sekarang luar biasa harganya, karena tiap tahun mereka naik terus dan sebagainya kan,” katanya.

    Dia  menambahkan, ada beberapa bentuk insentif yang diharapkan pelaku industri, antara lain skema pembayaran bertahap serta penurunan harga dasar per megahertz. 

    “Kemudian juga dikalkulasi antara total existing cost dengan future cost, sehingga kita bisa menurunkan in total secara keseluruhan daya perspektumnya itu turun, kira-kira gitu,” kata Marwan.

    Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). Dari total 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024, sebanyak 12 di antaranya sudah terlayani jaringan 5G.

    Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. Adapun wilayah yang masih terkendala adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia dapat mencapai 32% pada 2030.

    “Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Nezar menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem 5G di tanah air.

  • Tak Cuma Jakarta, Bahaya Mikroplastik Serbu Bandung hingga Denpasar

    Tak Cuma Jakarta, Bahaya Mikroplastik Serbu Bandung hingga Denpasar

    Bisnis.com, SURABAYA – Kontaminasi mikroplastik tingkat kandungan tertinggi ternyata menyebar di sejumlah kota besar Indonesia seperti Bandung hingga Denpasar, tidak hanya terjadi di wilayah Jakarta. 

    Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) dan Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) mengungkap bahwa aktivitas pembakaran sampah plastik berkontribusi besar terhadap pencemaran udara oleh mikroplastik di Indonesia.

    Penelitian yang dilakukan sepanjang Mei hingga Juli 2025 yang dilakukan di 18 kota besar di tanah air tersebut menunjukkan bahwa 55% partikel mikroplastik yang tersebar di udara belasan wilayah tersebut berasal dari kegiatan pembakaran sampah plastik di tempat terbuka.

    Rafika Aprilianti, Kepala Laboratorium Mikroplastik Ecoton menjelaskan bahwa kebiasaan sejumlah masyarakat yang melakukan kegiatan pembakaran sampah, utamanya sampah plastik di tempat-tempat terbuka, menjadi faktor penyumbang terbesar dalam pencemaran udara yang mengandung mikroplastik.

    “Sebanyak 55% sumber mikroplastik di udara berasal dari kegiatan pembakaran sampah plastik, sedangkan sektor transportasi menyumbang 33%, disusul oleh kegiatan laundry dan tumpukan sampah kemasan yang tak terkelola,” ungkap Rafika, Senin (27/10/2025).

    Rafika menjelaskan, berbagai aktivitas masyarakat tersebut kemudian menghasilkan jenis polimer plastik yang berbeda-beda, tergantung penggunaan dan bahan dari masing-masing produk plastik tersebut.

    Penelitian mikroplastik oleh Ecoton-SIEJ tersebut melalui tiga metode yang berjenjang. Pertama, melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan cawan petri di tiga lokasi berbeda di tiap-tiap kota. Selanjutnya, peneliti melakukan inventarisasi fisik mikroplastik menggunakan mikroskop Olympus CX dengan pembesaran 400 kali 

    “Terakhir, kami melakukan identifikasi jenis Polimer dengan FTIR. Identifikasi polimer ini merupakan tahap penting karena dengan mengetahui jenis polimer mikroplastik, maka akan bisa diketahui sumber atau asal mikroplastik,” ungkapnya.

    Berdasarkan hasil uji laboratorium yang telah dilakukan, terungkap bahwa jenis mikroplastik yang tersebar di udara mengandung partikel mikroplastik jenis polyolefin, PTFE, dan polyester, yang berasal dari produk plastik yang dipakai sehari-hari seperti kantong plastik, gelas plastik, styrofoam, dan peralatan plastik lainnya.

    Rafika memaparkan, sebaran kota dengan tingkat kandungan mikroplastik terbesar akibat pembakaran sampah plastik ditemukan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bandung, Semarang, Kupang, Denpasar, Surabaya, Pontianak, Sidoarjo, dan Gianyar.

    Berdasarkan hasil penelitian tersebut, aktivitas pembakaran sampah plastik tersebut kemudian menghasilkan partikel mikroplastik yang terdispersi di udara melalui jelaga dan abu ringan, dan berpotensi terhirup manusia dan menghasilkan efek buruk bagi kesehatan.

    “Aktivitas manusia di sepuluh kota tersebut, di antaranya pembakaran sampah terbuka di permukiman, lahan kosong, area industri, serta sekitar hotel atau villa di kawasan wisata, terungkap menghasilkan partikel PTFE, polyolefin, dan polyester di udara,” tegasnya.

    Selain pembakaran sampah, faktor lain yang menyebabkan mikroplastik tersebar di udara adalah aktivitas rumah tangga dan penggunaan kemasan plastik sekali dengan kontribusi sebesar 33%, aktivitas industri dan konstruksi 27,8%, laundry dan tekstil domestik 22,2%, aktivitas transportasi 16,7%, aktivitas pariwisata 11,1%, perikanan dan pesisir 5,6%, serta pertanian 5,6%.

    “Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik pembakaran sampah terbuka masih menjadi permasalahan serius di kawasan urban Indonesia. Terutama di daerah padat penduduk, kawasan industri, dan lingkungan perumahan yang tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai,” jelas Rafika.

    Temuan partikel mikroplastik di udara tersebut akan menimbulkan gangguan yang serius bagi kesehatan manusia serta kerusakan lingkungan hidup. Ecoton pun mendorong upaya preventif untuk mengurangi pencemaran mikroplastik oleh masyarakat, salah satunya menghentikan kegiatan pembakaran sampah secara terbuka yang secara yuridis telah dilarang melalui undang-undang.

    ”Saat ini banyak ditemukan kegiatan pembakaran sampah dengan menggunakan tungku bakar alias pembakaran sampah secara terbuka. Kegiatan ini menjadi sumber utama dari pencemaran mikroplastik di udara. Undang-Undang Nomor 18/2008 tentang pengelolaan sampah telah melarang kegiatan membakar sampah. Namun, dengan membludaknya timbunan sampah membuat masyarakat menggunakan cara instan dengan membakar sampah,” pungkasnya.

  • Penetrasi 5G Lambat karena Infrastruktur Tak Merata hingga Investasi Jumbo

    Penetrasi 5G Lambat karena Infrastruktur Tak Merata hingga Investasi Jumbo

    Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia disebabkan oleh kendala infrastruktur dan kebutuhan investasi yang besar.

    Sekadar informasi, GSMA The Mobile Economy Asia Pacific 2024 memperkirakan estimasi investasi yang dibutuhkan untuk membangun jaringan 5G di Indonesia hingga tahun 2030 mencapai sekitar US$18 miliar. 

    Sementara itu, riset Institut Teknologi Bandung (ITB) memproyeksikan kebutuhan investasi bisnis jaringan 5G di Indonesia sepanjang 2021–2030 berkisar antara Rp473 triliun hingga Rp591 triliun, tergantung pada tingkat penetrasi dan agresivitas adopsi. Investasi ini mencakup biaya lisensi frekuensi, pembangunan base transceiver station (BTS), backhaul fiber optik, dan perangkat pendukung lain.

    Tingginya investasi yang digelontorkan swasta, tanpa dukungan insentif pemerintah, membuat biaya penggelaran jaringan 5G makin mahal. Di tengah investasi jumbo, penetrasi 5G di Indonesia masih di bawah 10%.

    “Pertama kendala infrastruktur, Indonesia kan tetap aja belum semuanya merata terus terang. Terutama di wilayah-wilayah timur atau yang di pedalaman,” kata Arif ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

    Arif menambahkan, tantangan lain yang dihadapi para pelaku industri adalah besarnya kebutuhan investasi untuk membangun jaringan 5G. 

    Dia menjelaskan kebutuhan investasi yang semakin besar serta adanya adaptasi teknologi menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Karena itu, menurutnya, wajar jika operator seluler juga berencana mengajukan insentif berupa pengurangan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

    Menurut dia, pemberian insentif diharapkan dapat mendorong pertumbuhan teknologi 5G di Indonesia. 

    “Karena diharapkan itu ke depan insentif itu dapat mendorong pertumbuhan dari teknologi 5G yang bakal tumbuh ke depannya di Indonesia,” tambahnya.

    Arif menambahkan target jangkauan 5G sebesar 32% yang ditetapkan pemerintah pada 2030 masih memungkinkan untuk dicapai. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh pihak operator, melainkan memerlukan dukungan dari pemerintah, baik berupa insentif maupun kemudahan dalam regulasi.

    Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara operator dan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. 

    Selain itu, Arif berharap pembukaan frekuensi baru 700 MHz dan 2,6 GHz yang direncanakan pada akhir tahun dapat membantu memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas jaringan.

    “Dengan adanya kedua frekuensi akan dibuka ini diharapkan juga tadi meningkatkan penetrasi 5G ke depannya,” ujarnya.

    Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). 

    Sampai Desember 2024, terdapat 12 dari 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024 telah terlayani jaringan 5G. 

    Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. 

    Adapun wilayah yang masih terkendala dalam pengembangan jaringan 5G adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia mencapai 32% pada 2030.

    “Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G di itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Dia menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, atau tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Komdigi mendorong kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan teknologi internet yang lebih baik ke depan.

  • PLTN Masuk Strategi Transisi Energi Nasional Menuju Net Zero Emission 2060 – Page 3

    PLTN Masuk Strategi Transisi Energi Nasional Menuju Net Zero Emission 2060 – Page 3

    Menurut Yuliot, Indonesia telah memiliki visi pengembangan tenaga nuklir sejak awal 1960-an. Upaya tersebut ditandai dengan pembangunan tiga reaktor riset, yaitu Reaktor Triga di Bandung (2 MW), Reaktor Kartini di Yogyakarta (100 kW), dan Reaktor Serpong di Tangerang Selatan (30 MW).

    Ia menambahkan, landasan hukum untuk pengembangan energi nuklir di Indonesia juga telah disiapkan dengan matang. Beberapa regulasi penting yang mendukung hal ini antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Ketenaganukliran, arah pembangunan PLTN dalam RPJPN 2025–2045, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

    “Dalam PP Nomor 45 Tahun 2025, PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional. Seluruh dokumen tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk mengoperasikan PLTN pertama pada tahun 2032 dan mencapai kapasitas 44 GW pada tahun 2060. Dari total rencana 44 GW, sekitar 35 MW akan dialokasikan untuk kebutuhan listrik umum, sementara 9 GW ditujukan bagi produksi hidrogen nasional,” jelasnya.

    Berdasarkan rencana tersebut, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional diproyeksikan mencapai 5% pada 2030 dan meningkat menjadi 11% pada 2060. Meski prospeknya besar, Yuliot mengakui pengembangan PLTN memiliki tantangan tersendiri, terutama dari sisi pendanaan dan waktu pembangunan. Satu unit PLTN membutuhkan investasi sekitar USD 3,8 miliar dengan waktu konstruksi mencapai 4–5 tahun.

    Selain itu, faktor keselamatan menjadi perhatian utama pemerintah. Mengingat Indonesia rawan bencana alam, pemerintah memastikan seluruh proses pembangunan dan operasional PLTN dilakukan dengan pengawasan ketat dan standar keamanan tinggi. Pemerintah akan memperhatikan penuh aspek mitigasi dan pengawasan, serta menjalin kerja sama internasional melalui BAPETEN untuk memastikan seluruh operasional PLTN berjalan aman dan andal.