Xcloud.id

kab/kota: bandung

  • Daftar 18 Kota Indonesia yang Terkontaminasi Hujan Mengandung Mikroplastik, Tertinggi di Jakpus

    Daftar 18 Kota Indonesia yang Terkontaminasi Hujan Mengandung Mikroplastik, Tertinggi di Jakpus

    Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 18 kabupaten/kota di Indonesia diduga mengalami hujan yang mengandung mikroplastik.

    Temuan tersebut menurut hasil penelitian Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (ECOTON) bersama Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) pada Mei–Juli 2025 yang melakukan penelitian kontaminasi mikroplastik di udara ambien di 18 kota/kabupaten di Indonesia.

    Titik pengambilan sampel udara di Jakarta mencakup Pasar Tanah Abang, Jalan Sawah Besar, dan Kawasan Ragunan. Pasar Tanah Abang yang merupakan pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara menjadi hotspot mikroplastik akibat kombinasi lalu lintas kendaraan tinggi, penggunaan plastik sekali pakai, aktivitas bongkar-muat barang, dan pelepasan serat sintetis dari pakaian tekstil.

    Fragmen dan fiber mikroplastik yang beterbangan di udara inilah yang kemudian terdispersi oleh angin dan berpotensi turun bersama air hujan, menjelaskan fenomena “hujan mikroplastik” yang kini menjadi sorotan di Jakarta. Sementara itu, kota dengan kelimpahan mikroplastik udara terendah ditemukan di Malang, hanya 2 partikel dalam 2 jam, karena rendahnya aktivitas industri dan pembakaran sampah serta dominasi vegetasi alami.

    Hasilnya menunjukkan 5 kota dengan kontaminasi tertinggi adalah : Jakarta Pusat (37 partikel /2jam/9 cm), Jakarta Selatan (30), Bandung (16), Semarang (13) dan Kupang (13).

    Berikut 18 kota yang terkontaminasi hujan mikroplastik

    Jakarta Pusat
    Jakarta Selatan
    Bandung
    Semarang
    Kupang
    Denpasar
    Jambi
    Surabaya
    Palembang
    Pontianak
    Aceh Utara
    Sumbawa
    Palu
    Sidoarjo
    Gianyar
    Solo
    Bulukumba
    Malang

    Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik, Menurut M Reza Cordova mikroplastik dalam air hujan berasal dari serat sintetis pakaian, debu kendaraan dan ban, sisa pembakaran sampah plastik serta degradasi plastik di ruang terbuka.

    Dalam 1 m2 ditemukan 15 partikel mikroplastik berbentuk serat sintetis dan fragmen dari jenis polimer Poliester, Nilon, polietilena, polipropilen dan polibutadien dari ban kendaraan. Temuan BRIN ini didukung penelitian ECOTON dan SEIJ yang menunjukkan bahwa kontaminasi mikroplastik di Udara Jakarta menempati peringkat teratas dibandingkan kota-kota lain yang diteliti.

    ”Tingginya mikroplastik diudara Jakarta berdampak pada tingginya kadar mikroplastik dalam air hujan, karena air hujan menyerap material di atmosfer udara sehingga mikroplastik yang ada diudara tertangkap air hujan dan larut didalamnya”. Ungkap Rafika Aprilianti, kepala Laboratorium Mikroplastik Ecoton dilansir dari laman resmi Ecoton.

    Dia menyebutkan bahwa Jenis mikroplastik yang ditemukan berupa 2 jenis mikroplastik dominan yaitu serat fiber dan fragmen selain jenis Filamen.

    Jenis Polimer yang ditemukan di udara jenisnya lebih beragam dibandingkan jenis polimer yang ditemukan di udara. Selain 5 jenis polimer yang ditemukan dalam air hujan yaitu : Poliester, Nilon, polietilena, polipropilen dan polibutadien. Peneliti Ecoton dan SEIJ juga menemukan polimer diudara yaitu : PTFE, Epoxy, Poliisobutylen (karet sintetis), Poliolefin dan silika.

  • Pria Tewas Ditusuk Teman Sendiri di Tasikmalaya, Polisi Buru Pelaku Bandung 29 Oktober 2025

    Pria Tewas Ditusuk Teman Sendiri di Tasikmalaya, Polisi Buru Pelaku Bandung 29 Oktober 2025

    Pria Tewas Ditusuk Teman Sendiri di Tasikmalaya, Polisi Buru Pelaku
    Tim Redaksi
    TASIKMALAYA, KOMPAS.com
    – Pria berinisial D (33) tewas ditusuk temannya sendiri saat
    nongkrong
    di bangunan bekas Pasar Ikan, Cieunteung, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Selasa (28/10/2025) malam.
    Korban langsung tewas seketika usai ditemukan warga dan langsung dibawa ke ruang kamar mayat RSUD Soekardjo, Kota Tasikmalaya.
    “Kejadiannya malam tadi, korban ditusuk temannya sendiri saat mereka
    nongkrong
    di bekas pasar ikan. Iya, mereka kerap
    nongkrong
    di lokasi hampir tiap malam. Jadi, korban dan pelaku itu selama ini saling kenal,” ucap Dendi (43), salah satu warga setempat kepada Kompas.com di lokasi kejadian, Rabu (29/10/2025).
    Lokasi bekas pasar ikan tersebut kerap dijadikan tempat
    nongkrong
    karena lokasinya berada di pinggir Jalan Cieunteung.
    Bangunan tersebut selama ini terbuka dan hanya tersisa tiang dan atap bekas kios para pedagang ikan dulunya.
    “Ramainya kejadian kabar penusukan tersebut kira-kira pukul 23.00 WIB. Warga semua pada keluar malam tadi, dan jenazah dibawa ke rumah sakit langsung,” tambah dia.
    Kejadian ini pun sempat membuat warga setempat kaget, soalnya korban dan pelaku diketahui saling kenal dekat dan berteman.
    Warga pun tak mengetahui penyebab pasti kejadian penusukan yang mengakibatkan korban meninggal tersebut.
    “Kalau sebabnya belum tahu, tahunya mereka berdua itu teman dan selama ini sering diketahui suka
    nongkrong
    di sana,” ujarnya.
    Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya Kota, AKP Herman Saputra, membenarkan kejadian itu yang menyebabkan seorang pria tewas.
    Saat ini, polisi masih mengumpulkan keterangan guna mengumpulkan barang bukti dalam kasus ini.
    Lokasi kejadian pun telah dipasang garis polisi dan jenazah korban diperiksa petugas di ruang kamar mayat RSUD Soekardjo Tasikmalaya.
    “Iya, kami masih proses penyelidikan di lapangan,” singkat Herman kepada wartawan saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menghitung Biaya Investasi WIFI-DSSA Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Menghitung Biaya Investasi WIFI-DSSA Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Bisnis.com, JAKARTA —  PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), dan  PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) diwajibkan untutk menghubungkan 20 juta rumah dengan internet murah sebagai komitmen atas penggunaan frekuensi 1,4 GHz. Kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam 10 tahun.

    Seperti diketahui, berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 Tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan Akses Nirkabel Pitalebar atau Broadband Wireless Access (BWA) Tahun 2025, pemerintah melaksanakan seleksi terhadap objek seleksi berupa pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD). Masa berlaku Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) ditetapkan selama 10 tahun.

    Sementara itu pada Juli 2025, Pakar telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo memperkirakan ongkos yang harus dikeluarkan perusahaan telekomunikasi dalam menggelar FWA tidak jauh berbeda dengan ongkos untuk menggelar layanan seluler. Namun ada beberapa komponen tambahan.

    “Saya yakin struktur biaya FWA mirip dengan struktur biaya selular. Artinya, pelanggan pada jarak tertentu dari pemancar FWA, struktur biayanya pasti sama,” kata Agung kepada Bisnis.

    Untuk menyediakan layanan FWA, perusahaan telekomunikasi terlebih dahulu harus menggelar serat optik ke menara telekomunikasi sebagai jalur trafik internet.  Adapun yang membedakan dengan seluler eksisting, perusahaan FWA perlu menambah biaya untuk radio unit (modul), frekuensi, dan antena.

    WIFI nantinya harus menggelar serat optik di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. Sementara itu DSSA wajib menggelar di Sumatra, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dalam menghadirkan serat optik di wilayah tersebut, pemenang dapat menggunakan serat optik eksisting, bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi lain, atau membangun sendiri.

    Dari sisi modul, berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, biaya yang harus disiapkan untuk operasional bulanan sekitar Rp125 juta – Rp700 juta per site tergantung kelengkapan alat. Belum diketahui jumlah site yang harus dibangun untuk melayani 20 juta rumah dengan internet murah.

    Sementara itu untuk pengadaan perangkat jaringan radio akses sekitar Rp1 miliar – Rp2 miliar, sewa lahan dan menara sekitar Rp1,5 miliar – Rp2 miliar, biaya transmisi Rp1 miliaran, dan sistem utama serta billing sekitar Rp1 miliar. 

    Dari sisi pelanggan, para pengguna layanan FWA 1,4 GHz nantinya harus menyiapkan uang lebih untuk membeli modem yang dapat menangkap sinyal FWA. Ruter di masyarakat harganya beragam, bisa mencapai Rp656.000 atau US$30.

    WIFI belum lama memperkenalkan perangkat Wi-Fi 7 yang dijual seharga Rp299.000. Perangkat tersebut juga dapat digunakan oleh pelanggan dengan harga yang lebih murah.

    WIFI dan DSSA juga perlu menyiapkan biaya bandwidth yang tidak murah. Ongkos tersebut dapat ditekan lewat kerja sama dengan pihak ketiga atau melalui diskon biaya hak penggunaan frekuensi. 

    “Saya yakin yang tidak mirip [antara seluler dan FWA 1,4 GHz] adalah harga PNBP atau BHP frekuensinya. Jadi, kalau dari sisi biaya, lebih murah. Kira-kira. Kan itu ranahnya adalah ranah kebijakan. Pemerintah punya kewenangan untuk menurunkan harga mulai dari regulasi,” kata Agung. 

    Petugas memperbaiki BTS

    Sementara itu, Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim. Di luar ratusan miliar biaya yang harus dibayarkan para pemenang lelang, ongkos membangun ekosistem juga tidak murah. Pemenang perlu membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan purna jual yang optimal.

    “Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian.

    Beban yang lebih tinggi …. 

  • KPK Bisa Mengusut Kasus Whoosh dari Tiga Masalah Ini

    KPK Bisa Mengusut Kasus Whoosh dari Tiga Masalah Ini

    GELORA.CO -Langkah KPK mulai menyelidiki kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menjadi angin segar di tengah polemik dugaan markup proyek era Presiden Joko Widodo.

    Aktivis dan akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyarankan KPK bisa memulai dari tiga masalah utama proyek Whoosh.

    “Yang perlu diselidiki (KPK) itu harga yang tidak wajar sampai tiga kali lipat dibanding di China,” kata Ubedilah dikutip dari podcast Abraham Samad Speak Up, Rabu, 29 Oktober 2025.

    Disebutkan, ongkos proyek kereta cepat di Indonesia lebih mahal tiga kali lipat dibandingkan proyek Whoosh di Indonesia. Di China, biaya pembangunan sekitar 17-21 juta Dolar AS per kilometer. Sementara Whoosh di Indonesia memakan biaya mencapai 52 Dolar AS per kilometer.

    “Kedua yang perlu diselidiki KPK adalah perubahan peraturan presiden (Perpres) dari Perpres 107/2015 menjadi Perpres 93/2021,” lanjut Ubedilah.

    Perbedaan paling mencolok dari kedua Perpres tersebut adalah soal penggunaan anggaran negara. Jika di Perpres 107/2015 tidak menggunakan APBN, maka di Perpres 93/2021 pemerintah mengizinkan penggunaan APBN untuk biaya Whoosh.

    “Kemudian ketiga, soal pembengkakan pembiayaan yang nambah sekitar Rp20 triliun dari rencana semula Rp86 triliun menjadi sekitar Rp118 triliun. Pembengkakan ini kenapa?” tandas Ubedilah.

    KPK sudah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek Whoosh era pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.

    “Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Senin, 27 Oktober 2025. 

  • Sangat Mudah Mencari Jejak Jokowi-Luhut di Kasus Whoosh

    Sangat Mudah Mencari Jejak Jokowi-Luhut di Kasus Whoosh

    GELORA.CO -Sosok mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dinilai paling bertanggung jawab dalam kerugian kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. 

    Demikian antara lain disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons penyelidikan KPK terhadap dugaan tindak pidana korupsi Whoosh.

    “Jokowi dan LBP orang yang bertanggung jawab dan otak di balik kasus Whoosh. Jejak digital media atas perkataannya mudah ditemui,” kata Hari kepada RMOL, Rabu, 29 Oktober 2025.

    Untuk mempermudah penyelidikan, KPK bisa memanggil pakar dan pejabat terkait sebagai saksi untuk mengumpulkan bukti kuat dugaan rasuah Whoosh.

    Di sisi lain, upaya KPK menyelidiki proyek Whoosh menjadi kabar baik lantaran proyek ini berimbas beban negara yang dipaksa menanggung utang mencapai lebih dari Rp118 triliun belum termasuk bunga tetap 3,2 persen per tahun. 

    “Berita terbaru juga muncul perbandingan proyek kereta cepat Arab Saudi dan Indonesia sangat jauh berbeda. Pembiayaannya saja sangat berbeda, Arab hanya menghabiskan Rp112 triliun (1.500 km) , sedangkan Indonesia Rp113 triliun (142,3 km),” pungkas Hari.

  • Aroma Haus Kekuasaan Keluarga Jokowi Sudah Tercium Sejak Lama

    Aroma Haus Kekuasaan Keluarga Jokowi Sudah Tercium Sejak Lama

    GELORA.CO -Aroma haus kekuasaan keluarga Joko Widodo sudah terlihat sejak awal sosok yang akrab disapa Jokowi itu menjadi Presiden Indonesia.

    Hal tersebut diungkap aktivis sekaligus akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun saat menguliti kebijakan kontroversial mantan Presiden Jokowi, termasuk soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. 

    “Saya tahu data, informasi yang valid, keluarga ini (Jokowi) menggunakan strategi populisme ‘menutupi’ hal-hal yang terkait praktik KKN. Tanda-tandanya sudah kelihatan dari awal berkuasa,” kata sosok yang akrab disapa Ubed dikutip dari podcast Abraham Samad Speak Up, Rabu, 29 Oktober 2025.

    Ubed tercatat sudah beberapa kali melaporkan Jokowi dan keluarganya terkait dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun sayangnya, hingga kini laporan ke KPK tidak membuahkan hasil.

    Ubed mencermati, praktik kekuasaan Jokowi selama dua periode menjadi presiden terasa janggal.

    “Banyak praktik kekuasaannya memunculkan pertanyaan-pertanyaan besar, ini harus dihentikan karena haus kekuasaan. Saya sudah mengingatkan kekuasaan ini semakin bahaya, ditambah (ada) represi terhadap para aktivis pada waktu itu,” cerita Ubed.

    Menurutnya, Jokowi cukup cerdik menggunakan popularitasnya untuk menyembunyikan hasrat haus kekuasaan. 

    “Makin kelihatan dia bersembunyi di balik populisme untuk menyembunyikan otoritariannya, menyembunyikan hasrat berkuasanya, menyembunyikan kleptokrasinya,” tandas Ubed

  • Purbaya Respons Jokowi soal Kereta Cepat, Minta Danantara Bereskan Utang

    Purbaya Respons Jokowi soal Kereta Cepat, Minta Danantara Bereskan Utang

    Jakarta –

    Menteri Keuanngan Purbaya Yudhi Sadewa merespons pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tentang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Proyek itu dinilai sebagai salah satu bentuk investasi sosial.

    Purbaya setuju bahwa proyek Whoosh bukan sekadar untuk mencari laba, melainkan suatu bentuk investasi sosial. Sebab, menurutnya, proyek kereta cepat pertama di ASEAN itu juga menjadi bagian dari misi pengembangan kawasan daerah atau regional development.

    “Ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga kan,” ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Namun sayangnya, pengembangan kawasan sekitar jalur Whoosh belum dilakukan secara optimal, khususnya di stasiun tempat perhentian kereta. Padahal, hal itu penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Tapi yang regionalnya belum dikembangkan mungkin, di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu harus dikembangkan ke depan, jadi ada betulnya,” ujarnya.

    Minta Danantara Bayar Utang Kereta Cepat

    Di samping itu, Purbaya juga sempat menyinggung tentang pembayaran utang kereta cepat. Ia masih berpendirian tidak akan mengucurkan APBN untuk membantu membayar utang proyek tersebut.

    Menurutnya, dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang turun tangan membayar utang itu, akan menurunkan risiko fiskal bagi negara.

    “Sekarang nggak ada (risiko fiskal), kan Danantara yang bayar (utang) harusnya,” ujar Purbaya.

    Selain itu, Purbaya sebelumnya juga tak dilibatkan dalam rencana pihak Indonesia dan China bernegosiasi tentang penyelesaian utang utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Sebisa mungkin Kementerian Keuangan tidak akan terlibat dalam penyelesaian utang kereta cepat. Persoalan tersebut diharapkan dapat selesai secara business to business (BtB), antara para pihak yang terlibat.

    Pernyataan Jokowi soal Kereta Cepat

    Sebagai informasi, Presiden ke-7 Joko Widodo sudah angkat bicara tentang polemik utang proyek Whoosh. Jokowi menegaskan pembangunan kereta cepat tersebut merupakan bagian dari investasi.

    Mengutip detikJateng, Jokowi menjelaskan proyek Kereta Cepat berangkat dari kondisi kerugian akibat kemacetan parah yang terjadi di Jabodetabek hingga Bandung. Macet parah ini bahkan telah menjadi masalah pelik sejak 40 tahun lalu.

    “Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan kalau di Jakarta saja kira-kira Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” kata Jokowi, dikutip dari detikJateng.

    Karena itu, menurutnya, diperlukan moda transportasi untuk mengurangi kerugian. Jokowi menilai, transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat hanya dari sisi laba saja, tapi juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon.

    “Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment, misalnya, pengurangan emisi karbon,” ujar dia.

    “Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian,” sambungnya.

    (shc/hns)

  • ​Jurus Farhan Hadapi Cuaca Ekstrem di Kota Bandung, Siagakan Tim Gabungan Patroli 24 Jam

    ​Jurus Farhan Hadapi Cuaca Ekstrem di Kota Bandung, Siagakan Tim Gabungan Patroli 24 Jam

    Jakarta: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengambil langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrem yang tengah melanda wilayahnya. Ia menginstruksikan tim gabungan dari berbagai dinas untuk berpatroli selama 24 jam memantau potensi bencana.

    Farhan menyebut, dalam tiga hari terakhir sejumlah kejadian seperti longsor, pohon tumbang, dan genangan air terjadi di berbagai titik, terutama di kawasan pemukiman dekat bantaran sungai. 

    “Ini fenomena nasional akibat cuaca ekstrem yang telah diperingatkan oleh BMKG,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Selasa 28 Oktober 2025.

    Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung memperkuat sistem drainase dan melakukan pembersihan saluran air di berbagai wilayah. Farhan meminta petugas gorong-gorong untuk siap siaga di titik-titik yang kerap terjadi genangan air.

    “Hal yang bisa dilakukan saat ini adalah memperbaiki dan membersihkan saluran air. Kami sudah mulai sejak Maret lalu, tapi memang erosi dari kawasan pegunungan seperti Tangkubanparahu dan Manglayang sangat tinggi,” jelas Farhan.

    Farhan juga telah menginstruksikan untuk memperkuat pompa penyedot air di daerah rawan genangan seperti Gedebage. Hingga kini, terdapat 27 rumah pompa yang disiagakan Pemkot Bandung sebagai upaya untuk mengurangi genangan air.

    “Kita sudah tambah banyak pompa baru, dan itu efektif untuk mengurangi genangan,” sahut Farhan.
     

    Farhan menyebut, fokus utama Pemkot Bandung adalah memastikan tidak ada korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi. Hingga kini, baru terdapat satu rumah roboh yang terdampak akibat jebolnya kirmir sungai di Pajajaran.

    “Alhamdulillah, sejauh ini belum ada korban jiwa. Hanya satu rumah di Pajajaran yang jebol dan mengakibatkan luka ringan,” tandas Farhan.

    Jakarta: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengambil langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrem yang tengah melanda wilayahnya. Ia menginstruksikan tim gabungan dari berbagai dinas untuk berpatroli selama 24 jam memantau potensi bencana.
     
    Farhan menyebut, dalam tiga hari terakhir sejumlah kejadian seperti longsor, pohon tumbang, dan genangan air terjadi di berbagai titik, terutama di kawasan pemukiman dekat bantaran sungai. 
     
    “Ini fenomena nasional akibat cuaca ekstrem yang telah diperingatkan oleh BMKG,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Selasa 28 Oktober 2025.

    Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung memperkuat sistem drainase dan melakukan pembersihan saluran air di berbagai wilayah. Farhan meminta petugas gorong-gorong untuk siap siaga di titik-titik yang kerap terjadi genangan air.
     
    “Hal yang bisa dilakukan saat ini adalah memperbaiki dan membersihkan saluran air. Kami sudah mulai sejak Maret lalu, tapi memang erosi dari kawasan pegunungan seperti Tangkubanparahu dan Manglayang sangat tinggi,” jelas Farhan.
     
    Farhan juga telah menginstruksikan untuk memperkuat pompa penyedot air di daerah rawan genangan seperti Gedebage. Hingga kini, terdapat 27 rumah pompa yang disiagakan Pemkot Bandung sebagai upaya untuk mengurangi genangan air.
     
    “Kita sudah tambah banyak pompa baru, dan itu efektif untuk mengurangi genangan,” sahut Farhan.
     

     
    Farhan menyebut, fokus utama Pemkot Bandung adalah memastikan tidak ada korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi. Hingga kini, baru terdapat satu rumah roboh yang terdampak akibat jebolnya kirmir sungai di Pajajaran.
     
    “Alhamdulillah, sejauh ini belum ada korban jiwa. Hanya satu rumah di Pajajaran yang jebol dan mengakibatkan luka ringan,” tandas Farhan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Restrukturisasi utang Whoosh dan pergeseran kerja sama infrastruktur

    Restrukturisasi utang Whoosh dan pergeseran kerja sama infrastruktur

    Jika Indonesia dapat menjadikan pengalaman Whoosh sebagai pelajaran untuk memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan operasi proyek besar secara sistemik, maka biaya jangka pendek ini akan menjadi investasi jangka panjang yang berharga.

    Jakarta (ANTARA) – Oktober 2023 ditandai terobosan historis dalam pembangunan infrastruktur kawasan Asia Tenggara, ketika mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, bersama Perdana Menteri Tiongkok saat itu, Li Qiang, meresmikan Kereta Cepat Jakarta – Bandung (Whoosh).

    Dengan kecepatan 350 kilometer per jam, waktu tempuh antara dua kota ini dipangkas dari tiga jam menjadi hanya 40 menit. Proyek ini juga menghasilkan transfer teknologi yang melahirkan tim insinyur lokal Indonesia, serta mendorong terbentuknya koridor ekonomi di sepanjang jalur.

    Namun, belum genap dua tahun kemudian, Kantor Berita Antara mempublikasikan laporan panjang yang secara jujur mengungkap tekanan keuangan proyek tersebut: biaya konstruksi sebesar 7,2 miliar dolar AS, beban bunga tahunan hampir Rp2 triliun, kerugian Rp1,6 triliun pada semester pertama tahun 2025, serta volume penumpang yang masih jauh di bawah harapan.

    Angka-angka tersebut memicu perhatian luas, baik di dalam maupun luar negeri. Namun, penting untuk diluruskan bahwa ini bukan kisah tentang proyek yang “gagal”, melainkan fenomena normal dari proyek infrastruktur besar yang sedang memasuki masa penyesuaian operasional.

    Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa proyek kereta cepat di negara berkembang umumnya membutuhkan waktu 5 hingga 10 tahun untuk mencapai keseimbangan operasi. Bahkan Shinkansen Jepang pun pernah mengalami kekurangan penumpang dan tekanan keuangan pada tahap awal.

    Kuncinya bukanlah apakah kesulitan muncul, tetapi bagaimana menghadapi tantangan tersebut dengan sikap pragmatis dan mengubahnya menjadi keuntungan jangka panjang. Dimulainya negosiasi restrukturisasi utang proyek Whoosh justru mencerminkan kematangan kedua negara dalam menghadapi masalah secara terbuka dan bekerja sama mencari solusi.

    Kesenjangan antara Perencanaan dan Realitas

    Kesulitan keuangan proyek Whoosh disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, tetapi sumber utamanya terletak pada kelemahan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur pendukung, bukan pada model pembiayaannya.

    Pertama, keterputusan antara proyeksi permintaan dan pengembangan pasar. Realisasi penumpang selama tahun 2024 hanya mencapai sekitar 6 juta orang, jauh di bawah target, dengan pendapatan kotor tahunan kurang dari Rp 1,5 triliun, tidak cukup untuk menutupi beban bunga Rp2 triliun per tahun.

    Kesalahan mendasar di sini adalah Indonesia meremehkan biaya waktu yang dibutuhkan untuk membentuk pasar baru. Kereta cepat, sebagai moda transportasi baru, memerlukan strategi jangka panjang seperti promosi tiket murah, peningkatan layanan, dan edukasi publik agar menjadi pilihan utama masyarakat. Shinkansen Jepang pun butuh waktu lima tahun untuk membangun basis penumpang yang stabil.

    Masalah yang lebih serius adalah absennya konektivitas last mile. Stasiun Tegalluar terletak jauh dari pusat Kota Bandung, sementara transportasi penghubung seperti LRT, bus khusus, dan terminal taksi belum tersedia. Akibatnya, penumpang harus menambah 30–40 menit perjalanan menuju pusat kota, sehingga keunggulan waktu kereta cepat menjadi tidak relevan.

    Kedua, kelemahan dalam pengendalian biaya dan kapasitas manajemen. Biaya proyek meningkat dari 6 miliar menjadi 7,2 miliar dolar AS —kenaikan 20% yang umum terjadi pada proyek infrastruktur besar, tetapi tetap perlu ditelusuri.

    Perlu digarisbawahi bahwa struktur pembiayaan proyek ini sebenarnya adalah pengaturan komersial yang wajar. China Development Bank memberikan 75% pinjaman dengan suku bunga dan tenor yang sesuai standar internasional. Indonesia memilih skema ini karena lembaga keuangan Barat dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menawarkan syarat yang lebih ketat, bahkan menolak mendanai proyek tersebut. Oleh karena itu, menyalahkan “syarat pinjaman Tiongkok yang berat” tidak berdasar.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jokowi Sengaja Lari dari Tanggung Jawab Kasus Whoosh

    Jokowi Sengaja Lari dari Tanggung Jawab Kasus Whoosh

    GELORA.CO – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) disebut sengaja lari dari tanggung jawab atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto merespons sikap Jokowi yang tidak membahas soal dugaan markup Whoosh yang sedang disorot, namun malah membahas soal mengatasi kemacetan di Jabodetabek dan Bandung.

    “Jokowi seperti ungkapan jawa ‘Nggih-nggih ora kepanggih’, di mana perilaku Jokowi sama dengan orang yang mudah berjanji atau mengiyakan, tetapi tidak pernah benar-benar melakukan apa yang dijanjikannya, atau omongannya tidak tulus dan tidak dilakukan,” kata Hari kepada RMOL di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

    Ia menyebut bahwa, Jokowi sengaja lari dari tanggung jawab atas kasus Whoosh yang tidak memberikan dampak dalam mengurai kemacetan yang diutarakan.

    “Bahkan beban kasus Whoosh dengan sengaja dimasukkan APBN untuk menanggungnya. Jokowi layak dipanggil KPK untuk dimintai keterangan agar siapapun sama di mata hukum,” pungkas Hari.

    Sejak awal 2025, KPK ternyata sudah melakukan penyelidikan terkait proyek Whoosh. Sejumlah pihak sudah dimintai keterangan oleh KPK. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas para pihak yang dimintai keterangan.