Xcloud.id

kab/kota: bandung

  • KPK Kumpulkan Bukti Cari Ada Tidaknya Unsur Pidana Korupsi Whoosh

    KPK Kumpulkan Bukti Cari Ada Tidaknya Unsur Pidana Korupsi Whoosh

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih fokus penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana korupsi dalam pembangunan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Whoosh. Proyek senilai Rp 120 triliun lebih itu diduga ada penggelembungan anggaran atau mark up.

    “Tim masih terus melakukan giat-giat penyelidikan, masih terus menelusuri khususnya terkait dengan bagaimana peristiwa, adanya dugaan tindak pidana. Kita menelusuri ya, menemukan peristiwanya dahulu. Jadi di proses penyelidikan ini kita masih berfokus di situ, sehingga kegiatan-kegiatan penyelidikan masih terus dilakukan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

    Budi mempersilahkan masyarakat menyampaikan data dan informasi yang bisa mempercepat penanganan kasus Whoosh.

    “Jadi kami sangat terbuka jika ada masyarakat yang memiliki informasi dan data tentu itu akan menjadi pengayaan terhadap proses investigasi yang sedang KPK lakukan,” tandas Budi.

    Budi menegaskan informasi pada tahap penyelidikan masih bersifat tertutup. KPK belum bisa menyampaikan ke publik substansi penyelidikan termasuk pihak-pihak yang sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. 

    “Kami pastikan bahwa dalam tahapan penyelidikan ini tentu tim juga melakukan permintaan keterangan-keterangan, kepada pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini. Karena setiap informasi, data dan keterangan dari pihak-pihak tersebut akan membantu dalam proses penyelidikan perkara ini,” pungkas Budi.

    KPK menyatakan sudah memulai melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh sejak awal 2025. KPK menyebutkan pengusutan kasus ini berkembang secara progresif dan positif.

    Nilai proyek KCIC mencapai sekitar US$ 7,27 miliar atau setara Rp 120,38 triliun, dengan sekitar 75% pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) berbunga 2% per tahun. Pembangunan kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung sudah dilakukan sejak 2016 dan beroperasi mulai 2 Oktober 2023. Whoosh merupakan kereta cepat pertama di Indonesia sekaligus Asia Tenggara.

  • Gigin ke Jokowi: Whoosh Investasi Cina untuk Keuntungan Sebesar-besarnya bukan Sosial

    Gigin ke Jokowi: Whoosh Investasi Cina untuk Keuntungan Sebesar-besarnya bukan Sosial

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo soal Whoosh adalah investasi sosial banyak disoroti.

    Sebelumnya, Jokowi mengatakan Whoosh tidak hanya dilihat dari keuntungan dari segi materi saja, tetapi juga dari keuntungan sosialnya.

    Jokowi menyebut Whoosh ini menjadi imvestasi yang digadangnya akane menguntungkan tiap tahunnya.

    “Dan sebagai pembanding, kalau kita lihat transportasi massal di negara yang lain juga sama, hitungannya pasti adalah itu hitungan investasi,” katanya dikutip Threads Kamis (30/10/2025).

    Pernyataan Jokowi ini lantas disoroti oleh pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto.

    Dalam unggahan X miliknya, Gigin menyebut Woosh adalah investasi China untuk menarik keuntungan dari Indonesia sebesar-besarnya.

    “Ini investasi Cina untuk menarik keuntungan sebesarnya dari Indonesia,” ungkapnya.

    Dia menegaskan bahwa tak tepat jika Whoosh ini disebut sebagai salah satu investasi sosial.

    “Whoosh Bukan Investasi Sosial,” tegasnya.

    Sebelumnya, polemik soal utang kereta cepat Jakarta-Bandung ini ramai diperbincangkan karena nilainya yang semakin naik tiap tahun.

    Hingga puncaknya Menteri Keuangan menolak untuk membayar utang Whoosh dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Elva/Fajar)

  • Banjir Bandang dan Longsor Sukabumi, Lebih Dari 3 Ribu Warga Terdampak

    Banjir Bandang dan Longsor Sukabumi, Lebih Dari 3 Ribu Warga Terdampak

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencatat sebanyak 3.010 warga terdampak banjir bandang dan 143 warga lainnya terdampak tanah longsor yang menerjang Wilayah Cisolok dan Cikakak, Kabupaten Sukabumi pada Senin, 27 Oktober 2025 pukul 14.00 WIB lalu.

    Menurut Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar Hadi Rahmat, bencana banjir bandang tersebut berakibat 577 rumah terendam, rumah rusak berat 26 unit, rumah rusak sedang 32 unit, rumah rusak ringan 6 unit dan masing-masing 1 unit fasilitas umum, sekolah serta tempat ibadah terdampak.

    “Belum ada warga yang mengungsi hingga data update 29 Oktober 2025 Pukul 17.50 WIB,” ujar Hadi dalam keterangannya ditulis Bandung, Kamis (30/10/2025).

    Hadi mengatakan sedangkan untuk wilayah yang terdampak tanah longsor tercatat 38 warga mengungsi, 1 sawah terdampak dan 4 fasilitas umum terdampak.

    Untuk kerusakan bangunan, otoritasnya mencatat ada 7 rumah rusak ringan, 10 rumah rusak sedang dan 23 rumah rusak berat.

    “Tim gabungan penanganan bencana Kabupaten Sukabumi masih melakukan pendataan dan assessment,” kata Hadi.

    BPBD Provinsi Jabar kini tengah melakukan pendampingan, menyalurkan bantuan makanan pokok serta alat kebersihan dan menurunkan alat berat (excavator) untuk pembersihan materian longsoran.

  • Prabowo Akan Rapat Khusus soal Utang Kereta Cepat Whoosh

    Prabowo Akan Rapat Khusus soal Utang Kereta Cepat Whoosh

    Prabowo Akan Rapat Khusus soal Utang Kereta Cepat Whoosh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto disebut akan menggelar rapat khusus mengenai utang jumbo Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh.
    “Itu nanti dibahas khusus,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Istana, Jakarta, Rabu (29/10/2025) malam.
    Airlangga pun menegaskan, rapat khusus soal utang Whoosh ini dilakukan bersama Prabowo.
    “Ada pembahasan khusus untuk itu. Iya (dengan Presiden),” imbuhnya.
    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan uang negara alias APBN untuk menanggung utang jumbo proyek KCIC atau Whoosh.
    Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) itu kini tengah disorot karena beban utangnya mencapai Rp 116 triliun.
    Danantara, sebagai superholding BUMN, disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN.
    Namun, Purbaya menolak wacana itu.
    Ia menilai, utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya.
    Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak superholding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
    Nilainya disebut bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun.
    “Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam sambungan virtual Zoom saat Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Sejak Awal Tak Pernah Sebut Whoosh Investasi Sosial, Kok Sekarang Belok?

    Jokowi Sejak Awal Tak Pernah Sebut Whoosh Investasi Sosial, Kok Sekarang Belok?

    GELORA.CO -Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperlihatkan gelagat cuci tangan atas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang terbebani utang.

    Gelagat tersebut terlihat saat Jokowi menyebut Whoosh sebagai investasi sosial. Menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, alasan ini tidak pernah disampaikan Jokowi sejak awal.

    “Selama perancangan, Pak Jokowi tidak pernah menyatakan Whoosh sebagai investasi sosial, jangan setelah gagal menjadi belok,” kritik Said Didu dikutip dari YouTube Nusantara TV, Kamis, 30 Oktober 2025.

    Menurut Said Didu, Whoosh adalah proyek ambisi Jokowi tanpa perencanaan matang. 

    “Ini proyek ambisi pribadi yang menerobos semua akal sehat,” jelas Said Didu.

    Bahkan demi memuluskan Whoosh, Said Didu menyebut ada empat pejabat pemerintah yang dipecat gara-gara menyampaikan kritik atas proyek tersebut.

    “Kereta cepat ada 4 pejabat yang diberhentikan gara-gara mengkritik, di antaranya Jonan (Menteri Perhubungan) dan Andrinof Chaniago Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,” tandasnya.

  • Jokowi Gagal Paham Samakan Whoosh dan Infrastruktur Publik

    Jokowi Gagal Paham Samakan Whoosh dan Infrastruktur Publik

    GELORA.CO -Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai keliru menjawab permasalahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dengan dalih sebagai infrastruktur pelayanan publik. 

    “Jangan campur adukkan pelayanan publik dengan proyek Whoosh. Dia (Jokowi) tidak bisa membedakan klasifikasi infrastruktur,” kata mantan Sekretaris BUMN, Said Didu dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Kamis, 30 Oktober 2025. 

    Said Didu mengurai ada tiga klasifikasi infrastruktur, yakni infrastruktur dasar, infrastruktur publik, dan infrastruktur komersial. Menurutnya, Whoosh sejak awal dirancang sebagai infrastruktur komersial.

    “Dia (Jokowi) menyamakan (Whoosh) dengan infrastruktur publik dan dasar. Infrastruktur publik memang tidak pernah dikejar untung. Tapi yang komersial itu harus berdasarkan komersial (untung),” jelas Said Didu.

    “Proyek ini (Whoosh) sejak awal dirancang sebagai infrastruktur komersial, sama dengan Bandara Kertajati,” sambung Said Didu.

    Maka dari itu, ia meminta Jokowi tidak mengaburkan fakta sebenarnya dalam proyek Whoosh yang kini meninggalkan utang besar bagi Indonesia.

    “Kasihan publik dibelok-belokkan begitu terus,” pungkasnya.

  • Ajak Kembali ke Zaman Batu, Begini Terobosan Dedi Mulyadi agar Pelajar di Jabar Banyak Jalan Kaki

    Ajak Kembali ke Zaman Batu, Begini Terobosan Dedi Mulyadi agar Pelajar di Jabar Banyak Jalan Kaki

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan terobosan agar pelajar banyak jalan kaki. Dia mengaku akan membangun trotoar di sekitar sekolah dengan jarak tertentu agar pelajar, guru dan staf sekolah tidak terlalu jauh jalan kaki.

    Hal ini karena Dedi merasa ada sorotan pada dorongannya agar lebih banyak pelajar yang berjalan kaki ke sekolahnya. Dia mengajak pelajar kembali ke zaman batu.

    “Dalam surat edaran, saya minta yang jaraknya ke sekolah masih bisa jalan, ya jalan kaki. Dan ini katanya Dedi Mulyadi mengajak orang kembali ke zaman batu. Padahal Jepang, jalan kaki, naik sepeda. Singapura jalan kaki jadi tradisi. Nah problem di kita ini jalan kaki karena panas aja, dan lalu lintasnya enggak baik,” kata Dedi di Gedung Sate Bandung dilansir Antara, Rabu (29/10/2025).

    Dedi menyebutkan, masalah yang memicu warga enggan berjalanan kaki itu menjadi motivasi untuk membangun akses pendukung trotoar sepanjang satu kilometer di sekitar sekolah.

    “Karenanya konsep saya berikutnya adalah, satu kilometer menjelang sekolah, akan saya bangunkan trotoar-trotoar yang layak untuk berjalan kaki. Satu kilometer,” ujarnya.

    Tidak hanya trotoar, Dedi mengatakan pihaknya juga akan membangun instalasi air minum yang bisa dikonsumsi langsung.

    “Jalan kepanasan minum. Itu bagian peradaban,” ucapnya.

  • BJB mantapkan arah pertumbuhan dengan aset tembus Rp215,9 triliun

    BJB mantapkan arah pertumbuhan dengan aset tembus Rp215,9 triliun

    Bandung (ANTARA) – Bank BJB hingga September 2025 mencatatkan total aset konsolidasi tumbuh 2,8 persen menjadi Rp215,9 triliun yang memantapkan arah pertumbuhan berkelanjutan dan menegaskan posisi sebagai salah satu bank terbesar di luar kelompok Himbara.

    Dalam Earnings Call 3Q 2025 dan Public Expose 2025 di Bandung, Rabu, Direktur Utama BJB Yusuf Saadudin yang didampingi Direktur Keuangan Hana Dartiwan, Direktur Konsumer & Ritel Nunung Suhartini, Direktur Korporasi & UMKM Mulyana, Direktur Operasional & Teknologi Informasi Ayi Subarna, serta Pemimpin Divisi Corporate Secretary Herfinia menjelaskan dari sisi pendanaan.

    Menurut dia, Dana Pihak Ketiga (DPK) BJB secara konsolidasi mencapai Rp160,2 triliun.

    Sementara itu, penyaluran kredit termasuk pembiayaan tumbuh 3,5 persen menjadi Rp142,9 triliun. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) juga terjaga di level sehat 85,3 persen, yang disebut menunjukkan keseimbangan antara likuiditas dan ekspansi kredit.

    Melalui efisiensi biaya dana dan optimalisasi pendapatan berbasis komisi, laba konsolidasi sebelum pajak BJB juga tercatat sebesar Rp1,37 triliun hingga kuartal III-2025.

    Yusuf Saadudin juga mengatakan arah kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia memberikan momentum positif bagi pertumbuhan BJB.

    “Kami fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan efisien. Dampak efisiensi biaya dana akan semakin terasa pada kinerja kuartal IV dan tahun penuh 2026,” ujar dia.

    BJB juga memperkuat inovasi digital melalui produk KGB Pisan (Pinjaman ASN), yang merupakan layanan pinjaman digital tanpa tatap muka dan telah menjangkau lebih dari 5.800 debitur hanya dalam satu tahun. Inovasi tersebut, menurut dia, menjadi terobosan dalam penyaluran kredit cepat dan aman.

    Sebagai entitas pengendali grup, BJB memperkuat sinergi dengan tiga bank anak dan dua lembaga keuangan non-bank melalui kolaborasi produk dan sharing fee scheme untuk meningkatkan efisiensi operasional serta profitabilitas grup.

    Selain fokus pada kinerja keuangan, BJB juga memperluas pembiayaan hijau. Hingga September 2025, portofolio pembiayaan hijau mencapai Rp15,2 triliun, dengan fokus pada sektor lingkungan, UMKM hijau, dan transportasi rendah emisi.

    Bank juga telah menerbitkan Sustainable Bond senilai Rp1 triliun sebagai wujud dukungan terhadap agenda ekonomi hijau nasional.

    Dengan fundamental yang kuat dan arah bisnis yang adaptif, BJB optimistis mempertahankan pertumbuhan solid sekaligus memperkuat perannya sebagai bank daerah berdaya saing nasional.

    “Komitmen kami bukan hanya bertumbuh secara finansial, tetapi juga menciptakan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat,” ujar Yusuf.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Disebut Mahfud MD Takut Usut Dugaan Korupsi Whoosh, KPK: Penyelidikan Masih Berjalan Nasional

    3 Disebut Mahfud MD Takut Usut Dugaan Korupsi Whoosh, KPK: Penyelidikan Masih Berjalan Nasional

    Disebut Mahfud MD Takut Usut Dugaan Korupsi Whoosh, KPK: Penyelidikan Masih Berjalan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran atau
    mark-up
    proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.
    Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat menanggapi mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menduga KPK takut mengusut dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh.
    “Penyelidikan perkara ini, saat ini masih terus berprogres,” kata Budi, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
    Budi mengatakan, dalam tahap penyelidikan, KPK harus memastikan setiap tahapan dilakukan secara profesional agar alat bukti dan petunjuk yang dikumpulkan valid.
    KPK, kata dia, membutuhkan waktu dalam proses penyelidikan perkara.
    “Bukti-bukti yang valid, petunjuk-petunjuk untuk mengungkap (dugaan korupsi) sehingga nanti bisa membuat terang perkara ini. Jadi, memang proses hukum tentu butuh waktu untuk KPK berprogres. Nanti tentu kami akan sampaikan secara berkala seperti apa perkembangannya,” ujar dia.
    Dilansir Kompas TV, mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menduga KPK takut mengusut kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
    Namun, Mahfud tidak menjelaskan secara gamblang kepada siapa lembaga antirasuah tersebut takut.
    Demikian disampaikan Mahfud menjawab pertanyaan tentang apa yang menjadi ganjalan KPK sehingga belum proaktif melakukan investigasi untuk mengusut kasus itu.
    “Dugaan saya (KPK) takut. Entah takut pada siapa,” kata Mahfud MD, kepada Kompas TV dalam program acara Kompas Petang, yang dikutip, pada Selasa (28/10/2025).
    Mahfud menjelaskan kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat sebenarnya sudah ramai dibicarakan sejak tanggal 12-13 Oktober 2025.
    Ketika itu, kata Mahfud, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan pernyataan menolak pembayaran utang proyek kereta cepat menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
    Setelah ada pernyataan Purbaya tersebut, Mahfud mengaku baru ikut mengomentari proyek kereta cepat tersebut.
    “Saya ngomong tanggal 14, sudah hari ketiga,” ujar Mahfud.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Dorong Aqua Pindahkan Kantor Pusat ke Jawa Barat, Dedi Mulyadi: Agar Dana Bagi Hasilnya Kembali ke Masyarakat Jabar Bandung

    1 Dorong Aqua Pindahkan Kantor Pusat ke Jawa Barat, Dedi Mulyadi: Agar Dana Bagi Hasilnya Kembali ke Masyarakat Jabar Bandung

    Dorong Aqua Pindahkan Kantor Pusat ke Jawa Barat, Dedi Mulyadi: Agar Dana Bagi Hasilnya Kembali ke Masyarakat Jabar
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta perusahaan air minum dalam kemasan Aqua membangun kantor pusatnya di wilayah Jawa Barat.
    Dedi menegaskan, permintaan itu tidak hanya ditujukan kepada Aqua, tetapi juga kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di provinsi tersebut.
    “Gini loh perusahaan-perusahaan di Jawa Barat ini, kan kantor pusatnya semuanya di luar Jawa Barat. Kita enggak boleh
    nyebut
    tempat. Di luar Jawa Barat, nah di situ kalau kantor pusatnya di luar Jawa Barat, maka yang paling nyaman itu yang punya kantor pusat,” kata Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).
    Menurut Dedi, kondisi itu membuat Jawa Barat tidak mendapat manfaat penuh dari keberadaan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Dana bagi hasil (DBH) justru mengalir ke daerah tempat kantor pusat berada, bukan ke lokasi kegiatan ekonomi dilakukan.
    “Nah saya ingin kantor pusatnya di Jawa Barat dong, agar dana bagi hasilnya kembali ke masyarakat Jabar sebagai objek di mana usaha itu dilakukan,” ujarnya.
    Selain soal DBH, Dedi juga menyatakan akan terus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan di Jawa Barat, termasuk perusahaan air mineral seperti Aqua.
    “Oh saya semua, kan saya bilang saya pasti akan tiba-tiba datang ke sebuah perusahaan untuk melakukan analisis. Jadi yang bukan hanya Aqua, seluruh perusahaan di Jawa Barat, baik perusahaan air mineral, maupun non air mineral,” tutur Dedi.
    Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan, langkah tersebut bertujuan memastikan aktivitas perusahaan tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar.
    “Kan saya baru menemukan satu, kan saya tidak boleh menyimpulkan sesuatu yang belum saya lihat. Nanti ada wawancara saya, tadi sudah lengkap, tinggal lihat aja di media sosial saya. Lengkap membahas itu, dan itu akan menjadi sesuatu,” kata Dedi.
    Dedi menegaskan, upaya ini merupakan bagian dari komitmennya mewujudkan keadilan ekonomi yang berpihak pada masyarakat Jawa Barat, bukan semata pada korporasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.