kab/kota: bandung

  • Jokowi Pecat Empat Pejabat Gegara Kritik Whoosh

    Jokowi Pecat Empat Pejabat Gegara Kritik Whoosh

    GELORA.CO -Untuk memuluskan ambisinya mewujudkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi menggunakan politik tangan besi. Di antaranya memecat empat pembantunya yang mengkritik proyek mercusuar tersebut.

    Hal ini disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dikutip dari YouTube Nusantara TV, Kamis, 30 Oktober 2025.

    “Kereta cepat ada empat pejabat yang diberhentikan gara-gara mengkritik, di antaranya Jonan (Menteri Perhubungan) dan Andrinof Chaniago Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,” kata Said Didu.

    Selain itu, Said Didu juga menyoroti pernyataan loyalis berat Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebutkan proyek Whoosh sudah busuk sejak awal.

    “Tentu kalau Pak Saut (Situmorang) masih komisioner KPK langsung panggil Luhut dong,” kata Said Didu.

    Sebabnya, kata Said Didu, Luhut sudah mengetahui busuknya proyek Whoosh. 

    “Jadi (Luhut) tahu dong siapa yang bikin busuk,” pungkas Said Didu.

  • Imbas Ribut-ribut Kereta Cepat sampai Dugaan Korupsi, Prabowo Bakal Gelar Rapat Khusus Bahas Whoosh

    Imbas Ribut-ribut Kereta Cepat sampai Dugaan Korupsi, Prabowo Bakal Gelar Rapat Khusus Bahas Whoosh

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh terus disorot belakangan ini. Pemerintah menanggapinya dengan akan membuat rapat terbatas yang membahasnya.

    Bagaimana tidak, polemik Whoosh ini tengah menggelinding kemana-mana. Bahkan muncul dugaan korupsi mega proyek tersebut.

    Rencana pembahasan khusus polemik Whoosh itu, dikonfirmasi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan rapat akan digelar Presidn Prabowo Subianto dengan anggota Kabinet Metah Putih.

    “Itu nanti dibahas khusus,” kata Airlangga kepada jurnalis di Istana Negara, Rabu (29/10).

    Pembahasan khususnya, terkait utang Whoosh. Mengingat utangnya tengah menggunung sebesar Rp 116 triliun.

    “Ada pembahasan khusus,” terangnya.

    Sekadar informasi Kereta Cepat Whoosh ini memiliki beban utang mencapai sekitar USD 7,2 miliar atau setara Rp 116 triliun. Besarnya angka tersebut termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun dari rencana awal yang hanya sekitar USD 6,07 miliar.

    Sementara itu, KPK mengonfirmasi telah melakukan penyidikan atas dugaan mark up tersebut. Penyelidikannya, disebut telah berlangsung sejak awal 2025.

    “Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun. Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tim terus melakukan pencarian keterangan yang dibutuhkan untuk membantu mengungkap perkara ini,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

    “Informasi detail terkait perkembangan perkara belum bisa kami sampaikan secara terperinci,” tambah Budi.

  • Dishub Pangandaran: Kabel 1.450 Meter di 5 Lokasi Hilang Dicuri, Pernah Lapor Polisi
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        30 Oktober 2025

    Dishub Pangandaran: Kabel 1.450 Meter di 5 Lokasi Hilang Dicuri, Pernah Lapor Polisi Bandung 30 Oktober 2025

    Dishub Pangandaran: Kabel 1.450 Meter di 5 Lokasi Hilang Dicuri, Pernah Lapor Polisi
    Tim Redaksi
    PANGANDARAN, KOMPAS.com
    – Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran mencatat ada lima lokasi pencurian kabel lampu PJU di Kabupaten Pangandaran.
    Di lima tempat tersebut, total kabel sepanjang 1.450 meter raib dicuri.
    “Kami kehilangan ada di lima lokasi,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, Irwansyah, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (30/10/2025).
    Lokasi pertama, jelas Irwansyah, adalah pinggir jalan mulai dari Hotel Aston hingga ke arah Jembatan Wiradinata.
    Di lokasi ini, ada empat tiang PJU yang dicuri.
    “Sekitar 200 meter kabel hilang,” katanya.
    Lokasi lainnya berada di Kampung Turis, mulai dari Kafe Tepi hingga Cikembulan Pass.
    Di sana, ada enam tiang PJU yang kabelnya dicuri.
    “Kabel yang hilang 300 meter,” jelas Irwansyah.
    Tak hanya di tempat wisata, kabel PJU di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Purbahayu, Pangandaran, juga raib.
    Menurut Irwansyah, kabel sepanjang 500 meter di 10 tiang PJU hilang dicuri.
    “Kemudian di Jalan Cilempay-Cintaratu, ada empat tiang, kabel 200 meter hilang. Lalu di jalur Pamagangan-Panglengseran Kecamatan Parigi, ada lima tiang dengan kabel sepanjang 250 meter hilang,” tutur Irwansyah.
    Sementara itu, lampu PJU yang hilang ada di dua titik, masing-masing di Cijulang dan Bojongsalawe.
    Kabel yang hilang dicuri berjenis kabel
    twisted
    3
    phase
    . Harga per meter kabel jenis ini Rp 33 ribu.
    “Kabel hilang 1.450 meter dikali Rp 33 ribu, (kerugian) sudah Rp 47.850.000,” ujarnya.
    Pada Desember 2023, pihaknya pernah melaporkan kejadian ini ke Polres Pangandaran. Saat itu, ada tiga kejadian pencurian.
    “Sekarang bertambah kejadiannya. Sekarang belum (melapor ke polisi),” ujar Irwansyah.
    Lebih lanjut, dia mengimbau seluruh masyarakat untuk membantu menjaga aset pemerintah, dalam hal ini PJU.
    Dia mengatakan, jangan ada yang mengganggu atau merusaknya, karena PJU sangat penting untuk keselamatan dan keamanan pengguna jalan, khususnya saat malam hari.
    “Mari kita jaga aset pemerintah ini karena ini semua untuk melayani masyarakat, biar saat malam bisa terang, meminimalisasi terjadinya laka lantas,” kata Irwansyah.
    Sementara itu, terkait keluhan masyarakat soal pencurian kabel dan lampu PJU, Polres Pangandaran menegaskan pihaknya sejak lama melaksanakan patroli siang maupun malam hari.
    Patroli dilakukan secara rutin dan intensif, termasuk melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada malam tertentu dan malam libur lainnya.
    Kapolres Pangandaran AKBP Andri Kurniawan menjelaskan, patroli menyasar jalur wisata, jalur nasional, kawasan obyek vital hingga permukiman padat, terutama titik-titik yang berpotensi rawan kriminalitas maupun kecelakaan akibat minimnya penerangan.
    Langkah preventif ini, menurut dia, telah berjalan secara konsisten, bahkan sebelum ramainya pemberitaan soal pencurian kabel dan lampu PJU.
    “Patroli kami sudah berjalan aktif sebelum isu ini mencuat. Namun, sampai saat ini, belum ada laporan resmi dari pihak pemda atau dinas terkait mengenai pencurian kabel PJU. Kepolisian siap menindaklanjuti kapan saja apabila ada laporan yang disampaikan,” kata Andri melalui keterangan tertulis dari Humas Polres Pangandaran kepada Kompas.com, Kamis.
    Dia berharap ada data dari dinas terkait ihwal jumlah PJU yang dicuri, atau permintaan koordinasi khusus penanganan kejadian tersebut.
    Andri mengatakan, penanganan akan jauh lebih cepat dan tepat apabila disampaikan secara langsung dan resmi.
    “Polres Pangandaran sangat terbuka dan siap hadir 24 jam apabila terdapat kejadian di masyarakat untuk pengamanan, penindakan hukum, ataupun bantuan patroli tambahan,” jelasnya.
    Sebelumnya, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengadakan sayembara bagi yang bisa menangkap pencuri kabel dan lampu PJU.
    Dia menyiapkan uang Rp 5 juta bagi siapa pun yang bisa menangkap pelaku.
    Dengan sayembara ini, Jeje menginginkan semua masyarakat memiliki kesadaran untuk memelihara aset yang sangat baik untuk Kabupaten Pangandaran ini.
    “Lampu bagus-bagus kabelnya hilang,” kata Jeje saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (29/10/2025).
    Dia mengajak masyarakat agar memiliki rasa tanggung jawab menjaga aset yang tentunya berperan signifikan mengingat Pangandaran sebagai daerah wisata.
    Sementara secara psikologis, tambah dia, adanya sayembara membuat para pencuri berpikir seribu kali saat akan beraksi.
    Musababnya, banyak yang mengawasi karena ada imbalan bagi yang berhasil menangkap pencuri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Benahi Rumah Warga Indramayu, Lucky Hakim: Banyak yang Tak Layak Huni
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        30 Oktober 2025

    Benahi Rumah Warga Indramayu, Lucky Hakim: Banyak yang Tak Layak Huni Bandung 30 Oktober 2025

    Benahi Rumah Warga Indramayu, Lucky Hakim: Banyak yang Tak Layak Huni
    Tim Redaksi
    INDRAMAYU, KOMPAS.com
    – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) akan menjadi salah satu program prioritas di bawah kepemimpinannya.
    Menurut dia, masih banyak warga Indramayu yang saat ini tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.
    “Secara umum saya lihat rumah-rumah di Indramayu banyak yang masih tidak layak huni. Ini harus ditangani,” kata Lucky saat meninjau program rutilahu di Desa Singajaya, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Rabu (29/10/2025).
    Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Diskimrum) Kabupaten Indramayu, target tahun 2025 ada sebanyak 639 unit rumah tidak layak huni yang akan direnovasi menjadi layak huni.
    Rinciannya, 163 unit dibiayai APBD Kabupaten, 141 unit dari APBD Provinsi, dan 335 unit bersumber dari APBN.
    “Kalau saya inginnya program ini bisa seribu rumah atau sejuta rumah, tetapi memang kendalanya di sini adalah finansial, fiskal kami yang terbatas, apalagi kita juga ketahui bersama ada pemotongan dari pemerintah pusat, untuk Indramayu sendiri ada Rp 344 miliar yang dipotong,” ujarnya.
    Karena itu, disampaikan Lucky, Pemda Indramayu tidak bisa bergerak sendirian.
    Pihaknya pun bersyukur atas uluran tangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Pusat.
    Kolaborasi ini, menurutnya, penting guna menjamin masyarakat Indramayu bisa tinggal di rumah yang aman, nyaman, dan tentunya layak.
    “Kerja sama ini harus kami galang terus, mudah-mudahan bisa tuntas semua. Jadi, kami bersama bahu-membahu untuk membangun desa, khususnya rumah yang tidak layak huni,” ujarnya.
    Di Desa Singajaya sendiri, tahun ini mendapat program rutilahu untuk sebanyak 60 unit rumah.
    Program tersebut diberikan dari Provinsi Jabar melalui aspirasi anggota DPRD Jabar.
    Tahun depan, program rutilahu juga akan kembali dilakukan di desa setempat, dengan target bisa merenovasi sebanyak 200 unit rumah menjadi rumah layak huni.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Budi Arie Tuding Ada Pihak Sengaja Mainkan Isu Mark Up Whoosh: Gagal Paham, Transportasi Publik Penting

    Budi Arie Tuding Ada Pihak Sengaja Mainkan Isu Mark Up Whoosh: Gagal Paham, Transportasi Publik Penting

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menduga ada pihak yang sengaja memainkan isu dugaan mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. Dia menyindir pihak-pihak itu tak paham konteks dari pembangunan transportasi publik.

    “Ini yang goreng-goreng isu. Whoosh ini kayaknya gagal paham. Transportasi publik itu penting,” ujar Budi Arie di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

    Dia menegaskan, proyek kereta cepat merupakan simbol kemajuan transportasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Meski begitu, Budi mendukung penegak hukum mengusut jika menemukan dugaan mark up Whoosh.

    “Kita ini satu-satunya negara ASEAN saat ini yang mempunyai kereta cepat. Bahwa ada problematika-problematika di dalam pengadaan atau pelaksanaan proyek itu, silakan saja penegak hukum mengambil langkah-langkah kalau ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum,” tegasnya.

    Mantan Mendes ini menegaskan, Projo menghormati langkah penegak hukum bila ditemukan pelanggaran. Namun, dia menilai proyek Whoosh memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

    “Itu kan tugas dari aparat penegak hukum dan kita hormati aparat penegak hukum untuk mengusul bahkan melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan-kemungkinan bila proyek kereta cepat Whoosh ini bermasalah secara hukum. Tapi saya yakin kalau soal manfaatnya sangat bermanfaat,” sambungnya.

    Projo juga meyakini program strategis era Presiden ke-7 RI Jokowi itu bukan semata-mata soal keuntungan, tetapi juga manfaat bagi masyarakat.

    “Kami yakin bahwa program ini memang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga benefit,” katanya.

    Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, kebanggaannya pada Danantara bisa merestrukturisasi utang kereta cepat Whoosh menjadi bertenor 60 tahun.

  • Prakiraan Cuaca Hari Ini 30 Oktober: Hujan Ringan Dominasi Kota Besar

    Prakiraan Cuaca Hari Ini 30 Oktober: Hujan Ringan Dominasi Kota Besar

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar kota besar di Indonesia berpotensi hujan ringan pada Kamis (30/10/2025).

    Prakirawan cuaca BMKG, Adelia FA menyampaikan, untuk Pulau Sumatera diprediksi berawan di Tanjung Pinang, berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru, serta hujan ringan di Medan dan Padang.

    Di Pulau Jawa, hujan ringan diperkirakan terjadi di Serang, Bandung, dan Surabaya, sementara Semarang dan Yogyakarta berpotensi hujan sedang. Adelia mengingatkan untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir di Jakarta.

    Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diperkirakan berawan di Kupang, serta hujan ringan di Denpasar dan Mataram.

    Di Pulau Kalimantan, hujan ringan diprediksi terjadi di Pontianak, Tanjung Selor, dan Palangka Raya, sedangkan Banjarmasin berpotensi hujan sedang. Hujan disertai petir diperkirakan terjadi di Samarinda.

    Sementara itu, Pulau Sulawesi diperkirakan hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, dan Makassar, serta potensi hujan disertai petir di Kendari.

    Untuk Indonesia bagian timur, hujan ringan diprediksi di Ternate, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Adapun Sorong, Nabire, dan Jayapura berpotensi hujan sedang.

  • KPK Kumpulkan Bukti Cari Ada Tidaknya Unsur Pidana Korupsi Whoosh

    KPK Kumpulkan Bukti Cari Ada Tidaknya Unsur Pidana Korupsi Whoosh

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih fokus penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana korupsi dalam pembangunan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Whoosh. Proyek senilai Rp 120 triliun lebih itu diduga ada penggelembungan anggaran atau mark up.

    “Tim masih terus melakukan giat-giat penyelidikan, masih terus menelusuri khususnya terkait dengan bagaimana peristiwa, adanya dugaan tindak pidana. Kita menelusuri ya, menemukan peristiwanya dahulu. Jadi di proses penyelidikan ini kita masih berfokus di situ, sehingga kegiatan-kegiatan penyelidikan masih terus dilakukan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

    Budi mempersilahkan masyarakat menyampaikan data dan informasi yang bisa mempercepat penanganan kasus Whoosh.

    “Jadi kami sangat terbuka jika ada masyarakat yang memiliki informasi dan data tentu itu akan menjadi pengayaan terhadap proses investigasi yang sedang KPK lakukan,” tandas Budi.

    Budi menegaskan informasi pada tahap penyelidikan masih bersifat tertutup. KPK belum bisa menyampaikan ke publik substansi penyelidikan termasuk pihak-pihak yang sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. 

    “Kami pastikan bahwa dalam tahapan penyelidikan ini tentu tim juga melakukan permintaan keterangan-keterangan, kepada pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini. Karena setiap informasi, data dan keterangan dari pihak-pihak tersebut akan membantu dalam proses penyelidikan perkara ini,” pungkas Budi.

    KPK menyatakan sudah memulai melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh sejak awal 2025. KPK menyebutkan pengusutan kasus ini berkembang secara progresif dan positif.

    Nilai proyek KCIC mencapai sekitar US$ 7,27 miliar atau setara Rp 120,38 triliun, dengan sekitar 75% pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) berbunga 2% per tahun. Pembangunan kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung sudah dilakukan sejak 2016 dan beroperasi mulai 2 Oktober 2023. Whoosh merupakan kereta cepat pertama di Indonesia sekaligus Asia Tenggara.

  • Gigin ke Jokowi: Whoosh Investasi Cina untuk Keuntungan Sebesar-besarnya bukan Sosial

    Gigin ke Jokowi: Whoosh Investasi Cina untuk Keuntungan Sebesar-besarnya bukan Sosial

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo soal Whoosh adalah investasi sosial banyak disoroti.

    Sebelumnya, Jokowi mengatakan Whoosh tidak hanya dilihat dari keuntungan dari segi materi saja, tetapi juga dari keuntungan sosialnya.

    Jokowi menyebut Whoosh ini menjadi imvestasi yang digadangnya akane menguntungkan tiap tahunnya.

    “Dan sebagai pembanding, kalau kita lihat transportasi massal di negara yang lain juga sama, hitungannya pasti adalah itu hitungan investasi,” katanya dikutip Threads Kamis (30/10/2025).

    Pernyataan Jokowi ini lantas disoroti oleh pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto.

    Dalam unggahan X miliknya, Gigin menyebut Woosh adalah investasi China untuk menarik keuntungan dari Indonesia sebesar-besarnya.

    “Ini investasi Cina untuk menarik keuntungan sebesarnya dari Indonesia,” ungkapnya.

    Dia menegaskan bahwa tak tepat jika Whoosh ini disebut sebagai salah satu investasi sosial.

    “Whoosh Bukan Investasi Sosial,” tegasnya.

    Sebelumnya, polemik soal utang kereta cepat Jakarta-Bandung ini ramai diperbincangkan karena nilainya yang semakin naik tiap tahun.

    Hingga puncaknya Menteri Keuangan menolak untuk membayar utang Whoosh dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Elva/Fajar)

  • Banjir Bandang dan Longsor Sukabumi, Lebih Dari 3 Ribu Warga Terdampak

    Banjir Bandang dan Longsor Sukabumi, Lebih Dari 3 Ribu Warga Terdampak

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencatat sebanyak 3.010 warga terdampak banjir bandang dan 143 warga lainnya terdampak tanah longsor yang menerjang Wilayah Cisolok dan Cikakak, Kabupaten Sukabumi pada Senin, 27 Oktober 2025 pukul 14.00 WIB lalu.

    Menurut Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar Hadi Rahmat, bencana banjir bandang tersebut berakibat 577 rumah terendam, rumah rusak berat 26 unit, rumah rusak sedang 32 unit, rumah rusak ringan 6 unit dan masing-masing 1 unit fasilitas umum, sekolah serta tempat ibadah terdampak.

    “Belum ada warga yang mengungsi hingga data update 29 Oktober 2025 Pukul 17.50 WIB,” ujar Hadi dalam keterangannya ditulis Bandung, Kamis (30/10/2025).

    Hadi mengatakan sedangkan untuk wilayah yang terdampak tanah longsor tercatat 38 warga mengungsi, 1 sawah terdampak dan 4 fasilitas umum terdampak.

    Untuk kerusakan bangunan, otoritasnya mencatat ada 7 rumah rusak ringan, 10 rumah rusak sedang dan 23 rumah rusak berat.

    “Tim gabungan penanganan bencana Kabupaten Sukabumi masih melakukan pendataan dan assessment,” kata Hadi.

    BPBD Provinsi Jabar kini tengah melakukan pendampingan, menyalurkan bantuan makanan pokok serta alat kebersihan dan menurunkan alat berat (excavator) untuk pembersihan materian longsoran.

  • Prabowo Akan Rapat Khusus soal Utang Kereta Cepat Whoosh

    Prabowo Akan Rapat Khusus soal Utang Kereta Cepat Whoosh

    Prabowo Akan Rapat Khusus soal Utang Kereta Cepat Whoosh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto disebut akan menggelar rapat khusus mengenai utang jumbo Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh.
    “Itu nanti dibahas khusus,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Istana, Jakarta, Rabu (29/10/2025) malam.
    Airlangga pun menegaskan, rapat khusus soal utang Whoosh ini dilakukan bersama Prabowo.
    “Ada pembahasan khusus untuk itu. Iya (dengan Presiden),” imbuhnya.
    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan uang negara alias APBN untuk menanggung utang jumbo proyek KCIC atau Whoosh.
    Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) itu kini tengah disorot karena beban utangnya mencapai Rp 116 triliun.
    Danantara, sebagai superholding BUMN, disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN.
    Namun, Purbaya menolak wacana itu.
    Ia menilai, utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya.
    Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak superholding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
    Nilainya disebut bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun.
    “Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam sambungan virtual Zoom saat Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.