kab/kota: bandung

  • 6
                    
                        PDAM Subang Terima Rp600 Juta per Bulan dari Aqua, Dedi Mulyadi: Warga Mandi Pakai Air Sawah
                        Bandung

    6 PDAM Subang Terima Rp600 Juta per Bulan dari Aqua, Dedi Mulyadi: Warga Mandi Pakai Air Sawah Bandung

    PDAM Subang Terima Rp600 Juta per Bulan dari Aqua, Dedi Mulyadi: Warga Mandi Pakai Air Sawah
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Subang, Jawa Barat, menerima pembayaran sebesar Rp600 juta per bulan dari pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua.
    Meskipun demikian, Aqua kini mengambil air dari sumur bor milik sendiri dan tidak lagi menggunakan jaringan PDAM Kabupaten Subang.
    Fakta ini terungkap setelah direksi Aqua bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).
    Pertemuan tersebut juga dihadiri Bupati Subang, Reynaldi Putra, beserta jajaran manajemen PDAM Subang.
    Dalam pertemuan tersebut, Dedi menyoroti pembayaran bulanan dari pihak pabrik kepada PDAM Subang yang tetap berjalan meskipun air diambil dari sumur bor di tanah pabrik.
    “Berarti mata air yang pertama, sumber yang kedua dan ketiga itu di tanah pabrik. Pertanyaannya kenapa bayar ke PDAM?” ujar Dedi, seperti dikutip dari tayangan video di akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Kamis (30/10/2025).
    Pembayaran sebesar Rp600 juta per bulan ini berasal dari perjanjian yang dibuat sejak 1994, di mana PDAM memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) di lokasi mata air pertama.
    Pihak PDAM menyebutkan, pembayaran tersebut merupakan kompensasi atas pengambilan air oleh pabrik terhadap cadangan air mereka.
    Gubernur Dedi juga menekankan bahwa dana Rp600 juta per bulan seharusnya dialokasikan untuk membangun jaringan air bersih bagi warga sekitar pabrik.
    Selain itu, terungkap bahwa PDAM hanya menyalurkan sekitar 5 persen atau Rp20 juta dari pajak Aqua ke dua desa di sekitar pabrik.
    “Di sekitar Aqua itu, orang ngambil air sawah. Kenapa tidak yang Rp600 juta itu difokuskan berpuluh-puluh tahun untuk membangun jaringan melayani warga?” tegas Dedi.
    Dedi menilai, PDAM Subang hanya menikmati uang Rp600 juta tanpa melakukan pemeliharaan dan memperhatikan pasokan air bagi warga.
    “Jangan sampai begini, PDAM sebagai BUMD menikmati uang Rp600 juta setiap bulan, warga di sekitarnya mandi pakai air sawah,” katanya.
    Menindaklanjuti masalah ini, mantan Bupati Purwakarta tersebut menyatakan akan mengaudit perjanjian serta aliran dana Rp600 juta untuk memastikan pengelolaan keuangan menjadi jelas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov Jabar terbitkan 76 IUP dengan pengawasan lebih ketat

    Pemprov Jabar terbitkan 76 IUP dengan pengawasan lebih ketat

    Persyaratannya kini lebih ketat dan diawasi oleh pemerintah daerah dengan supervisi dari provinsi

    Bandung (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut telah menerbitkan 76 Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru, namun mereka menjamin ada pengawasan yang lebih ketat.

    Kepala Dinas ESDM Jabar Bambang Tirtoyuliono menjelaskan sebagian besar izin tersebut merupakan IUP perpanjangan, bukan izin bagi perusahaan tambang baru, namun dengan pengawasan yang lebih ketat serta memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang.

    “Hampir semua merupakan IUP perpanjangan, namun dengan persyaratan dan pengawasan yang lebih ketat,” ujar Bambang di Bandung, Kamis.

    Menurut Bambang, pengawasan aktivitas tambang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dengan supervisi dari Pemprov Jabar.

    “Persyaratannya kini lebih ketat dan diawasi oleh pemerintah daerah dengan supervisi dari provinsi,” ucapnya.

    Sesuai arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, kata dia, setiap perusahaan tambang wajib mematuhi batas tonase atau kapasitas angkut yang telah ditetapkan serta dilarang beroperasi di kawasan hutan.

    “Sesuai arahan Pak Gubernur, tidak boleh melebihi tonase atau bobot yang diizinkan, karena dikhawatirkan akan cepat merusak jalan, dan tidak boleh berada di kawasan hutan,” kata Bambang.

    Dari total 76 IUP yang diterbitkan, lanjut dia, terdapat satu izin pertambangan batu di wilayah Kabupaten Sukabumi.

    “Itu tambang batu. Selama ini kebutuhan batu di Jawa Barat berasal dari Bogor. Tetapi yang di Bogor sedang dievaluasi bersama 76 IUP tersebut,” tuturnya.

    Sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menghentikan sementara seluruh aktivitas pertambangan pada tiga kecamatan di Kabupaten Bogor, yakni Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang. Keputusan itu tertera dalam Surat Edaran (SE) Nomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 31.000 Rekening Warga RI Ditindak, Pemerintah Perang Lawan Judol

    31.000 Rekening Warga RI Ditindak, Pemerintah Perang Lawan Judol

    Jakarta, CNBC Indonesia – Praktik judi online (judol) masih marak di tanah air. Temuan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), banyak konten yang di-takedown terkait dengan judol.

    Kementerian itu juga menemukan lebih dari 31 ribu rekening terindikasi judol. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Ini kerjasama dengan OJK luar biasa, kami sudah melakukan takedown kurang lebih 3 juta lebih konten dan sebagian besar adalah terkait dengan judi online. Tapi tidak hanya itu, kami juga melapor kepada OJK 31 ribu lebih rekening yang terindikasi terkait dengan judi online dan ditindaklanjuti dengan baik oleh OJK,” kata Menteri Komdigi Meutya Hafid, Kamis (30/10/2025).

    Dia juga mengatakan kolaborasi antar lembaga masih sangat penting. Karena akan percuma jika hanya dilakukan pemblokiran akun judol dari pihak Komdigi saja.

    “Karena kalau kami hanya melakukan takedown, akun-akunnya tidak diblokir oleh Bapak Ibu, karena ada teman-teman dari perbankan juga, ya kami kerjanya akan seperti menyapu ruang yang kotor, besoknya kotor lagi, disapu lagi, besoknya kotor lagi,” jelasnya.

    Pemerintah Bangun Kampung Internet

    Selain penanganan judol, Meutya jyga menjelaskan beberapa program yang dilakukan kementerian dipimpinnya. Salah satu program Kampung Internet yang akan menghubungkan desa dengan internet.

    Pilot project Kampung Internet telah dilakukan di 1.194 titik. Tahun depan, Meutya juga mengatakan pihaknya akan terus melakukan percepatan.

    “Nah ini yang kita harapkan bisa terkoneksi melalui program Kampung Internet yang tersebar untuk pilot project-nya kemarin sudah kita lakukan di 1.194 titik tersebar di 20 desa, 9 kabupaten, 5 provinsi. Insya Allah di tahun 2026 ini juga akan kita lakukan percepatan,” ujarnya.

    Selain itu ada juga proyek untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti Digital Talent Scholarship dan AI Talent Factory dengan 72 ribu lulusan.

    Adapula peluncuran Hub.id untuk memilih 20 startup unggulan. Sejauh ini platform telah mencatatkan 900 startup dengan 250 investor yang bergabung.

    Komdigi juga telah meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di Jakarta dan Bandung. Ini jadi tempat dari semua kalangan bisa berkumpul dan belajar dengan cepat.

    “Kita telah meluncurkan di Bandung Garuda Spark Innovation Hub di Bandung, Garuda Spark Innovation Hub di Jakarta. Dalam hitungan hari kami akan meresmikan Garuda Spark Innovation Hub di Medan yang akan disusul dengan Aceh dan juga di Tangerang jadi lima kita kejar selesai untuk tahun ini. Tahun depan kita akan terbanyak kembali,” jelas Meutya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kejagung Bantah Wakil Walikota Bandung Terjaring OTT: Hanya Diperiksa

    Kejagung Bantah Wakil Walikota Bandung Terjaring OTT: Hanya Diperiksa

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah adanya isu terkait operasi Wakil Wali Kota Bandung, Erwin oleh Kejari Bandung.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menegaskan bahwa informasi sebenarnya yakni bukan OTT, namun pemeriksaan.

    “Tak ada OTT, hanya memang ada pemeriksaan terhadap wakil walikota oleh penyidik Kejari Bandung hari ini,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Kamis (30/10/2025).

    Hanya saja, Anang tidak menjelaskan perkara yang membuat Erwin diperiksa. Dia hanya mengemukakan ada sejumlah perkara yang memerlukan keterangan Wakil Wali Kota Bandung itu.

    “Nampaknya lebih [kasusnya],” imbuhnya.

    Adapun, Anang juga telah mengarahkan awak media agar menunggu kejelasan terkait dengan pemeriksaan Erwin ini ke Kejari Bandung.

    Dikonfirmasi terpisah, Plt Kasi Intel Kejari Bandung, Tumpal Sitompul sejatinya tidak menjelaskan soal perkara yang membuat Erwin diperiksa. 

    Dia mengemukakan bahwa dirinya akan mengumumkan konferensi pers terkait perkara ini 19.00 WIB.

    “Kejari Kota Bandung akan menyampaikan kegiatan penyidikan yang berlangsung hari ini Kamis tanggal 30 Oktober 2025, secara resmi pada pukul 19.00 Wib di Kantor Kejari Kota Bandung. Demikian,” tutur Tumpal.

  • Risiko Galbay Pinjol Ternyata Bahaya, Jangan Sembarang Ngutang

    Risiko Galbay Pinjol Ternyata Bahaya, Jangan Sembarang Ngutang

    Jakarta, CNBC Indonesia – SPayLater menegaskan penting bagi konsumen untuk disiplin dalam membayar tagihan pinjaman Pay Later tepat waktu.

    Director SPayLater Indonesia, Anggie Ariningsih, menyampaikan bahwa pihaknya tidak menganjurkan pengguna untuk mengambil jalan pintas dengan menunda atau gagal bayar (galbay) kewajiban mereka.

    “Gagal bayar tidak dianjurkan. Kalau ada pilihan lain selain membayar tepat waktu, tolong tidak dianjurkan,” ujar Anggie saat media gathering di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Menurutnya, banyak pengguna yang menganggap gagal bayar sebagai solusi jangka pendek, padahal keputusan tersebut dapat berdampak panjang terhadap kredibilitas finansial seseorang.

    “Karena gagal bayar bukan sesuatu yang baik dan tidak akan baik untuk teman-teman dan masyarakat dalam jangka panjang,” tegasnya.

    Meski begitu, SPayLater memahami bahwa perilaku konsumen terus berkembang, terlebih di tengah situasi daya beli yang dinamis.

    Untuk itu, perusahaan memperkuat pengawasan risiko dan meningkatkan program edukasi keuangan agar masyarakat semakin sadar pentingnya membayar tepat waktu.

    “Jadi kami sangat memperkuat risk monitoring dan juga meningkatkan edukasi,” terangnya.

    Ia mengatakan bahwa edukasi tidak hanya dilakuman di Jakarta, tapi juga keliling ke berbagai daerah.

    “Kami ke IPB, ikut program OJK, Aftek, APPI, bahkan ke Manado juga,” jelas Anggie.

    Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat Indonesia lebih sadar bahwa gagal bayar bukanlah pilihan yang bijak, serta memahami cara menggunakan layanan paylater secara sehat.

    “Jadi sebelum gagal bayar, sebaiknya kita belajar mengontrol bagaimana mempergunakan layanan SPayLater dengan bijak. Ayo bayar tagihan tepat waktu dan ambil pinjaman sesuai kemampuan membayar,” pungkasnya.

    Risiko Galbay Pinjol

    Beberapa saat lalu, Otoritas Jasa Keuangan meminta layanan pinjaman online (pinjol) memperketat syarat penyaluran kredit. OJK juga telah menetapkan bahwa mulai tanggal 31 Juli 2025, penyelenggara pinjil wajib menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024.

    OJK melihat bahwa selain kondisi ekonomi peminjam yang memburuk, ada pula peminjam yang sedari awal memiliki niat untuk tidak melunasi pinjaman.

    Perlu diketahui, gagal bayar utang ke layanan pinjol memiliki beberapa konsekuensi. Tak cuma bunga dan denda yang menggunung, tetapi juga nantinya kesulitan untuk memiliki kendaraan bermotor dan rumah.

    Kasus galbay atau kredit macet memang masih marak terjadi. Faktornya mulai dari keterbatasan uang, manajemen keuangan yang buruk, hingga kurangnya pemahaman tentang persyaratan pinjaman.

    Fenomena ini umum terjadi, apalagi ketika meminjam uang dari layanan pinjol yang syaratnya relatif lebih mudah.

    Ketua ICT Watch Indriyatno Banyumurti menjelaskan risiko galbay juga bisa berbuntut ancaman hukum. Indriyatno mengatakan perlu adanya edukasi finansial bagi konsumen pinjol.

    Selain risiko hukum, galbay juga berdampak pada penurunan skor kredit SLIK OJK bagi penggunanya. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengajuan kredit seperti pembelian kendaraan bermotor atau kredit rumah.

    Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Komersial IdScore Wahyu Trenggono yang mengatakan, setiap individu harus menjaga dan melakukan pengecekan rekam jejak kredit atau skor kredit untuk menghindari kesulitan mendapatkan pendanaan.

    “Credit scoring harus kita jaga, karena dampaknya sangat luas. Nanti tak bisa dapat kerja, susah cari kerja, cari jodoh juga susah kalau nilai jelek,” ujarnya dalam acara AFPI Journalist Workshop and Gathering di Bandung beberapa saat lalu.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Chusnul Chotimah Balas Jubir PSI: Ini Saya Setuju, Makanya Segera Adili Jokowi

    Chusnul Chotimah Balas Jubir PSI: Ini Saya Setuju, Makanya Segera Adili Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah, membalas komentar Juru Bicara PSI, Dian Sandi Utama, yang menyinggung kasus Century hingga Wisma Atlet Hambalang saat menanggapi polemik proyek Kereta Cepat Whoosh.

    Chusnul sontak mempertanyakan maksud dari pernyataan jubir PSI yang mengaitkan proyek Whoosh dengan dua kasus lama tersebut.

    Ia menegaskan bahwa kasus Century maupun Hambalang sudah memiliki tersangka dan telah melalui proses hukum.

    “Bukankah Century hingga Wisma Atlet Hambalang sudah ada tersangkanya dan diadili?,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (30/10/2025).

    Ia mengaku memahami arah sindiran yang mungkin ingin disampaikan jubir PSI tersebut, yakni agar penegakan hukum juga berlaku untuk proyek Whoosh yang kini tengah menuai polemik.

    “Saya tahu, mungkin maksud jubir PSI ini, biar adil Kereta Cepat Whoosh juga harusnya segera ada tersangkanya dan diadili,” tandasnya.

    Chusnul bilang, gagasan agar kasus Whoosh juga diusut tuntas jika ditemukan adanya penyimpangan memang perlu dilakukan.

    “Ini saya setuju, makanya segera adili Jokowi,” kuncinya.

    Sebelumnya, Dian Sandi Utama, merespons langkah KPK yang mulai menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Dikatakan Dian, KPK memang wajib menindaklanjuti setiap aduan masyarakat.

    “Aduan atau laporan dari masyarakat harus ditindak lanjut,” ujar Dian di X @DianSandiU (29/10/2025).

    Hanya saja, ia juga menyinggung sejumlah kasus besar yang hingga kini terkesan jalan di tempat.

    “Tapi jangan lupa juga banyak kasus besar seperti BLBI, Century, Wisma Atlet Hambalang,” sebutnya.

  • 3
                    
                        Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa Kejaksaan, Diduga Terkait Sejumlah Kasus
                        Nasional

    3 Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa Kejaksaan, Diduga Terkait Sejumlah Kasus Nasional

    Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa Kejaksaan, Diduga Terkait Sejumlah Kasus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna mengungkapkan, Wakil Wali Kota Bandung Erwin diperiksa terkait sejumlah kasus dugaan tindak pidana.
    Anang menyebutkan, kejaksaan tengah menyelidiki sejumlah kasus yang membuat Erwin diperikda pada Kamis (30/10/2025) hari ini.
    “Ada beberapa kasus yang diselidiki,” kata Anang lewat sambungan telepon kepada
    Kompas.com
    , Kamis.
    Anang menyebutkan, penyelidik Kejaksaan Negeri Kota Bandung tengah memeriksa Erwin terkait dugaan tindak pidana korupsi itu.
    “Saat ini tim penyelidik Kejari Kota Bandung sedang melakukan pemeriksaan terhadap wakil wali kota Bandung,” ujar dia.
    Namun demikian, Anang enggan menjelaskan lebih terperinci terkait kasus-kasus apa saja yang membuat Erwin diperiksa.
    Anang mengatakan, pihak Kejaksaan Negeri Bandung akan melakukan konferensi pers pada pukul 19.00 WIB malam ini.
    “Nanti malam ada konferensi pers jam 7 dari Kejari Bandung,” kata Erwin.
    Catatan redaksi: Judul berita ini diubah dari “Wakil Wali Kota Bandung Kena OTT, Diduga Terbelit Sejumlah Kasus” karena terdapat keterangan terbaru dari Anang Supriatna.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Profil Erwin, Wakil Wali Kota Bandung yang Diperiksa Kejagung
                        Bandung

    7 Profil Erwin, Wakil Wali Kota Bandung yang Diperiksa Kejagung Bandung

    Profil Erwin, Wakil Wali Kota Bandung yang Diperiksa Kejagung
    Editor
    KOMPAS.com –
    Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, diperiksa Kejaksaan Agung, Kamis (30/10/2025).
    “Iya betul, Wakil Wali Kota Bandung,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna lewat sambungan telepon.
    Anang mengatakan, ada beberapa kasus yang tengah dalam penyelidikan dilakukan oleh pihak Kejaksaan terhadap Erwin. 
    Pria kelahiran Bandung, 18 Mei 1972, ini mengawali pendidikan di SD Cikadut dan SD Cikutra V, lalu melanjutkan ke SMP Santa Maria dan SMA Yodhatama.
     Dia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), disusul Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Nusantara (Uninus).
    Selama dua dekade, ia berkecimpung di dunia usaha.
    Pada 2019, Erwin terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bandung dan ditempatkan di Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat.
    Erwin juga aktif di berbagai organisasi, antara lain:
    Pada 2025, Erwin mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung dan menang bersama Farhan.
    Sumber:www.jabarprov.go.id
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Wakil Walikota Bandung Erwin Diperiksa Kejaksaan
                        Nasional

    1 Wakil Walikota Bandung Erwin Diperiksa Kejaksaan Nasional

    Wakil Walikota Bandung Erwin Diperiksa Kejaksaan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    –  Wakil Walikota Bandung Erwin diperiksa Kejaksaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi. 
    Hal ini disampaikan Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menanggapi isu OTT Wakil Walikota Bandung. 
    “Bukan OTT. Memang tim penyelidik Kejari Kota Bandung saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Walikota Bandung dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tetapi case beliau bukan OTT, tetapi case seperti biasa,” kata Anang lewat sambungan telepon kepada Kompas.com, Kamis (30/10/2025).
    Anang mengatakan ada beberapa kasus yang tengah dalam penyelidikan oleh pihak Kejaksaan terhadap Erwin.
    “Ada beberapa kasus yang diselidiki,” ungkap dia.
    Namun demikian, Anang enggan menjelaskan lebih rinci terkait kasus-kasus yang menjerat Erwin.
    Anang mengatakan pihak Kejaksaan Negeri Bandung akan melakukan konferensi pers pada pukul 19.00 WIB malam ini.
    “Nanti malam ada konferensi pers jam 7 dari Kejari Bandung,” tambah dia.
    Sebelumnya beredar kabar bahwa Wakil Walikota Bandung terjaring OTT oleh Kejagung.
    Kejagung juga telah menjalani proses penyelidikan dan penggeledahan di sejumlah tempat.
     
    *Catatan Redaksi: Judul sebelumnya “Kejaksaan OTT Wakil Walikota Bandung Erwin” mengalami perubahan karena ada ralat dari pihak Kejaksaan Agung. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Tolak Dedi Mulyadi, Aqua Tegaskan Tak Akan Pindahkan Kantor Pusat ke Jawa Barat!
                        Bandung

    2 Tolak Dedi Mulyadi, Aqua Tegaskan Tak Akan Pindahkan Kantor Pusat ke Jawa Barat! Bandung

    Tolak Dedi Mulyadi, Aqua Tegaskan Tak Akan Pindahkan Kantor Pusat ke Jawa Barat!
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua menanggapi permintaan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar perusahaan memindahkan kantor pusatnya ke wilayah Jawa Barat.
    Corporate Communication Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin, menegaskan bahwa Aqua belum berencana membangun atau memindahkan kantor pusatnya dari Jakarta ke Jawa Barat.
    “Aqua beroperasi melalui 20 pabrik kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Memang layaknya perusahaan yang operasionalnya tersebar di seluruh Indonesia, maka kantor pusat (Head Office) Aqua berada di Jakarta,” ujar Arif saat dihubungi
    Kompas.com
    melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (30/10/2025).
    Menurut Arif, Jakarta merupakan pusat bisnis dan pemerintahan Indonesia, sehingga keberadaan kantor pusat di ibu kota mempermudah proses koordinasi dan operasional perusahaan.
    “Hal ini bertujuan untuk mempermudah berbagai proses operasional, administrasi, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan pemerintah pusat,” katanya.
    Arif menambahkan, posisi kantor pusat di Jakarta juga dinilai strategis, baik secara operasional maupun administratif.
    “Jakarta juga merupakan ibu kota dan pusat bisnis nasional, sehingga menjadi lokasi strategis untuk pengelolaan perusahaan secara menyeluruh,” tegasnya.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Jawa Barat, termasuk Aqua, agar membangun kantor pusatnya di provinsi tersebut.
    “Gini loh perusahaan-perusahaan di Jawa Barat ini, kan kantor pusatnya semuanya di luar Jawa Barat. Kita nggak boleh nyebut tempat. Di luar Jawa Barat, nah di situ kalau kantor pusatnya di luar Jawa Barat, maka yang paling nyaman itu yang punya kantor pusat,” kata Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).
    Menurut Dedi, keberadaan kantor pusat di luar Jawa Barat membuat dana bagi hasil (DBH) justru mengalir ke daerah tempat kantor pusat berada, bukan ke daerah di mana aktivitas ekonomi dilakukan.
    “Nah saya ingin kantor pusatnya di Jawa Barat dong, agar dana bagi hasilnya kembali ke masyarakat Jabar sebagai objek di mana usaha itu dilakukan,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.