kab/kota: bandung

Diikuti 30 Akademisi dari Seluruh Dunia, Megawati Buka Konferensi Asia-Afrika di Makam Bung Karno Blitar

Blitar (beritajatim.com) – Kota Blitar, tempat peristirahatan terakhir Proklamator RI, kembali menjadi pusat perhatian dunia. Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, dijadwalkan akan membuka peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA) ke-70 secara internasional pada Sabtu (01/11/2025).

Acara bergengsi bertajuk “Bung Karno In a Global History: Commemorative Seminar of the 70th Anniversary of the 1955 Bandung Asian-African Conference” ini akan dipusatkan di Perpustakaan Nasional Bung Karno, yang berada persis di selatan Makam Bung Karno, Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar.

Sekretaris DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa konferensi ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia di dunia. Lebih tepatnya visi dari Sang Proklamator Soekarno dalam membangun tata dunia baru.

Konferensi Asia-Afrika ini merupakan semangat dekolonisasi dunia pasca abad ke-20. Seluruh bangsa Asia-Afrika memiliki semangat baru anti penjajahan tanpa campur tangan barat (Eropa dan Amerika Utara serta Sekutunya).

“Konferensi ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia di dunia. Lebih tepatnya visi dari Sang Proklamator Soekarno dalam membangun tata dunia baru,” ungkap Hasto.

Konferensi Asia-Afrika yang digagas Soekarno adalah semangat dekolonisasi pasca abad ke-20, yang menyatukan bangsa-bangsa Asia-Afrika dengan semangat anti-penjajahan dan tanpa campur tangan kekuatan Barat (Eropa dan Amerika Utara).

“Bung Karno-lah yang mengubah suatu kehidupan dunia yang digerakkan oleh nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan,” ujar Hasto.

Acara di Blitar ini akan dihadiri oleh sekitar 30 perwakilan akademisi dari 30 negara yang akan turut serta berziarah ke Makam Bung Karno. Kegiatan ini akan digelar besok pada Sabtu (1/10/2025) di Perpustakaan Bung Karno Kota Blitar.

“Kegiatan ini untuk menggugah kesadaran kita, bahwa Bangsa Indonesia punya kontribusi yang besar bagi peradaban dunia. Anti penjajahan itulah yang harus kita gelorakan baik dalam bidak politik, ekonomi, dan hukum,” tambahnya.

Hasto menegaskan, kegiatan ini bertujuan menggugah kesadaran bahwa Indonesia memiliki kontribusi besar bagi peradaban dunia. Semangat anti-penjajahan itu harus terus digelorakan.

Saat ini, jenis penjajahan telah berevolusi. Hasto menyebutkan, ada berbagai jenis penjajahan baru di dunia, seperti, Penjajahan teknologi, Penjajahan ekonomi, Penjajahan dalam bidang kebudayaan, politik, dan hukum.

Sejalan dengan semangat tersebut, Hasto juga menyampaikan pesan Megawati kepada seluruh kader dan kepala daerah PDIP untuk fokus menyejahterakan rakyat.

“Karena itu, Ibu (Megawati) menggembleng semangat kepada daerah di tengah persoalan yang tidak mudah. Saat ini semua bergerak ke bawah memberikan darma baktinya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkas Hasto. (owi/ian)

31/10/2025 20:37
Pemkot Bandung dan Stakeholder Mulai Benahi Kabel Udara Jalan Buahbatu

Jakarta: Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Jawa Barat dan Pusat melaksanakan pemotongan dan penurunan kabel udara di kawasan Jalan Buahbatu, Kota Bandung, Jumat, 31 Oktober 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program besar penataan infrastruktur jaringan utilitas agar lebih tertib, aman, dan memperindah wajah kota. Pada penataan kali ini dihadiri oleh sejumlah pihak, di antaranya Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Sekdis Kominfo) Provinsi Jawa Barat Bayu Rakhmana, Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat Kosasih, Ketua Apjatel Jawa Barat Yudi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kota Bandung Yayan A. Brilyana.

Sekdis DBMPR Provinsi Jawa Barat Kosasih menegaskan, Pemprov sangat mendukung upaya penataan kabel udara ini. Menurutnya, selain menata estetika kota, kegiatan ini juga penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga.

“Kami sangat mendukung program ini, apalagi sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Jawa Barat. Kita harus mulai menata kabel-kabel yang menggantung di atas agar tidak merusak pemandangan dan aktivitas masyarakat. Semuanya diarahkan untuk ditanam di bawah tanah,” jelas Kosasih.

Menurutnya, target keseluruhan penurunan kabel ke bawah tanah masih dalam tahap perumusan karena bergantung pada sinkronisasi dengan program lintas instansi dan operator.

Sedangkan Sekdis Kominfo Jawa Barat Bayu Rakhmana menilai kegiatan ini sebagai wujud nyata kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan para pelaku industri telekomunikasi.

“Kami sangat berterima kasih atas kolaborasi ini. Ini adalah kerja bersama antara Pemkot Bandung, Pemprov Jabar, dan asosiasi. Tujuannya untuk menjaga keindahan kota, sekaligus menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain agar melakukan hal serupa,” kata Bayu.

Kepala Dinas Kominfo Kota Bandung Yayan A. Brilyana mengungkapkan, masyarakat telah lama menantikan program penurunan kabel udara untuk menata seluruh ruas jalan sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Bandung Nomor 43 Tahun 2023.

“Kami sangat berbahagia karena akhirnya program penurunan kabel ini bisa terlaksana. Terima kasih kepada Apjatel, Pemprov, Dinas PU, dan semua pihak yang terlibat. Ada 11 ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung dan 15 ruas jalan lainnya yang dibangun oleh BII. Semuanya wajib diturunkan tanpa kecuali,” tegas Yayan.

Khusus untuk ruas Jalan Buahbatu, ia menargetkan pekerjaan bisa rampung dalam waktu dua minggu.

“Untuk Jalan Buahbatu ini, kita targetkan selesai dalam dua minggu. Kita kebut siang malam supaya masyarakat segera merasakan hasilnya,” pungkas Yayan.

Jakarta: Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Jawa Barat dan Pusat melaksanakan pemotongan dan penurunan kabel udara di kawasan Jalan Buahbatu, Kota Bandung, Jumat, 31 Oktober 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program besar penataan infrastruktur jaringan utilitas agar lebih tertib, aman, dan memperindah wajah kota. Pada penataan kali ini dihadiri oleh sejumlah pihak, di antaranya Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Sekdis Kominfo) Provinsi Jawa Barat Bayu Rakhmana, Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat Kosasih, Ketua Apjatel Jawa Barat Yudi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kota Bandung Yayan A. Brilyana.

Sekdis DBMPR Provinsi Jawa Barat Kosasih menegaskan, Pemprov sangat mendukung upaya penataan kabel udara ini. Menurutnya, selain menata estetika kota, kegiatan ini juga penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga.

“Kami sangat mendukung program ini, apalagi sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Jawa Barat. Kita harus mulai menata kabel-kabel yang menggantung di atas agar tidak merusak pemandangan dan aktivitas masyarakat. Semuanya diarahkan untuk ditanam di bawah tanah,” jelas Kosasih.

Menurutnya, target keseluruhan penurunan kabel ke bawah tanah masih dalam tahap perumusan karena bergantung pada sinkronisasi dengan program lintas instansi dan operator.

Sedangkan Sekdis Kominfo Jawa Barat Bayu Rakhmana menilai kegiatan ini sebagai wujud nyata kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan para pelaku industri telekomunikasi.

“Kami sangat berterima kasih atas kolaborasi ini. Ini adalah kerja bersama antara Pemkot Bandung, Pemprov Jabar, dan asosiasi. Tujuannya untuk menjaga keindahan kota, sekaligus menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain agar melakukan hal serupa,” kata Bayu.

Kepala Dinas Kominfo Kota Bandung Yayan A. Brilyana mengungkapkan, masyarakat telah lama menantikan program penurunan kabel udara untuk menata seluruh ruas jalan sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Bandung Nomor 43 Tahun 2023.

“Kami sangat berbahagia karena akhirnya program penurunan kabel ini bisa terlaksana. Terima kasih kepada Apjatel, Pemprov, Dinas PU, dan semua pihak yang terlibat. Ada 11 ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung dan 15 ruas jalan lainnya yang dibangun oleh BII. Semuanya wajib diturunkan tanpa kecuali,” tegas Yayan.

Khusus untuk ruas Jalan Buahbatu, ia menargetkan pekerjaan bisa rampung dalam waktu dua minggu.

“Untuk Jalan Buahbatu ini, kita targetkan selesai dalam dua minggu. Kita kebut siang malam supaya masyarakat segera merasakan hasilnya,” pungkas Yayan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)

31/10/2025 20:03
5 Imbas Setoran Aqua ke PDAM Subang Rp 600 Juta, Dedi Mulyadi: Saya Identifikasi Sumber Air Bandung

Imbas Setoran Aqua ke PDAM Subang Rp 600 Juta, Dedi Mulyadi: Saya Identifikasi Sumber Air
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencananya untuk menata ulang seluruh sumber air di wilayahnya.
Langkah ini diambil demi memastikan warga mendapatkan pasokan air bersih yang memadai.
“Saya ingin identifikasi sumber air, baik yang digunakan oleh swasta maupun pemerintah. Karena orientasinya, negara wajib menyediakan air bersih bagi warga,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (31/10/2025).
Dedi menyoroti masalah yang dihadapi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Subang dan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Aqua. Di daerah tersebut, hak warga sekitar untuk mendapatkan air bersih tidak terpenuhi.
Ia mengaku menerima laporan dari warga sekitar pabrik Aqua yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bahkan warga tersebut terpaksa menggunakan air sawah yang kotor.
“Nanti Pemerintahan Provinsi Jawa Barat berorientasi untuk membangun air bersih di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat dan infrastrukturnya nanti akan jadi penyertaan modal ke PDAM kabupaten kota,” tambahnya.
Di sisi lain, Dedi mengungkapkan, PDAM Subang menerima pembayaran sebesar Rp 600 juta setiap bulan dari Aqua sebagai kompensasi atas penggunaan aset air milik perusahaan daerah.
Namun, mantan Bupati Purwakarta ini menilai, pembayaran tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Saat ini, Aqua telah memiliki sumber air sendiri dan tidak lagi memanfaatkan aset PDAM Subang.
“Kenapa? Karena tidak ada dasar hukum. Dasar hukumnya perjanjian. Di dasar hukum perjanjian itu penggunaan aset air. Aset dan airnya tidak digunakan, ini yang jadi orientasi kita,” tegas Dedi.
Ia juga menegaskan bahwa pada Senin pekan depan, ia akan mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meminta audit terhadap PDAM Subang terkait setoran uang tersebut.
“Di audit, saya nanti hari Senin saya nemuin BPK dan serahkan surat permohonan audit,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2025 17:41
Said Abdullah: Kedatangan Ibu Ketum di Blitar Perkuat Soliditas Internal dan Politik LN

Blitar (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah, menegaskan bahwa rangkaian kegiatan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di Blitar selama 2 hari mulai Jumat (31/10/2025) menjadi momentum penting bagi partai.

Selain memperkuat konsolidasi internal di Jawa Timur, kegiatan ini juga menegaskan sikap politik luar negeri PDI Perjuangan di tingkat global.

Megawati tiba di Bandara Dhoho Kediri, Jumat (31/10/2025) pukul 12:15 WIB, lalu langsung bertolak ke Blitar untuk menghadiri ramah tamah dan konsolidasi internal bersama Ketua DPC, kepala daerah, dan wakil kepala daerah se-Jawa Timur di Pendopo Kabupaten Blitar.

Menurut Said Abdullah, kegiatan ini merupakan langkah awal menuju Konferda dan Konfercab yang akan segera digelar DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

“Konsolidasi ini sangat penting untuk menatap masa depan partai. Kita akan menghadapi gawe besar, dan struktur partai harus disiapkan secara matang untuk menghadapi 2029,” ujar Said Abdullah di Bandara Dhoho Kediri, saat penjemputan ketua umum.

Ketua Banggar DPR RI itu mengakui bahwa mempertahankan kemenangan PDI Perjuangan tiga kali berturut-turut dalam pemilu legislatif bukan hal mudah, sehingga diperlukan semangat gotong royong dan kedisiplinan organisasi yang lebih kuat.

“Jalan ke depan tentu akan terjal. Tapi dengan kerja kolektif dan semangat kebersamaan, kita optimistis PDI Perjuangan bisa menjaga kepercayaan rakyat,” ujarnya.

Selain konsolidasi, pada Sabtu (1/11/2025) esok harinya, Megawati dijadwalkan menjadi keynote speaker dalam seminar internasional bertajuk “Bung Karno in a Global History: Commemorative Seminar of the 70th Anniversary of the 1955 Bandung Asian-African Conference” di Museum Bung Karno, Blitar.

Seminar ini dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara sebagai bentuk penghormatan terhadap peran Indonesia dalam sejarah politik dunia.

Said menilai kegiatan tersebut menjadi simbol penguatan politik luar negeri Indonesia yang berpijak pada ajaran Bung Karno: kemandirian, solidaritas, dan perdamaian antarbangsa

“Momentum ini kami jadikan bagian dari penguatan terhadap politik luar negeri kita. Konferensi Asia-Afrika adalah warisan besar yang diakui dunia, dan PDI Perjuangan berkomitmen menjaga semangat itu,” jelas Said Abdullah.

Said menegaskan, meskipun PDI Perjuangan berposisi sebagai partai penyeimbang pemerintah, partai tetap mendukung langkah diplomasi luar negeri yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Walaupun kami penyeimbang, kami tetap memberikan dukungan terhadap penguatan politik luar negeri yang dilakukan presiden. Ini bukti peran PDI Perjuangan dalam menjaga arah kebangsaan,” tegasnya.

Rangkaian kunjungan Megawati di Blitar akan ditutup dengan ziarah ke Makam Bung Karno pada Sabtu, sebagai simbol kontinuitas perjuangan ideologis partai yang berakar dari semangat nasionalisme dan kerakyatan. [asg/beq]

31/10/2025 16:32
Rini Soemarno Ikut Bertanggung Jawab Proyek Kereta Cepat

GELORA.CO – Ekonom Anthony Budiawan menyoroti polemik utang dan dugaan mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang kini kembali ramai diperbincangkan publik.

Ia mendesak aparat penegak hukum, untuk turun tangan mengusut tuntas proses yang terjadi sejak awal proyek tersebut digagas.

“Mau tidak mau aparat penegak hukum harus turun tangan, khususnya KPK. KPK harus menyelidiki bagaimana proses ini semua bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Apakah benar Pak Jokowi itu langsung bertanggung jawab atau memang ada oknum di bawahnya yang bermain,” tegas Anthony lewat kanal Youtube Bambang Widjojanto, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.

Menurutnya, penyelidikan perlu dilakukan untuk memberikan penjelasan secara transparan kepada publik, termasuk apakah ada keterlibatan kementerian terkait yang kala itu memegang kendali atas proyek tersebut.

“Apakah ada juga selain Jokowi, mungkin Kementerian BUMN yang saat itu dianggap sebagai pemilik proyek, atau di situ juga ada Luhut Binsar Panjaitan,” ujar Anthony.

Ia juga menyoroti pernyataan Luhut yang menyebut proyek kereta cepat sudah “busuk sejak awal”. Menurut Anthony, pernyataan itu justru mengindikasikan adanya upaya untuk lepas tanggung jawab.

“Anehnya, Luhut melontarkan statement bahwa proyek kereta cepat Whoosh ini sudah busuk sejak awal. Ini saya lihat sudah agenda untuk cuci tangan lalu mencari kambing hitam,” katanya.

Anthony menilai, apabila mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas proyek tersebut, maka sorotan seharusnya diarahkan pada Kementerian BUMN di masa Menteri Rini Soemarno.

“Siapa pemilik proyek pada saat itu? Ya Kementerian BUMN. Siapa yang bertanggung jawab? Ya Rini Soemarno. Rini sudah pasti harus ditarik karena dia yang menyelenggarakan semuanya, karena BUMN di bawah dia,” jelasnya.

Anthony juga mengungkapkan adanya informasi menarik yang menunjukkan bahwa Rini Soemarno sendiri sempat mengaku tidak mengetahui rencana proyek tersebut pada awalnya.

“Yang menarik, ada informasi yang menyatakan bahwa saat itu Rini mengatakan dia juga tidak tahu mengenai proyek ini awalnya. Proyek ini muncul ketika dia ke China bersama rombongan presiden, lalu visit site ke pabrik kereta cepat. Saat itu Jokowi mengatakan ‘ini saya mau ada satu di Indonesia’,” tutur Anthony.

Pernyataan itu, lanjut Anthony, sejalan dengan pendapat pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menyebut bahwa ide pembangunan kereta cepat memang berasal langsung dari Presiden Jokowi.

“Jadi ini klop dengan pernyataan Agus Pambagio bahwa ide kereta cepat adalah ide Jokowi,” pungkasnya.

31/10/2025 14:58
Kata Farhan soal Wakilnya Diperiksa di Kasus Jual Beli Jabatan

Bandung –

Wakil Wali Kota Bandung Erwin diperiksa kejaksaan sebagai saksi kasus dugaan jual beli jabatan. Wali Kota Bandung M Farhan memastikan Pemkot menghormati dan mendukung langkah Kejari Kota Bandung.

Farhan mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk Erwin oleh kejari, merupakan bagian dari tahapan penyidikan umum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum.

“Sebagai Wali Kota Bandung, saya menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung berkomitmen penuh untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum, tanpa intervensi dalam bentuk apa pun,” kata Farhan dalam keterangannya, seperti dilansir detikJabar, Jumat (31/10/2025).

Farhan memastikan bahwa seluruh jajaran Pemkot Bandung akan bersikap kooperatif dan memberikan dukungan penuh kepada tim penyidik dalam bentuk keterbukaan data, dokumen, maupun informasi yang diperlukan guna memperlancar proses penyidikan.

“Kami memahami bahwa proses ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kami percaya, langkah hukum yang diambil akan memberikan kejelasan dan kepastian, sekaligus menjadi momentum bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk semakin memperkuat komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tegasnya.

(idh/imk)

31/10/2025 14:17
Kader PSI Pamer Naik Whoosh: Kopi Murah, Jalur Aman, Gak Ada Kerbau

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah derasnya kritik publik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), kader PSI, Sigit Widodo, justru membagikan pengalaman positifnya saat menjajal moda transportasi kebanggaan Presiden ke-7 RI, Jokowi.

Sigit menceritakan perjalanannya bersama rekannya sesama kader PSI, Dian Sandi Utama, menggunakan Whoosh.

“Kopi di Whoosh cuma 30 ribuan. Apa ngopi di Whoosh aja ya? Belum sarapan, nih,” ujar Sigit di X @sigitwid (31/10/2025).

“Mas Dian Sandi U sih enak, bawa bekel,” tambahnya.

Sigit juga menyoroti capaian positif proyek tersebut yang sudah beroperasi selama dua tahun tanpa insiden besar.

“Ahamdulillah Whoosh dua tahun beroperasi hingga saat ini zero accident,” sebutnya.

Dikatakan Sigit, biaya pembangunan jalur Kereta Cepat memang lebih mahal dibandingkan kereta konvensional, salah satunya karena standar keamanannya yang tinggi.

“Biaya pembuatan jalurnya memang lebih mahal dari kereta konvensional karena harus steril,” tandasnya.

“Jadi tidak ada banteng, kerbau, kambing, atau ayam yang melintas lalu mati tertabrak,” kuncinya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik, Bestari Barus, blak-blakan mengenai polemik seputar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Ia menyebut bahwa publik seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi untung dan rugi.

Ia mengatakan proyek tersebut sebagai bentuk lompatan besar pemerintah dalam menghadirkan transportasi modern berbasis teknologi tinggi.

“Kita patut juga mengapresiasi pemerintah melakukan lompatan cepat untuk menghadirkan satu transportasi berbasis teknologi yang luar biasa,” ujar Bestari dikutip dari unggahan Instagram pribadinya (20/10/2025).

31/10/2025 14:13
Komisi VI DPR Persilakan Penegak Hukum Usut Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

GELORA.CO -Komisi VI DPR RI merespons dugaan mark up (penggelembungan biaya) pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), yang kini diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menyatakan bahwa jika memang ada *mark up*, hal itu telah melanggar akuntabilitas keuangan negara atau korporasi.

Ia menegaskan, meskipun Whoosh dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan skema business to business proyek ini tetap dapat diperiksa oleh penegak hukum (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dasar hukumnya adalah mayoritas (60 persen) saham KCIC dimiliki oleh konsorsium BUMN (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia) yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Proyek Whoosh, yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2016 dan telah beroperasi sejak Oktober 2023, memiliki nilai investasi total 7,27 miliar Dolar AS (sekitar Rp118,37 triliun), termasuk cost overrun atau pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar Dolar AS.

Kejanggalan biaya pembangunan Whoosh disebut banyak pihak sebagai indikasi korupsi. Antara lain disebutkan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan.

“Dalam hal ini, China hanya menghabiskan sebesar 17 hingga 30 juta Dolar AS per km. Sedangkan Indonesia harus menghabiskan 41,96 juta Dolar AS per km,” kata Anthony.

Sedangkan kereta cepat Shanghai-Hangzhou sepanjang 154 km dengan kecepatan maksimum 350 km hanya menghabiskan biaya pembangunan sebesar 22,93 juta Dolar per km. Artinya, ujar Anthony, biaya Proyek KCJB lebih mahal sekitar 19 juta Dolar AS per km dibandingkan Proyek Shanghai-Hangzhou tersebut, atau kemahalan sekitar 2,7 miliar Dolar AS.

“Patut diduga, nilai Proyek KCJB yang sangat tinggi tersebut karena penggelembungan, alias markup,” tegas Anthony.

Selain itu, KCIC mengalami kesulitan finansial. PT PSBI (konsorsium BUMN pemegang saham mayoritas) mencatatkan kerugian hingga Rp4,195 triliun pada tahun 2024 dan berlanjut merugi Rp1,625 triliun pada semester I-2025, akibat beratnya beban utang, bunga ke Tiongkok, dan biaya operasional tinggi.

KPK telah memulai penyelidikan terhadap dugaan korupsi proyek Whoosh ini sejak awal tahun 2025

31/10/2025 13:39
Ternyata Kasus yang Menimpa Wawalkot Erwin Sudah Diselidiki Sejak 3 Bulan Lalu

GELORA.CO -Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung rupanya telah menyelidiki dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan Pemkot Bandung tahun 2025 sejak tiga bulan lalu.

Setelah itu, status kasus ini pun meningkat dari penyelidikan ke penyidikan dengan memeriksa Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai saksi pada Kamis, 30 Oktober 2025. Ada beberapa dokumen dan alat elektronik dari sejumlah saksi yang juga sudah disita oleh penyelidik.

“lidiknya ya, kita main sudah cukup lama. Sudah hampir 3 bulan kita main ini penyelidikan ya, seperti itu,” kata Kepala Kejari Kota Bandung, Irfan Wibowo kepada wartawan di Jakarta, Kamis malam 30 Oktober 2025.

Penyidikan kasus diduga kuat terkait penyalahgunaan wewenang di sektor barang dan jasa.

“Modusnya adalah penindakan dalam bentuk pencegahan. Seperti itu sih. Ini terkait dengan penindakan terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan. Seperti itu sedang didalami,” kata Irfan.

Selain Erwin, penyidik juga akan memeriksa pihak PNS dan swasta untuk mencari barang bukti.

“Kami sangat optimis. Pekerjaannya segera selesai, dan kami limpahkan segera ke pengadilan. Kami yakin itu seperti itu,” kata Irfan.

Kejari sebelumnya telah memeriksa Erwin sebagai saksi selama 7 jam dari pukul 09.30 WIB sampai pukul 16.30 WIB.

Erwin diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pada Pemkot Bandung tahun 2025 berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor Print 4215/M.2.10/FB.2/10/2025 tanggal 27 Oktober tahun 2025.

31/10/2025 13:35
Antisipasi Bencana Alam di Kabupaten Bandung, 800 Personel Gabungan Disiapkan Bandung 31 Oktober 2025

Antisipasi Bencana Alam di Kabupaten Bandung, 800 Personel Gabungan Disiapkan
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
— Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bandung melaksanakan apel siaga bencana.
Hal ini mengingat wilayah Kabupaten Bandung termasuk salah satu wilayah di Jawa Barat yang rentan terhadap bencana seperti longsor, puting beliung, dan banjir.
Apel tersebut dilaksanakan lantaran beberapa waktu terakhir wilayah Bandung Raya, termasuk Kabupaten Bandung, dilanda hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan bencana banjir di beberapa titik.
Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, membenarkan beberapa hari terakhir di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bandung terjadi bencana, baik banjir maupun longsor.
“Yang jelas untuk sekarang kami sama-sama bekerja itu dari saluran-saluran air yang harus kami awasi. Entah itu dari solokan, dari sungai-sungai, dari sampah-sampah. Itu poin-poin pertama yang harus kami selesaikan ke depan,” ujarnya saat ditemui pada Apel Siaga Bencana di Lapangan Panah, Sarana Olahraga (SOR) Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Jumat (31/10/2025).
Ali mengaku telah ditugaskan oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna, untuk mengecek beberapa lokasi bencana.
Terkait banjir, dia menyebut ada beberapa faktor penyebab, di antaranya selokan, drainase, hingga tekstur dari tanah yang kerap menyebabkan longsor.
“Kemarin saya ke Kecamatan Rancaekek, itu tanahnya berpotensi longsor karena tekstur tanahnya itu seperti cekungan,” terangnya.
Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono, mengatakan seluruh elemen di Kabupaten Bandung hadir dan merespons kesiagaan bencana.
Apel tersebut, kata Aldi, diikuti sebanyak 800 personel yang terdiri dari unsur TNI AD dan AU, BPBD, Basarnas, dan PMI.
Nantinya, semua personel tersebut akan bersiaga di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung.
“Jadi, agar ke depan bisa respons cepat mitigasi ketika ada bencana sehingga semua personel ini nanti tersebar,” ujarnya.
Saat ini, para personel tersebut akan dilengkapi dengan alat bantu mulai dari perkakas ringan hingga alat berat.
Selain itu, para personel juga difokuskan pada titik yang rawan bencana alam.
Di Kecamatan Pangalengan, misalnya, personel akan disiagakan untuk antisipasi adanya bencana longsor.
Sementara itu, daerah rawan banjir ialah di Dayeuhkolot dan Bojongsoang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2025 13:28