kab/kota: bandung

  • Telkom Ajak Perguruan Tinggi Dorong Transformasi Digital Berbasis AI

    Telkom Ajak Perguruan Tinggi Dorong Transformasi Digital Berbasis AI

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui Telkom AI Connect by Telkom Regional II kembali menggelar seminar bertajuk “Kolaborasi Kampus dan Industri dalam Mendorong Transformasi Digital Berbasis Artificial Intelligence (AI)”. Acara ini merupakan kelanjutan dari penyelenggaraan sebelumnya di Bandung bersama LLDIKTI Wilayah IV, dan kali ini berkolaborasi dengan LLDIKTI Wilayah III Jakarta.

    Acara ini dihadiri oleh puluhan perwakilan perguruan tinggi, institusi, serta mitra strategis Telkom. Antusiasme peserta terlihat sejak awal acara, dengan diskusi yang dinamis, serta lahirnya berbagai inisiatif lanjutan seperti ajakan dosen tamu, penyusunan kurikulum bersama, hingga rencana campus visit ke AI Center of Excellence Telkom.

    Kepala LLDIKTI Wilayah III Jakarta Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Telkom dalam memperkuat sinergi kampus dan industri.

    “Kami sangat siap untuk terus memperluas kolaborasi ini. Sinergi antara perguruan tinggi dan industri seperti Telkom akan melahirkan lulusan yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan era kecerdasan buatan. Semoga ini menjadi awal kerja sama yang berkelanjutan dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang adaptif dan berdaya saing,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025).

    Sementara itu, EVP Telkom Regional II Edie Kurniawan, menekankan pentingnya menciptakan nilai bersama antara kampus dan industri.

    “Kami menyebutnya sebagai sinergi value. Mahasiswa dari kampus yang telah bermitra dengan Telkom memiliki kesempatan magang langsung di industri, bahkan kami siapkan dosen dari kalangan praktisi agar dunia akademik mendapat insight nyata dari dunia industri,” jelasnya.

    Untuk sesi diskusi panel sendiri menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, di antaranya Chairul Hudaya, Ph.D. (Universitas Indonesia), Prof. Dr. Ir. Derwin Suhartono, S.Kom., MTI (Binus University), dan Dr. Prasabri Pesti (PT Pos Indonesia), dengan moderator Henri Setiawan (Telkom Indonesia).

    Dr. Chairul Hudaya dari Universitas Indonesia menyoroti pentingnya penerapan AI dalam riset dan operasional kampus.

    “Kolaborasi industri dapat mengangkat daya saing universitas kita ke tingkat global. Di UI, kami sudah memiliki AI Center bernama AiCi, dan hampir semua dosen kini mengintegrasikan AI dalam kegiatan akademik, termasuk prediksi energi dan deteksi pencurian listrik menggunakan machine learning,” ungkapnya.

    Dari sisi pendidikan tinggi, Prof. Derwin Suhartono menekankan bahwa AI perlu diintegrasikan dalam seluruh aspek pengajaran.

    “AI kini seperti ‘ibu pintar’ yang tahu kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Tugas kita adalah menyiapkan mahasiswa untuk bekerja bersama AI, bukan bersaing dengannya,” ujarnya.

    Sedangkan Dr. Prasabri Pesti dari PT Pos Indonesia menampilkan studi kasus penerapan AI dan IoT di sektor logistik.

    “Mesin penyortiran berbasis AI di Surabaya berhasil menurunkan tenaga kerja dari 270 menjadi 14 orang, dengan efisiensi meningkat 30%. Ini bukti bahwa AI bukan sekadar wacana, tetapi solusi nyata untuk transformasi operasional,” jelasnya.

    Di sisi lain, Deputy EGM Product Digital Telkom Indonesia, Fauzan Feisal, memaparkan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam membangun masa depan Indonesia berbasis teknologi.

    “Kita ingin mengekspos inovasi kampus dan menemukan model yang cocok dengan kebutuhan Indonesia baik dari sisi arsitektur, teknologi, maupun biayanya. Kolaborasi adalah kunci agar transformasi digital berbasis AI bisa berjalan inklusif,” tuturnya.

    Direktur Utama IT Digital Telkom Indonesia Faizal Rochmad, menegaskan pentingnya hubungan Business to University (B2U) dalam membangun ekosistem digital nasional.

    “AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi akan membuat kita lebih produktif. Yang terpenting adalah bagaimana AI bisa menciptakan value bagi perusahaan, kampus, dan pemerintah,” jelasnya.

    Telkom juga memberikan doorprize berupa tiga unit kamera CCTV Antares Eazy kepada peserta terpilih, serta menghadirkan demo produk digital, seperti Netmonk, Pijar Sekolah, Antares Eazy, dan OCA Indonesia yang menampilkan kemampuan AI dalam pemantauan jaringan, manajemen kampus digital, dan solusi komunikasi.

    “Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Telkom AI Connect menjadi langkah nyata dalam membangun ekosistem transformasi digital berbasis AI di Indonesia, menghubungkan kampus, industri, dan pemerintah untuk menuju masa depan yang lebih cerdas, produktif, dan berdaya saing global,” pungkas Faizal.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Telkom Ajak Perguruan Tinggi Dorong Transformasi Digital Berbasis AI

    Telkom Ajak Perguruan Tinggi Dorong Transformasi Digital Berbasis AI

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui Telkom AI Connect by Telkom Regional II kembali menggelar seminar bertajuk “Kolaborasi Kampus dan Industri dalam Mendorong Transformasi Digital Berbasis Artificial Intelligence (AI)”. Acara ini merupakan kelanjutan dari penyelenggaraan sebelumnya di Bandung bersama LLDIKTI Wilayah IV, dan kali ini berkolaborasi dengan LLDIKTI Wilayah III Jakarta.

    Acara ini dihadiri oleh puluhan perwakilan perguruan tinggi, institusi, serta mitra strategis Telkom. Antusiasme peserta terlihat sejak awal acara, dengan diskusi yang dinamis, serta lahirnya berbagai inisiatif lanjutan seperti ajakan dosen tamu, penyusunan kurikulum bersama, hingga rencana campus visit ke AI Center of Excellence Telkom.

    Kepala LLDIKTI Wilayah III Jakarta Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Telkom dalam memperkuat sinergi kampus dan industri.

    “Kami sangat siap untuk terus memperluas kolaborasi ini. Sinergi antara perguruan tinggi dan industri seperti Telkom akan melahirkan lulusan yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan era kecerdasan buatan. Semoga ini menjadi awal kerja sama yang berkelanjutan dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang adaptif dan berdaya saing,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025).

    Sementara itu, EVP Telkom Regional II Edie Kurniawan, menekankan pentingnya menciptakan nilai bersama antara kampus dan industri.

    “Kami menyebutnya sebagai sinergi value. Mahasiswa dari kampus yang telah bermitra dengan Telkom memiliki kesempatan magang langsung di industri, bahkan kami siapkan dosen dari kalangan praktisi agar dunia akademik mendapat insight nyata dari dunia industri,” jelasnya.

    Untuk sesi diskusi panel sendiri menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, di antaranya Chairul Hudaya, Ph.D. (Universitas Indonesia), Prof. Dr. Ir. Derwin Suhartono, S.Kom., MTI (Binus University), dan Dr. Prasabri Pesti (PT Pos Indonesia), dengan moderator Henri Setiawan (Telkom Indonesia).

    Dr. Chairul Hudaya dari Universitas Indonesia menyoroti pentingnya penerapan AI dalam riset dan operasional kampus.

    “Kolaborasi industri dapat mengangkat daya saing universitas kita ke tingkat global. Di UI, kami sudah memiliki AI Center bernama AiCi, dan hampir semua dosen kini mengintegrasikan AI dalam kegiatan akademik, termasuk prediksi energi dan deteksi pencurian listrik menggunakan machine learning,” ungkapnya.

    Dari sisi pendidikan tinggi, Prof. Derwin Suhartono menekankan bahwa AI perlu diintegrasikan dalam seluruh aspek pengajaran.

    “AI kini seperti ‘ibu pintar’ yang tahu kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Tugas kita adalah menyiapkan mahasiswa untuk bekerja bersama AI, bukan bersaing dengannya,” ujarnya.

    Sedangkan Dr. Prasabri Pesti dari PT Pos Indonesia menampilkan studi kasus penerapan AI dan IoT di sektor logistik.

    “Mesin penyortiran berbasis AI di Surabaya berhasil menurunkan tenaga kerja dari 270 menjadi 14 orang, dengan efisiensi meningkat 30%. Ini bukti bahwa AI bukan sekadar wacana, tetapi solusi nyata untuk transformasi operasional,” jelasnya.

    Di sisi lain, Deputy EGM Product Digital Telkom Indonesia, Fauzan Feisal, memaparkan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam membangun masa depan Indonesia berbasis teknologi.

    “Kita ingin mengekspos inovasi kampus dan menemukan model yang cocok dengan kebutuhan Indonesia baik dari sisi arsitektur, teknologi, maupun biayanya. Kolaborasi adalah kunci agar transformasi digital berbasis AI bisa berjalan inklusif,” tuturnya.

    Direktur Utama IT Digital Telkom Indonesia Faizal Rochmad, menegaskan pentingnya hubungan Business to University (B2U) dalam membangun ekosistem digital nasional.

    “AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi akan membuat kita lebih produktif. Yang terpenting adalah bagaimana AI bisa menciptakan value bagi perusahaan, kampus, dan pemerintah,” jelasnya.

    Telkom juga memberikan doorprize berupa tiga unit kamera CCTV Antares Eazy kepada peserta terpilih, serta menghadirkan demo produk digital, seperti Netmonk, Pijar Sekolah, Antares Eazy, dan OCA Indonesia yang menampilkan kemampuan AI dalam pemantauan jaringan, manajemen kampus digital, dan solusi komunikasi.

    “Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Telkom AI Connect menjadi langkah nyata dalam membangun ekosistem transformasi digital berbasis AI di Indonesia, menghubungkan kampus, industri, dan pemerintah untuk menuju masa depan yang lebih cerdas, produktif, dan berdaya saing global,” pungkas Faizal.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Masuk Musim Hujan, BPBD Catat Ada Peningkatan Bencana di Majalengka, Warga Diminta Waspada
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        4 November 2025

    Masuk Musim Hujan, BPBD Catat Ada Peningkatan Bencana di Majalengka, Warga Diminta Waspada Bandung 4 November 2025

    Masuk Musim Hujan, BPBD Catat Ada Peningkatan Bencana di Majalengka, Warga Diminta Waspada
    Tim Redaksi
    MAJALENGKA, KOMPAS.com
    – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majalengka meminta warga untuk waspada.
    Peringatan ini menyusul tren
    kejadian bencana
    di Kabupaten Majalengka yang mengalami peningkatan seiring masuknya
    musim hujan
    .
    Dari data yang dicatat
    BPBD
    Majalengka, sepanjang Oktober 2025 setidaknya ada 12 kejadian bencana yang terjadi.
    “Jumlah itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan September 2025 yang hanya tujuh kejadian,” ujar Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Majalengka, Wawan Suryawan, Selasa (4/11/2025).
    Menurut Wawan, pada bulan Oktober, kejadian yang paling banyak terjadi adalah
    cuaca ekstrem
    , yakni sebanyak lima kali.
    Disusul bencana longsor sebanyak tiga kejadian serta kebakaran hutan dan lahan sebanyak satu kejadian.
    Adapun bulan September, bencana paling banyak terjadi adalah bencana longsor sebanyak tiga kejadian, cuaca ekstrem satu kejadian, serta kebakaran hutan dan lahan satu kejadian.
    “Kemudian di Oktober, kejadian lainnya yang merupakan non-alam berupa kebakaran gedung dan permukiman tercatat ada tiga kejadian, sedangkan di September tercatat ada satu kejadian dan kejadian lainnya sebanyak satu kejadian,” ucap Wawan.
    Walau ada peningkatan kejadian bencana pada Oktober,
    BPBD Majalengka
    mencatat adanya penurunan dampak bencana jika dibandingkan dengan bulan September.
    Pada bulan Oktober, dilaporkan bencana mengakibatkan sebanyak dua rumah warga mengalami rusak berat dan dua rusak sedang.
    Wawan juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut. Namun, terdapat sebanyak 13 warga yang terdampak serta tiga warga lainnya mengungsi.
    Pada bulan September, BPBD Majalengka mencatat kerusakan rumah akibat bencana mencapai 57 rumah, terdiri dari 33 rumah rusak ringan, 3 rumah rusak sedang, dan 21 rumah rusak berat.
    Untuk korban, kata Wawan, tercatat kurang lebih ada sebanyak 17 orang yang terdampak, sebanyak 6 orang di antaranya harus mengungsi.
    “Menghadapi peningkatan curah hujan sekarang ini, kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi yang tinggal di daerah rawan bencana,” kata Wawan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov Jabar Awasi 7.000 Titik Sumur Bor Industri, 2.000 di Antaranya Belum Berizin
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        4 November 2025

    Pemprov Jabar Awasi 7.000 Titik Sumur Bor Industri, 2.000 di Antaranya Belum Berizin Bandung 4 November 2025

    Pemprov Jabar Awasi 7.000 Titik Sumur Bor Industri, 2.000 di Antaranya Belum Berizin
    Tim Redaksi
    BANDUNG,KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperketat pengawasan penggunaan air tanah, terutama di sektor industri.
    Kepala Dinas ESDM Jabar, Bambang Titoyuliono menyebutkan, saat ini terdapat 7.000 titik
    sumur bor
    yang terdata di
    Jawa Barat
    , berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
    Ribuan sumur bor ini merupakan milik berbagai industri, mulai dari perhotelan, tekstil, dan industri lainnya.
    Dari jumlah tersebut, sekitar 5.000 titik memiliki izin resmi, sementara 2.000 titik lainnya ditemukan belum berizin.
    “Dari angka 7.000, itu lebih kurang yang tercatat sekitar 5.000an yang berizin. Tugasnya kita itu adalah mengonservasi yang berizin. Yang tidak berizin itu urusannya bukan urusan kita. itu penegakan hukum,” kata Bambang saat ditemui usai Diskusi Ilmiah Jejak Air Pegunungan, Mata Air, dan Air Tanah di Campus Center,
    ITB
    , Kota
    Bandung
    , Selasa (4/11/2025).
    Menurut Bambang, Pemprov memberi kesempatan hingga Maret 2026 bagi pelaku usaha yang belum mengantongi izin untuk segera mengajukan permohonan. Jika tidak, tindakan tegas akan dilakukan.
    “Kalau tidak mengurusnya, ya nanti kita tindak. sanksinya sampai pengambilalihan aset negara,” beber dia.
    Penggunaan air tanah, lanjut Bambang, harus mempertimbangkan keseimbangan neraca air, sehingga volume yang diambil dari bawah tanah selaras dengan kemampuan alami tanah untuk memulihkan pasokan air.
    “Ada hitung-hitungannya. Air yang diambil dan yang masuk harus seimbang,” tambahnya.
    Ia menegaskan, setiap izin pegambilan air tanah wajib menyisihkan minimal 15 persen dari kuota yang diberikan bagi kebutuhan masyarakat sekitar.
    “Misal, jika izin 10 meter kubik per hari, maka 15 persennya harus untuk masyarakat sekitar,” kata Bambang.
    Sektor Industri yang paling banyak menggunakan sumur bor berada di wilayah Jawa Barat bagian utara, khususnya di Bogor dan sekitarnya.
    Sedangkan untuk industri air minum dalam kemasan (AMDK), bambang mencatat ada sekitar 130 perusahan di Jabar dengan total 300 sampai 400 titik sumur, semuanya disebut mengantongi izin.
    Sementara itu, Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan (PATGL) Agus Cahyono menjelaskan, industri besar hanya diperbolehkan mengambil air dari akuifer dalam agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat yang mengandalkan akuifer dangkal.
    “Untuk penggunaan industri dalam jumlah yang cukup besar, kita evaluasi, mereka hanya boleh mengambil dari aquifer tertekan rata-rata di kedalaman lebih dari 40 meter. Kenapa seperti itu? Biar nggak mengganggu aquifer bebas untuk masyarakat,” jelasnya.
    Agus menegaskan, pemberian izin mempertimbangkan kondisi cekungan air tanah.
    Untuk wilayah kritis, izin diberikan sangat terbatas, sementra lokasi yang dinyatakan rusak tak diberi izin sama sekali.
    Proses uji pompa juga dilakukan untuk memastikan pengambilan air tidak menyebabkan penurunan air tanah secara drastis.
    “Uji Pompa ini tergantung, tiga hari maksimal dilihat dari kemampuan pompanya. itu dilihat air tanahnya turun gak. kalau turun drastis kita kurangi sampai benar optimal. itu tadi menjaga biar nggak mengganggu lingkungan yang neracanya tadi,” jelasnya.
    Terkait adanya isu masyarakat di Subang yang kesulitan air meski berada dekat fasilitas industri
    Aqua
    , Agus menjelaskan, kondisi geologi wilayah menjadi faktor utama.
    Terkadang batuan keras dan kondisi geologi membuat akses sumur sulit untuk di akses dengan menggunakan alat biasa.
    Dalam pemberian izin perusahaan AMDK, harus menggunakan pendekatan teknis yang pada dasarnya bertujuan menjaga keseimbangan.
    Bambang menjelaskan, menjaga keseimbangan air tanah ini ada dua hal yakni kualitas dan kuantitas.
    Untuk itu bambang menekankan pentingnya edukasi dan pelaporan dari masyarakat serta dukungan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.
    Ahli Hidrogeologi dari Universitas Gadjah mada (UGM), Heru Hendrayana, menegaskan bahwa kapasitas pengambilan air tanah tidak dapat disamaratakan di setiap wilayah.
    Menurutnya, setiap lokasi memiliki karakteristik dan kemampuan berbeda dalam menyediakan air tanah, sehingga batas maksimal pemanfaatannya ditentukan melalui kajian ilmiah.
    “Setiap air tanah itu di setiap titik dan lokasi itu berbeda, sehingga maksimum optimum pengambilan air tanah juga berbeda jadi gak bisa di sini maksimum hanya bisa 50, di sini hanya 25, ya gak gitu. Karena setiap titik memilki potensi berbeda dan itu ada ujinya,” kata Heru.
    Ia menyebut, data tekis tersebut telah dihitung oleh lembaga terkait, termasuk tim Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan (PATGL), sehingga harus dijadikan acuan dalam memberikan izin.
    Terkait proses pengambilan, Heru menyampaikan bahwa teknik pengeboran bukan inti persoalan, yang terpenting adalah memastikan sumber air yang digunakan sesuai dan tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.
    “Mau ngebor atau tidak yang harus kita kontrol itu sumbernya. Lokasinya menentukan kualitas dan kuantitas air,” ujarnya.
    Soal kekhawatiran publik terhadap ekploitasi air tanah oleh industri, Heru menegaskan, aktivitas tersebut sah sepanjang mengikuti aturan dan rekomendasi teknis.
    “Selama mereka mengikuti aturan dan rekomendasi teknis, tidak masalah, semua sudah dihitung,” katanya.
    Soal adanya keluhan masyrakat yang kesulitan air di sekitar lokasi industri, menurutnya, perusahaan wajib memenuhi kewajiban sosial, termasuk menyalurkan sebagian air bagi masyarakat sekitar.
    “Aturannya ada, sekian persen untuk masyarakat, dan banyak perusahaan yang sudah menjalankan itu sesuai amdalnya,” tuturnya.
    Mengenai masa depan ketersedian air tanah, Heru menyebut, keberlanjutan pasokan sangat bergantung pada pengelolaan dan pemulilhan sumber air.
    “Selama kita melakukan pengisian dan manage dengan baik saya kira tidak akan habis, karena sistem air itu terus bersirkulasi,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rosan Ungkap Progres Nego Utang Kereta Cepat dengan China

    Rosan Ungkap Progres Nego Utang Kereta Cepat dengan China

    Jakarta

    CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan progres terkini negosiasi restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dengan pihak China. Sejauh ini Rosan bilang negosiasi masih berjalan dan belum ada keputusan.

    Dalam negosiasi ini, dia bilang, Danantara juga ditemani beberapa kementerian.

    “Ya ini masih berjalan timnya juga, ada Menko Infrastruktur, Menko Perekonomian, ada Kemenkeu dan Danantara juga. Jadi ini adalah suatu kerja sama lintas KL dan kemenhub juga,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    “Belum (ada kesempatan), semua masih berjalan,” tambahnya.

    Pada intinya, Rosan menegaskan pemerintah akan hadir untuk menyelesaikan masalah pada proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara.

    “Memang kereta adalah transportasi umum untuk kepentingan masyarakat luas dan oleh sebab itu kehadiran pemerintah memang akan ada dan hadir dalam program transportasi termasuk Whoosh,” kata Rosan.

    Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi itu mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa proyek Whoosh sebagai transportasi umum memang jangan dilihat hanya dari segi untung atau ruginya saja, tapi lebih jauh harus dilihat dampaknya dari masyarakat.

    “Memang tidak hanya dilihat dari segi untung rugi saja, tapi dampaknya pada masyarakat dan melihat pada UU yang ada memang jadi tugas pemerintah,” ujar Rosan.

    Siang ini, Rosan menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dia enggan membocorkan apa saja yang didiskusikan dengan Prabowo. Dia cuma bilang diajak makan siang dengan Prabowo di Istana.

    (acd/acd)

  • Ini Daftar Event Seru di Jawa Barat Sepanjang November 2025

    Ini Daftar Event Seru di Jawa Barat Sepanjang November 2025

    Bisnis.com, BANDUNG — Sejumlah event seru akan digelar di Jawa Barat sepanjang November 2025. Dari sekian banyak event, salah satunya adalah West Java Festival (WJF) yang terdaftar di Kharisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata RI.

    Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, WJF bakal menghadirkan sejumlah kegiatan seperti pentas budaya, workshop, bazar UMKM, hingga penampilan artis-artis papan atas. Acara akan dilaksanakan di Kiara Artha Park, Kota Bandung, 8-9 November 2025.

    Tahun ini West Java Festival mengusung tema Gapura Panca Waluya. Tema tersebut terinspirasi dari nilai-nilai kearifan budaya masyarakat Sunda. Tujuannya untuk menuntun pembangunan pariwisata dan kebudayaan Jawa Barat agar tetap mengakar pada kearifan lokal. Semangat tersebut menjadi ajakan untuk bersama-sama membentuk masa depan Jawa Barat yang berkelanjutan.

    Selain West Java Festival, beberapa event seni juga diselenggarakan pada bulan November 2025:

    30 Oktober – 02 November: Indonesia Hijabfest, Kota Bandung

    02 November: Doomsday Open Air Festival, Kota Bandung

    02 dan 07 November: Pasar Tani, Kota Bandung

    08-09 November: West Java Festival 2025, Kota Bandung

    08-09 November: Kujang Kencana (Pesta UMKM), Kota Bandung

    15 November: Blazture 2025, Kota Bandung

    23 November: Roots Soul Festival, Kabupaten Cianjur

    29 November: DevFest, Kota Bandung

    30 November: Now Playing Fest, Kota Bandung

     

  • Terkendala cuaca, produksi kain pel di Bandung mengalami penurunan hingga 50 persen

    Terkendala cuaca, produksi kain pel di Bandung mengalami penurunan hingga 50 persen

    Kamis, 30 Oktober 2025 13:31 WIB

    Pekerja mengeringkan kain untuk dijadikan kain pel di Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/10/2025). Pekerja menyebutkan pada musim penghujan, produksi kain pel yang dijual dengan harga Rp50.000 per kodi tersebut mengalami penurunan hingga 50 persen atau hanya mampu memproduksi 150 kodi per minggu dibandingkan dengan musim kemarau yang mampu menembus hingga 300 kodi per minggu. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/nz

    Pekerja mengeringkan kain untuk dijadikan kain pel di Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/10/2025). Pekerja menyebutkan pada musim penghujan, produksi kain pel yang dijual dengan harga Rp50.000 per kodi tersebut mengalami penurunan hingga 50 persen atau hanya mampu memproduksi 150 kodi per minggu dibandingkan dengan musim kemarau yang mampu menembus hingga 300 kodi per minggu. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/nz

    Pekerja mengeringkan kain untuk dijadikan kain pel di Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/10/2025). Pekerja menyebutkan pada musim penghujan, produksi kain pel yang dijual dengan harga Rp50.000 per kodi tersebut mengalami penurunan hingga 50 persen atau hanya mampu memproduksi 150 kodi per minggu dibandingkan dengan musim kemarau yang mampu menembus hingga 300 kodi per minggu. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/nz

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai Reses, DPR Jadwalkan Bahas MBG hingga Utang Whoosh Bersama Pemerintah

    Usai Reses, DPR Jadwalkan Bahas MBG hingga Utang Whoosh Bersama Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas berbagai persoalan yang menjadi polemik di masyarakat belakang ini mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga masalah utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCIC) alias Whoosh.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani saat pidato di Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (4/11/2025), usai DPR menjalani masa reses.

    Mulanya, Puan menyampaikan ketika masa reses, anggota DPR mendengarkan secara langsung keluh kesah masyarakat yang kemudian menjadi bahan evaluasi untuk dibahas dalam rapat setiap komisi.

    Puan mengatakan bahwa setiap hasil evaluasi harus melahirkan kebijakan-kebijakan konkrit yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, DPR juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah.

    “Setiap keputusan dan regulasi yang kita hasilkan bukan sekadar memenuhi aspek administratif atau prosedural semata, akan tetapi kebijakan negara sebagai wujud nyata dan komitmen untuk memenuhi amanat rakyat,” katanya.

    Puan juga menyoroti penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp87,4 juta dan besaran Bipih atau biaya yang dibayarkan jemaah turun menjadi Rp54,1 juta, serta menekankan alokasi anggaran yang optimal.

    Di akhir pidatonya, Puan mendorong semua anggota parlemen bekerja secara maksimal. Adapun masa persidangan ini berlangsung dari 4 November 2025 hingga 4 Desember 2025.

    “Marilah kita jalankan amanat rakyat ini dengan sebaik-baiknya,” pungkas Puan.

    Berikut persoalan yang akan dibahas DPR  melalui rapat kerja bersama dengan pemerintah:

    1. Penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi;

    2. Penanganan kasus pencemaran radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande;

    3. Penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak-anak akibat kawin campur;

    4. Penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan keagamaan;

    5. Percepatan akses internet ke pelosok desa;

    6. Pencapaian target swasembada pangan dan energi;

    7. Pengadaan BBM untuk SPBU swasta;

    8. Pengaturan konten online pada platform digital;

    9. Percepatan rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan;

    10.Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis/MBG;

    11.Pelaksanaan Program Magang Nasional;

    12. Evaluasi Program 3 Juta Rumah;

    13.Rencana pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian di Gaza;

    14. Evaluasi terhadap kebijakan penempatan uang negara pada himpunan bank milik negara (Himbara);

    15. Permasalahan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan berdasarkan data Bank Indonesia; dan

    16. Penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).

  • Ketua DPR Puan Sindir Pejabat yang Persulit Pelayanan Publik

    Ketua DPR Puan Sindir Pejabat yang Persulit Pelayanan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai bahwa budaya kerja pejabat cukup sering mempersulit pelayanan publik. Menurutnya, perilaku ini menghambat perkembangan bangsa Indonesia.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani saat pidato di Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (4/11/2025), usai DPR menjalani masa reses.

    “DPR RI bersama Pemerintah harus memiliki tekad yang kuat untuk memberantas budaya kerja yang menghambat pelayanan publik, terutama pola pikir lama yang masih melekat di sebagian aparatur: ‘kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?’ Sikap seperti ini tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga menjauhkan negara dari rakyatnya,” kata Puan.

    Puan mendesak agar budaya kerja tersebut tidak lagi terjadi karena mempersulit masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat harus dipenuhi tanpa adanya hambatan.

    Terutama, katanya, para legislator yang wajib menjalankan peran legislasi guna menghasilkan kebijakan pro-rakyat. Puan menyampaikan kebijakan negara hasil dari kesepakatan bersama pemerintah berperan dalam mengatur kehidupan bangsa.

    “Dalam setiap kebijakan dan tindakan, orientasi kita harus jelas menghadirkan negara yang cepat melayani, bukan lambat beralasan. Negara yang menolong, bukan menunda. Negara uang mendengar, bukan mengabaikan,” ujarnya.

    Melalui upaya tersebut, dia optimis fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dapat dijalankan secara maksimal untuk kepentingan rakyat. Adapun masa sidang ini berlangsung mulai 4 November 2025 – 4 Desember 2025.

    Di akhir pidatonya, Puan menjelaskan bahwa DPR akan membahas berbagai persoalan bersama pemerintah mulai dari penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh, evaluasi MBG, pengadaan BBM untuk pihak swasta, hingga program 3 juta rumah.

  • Prabowo Siap Tanggung Beban Utang Kereta Cepat Whoosh: Nggak Usah Khawatir

    Prabowo Siap Tanggung Beban Utang Kereta Cepat Whoosh: Nggak Usah Khawatir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan masyarakat tak perlu khawatir dengan beban utang yang ditanggung Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Menurutnya, manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kehadiran kereta cepat, jauh lebih besar dibanding beban finansial yang kini menuai tanggapan beragam publik.

    Selaku Kepala Negara, Prabowo akan bertanggung jawab penuh atas polemik dan keberlangsungan operasional Whoosh.

    “Nggak usah khawatir, ribut-ribut whoosh, saya sudah pelajari masalahnya tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti whoosh semuanya,” tegas Prabowo saat meresmikan operasional Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).

    Prabowo menyampaikan proyek kereta cepat Whoosh tidak menghadapi persoalan serius seperti yang ramai diberitakan. Oleh karena itu ia meminta masyarakat tidak usah khawatir dan tidak terpengaruh isu-isu yang menimbulkan kekhawatiran.

    Ia menambahkan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga tidak perlu cemas karena seluruh tanggung jawab terhadap pengelolaan transportasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah.

    “Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung nggak ada masalah. PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir, kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita,” ucapnya lantang.

    Sebelumnya, Prabowo telah memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik menyelesaikan masalah utang kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh, termasuk detail yang terkait dengan angka, dan skenario-skenario penyelesaian utang terbaik yang dapat ditempuh oleh pemerintah.