Xcloud.id

kab/kota: bandung

  • 1 Danantara Beri Sinyal APBN Bakal Ikut Bayar Utang Whoosh, Lewat Skema PSO Nasional

    1 Danantara Beri Sinyal APBN Bakal Ikut Bayar Utang Whoosh, Lewat Skema PSO Nasional

    Danantara Beri Sinyal APBN Bakal Ikut Bayar Utang Whoosh, Lewat Skema PSO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Perkasa Roeslani memberikan sinyal bahwa pemerintah akan membiayai utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Pelibatan pemerintah melalui skema Public Service Obligation (
    PSO
    ) itu masih dimatangkan.
    “Untuk ke depannya mengenai Whoosh ini, nanti memang ada porsi yang memang Public Service Obligation akan ditanggung oleh pemerintah,” kata Rosan usai rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    Rosan mengungkapkan, selain pemerintah, konsorsium pengelola Whoosh, Kereta Cepat Indonesia China, akan turut dilibatkan dalam menanggung biaya operasional.
    Ia pun tidak berbicara lebih banyak mengenai keterlibatan
    Danantara
    . Intinya, kata Rosan, utang tersebut akan ditanggung bersama-sama.
    “Ada juga yang sarananya nanti akan ditanggung oleh bersama-sama, lah. Tapi untuk sarananya dan juga operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lain,” bebernya.
    Rosan menegaskan, pemerintah pasti hadir dalam penanganan polemik ini.
    Terlebih, Whoosh adalah sarana transportasi publik yang merupakan bagian tanggung jawab pemerintah.
    “Ini sedang kita matangkan, tapi tadi kita sampaikan pemerintah pasti hadir. Kan itu ada Undang-Undangnya juga memang untuk prasarana. Dan juga untuk mass transportasi itu adalah tanggung jawab pemerintah,” tandas Rosan.
    Sebagai informasi, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
    Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.
    Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.
    Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.
    Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
    Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.
    Di tengah masalah yang mencekik, Presiden Prabowo menegaskan akan bertanggung jawab dan meminta masyarakat tidak perlu ribut-ribut perihal Whoosh.
    Ia menyatakan, pemerintah akan membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.
    Menurutnya, polemik yang menimpa kereta cepat bukanlah masalah.
    “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun,” kata usai peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
    Uang untuk membayar utang ke pihak China sejatinya ada.
    Dia menjelaskan, uang yang tadinya dikorupsi akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan membayar
    utang Whoosh
    .
    “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” tandas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puting Beliung Terjang Tiga Kecamatan, Farhan Pastikan Bantuan Cepat Tiba

    Puting Beliung Terjang Tiga Kecamatan, Farhan Pastikan Bantuan Cepat Tiba

    Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bergerak cepat menangani dampak bencana angin puting beliung yang melanda tiga kecamatan di Kota Bandung, Selasa 4 November 2025 petang.

    Berdasarkan data sementara, total 289 rumah mengalami kerusakan akibat puting beliung tersebut, dengan sekitar 900 jiwa terdampak. Rinciannya, 103 rumah di Kecamatan Cinambo (Kelurahan Pakemitan), 93 rumah di Kecamatan Ujungberung (Kelurahan Pasir Jati, Pasanggrahan, dan Suka Mulya), serta 93 rumah di Kecamatan Cibiru (Kelurahan Pasir Biru dan Cisurupan).

    “Dengan penuh rasa prihatin, kami sudah langsung menghampiri para korban. Kondisinya sangat memprihatinkan, banyak rumah yang tidak bisa ditinggali karena atapnya hilang,” tutur Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat meninjau lokasi terdampak di Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Rabu 5 November 2025.

    Farhan memastikan, langkah awal pemerintah adalah memastikan keselamatan warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung segera melakukan asesmen ulang agar semua korban berada di tempat aman dan tidak ada korban susulan.

    “Hal yang utama, pastikan korban sudah aman. Jangan sampai ada korban tambahan jika terjadi hujan atau angin kencang susulan,” ujarnya.

    Selain itu, Farhan memerintahkan Dinas Sosial (Dinsos) dan Kampung Siaga Bencana untuk segera melakukan pendataan kebutuhan warga terdampak dan menyalurkan bantuan maksimal dalam waktu kurang dari 24 jam.

    “Siapa pun yang membutuhkan bantuan harus segera terpenuhi. Kelurahan dan kecamatan harus saling berkoordinasi,” tambahnya.

    Sebagai bentuk kepedulian, Pemkot Bandung bersama bank bjb memberikan bantuan uang tunai bagi rumah warga yang rusak. Masing-masing sebesar Rp1 juta untuk kerusakan ringan, Rp2 juta untuk sedang, dan Rp3 juta untuk rusak berat.

    Farhan pun mengimbau masyarakat untuk terus waspada menghadapi cuaca ekstrem.
     

    Warga Bandung harus siap siaga seratus persen. Kita tidak bisa menduga kapan cuaca ekstrem terjadi, tapi pemerintah tidak akan tinggal diam. Semua unsur sudah bergerak bersama,” ungkapnya.

    Ketua RW 07 Kelurahan Pasanggrahan, Asep Kurniawan, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan langkah cepat Pemkot Bandung.

    “Kami berterima kasih atas kehadiran langsung Pak Wali. Walau bantuannya belum sepenuhnya menutup kerugian, tapi ini bentuk perhatian nyata pemerintah kepada warga,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua RT 01 RW 07, Lili Yuliani, menceritakan detik-detik saat puting beliung menerjang wilayahnya.

    “Awalnya hujan kecil, lalu angin besar tiba-tiba datang. Pohon tumbang, genteng dan garasi hancur. Kejadiannya cepat sekali, sekitar jam lima sore,” ujarnya.

    Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun warga berharap agar bantuan logistik, seperti terpal dan bahan bangunan, segera disalurkan mengingat potensi hujan masih tinggi. 

    Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bergerak cepat menangani dampak bencana angin puting beliung yang melanda tiga kecamatan di Kota Bandung, Selasa 4 November 2025 petang.
     
    Berdasarkan data sementara, total 289 rumah mengalami kerusakan akibat puting beliung tersebut, dengan sekitar 900 jiwa terdampak. Rinciannya, 103 rumah di Kecamatan Cinambo (Kelurahan Pakemitan), 93 rumah di Kecamatan Ujungberung (Kelurahan Pasir Jati, Pasanggrahan, dan Suka Mulya), serta 93 rumah di Kecamatan Cibiru (Kelurahan Pasir Biru dan Cisurupan).
     
    “Dengan penuh rasa prihatin, kami sudah langsung menghampiri para korban. Kondisinya sangat memprihatinkan, banyak rumah yang tidak bisa ditinggali karena atapnya hilang,” tutur Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat meninjau lokasi terdampak di Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Rabu 5 November 2025.

    Farhan memastikan, langkah awal pemerintah adalah memastikan keselamatan warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung segera melakukan asesmen ulang agar semua korban berada di tempat aman dan tidak ada korban susulan.
     
    “Hal yang utama, pastikan korban sudah aman. Jangan sampai ada korban tambahan jika terjadi hujan atau angin kencang susulan,” ujarnya.
     
    Selain itu, Farhan memerintahkan Dinas Sosial (Dinsos) dan Kampung Siaga Bencana untuk segera melakukan pendataan kebutuhan warga terdampak dan menyalurkan bantuan maksimal dalam waktu kurang dari 24 jam.
     
    “Siapa pun yang membutuhkan bantuan harus segera terpenuhi. Kelurahan dan kecamatan harus saling berkoordinasi,” tambahnya.
     
    Sebagai bentuk kepedulian, Pemkot Bandung bersama bank bjb memberikan bantuan uang tunai bagi rumah warga yang rusak. Masing-masing sebesar Rp1 juta untuk kerusakan ringan, Rp2 juta untuk sedang, dan Rp3 juta untuk rusak berat.
     
    Farhan pun mengimbau masyarakat untuk terus waspada menghadapi cuaca ekstrem.
     

    Baca juga: Pemkot Bandung dan Kejari Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

    Warga Bandung harus siap siaga seratus persen. Kita tidak bisa menduga kapan cuaca ekstrem terjadi, tapi pemerintah tidak akan tinggal diam. Semua unsur sudah bergerak bersama,” ungkapnya.

    Ketua RW 07 Kelurahan Pasanggrahan, Asep Kurniawan, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan langkah cepat Pemkot Bandung.
     
    “Kami berterima kasih atas kehadiran langsung Pak Wali. Walau bantuannya belum sepenuhnya menutup kerugian, tapi ini bentuk perhatian nyata pemerintah kepada warga,” ungkapnya.
     
    Sementara itu, Ketua RT 01 RW 07, Lili Yuliani, menceritakan detik-detik saat puting beliung menerjang wilayahnya.

    “Awalnya hujan kecil, lalu angin besar tiba-tiba datang. Pohon tumbang, genteng dan garasi hancur. Kejadiannya cepat sekali, sekitar jam lima sore,” ujarnya.
     
    Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun warga berharap agar bantuan logistik, seperti terpal dan bahan bangunan, segera disalurkan mengingat potensi hujan masih tinggi. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Rosan Ungkap Peluang Kereta Cepat Disubsidi Pemerintah

    Rosan Ungkap Peluang Kereta Cepat Disubsidi Pemerintah

    Jakarta –

    CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menyatakan pemerintah akan membuka peluang operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung disubsidi. Operasional kereta cepat bernama Whoosh itu akan mendapatkan bantuan dengan skema subsidi public service oblogation (PSO) dari pemerintah.

    Hal ini menjadi salah satu jalan keluar yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi masalah keuangan pada operasional kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.

    “Semua untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation dan ditanggung pemerintah, dan ada juga sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

    Dia mengatakan Whoosh sebagai transportasi massal adalah tanggung jawab pemerintah. Sarana dan operasional transportasi massal bisa dilakukan oleh BUMN atau badan usaha lainnya.

    “Ini sedang dimatangkan lah ya, pasti pemerintah hadir dan itu ada UU juga untuk prasarana mass tranportasi itu adalah tanggung jawab pemerintah. Sarana dan operasionalnya bisa di BUMN atau dunia usaha lainnya,” kata Rosan.

    Rosan sendiri enggan bicara soal apakah APBN akan ikut masuk juga dalam restrukturisasi kereta cepat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat mengungkapkan kemungkinan APBN ikut membantu masalah keuangan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    AHY menegaskan dari hasil rapat koordinasi dan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, negara akan hadir untuk menyelesaikan semua masalah pada proyek Kereta Cepat yang diberi nama Whoosh tersebut.

    “Secara umum yang dibahas di rakor di Kemenko, inline dan sejalan dengan arahan Presiden. Nanti pada saatnya akan dijelaskan, yang jelas diberikan kepastian bahwa negara akan hadir untuk mencari solusinya. Secara spesifik akan dijelaskan di kesempatan lain,” ungkap AHY usai pertemuan dengan Prabowo, Senin (3/11) yang lalu.

    Dari situ, AHY mengungkapkan pemerintah dalam hal ini APBN akan ikut ambil bagian untuk menyelesaikan masalah keuangan kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.

    “Pemerintah, APBN, pasti akan jadi bagian, tetapi untuk secara spesifikasinya akan disampaikan ke kesempatan yang lain, yang jelas tadi kita bicara infrastruktur di berbagai negara, tentunya negara akan hadir di situ,” beber AHY.

    Ketika ditanya apakah APBN akan masuk dalam skema restrukturisasi utang atau membantu operasional Whoosh, AHY tak menjawab tegas iya atau tidak.

    Dia justru memaparkan akan ada pengembangan konsep khusus yang memisahkan pengelolaan infrastruktur dan kepentingan mencari keuntungan untuk layanan Kereta Cepat Whoosh. Dia menyinggung hal itu akan dilakukan dengan skema berbagi tanggung jawab.

    “Ada bagian nanti pengembangan konsep ini. Sementara Ada sejumlah opsi bagaimana operasional dan kepentingan untuk fokus pada profit dipisahkan dari mengelola infrastruktur nya harapannya berjalan dengan baik. Akan ada sharing responsibility ada burden sharing,” papar AHY.

    (acd/acd)

  • Rosan kaji rencana suntikkan dana PSO untuk operasional Whoosh

    Rosan kaji rencana suntikkan dana PSO untuk operasional Whoosh

    “Tadi (kami) sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya yang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini akan ditanggung bersama-sama,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan pemerintah bersama Danantara saat ini mengkaji rencana menyuntikkan dana public service obligation (PSO) yang berasal dari APBN untuk ke depannya ikut membiayai operasional kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

    Pembicaraan mengenai penggunaan dana PSO untuk Whoosh itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu. Rapat itu dihadiri oleh Rosan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Tadi (kami) sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya yang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini akan ditanggung bersama-sama,” kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.

    Rosan, saat ditanya lebih lanjut mengenai skema penggunaan dana PSO itu, belum dapat menjelaskan lebih detail.

    “Ini sedang kami matangkan, tetapi tadi disampaikan, pemerintah pasti hadir, itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk transportasi massal itu memang tanggung jawab pemerintah,” ujar CEO Danantara Rosan P. Roeslani.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada sejumlah opsi penggunaan APBN dalam operasional Whoosh ke depan.

    “Sementara ini, ada sejumlah opsi, bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya. Nah, harapannya sama-sama bisa berjalan dengan baik, dan bisa dikatakan ada sharing responsibility atau burden-sharing,” kata Menko AHY di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (3/11).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dokter Priguna Divonis 11 Tahun Penjara, Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual ke Pasien RSHS Bandung

    Dokter Priguna Divonis 11 Tahun Penjara, Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual ke Pasien RSHS Bandung

    Liputan6.com, Jakarta Terdakwa kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dokter residen Priguna Anugerah Pratama divonis 11 tahun penjara dan denda Rp 100 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Hakim menilai terdakwa telah terbukti melakukan TPKS terhadap korbannya di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

    Vonis dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan dengan didampingi dua anggota yaitu, Sri Senaningsih dan juga Zulfikar Siregar. Sementara Priguna tertunduk di kursi pesakitan dengan mengenakan kemeja putih, celana hitam, mendengarkan putusan hakim.

    “Mengadili, menyatakan, saudara Priguna telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan pidana kekerasan seksual. Menjatuhkan pidana selama 11 tahun dan denda Rp 100 juta, dengan ketentuan bila tidak bisa membayarkannya diganti dengan hukuman penjara tiga bulan,” kata Hakim Ketua sekaligus Ketua PN Bandung Lingga Setiawan, Rabu (5/11/2025).

    Selain pidana pokok, jaksa juga menuntut terdakwa membayar restitusi atau uang ganti rugi kepada ketiga korban dengan total Rp 137 juta lebih. Adapun total korban dari kasus ini ada sebanyak tiga orang dengan rincian korban FH senilai Rp 79.429.000, Rp 49.810.000 untuk korban NK, dan sebesar Rp 8.640.000 untuk korban FPA.

    Pidana tambahan ini dibebankan kepada terdakwa berdasarkan perhitungan LPSK dengan Nomor: R-3632/4.1.IP/LPSK/06/2025 tanggal 18 Juni 2025. Hakim pun mengabulkan tuntutan tersebut dengan membebankan restitusi kepada terdakwa.

    “Sehingga total restitusi yang perlu dibayarkan adalah Rp 137.879.000, (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah),” kata Lingga.

    Kuasa Hukum Priguna Anugerah Pratama, Aldi Rangga mengaku pihaknya akan melakukan pikir-pikir dengan diberikan waktu selama sepekan terkait putusan ini. Meski sempat mengajukan fakta-fakta yang meringankan terdakwa saat pledoi, namun dia kembalikan keputusan kepada hakim.

    “Terkait putusan kami menilai masih kurang tepat. Tapi, apapun itu harus dihargai dan hormati. Dalam pleidoi, kami sempat sampaikan beberapa fakta hukum yang kami anggap dapat meringankan terdakwa. Namun, soal putusan kembali lagi ke hakim,” kata Aldi.

    Sebelumnya, jaksa menuntut Priguna dengan 11 tahun penjara sesuai dengan Pasal 6 huruf c Juncto Pasal 15 ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf j Juncto Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

    “Terdakwa PAP (dituntut) selama 11 tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda Sebesar Rp100 juta, dengan ketentuan apabila dengan tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sri Nurcahyawijaya, beberapa waktu lalu.

    Jaksa penuntut memberikan pidana tambahan yang mana Priguna diminta untuk membayar restitusi berdasarkan perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Nomor: R-3632/4.1.IP/LPSK/06/2025 tanggal 18 Juni 2025 total keseluruhan sebesar Rp 137.879.000.

    Restitusi ini nantinya diberikan kepada para korban tiga orang korban, pertama Rp 79.429.000, korban kedua Rp 49.810.000, dan korban ketiga Rp 8.640.000.

    “Apabila restitusi tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan,” ucap Cahya.

  • Prabowo Dianggap Pasang Badan Buat Jokowi soal Whoosh

    Prabowo Dianggap Pasang Badan Buat Jokowi soal Whoosh

    GELORA.CO -Kesimpulan Presiden Prabowo Subianto terhadap kasus dugaan korupsi pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang tidak ada masalah dinilai terlalu berisiko untuk stabilitas pemerintahan lantaran tidak diimbangi transparansi ke publik.

    Hal tersebut disampaikan mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu dalam diskusi bertajuk “Skandal Whoosh: Pintu Masuk Bongkar Korupsi Jokowi” di Kantor Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) pada Rabu, 5 November 2025.

    “Pernyataan Pak Presiden itu yang membuat kita ini langsung mengambil kesimpulan, bahwa tidak ada masalah. Sementara proyek ini tidak pernah terbuka sama sekali,” ujar Said Didu.

    Ia sendiri mempertanyakan transparansi data beban keuangan BUMN atas konsorsium dengan China melalui PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sampai-sampai presiden menyimpulkan tidak ada masalah dan memutuskan mengambil alih persoalan yang tengah hangat itu.

    “Jadi menurut saya, kesimpulan yang bisa ditafsirkan oleh masyarakat bahwa Pak Prabowo melindungi pihak-pihak yang diduga melakukan markup dan korupsi proyek kereta cepat, itu sangat berbahaya,” tuturnya.

    Selain itu, Didu memerhatikan data-data dugaan mark up dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus Whoosh berkemungkinan akan berhenti akibat pernyataan Presiden Prabowo.

    “Tidak terbuka mengenai siapa, kenapa anggaran segitu dibandingkan dengan anggaran lain jauh lebih mahal, kenapa terjadi kenaikan harga, dan tidak pernah tahu siapa penanggung jawabnya,” sambung dia.

    Oleh karena itu, Didu menganggap Presiden Prabowo terlalu mengambil resiko menyatakan kasus Whoosh tidak ada masalah, sementara ada potensi rakyat menurunkan kepercayaan pada pemerintah terkait visi pemberantasan korupsi.

    “Karena rakyat bisa menganggap bahwa Pak Prabowo pasang badan. Kalau Pak Prabowo sudah dianggap oleh rakyat memasang badan untuk Jokowi, maka itu Pak Prabowo akan menghadapi tekanan yang karena rakyat ingin sekali negara ini bersih dari korupsi,” bebernya.

    “Kalau Presiden sudah memasang badan, bahwa menjadikan badannya menjadi pelindung terhadap pihak yang diduga korupsi, saya pikir itu Pak Prabowo akan menghadapi tekanan yang berat sekali,” pungkas Said Didu. 

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan sikap soal polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang sedang ramai dalam konferensi pers acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

    “Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, enggak ada masalah itu ya,” ujar Prabowo

    “Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” tandasnya.

  • Ekonom Endus Pernyataan Prabowo Bikin KPK Mandul Usut Whoosh

    Ekonom Endus Pernyataan Prabowo Bikin KPK Mandul Usut Whoosh

    GELORA.CO -Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dikhawatirkan membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan proses hukum dugaan markup.

    Hal tersebut disampaikan ekonom dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan dalam diskusi bertajuk “Skandal Whoosh: Pintu Masuk Bongkar Korupsi Jokowi”, di Kantor Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN), pada Rabu, 5 November 2025.

    “Jangan sampai bahwa statement dia (Presiden Prabowo) itu seolah-olah menyatakan, ‘eh semua KPK yang Anda sedang menyelidiki semua stop prosesnya’,” ujar Anthony.

    Menurutnya, persoalan Whoosh bukan sekadar masalah pengalihan proyek dari Jepang ke China serta bukan hanya karena ada pembengkakan biaya pembangunan.

    Tetapi lebih dari itu, Anthony menganggap temuannya yang menyebut dugaan markup dari 6,2 miliar Dolar AS menjadi 7,2 miliar Dolar AS. 

    “Yang paling masalah saat ini adalah kita tidak bisa bayar bunganya,” tegasnya.

    Anthony menguraikan, apabila proyek Whoosh dipegang oleh Jepang dengan bunga 0,01 persen, maka bunga yang harus dibayarkan per tahun sekitar 73,35 miliar Dolar AS tanpa cost overrun. 

    “Kalau dengan proyek China, kita bayar 20 kali lipat, yaitu USD 1,5 triliun. Ini yang membuat proyek ini tidak bisa berjalan,” tuturnya. 

    Oleh karena itu, Anthony memandang pentingnya peran Presiden Prabowo untuk menegakan hukum, mengingat pemerintah berpotensi menanggung beban yang sangat besar di balik dugaan korupsi dari mark up pembiayaan proyek Whoosh oleh sejumlah pejabat terduga.

    “Harusnya adalah Presiden Prabowo mengatakan, ‘saya menghormati proses hukum’, kalau memang ada yang bersalah. Ya silahkan diproses,” ucapnya.

    “Jangan sampai itu tanggapan anda, karena dikatakan ‘saya sudah meneliti proyek Whoosh’, itu tidak salah. Wah ini sangat bahaya sekali. Karena KPK lagi menyelidiki ini,” pungkas Anthony. 

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan sikap soal polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang sedang ramai dalam konferensi pers acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

    “Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, enggak ada masalah itu ya,” ujar Prabowo

    “Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” tandasnya. 

  • Anggota DPR dukung langkah Menko PM manfaatkan aset tidur untuk UMKM

    Anggota DPR dukung langkah Menko PM manfaatkan aset tidur untuk UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menyatakan mendukung langkah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar memanfaatkan aset tidur milik badan usaha milik negara (BUMN) dan pemerintah untuk menjadi pusat bisnis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif.

    Rivqy menjelaskan mendukung kebijakan tersebut karena dinilai sebagai terobosan yang kreatif dan strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    “Ini langkah konkret dan kreatif. Banyak aset tidur yang berada di lokasi strategis, dan seharusnya bisa difungsikan untuk mendukung pertumbuhan UMKM serta ekonomi kreatif,” ujar Rivqy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut dia mengatakan upaya Menko PM perlu didukung karena UMKM saat ini telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

    Dengan demikian, kata dia, setiap kebijakan yang membuka akses dan memperluas ruang usaha UMKM harus didukung bersama.

    Sementara itu, dia mengatakan dirinya siap berkolaborasi dengan pemerintah sebagai anggota DPR yang membidangi BUMN.

    “Kami siap berkolaborasi dengan BUMN sebagai mitra Komisi VI DPR untuk memfasilitasi program ini. Saya juga melihat keseriusan Bapak Muhaimin selaku Menko PM yang hari ini turun langsung meninjau lokasi Pasar 1001 Malam di Laswi Heritage, Bandung, Jawa Barat,” katanya.

    Sebelumnya, Menko PM Muhaimin Iskandar mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan instruksi presiden (Inpres) sebagai landasan hukum penggunaan aset tidur milik pemerintah untuk aktivitas UMKM.

    Rencana Presiden tersebut merupakan tindak lanjut dari program Pasar 1001 Malam, sebuah inisiatif membangun pusat bisnis dan kolaborasi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif memanfaatkan aset tidur pemerintah di berbagai lokasi strategis.

    Program tersebut, kata Muhaimin, bertujuan mempercepat peningkatan skala UMKM, terutama melalui perluasan akses pasar yang selama ini menjadi salah satu kendala utama UMKM di tengah ketidakpastian ekonomi dan gempuran barang impor.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dedi Mulyadi Sebut Angka Ideal Penanggulangan Bencana Rp 200 M: Jangan Dibilang Uang Diparkir

    Dedi Mulyadi Sebut Angka Ideal Penanggulangan Bencana Rp 200 M: Jangan Dibilang Uang Diparkir

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi telah menyiapkan anggaran penanggulangan kebencanaan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Perubahan. Dedi menyebut untuk penanggulangan kebencanaan, idealnya adalah Rp 200 miliar.

    Dedi mengatakan, anggaran BTT ini nantinya akan digelontorkan saat terjadi peristiwa kebencanaan, dan itu sudah bisa langsung dicairkan ketika ada masyarakat yang terdampak bencana, baik untuk perbaikan rumah dan lainnya.

    “Pokoknya siap. Tapi nanti kita jangan disalahkan. Kalau ada duit yang disiapkan. Pokoknya satu hal nanti ada uang yang disiapkan untuk penanganan bencana,” kata Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).

    Meski begitu, Dedi memastikan anggaran untuk tanggap kedaruratan bencana ini bukan berarti memarkir uang di bank. Menurutnya, anggaran tersebut memang dikhususkan untuk penanganan bencana dan baru bisa dicairkan apabila adanya potensi bencana alam.

    “Jangan dibilang itu uang yang diparkir. Jangan dibilang itu uang yang disimpan. Atau tidak dibelanjakan. Ini kan gitu loh. Nah ini yang harus penting. Jadi uang yang tersedia harus ada tuh. Harus sebenarnya Rp 20 miliar,” kata Dedi.

    Dedi memastikan anggaran Rp 20 miliar untuk wilayah Jawa Barat ini masih belum ideal. Menurutnya, angka pas untuk kebencanaan seharusnya mencapai ratusan miliar, baik untuk penanganan dan juga mitigasi.

    “Kalau ukuran Jawa Barat sih Rp 200 miliar harus ada sebenarnya. Tapi saya ngomong ke Pak Sekda. Harus dihabisin. Daripada saya dibilang diparkir, kemudian TKD saya dipotong lagi,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Dedi meminta agar 27 kepala daerah di Jabar turut menganggarkan khusus untuk penanganan kebencanaan. Meski pun nominalnya tidak besar, hal tersebut dirasakannya tetap penting untuk disiapkan.

    “27 kabupaten-kota kayaknya sudah nggak punya uang. Ya pokoknya harus ada lah walaupun sedikit,” pungkas dia.

  • Hadapi Musim Hujan, Polda Jabar Siagakan Pasukan dan Peralatan Tanggap Bencana

    Hadapi Musim Hujan, Polda Jabar Siagakan Pasukan dan Peralatan Tanggap Bencana

    Liputan6.com, Jakarta – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Jawa Barat sepakat untuk melakukan siaga tanggap bencana menghadapi musim penghujan. Sebab, puluhan kejadian bencana alam telah terjadi sejak bulan Oktober hingga awal November 2025.

    Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pihaknya bersama stakeholder terkait akan mempersiapkan baik pasukan maupun peralatan. Sejumlah rencana mitigasi bencana pun telah didiskusikan bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Kita ketahui sesuai dengan ramalan BMKG bahwa kemungkinan akan terjadi beberapa potensi bencana di wilayah Jawa Barat. Saya sampaikan di sini bahwa Jawa Barat tidak bisa diselesaikan oleh sendiri. Ini oleh seluruhnya komponen Jawa Barat, tentunya di bawah pimpinan Bapak Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat,” ucap Rudi usai Apel Gelar Pasukan Siaga Tanggap Bencana di Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).

    Rudi mengungkapkan, sebanyak 25 kejadian bencana alam pada bulan Oktober hingga awal November 2025 telah terjadi. Oleh karenanya, pihaknya pun berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi hal tersebut.

    “Berdasarkan data di Jawa Barat terakhir ini sudah 25 kejadian pada bulan Oktober, dan dari bulan Januari ada 1.500-an bencana yang terjadi. Oleh sebab itu kita perlu serius dan melihat dari beberapa kenyataan Bapak Gubernur dan kesiapan semua teman-teman di Jawa Barat ini siap untuk menyelamatkan, menolong warga yang apabila terjadi bencana terkena dampaknya,” jelas dia.