kab/kota: bandung

  • Bahan MBG Wajib Pakai Produk Lokal, Cak Imin: BGN Tak Boleh Impor

    Bahan MBG Wajib Pakai Produk Lokal, Cak Imin: BGN Tak Boleh Impor

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyampaikan instruksi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sepenuhnya menggunakan barang dan bahan lokal.

    Hal ini disampaikannya usai mengunjungi dan berdialog di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Kamis (6/11/2025).

    “Sebagai pengawas BGN, saya minta BGN memastikan tidak ada satu barang pun yang impor, baik bahan pangan maupun peralatan dapur MBG. Semua harus mengandalkan produksi dalam negeri,” katanya lewat rilisnya, Jumat (7/11/2025)

    Cak imin pun menyatakan bahwa langkahnya telah selaras dengan keinginan presiden agar MBG mampu mendorong laju perekonomian masyarakat, selain menjadi gerakan pemenuhan gizi nasional.

    Penggunaan bahan dan alat hasil produksi dalam negeri, kata pria yang karib disapa Gus Imin ini, akan menciptakan ekosistem perekonomian yang memberdayakan masyarakat.

    “Jadi supaya ekosistem ekonomi tumbuh, tahap kedua nanti, kalau sudah mulai stabil, jangan lagi menggunakan barang-barang di luar UMKM dan koperasi. Ini harapan saya,” ujarnya.

    Cak Imin mencontohkan sejumlah Koperasi seperti di Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq yang telah mampu menjadi agregator petani dan UMKM produsen pangan lokal ke ekosistem MBG.

    Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Al-Ittifaq juga mampu menjadi bukti bahwa program MBG bisa membentuk ekosistem rantai pasok yang memperkuat ekonomi lokal.

    Selain itu, menurut Menko Muhaimin, Al-Ittifaq menjadi bukti transformasi pesantren yang tak hanya menjadi lembaga pendidikan tetapi turut menjadi pusat pemberdayaan masyarakat.

    “Menjadi pelajaran bahwa kalau ekosistemnya benar maka akan tumbuh pelaku-pelaku ekonomi yang baik. Karena itu saya sangat bahagia dan mendukung penuh. Makanya Al-Ittifaq saya tetapkan sebagai duta pemberdayaan masyarakat yang juga sebagai inspirator dan pusat pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

    Sepanjang setahun pelaksanaan MBG, tercatat 1,4 miliar porsi makanan telah dimasak dan dibagikan dari 12.508 SPPG untuk 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sebanyak 625,4 ribu lapangan kerja baru pun tercipta dari dapur SPPG. Sementara, 18.895 UMKM, koperasi, dan BUMDEs telah menjadi bagian ekosistem ekonomi MBG.

    Sekadar informasi, saat ini Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menko Muhaimin sebagai Wakil Ketua II Tim Koordinasi MBG dengan salah satu tugas utama memastikan program tersebut berjalan lancar dan memberi manfaat bagi masyarakat.

  • Temui Menaker Yassierli, Asosiasi Garmen-Tekstil Klaim Tak Ada PHK

    Temui Menaker Yassierli, Asosiasi Garmen-Tekstil Klaim Tak Ada PHK

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia (AGTI) menegaskan bahwa kondisi industri tekstil dan garmen nasional tetap solid di tengah berbagai tantangan global.

    Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto menyebut tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sektor ini, bahkan sejumlah perusahaan justru memperluas kapasitas produksi dan membuka pabrik baru.

    Hal ini dia sampaikan usai melakukan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    “Tidak ada pemutusan hubungan kerja. Justru banyak perusahaan yang menambah kapasitas produksi, merekrut tenaga kerja baru, bahkan membuka pabrik baru. Artinya, industri tekstil dan garmen Indonesia terus tumbuh dan bergerak maju,” ujar Anne melalui rilisnya, Jumat (7/11/2025).

    Anne mengaku bahwa dalam pertemuan tersebut asosiasi bersama kementerian membahas sejumlah langkah strategis dalam memperkuat daya saing industri tekstil dan garmen, termasuk peningkatan kompetensi tenaga kerja serta penyederhanaan regulasi lintas kementerian.

    AGTI menyatakan siap mendukung penuh program-program Kemenaker, khususnya melalui pelaksanaan program magang industri dan penyusunan kurikulum berbasis kompetensi.

    “Program magang dari Kemenaker harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kuotanya mencapai 15 persen dari total karyawan di setiap perusahaan. Ini peluang besar untuk mencetak tenaga kerja siap pakai yang sesuai kebutuhan industri,” jelas Anne.

    Selain itu, AGTI bersama Kemenaker juga berkomitmen menyusun kurikulum berstandar kompetensi nasional yang disusun secara kolaboratif antara dunia industri, akademisi, dan pemerintah. Kurikulum ini diharapkan dapat melahirkan tenaga kerja yang adaptif terhadap teknologi dan memiliki daya saing tinggi di pasar global.

    AGTI juga mendorong pembentukan Productivity Center di sejumlah Balai Latihan Kerja (BLK) seperti di Serang, Bekasi, Solo, Bandung, dan Semarang. Fasilitas ini akan difokuskan pada peningkatan keterampilan dan efisiensi tenaga kerja di sektor tekstil dan garmen.

    Selain membahas penguatan SDM, AGTI turut mengusulkan penyederhanaan proses perizinan dan pemangkasan biaya regulasi yang berkaitan dengan Kemenaker, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), serta Kementerian Lingkungan Hidup.

    Anne menegaskan, langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) agar lebih efisien dan kompetitif, terutama di tengah implementasi berbagai perjanjian dagang internasional.

    “Dalam rangka meningkatkan daya saing seiring dengan berbagai perjanjian dagang multilateral dan bilateral yang sudah atau akan efektif, seperti EU–Indonesia FTA dan Indonesia–Canada CEPA, kami sangat optimistis terhadap masa depan industri ini,” tandas Anne.

  • Impor Barang Bekas ke RI Meledak, dari 7 Ton jadi 3.600 Ton

    Impor Barang Bekas ke RI Meledak, dari 7 Ton jadi 3.600 Ton

    GELORA.CO – Impor barang bekas ke Indonesia mengalami lonjakan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Dari hanya 7 ton pada 2021, jumlahnya meningkat menjadi 3.600 ton pada 2024. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut, hingga Agustus 2025, impor barang bekas sudah mencapai sekitar 1.800 ton.

    “Data tahun 2021, impor barang-barang bekas, baju-baju bekas, yang masuk dari luar negeri ke Indonesia itu hanya 7 ton per tahun, 2021. 2022, naik 12 ton, 2023, 12 ton, 2024, 3.600 ton. Barang impor itu barang-barang bekas dulu nih ya, masuk meringsek pasar domestik kita. Nah, 2025 per Agustus ini kurang lebih sekitar 1.800 ton,” ungkap Maman dalam Pembukaan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Maman menyoroti dugaan keterlibatan oknum pegawai Bea Cukai yang diduga meloloskan barang-barang ilegal tersebut. Di sisi lain, pemerintah berupaya keras untuk melindungi pasar domestik dari serbuan impor ilegal.

    Langkah awal yang dilakukan adalah menutup jalur masuk bagi pakaian bekas ilegal. Pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan UMKM dengan memastikan suplai barang berasal dari produsen dalam negeri.

    “Nah, sekarang kita kumpulkan tuh asosiasi-asosiasi, produsen-produsen lokal kita, kita panggil mereka semua, distro-distro yang di Bandung, produsen-produsen baju, segala macam sudah kita kumpulkan, nanti kita dorong mereka untuk substitusi, menggantikan produk-produk barang bekas itu,” tutur Maman.

    “Ini sebuah langkah terobosan yang menurut saya kebijakan yang win-win solution. Jadi kita tidak hanya menutup di hulunya saja, tapi kita cari solusi, supaya mereka tetap bisa berdagang,” sambungnya.

    Maman menekankan bahwa industri fashion dalam negeri memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dengan arus perputaran uang yang signifikan, langkah pembenahan ini diyakini dapat membantu UMKM dan produsen lokal untuk terus berkembang.

    “Jadi kalau kita mulai dari situ, Insyaallah UMKM-UMKM, produsen-produsen lokal, produk-produk lokal, itu bisa hidup dan tumbuh. Jadi produsen merek-merek baju, yang dulunya sempat ngetop, terus rontok, mereka bisa eksis lagi. Karena marketnya di domestik terselamatkan,” pungkasnya. 

  • Hasil Super League 2025/2026: PSBS Tumbangkan Persita 2-1

    Hasil Super League 2025/2026: PSBS Tumbangkan Persita 2-1

    JAKARTA – PSBS Biak berhasil meraih tiga poin penuh saat menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-12 Super League 2025/2026. Hasil itu dipastikan setelah tim Badai Pasifik menang 2-1 di kandang.

    PSBS Biak menjamu Persita Tangerang di Stadion Maguwoharjo pada Kamis, 6 November 2025, sore WIB. Pada laga itu, Persita yang bertindak sebagai tim tamu lebih dulu mengejutkan tuan rumah karena unggul 1-0 saat laga baru berjalan 10 menit.

    Skor itu tercipta lewat aksi Rayco Rodriguez menusuk dari sisi kiri dan melaju ke depan kotak penalti. Sandro Anibal berupaya membuang bola dari kaki Rayco, tapi malah menjebol gawang sendiri.

    Tertinggal lewat gol bunuh diri, PSBS beberapa kali coba menyerang pertahanan Persita, tapi selalu gagal. Skor 1-0 bertahan sampai babak pertama usai.

    Masuk ke babak kedua, PSBS menaikkan intensitas serangan untuk segera menyamakan skor. Tim tuan rumah akhirnya bisa menyamakan skor pada menit ke-69 lewat Ruyery Blanco.

    Kala itu, Blanco melepaskan tembakan keras yang tak bisa dihalau Igor Rodrigues di bawah mistar Persita. Skor pun berubah jadi 1-1.

    Setelah imbang, PSBS terus mencari peluang. Kali ada kans terbuka lewat upaya Yano yang akhirnya sukses mencatatkan perdana namanya di papan skor.

    Aksinya pada menit ke-90+2 berhasil membuat skor berubah unggul bagi PSBS jadi 2-1 hingga akhir laga.

    Dengan tambahan tiga poin, PSBS keluar dari zona merah untuk merangkak ke posisi ke-15 dengan sembilan poin dari 11 laga, unggul satu angka dari Persijap Jepara di posisi ke-10.

    Persita turun ke posisi kelima klasemen Super League dengan 18 poin, selisih satu angka dari Persib Bandung di urutan keempat.

  • IHG dan Ristia Group Hadirkan Hotel Indigo Bali Ubud, Siap Beroperasi pada 2027

    IHG dan Ristia Group Hadirkan Hotel Indigo Bali Ubud, Siap Beroperasi pada 2027

    Jakarta: IHG Hotels & Resorts (IHG) melanjutkan ekspansi segmen Luxury & Lifestyle di Indonesia dengan mengumumkan penandatanganan Hotel Indigo Bali Ubud, bekerja sama dengan Ristia Group. 
     
    Hotel dengan 130 kamar ini dijadwalkan mulai beroperasi pada 2027, serta menjadi properti kedua IHG di kawasan Ubud. Kehadiran Hotel Indigo Bali Ubud juga menegaskan komitmen perusahaan untuk memperluas portofolio Luxury & Lifestyle di Asia Tenggara dan Korea. 
     
    Chris Anklin, Senior Director, Development, South East Asia and Korea, IHG Hotels & Resorts, mengungkapkan sangat antusias dalam memperluas portfolio dengan hotel di Ubud Bali, mengingat Indonesia adalah salah satu pasar penting bagi pertumbuhan IHG. 
     
    “Pertumbuhan IHG di Indonesia sangat menggembirakan, dengan 33 hotel beroperasi dan 12 hotel dalam tahap pengembangan. Berbagai brand kami memberikan lebih banyak pilihan bagi wisatawan di seluruh negeri, mencerminkan kekuatan kemitraan kami dan meningkatnya minat terhadap pengalaman menginap yang autentik,” jelas Chris. 

     

     
    Sementara itu, Michella Ristiadewi, Commissioner Ristia Group, turut menyampaikan kebanggaannya atas kolaborasi dengan IHG. Ia menilai Hotel Indigo sebagai merek yang paling tepat untuk merepresentasikan keunikan kawasan tersebut.
     
    “Bersama IHG, kami ingin menghadirkan destinasi yang tidak hanya menarik bagi wisatawan mancanegara, tetapi juga memberikan pengalaman baru bagi wisatawan domestik dalam menikmati pesona Ubud,” ujar Michella.
     
    Terletak di kawasan Blangsinga Waterfall and Village, Hotel Indigo Bali Ubud akan berada di lingkungan yang kaya pesona lokal, bersebelahan dengan pura kuno di tepi sungai, dan dikelilingi perbukitan hijau yang menurun hingga ke aliran sungai. 
     
    Hotel ini akan melengkapi portofolio brand Hotel Indigo yang terus berkembang di Indonesia, termasuk Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, Hotel Indigo Bandung Dago Pakar, dan Hotel Indigo Bintan Lagoi Beach.
     

    Jakarta: IHG Hotels & Resorts (IHG) melanjutkan ekspansi segmen Luxury & Lifestyle di Indonesia dengan mengumumkan penandatanganan Hotel Indigo Bali Ubud, bekerja sama dengan Ristia Group. 
     
    Hotel dengan 130 kamar ini dijadwalkan mulai beroperasi pada 2027, serta menjadi properti kedua IHG di kawasan Ubud. Kehadiran Hotel Indigo Bali Ubud juga menegaskan komitmen perusahaan untuk memperluas portofolio Luxury & Lifestyle di Asia Tenggara dan Korea. 
     
    Chris Anklin, Senior Director, Development, South East Asia and Korea, IHG Hotels & Resorts, mengungkapkan sangat antusias dalam memperluas portfolio dengan hotel di Ubud Bali, mengingat Indonesia adalah salah satu pasar penting bagi pertumbuhan IHG. 
     
    “Pertumbuhan IHG di Indonesia sangat menggembirakan, dengan 33 hotel beroperasi dan 12 hotel dalam tahap pengembangan. Berbagai brand kami memberikan lebih banyak pilihan bagi wisatawan di seluruh negeri, mencerminkan kekuatan kemitraan kami dan meningkatnya minat terhadap pengalaman menginap yang autentik,” jelas Chris. 
     
     

     
    Sementara itu, Michella Ristiadewi, Commissioner Ristia Group, turut menyampaikan kebanggaannya atas kolaborasi dengan IHG. Ia menilai Hotel Indigo sebagai merek yang paling tepat untuk merepresentasikan keunikan kawasan tersebut.
     
    “Bersama IHG, kami ingin menghadirkan destinasi yang tidak hanya menarik bagi wisatawan mancanegara, tetapi juga memberikan pengalaman baru bagi wisatawan domestik dalam menikmati pesona Ubud,” ujar Michella.
     
    Terletak di kawasan Blangsinga Waterfall and Village, Hotel Indigo Bali Ubud akan berada di lingkungan yang kaya pesona lokal, bersebelahan dengan pura kuno di tepi sungai, dan dikelilingi perbukitan hijau yang menurun hingga ke aliran sungai. 
     
    Hotel ini akan melengkapi portofolio brand Hotel Indigo yang terus berkembang di Indonesia, termasuk Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, Hotel Indigo Bandung Dago Pakar, dan Hotel Indigo Bintan Lagoi Beach.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Puluhan Pengedar Narkoba dan Obat Keras Ditangkap Polres Tulungagung

    Puluhan Pengedar Narkoba dan Obat Keras Ditangkap Polres Tulungagung

    Tulungagung (beritajatim.com) – Puluhan pengedar narkoba dan obat terlarang ditangkap Satresnarkoba Polres Tulungagung. Mereka ditangkap selama periode bulan Agustus hinga awal November 2025. Dalam kurun waktu tersebut sebanyak 36 kasus diungkap polisi. Dari jumlah ungkap kasus ini terdapat 40 pengedar yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi mengatakan para tersangka ini merupakan hasil ungkap kasus selama 4 bulan. Total terdapat 40 pengedar narkoba yang berhasil dibekuk polisi. Dari 36 kasus yang diungkap, 24 diantaranya merupakan kasus narkotika, 11 kasus obar keras berbahaya dan 1 kasus psikotropika.

    “36 Kasus yang diungkap terdiri dari 24 kasus narkotik, 11 kasus obat keras berbahaya (Okerbaya) dan 1 kasus psikotropika”, ujarnya, Rabu (5/11/2025).

    Dari 40 tersangka yang diamankan, 15 diantaranya merupakan residivis. Sebaran Lokasi TKP pengungkapan kasus tersebar di 12 kecamatan, dengan rincian Kedungwaru 10 TKP, Tulungagung Kota 8 TKP, Boyolangu 5 TKP, Rejotangan 3 TKP, Sendang 2 TKP, Besuki 2 TKP, sedangkan Ngunut, Pakel, Bandung, Ngantru, Karangrejo, Sumbergempol masing-masing 1 TKP.

    “Wilayah Kecamatan Kedungwaru selalu menduduki peringkat pertama sebaran peredaran narkoba selama saya menjabat Kapolres, ada 10 TKP. Wilayah Sendang ada peningkatan, Kecamatan Ngunut ada penurunan jumlah TKP. Sepanjang Agustus hingga awal November 2025 ini wilayah Pucanglaban, Kauman, Gondang, Tanggunggunung dan Pagerwojo tidak ada TKP”, tuturnya.

    Polisi mengamankan barang bukti berupa 375,08 gram sabu, 1 butir Pil ekstasi, 9.990 butir Pil Double L, 507 butir Alprazolam, 10 butir Clonazepam, 2 butir Roche dan 1 butir Methylpenidate.

    Para pelaku menerima narkoba dari bandar dengan sistem pengiriman ekspedisi dan pengiriman sistem ranjau. Barang dikemas dalam plastik kecil ataupun dalam bungkus teh. Pelaku lalu mengedarkan dengan cara dibagi menurut jumlah pemesanan dari pembeli sesuai dengan petunjuk permintaan dari bandar. Para tersangka dikenalan pasal 114 sub pasal 112 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotik, pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika dan pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan (3) Sub pasal 436 ayat (2) Jo pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

    “Beberapa bulan ini ada peningkatan jumlah peredaran, Tulungagung ini cukup rawan menjadi peredaran narkoba, karesteristik tulungagung menjadi titik temu dari beberapa daerah, baik titik peredaran maupun titik penggunaan, menjadikan potensinya cukup besar untuk terjadinya penyalahgunaan narkoba”, pungkasnya. [nm/aje]

  • Impor Barang Bekas ke RI Naik Tajam dari 7 Ton Jadi 3.600 Ton

    Impor Barang Bekas ke RI Naik Tajam dari 7 Ton Jadi 3.600 Ton

    Jakarta

    Impor barang bekas masuk di Indonesia melonjak tajam. Dari hanya 7 ton pada 2021, melonjak menjadi 3.600 ton pada 2024. Hal ini diungkap Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

    Bahkan menurut Maman, data hingga Agustus 2025 jumlahnya sudah mencapai 1.800 ton.

    “Data tahun 2021, impor barang-barang bekas, baju-baju bekas, yang masuk dari luar negeri ke Indonesia itu hanya 7 ton per tahun, 2021. 2022, naik 12 ton, 2023, 12 ton, 2024, 3.600 ton. Barang impor itu barang-barang bekas dulu nih ya, masuk meringsek pasar domestik kita. Nah, 2025 per Agustus ini kurang lebih sekitar 1.800 ton,” ujar Maman dalam Pembukaan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Maman menuding oknum pegawai Bea Cukai yang meloloskan barang-barang ilegal tersebut. Di sisi lain, pemerintah terus mengamankan pasar Indonesia dari serbuan barang impor ilegal.

    Langkah awal yang yang dilakukan adalah menutup jalur masuk bagi pakaian bekas impor ilegal. Dalam hal ini, UMKM tetap diperhatikan dan mendapat suplai barang dari produsen dalam negeri.

    “Nah, sekarang kita kumpulkan tuh asosiasi-asosiasi, produsen-produsen lokal kita, kita panggil mereka semua, distro-distro yang di Bandung, produsen-produsen baju, segala macam sudah kita kumpulkan, nanti kita dorong mereka untuk substitusi, menggantikan produk-produk barang bekas itu,” beber Maman.

    “Ini sebuah langkah terobosan yang menurut saya kebijakan yang win-win solution. Jadi kita tidak hanya menutup di hulunya saja, tapi kita cari solusi, supaya mereka tetap bisa berdagang,” tambahnya.

    Maman menambahkan industri fashion dalam negeri cukup potensial untuk dikembangkan. Dengan perputaran uang yang besar, pembenahan yang dilakukan dipercaya dapat membantu UMKM dan produsen lokal untuk terus tumbuh.

    “Jadi kalau kita mulai dari situ, Insyaallah UMKM-UMKM, produsen-produsen lokal, produk-produk lokal, itu bisa hidup dan tumbuh. Jadi produsen merek-merek baju, yang dulunya sempat ngetop, terus rontok, mereka bisa eksis lagi. Karena marketnya di domestik terselamatkan,” tutur Maman.

    (ily/hns)

  • Dedi Mulyadi Siapkan Rp 8 Triliun untuk Jalur Kereta Jakarta–Pangandaran via Bandung
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        6 November 2025

    Dedi Mulyadi Siapkan Rp 8 Triliun untuk Jalur Kereta Jakarta–Pangandaran via Bandung Bandung 6 November 2025

    Dedi Mulyadi Siapkan Rp 8 Triliun untuk Jalur Kereta Jakarta–Pangandaran via Bandung
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan proyek besar di sektor transportasi.
    Gubernur
    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    mengungkapkan, pihaknya akan membangun
    jalur kereta api
    baru yang menghubungkan Jakarta–Bandung–Banjar–Pangandaran. 
    Proyek ini ditargetkan mulai dikerjakan secara bertahap pada 2027 hingga 2029 dengan anggaran Rp 8 triliun yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.
    “Pembangunan ini bukan sekadar proyek transportasi, melainkan juga investasi untuk pemerataan ekonomi wilayah selatan Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (6/11/2025).
    Menurut Dedi, proyek tersebut akan dilakukan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui skema investasi bersama. Pemerintah daerah akan berinvestasi dalam pembangunan rel, sistem sinyal, serta modifikasi kereta api.
    “APBD kami sanggup untuk tiga tahun. Nilainya sebanding dengan dua tahun anggaran untuk pembangunan jalan,” ujarnya.
    Dedi menjelaskan, salah satu tujuan utama pembangunan jalur kereta ini adalah mempersingkat waktu tempuh dari Jakarta menuju Pangandaran yang selama ini memakan waktu cukup lama.
    “Rata-rata perjalanan dari Jakarta ke Bandung 1,5 jam, dari Bandung ke Banjar sekitar 4 jam, dan dari Banjar ke Pangandaran 30 menit. Nantinya jalur ini bisa disesuaikan tergantung kebutuhan,” katanya.
    Menariknya, kata Dedi, perjalanan dari Jakarta ke Bandung akan tetap mempertahankan karakter wisata alamnya.
    “Kenapa 1,5 jam? Karena sayang kalau perjalanan pendek, padahal pemandangan antara Jakarta dan Bandung itu luar biasa. Tapi, kalau untuk rombongan, misalnya 600 orang, bisa di-
    setting
    satu jam juga,” tutur Dedi.
    Lebih jauh, Dedi menekankan bahwa proyek ini akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, hingga Pangandaran.
    “Ini akan membuka konektivitas baru, memperlancar mobilitas barang dan orang, dan tentu mempercepat pertumbuhan ekonomi di selatan Jawa Barat,” katanya.
    Selain itu, Pemprov Jabar juga berencana merenovasi Stasiun Bandung agar menjadi kawasan yang lebih tertata.
    “Karena stasiun itu
    heritage
    , jadi kami jaga nilai sejarahnya. Tapi, parkir kendaraan nanti tidak lagi di depan stasiun,” ujar Dedi.
    Tak hanya fokus di selatan, Dedi juga menyiapkan sistem transportasi khusus di wilayah Pantura. Rencananya akan dibangun jalur kereta untuk angkutan bahan pangan dengan rute Cirebon–Indramayu–Subang–Karawang–Bekasi.
    “Nanti kalau gerbong angkutan bahan pangan sudah selesai, rencana saya penggilingan padi juga akan dibuat dekat stasiun. Jadi, petani di Pantura punya nilai tambah ekonomi,” tutur Dedi.
    Menurut Dedi, pembangunan infrastruktur transportasi berbasis kereta ini adalah langkah strategis Pemprov Jabar untuk menyiapkan masa depan ekonomi yang lebih merata.
    “Kereta bukan hanya alat angkut, tetapi sarana pemerataan dan kemajuan wilayah,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Segel Kantor Desa Sukaslamet Indramayu, Perangkat Desa Masuk Lewat Jendela
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        6 November 2025

    Warga Segel Kantor Desa Sukaslamet Indramayu, Perangkat Desa Masuk Lewat Jendela Bandung 6 November 2025

    Warga Segel Kantor Desa Sukaslamet Indramayu, Perangkat Desa Masuk Lewat Jendela
    Tim Redaksi
    INDRAMAYU, KOMPAS.com
    – Kantor Desa Sukaslamet, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, disegel warga sejak Rabu (5/11/2025) kemarin.
    Penyegelan dilakukan warga dengan memaku pintu balai desa menggunakan kayu melintang dan memasang spanduk bertuliskan “Kantor Desa Disegel oleh Masyarakat”.
    Aksi itu dilakukan oleh warga sebagai bentuk kekecewaan mereka karena kuwu atau kepala desa setempat kembali diaktifkan lagi walau sudah terbukti melakukan
    penyelewengan dana desa
    .
    Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu, Kadmidi, mengatakan bahwa karena disegel, pamong desa harus masuk ke kantor desa lewat jendela agar pelayanan tetap bisa berjalan.
    “Laporan dari Pak Camat seperti itu, sampai harus masuk lewat jendela, kemungkinan warga yang butuh pelayanan di desa juga sama,” ujar dia saat ditemui di ruangannya, Kamis (6/11/2025).
    Kadmidi mengatakan, pihaknya memahami kekecewaan yang dirasakan oleh warga Desa Sukaslamet, tetapi ia menyayangkan adanya aksi penyegelan tersebut.
    Menyikapi hal itu, pemerintah daerah berencana menggelar pertemuan pada Jumat (7/11/2025) untuk mencari solusi terbaik.
    Di sisi lain, Kadmidi menyampaikan bahwa
    Pemda Indramayu
    sangat terbuka dengan aspirasi yang disampaikan oleh warga.
    Sejak Mei 2025 lalu, Pemda Indramayu melakukan penyelidikan soal dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan kuwu atau kepala desa sebagaimana yang diadukan oleh warga.
    “Pak Bupati juga sejak saat itu sudah merespons tuntutan warga, termasuk soal permintaan untuk mengaudit desa, diturunkanlah inspektorat ke sana,” terangnya.
    Hasil audit, kata Kadmidi, memang ditemukan adanya sejumlah kejanggalan, dengan kerugian negara yang mencapai Rp 383 juta.
    Pemda Indramayu pun memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara selama tiga bulan kepada Rajudin dari jabatan
    Kuwu Desa Sukaslamet
    pada 3 Agustus 2025.
    Dalam prosesnya, kuwu tersebut melakukan iktikad baik dengan mengembalikan kerugian negara ke kas desa pada 11 Agustus 2025.
    Tak hanya itu, kuwu juga melakukan pembenahan dengan mencopot anggota keluarganya dari struktur desa.
    “Jadi, memang sudah ada iktikad baik dari kuwu tersebut,” ujarnya.
    Di sisi lain, untuk mengobati kekecewaan warga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukaslamet juga sudah menempuh upaya-upaya mediasi, seperti melakukan rapat-rapat bersama warga untuk membahas penggunaan dari anggaran yang sudah dikembalikan oleh kuwu dan lain sebagainya.
    “Kalau katanya kurang puas dan minta pemakzulan, itu kan ada proses-prosesnya yang harus ditempuh, tidak bisa seenaknya. Jangan sampai niat kita untuk menegakkan aturan malah justru menabrak aturan tersebut,” ujar dia.
    Ia menjelaskan, pemberhentian kepala desa hanya bisa dilakukan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, serta diberhentikan karena dinilai sudah tidak memenuhi syarat.
    “Misalnya dia sekarang sudah anggota DPRD atau dia sudah divonis pidana, nah baru bisa. Kalau belum, kita lakukan pemberhentian sementara, seperti itu prosesnya,” ujar dia.
    Ia pun meminta agar persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus mengganggu pelayanan publik, mengingat ada hak dari masyarakat lainnya yang juga membutuhkan pelayanan di kantor Desa Sukaslamet.
    “Kalau pun dirasa masih kurang puas, masyarakat bisa melaporkannya ke aparat penegak hukum (APH) untuk diproses lebih lanjut dari sisi pidananya,” kata Kadmidi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diserang Bertubi-tubi, PSI: Kekuatan Pak Jokowi Bersumber dari Masyarakat Akar Rumput

    Diserang Bertubi-tubi, PSI: Kekuatan Pak Jokowi Bersumber dari Masyarakat Akar Rumput

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah ramainya perdebatan publik soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), Jubir PSI, Dian Sandi Utama, menegaskan posisi partainya akan selalu membela Presiden ke-7, Jokowi.

    Dikatakan Dian, kekuatan politik Jokowi tidak lahir dari elit, melainkan dari dukungan masyarakat bawah yang selama ini menjadi basis loyalitasnya.

    “Kekuatan Pak Jokowi bersumber dari masyarakat akar rumput, mayoritas anak desa seperti saya,” ujar Dian di X @DianSandiU, Kamis (6/11/2025).

    Ia menegaskan, berbagai hinaan atau serangan bertubi-tubi yang dialamatkan kepada Jokowi tidak akan berpengaruh.

    Alasannya cukup masuk akal, karena masyarakat desa memahami dengan cara berpikir yang berbeda dari kalangan elit perkotaan.

    “Kalian hina seperti apa saja, itu tidak berpengaruh. Kalian tidak bisa mengerti cara berpikir orang desa,” tegasnya.

    Terkait isu yang menyeret Presiden Prabowo Subianto sebagai pihak yang kini harus menanggung beban utang proyek Kereta Cepat, Dian meminta publik tidak mengaitkannya dengan tuduhan pelindungan terhadap Jokowi.

    “Beneran mau buka-bukaan proyek bermasalah yang dilanjutkan dan diselesaikan Pak Jokowi?,” timpalnya.

    Dian bilang, pernyataan Prabowo yang meminta masyarakat tidak lagi mempermasalahkan polemik Whoosh bukan berarti bentuk pembelaan terhadap Jokowi.

    “Pak Prabowo menyampaikan jangan dipermasalahkan lagi, karena memang tidak menemukan ada masalah, bukan melindungi,” kuncinya.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto meminta agar persoalan pembayaran utang proyek Kereta Cepat tidak dibawa ke ranah politik.