Xcloud.id

kab/kota: bandung

  • RUU TNI Langkah Strategis Menghadapi Tantangan Global yang Kian Kompleks

    RUU TNI Langkah Strategis Menghadapi Tantangan Global yang Kian Kompleks

    loading…

    Ketua DPD Gerakan Generasi Milenial Indonesia Provinsi Jawa Barat Fikri Ali Murtadho mengatakan, RUU TNI merupakan langkah strategis menghadapi tantangan nasional dan global yang semakin kompleks. Foto/Dok. SINDOnews

    BANDUNG – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) akan disahkan saat siding paripurna DPR hari ini. RUU TNI merupakan langkah strategis dalam menyesuaikan regulasi pertahanan dengan tantangan nasional dan global yang semakin kompleks.

    Ketua Dewan Pengurus Daerah Gerakan Generasi Milenial Indonesia Provinsi Jawa Barat Fikri Ali Murtadho mengatakan, Indonesia membutuhkan sistem pertahanan yang lebih adaptif guna menghadapi ancaman modern seperti perang siber, terorisme global, dan bencana nasional.

    “Revisi ini bukan sekadar perubahan biasa, melainkan bagian dari upaya memperkuat pertahanan nasional. Kita harus melihat ini sebagai langkah maju dalam membangun TNI yang profesional dan relevan dengan kebutuhan zaman,” kata alumnus S1 Jurusan Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA) ini, Rabu (20/3/2025).

    Salah satu aspek dalam RUU TNI yang kerap diperdebatkan adalah kemungkinan prajurit aktif menduduki jabatan sipil. Namun, Fikri menegaskan keterlibatan militer dalam sektor strategis bukan berarti menghidupkan kembali dwifungsi ABRI . Melainkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus dari militer.

    “Kita harus melihat peran militer secara objektif. Ada sektor-sektor seperti pertahanan siber, keamanan maritim, hingga penanggulangan bencana yang membutuhkan kompetensi militer. Jika regulasi ini dapat dibuat dengan batasan yang jelas dan dalam mekanisme pengawasan yang ketat, maka ini justru akan memperkuat ketahanan nasional tanpa mengganggu supremasi sipil,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Fikri mencurigai adanya pihak tertentu yang disebut “kekuatan lama” yang sengaja mengarahkan oknum organisasi dan oknum mahasiswa lainnya untuk menolak revisi UU TNI. Menurutnya, banyak yang menolak tanpa memahami substansi perubahan yang diusulkan dalam revisi ini.

    Fikri menegaskan menolak RUU TNI tanpa mempertimbangkan kebutuhan pertahanan yang semakin berkembang adalah langkah yang kurang bijak. Demokrasi yang sehat, menurutnya, adalah demokrasi yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

    “Kita harus menyikapi revisi ini dengan perspektif yang lebih luas. Jangan sampai ketakutan masa lalu membatasi upaya kita untuk membangun pertahanan yang lebih kuat dan profesional. Yang terpenting adalah memastikan adanya mekanisme pengawasan yang ketat agar revisi ini benar-benar membawa manfaat bagi bangsa dan negara,” tandasnya.

    Di sisi lain, dinamika dalam tubuh Polri juga menunjukkan bahwa reformasi struktural semakin mendesak. Mutasi besar-besaran yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Maret 2025, yang melibatkan 1.255 perwira dengan 29 jenderal ditempatkan di kementerian dan lembaga negara, menjadi bukti kepolisian telah lama menjalankan peran di luar struktur internalnya.

    Fikri menyoroti bahwa fakta ini memperkuat argumen bahwa reformasi di tubuh Polri lebih urgen untuk segera dilakukan. Termasuk dalam hal penempatan Polri di bawah kementerian sebagaimana diterapkan di berbagai negara maju.

    Sejalan dengan perdebatan mengenai posisi Polri dalam pemerintahan, berbagai negara maju telah menerapkan model kepolisian yang berada di bawah kementerian terkait. Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis misalnya, menempatkan kepolisian di bawah Departemen Dalam Negeri untuk memastikan akuntabilitas dan netralitas kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

    (poe)

  • 1.000 Kendaraan Dinas ASN di Cianjur Menunggak Pajak Bandung 20 Maret 2025

    1.000 Kendaraan Dinas ASN di Cianjur Menunggak Pajak Bandung 20 Maret 2025

    1.000 Kendaraan Dinas ASN di Cianjur Menunggak Pajak
    Tim Redaksi
    CIANJUR, KOMPAS.com
    – Sebanyak 1.000
    kendaraan dinas
    yang digunakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
    Cianjur
    , Jawa Barat, tercatat menunggak pajak.
    Kepala Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Samsat Cianjur, Irvan Niko Firmansyah, mengatakan pihaknya telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini.
    “Kami sudah menagih dan menyampaikan kepada Pak Bupati bahwa ada tunggakan. Namun, sampai saat ini masih ada yang belum membayar,” kata Irvan kepada Kompas.com, Rabu (19/3/2025).
    Ia menjelaskan, penyelesaian tunggakan ini masih dalam proses.
    “Jumlahnya sekitar seribuan, mulai dari sepeda motor, mobil, bus, truk, pokoknya kendaraan dinas,” ujarnya.
    Irvan mengaku heran mengapa kendaraan pelat merah masih menunggak pajak, mengingat biaya bukanlah kendala bagi instansi pemerintahan.
    “Saya bingung, kenapa tidak dibayar? Padahal, kendaraan ini dipegang oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan anggarannya pun ada,” kata dia.
    Oleh karena itu, Irvan berharap
    program pemutihan
    yang dimulai pada 20 Maret 2025 dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan tunggakan
    pajak kendaraan
    dinas.
    “Kebijakan ini juga berlaku untuk semua pemilik kendaraan. Silakan datang ke kantor Samsat karena denda dan pokok pajak akan dihapuskan, cukup membayar pajak tahun ini saja,” katanya.
    Lebih lanjut, Irvan menyebutkan bahwa dari total 500.000 kendaraan wajib pajak di Cianjur, sebanyak 202.000 kendaraan masih menunggak pajak.
    Sebelumnya, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Samsat Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan memulai program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada Kamis (20/3/2025).
    Kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ini akan berlangsung selama tiga bulan, hingga 6 Juni 2025.
    Melalui program pemutihan ini, seluruh denda dan pokok pajak akan dihapuskan sehingga wajib pajak hanya perlu membayar pajak pokok 2025.
    Namun, jika hingga batas waktu yang ditentukan masih ada kendaraan yang menunggak pajak, pemiliknya harus bersiap menerima sanksi tegas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bandung Disergap Banjir, Wali Kota Sebut Perlu Ada Solusi Jangka Panjang

    Bandung Disergap Banjir, Wali Kota Sebut Perlu Ada Solusi Jangka Panjang

    Liputan6.com, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan bencana banjir di Kota Bandung, Jawa Barat memerlukan solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa depan.

    “Setelah kondisi pulih, kita akan mencari langkah terbaik untuk mencegah kejadian ini terulang kembali. Keselamatan warga harus menjadi prioritas,” katanya dalam keterangan tertulis pada Minggu, 16 Maret 2025.

    Diketahui, sejumlah wilayah di Kota Bandung direndam banjir usai hujan lebat pada Sabtu, 15 Maret 2025. Tak hanya itu, banjir juga menyebabkan sungai meluap hingga kirmir jebol.

    Badan Penanggulangan Bencana Diskar PB Kota Bandung mencatat 10 kelurahan di Kota Bandung direndam banjir.

    Di antaranya Kelurahan Babakan Ciamis, Kelurahan Sukaraja, Kelurahan Tamansari, Kelurahan Pajajaran, Kelurahan Cibadak, Kelurahan Braga, Kelurahan Gempol Sari, Kelurahan Rancanumpang, Kelurahan Palasari, dan Kelurahan Cisaranten.

    Banjir di beberapa wilayah tersebut sudah mulai surut. Meski demikian, masih perlu dilakukan pembersihan material lumpur.

    Farhan pun meninjau warga terdampak bencana di RW03, Kelurahan Babakan Ciamis pada Minggu, 16 Maret 2025. Di wilayah tersebut, banjir menyebabkan tiga rumah tergerus aliran sungai.

    Ada pun bangunan tempat tinggal warga yang terdampak, kata Farhan, berada di dekat daerah aliran sungai (DAS).

    “Ini adalah konsekuensi berat bagi warga yang tinggal di sekitar DAS. Namun, kita semua saudara, harus saling membantu. Yang utama sekarang adalah memastikan mereka bisa segera pulih,” ucapnya.

    Farhan menuturkan, bantuan perbaikan rumah diberikan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandung.

    Penulis: Arby Salim

     

    Pegawai Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Banjarnegara Terpapar Covid-19

  • Di Depan Kapolri, Kakorlantas Paparkan Kesiapan Strategi Kawal Arus Mudik 2025

    Di Depan Kapolri, Kakorlantas Paparkan Kesiapan Strategi Kawal Arus Mudik 2025

    Brebes –

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menjelaskan strategi mengawal arus mudik 2025 kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia membeberkan sejumlah strategi mulai dari pembatasan kendaraan sumbu tiga, contraflow, hingga one way.

    Irjen Agus mulanya membeberkan terkait larangan kendaraan sumbu tiga melintas di dalam tol. Dia menyebut kendaraan besar itu dilarang melintas mulai 24 Maret 2025.

    “Kendaraan sumbu tiga mulai dilarang tanggal 24 hingga tanggal 8, tetapi ini tidak absolut, untuk angkutan sembako dan lain sebagainya masih bisa jalan, termasuk barang-barang yang diangkut dengan sumbu 2 itu masih bisa. Artinya tidak absolut, ada alternatif pengangkutan logistik barang masih bisa. Kecuali di TransJawa, sumbu 2 itu dilarang, khusus membawa batu dan pasir, ini di SKB sudah ditetapkan,” kata Irjen Agus saat memberikan paparan di depan Kapolri, di pos pengamanan terpadu Gerbang Tol Pejagan, Polres Brebes, Rabu (19/3/2025).

    “Termasuk berkaitan dengan ganjil genap, juga diinformasikan mulai tanggal 23 sudah dimulai. Maka itu dengan 3 kebijakan ini, termasuk relaksasi hari libur arus baliknya juga menjadi rangkaian daripada arus balik tersebut juga terurai,” lanjutnya.

    Contraflow dan One Way

    Kemudian, Irjen Agus menjelaskan terkait rekayasa lalu lintas contraflow. Dia menyebut penerapan contraflow akan bergantung pada peningkatan rasio kendaraan.

    “Persoalan jalan tol itu adalah dari Km 01 itu sudah 3 lajur, setelah 3 lajur, nanti akan ketemu lagi 2 lajur, 4, 3, 2, akhirnya terjadi bottleneck, sehingga apabila pada saat nanti arus mudik cukup tinggi, bangkitan arus mudik cukup tinggi, ini nantinya harus kita lakukan contraflow. Ini Bapak Kapolri, ketika kapan kita lakukan contraflow, ini tidak prediksi, pihak kepolisian korlantas tidak bisa memprediksi,” jelasnya.

    Irjen Agus mengungkap, ketika rasio kendaraan setiap jam sudah mencapai 6.200 kendaraan, one way nasional akan diterapkan. One way akan diterapkan kembali dari Km 70 hingga Km 414.

    “Kapan harus dilakukan? Ketika Tol Cikatama itu jumlahnya 6.200 per jam. Apabila tidak dilakukan one way, tentu kapasitas tol tidak akan mampu dengan bangkitan arus yang cukup deras,” imbuhnya.

    “Tahun ini, hasil koordinasi stakeholder khususnya Jasamarga dan tata kelola jalan tol, kami akan buka Tol Cisondong, jadi yang arah Semarang nanti akan kita lepas, tahun lalu belum. Teknis sudah kami latihkan. Kemungkinan nanti sudah tidak ada lagi dobrak. Dobrak itu hanya dilakukan saat emergency, tetapi kemarin karena sisi kanan A dan B tidak imbang, sehingga dia akan pindah ke jalur B, sehingga terjadi dobrak. Nah ini dengan kita alirkan di Cisandau dan Ciperna, itu akan isi jalur A dan B. Nanti A dan B kalau dilihat dari udara akan imbang,” jelasnya.

    Irjen Agus mengatakan hitungan hingga rekayasa lalin contraflow hingga one way yang sama juga akan berlaku pada arus balik.

    “Untuk arus balik, arus balik juga demikian, kita tidak bisa tentukan dan prediksi, ketika nanti di Km 67, itu sudah 5.500, sama, teorinya sama, akan kita lakukan contraflow arus balik sampai Km 47. Dari Km 70-47. Termasuk apakah lajur 1 atau lajur 2, tergantung, apabila di Km 67 terhitung jumlahnya 6.400, itu harus kita contraflow lajur 2. Ini ada hitung hitungannya sehingga tak bisa diprediksi. Ketika visi rasio kendaraan yang melintasi tol ke Jakarta itu sudah sampai 6.400-7.400, jika 7.500 itu nanti akan one way lajur 3, one way sama, tahun ini juga dari Km 414 Kalikangkung sampai Km 70,” jelasnya.

    “Dan nanti yang tahun lalu tidak dilakukan adalah kita akan keluarkan di Tegal, akan kita masukkan Pejagan, sampai Ciperna Timur, sehingga arus menuju Jakarta akan imbang antara jalur A dan jalur B apabila kita lakukan one way,” sambung dia.

    Tol Fungsional

    Kemudian, Irjen Agus juga membeberkan strategi tol fungsional. Dia menyebut strategi ini belum diterapkan pada mudik tahun-tahun sebelumnya.

    Dia menjelaskan tol fungsional akan berada di persimpangan Tol Cipularang dan Tol TransJawa. Dia menyebut tol fungsional ini nantinya akan menuju daerah Deltamas sehingga bisa mencegah adanya penumpukan di pertemuan Tol Cipularang dan Tol TransJawa.

    “Tahun lalu belum dilakukan kaitannya dengan tol fungsional Japek 3. Japek 3 dulu dari Bandung itu crossing di Km 66, sekarang dari Bandung di Sadang itu sudah ada tol fungsional yang menuju Deltamas. Jadi crossing dari TransJawa yang ketemu di 66 sama dari Bandung, tahun ini tidak ketemu, langsung dipotong di Japek 3 sampai Deltamas nanti ada arteri sepanjang 3 km, ini cukup representatif,” ungkapnya.

    Tol fungsional lainnya, lanjut dia, juga akan diterapkan di Solo dan Jogja. Dia menyebut tol fungsional ini untuk menghindari penumpukan di Jogja.

    “Termasuk tol fungsional di Solo dan Jogja. Solo-Jogja itu ada pintu tol yang exit di Klaten, terus sampai Prambanan, sampai di Taman Martali, ini jadi persoalan di ujung, apabila weekend saja sudah penuh, ini kalu di ujungnya tidak dikelola, ini nantinya di tol exit yang masuk Jogja akan padat, sehingga di Jogja akan dilakukan rekayasa atau mungkin pada saat dikeluarkan exit Tol Prambanan bisa di delay system, bisa dimasukkan ke arah Sleman, sehingga masuk ke Jogja bisa kita kurangi sehingga tidak terjadi kepadatan,” tutur dia.

    (maa/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Gelar Customer Gathering, KB Bank Rayakan Kebersamaan dengan Nasabah dan Mitra Usaha

    Gelar Customer Gathering, KB Bank Rayakan Kebersamaan dengan Nasabah dan Mitra Usaha

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebagai wujud komitmen dalam memberikan layanan terbaik, PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bank) menggelar rangkaian acara tahunan Customer Gathering bertajuk “Safari Ramadan KB Bank” di berbagai kota, termasuk Bandung, Karawang, Yogyakarta, Malang, dan Jakarta. Acara yang digelar mulai tanggal 12 hingga 19 Maret 2025 ini menjadi ajang apresiasi bagi nasabah dan mitra yang telah mempercayakan KB Bank sebagai mitra finansial dalam memenuhi kebutuhan perbankan, investasi, dan manajemen keuangan mereka.

    Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong, menyampaikan apresiasinya kepada para nasabah atas kepercayaan yang diberikan kepada KB Bank. 

    “Kami ingin berterima kasih kepada para nasabah yang telah memilih KB Bank sebagai mitra finansial mereka. Melalui Customer Gathering ini, kami berharap dapat mempererat hubungan dengan nasabah, memahami kebutuhan mereka lebih dalam, serta terus memberikan solusi terbaik dalam perjalanan finansial mereka,” ujar Robby.

    Acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga kesempatan bagi KB Bank untuk memperkenalkan berbagai pencapaian dan perkembangan yang telah dialami oleh KB Bank, termasuk berbagai program simpanan terbaru yaitu “Star Festival” dan produk pinjaman untuk kepemilikan rumah (KPR) yaitu “Star Mortgage.”

    “KB Bank telah memasuki era transformasi, ditandai dengan rebranding komprehensif dan pengenalan layanan baru yang mendukung pertumbuhan industri. Pada kesempatan ini, kami dengan bangga memperkenalkan berbagai program dan produk terbaru yang kami rancang untuk menjadi solusi bagi kebutuhan nasabah akan layanan perbankan,” tambah Robby.

    Selain berbagai program dan produk baru, manajemen KB Bank juga berkesempatan untuk memaparkan rencana implementasi teknologi Next Generation Banking System (NGBS) sebagai pembaruan sistem inti layanan perbankan KB Bank. Pembaruan teknologi ini memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan secara seamless, baik melalui kanal digital seperti mobile banking dan internet banking, maupun secara fisik di kantor cabang. Dengan data nasabah yang terpusat, setiap interaksi menjadi lebih personal dan relevan dengan kebutuhan masing-masing nasabah.

    Nasabah juga dapat menikmati proses pembukaan rekening hingga pengajuan kredit dalam waktu yang lebih cepat. Selain kecepatan, teknologi ini juga dilengkapi dengan fitur deteksi penipuan (fraud detection) dan perlindungan data yang lebih kuat untuk memastikan keamanan dan kenyamanan nasabah dalam setiap transaksi. NGBS ditargetkan untuk dapat rampung pada awal kuartal kedua tahun ini.

    Pembaruan teknologi perbankan KB Bank melalui implementasi NGBS ini diharapkan dapat memberikan nilai lebih bagi nasabah dan membangun kepercayaan yang lebih kuat bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan memanfaatkan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Big Data, KB Bank tidak hanya menjawab tantangan saat ini, tetapi juga mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan bisnis di masa mendatang.

  • Sido Muncul Berbagi di Bulan Ramadan, Salurkan Rp 200 Juta untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    Sido Muncul Berbagi di Bulan Ramadan, Salurkan Rp 200 Juta untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) kembali menggelar aksi sosial di bulan Ramadan 2025 sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Dalam kesempatan ini, Sido Muncul menyalurkan bantuan senilai Rp 200 juta untuk 1.000 anak yatim di Jakarta. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Sido Muncul, DR. (H.C.) Irwan Hidayat, kepada perwakilan anak yatim dari 15 panti asuhan dan lembaga pada Selasa, (18/3/2025) di kantor Sido Muncul Jakarta.

    Adapun 15 panti asuhan dan lembaga penerima bantuan tersebut adalah Al-Ikhlas Cipete, Mizan Amanah Cilandak, Pengajian H. Saidi, Panti Asuhan Mizan Cipete Utara, Yayasan Al-Andalusia, Majelis Ta’lim At Taufik, Majelis Ta’lim Al Muawwanah, Al Ittihadiyah, Yayasan Sejahtera Insani, Yayasan Langkah Indonesia Mandiri, Panti Asuhan Yos Sudarso, Mizan Pasar Minggu, Mizan Karang Tengah, Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Yayasan Muslim Nusantara Foundation, serta RT dan RW sekitar Cipete Selatan.

    “Pertama dicintai, mereka harus merasakan kasih sayang agar tumbuh dengan baik. Kedua, mereka perlu merasa aman dan terlindungi. Ketiga, kebahagiaan ini sangat penting bagi tumbuh kembang mereka,” kata Irwan.

    Selain itu, Irwan juga mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa berbagi dengan anak-anak yatim. Ia menilai bulan Ramadan merupakan momen terbaik untuk berbagi dan berbuat baik.

    “Kami sangat bersyukur bisa berbagi kasih bersama anak-anak yatim. Setiap anak nantinya masing-masing akan mendapatkan dua ratus ribu rupiah. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh kesempatan, jadi bagi kami ini menjadi kesempatan untuk berbuat baik dan berbagi kebahagiaan khususnya kepada anak-anak yatim yang berada di wilayah Jakarta,” ujarnya.

    Lurah Cipete Selatan, Fuad, menghadiri acara santunan Sido Muncul untuk 1.000 anak yatim di Jakarta pada 18 Maret 2025. – (Beritasatu.com/Gesa Vitara)

    Lurah Cipete Selatan, Fuad, turut menghadiri acara santunan Sido Muncul untuk 1.000 anak yatim di Jakarta dan mengapresiasi kepedulian perusahaan tersebut.

    “Alhamdulillah, ini tahun keempat Sido Muncul berbagi dengan warga kami. Bantuan ini sangat berarti, terutama di bulan suci Ramadan,” ujarnya.

    Sido Muncul menyalurkan bantuan ke 15 Panti Asuhan di Jakarta

    Perwakilan dari Yayasan Sejahtera Insani (Panti Yasni), Vivi, mengungkapkan harapannya agar Sido Muncul terus berbagi dengan anak-anak yatim dan duafa.

    Perwakilan Panti Yasni, Vivi di acara santunan Sido Muncul untuk 1.000 anak yatim di Jakarta, pada Selasa, 18 Maret 2025. – (Beritasatu.com/Gesa Vitara)

    “Alhamdulillah, Panti Yasni bersama panti-panti lainnya mendapat undangan untuk berbuka puasa bersama. Kami berharap Sido Muncul semakin sukses, jaya, dan para pemimpinnya selalu dalam lindungan Allah,” kata Vivi.

    Tahun ini, sebanyak 103 anak dari Panti Yasni menerima bantuan, menandai kepercayaan yang kembali diberikan Sido Muncul kepada mereka.

    Sementara itu, Ketua Panitia Yayasan Muslim Nusantara Foundation, Monica, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sido Muncul atas dukungan yang diberikan selama bulan Ramadan.

    “Kami sangat bersyukur, ini sudah kesekian kalinya Yayasan Muslim Nusantara Foundation mendapatkan bantuan dari Sido Muncul. Terima kasih atas perhatiannya untuk anak-anak yatim piatu. Tahun ini, ada 30 anak yatim piatu yang menerima bantuan,” tuturnya.

    Salah satu anak yatim bersama lainnya mendoakan agar Sido Muncul terus sukses dan dapat terus berbagi kebahagiaan pada Selasa, 18 Maret 2025 di Jakarta. – (Beritasatu.com/Gesa Vitara)

    Salah satu anak dari Yayasan Yatim Mizan Amanah Cilandak, Anisa, juga mengungkapkan rasa syukur atas undangan yang diterimanya.

    “Alhamdulillah, saya sangat bersyukur diundang ke sini. Terima kasih untuk Sido Muncul, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak,” ungkapnya.

    Sido Muncul Perluas Bantuan Sosial

    Irwan melanjutkan, pada bulan Ramadan tahun ini, Sido Muncul telah menjalankan sejumlah aksi berbagi untuk sesama.

    “Ini tahun keempat kami menyalurkan bantuan untuk anak yatim di Cipete, Jakarta Selatan. Sabtu lalu, kami juga membantu penanganan 170 anak stunting di RS Permata Jonggol, Bogor, dan Jumat besok, kami akan memberikan santunan bagi 1.000 dhuafa di Kabupaten Semarang,” ujar Irwan.

    Ia menambahkan bahwa kegiatan ini telah berlangsung rutin selama satu dekade di Semarang dan empat tahun di Jakarta.

    “Kami sangat bersyukur dan berharap melalui santunan ini bisa bermanfaat dan membantu sebagian kecil kebutuhan mereka terutama dalam menyambut Hari Raya,” katanya.

    Santunan kepada anak yatim ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) Sido Muncul yang telah dilakukan secara rutin. Sebelumnya, Sido Muncul juga telah menyalurkan bantuan di beberapa kota lainnya, seperti Solo, Lampung, Surabaya, Bogor, Bandung, Tangerang, Bali, dan Makassar.

  • 10 SPBU Pertamina di Sentul Curangi Takaran Pertalite dan Pertamax, Raup Rp 3,4 Miliar Per Tahun Bandung

    10 SPBU Pertamina di Sentul Curangi Takaran Pertalite dan Pertamax, Raup Rp 3,4 Miliar Per Tahun Bandung

    SPBU Pertamina di Sentul Curangi Takaran Pertalite dan Pertamax, Raup Rp 3,4 Miliar Per Tahun
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri mengungkap dugaan kecurangan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34-16712, Jalan Alternatif Sentul, Bogor, Jawa Barat.
    Pengelola SPBU diduga mengurangi takaran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax menggunakan perangkat elektronik yang dioperasikan dengan
    remote control
    dan sakelar otomatis.
    “Keuntungan dari kecurangan ini, tiap tahun mereka mendapat keuntungan Rp 3,4 miliar,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung, Rabu (5/3/2025).
    Saat ini, pengawas SPBU, Husni Zainun Arun, telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih menyelidiki kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pemilik SPBU.
    “Tinggal nanti kita gali, lakukan pendalaman, berapa tahun dia sudah beroperasional SPBU ini sehingga kita tahu keuntungan total mereka selama ini. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah,” ujar Nunung.
    Dugaan kecurangan ini pertama kali terendus pada Rabu (5/3/2025) siang. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa takaran BBM dikurangi antara 650 hingga 840 mililiter per 20 liter.
    Modus yang digunakan adalah pemasangan kabel tersembunyi dalam blok arus di bawah dispenser, yang terhubung ke panel listrik dan perangkat modul tambahan.
    “Penyembunyian alat tambahan berupa komponen elektronik terbukti mencurangi atau mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen, pada pompa BBM tersebut menyebabkan tidak terdeteksinya oleh petugas metrologi legal ketika melakukan kegiatan tera ulang tiap tahun,” jelas Nunung.
    Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengaku kecurangan ini baru berjalan dua bulan. Namun, penyidik menemukan bahwa kabel yang tersambung ke mesin pompa sudah terpasang lama tanpa bekas bongkaran baru.
    “Kecurangan ini memang sudah diniati sejak SPBU ini dioperasionalkan atau berdiri. Walaupun pengakuannya baru dua bulan,” tambahnya.
    Polisi masih menyelidiki kemungkinan keterlibatan pemilik SPBU. Hingga saat ini, delapan orang saksi telah diperiksa.
    Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 62 ayat 1 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.
    Selain itu, tersangka juga dikenakan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ridwan Kamil Bantah Deposito Rp70 Miliar yang Disita KPK, Ungkap Kenapa Banyak Unggahan Dihapus

    Ridwan Kamil Bantah Deposito Rp70 Miliar yang Disita KPK, Ungkap Kenapa Banyak Unggahan Dihapus

    PIKIRAN RAKYAT – Ridwan Kamil bantah memiliki deposito senilai Rp70 miliar yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

    Menurutnya ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ia memiliki fungsi ex-officio dalam urusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Deposito itu bukan milik kami. Tidak ada uang atau deposito kami yang disita saat itu,” kata Ridwan Kamil di Bandung pada Selasa, 18 Maret 2025.

    Pihaknya memastikan dalam kondisi baik usai KPK geledah rumahnya soal dugaan kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

    “Kondisi saya sehat wal afiat, lahir dan batin. Tetap melakukan aktivitas keseharian seperti biasa,” ujarnya.

    Ia menanggapi soal berkurangnya aktivitasnya di media sosial, itu bukan karena adanya masalah tapi memang sejak awal tahun jarang mengunggah kegiatan pribadi.

    Ridwan Kamil mengklarifikasi sejumlah kontennya sempat terhapus akibat pembersihan akun pengikut bot oleh tim adminnya.

    “Yang terhapus adalah yang bersifat endorse. Sudah saya minta kepada tim admin agar konten-konten yang tidak sengaja terhapus itu, untuk dikembalikan secepatnya,” ucapnya.

    Tidak Pernah Dapat Laporan

    Ia mengaku biasanya menerima laporan dari Kepala Biro BUMD atau Komisaris sebagai perwakilan gubernur.

    Akan tetapi, mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku tak pernah mendapat laporan apa pun soal dugaan kasus korupsi anggaran media di Bank BJB.

    “Untuk masalah ini, saya tidak pernah mendapat laporan, sehingga saya tidak mengetahui perihal yang menjadi masalah hari ini,” ujarnya.

    KPK geledah rumah Ridwan Kamil soal penyidikan kasus dugaan korupsi Bank BJB pada Senin, 10 Maret 2025.

    KPK menyita beberapa dokumen dan barang sitaan lain yang memiliki relevansi dengan perkara yang tengah disidik komisi antirasuah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Regulasi AI Makin Dekat, Pakar Ingatkan soal Kesiapan Masyarakat dan Peta Jalan

    Regulasi AI Makin Dekat, Pakar Ingatkan soal Kesiapan Masyarakat dan Peta Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) disebut perlu menyiapkan peta jalan kecerdasan buatan (AI) yang kuat serta mengutkur kesiapan masyarakat sebelum merilis regulasi, agar arah pengembangan AI Indonesia lebih terarah.

    Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menyampaikan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung adopsi teknologi AI, dapat mempercepat proses integrasi AI ke dalam sektor ekonomi digital. 

    Pemerintah juga perlu menghadirkan peta jalan AI yang jelas dalam pengembangan AI dan mengukur kesiapan masyarakat.

    “Sehingga Indonesia berada dapat utuh pada jalur yang tepat untuk memaksimalkan potensi teknologi ini,” kata Huda kepada Bisnis, Rabu (19/3/2025).

    Dengan tingginya minat masyarakat terhadap AI, Huda menyebut perlunya menyusun aturan yang melindungi kepentingan bersama. Kebijakan yang mengedepankan kesiapan masyarakat dan menjamin keamanan data sangatlah penting. 

    Selain itu, adanya aturan yang jelas terkait penggunaan AI dalam menciptakan produk bernilai, agar hak cipta pemiliknya dapat terjamin dengan baik.

    “Harus ada aturan yang menjamin hak dari pemilik aslinya,” ujarnya.

    Di hubungi secara terpisah, Pengamat Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menilai pemerintah perlu membuat sebuah aturan terkait dengan etika AI.

    Aturan ini mencakup peran developer, pengguna, dan pihak-pihak lainnya dalam memastikan penggunaan AI dilakukan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. 

    Salah satu aspek penting dalam pengaturan ini adalah penentuan siapa yang menjadi “wasit” atau pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi sengketa terkait penggunaan AI.

    “Jadi memang diperlukan peraturan per Undang-Undangan (UU) tentang AI,” ucap Ian.

    Dalam UU nantinya, Ian mengusulkan terdapat lima poin utama yang harus berada di dalam aturan tersebut.

    Poin tersebut adalah asas manfaat , kepastian hukum, dan ketertiban umum. Tanggung jawab penyedia layanan AI.

    Ketiga, penjelasan yang diperbolehkan oleh AI. Keempat batasan batasan dalam penggunaan AI dan sanksi yang berlaku jika ada yang melanggar.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan masih menggodok aturan mengenai penggunaan dan etika kecerdasan artifisial atau (AI). Regulasi tersebut diharapkan dapat selesia 3 bulan lagi atau pada April 2025.

    Meutya menuturkan, Indonesia sebetulnya sudah memiliki aturan terkait etika kecerdasan artifisial atau AI yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Namun, Meutya menuturkan bahwa pihaknya memang berencana mengubah surat edaran tersebut menjadi peraturan yang lebih mengikat, yang ditargetkan rampung 3 bulan ke depan.

    “Ini digodok oleh Pak Wamen Nezar dan kami sudah tugaskan beliau. Dalam waktu 3 bulan kita akan buatkan juga peraturannya,” kata Meutya di Komdigi, Senin (13/1/2025).

  • Hadapi Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, Polda Jabar Siapkan Skenario Pengatur Lalu Lintas!

    Hadapi Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, Polda Jabar Siapkan Skenario Pengatur Lalu Lintas!

    JABAR EKSPRES – Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) mengungkapkan bahwa pihaknya telah merancang sejumlah skenario pengaturan lalu lintas untuk menghadapi arus mudik dan balik 2025.

    Direktur Lalu Lintas Polda Jabar, Kombes Pol Dodi Darjanto, mengatakan bakal menyiapkan posko pemantau di beberapa titik strategis untuk mengawasi kepadatan arus lalu lintas.

    “Sehingga saat nanti terjadi kepadatan arus, sudah ada beberapa anggota (di posko) yang akan langsung melaksanakan penguraian,” ujarnya, Rabu (19/3).

    BACA JUGA: Dishub Kabupaten Bogor Gelar Ramp Check untuk Pastikan Kelancaran dan Keamanan Arus Mudik Lebaran 2025

    Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan berbagai skema pengaturan untuk mengatasi kemacetan, seperti penerapan sistem Contra Flow atau One Way di lokasi-lokasi yang mengalami kepadatan.

    “Untuk One Way ay akan kita laksanakan mulai dari ujung Jawa Barat sampai arah Jawa Tengah. Tetapi kebijakan One Way akan diterapkan berdasarkan keputusan Korlantas,” katanya.

    Dodi juga menyebutkan bahwa dalam pengamanan arus mudik dan balik 2025, sebanyak 402 personel Polda Jabar akan diterjunkan, dengan tambahan 15 petugas yang ditempatkan di titik rawan, seperti jalur arteri.

    BACA JUGA: Harga Tiket Bus Kerap Melonjak Jelang Puncak Mudik Lebaran, Dishub Tak Bisa Intervensi

    “Secara umum saya sudah mengecek semua jalur baik jalur utara, tengah, maupun jalur selatan, itu semua dalam keadaan baik,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan matang untuk menyambut libur Lebaran 2025.

    “Sebanyak 1.250 personel gabungan akan dikerahkan dalam Operasi Ketupat Lodaya 2025, yang berlangsung dari 26 Maret hingga 8 April 2025,” jelas Budi, Selasa (18/3).
    (San)