kab/kota: bandung

  • Operasi Ketupat Dimulai 20 Maret, Polres Cimahi Kerahkan 700 Personil Gabungan

    Operasi Ketupat Dimulai 20 Maret, Polres Cimahi Kerahkan 700 Personil Gabungan

    JABAR EKSPRES – Ratusan personil gabungan dari sejumlah instansi dikerahkan dalam Operasi Ketupat Lodaya 2025 di wilayah hukum Polres Cimahi, para petugas disiapkan untuk mengamankan arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

    Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto mengatakan, operasi itu akan dilaksanakan mulai 20 Maret hingga 8 April 2025. Sasaran utamanya yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran.

    “Totalnya ada 700 personil gabungan yang dilibatkan dalam operasi ketupat lodaya, terdiri dari TNI-POLRI dan stackholder lainnya seperti Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Kesehatan baik Pemkot Cimahi maupun Pemkab Bandung Barat,” ujar Tri di Padalarang, Kamis (20/3/2025).

    BACA JUGA: Di Tengah Efisiensi Anggaran, Pemkot Cimahi Upayakan Tambah Kuota Program Beras Murah

    Menurutnya, Operasi Ketupat Lodaya diselenggarakan lebih cepat dan serentak se-Jawa Barat, yakni mulai hari ini, Kamis (20/3/2025). Karena diperkirakan aktivitas mudik sudah akan berlangsung pada Jumat (21/3) besok.

    “Operasi Ketupat Lodaya Khusus untuk Jawa lebih didahulukan, kalau di provinsi lain Polda nya baru memulai tanggal (23/3). Jadi mulai besok masyarakat kami perkirakan sudah melakukan kegiatan mudik, karena tanggal (21/3) anak-anak sekolah sudah libur,” katanya.

    “Konsentrasi dalam operasi ini adalah terselenggaranya mudik, keamanan pada rekan-rekan, saudara-saudara yang melaksanakan ibadah Ramadhan dan juga melaksanakan shalat idul Fitri nantinya serta melaksanakan pengamanan pada saat arus balik nantinya, terkhusus di wilayah hukum polres Cimahi,” ujar Tri.

    Tri menambahkan, dalam Operasi Ketupat Lodaya juga sudah dibangun sedikitnya 5 Pos Pengamanan (Pospam) dan Pos Pelayanan (Posyan) di dua wilayah, yakni di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, nantinya personil yang disiapkan akan berjaga di pos-pos tersebut dan di tempat-tempat yang rawan kemacetan dan kecelakaan.

    BACA JUGA: Dorong Partisipasi Masyarakat, Platform Cimahi Muncul Hadir Berbasis Web

    “Akan tersebar di seluruh tempat-tempat yang sudah kita siapkan. Totalnya ada lima, untuk pos terpadu ada di Padalarang. Itu satu pos yang sudah disiapkan, mulai hari ini pos-pos tersebut sudah berdiri,” jelasnya.

    “Setiap pos dilengkapi oleh Pemkot dan Pemkab, baik dari BPBD, Damkar termasuk dari Dinas Kesehatan. Sehingga bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik jangan segan-segan untuk istirahat, jangan sampai lelah kemudian memaksakan melanjutkan perjalanan,” sambungnya.

  • BMKG prakirakan mayoritas wilayah diguyur hujan pada Kamis

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah diguyur hujan pada Kamis

    logo BMKG

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah diguyur hujan pada Kamis
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada Kamis, mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir.

    Prakirawan BMKG Hasalika dalam video perkiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Kamis pagi, menyampaikan bahwa hujan ringan diprakirakan terjadi di beberapa kota besar di Pulau Sumatra, yakni Medan, Sumatera Utara; Padang, Sumatera Barat; Pekanbaru, Riau; Jambi; dan Bengkulu.

    “Sementara itu, di Pulau Jawa, hujan ringan berpotensi mengguyur Jakarta; Bandung, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; Yogyakarta; dan Surabaya, Jawa Timur. Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat; Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Palu, Sulawesi Tengah; Makassar, Sulawesi Selatan; serta Ternate dan Ambon di Maluku,” ujar dia.

    Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Gorontalo, Sorong, dan Jayapura. Berikutnya, BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat maupun petir di beberapa wilayah, seperti Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Denpasar, Bali; Kupang, Nusa Tenggara Timur; Pontianak, Kalimantan Barat; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Samarinda, Kalimantan Timur; dan Tanjung Selor, Kalimantan Utara.

    “Lalu, hujan disertai petir juga berpotensi terjadi di Manado, Sulawesi Utara; Kendari, Sulawesi Tenggara; Mamuju, Sulawesi Barat; Nabire, Papua Tengah; Jayawijaya, Papua Pegunungan; dan Merauke, Papua Selatan,” kata dia.

    Sementara itu, kondisi udara kabur berpotensi terjadi di Bandar Lampung, Lampung; dan Manokwari, Papua Barat. Adapun cuaca berawan diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Aceh; dan Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, Hasalika menyampaikan bahwa BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan memperbarui informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, situs web resmi www.bmkg.go.id, serta media sosial @info.bmkg.

    “Informasi cuaca terkini juga dapat diakses melalui laman web BMKG, yaitu www.bmkg.go.id atau media sosial @info.bmkg,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • 2
                    
                        Beberapa Jam Dibuka, Pemutihan Pajak Kendaraan di Samsat Jabar Rp 10 M
                        Bandung

    2 Beberapa Jam Dibuka, Pemutihan Pajak Kendaraan di Samsat Jabar Rp 10 M Bandung

    Beberapa Jam Dibuka, Pemutihan Pajak Kendaraan di Samsat Jabar Rp 10 M
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Program penghapusan biaya tunggakan pajak kendaraan atau
    pemutihan pajak kendaraan
    di Jawa Barat yang dimulai pada Kamis (20/3/2025) langsung mendapat respons positif dari masyarakat.
    Sejak dibuka, kantor-kantor
    Samsat
    di berbagai daerah mengalami lonjakan jumlah wajib pajak yang ingin memanfaatkan kebijakan ini.
    Dalam waktu satu jam pertama, total pajak yang terkumpul dari seluruh Samsat di Jawa Barat telah mencapai Rp 2,5 miliar.
     
    Jumlah ini terus meningkat, dan hingga pukul 10.00 WIB, total pajak yang berhasil dikumpulkan diperkirakan sudah mencapai Rp 10 miliar.
    “Perkiraan sampai jam 10.00 ini sudah Rp 10 miliar,” ujar
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    kepada
    Kompas.com
    , Kamis.
    Dedi menjelaskan bahwa masyarakat yang telah membayar pajak dapat langsung mengecek bukti pembayaran melalui aplikasi Sapawarga.
    Ia juga mengajak warga untuk segera memanfaatkan kesempatan ini sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
    “Ayo datang ke kantor Samsat. Daripada duit disimpan di dompet atau di bank nanti kepakai buat Lebaran, habis Lebaran duitnya malah habis, padahal kami sudah ampuni tunggakannya. Ayo bayar pajak ya, mulai hari Kamis, 20 Maret sampai 6 Juni 2025,” ajaknya.
    Program penghapusan biaya tunggakan pajak ini sebelumnya dijadwalkan mulai 11 April, tetapi dipercepat menjadi 20 Maret hingga 6 Juni 2025. Dedi menegaskan bahwa kebijakan ini hanya berlangsung sekali dan tidak akan diperpanjang.
    “Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena pengampunan pajak ini hanya dilakukan sekali saja. Setelah itu, kalau masih menunggak, ingat lho, motor Anda tidak bisa lewat jalan kabupaten, jalan provinsi. Hayo, mau lewat jalan mana? Mau jalan langit karena belum disertifikatkan? Tidak akan bisa,” tegasnya dengan nada bercanda.
    Dedi juga menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor. Selain itu, ia mengingatkan agar warga yang merasa dipungut biaya di luar aturan segera melaporkan ke media sosial atau langsung ke pihak berwenang.
    Dengan tingginya antusiasme masyarakat, pemerintah optimistis kebijakan pemutihan pajak kendaraan akan membantu meningkatkan pendapatan daerah serta memperbaiki kepatuhan pajak kendaraan di Jawa Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Percepat Program Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan, Mulai Hari Ini Kamis 20 Maret 2025

    Dedi Mulyadi Percepat Program Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan, Mulai Hari Ini Kamis 20 Maret 2025

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mempercepat program pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB), baik untuk pemilik mobil maupun motor.

    Dari semula dimulai pada 11 April sampai 6 Juni 2025, kini dipercepat menjadi Kamis, 20 Maret 2025. Dengan demikian, masyarakat hanya perlu membayar pajak tahun 2025, tanpa perlu melunasi tunggakan maupun denda pajak kendaraan sebelumnya.

    “Tadinya kita akan membuka layaman perpanjangan STNK yang nunggak pajaknya tanggal 11 April sampai dengan 6 Juni 2025. Tetapi, saya ingin deh semua wargi-wargi Jabar ini di Lebaran tenang, jalan-jalan motornya STNK-nya, pajaknya udah dibayar lengkap. Untuk itu kita geser, mulai berlakunya hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sampai 6 Juni 2025,” kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagram @dedimulyadi71, dikutip pada Kamis (20/3/2025).

    Dedi menjelaskan, dihapusnya tunggakan pajak kendaraan tersebut berlaku bagi seluruh kendaraan yang menunggak sejak 2024 hingga ke belakang.

    “Khusus untuk warga Jabar yang hari ini punya utang tunggakan pajak kendaraan bermotor terhitung 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, dan seterusnya sampai ke belakang, saya sampaikan sekali lagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, membebaskan seluruh tunggakan pajaknya dan dendanya,” tandasnya.

    Dedi mengingatkan, setelah masa penghapusan tunggakan ini berakhir, kendaraan yang belum membayar pajak tidak akan diizinkan melintas di jalan raya, baik di tingkat kota/kabupaten maupun jalan provinsi.

    “Selanjutnya inget loh, nanti yang tidak bayar pajak padahal kami sudah memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, enggak bisa lagi nanti motor mobil yang tanpa pajak lewat di jalan kabupaten, lewat di jalan Provinsi Jawa Barat. Ayo kamu mau lewat mana,” katanya.

    Di sisi lain, program ini didukung oleh berbagai layanan digital seperti E-Samsat, aplikasi Sambara melalui Jabar Apps Sapawarga, serta layanan Samsat Keliling, Samsat Masuk Desa, Samsat Digital Leuwipanjang, Samsat Outlet, Samsat Gendong, Samsat Drive Thru, dan BUMDes.

    Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor dan berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak tepat waktu.

     

    Penulis: Arby Salim

     

  • Everpro Sukses Gelar Program KURMA, Bantu Pebisnis Online Tingkatkan Penjualan di Bulan Puasa – Halaman all

    Everpro Sukses Gelar Program KURMA, Bantu Pebisnis Online Tingkatkan Penjualan di Bulan Puasa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Everpro – platform penyedia solusi bisnis online bagi para UMKM, Internet Marketers (Imers), dan profesional dropshipper – yang merupakan salah satu unit bisnis dari Evermos, sebuah platform connected commerce, telah sukses menyelenggarakan program “KURMA” (Kejar Cuan Selama Ramadan) yang ditujukan untuk meningkatkan penjualan bisnis online bagi para Internet Marketers, Brand Owner dan Pebisnis Online di bulan puasa.

    KURMA diisi dengan beragam kelas bisnis online dan digital marketing gratis yang bisa diikuti oleh siapa saja. Program ini diadakan secara online melalui webinar, serta offline dalam bentuk community gathering, untuk dapat menjangkau peserta dari berbagai wilayah. Secara total, acara ini telah dihadiri oleh 500+ Internet Marketers, Brand Owner dan Pebisnis Online dari sejumlah daerah di Indonesia.

    “Sebagai platform yang berkomitmen untuk memberikan dukungan semaksimal mungkin bagi UMKM, Internet Marketers (Imers), dan korporasi dalam menjalankan bisnis online, Everpro berusaha menghadirkan fitur layanan yang menunjang penjualan mereka di bulan Ramadan,” jelas Ilham Taufiq, selaku Co-founder Evermos.

    “Untuk itulah Everpo mengangkat campaign “Yakin Jalanin Ramadan” yang berisi sejumlah promo, webinar, hingga acara komunitas dalam payung program KURMA yang tujuannya membantu para pebisnis online untuk bisa mencapai potensi omzet maksimal di bulan ini,” tambahnya.

    EVERPRO PROGRAM KURMA – KURMA diisi dengan beragam kelas bisnis online dan digital marketing gratis yang bisa diikuti oleh siapa saja. Program ini diadakan secara online melalui webinar, serta offline dalam bentuk community gathering, untuk dapat menjangkau peserta dari berbagai wilayah. Secara total, acara ini telah dihadiri oleh 500+ Internet Marketers, Brand Owner dan Pebisnis Online dari sejumlah daerah di Indonesia. (Istimewa)

    Selama sebulan penuh, program KURMA telah sukses berjalan dengan jadwal sebagai berikut:

    Selasa, 18 Februari 2025: Webinar “Kulik Ide Gimmick Live Shopping Edisi Ramadan!” bersama Vitta Devita (Digital Marketing Expert)
    Selasa, 18 Februari 2025: Community Gathering Edisi Solo – “Scale up Campaign dengan Dynamic Ads Creative” di The Apic
    Jumat, 21 Februari 2025: Community Gathering Edisi Kuningan – “Ramadan di Era Fomo Jualan Smart atau Kebawa Hype” di For Coffee
    Selasa, 25 Februari 2025: Webinar “Cermat Memilih KOL, Campaign Ramadan Makin DAR DER DOR!” bersama Aldwin (Brand Owner & Creatorpreneur)
    Rabu, 5 Maret 2025: Webinar “Bang Apoy, Curhat Dong! Performa Jualan Seminggu Ramadan” bersama Bang Apoy (Mentor Everpro Academy & Tiktok Expert)
    Sabtu, 8 Maret 2025: Community Gathering Edisi Surabaya – “Optimasi Konten Instagram, Scale Up Iklan Selama Ramadan” di Kunokini Cafe
    Rabu, 12 Maret 2025: Webinar “Mudah! Kulik AI untuk Bikin Konten Iklan” bersama Iksan Bangsawan (CEO of SKENA)
    Rabu, 12 Maret 2025: Community Gathering Edisi Jakarta – “Optimasi Konten, Ads, dan GMV Max di TikTok Selama Ramadan” di Connext Space
    Selasa, 18 Maret 2025: Community Gathering Edisi Bandung – “Ngulik Seru, Atur Narasi dengan Smart Biar Brand Makin Kuat!” di D’Braga Hotel

    Acara KURMA didukung penuh oleh Lion Parcel sebagai sponsor utama, serta Connext by Marquee, Blibli, Affiliads, Snack Video, dan MGID sebagai partner penyelenggaraan acara. Program ini pun rutin berlangsung di tiap tahun, sebagai bagian dari komitmen Everpro untuk mendukung ekosistem pebisnis online di Indonesia. Informasi lengkap terkait program Everpro dapat dilihat lebih lanjut di website Everpro – www.everpro.id.

  • Ridwan Kamil Mengaku Deposito Rp70 Miliar yang Disita KPK Bukan Miliknya

    Ridwan Kamil Mengaku Deposito Rp70 Miliar yang Disita KPK Bukan Miliknya

    Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil pada Senin (10/3/2025). Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen terkait kasus dugaan korupsi pada Bank BJB.

    “Pastinya kalau yang disita, pasti ada ya beberapa dokumen, beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji sedang diteliti oleh para penyidik,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta pada Rabu (12/3/2025).

    Saat ini, penyidik KPK telah menetapkan lima tersangka yakni Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Corsec BJB Widi Hartoto (WH).

    Selain itu, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (S), dan pengendali Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

     

    Penulis: Arby Salim

  • RUU TNI Langkah Strategis Menghadapi Tantangan Global yang Kian Kompleks

    RUU TNI Langkah Strategis Menghadapi Tantangan Global yang Kian Kompleks

    loading…

    Ketua DPD Gerakan Generasi Milenial Indonesia Provinsi Jawa Barat Fikri Ali Murtadho mengatakan, RUU TNI merupakan langkah strategis menghadapi tantangan nasional dan global yang semakin kompleks. Foto/Dok. SINDOnews

    BANDUNG – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) akan disahkan saat siding paripurna DPR hari ini. RUU TNI merupakan langkah strategis dalam menyesuaikan regulasi pertahanan dengan tantangan nasional dan global yang semakin kompleks.

    Ketua Dewan Pengurus Daerah Gerakan Generasi Milenial Indonesia Provinsi Jawa Barat Fikri Ali Murtadho mengatakan, Indonesia membutuhkan sistem pertahanan yang lebih adaptif guna menghadapi ancaman modern seperti perang siber, terorisme global, dan bencana nasional.

    “Revisi ini bukan sekadar perubahan biasa, melainkan bagian dari upaya memperkuat pertahanan nasional. Kita harus melihat ini sebagai langkah maju dalam membangun TNI yang profesional dan relevan dengan kebutuhan zaman,” kata alumnus S1 Jurusan Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA) ini, Rabu (20/3/2025).

    Salah satu aspek dalam RUU TNI yang kerap diperdebatkan adalah kemungkinan prajurit aktif menduduki jabatan sipil. Namun, Fikri menegaskan keterlibatan militer dalam sektor strategis bukan berarti menghidupkan kembali dwifungsi ABRI . Melainkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus dari militer.

    “Kita harus melihat peran militer secara objektif. Ada sektor-sektor seperti pertahanan siber, keamanan maritim, hingga penanggulangan bencana yang membutuhkan kompetensi militer. Jika regulasi ini dapat dibuat dengan batasan yang jelas dan dalam mekanisme pengawasan yang ketat, maka ini justru akan memperkuat ketahanan nasional tanpa mengganggu supremasi sipil,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Fikri mencurigai adanya pihak tertentu yang disebut “kekuatan lama” yang sengaja mengarahkan oknum organisasi dan oknum mahasiswa lainnya untuk menolak revisi UU TNI. Menurutnya, banyak yang menolak tanpa memahami substansi perubahan yang diusulkan dalam revisi ini.

    Fikri menegaskan menolak RUU TNI tanpa mempertimbangkan kebutuhan pertahanan yang semakin berkembang adalah langkah yang kurang bijak. Demokrasi yang sehat, menurutnya, adalah demokrasi yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

    “Kita harus menyikapi revisi ini dengan perspektif yang lebih luas. Jangan sampai ketakutan masa lalu membatasi upaya kita untuk membangun pertahanan yang lebih kuat dan profesional. Yang terpenting adalah memastikan adanya mekanisme pengawasan yang ketat agar revisi ini benar-benar membawa manfaat bagi bangsa dan negara,” tandasnya.

    Di sisi lain, dinamika dalam tubuh Polri juga menunjukkan bahwa reformasi struktural semakin mendesak. Mutasi besar-besaran yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Maret 2025, yang melibatkan 1.255 perwira dengan 29 jenderal ditempatkan di kementerian dan lembaga negara, menjadi bukti kepolisian telah lama menjalankan peran di luar struktur internalnya.

    Fikri menyoroti bahwa fakta ini memperkuat argumen bahwa reformasi di tubuh Polri lebih urgen untuk segera dilakukan. Termasuk dalam hal penempatan Polri di bawah kementerian sebagaimana diterapkan di berbagai negara maju.

    Sejalan dengan perdebatan mengenai posisi Polri dalam pemerintahan, berbagai negara maju telah menerapkan model kepolisian yang berada di bawah kementerian terkait. Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis misalnya, menempatkan kepolisian di bawah Departemen Dalam Negeri untuk memastikan akuntabilitas dan netralitas kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

    (poe)

  • 1.000 Kendaraan Dinas ASN di Cianjur Menunggak Pajak
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        20 Maret 2025

    1.000 Kendaraan Dinas ASN di Cianjur Menunggak Pajak Bandung 20 Maret 2025

    1.000 Kendaraan Dinas ASN di Cianjur Menunggak Pajak
    Tim Redaksi
    CIANJUR, KOMPAS.com
    – Sebanyak 1.000
    kendaraan dinas
    yang digunakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
    Cianjur
    , Jawa Barat, tercatat menunggak pajak.
    Kepala Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Samsat Cianjur, Irvan Niko Firmansyah, mengatakan pihaknya telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini.
    “Kami sudah menagih dan menyampaikan kepada Pak Bupati bahwa ada tunggakan. Namun, sampai saat ini masih ada yang belum membayar,” kata Irvan kepada Kompas.com, Rabu (19/3/2025).
    Ia menjelaskan, penyelesaian tunggakan ini masih dalam proses.
    “Jumlahnya sekitar seribuan, mulai dari sepeda motor, mobil, bus, truk, pokoknya kendaraan dinas,” ujarnya.
    Irvan mengaku heran mengapa kendaraan pelat merah masih menunggak pajak, mengingat biaya bukanlah kendala bagi instansi pemerintahan.
    “Saya bingung, kenapa tidak dibayar? Padahal, kendaraan ini dipegang oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan anggarannya pun ada,” kata dia.
    Oleh karena itu, Irvan berharap
    program pemutihan
    yang dimulai pada 20 Maret 2025 dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan tunggakan
    pajak kendaraan
    dinas.
    “Kebijakan ini juga berlaku untuk semua pemilik kendaraan. Silakan datang ke kantor Samsat karena denda dan pokok pajak akan dihapuskan, cukup membayar pajak tahun ini saja,” katanya.
    Lebih lanjut, Irvan menyebutkan bahwa dari total 500.000 kendaraan wajib pajak di Cianjur, sebanyak 202.000 kendaraan masih menunggak pajak.
    Sebelumnya, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Samsat Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan memulai program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada Kamis (20/3/2025).
    Kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ini akan berlangsung selama tiga bulan, hingga 6 Juni 2025.
    Melalui program pemutihan ini, seluruh denda dan pokok pajak akan dihapuskan sehingga wajib pajak hanya perlu membayar pajak pokok 2025.
    Namun, jika hingga batas waktu yang ditentukan masih ada kendaraan yang menunggak pajak, pemiliknya harus bersiap menerima sanksi tegas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bandung Disergap Banjir, Wali Kota Sebut Perlu Ada Solusi Jangka Panjang

    Bandung Disergap Banjir, Wali Kota Sebut Perlu Ada Solusi Jangka Panjang

    Liputan6.com, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan bencana banjir di Kota Bandung, Jawa Barat memerlukan solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa depan.

    “Setelah kondisi pulih, kita akan mencari langkah terbaik untuk mencegah kejadian ini terulang kembali. Keselamatan warga harus menjadi prioritas,” katanya dalam keterangan tertulis pada Minggu, 16 Maret 2025.

    Diketahui, sejumlah wilayah di Kota Bandung direndam banjir usai hujan lebat pada Sabtu, 15 Maret 2025. Tak hanya itu, banjir juga menyebabkan sungai meluap hingga kirmir jebol.

    Badan Penanggulangan Bencana Diskar PB Kota Bandung mencatat 10 kelurahan di Kota Bandung direndam banjir.

    Di antaranya Kelurahan Babakan Ciamis, Kelurahan Sukaraja, Kelurahan Tamansari, Kelurahan Pajajaran, Kelurahan Cibadak, Kelurahan Braga, Kelurahan Gempol Sari, Kelurahan Rancanumpang, Kelurahan Palasari, dan Kelurahan Cisaranten.

    Banjir di beberapa wilayah tersebut sudah mulai surut. Meski demikian, masih perlu dilakukan pembersihan material lumpur.

    Farhan pun meninjau warga terdampak bencana di RW03, Kelurahan Babakan Ciamis pada Minggu, 16 Maret 2025. Di wilayah tersebut, banjir menyebabkan tiga rumah tergerus aliran sungai.

    Ada pun bangunan tempat tinggal warga yang terdampak, kata Farhan, berada di dekat daerah aliran sungai (DAS).

    “Ini adalah konsekuensi berat bagi warga yang tinggal di sekitar DAS. Namun, kita semua saudara, harus saling membantu. Yang utama sekarang adalah memastikan mereka bisa segera pulih,” ucapnya.

    Farhan menuturkan, bantuan perbaikan rumah diberikan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandung.

    Penulis: Arby Salim

     

    Pegawai Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Banjarnegara Terpapar Covid-19

  • Di Depan Kapolri, Kakorlantas Paparkan Kesiapan Strategi Kawal Arus Mudik 2025

    Di Depan Kapolri, Kakorlantas Paparkan Kesiapan Strategi Kawal Arus Mudik 2025

    Brebes

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menjelaskan strategi mengawal arus mudik 2025 kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia membeberkan sejumlah strategi mulai dari pembatasan kendaraan sumbu tiga, contraflow, hingga one way.

    Irjen Agus mulanya membeberkan terkait larangan kendaraan sumbu tiga melintas di dalam tol. Dia menyebut kendaraan besar itu dilarang melintas mulai 24 Maret 2025.

    “Kendaraan sumbu tiga mulai dilarang tanggal 24 hingga tanggal 8, tetapi ini tidak absolut, untuk angkutan sembako dan lain sebagainya masih bisa jalan, termasuk barang-barang yang diangkut dengan sumbu 2 itu masih bisa. Artinya tidak absolut, ada alternatif pengangkutan logistik barang masih bisa. Kecuali di TransJawa, sumbu 2 itu dilarang, khusus membawa batu dan pasir, ini di SKB sudah ditetapkan,” kata Irjen Agus saat memberikan paparan di depan Kapolri, di pos pengamanan terpadu Gerbang Tol Pejagan, Polres Brebes, Rabu (19/3/2025).

    “Termasuk berkaitan dengan ganjil genap, juga diinformasikan mulai tanggal 23 sudah dimulai. Maka itu dengan 3 kebijakan ini, termasuk relaksasi hari libur arus baliknya juga menjadi rangkaian daripada arus balik tersebut juga terurai,” lanjutnya.

    Contraflow dan One Way

    Kemudian, Irjen Agus menjelaskan terkait rekayasa lalu lintas contraflow. Dia menyebut penerapan contraflow akan bergantung pada peningkatan rasio kendaraan.

    “Persoalan jalan tol itu adalah dari Km 01 itu sudah 3 lajur, setelah 3 lajur, nanti akan ketemu lagi 2 lajur, 4, 3, 2, akhirnya terjadi bottleneck, sehingga apabila pada saat nanti arus mudik cukup tinggi, bangkitan arus mudik cukup tinggi, ini nantinya harus kita lakukan contraflow. Ini Bapak Kapolri, ketika kapan kita lakukan contraflow, ini tidak prediksi, pihak kepolisian korlantas tidak bisa memprediksi,” jelasnya.

    Irjen Agus mengungkap, ketika rasio kendaraan setiap jam sudah mencapai 6.200 kendaraan, one way nasional akan diterapkan. One way akan diterapkan kembali dari Km 70 hingga Km 414.

    “Kapan harus dilakukan? Ketika Tol Cikatama itu jumlahnya 6.200 per jam. Apabila tidak dilakukan one way, tentu kapasitas tol tidak akan mampu dengan bangkitan arus yang cukup deras,” imbuhnya.

    “Tahun ini, hasil koordinasi stakeholder khususnya Jasamarga dan tata kelola jalan tol, kami akan buka Tol Cisondong, jadi yang arah Semarang nanti akan kita lepas, tahun lalu belum. Teknis sudah kami latihkan. Kemungkinan nanti sudah tidak ada lagi dobrak. Dobrak itu hanya dilakukan saat emergency, tetapi kemarin karena sisi kanan A dan B tidak imbang, sehingga dia akan pindah ke jalur B, sehingga terjadi dobrak. Nah ini dengan kita alirkan di Cisandau dan Ciperna, itu akan isi jalur A dan B. Nanti A dan B kalau dilihat dari udara akan imbang,” jelasnya.

    Irjen Agus mengatakan hitungan hingga rekayasa lalin contraflow hingga one way yang sama juga akan berlaku pada arus balik.

    “Untuk arus balik, arus balik juga demikian, kita tidak bisa tentukan dan prediksi, ketika nanti di Km 67, itu sudah 5.500, sama, teorinya sama, akan kita lakukan contraflow arus balik sampai Km 47. Dari Km 70-47. Termasuk apakah lajur 1 atau lajur 2, tergantung, apabila di Km 67 terhitung jumlahnya 6.400, itu harus kita contraflow lajur 2. Ini ada hitung hitungannya sehingga tak bisa diprediksi. Ketika visi rasio kendaraan yang melintasi tol ke Jakarta itu sudah sampai 6.400-7.400, jika 7.500 itu nanti akan one way lajur 3, one way sama, tahun ini juga dari Km 414 Kalikangkung sampai Km 70,” jelasnya.

    “Dan nanti yang tahun lalu tidak dilakukan adalah kita akan keluarkan di Tegal, akan kita masukkan Pejagan, sampai Ciperna Timur, sehingga arus menuju Jakarta akan imbang antara jalur A dan jalur B apabila kita lakukan one way,” sambung dia.

    Tol Fungsional

    Kemudian, Irjen Agus juga membeberkan strategi tol fungsional. Dia menyebut strategi ini belum diterapkan pada mudik tahun-tahun sebelumnya.

    Dia menjelaskan tol fungsional akan berada di persimpangan Tol Cipularang dan Tol TransJawa. Dia menyebut tol fungsional ini nantinya akan menuju daerah Deltamas sehingga bisa mencegah adanya penumpukan di pertemuan Tol Cipularang dan Tol TransJawa.

    “Tahun lalu belum dilakukan kaitannya dengan tol fungsional Japek 3. Japek 3 dulu dari Bandung itu crossing di Km 66, sekarang dari Bandung di Sadang itu sudah ada tol fungsional yang menuju Deltamas. Jadi crossing dari TransJawa yang ketemu di 66 sama dari Bandung, tahun ini tidak ketemu, langsung dipotong di Japek 3 sampai Deltamas nanti ada arteri sepanjang 3 km, ini cukup representatif,” ungkapnya.

    Tol fungsional lainnya, lanjut dia, juga akan diterapkan di Solo dan Jogja. Dia menyebut tol fungsional ini untuk menghindari penumpukan di Jogja.

    “Termasuk tol fungsional di Solo dan Jogja. Solo-Jogja itu ada pintu tol yang exit di Klaten, terus sampai Prambanan, sampai di Taman Martali, ini jadi persoalan di ujung, apabila weekend saja sudah penuh, ini kalu di ujungnya tidak dikelola, ini nantinya di tol exit yang masuk Jogja akan padat, sehingga di Jogja akan dilakukan rekayasa atau mungkin pada saat dikeluarkan exit Tol Prambanan bisa di delay system, bisa dimasukkan ke arah Sleman, sehingga masuk ke Jogja bisa kita kurangi sehingga tidak terjadi kepadatan,” tutur dia.

    (maa/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu