Xcloud.id

kab/kota: bandung

  • Segera Tertibkan Bangunan di Sempadan Sungai, Pemkot Pastikan Masyarakat Terdampak Bakal Diatensi

    Segera Tertibkan Bangunan di Sempadan Sungai, Pemkot Pastikan Masyarakat Terdampak Bakal Diatensi

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya terkait penertiban bangunan diatas sempadan sungai, guna mengembalikan fungsi alami daerah aliran sungai (DAS) di Kota Kembang.

    Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengaku, hal ini sebagai bentuk penanggulangan permasalahan banjir di Kota Bandung. Kendati demikian, lanjut Erwin, pihaknya bakal tetap mengatensi dampak sosial yang timbul bagi masyarakat terdampak.

    “Jadi begini, disaat seorang pemimpin memiliki kebijakan, apabila kebijakan itu berdampak sosial, kita selesaikan dampak sosialnya dulu, itu sih. Tapi kalau yang di atas sungai itu sudah kayaknya sulit. Karena itu sudah melanggar sekali, Itu yang perlu kita pikirkan,” kata Erwin, Minggu (23/3).

    BACA JUGA:Pusat – Daerah Sepakat Penanganan Banjir Fokus Rehabilitasi Sempadan Sungai dan Ketahanan Pangan

    Menurutnya, hal ini perlu dilakukan mengingat DAS merupakan sektor vital permasalahan banjir di Kota Bandung. Maka dari itu, dirinya berharap, timbul kesadaran dari masyarakat yang memiliki bangunan di sekitar sempadan sungai.

    “Ya kami kan sudah menghimbau, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang membangun bangunan di bantaran, yang apalagi yang di atas sungai itu agar ikhlas membongkarnya sendiri,” ujarnya

    “Karena kami nanti mungkin akan melakukan itu. Karena kalau nggak diantisipasi, pasum-pasos dibangun itu, kasihan,” tambahnya.

    BACA JUGA:Pemkot Bandung Sorot Bangunan di Sempadan Sungai: Sertifikatnya akan Dicabut

    Dalam hal ini, Erwin mengungkapkan, untuk bangunan yang telah dibangun kurang dari lima tahun, kepemilikan sertifikat akan pihaknya dicabut. Namun untuk bangunan yang telah melebihi waktu tersebut, akan diberikan uang kompensasi.

    “Setelah rapat koordinasi dengan menteri ATR dengan seluruh kepala daerah di Jawa Barat. Pak Wali bilang, untuk yang lebih dari 5 tahun (bangunan) akan ada uang kerohiman,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, meminta para camat dan lurah segera mendata bangunan di sempadan sungai di wilayah masing-masing dan melaporkannya kepada perangkat daerah terkait, termasuk Satpol PP.

    Menurutnya, hal ini harus segera dilakukan guna mengatasi persoalan banjir di wilayah Kota Bandung.

    “Ini langkah penting agar tidak ada bangunan yang menghambat aliran sungai dan berpotensi menyebabkan banjir,” tegasnya. (Dam)

  • Pemkab Bandung Barat Buka Posko Aduan THR, Perusahaan Nunggak Bisa Dilaporkan!

    Pemkab Bandung Barat Buka Posko Aduan THR, Perusahaan Nunggak Bisa Dilaporkan!

    JABAR EKSPRES – Jelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung Barat (KBB) membuka Posko Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR dan BHR.

    Posko ini bertujuan untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) bagi pekerja dan buruh berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnakertrans KBB Henny mengatakan, bagi karyawan di Bandung Barat yang haknya dilanggar oleh perusahaan, bisa mengadu ke posko THR dan BHR tersebut di Disnakertrans KBB, Gedung B Kompleks Pemkab Bandung Barat.

    “Bisa juga lapor secara online, melalui layanan Hotline 081110591059,” kata Henny saat dikonfirmasi, Minggu (23/3/2025).

    Ia menjelaskan, biasanya pengaduan pelanggaran pemberian THR dan BHR mulai muncul tujuh hari menjelang lebaran Idulfitri. Terlebih, saat ini baru beberapa perusahaan besar yang telah membayarkan THR kepada karyawannya.

    BACA JUGA:Minim Pengawasan, Serikat Ungkap Pekerja di Bandung Barat Belum dapat THR Jelang Lebaran

    Dia menegaskan, perusahaan di wilayah Bandung Barat, wajib memberikan THR dan BHR tujuh hari menjelang hari raya Idulfitri.

    “Dengan begitu, akan ketahuan perusahaan mana yang melanggar ketentuan,” katanya.

    “Tahun kemarin saja, kita mendapat 12 pengaduan dari pekerja lantaran THR-nya tidak dibagikan dan lebih dari 4 pengaduan melalui link Provinsi (Jabar),” sambungnya.

    Ia menambahkan, dalam hal ini, Disnakertrans Bandung Barat hanya sebatas menerima pengaduan. Sementara untuk tindakan pelanggaran yang dilakukan perusahaan bakal ditangani oleh Provinsi Jawa Barat.

    “Selama ini, kita bekerjasama dengan UPTD Pengawasan wil IV Provinsi Jabar, Bandung Barat dapat mengurangi adanya pelanggaran-pelanggaran terkait UMK maupun THR,” ujarnya.

    BACA JUGA:Jelang Lebaran, Pemkot Bandung Tetapkan Batas Waktu Pembayaran THR pada Perusahaan 

    Ia menyatakan, Pemkab Bandung Barat telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 852 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan.

    Hal itu sebagai tindak lanjut SE Menteri Ketenagakerjaan RI nomor M/2/HK.04/III/2025 per tanggal 10 Maret 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan.

  • Update Tarif Tol Trans Jawa Tahun 2025, Ada Perubahan untuk Kendaraan Golongan I

    Update Tarif Tol Trans Jawa Tahun 2025, Ada Perubahan untuk Kendaraan Golongan I

    PIKIRAN RAKYAT – Saat ini momen mudik Lebaran 2025 sudah dimulai, salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum mudik adalah tarif tol dari dalam kota ke luar kota.

    Tarif tol harus diketahui, agar masyarakat antisipasi untuk mempersiapkan dana yang diperlukan.

    Tarif tol berlaku untuk kendaraan pribadi dan juga travel yang menggunakan tol dalam perjalanan ke dalam atau keluar kota.

    Sebagai informasi pada tahun 2025, tarif tol Trans Jawa khususnya kendaraan Golongan I telah diperbarui.

    Daftar Rute dan Tarif Tol

    Merak-Tangerang Rp60.500

    Tangerang-Jakarta Rp8.000

    Jagorawi Rp7.500

    Tol Dalam Kota Jakarta Rp11.000

    Jakarta-Cikampek Rp27.000

    Cikopo-Palimanan Rp119.000

    Palimanan-Kanci Rp13.000

    Kanci-Pejagan Rp31.500

    Pejagan-Pemalang Rp66.000

    Pejagan-Batang Rp47.500

    Pemalang-Batang Rp47.500

    Batang-Semarang Rp111.500

    Semarang ABC Rp55.000

    Semarang-Solo Rp92.000

    Solo-Klaten (Yogyakarta) Rp42.500

    Solo-Ngawi Rp125.000

    Ngawi-Kertosono Rp98.000

    Kertosono-Mojokerto Rp54.000

    Mojokerto-Surabaya Rp43.000

    Surabaya-Gempol Rp10.000

    Gempol-Pandaan Rp14.500

    Gempol-Pasuruan Rp28.000

    Pasuruan-Probolinggo Rp40.000

    Porong-Gempol Rp9.000

    Pandaan-Malang Rp33.500

    Jakarta-Surabata Rp883.000

    Jakarta-Malang Rp941.000

    Jakarta Probolinggo Rp961.500

    Bandung-Surabaya Rp890.000

    bandung-Malang Rp938.000

    Merak-Surabaya Rp952.000

    Merak-Malang Rp1.010.000

    Jakarta-Yogyakarta Rp605.500

    Merak-Yogyakarta Rp674.000

    Masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan tol disarankan untuk memeriksa status operasional ruas tol yang akan dilalui.

    Lalu,pastikan masyarakat sudah memiliki saldo e-toll yang cukup untuk mencapai tujuan agar menghindari kendala selama perjalanan.

    Itulah daftar tarif Tol Trans Jawa tahun 2025 yang harus masyarakat tahu dan pantau sebelum melakukan mudik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bebas Denda dan Tunggakan, Pemutihan Pajak Kendaraan Bikin Warga Lega

    Bebas Denda dan Tunggakan, Pemutihan Pajak Kendaraan Bikin Warga Lega

    JABAR EKSPRES – Program pemutihan pajak kendaraan yang diterapkan pemerintah mendapat sambutan positif dari masyarakat. Program ini dinilai sangat membantu, terutama bagi warga yang selama ini kesulitan membayar pajak karena kendala ekonomi.

    Namun, di tengah antusiasme tersebut, masih ada kebingungan terkait perbedaan besaran pajak kendaraan. Salah satunya dialami Ilham Novaldy (38), warga Batujajar, Kabupaten Bandung Barat.

    Ia sempat merasa heran karena pajak kendaraannya berbeda dengan milik rekannya, meskipun jenis kendaraan mereka terlihat serupa.

    “Bingung aja, kirain pajak kendaraan saya dan teman saya ini sama nilainya,” kata Ilham saat ditemui, Minggu (23/3/2025).

    BACA JUGA:Antusiasme Tinggi, Pemutihan Pajak Kendaraan di Cimahi Raup Rp1 Miliar di Hari Pertama

    Meski demikian, Ilham tetap mengapresiasi program pemutihan pajak ini karena memberikan keringanan bagi masyarakat.

    “Gak pernah bayar pajak bukannya malas atau gimana, cuman waktu itu saya memang ada kendala ekonomi. Jadi dengan adanya pemutihan pajak ini sangat bermanfaat,” ujarnya.

    Hal serupa dirasakan Rizky Sugianto (36). Ia mengaku kesulitan membayar pajak kendaraan setelah mengalami masalah finansial akibat kehilangan pekerjaan.

    “Kalau saya sempat kena PHK di tempat kerja dulu, dari situ saya mau bayar pajak aja susah. Mending buat makan anak istri dulu lah, ibaratnya,” ungkapnya.

    Namun, setelah adanya program pemutihan pajak, Rizky merasa lebih tenang.

    BACA JUGA:Antusiasme Tinggi, Pemprov Raup Rp10 Miliar di Hari Pertama Penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan

    “Sangat membantu sekali, soalnya jadi enggak was-was lagi kalau di jalan kena razia,” katanya sambil tertawa.

    Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kota Cimahi, Reni Astati, menegaskan bahwa dalam program pemutihan kali ini, seluruh tunggakan pajak kendaraan benar-benar dihapuskan.

    “Jadi tinggal membayar tahun berjalan, yaitu tahun 2025 ke 2026,” kata Reni.

    Menanggapi kebingungan warga terkait perbedaan besaran pajak, Reni menjelaskan bahwa besarnya pajak kendaraan ditentukan berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

    “Jadi seandainya nilai jual kendaraannya di atas Rp500 juta, otomatis NJKB-nya dikalikan dengan tarif dan bobot tertentu,” terangnya.

    Karena itu, pajak kendaraan tidak bisa disamakan. Sebagai contoh, pajak untuk Toyota Fortuner tentu lebih tinggi dibandingkan Toyota Avanza karena perbedaan NJKB.

  • Dua Kali Lebaran di Pengungsian, Warga Korban Pergerakan Tanah Rongga Tagih Janji Pemerintah

    Dua Kali Lebaran di Pengungsian, Warga Korban Pergerakan Tanah Rongga Tagih Janji Pemerintah

    JABAR EKSPRES – Korban terdampak bencana pergerakan tanah di Kampung Cigombong, Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB) berharap bisa mendapat bantuan dana perbaikan dan pembangunan rumah secepatnya.

    Pasalnya, sejak pergerakan tanah terjadi, pada Februari 2024 lalu hingga saat ini mereka hidup tanpa tempat tinggal.

    Sekadar diketahui, bencana pergerakan tanah yang melanda Kampung Cigombong, Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, memaksa 48 kepala keluarga (KK) 192 jiwa itu harus meninggalkan tempat tinggalnya.

    Mereka tak lagi tinggal di rumahnya yang rusak terdampak pergerakan tanah. Apalagi pemerintah sudah melarang warga untuk tidak lagi tinggal di kampung halamannya, karena berada di zona rawan pergerakan tanah.

    BACA JUGA:Dampak Pergerakan Tanah di Cihampelas Meluas, Badan Geologi Diminta Selidiki

    Ironisnya, sudah dua kali lebaran korban pergerakan tanah harus tinggal menumpang di rumah kerabatnya. Hingga kini, mereka masih menunggu realisasi yang dijanjikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

    “Mengapa warga korban musibah di Cibedug jadi terkatung-katung. Sudah setahun lebih terabaikan. Warga sangat mengharap kepada pihak terkait yang menjanjikan relokasi bagi warga terdampak. Saya mendengar di desa lain yang musibahnya belum lama, tapi sudah dieksekusi,” kata Kepala Desa Cibedug, Engkus Kustendi, Minggu (23/3/2025).

    Secara pribadi, Engkus merasa malu sekaligus kasihan kepada warga korban pergerakan tanah, yang kini menumpang tinggal di mana saja.

    “Saya atas nama Pemerintah Desa Cibedug merasa malu dan kasihan sama warga tinggal nebeng di mana saja,” ucapnya.

    Ia berharap nasib yang kini dialami 192 warga Cibedug bisa diketahui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Campur tangan gubernur diharapkan bisa mempercepat proses relokasi sampai diwujudkan rumah hunian tetap.

    BACA JUGA:27 Alat Pendeteksi Pergerakan Tanah Dipasang, BPBD dan DPRD Sumedang Tinjau Lokasi Rawan Longsor

    “Sekarang harapan warga Cibedug kepada pak gubernur. Bagaimana pun juga, warga Cibedug menjadi pendukung Kang Dedi Mulyadi (KDM) saat Pilkada lalu. Hampir 80 persen warga Cibedug mendukung KDM,” ujarnya.

    Terkait dengan usulan beberapa tempat relokasi, Engkus menyebut warga lebih memilih lahan Perkebunan PTPN VIII yang berada di Kampung Ciceuri RT 01/RW 09, Desa Cibedug.

  • Selama Arus Mudik Berlangsung, Truk Dilarang Lewat Jalur Padalarang dan Lembang

    Selama Arus Mudik Berlangsung, Truk Dilarang Lewat Jalur Padalarang dan Lembang

    LJABAR EKSPRES – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melarang truk masuk wilayah Jalan Raya Padalarang serta Lembang selama arus mudik Idulfitri 1446 Hijriah.

    Pembatasan operasional ini dilakukan sesuai dengan instruksi pemerintah pusat untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas.

    Larangan atau pembatasan operasional itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah.

    BACA JUGA:Arus Mudik Lebaran di Jalur Selatan Masih Sepi, Pemda Siapkan Antisipasi Lonjakan H-3

    “Ketentuannya sudah diputuskan dalam SKB. Jadi ada pembatasan operasional truk selama masa arus mudik bagi jalan tol atau non tol. Untuk non tol di wilayah kita yakni Jalan Raya Padalarang dan Lembang,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) KBB, Fauzan Azima, Minggu (23/3/2025).

    Fauzan mengatakan, pembatasan operasional angkutan barang ini berlaku untuk mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, juga bahan bangunan.

    “Dalam SKB itu pembatasan truk berlaku mulai Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 WIB hingga Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 WIB,” katanya.

    BACA JUGA:Dishub dan BPBD Kabupaten Bandung Petakan Jalur Mudik Rawan Bencana, Siapkan Hal Ini

    “Yang truk yang diperbolehkan hanya untuk BBM, logistik pangan untuk bencana alam, serta bahan pokok masyarakat. Di luar ini dilarang melintas. Kalau kedapatan pasti kita tindak tegas,” sambungnya.

    Untuk memastikan pembatasan operasional truk berjalan di jalur mudik, Dishub akan memanfaatkan kamera CCTV yang terkoneksi ke area traffic control system (ATCS).

    Jika kedapatan ada truk melintas, pihaknya akan mencatat dan melaporkan ke pihak berwajib di lapangan agar diberi penindakan.

    Fauzan menerangkan, total ada sebanyak 129 kamera CCTV yang terpasang di 59 persimpangan di Bandung Barat untuk monitoring lalu lintas mudik selama 7 hari sebelum dan sesudah Hari Raya Lebaran.

  • Arus Mudik Lebaran di Jalur Selatan Masih Sepi, Pemda Siapkan Antisipasi Lonjakan H-3

    Arus Mudik Lebaran di Jalur Selatan Masih Sepi, Pemda Siapkan Antisipasi Lonjakan H-3

    JABAR EKSPRES – Memasuki H-7 jelang Lebaran 2025, arus mudik di jalur utama khususnya di sekitar wilayah Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat masih sepi. Padahal, ruas jalan ini dikenal sebagai salah satu titik rawan kemacetan karena menghubungkan Kota Banjar, Tasikmalaya, dan jalur lintas selatan Jawa Barat.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Ciamis, Dadang Mulyatna menyebut, fenomena ini dipengaruhi oleh tren masyarakat yang memilih mudik pada H-3 hingga H-1 Lebaran untuk menghindari kepadatan.

    “Prediksi puncak arus mudik akan terjadi pada Jumat, 28 Maret 2025 atau H-3 Lebaran. Kami telah menyiapkan posko pengamanan di titik strategis dan membatasi operasional angkutan barang untuk mengurangi kepadatan,” ujar Dadang, Minggu (23/3/2025).

    BACA JUGA:Dishub dan BPBD Kabupaten Bandung Petakan Jalur Mudik Rawan Bencana, Siapkan Hal Ini

    Meski arus masih lancar, Pemda Ciamis bersama Kepolisian Resor Ciamis telah menyiagakan posko mudik terpadu di sejumlah titik. Posko ini dilengkapi fasilitas istirahat sementara, pemeriksaan kesehatan gratis, serta layanan pemeriksaan keselamatan kendaraan umum (ramp check).

    Dadang menegaskan, inspeksi keselamatan angkutan dilakukan bersama Satlantas Polres Ciamis untuk memastikan kendaraan umum laik jalan dan memenuhi standar keselamatan.
    Jalur utama Ciamis menjadi lintasan vital pemudik menuju Jawa Tengah dan destinasi wisata seperti Pangandaran.

    “Kami telah menyusun sejumlah langkah antisipatif, seperti pengecekan infrastruktur jalan, pemasangan rambu portabel, serta pengaturan lalu lintas di titik rawan macet, seperti Simpang Cihaurbeuti, Pasar Imbanagara, dan Alun-alun Kawali,” katanya.

    BACA JUGA:Dishub Kabupaten Bandung Sebut Jalur Alternatif Cijapati Belum Bisa Digunakan untuk Mudik 2025, Ini Alasannya!

    Pemantauan arus lalu lintas dilakukan melalui sistem traffic counting berbasis CCTV ATCS di Simpang Imbanagara dan Simpang Kodim. Data ini akan menjadi acuan rekayasa lalu lintas situasional. “Kolaborasi dengan Polri, Dinas Kesehatan, BPBD, dan pihak swasta juga diperkuat agar mudik tahun ini berjalan aman dan lancar,” tambah Dadang.

    Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Dishub Ciamis akan mempublikasikan informasi lalu lintas secara real-time melalui media sosial dan menempatkan petugas di lapangan. Masyarakat diimbau memantau kanal resmi Dishub untuk update kondisi jalan dan alternatif rute.

  • Mudik Lebaran 2025: Sebanyak 25.705 Orang Berangkat Lebih Awal dari Stasiun Bandung – Page 3

    Mudik Lebaran 2025: Sebanyak 25.705 Orang Berangkat Lebih Awal dari Stasiun Bandung – Page 3

    KAI Daop 2 Bandung juga memberikan layanan tambahan untuk para pemudik. Diantaranya, mereka memberikan takjil gratis kepada pelanggan yang melakukan perjalanan dari Stasiun Bandung dan Stasiun Kiaracondong menjelang waktu berbuka puasa. Setiap hari, mereka menyiapkan total 350 takjil gratis selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan.

    “Kami ingin memberikan kenyamanan lebih kepada pelanggan, terutama menjelang berbuka puasa. Pemberian takjil gratis ini dimulai sejak awal masa Angkutan Lebaran 2025 dan akan dilaksanakan selama 10 hari,” tambah Kuswardojo.

    Namun, Kuswardojo juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh penumpang di Stasiun Kiaracondong akibat perbaikan yang masih berlangsung. “Perbaikan ini sedang dilakukan untuk meningkatkan layanan pelanggan di Stasiun Kiaracondong,” ujarnya.

    Dia juga mengimbau agar para pelanggan dapat merencanakan perjalanan dengan baik. Yakni dengan tiba lebih awal di stasiun, mematuhi aturan keselamatan dan kenyamanan selama perjalanan, dan membawa barang bawaan secukupnya sesuai batas maksimal yang diperbolehkan dibawa ke dalam kereta.

  • Jelang Idul Fitri, Zulhas Pastikan Stok dan Harga Pangan Terkendali

    Jelang Idul Fitri, Zulhas Pastikan Stok dan Harga Pangan Terkendali

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan stok pangan selama Ramadhan hingga Idul Fitri aman. Bahkan, pangan akan berlimpah hingga tidak akan ada yang kelaparan.

    Hal tersebut disampaikan Zulhas sapaannya, saat pembagian sembako gratis dan minyak goreng yang diadakan DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat. Kali ini pembagian diadakan di sekitar Lapangan Gasibu, Kota Bandung pada Sabtu 22 Maret 2025.

    Zulhas yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN ini menegaskan agar rakyat Indonesia harus gembira jelang Idul Fitri atau Lebaran ini. Hal ini tentunya rakyat atau masyarakat ini tidak perlu mengkhawatirkan kondisi pangan.

    “Saya juga sudah berkeliling Indonesia dalam berbagi pangan atau memantaunya. Kemarin saya di Jawa Tengah dan sekarang pembagian dilaksanakan di wilayah Jawa Barat,” katanya.

    Pada pembagian tersebut, terdapat pula produk MinyaKita, hanya saja untuk yang dibagikan pada masyarakat ini jumlahnya sesuai. “Harus pas satu liter tidak boleh dikurangi sedikit pun,” kata dia.

    Zulhas juga kembali memastikan rakyat Indonesia pada hari jelang Lebaran ini stok pangannya melimpah. “Jumlahnya cukup dan tidak usah khawatir harga terjangkau. Di pasar banyak daging, telur, beras, gula, tepung, minyak semua lengkap cukup dan tidak usah khawatir,” katanya.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat membagikan Minyakita di Lapangan Gasibu pada Sabtu 22 Maret 2025, nampak Sekjen PAN Eddy Soeparno, Desy Ratnasari dan Bima Arya.

    Harga stabil

    Di sisi lain, harga komoditas pangan, dikatakannya, juga dalam kondisi stabil. Beberapa harga yang sempat mengalami kenaikan, kini mulai normal. “Harga stabil malah turun seperti bawang cabai yang pedas itu dulu Rp100-Rp120 ribu sekarang sudah Rp60 ribu,” kata dia.

    Ketua DPW PAN Jabar Desy Ratnasari pun ikut turun langsung ke masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan ini. Desy bahkan turut memberikan takjil dan dan juga 1.500 MinyaKita secara gratis.

    Menurut Desy pembagian ini merupakan tugas yang diberikan dari DPP PAN untuk masing-masing DPW PAN tingkat provinsi. Programnya adalah Berbagi PANgan berbagi kebahagiaan.

    “Karena Jawa Barat cukup luas maka kami berbagi di beberapa titik. Ada Kang Eddy Soeparno, ada Kang Bima Arya dan saya, nah saya kebagian salah satunya di Kota Bandung. Pembagian sembako ini memang kebiasaan PAN di bulan Ramadan. Saya juga nanti akan membagikan di dapil saya di Kabupaten dan Kota Sukabumi,” katanya.

    Sementara, Bima Arya mengatakan, pemberian bantuan kepada masyarakat ini dilakukan sejak awal Ramadhan di seluruh wilayah Jawa Barat. Dia memastikan sudah turun langsung dan memberikan kebutuhan pangan ini kepada masyarakat.

    “Teh Desy turun ke delapan titik membangun tenda biru dan memberikan bantuan. Saya juga sembilan, sisanya ada Pak Eddy,” ujar Bima.

    Menurut Bima yang juga merupakan Wakil Menteri Dalam Negeri ini pemberian bantuan kepada masyarakat ini dilakukan agar mereka tidak kesusahan dalam mendapatkan kebutuhan pangan seperti Minyakita.

    “PAN hadir membantu warga, kami ada di tengah warga, jangan sampai partai hanya turun pas Pilkada saja, partai harusnya turun di setiap hari bersama masyarakat,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cuaca Indonesia: BMKG Prediksi Hujan-Petir Hantam Sebagian Kota Besar

    Cuaca Indonesia: BMKG Prediksi Hujan-Petir Hantam Sebagian Kota Besar

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca Indonesia akan terjadi hujan disertai petir bakal mengguyur mayoritas kota besar di Indonesia pada hari ini, Minggu (23/3/2025), sehingga masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi dampaknya.

    Prakirawati BMKG, Rira Damanik, dalam siaran daring yang diikuti dari Jakarta, menyampaikan bahwa diperkirakan hujan dengan intensitas ringan (curah hujan kurang dari 2,5 mm per jam) akan melanda kota-kota seperti Medan, Pekanbaru, Bandung, Pontianak, Denpasar, Mataram, Kupang, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Jayapura.

    Untuk Kota Padang, Banjarmasin, Tanjung Selor, dan Merauke, hujan dengan intensitas sedang (kurang dari 5,0 mm per jam) kemungkinan besar akan terjadi. Sementara itu, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Palangka Raya, Samarinda, Mamuju, dan Nabire diperkirakan akan menerima hujan yang disertai petir.

    Di sisi lain, kota-kota seperti Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Manado, Gorontalo, dan Ambon akan mengalami kondisi berawan dan/atau berkabut sepanjang hari dengan suhu berkisar antara 25 hingga 30 derajat celsius.

    Rira Damanik menjelaskan tentang cuaca Indonesia ini bahwa pola hujan yang hampir merata ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang kompleks. BMKG mendeteksi adanya bibit Siklon Tropis 91S di Samudera Hindia barat daya Lampung serta bibit Siklon Tropis 92S di wilayah Samudera Hindia selatan antara Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. 

    Selain itu, sirkulasi siklonik di Samudera Hindia barat daya Bengkulu, perlambatan angin dari Aceh ke Laut Sulawesi, serta pertemuan angin di Laut Andaman, Perairan Barat Sumatera, Laut Sulawesi, Laut China Selatan, hingga Perairan utara Papua dan Halmahera Selatan turut memengaruhi kondisi ini.

    BMKG menilai bahwa kondisi atmosfer tersebut dapat mendorong pertumbuhan awan hujan serta menimbulkan gelombang laut tinggi di sepanjang wilayah yang terdampak. Selain itu, BMKG juga mengantisipasi potensi banjir rob di pesisir Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Terkait cuaca di Indonesia ini, masyarakat, terutama pelaku pelayaran dan nelayan, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal ini terkait dengan adanya peningkatan kecepatan angin yang mencapai lebih dari 25 knots di wilayah Samudera Hindia selatan antara Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara Timur, yang berpotensi menghasilkan gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter.