kab/kota: bandung

  • Prabowo Tebar 1 Juta Panel Interaktif di 3T, Kesiapan Internet jadi Sorotan

    Prabowo Tebar 1 Juta Panel Interaktif di 3T, Kesiapan Internet jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA— Kesiapan infrastruktur internet hingga listrik menjadi tantangan terberat bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program layar interaktif di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). 

    Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai rencana Prabowo menambah satu juta Interactive Flat Panel (IFP) pada 2026 harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dasar.

    Dia menegaskan pemasangan IFP tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan listrik dan internet yang memadai.

    “Karenanya Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota harus kolaborasi dalam program ini,” kata Agung kepada Bisnis pada Senin (17/11/2025). 

    Agung juga menekankan perlunya kerja sama lintas institusi untuk percepatan penggelaran infrastruktur. 

    Agung menambahkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta para penyelenggara jaringan dan layanan internet perlu didorong bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar proses elektrifikasi dan perluasan layanan internet dapat terwujud lebih cepat.

    Menurutnya, keberadaan perangkat pembelajaran visual akan meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar, terutama di sekolah-sekolah 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan akses tenaga pendidik berkualitas.

    “Guru-guru terbaik di bidangnya [IPA, IPS, Bahasa, Matematika dll] dapat meng-coach guru-guru di 3T agar anak2 memperoleh bahan pelajaran berkualitas tinggi,” ungkapnya. 

    Sentuhan AI

    Sementara itu, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), M. Danny Buldansyah mengatakan penerapan layar interaktif pemerintah dalam terus dikembangkan, termasuk dengan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). 

    AI yang terintegrasi dengan sistem kelistrikan akan membuat tenaga yang dipakai per kelas menjadi lebih efisien sehingga pemerintah dapat berhemat. 

    Danny mencontohkan di Surabaya terdapat smart campus yang telah menggunakan AI dengan layar pintar. Seluruh materi pembelajaran telah masuk di dalamnya dan terhubung dengan kelistrikan. Alhasil, ketika dosen masuk ke kelas layar pintar, lampu, dan lain sebagainya akan menyala secara bersamaan. 

    Ketika jam keluar kelas, seluruh listrik akan mati secara otomatis sehingga lebih menghemat listrik.  

    Dia juga menyarankan pemerintah untuk mendalami aspek keberlanjutan dari perangkat yang disebar nanti. Setelah layar pintar hadir di sekolah perlu ada SDM yang dapat merawat layar pintar tersebut sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama. 

    “Ekosistemnya harus disiapkan,” kata Danny. 

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan besar dalam program digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026. Pemerintah berencana memasang tiga panel tambahan untuk setiap sekolah di seluruh Indonesia, atau sekitar satu juta unit IFP secara nasional.

    “Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi, tahun depan sasaran kita adalah menambah tiga panel, berarti tiga kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia berarti tahun depan kita akan pasang insyaallah satu juta panel kira-kira,” kata Prabowo saat peluncuran IFP di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025).

    Prabowo menegaskan daerah 3T menjadi prioritas utama dalam distribusi perangkat tersebut. Dia mengakui masih ada kendala distribusi di 140 sekolah wilayah pegunungan, namun memastikan pendistribusian akan tuntas dengan dukungan aparat keamanan.

    “InsyaAllah kita pun akan sampai ke situ dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama,” tegasnya.

    Presiden Ke-8 RI itu juga mengumumkan rencana pembangunan studio pusat di Jakarta untuk memproduksi materi pembelajaran digital yang dapat diakses seluruh sekolah secara serentak. Dia menambahkan akses gratis modul digital tersebut juga bisa dimanfaatkan siswa dan orang tua di rumah.

    “Kalau anak-anak atau orang tua di rumah punya gadget ingin menatar, ingin memberi les anaknya, dia bisa buka dan memberi pelajaran di rumah,” tandasnya.

  • BSI Dukung Transformasi Digital PP Muhammadiyah Lewat Aplikasi MASA

    BSI Dukung Transformasi Digital PP Muhammadiyah Lewat Aplikasi MASA

    Jakarta

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) memperkuat kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dengan prinsip syariah. Hal ini dilakukan melalui penyediaan solusi transaksi keuangan syariah untuk seluruh jejaring kekuatan ekonomi umat terutama di lingkup AUM.

    Penguatan kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BSI dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Bandung. MOU tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir.

    Haedar berterima kasih atas komitmen bank untuk saling mendukung ekonomi dan perbankan sekaligus kesejahteraan umat yang menjadi komitmen utama bank syariah. Menurutnya, Muhammadiyah terus bergerak untuk memajukan umat, sementara BSI sebagai bank syariah milik pemerintah juga berkomitmen mensejahterakan umat.

    ”Mudah-mudahan MOU ini juga bermanfaat untuk umat,” ujar Haedar dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

    Sementara itu, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo bersyukur bisa melayani dan berkolaborasi dengan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Apalagi Muhammadiyah memiliki gerakan dakwah Islam yang bersifat sosial keagamaan dan kesejahteraan melalui aktivitas sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

    “Muhammadiyah adalah organisasi Islam tertua dan sekaligus inisiator ekonomi syariah yang dalam sejarah harus diakui telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia dan pengembangan ekonomi syariah,” ungkap Anggoro.

    Anggoro mengatakan BSI siap mendukung kegiatan PP Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar melalui 1.039 cabang di seluruh Indonesia. Kolaborasi dengan PP Muhammadiyah adalah ibarat sinergi menciptakan ekosistem kebaikan.

    Ekosistem kebaikan itu dapat diimplementasikan dengan kegiatan literasi dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah, integrasi sharia digital transaction platform, system zakat, infak, sedekah yang terintegrasi melalui aplikasi BAIQ Core, serta kemitraan strategis lainnya antara BSI dan AUM Muhammadiyah.

    Sebagai informasi, penandatanganan MoU ini dilakukan masih dalam satu rangkaian Milad Muhammadiyah ke -113 (1912-2025) yang akan dipusatkan di Universitas Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat. Penandatanganan MoU tersebut juga dihadiri Komisaris Utama BSI, Prof Muhadjir Effendi, Direktur Ritel Banking BSI, Kemas Erwan Husainy serta disaksikan pengurus PP Muhammadiyah.

    Kedua pihak sepakat untuk kerja sama dalam bidang pemanfaatan layanan perbankan dengan prinsip syariah yang mencakup cash management mencakup solusi pengelolaan likuiditas dll, pemanfaatan produk-produk dana seperti tabungan mudharabah, giro dan deposito, dll, pemanfaatan produk-produk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, kerja sama usaha/bisnis lainnya di antaranya pembukaan loket Payment Point Online Bank (PPOB) Co-Branding dalam bentuk Kartu Anggota/Pegawai/Mahasiswa dengan multifunction card, serta kerja sama yang bersifat non- komersial untuk pengembangan kemandirian ummat terutama dalam pengembangan komunitas UMKM.

    Selain kerja sama tersebut, BSI juga nantinya akan bergabung dalam aplikasi Muhammadiyah Aisyiah SuperApp (MASA). Saat ini SuperApps tersebut sedang dalam pengembangan dan nantinya akan memayungi seluruh platform digital termasuk SatuMu, platform digital terpadu yang mendukung tata kelola dan membangun Satu Data Muhammadiyah melalui integrasi layanan keanggotaan (KTAM), organisasi (DOM), iuran (IuranMU), Tatakelola AUM, Kesehatan dan layanan lainnya.

    Adapun SatuMu memiliki total enam fitur dan saat ini telah live dua fitur, yakni Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah yang merekam 3 juta anggota dan Direktori Organisasi Muhammadiah (DOM) yang mencatat struktur organisasi tingkat PP hingga Ranting. Sementara masih ada 4 fitur yang masih dalam rencana development, yakni: IuranMU, JDIH (Jaringan Informasi dan Dok Hukum), Sistem Manajemen AUM, Sistem Manajemen Kesehatan (PKU)

    BSI selaku bank syariah terbesar akan menyediakan platform pembayaran iuran Muhammadiyah bagi anggota melalui aplikasi BYOND serta platform manajemen AUM. BSI bersamaan dengan penandatanganan nota kesepahaman ini juga menyerahkan bantuan beasiswa bagi 31 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung yang diperuntukan untuk membantu biaya kuliah.

    Saat ini BSI telah berkolaborasi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan hampir 6 ribu rekening AUM yang mencakup jasa Kesehatan, Pendidikan dan lainnya. BSI berharap dapat terus menjalin lebih luas lagi Kerjasama dengan AUM lainnya. BSI juga telah melayani ekosistem AUM termasuk pegawai, guru, dosen, dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya dengan jumlah nasabah di atas 50 ribu.

    (anl/ega)

  • 8
                    
                        KPK Ungkap Modus Korupsi Whoosh: Tanah Punya Negara Dibeli Lagi Oleh Negara
                        Nasional

    8 KPK Ungkap Modus Korupsi Whoosh: Tanah Punya Negara Dibeli Lagi Oleh Negara Nasional

    KPK Ungkap Modus Korupsi Whoosh: Tanah Punya Negara Dibeli Lagi Oleh Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu modus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
    Juru Bicara
    KPK
    Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus kasus ini masih dalam penyelidikan. Namun, diduga negara membeli kembali tanah yang dijual yang dipelukan untuk pembangunan proyek ini.
    “Jadi, nanti kita akan terus menelusuri adanya tanah-tanah yang diduga punya negara kemudian dijual kembali begitu, ya, dalam proses pengadaan lahan,” jelas dia di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).
    “Artinya negara membeli kembali yang sebetulnya tanah itu adalah milik negara. Nah, modus-modus seperti ini masih terus didalami terkait dengan pengondisian-pengondisian dalam proses pengadaan lahannya,” tegas dia.
    Dalam pengondisian-pengondisian tersebut, KPK juga masih menelusuri apakah memang ada
    mark up
    dana atau tidak.
    Sejauh ini, KPK enggan membeberkan lebih perinci pihak-pihak yang sudah diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut.
    “Nah, karena ini memang di tahap penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan pihak-pihak mana saja yang didalami, dimintai keterangan,” tegas dia.
    KPK berjanji akan memberikan perkembangan jika memang pembaruan dari tim yang menangani kasus tersebut.
    Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (KPK) menduga ada tanah yang seharusnya milik negara yang dijual lagi oleh oknum ke negara dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek
    Kereta Cepat

    Jakarta-Bandung
    (KCJB) atau Whoosh.
    “Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025).
    Selain itu, Asep menyebut, lahan-lahan milik negara tersebut kemudian tidak dijual sesuai dengan harga pasar, bahkan lebih tinggi.
    Padahal, tanah-tanah milik negara karena dipakai untuk proyek pemerintah, maka seharusnya negara tidak perlu membayar untuk memanfaatkan lahan tersebut.
    “Kalaupun itu misalkan kawasan hutan, ya dikonversi nanti dengan lahan yang lain lagi, seperti itu,” kata Asep.
    Oleh karena itu, dia mengatakan, KPK menyelidiki soal dugaan pengadaan lahan untuk Whoosh yang tidak wajar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Admedika Perkuat Tata Kelola Medis Lewat Medical Advisory Board

    Admedika Perkuat Tata Kelola Medis Lewat Medical Advisory Board

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Administrasi Medika (AdMedika) bagian dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang berperan sebagai Third Party Administrator (TPA) dalam pengelolaan layanan asuransi kesehatan, menegaskan komitmennya mendukung tata kelola medis di industri asuransi kesehatan melalui penguatan fungsi Medical Advisory Board (MAB). Hal ini disampaikan dalam sesi diskusi khusus bertajuk “The Strategic Imperative of the Medical Advisory Board (MAB)” pada rangkaian Chief Operation Officer (COO) Summit 2025 yang berlangsung pada 7 November 2025 di Mason Pine Hotel, Bandung.

    Sesi ini menghadirkan narasumber ahli ethico-medicolegal yang juga menjadi Ethico-Medico Legal Advisor MAB AdMedika Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto. Dia menjelaskan bahwa keberadaan MAB berperan penting dalam memastikan keputusan medis dalam layanan asuransi dilakukan secara objektif, berbasis bukti ilmiah, serta selaras dengan etika dan keselamatan pasien.

    Penguatan MAB juga menjadi langkah strategis untuk mendukung implementasi SEOJK No. 7/2025. Pengaturan ini mewajibkan perusahaan asuransi kesehatan memiliki Dewan Penasihat Medis dalam rangka meningkatkan kualitas telaah utilisasi, evaluasi klaim, dan kebijakan medis internal.

    Kebijakan ini diharapkan dapat menghasilkan layanan asuransi yang lebih transparan, adil, dan akuntabel bagi peserta. Sebagai TPA yang bermitra dengan berbagai perusahaan asuransi di Indonesia, AdMedika mengembangkan MAB-as-a-Service, yakni model layanan dukungan tata kelola medis yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi rekanan. Melalui model ini, perusahaan asuransi yang belum memiliki struktur internal MAB tetap dapat memenuhi kewajiban regulasi sekaligus memperoleh dukungan klinis dalam pengelolaan keputusan medis dan klaim.

    “Keberadaan MAB bukan sekadar untuk memenuhi ketentuan, tetapi untuk memastikan setiap layanan kesehatan yang diterima peserta asuransi benar-benar tepat, sesuai kebutuhan, dan dilakukan dengan standar medis yang bertanggung jawab,” ujar Prof. Agus.

    AdMedika akan terus memperkuat struktur, kompetensi, serta kerangka kerja MAB dengan melibatkan dokter-dokter spesialis dan ahli medicolegal, sehingga manfaat tata kelola medis dapat dirasakan oleh perusahaan asuransi mitra, tenaga kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, hingga peserta asuransi.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pilihan Modifikasi Yamaha Grand Filano, dari Kalcer sampai Racing

    Pilihan Modifikasi Yamaha Grand Filano, dari Kalcer sampai Racing

    Jakarta

    Yamaha Grand Filano Hybrid dikenal sebagai salah satu motor skutik yang gampang dimodifikasi. Motor buatan Pulogadung ini bisa dimodifikasi berbagai aliran, dari kalcer, retro racing, sampai adventure, semuanya bisa diolah sesuai karakter pengendaranya.

    Secara desain, Grand Filano punya bentuk simple dan timeless, bodi proporsional, serta pilihan warna variatif. Part aftermarket dan aksesori pendukungnya juga melimpah, bikin para pemiliknya makin bebas berkreasi dan melakukan personalisasi.

    “Kini skutik Grand Filano Hybrid sudah menjadi salah satu skutik ‘kalcer’-nya anak muda, terutama di kalangan laki-laki yang senang mengekspresikan diri lewat modifikasi. Mereka punya jiwa bebas dan ingin tampil nyentrik namun tetap stylish, mulai gaya Kalcer, Racing, Rally, hingga Adventure,” ujar Rifki Maulana, Manager PR, YRA, & Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, dalam keterangan resminya.

    Pilihan modifikasi Yamaha Grand Filano, dari kalcer sampai racing Foto: Dok. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)Kalcer Japan Style

    Gaya Jepang yang minimalis dengan tone warna pastel menjadi favorit. Contohnya milik Sansan dari Bandung yang memberi nama Kumo pada Grand Filano-nya. Motor itu dimodifikasi ala Japanese Urban Transporter era ’80-an, mengusung kombinasi warna putih-merah-biru, jok tebal bernuansa JDM, dan berbagai grafis bertulisan Jepang.

    Pilihan modifikasi Yamaha Grand Filano, dari kalcer sampai racing Foto: Dok. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)Retro Racing Look

    Bagi yang ingin tampil lebih galak, tema retro racing bisa jadi pilihan. Sentuhan chrome pada beberapa part mempertahankan kesan classy, sementara grafis racing flag di bagian bodi samping dan fender depan menghadirkan aura kecepatan khas street racing.

    Pilihan modifikasi Yamaha Grand Filano, dari kalcer sampai racing Foto: Dok. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)Rally Scooter

    Konsep rally, baik Vintage Rally maupun Urban Rally, juga cocok diterapkan. Permainan stiker angka dan karakter Grand Filano yang punya diamond shape fascia membuat gaya ini tetap terlihat autentik dan unik.

    Pilihan modifikasi Yamaha Grand Filano, dari kalcer sampai racing Foto: Dok. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)Adventure Style

    Untuk yang ingin tampil tangguh, gaya adventure bisa dicoba. Seperti modifikasi Grand Filano hijau matte asal Bali yang dilengkapi crashbar hitam dan handguard, membuat tampilannya siap diajak eksplorasi.

    Selain tampil beda, Grand Filano Hybrid tetap mendukung mobilitas harian dengan fitur modern seperti digital speedometer berlayar TFT, konektivitas Y-Connect, juga bagasi super luas 27 liter.

    (lua/rgr)

  • Klarifikasi Wakil Ketua DPR soal Video Ahli Gizi MBG yang Viral di Medsos

    Klarifikasi Wakil Ketua DPR soal Video Ahli Gizi MBG yang Viral di Medsos

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan klarifikasi terkait video saat dirinya berbicara dalam sebuah forum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengenai peran ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral di media sosial. 

    Klarifikasi tersebut disampaikan usai melaksanakan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ahli Gizi (Persagi) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Menurut Cucun, pernyataannya di video itu menindaklanjuti pembahasan soal tenaga ahli gizi berangkat dari hasil RDP Komisi IX DPR, yang sedang mencari solusi atas kelangkaan tenaga gizi di berbagai dapur MBG di berbagai daerah. 

    “Berangkat dari hasil rapat dengan pendapat [RDP] dengan Komisi IX. Itu sudah tersiar, rapat DPR juga terbuka. Teman-teman ahli gizi sudah tahu bahwa ada kesepakatan minta dicari solusi,” ujar Cucun dalam keterangan resmi, Senin (17/11/2025).

    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan salah satu persoalan yang muncul di lapangan adalah perpindahan ahli gizi dari satu dapur ke dapur lain sehingga menghambat operasional.

    “Yang ini bisa jalan, tapi yang sana macet, karena belum ada ‘kawin’ antara Persagi dengan BGN sehingga tidak bisa menindak ahli gizinya. Ini momentum yang bagus,” ucapnya.

    Menurut Cucun, justru di forum tersebut muncul usulan dari peserta yang meminta agar tidak ada lagi istilah ahli gizi dalam regulasi. Namun, usulan tersebut sulit dijalankan karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 83/2024 tentang MBG. 

    “Kalau mau mengubah Perpres, ya harus ada komponennya: ahli gizi, akuntan, dan lainnya. Yang usul itu putrinya beliau. Saya respons, kalau keinginan demikian, nanti profesi panjenengan semua diganti. Habis,” ujarnya.

    Cucun menegaskan dirinya tidak pernah menyatakan MBG tidak membutuhkan ahli gizi, justru kebutuhan tenaga gizi harus dimaksimalkan terlebih dahulu.

    “Sebagai wakil rakyat saya sampaikan, ‘tolong Pak, maksimalkan dulu saja’. Titik temunya nanti ketika ada perjanjian kerja sama ini,” kata dia.

    Apabila hingga Desember target 20 ribu dapur tidak terpenuhi karena kekurangan tenaga ahli gizi, lanjut Cucun, maka Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) bersama pengurusnya akan mengambil langkah salah satunya melatih tenaga non ahli gizi

    “Kalau misalkan tidak ada ahli gizi dan usulannya seperti itu, kita latih. Tetap, karena ini berbicara gizi. Ada UU 17/2023, Kolegium, assessment, uji kompetensi. Itu tetap harus diikuti untuk skill worker,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Cucun meminta semua elemen masyarakat mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Pengawasan itu guna mencegah adanya permainan dari pihak-pihak terkait serta problematika makanan bergizi untuk anak-anak sekolah.

    Hal itu dikatakan Cucun saat Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung dalam rangka Pengawalan Program Makan Bergizi Gratis di Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (16/11/2025).

    Salah satu problematika yang kini terjadi adalah kurangnya ahli gizi untuk dapur SPPG. Bahkan dia berencana akan menghapus diksi ahli gizi menjadi tenaga yang menangani gizi.

    “Saya enggak mau dengar orang-orang sombong mengatakan ‘karena saya ahli gizi’. Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu anak-anak SMA cerdas fresh graduate dilatih tiga bulan kasih sertifikasi BNSP [Badan Nasional Sertifikasi Profesi],” jelas Cucun.

    Dia kembali mengingatkan bahwa program MBG untuk anak-anak sekolah didanai menggunakan APBN. Cucun menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi program tersebut bersama pihak terkait.

    “Kita sampaikan kepada para mengingatkan kepada semuanya, karena yang digunakan ini APBN. Saya tadi ingatkan, di ujung akan ada pos audit kepada mitra, KSPPG, kepada tenaga yang mengawasi gizi. Ya, mohon maaf, tenaganya mengawasi gizi tadi. Jadi, fungsi pengawasan saya ini harus berjalan. Jangan sampai tadi ada problematika,” kata Cucun.

    Dia mengimbau kepada seluruh SPPG agar mengikuti aturan yang telah diatur dari mulai dapur hingga kualitas makanan. Dia juga berharap seluruh elemen masyarakat mengawasi program tersebut apabila menemukan adanya kejanggalan.

    “Jangan sekarang terima insentif banyak tetapi kondisi dapur tidak sesuai SOP. Kemudian juga pelayanannya, tidak boleh terjadi lagi mengganggu uang yang hak anak-anak bangsa kita yang Rp10.000. Kalau terjadi demikian, semua teman-teman media, publik, ya, siapapun juga berhak mengawasi, laporkan ke kami,” imbuhnya. 

  • Katanya Jakarta-Bandung Lewat Tol Japeksel Cuma 45 Menit, Ternyata…

    Katanya Jakarta-Bandung Lewat Tol Japeksel Cuma 45 Menit, Ternyata…

    Jakarta

    Klaim fantastis dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang menyebut perjalanan dari Jakarta ke Bandung via Tol Jakarta-Cikampek II Selatan (Japeksel) hanya butuh waktu 45 menit langsung ditanggapi oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    Dody mengakui bahwa hadirnya tol Japeksel yang progresnya sudah mencapai 92,23% per November 2025 ini memang akan memangkas waktu tempuh. Namun, ia menampik klaim durasi 45 menit untuk rute full Jakarta-Bandung.

    Menurut perhitungan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, waktu tempuh 45 menit itu hanya berlaku dari Gerbang Tol (GT) Jatiasih sampai GT Sadang.

    “Itu lagi kita dalami sama-sama Waskita, kayaknya mestinya memangkas itu harusnya sih. Kayanya bukan (45 menit Jakarta-Bandung),” tegas Dody saat ditemui di Kantor Lemhanas Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Tol Japeksel sepanjang 31,25 kilometer (km) ruas Bojongmangu-Sadang sendiri ditargetkan Waskita rampung pada pertengahan 2026. Proyek ini diharapkan bisa mengurai kepadatan lalu lintas di jalur Jakarta-Cikampek eksisting dan menjadi jalur alternatif menuju Jawa Barat bagian selatan, termasuk destinasi di Bandung dan sekitarnya.

    Ia mengatakan saat ini BPJT dan Waskita sedang melakukan pembahasan terkait dengan kepastian waktu tempuh dengan adanya tol tersebut. Adapun menurut perhitungan BPJT Kementerian PU, waktu tempuh 45 menit tersebut hanya dari Gerbang Tol (GT) Jatiasih sampai GT Sadang.

    Sebagai informasi, PT Waskita Karya (Persero) Tbk terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan (Japeksel) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Realisasi proyek sepanjang 31,25 kilometer (km) tersebut kini telah mencapai 92,23% per November 2025.

    Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menyatakan, Perseroan tengah mengerjakan tol Japeksel ruas Bojongmangu-Sadang. Ditargetkan, jalan yang menghubungkan Jakarta dengan Jawa Barat bagian selatan ini selesai pada pertengahan 2026.

    “Waskita Karya berkomitmen menyelesaikan proyek tersebut secara tepat waktu dan sesuai standar mutu. Perseroan pun menerapkan inovasi Building Information Modeling (BIM), guna membantu proses desain serta identifikasi masalah atau clash analysis,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (9/11/2025).

    Tol Japeksel, sambung dia, sangat dinantikan masyarakat karena memiliki sejumlah manfaat. Salah satunya mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur Jakarta-Cikampek, sehingga perjalanan menjadi lebih lancar dan efisien.

    “Tol tersebut menjadi jalan alternatif bagi pengendara, sekaligus memudahkan akses ke berbagai wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Maka, dapat memperbaiki konektivitas antarwilayah yang semakin berkembang di area Jakarta serta Jawa Barat,” tutur Ermy.

    “Keberadaan Tol Japeksel turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada bidang pariwisata. Melalui jalan ini, wisatawan akan semakin mudah merasakan destinasi kuliner dan budaya di Bandung, wisata alam di Lembang maupun di Ciwidey,” jelas dia.

    (riar/rgr)

  • Klarifikasi Lengkap Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad soal Video Viral Tak Butuh Ahli Gizi di MBG

    Klarifikasi Lengkap Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad soal Video Viral Tak Butuh Ahli Gizi di MBG

    Cucun menegaskan dirinya tidak pernah menyatakan MBG tidak membutuhkan ahli gizi. Menurutnya, justru kebutuhan tenaga gizi harus dimaksimalkan terlebih dahulu.

    “Sebagai wakil rakyat saya sampaikan, ‘tolong pak, maksimalkan dulu saja’. Titik temunya nanti ketika ada perjanjian kerja sama ini,” kata dia.

    Apabila hingga Desember target 20 ribu dapur tidak terpenuhi karena kekurangan tenaga ahli gizi, lanjut Cucun, maka Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) bersama pengurusnya akan mengambil langkah salah satunya melatih tenaga non ahli gizi.

    “Kalau misalkan tidak ada ahli gizi dan usulannya seperti itu, kita latih. Tetap, karena ini berbicara gizi. Ada UU 17/2023, Kolegium, assessment, uji kompetensi. Itu tetap harus diikuti untuk skill worker,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRCucun Ahmad Syamsurijal meminta semua elemen masyarakat mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Pengawasan itu guna mencegah adanya permainan dari pihak-pihak terkait serta problematika makanan bergizi untuk anak-anak sekolah.

    Hal itu dikatakan Cucun saat Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung Dalam rangka Pengawalan Program Makan Bergizi Gratis, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (16/11/2025).

    Salah satu problematika yang kini terjadi adalah kurangnya ahli gizi untuk dapur SPPG. Bahkan dia berencana akan menghapus diksi ahli gizi menjadi tenaga yang menangani gizi.

    “Saya enggak mau dengar orang-orang sombong mengatakan ‘karena saya ahli gizi’. Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu anak-anak SMA cerdas fresh graduate dilatih tiga bulan kasih sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi),” jelas Cucun.

    Dia kembali mengingatkan bahwa program MBG untuk anak-anak sekolah didanai menggunakan APBN. Cucun menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi program tersebut bersama pihak terkait.

    “Kita sampaikan kepada para mengingatkan kepada semuanya, karena yang digunakan ini APBN. Saya tadi ingatkan, di ujung akan ada pos audit kepada mitra, KSPPG, kepada tenaga yang mengawasi gizi. Ya, mohon maaf, tenaganya mengawasi gizi tadi. Jadi, fungsi pengawasan saya ini harus berjalan. Jangan sampai tadi ada problematika,” kata Cucun. 

    Cucun mengimbau kepada seluruh SPPG agar mengikuti aturan yang telah diatur dari mulai dapur hingga kualitas makanan. Dia juga berharap seluruh elemen masyarakat mengawasi program tersebut apabila menemukan adanya kejanggalan. 

    “Jangan sekarang terima insentif banyak tetapi kondisi dapur tidak sesuai SOP. Kemudian juga pelayanannya, tidak boleh terjadi lagi mengganggu uang yang hak anak-anak bangsa kita yang Rp 10.000. Kalau terjadi kedemikian, semua teman-teman media, publik, ya, siapapun juga berhak mengawasi, laporkan ke kami,” ucap dia.

  • Jokowi dan Iriana Hadir Langsung Jemput Jenazah Istri Wiranto di Bandara Solo

    Jokowi dan Iriana Hadir Langsung Jemput Jenazah Istri Wiranto di Bandara Solo

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 Joko Widodo Hadir secara langsung saat jenazah istri Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto tiba di Bandara Adi Soemarmo, Solo, Senin (17/11/2025).

    Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @jokowi, dia datang bersama istrinya. Mereka tampak menemani Wiranto untuk menjemput langsung proses pemindahan jenazah dari pesawat TNI Angkatan Udara ke mobil ambulans.

    “Hari ini saya dan Ibu Iriana turut menjemput jenazah almarhum Ibu Hj. Rugaiya Usman, istri Bapak Wiranto, di Bandara Adi Soemarmo, Solo,” tulis caption unggahan tersebut, Senin (17/11/2025).

    Setelahnya, jenazah dibawa untuk dikebumikan di makam keluarga Astana Ukir Sena Raga, Delingan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. 

    Dalam unggahan tersebut, Jokowi juga menyampaikan belasungkawa dan mendoakan almarhumah.

    “Semoga Yang Maha Kuasa menerima seluruh amal beliau mengampuni dosa-dosanya, melapangkan dan menerangi kuburnya serta memberikan ketabahan dan keikhlasan kepada keluarga yang ditinggal,” tambahnya.

    Diketahui, Rugaiya wafat pada hari Minggu, 16 November 2025. Sebelum diterbangkan ke Solo, jenazah Rugaiya lebih dulu dibawa ke rumah duka Jl. Palem Kartika No.21, Komplek PATI AD Bambu Apus, Jakarta Timur.

    Kapuspen TNI Mayjen Freddy Ardianzah mengatakan istri dari eks Panglima TNI itu mengembuskan nafas terakhirnya pada 15.55 WIB di Bandung.

  • Viral Sebut Tak Butuh Ahli Gizi di MBG, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Minta Maaf

    Viral Sebut Tak Butuh Ahli Gizi di MBG, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Minta Maaf

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPRCucun Ahmad Syamsurijal meminta semua elemen masyarakat mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Pengawasan itu guna mencegah adanya permainan dari pihak-pihak terkait serta problematika makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. 

    Hal itu dikatakan Cucun saat Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung Dalam rangka Pengawalan Program Makan Bergizi Gratis, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (16/11/2025).

    Salah satu problematika yang kini terjadi adalah kurangnya ahli gizi untuk dapur SPPG. Bahkan dia berencana akan menghapus diksi ahli gizi menjadi tenaga yang menangani gizi. 

    “Saya enggak mau dengar orang-orang sombong mengatakan ‘karena saya ahli gizi’. Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu anak-anak SMA cerdas fresh graduate dilatih tiga bulan kasih sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi),” jelas Cucun.

    Dia kembali mengingatkan, program MBG untuk anak-anak sekolah didanai menggunakan APBN. DPR akan terus mengawasi jalannya program tersebut. 

    “Kita sampaikan kepada para mengingatkan kepada semuanya, karena yang digunakan ini APBN. Saya tadi ingatkan, di ujung akan ada pos audit kepada mitra, KSPPG, kepada tenaga yang mengawasi gizi. Ya, mohon maaf, tenaganya mengawasi gizi tadi. Jadi, fungsi pengawasan saya ini harus berjalan. Jangan sampai tadi ada problematika,” kata Cucun.

    Cucun mengimbau seluruh SPPG agar mengikuti aturan yang telah diatur dari mulai dapur hingga kualitas makanan. Dia juga berharap seluruh elemen masyarakat mengawasi program tersebut apabila menemukan adanya kejanggalan.

    “Jangan sekarang terima insentif banyak tetapi kondisi dapur tidak sesuai SOP. Kemudian juga pelayanannya, tidak boleh terjadi lagi mengganggu uang yang hak anak-anak bangsa kita yang Rp 10.000. Kalau terjadi kedemikian, semua teman-teman media, publik, ya, siapapun juga berhak mengawasi, laporkan ke kami,” ucap dia.