Xcloud.id

kab/kota: bandung

  • 10 Kawasan Puncak Bogor Diserbu Wisatawan, 9.000 Kendaraan Melintas hingga Pukul 8 Pagi Bandung

    10 Kawasan Puncak Bogor Diserbu Wisatawan, 9.000 Kendaraan Melintas hingga Pukul 8 Pagi Bandung

    Kawasan Puncak Bogor Diserbu Wisatawan, 9.000 Kendaraan Melintas hingga Pukul 8 Pagi
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    –
    Arus wisata
    di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat, mulai menunjukkan peningkatan signifikan di hari kedua Lebaran 2025 ini, Selasa (1/4/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    pagi ini, sejumlah ruas jalan, terutama dari Exit GT Ciawi dan jalan arteri Simpang Gadog, dipadati kendaraan.
    KBO Sat Lantas Polres Bogor, Iptu Ardian, saat ditemui di Posko pengamanan mudik dan wisata Simpang Gadog mengatakan sudah ada 9.000 kendaraan melintas hingga pukul 08.00 WIB pagi ini.
    “Betul, sampai saat ini masih terjadi peningkatan arus dari pintu keluar gerbang Tol Ciawi sampai dengan Simpang Gadog, dengan jarak sekitar 100 kilometer,” katanya.
    Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi, motor, dan bus.
    Lalu lintas sempat tersendat akibat meningkatnya jumlah kendaraan yang datang dari arah Jakarta, terutama setelah Exit GT Ciawi.
    Untuk mengatasi
    kemacetan
    , pihak kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas berupa
    contraflow
    dan
    sistem ganjil genap
    (gage).
    Skema
    contraflow
    diberlakukan dari Kilometer 46+400 hingga Gerbang Tol (GT) Ciawi, sedangkan sistem ganjil genap diterapkan di sekitar Simpang Gadog, yang merupakan pintu masuk menuju Puncak.
    Sistem gage diberlakukan sejak pukul 06.00 WIB dan direncanakan berakhir pukul 09.00 WIB, bersamaan dengan dimulainya
    one way 
    dari arah Jakarta.
    Artinya, hanya kendaraan bernomol ganjil yang bisa melintas.
    Ketika sistem
    one way
    diberlakukan maka semua kendaraan, baik ganjil maupun genap, diperbolehkan melintas menuju Puncak.
    Pengendara dari arah Jakarta akan diprioritaskan melintas di kedua lajur.
    Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi antrean kendaraan di sekitar Exit GT Ciawi dan Simpang Gadog.
    Untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas yang berkepanjangan, Iptu Ardian menambahkan bahwa pihaknya telah mengerahkan 340 personel gabungan dari Lantas, Brimob, dan Dishub Kabupaten Bogor.
    “Sampai jam 6 (hanya satu jam) ini sudah mencapai 4.000 kendaraan ke Puncak, maka kami mempersiapkan rekayasa one way dan nanti dilaksanakan sambil menunggu pengurasan arus ke bawah sehingga bisa diberlakukan satu arah atas,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siap-siap Supian Suri Disanksi Izinkan ASN Depok Pakai Mobil Dinas Buat Mudik, KDM-Bima Arya Tegas

    Siap-siap Supian Suri Disanksi Izinkan ASN Depok Pakai Mobil Dinas Buat Mudik, KDM-Bima Arya Tegas

    TRIBUNJAKARTA.COM – Wali Kota Depok Supian Suri siap-siap kena sanksi buntut kebijakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mudik Lebaran 2025.

    Supian Suri mengizinkan ASN Depok mudik ke kampung halaman menggunakan mobil dinas.

    Kebijakan itu pun menuai polemik. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbicara mengenai hal tersebut.

    Bahkan KPK mengungkit potensi korupsi.

    TribunJakarta.com merangkum pernyataan para pejabat terkait kebijakan Supian Suri.

    Dedi Mulyadi Semprot

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah memberikan teguran kepada Supian Suri.

    Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi alias KDM mengingatkan kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku. 

    “Tadi malam sudah saya tegur, nanti ga boleh ada pernyataan yang seperti itu lagi. Itu membuka ruang pada kebijakan-kebijakan yang lainnya, nanti abai,” ungkap Dedi setelah melaksanakan shalat Id di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, pada Senin (31/3/2025).

    Supian Suri dinilai abai dengan kebijakan yang telah diterapkan Pemprov Jawa Barat.  Dedi menegaskan Supian Suri tidak mengikuti instruksi gubernur perihal larangan mobil dinas dipakai mudik. 

    Penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi berpotensi merugikan negara jika terjadi kerusakan. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Duduk Perkara Sandi Butar Butar Dipecat Dari Posisi Petugas Damkar Kota Depok, Kamis (27/3/2025). Dulu Sandi pernah dapat pesan dari Dedi Mulyadi.

    “Iya dong abai. Kan begini risikonya. Gimana kalau mobilnya (dinas) di jalan mengalami problem? Itu menjadi risiko negara, harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    Gubernur juga mengkritik argumen Supian Suri yang menyatakan bahwa tidak semua ASN memiliki mobil pribadi.

    Dedi menjelaskan bahwa ASN yang diberikan mobil dinas umumnya berpangkat Eselon III dan II, yang seharusnya memiliki kemampuan finansial untuk membeli kendaraan pribadi.

    “Tunjangan (Eselon III dan II) cukup, kalau tunjangan ASN Eselon III dan II itu cukup, enggak mungkin enggak punya mobil. Kalau masih punya mobil, ngapain pake mobil dinas? Sederhana logikanya,” tuturnya.

    Pernyataan Bima Arya

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, tegas menyatakan bahwa keputusan tersebut keliru dan merugikan negara.

    Bima Arya menjelaskan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang seharusnya digunakan untuk tugas dan pelayanan publik, bukan kepentingan pribadi.

    “Mobil dinas itu aset negara, fasilitas negara yang semestinya digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan tugas dan pelayanan publik,” ujar Bima usai salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat (31/3/2025), 

    Ia juga menekankan  risiko kerusakan dan kerugian negara yang mungkin timbul akibat penggunaan kendaraan dinas untuk mudik.

    “Jadi kalau tidak terkait dengan tugas, dengan pelayanan publik, apalagi untuk kepentingan pribadi, ya seharusnya tidak digunakan. Apalagi risiko kerusakan yang mungkin akan berdampak pada kerugian negara,” tegasnya.

    Wamendagri mengimbau seluruh kepala daerah untuk tidak mengikuti kebijakan serupa.

    “Kami meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memperhatikan hal ini, menjaga hal ini. Ini sudah aturan yang tidak berubah,” tuturnya.

    Ia menambahkan bahwa Supian Suri akan menerima teguran dan sanksi dari pembina kepegawaian. 

    “Ya kita akan tegur, sanksinya tentu akan disampaikan nanti oleh pembina kepegawaian masing-masing. Pak Gubernur pasti akan memberikan sanksi,” ujar Bima Arya. 

    Pernyataan KPK

    Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sejatinya, seorang kepala daerah harus bisa menjadi teladan agar menghindari kegiatan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

    “KPK mengimbau kepala daerah seharusnya bisa menjadi teladan bagi jajarannya dalam pencegahan korupsi, khususnya pada moment saat ini, untuk pengendalian gratifikasi terkait hari raya, serta imbauan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan mudik Hari Raya Idulfitri,” kata Budi dalam keterangannya, dikutip Senin (31/3/2025).

    Budi menyebut kendaraan dinas seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan kedinasan, bukan untuk kepentingan pribadi.

    Dia mengatakan Kepala Daerah dan satuan pengawas atau Inspektorat seharusnya bisa secara aktif melakukan pemantauan dan pengawasan, agar penyalahgunaan kendaraan dinas ini dapat dilakukan pencegahan secara efektif.

    “Kepala daerah atau inspektorat juga dapat memberikan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Mengingat penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan ataupun bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban seorang ASN, tidak hanya melanggar peraturan dan kode etik, tapi juga membuka peluang potensi terjadinya tindak pidana korupsi,” tuturnya.

    Hal itu disebut Budi tertuang dalam Surat Edaran Ketua KPK Nomor 7 Tahun 2025 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya. 

    “Kendaraan dinas sebagai salah satu bentuk aset negara/daerah harus dikelola secara tertib, baik pencataan, perawatan, serta pemanfaatannya. Agar tidak menimbulkan potensi kerugian negara/daerah, sekaligus pemanfaatannya betul-betul untuk kepentingan negara/daerah, bukan untuk kepentingan pribadi individu-individu tertentu,” jelasnya.

    Untuk itu, Budi mengungkap pengelolaan aset daerah ini juga menjadi salah satu fokus area dalam monitoring centre for prevention (MCP) yang dilakukan KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah.

    Kebijakan Supian Suri

    Wali Kota Depok, Supian Suri, memperbolehkan pegawai ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik dalam rangka Lebaran Idul Fitri.

    “Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian saat dikonfirmasi pada Jumat (28/3/2025).

    Supian menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk apresiasi untuk pegawai yang telah mengabdi di Pemerintah Kota Depok.

    Ia menekankan bahwa tidak semua ASN memiliki kendaraan pribadi, sehingga kebijakan ini diharapkan dapat membantu mereka.

    “Pertama, ya enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” ungkap Supian.

    Peraturan Mobil Dinas

    Pemerintah mengatur penggunaan mobil dinas melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005.

    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Efisiensi dan Disiplin PNS ditetapkan kendaraan dinas adalah fasilitas kerja ASN sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan negara.

    Aturan dan Sanksi Penggunaan Mobil Dinas

    Pelat merah pada mobil dinas merupakan tanda bahwa kendaraan tersebut milik pemerintah.

    Plat nomor merah digunakan untuk kendaraan dinas yang dioperasikan oleh instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.  

    Aturan Penggunaan Mobil Dinas

    a. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi.

    b. Kendaraan Dinas Operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor,

    c. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan di dalam kota, dan pengecualian penggunaan ke luar kota atas ijin tertulis pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

    Hari kerja yang dimaksud merujuk pada Keppres Nomor 68 Tahun 1995, yaitu Senin-Kamis pukul 07.30-16.00 dan ASN wajib menggunakan seragam. 

    Namun pengaturan hari kerja dapat disesuaikan instansi masing-masing.

    ASN yang menyalahgunakan kendaraan dinas bisa dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

    Pelat nomor merah berlaku untuk satu kendaraan.

    Pelat nomor merah tidak dapat dipindahkan.

    Pelat nomor merah berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

    Kendaraan dinas yang berhak menggunakan plat merah Menteri, Pejabat eselon I, Pejabat eselon II, Pejabat eselon III dan pejabat eselon IV yang menjabat sebagai Kepala Kantor.  

    Sanksi Penggunaan Mobil Dinas

    Mobil dinas tidak boleh dipakai untuk keperluan pribadi.

    Bila melanggar, bisa dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian, sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021.

    Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 adalah peraturan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Tribunnews.com/Wartakotalive)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Puncak Mudik Lebaran 2025 via Kereta Sudah Terlalui, PT KA Bandung Sebut Hampir 18 RIbu Penumpang Berhasil Diangkut

    Puncak Mudik Lebaran 2025 via Kereta Sudah Terlalui, PT KA Bandung Sebut Hampir 18 RIbu Penumpang Berhasil Diangkut

    Sementara itu, PT KAI Persero menyebutkan selama angkutan Lebaran 2025, total penjualan tikrt melampaui 3,3 Juta. Tercatat data hingga 28 Maret 2025 pukul 24.00 WIB PT KAI telah melayani 1.445.965 penumpang. Menurut Vice President Public Relations KAI Anne Purba, puncak arus mudik Lebaran terjadi pada 28 Maret 2025, dengan jumlah penjualan tiket mencapai 215.646 dalam sehari yang terdiri dari 184.008 tiket kereta api jarak jauh (KA JJ) dan 31.638 tiket KA Lokal yang dikelola KAI.

    “Angka tersebut merupakan capaian penjualan tertinggi selama periode angkutan lebaran 21 Maret – 11 April 2025 dengan tingkat okupansi 115,56 persen untuk KA JJ dan 60,65 persen untuk KA Lokal,” ujar Anne dicuplik dari laman PT KAI.

    Anne mengatakan tingkat okupansi yang melebihi 100 persen terjadi karena adanya pola perjalanan penumpang yang fleksibel. Pelanggan naik dan turun di berbagai stasiun sepanjang rute perjalanan, bukan hanya dari stasiun awal hingga tujuan akhir. Untuk memastikan kelancaran arus mudik, KAI menyediakan total kapasitas hingga 4.591.510 tempat duduk untuk perjalanan periode 21 Maret – 11 April 2025, yang terdiri dari 3.443.832 tempat duduk untuk KA J dan 1.147.678 tempat duduk untuk Kereta Api Lokal. “Hingga (Sabtu) 29 Maret 2025 pukul 07.00 WIB, penjualan tiket menunjukkan tren positif dengan total 3.303.774 tiket telah terjual, atau sekitar 71,95 persen dari total kapasitas yang disediakan,” kata Anne.

    Dari jumlah tersebut, Anne menjelaskan tiket KA JJ yang telah terjual mencapai 2.970.399 dengan tingkat okupansi 86,25 persen, sedangkan tiket KA Lokal terjual sebanyak 333.375 tiket atau 29,05 persen dari kapasitas yang tersedia.

    “Kepadatan arus mudik masih terjadi hari ini (Sabtu, 30/3/2025) dengan penjualan tiket pada 29 Maret hingga pukul 07.00 WIB mencapai 186.074 dalam sehari yang terdiri dari 167.481 KA JJ dan 18.593 KA Lokal. Angka tersebut masih akan bertambah karena penjualan masih berlangsung,” sebut Anne. Selama masa Angkutan Lebaran, PT KAI mengoperasikan 9.656 perjalanan kereta api, meningkat 8 persen dibandingkan periode sebelumnya.

    Total kapasitasnya mencapai 4.591.510 kursi, KAI berupaya menghadirkan layanan transportasi yang andal, nyaman, dan tepat waktu bagi seluruh pelanggan. “Untuk mengakomodasi tingginya permintaan, KAI juga menyediakan 1.080 perjalanan tambahan yang siap melayani berbagai rute favorit. Kami mengingatkan pelanggan untuk membawa dokumen identitas resmi serta tiket perjalanan agar proses boarding berjalan lancar,” jelas Anne. Sebagai solusi praktis, calon penumpang juga dapat memanfaatkan fasilitas face recognition yang tersedia di 21 stasiun KAI, termasuk Stasiun Gambir, Pasarsenen, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Surabaya Gubeng, dan lainnya.

    Dengan teknologi ini, calon penumpang dapat melakukan boarding lebih mudah tanpa perlu menunjukkan tiket cetak atau kartu identitas. “KAI mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang menjadikan kereta api sebagai pilihan utama untuk mudik Lebaran. Kami akan terus meningkatkan layanan demi memastikan perjalanan yang selamat, nyaman, dan berkesan bagi setiap pelanggan,” sebut Anne.

  • Jumlah Pemudik Lebaran Turun Drastis, Daya Beli Masyarakat Anjlok?

    Jumlah Pemudik Lebaran Turun Drastis, Daya Beli Masyarakat Anjlok?

    JABAR EKSPRES – Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan ( Kemenhub ) telah memprediksi bahwa jumlah pemudik lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 mengalami penurunan sebesar 24 persen.

    Berdasarkan data Kemenhub, diperkirakan masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran Idul Fitri pada tahun ini mencapai 146,48 juta orang atau sekitar 52 persen dari penduduk Indonesia.

    Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnnya yang mencapai 193,6 juta orang.

    BACA JUGA: Harus Diusut! Proyek Tempat Wisata Eiger Camp Diduga Langgar Perda KBU!

    Pengamat Ekonomi dari INDEF Eko Listiyanto mengatakan, penyebab menurunnya jumlah pemudik pada tahun ini karena daya beli masyarakat mengalami penurunan.

    Saat ini banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga mengalami anggaran terbatas untuk melakukan mudik.

    ‘’Masyarakat banyak yang mengalami kesulitan biaya untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman,’’ ujar Eko dalam keterangan rilisnya, Senin, (1/04/2025).

    BACA JUGA: Lenovo Legion 7i dan Legion 5i Miliki Performa Ciamik dengan Dukungan ColdFront: Hyper

    Eko menilai, anggaran untuk melakukan mudik tidak hanya sebatas biaya perjalanan saja, tapi kebiasaan masyarakat biasanya harus membawa uang lebih untuk berbelanja atau berbagai bersama keluarga.

    Biaya ini merupakan pengeluaran selama masyarakat melakukan ritual mudik lebaran Idul Fitri ketika berkumpul bersama kerabat dan keluarga.

    Penurunan Daya beli ini disebabkan karena banyak terjadi PHK yang terjadi di awal 2025 ini dengan jumlah mencapai 18.610 orang yang terjadi selama Januari-Februari 2025.

    BACA JUGA: Tempat Hiburan Malam di Kota Bandung Banyak yang Buka di Bulan Puasa, Satpol PP kemana?

    ‘’Jumlah tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama di tahun 2024,’’ ujarnya.

    Berdasarkkan data dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) saat ini sudah 60.000 pekerja yang terkena imbas PHK yang terdapat di 50 perusahaan.

    Dampak dari PHK ini membuat konsumsi masyarakat mengalami pelemahan dan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 0,4 persen pada Januari 2025.

    BACA JUGA: Terkendala Dana, Tradisi Ifthar Ramadan di Masjid Lautze 2 Terhenti

    Biasanya pada awal tahun IKK cenderung mengalami kenaikan. Namun pada 2025 ini terjadi anomali penurunan, begitupun pada Februari 2025.

  • Antisipasi Lonjakan Sampah Masa Libur Idul Fitri di Kota Bandung, Pemprov Jabar Sediakan Mesin Insenelator

    Antisipasi Lonjakan Sampah Masa Libur Idul Fitri di Kota Bandung, Pemprov Jabar Sediakan Mesin Insenelator

    Pembangunan fisik instalasi pengelolaan sampah akan dilaksanakan oleh PT Jabar Environmental Solutions (JES) selaku badan usaha pengelola.

    Instalasi ini menggunakan teknologi waste-to-energy dengan metode insinerator, yang dirancang untuk mengolah sampah dari lima kabupaten dan kota di kawasan Bandung Raya.

    “Konstruksi dijadwalkan dimulai pada Januari 2026, dan jika berjalan lancar, fasilitas ini diproyeksikan mulai beroperasi paling cepat dalam dua tahun atau maksimal tiga tahun kemudian,” terang Herman.

    Artinya, TPPAS Legok Nangka diharapkan dapat beroperasi penuh pada 2028. Herman menekankan keberhasilan operasional TPPAS Legok Nangka sangat bergantung pada kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, yang diperkirakan hanya mampu bertahan hingga 2027.

    Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jabar akan mengupayakan perpanjangan usia pakai TPA Sarimukti hingga 2028.

    “Kita perlu upaya bersama dalam mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah di Bandung Raya. Partisipasi semua pihak, termasuk masyarakat, sangat dibutuhkan agar TPA Sarimukti bisa bertahan hingga 2028. Dengan begitu, pada 2029 Legok Nangka sudah bisa beroperasi secara penuh,” ujar Herman.

    Pemdaprov Jabar berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu demi mengatasi permasalahan sampah di wilayah Bandung Raya.

    Herman menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja keras agar TPPAS Legok Nangka dapat segera beroperasi.

    “Mohon doa restu dari warga Jawa Barat. Kami di Pemdaprov akan berupaya semaksimal mungkin agar Legok Nangka bisa segera operasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Herman.

    Proyek TPPAS Legok Nangka diharapkan tidak hanya menjadi solusi bagi pengelolaan sampah regional, tetapi juga memberikan kontribusi dalam menghasilkan energi terbarukan melalui teknologi waste-to-energy.

  • Arus Balik Idul Fitri 1446 Hijriah Diprediksi Lancar, Anggota DPR RI Jelaskan Alasannya

    Arus Balik Idul Fitri 1446 Hijriah Diprediksi Lancar, Anggota DPR RI Jelaskan Alasannya

    PIKIRAN RAKYAT – Rudianto Lallo dari Komisi III DPR RI berpendapat bahwa arus balik Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan akan berjalan lancar karena lamanya periode libur Lebaran.

    “Arus balik kan ada libur kan sampai tanggal 8 (April), saya kira dengan waktu libur yang lebih dari sepekan arus balik akan berjalan baik juga, prediksi saya seperti itu,” ucapnya.

    Rudianto menyatakan bahwa durasi libur yang cukup panjang memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk memilih waktu keberangkatan dari kampung halaman sehingga dapat menghindari kepadatan arus lalu lintas.

    “Karena ada kesempatan untuk tidak bersamaan, arus baliknya tidak bersamaan, karena ada waktu libur sampai tanggal 8 (April),” kata dia.

    Rudianto memprediksi kelancaran arus balik berdasarkan pengalaman arus mudik tahun ini yang berjalan lancar. Ia juga menyoroti peran pengamanan dan kebijakan yang disiapkan oleh Korlantas Polri selama periode arus mudik.

    Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Korlantas Polri antara lain meliputi rekayasa lalu lintas dan penyediaan jalur alternatif, penerapan sistem contraflow (lawan arah), serta sistem oneway (satu arah) yang berlaku secara lokal maupun nasional.

    “Menurut saya kalau mudiknya sudah lancar, biasanya arus baliknya juga lancar,” ujar Rudianto dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 1 April 2025.

    Ia juga menyampaikan pesan kepada masyarakat yang berangkat dari kampung halaman untuk senantiasa mematuhi aturan berkendara demi keselamatan bersama dan agar selamat sampai tujuan.

    “Yang utama adalah disiplin, menjaga keamanan bersama, hindari hal-hal yang bisa mengganggu mudik, arus balik, pada intinya disiplin. Tidak ugal-ugalan, pokoknya yang utama disiplin,” ucapnya.

    Antisipasi Jasa Marga

    Jasa Marga menyiapkan jalur fungsional di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan saat arus balik Idul Fitri 2025. Arus balik diperkirakan  mencapai puncaknya pada 6 April 2025 yang akan datang.

    Lisye Octaviana selaku Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga menyatakan bahwa pihaknya menyediakan lebih dari 32 km jalur fungsional.

    Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta, terutama di titik-titik krusial seperti Simpang Susun Dawuan Kilometer 66 Tol Jakarta-Cikampek.

    “Rencananya untuk jalur fungsional ini nanti akan dibuka, dipersiapkan mulai 2 April 2025. Dipersiapkan hanya khusus untuk golongan I, kendaraan non-bus dan non-truck dipersiapkan untuk bisa dilewati di jalur fungsional ini dari pukul 7.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB,” kata Lisye.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dedi Mulyadi Tolak Parsel Lebaran, Beri Cara Ganti Jadi Paket Sembako Buat Warga Jabar Pra-Sejahtera

    Dedi Mulyadi Tolak Parsel Lebaran, Beri Cara Ganti Jadi Paket Sembako Buat Warga Jabar Pra-Sejahtera

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menolak parsel Lebaran 2025 dari pihak manapun.

    Politikus Gerindra itu memberi tutorial atau cara agar parsel itu diganti menjadi paket sembako.

    Paket sembako itu nantinya dibagikan kepada masyarakat Jawa Barat pra-sejahtera.

    Menurut Dedi Mulyadi, lebih baik uang untuk membeli parsel tersebut digunakan untuk sedekah ke masyarakat.

    Dedi Mulyadi memberikan contoh, jika parsel senilai Rp1,5 juta, akan lebih baik diganti menjadi paket sembako sebanyak 10 paket.

    Paket-paket sembako ini kemudian dibagikan ke warga Jawa Barat yang membutuhkan.

    “Saya menyarankan paket dibagi 10 masing-masing seharga Rp 150 ribuan, isinya beras atau bahan makanan, lalu dibagikan ke masyarakat,” kata Dedi Mulyadi dalam keterangan resminya, Minggu (30/3/2025).

    Dedi Mulyadi meminta agar paket sembako tersebut diberi tulisan bahwa paket itu adalah bentuk ucapan Lebaran dari gubernur, lalu ditujukan kepada penerima dengan alamat yang jelas.

    Menurut Dedi Mulyadi, hal tersebut agar bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang lebih berhak.

    “Beri tulisan Selamat Hari Raya Idul Fitri buat Kang Dedi Mulyadi, paket ini sudah dikirim ke penerima, sebutkan nama dan alamatnya,” kata Dedi Mulyadi.

    Tidak tanggung-tanggung, Dedi Mulyadi mengaku akan turun langsung mengecek pemberian paket sembako tersebut.

    “Bayangkan jika ada yang mengirim 100 parsel (yang dibagi menjadi 10 paket senilai Rp150 ribu), maka akan ada 1.000 paket yang diterima masyarakat,” ucap Dedi Mulyadi.

    Lebaran Dedi Mulyadi

    Dedi Mulyadi senang atas pelaksanaan lebaran pertama di Gasibu, Kota Bandung.

    Biasanya, kata Dedi Mulyadi, dia melaksanakan lebaran di Alun-alun Kian Santang Purwakarta atau di halaman rumahnya di Lembur Pakuan.

    “Ini lebaran pertama yang saya laksanakan bersama warga Kota Bandung. Tadi, saya lihat ada yang dari Lampung, Kalimantan, Karawang, Cianjur dan Garut sengaja salat Idulfitri di Gasibu.”

    “Saya lihat hampir seluruh pelosok Jabar banyak warganya yang datang melaksanakan salat Idulfitri di Gasibu,” katanya, Senin (31/3/2025).

    Hal paling utama, lanjutnya, pada lebaran tahun ini terjadi kenaikan pembayaran zakat fitrah 100 persen.

    Itu menandakan kesadaran dan kemampuan orang untuk membayar zakat semakin meningkat dan kualitas ekonomi masih relatif sangat baik.

    “Ini harus menjadi catatan penting, karena kalau kualitas ekonominya buruk, orang belum tentu bisa membayar zakat fitrah atau bayar zakat lainnya. Alhamdulillah acara malam takbiran pun lancar tak ada peristiwa yang menonjol. Lalu, arus mudik terkelola dengan baik yang menandakan koordinasi lintas sektoral baik antarforkopimda di Jabar maupun pusat dengan daerah berjalan efektif,” ujarnya.

    Dedi Mulyadi setelah melaksanakan salat Idulfitri di Lapangan Gasibu, kemudian berlanjut menggelar open house di Gedung Pakuan.

    Masyarakat pun sudah banyak menunggu untuk bersalaman sekaligus berfoto dengan orang nomor satu di Jabar tersebut.

    Setelah bersalaman, para warga langsung dipersilakan untuk makan yang telah disediakan pihak Gedung Pakuan.(TribunJabar/Wartakota)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Berkah Ramadan, Puluhan Karyawan EIGER Berangkat Umrah Hingga Kejutan Hadiah Rumah

    Berkah Ramadan, Puluhan Karyawan EIGER Berangkat Umrah Hingga Kejutan Hadiah Rumah

    JABAR EKSPRES – EIGER Tropical Adventure, brand asal Indonesia penyedia perlengkapan luar ruang yang genap berusia 35 tahun, kembali mengadakan acara buka puasa bersama pada Ramadan tahun 2025. Gelaran spesial setahun sekali di bulan Ramadan ini mengundang ribuan karyawannya secara offline maupun online yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Kurang lebih 600 orang karyawan hadir langsung di Head Office PT Eigerindo MPI selaku retail distributor tunggal brand EIGER di Jl. Raya Terusan Kopo, Pangauban, Kec. Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat (21/3). Sementara lebih dari seribu orang karyawan lain bergabung melalui daring dari kurang lebih 300 toko EIGER yang berada di berbagai kota/kabupaten seluruh Indonesia.

    Acara berlangsung semarak, dimulai dengan tausyiah yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Ridwan tentang pesan berbagi untuk sesama, sebagai salah satu kampanye utama EIGER di Ramadan tahun ini.

    “Ramadan mengingatkan kita akan arti kebersamaan. Ramadan tentang memberikan kehangatan, menyiapkan yang terbaik untuk mereka yang selalu ada di samping kita, keluarga, sahabat atau siapapun yang kita sayangi,” cerita Ustaz Ahmad Ridwan di depan ribuan karyawan EIGER dari seluruh Indonesia.

    Menjelang waktu berbuka puasa, Ronny Lukito founder dari EIGER pun naik ke atas panggung, ia menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya di depan ribuan keluarga besar EIGER atas seluruh dedikasi dan pengabdian untuk brand ini.

    “Kadang kita lupa melihat apa yang ada di sekitar, di balik setiap kebaikan ada tangan-tangan yang membuka jalan. Tangan keluarga kita, orang terdekat kita, kawan-kawan baik kita di pekerjaan. Ramadan bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang berbagi. Menghadirkan kebahagiaan bagi mereka yang selalu ada, yang tak pernah meminta, tetapi pantas mendapatkan sukacita,” ungkap Ronny di depan keluarga besar EIGER.

    Atas dasar menebar manfaat seluas-luasnya, membagikan kebaikan serta apresiasi dan penghargaan karyawan terhadap perusahaan, Ronny Lukito mengumumkan lima nama karyawannya yang berhak mendapatkan kejutan berupa hadiah rumah serta puluhan nama-nama karyawan yang mendapatkan apresiasi berupa perjalanan umrah. Tak tanggung-tanggung, Ronny menyiapkan lebih dari 40 tiket umrah yang dipilih berdasarkan pernghargaan atas pengabdiannya, juga yang dipilih melalui pilihan acak atau undian.

  • Catat, 6 Rekomendasi Tempat Glamping Cantik di Ciwidey

    Catat, 6 Rekomendasi Tempat Glamping Cantik di Ciwidey

    1. Glamping Legok Kondang Lodge

    Glamping Legok Kondang Lodge terletak di tengah hutan hijau dan menawarkan suasana segar dengan konsep penginapan ala Ubud, Bali. Fasilitas yang tersedia di tempat ini juga lengkap.

    Terdapat fasilitas kolam renang pribadi, jacuzzi, restoran bernuansa Bali, beberapa tipe kamar bahkan menyediakan sarapan terapung di kolam air hangat. Melansir dari ulasan Google tempat ini mempunyai rating 4,6 dari total 2.256 pengguna.

    Lokasi Glamping Legok Kondang Lodge berada di Jl. Kurunangan, Lebakmuncang, Kec. Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan jam buka setiap hari pukul 06.00 hingga 23.00 WIB.

    2. Ciwidey Valley Resort

    Resor ini terkenal cocok untuk keluarga dan mempunyai berbagai fasilitas lengkap seperti taman bermain anak, kolam air panas dengan wahana perosotan, serta fasilitas spa pasir hangat.

    Kamar-kamarnya didesain dengan tema kayu memberikan nuansa alami yang nyaman. Berdasarkan dari ulasan Google, tempat ini telah meraih rating 4,3 dari total 9.812 pengguna.

    Ciwidey Valley Resort berlokasi di Jl. Barutunggal No. KM. 17, Alamendah, Kec. Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

  • Dedi Mulyadi Ingin Kades yang Minta THR Diperlakukan Sama dengan Preman: Harus Ada Tindakan Tegas – Halaman all

    Dedi Mulyadi Ingin Kades yang Minta THR Diperlakukan Sama dengan Preman: Harus Ada Tindakan Tegas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan harus ada tindakan tegas terhadap Kepala Desa (Kades) Klapanunggal Bogor Ade Endang Saripudin, yang meminta jatah THR senilai Rp165 juta ke perusahaan.

    Dedi Mulyadi mengatakan tidak cukup hanya memberikan pembinaan kepada Kades Ade.

    “Sama dong perlakuan kayak preman di Bekasi, polisinya bertindak? Preman Bekasi ditindak kan? Ditahan kan? Masa kepala desa enggak?” ujar Dedi Mulyadi.

    Dedi Mulyadi menegaskan sudah ada instruksi gubernur. Namun, kepala desa tersebut justru melakukan perbuatan meminta untuk digratifikasi. 

     “Itu masuk melanggar hukum, jadi tidak cukup hanya pembinaan, harus ada tindakan tegas,” lanjut Dedi.

    Menurut Dedi Mulyadi, tindakan Kades Klapanunggal yang minta THR hingga beredar di media sosial itu, tidak cukup selesai hanya dengan meminta maaf. 

    Namun, harus ada tindakan tegas agar hal-hal seperti itu tidak diikuti yang lain serta tidak timbang pilih dalam memberikan tindakan. 

    Ia mengatakan, tindakan kepala desa tersebut melanggar instruksi gubernur sehingga tidak bisa diampuni. 

     

    “Dari sisi otoritas kewenangan, SK kepala desa itu dari bupati, maka bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan kepala desa, itu dari sisi aspek kewenangan,” ucapnya. 

    “Tetapi dari sisi aspek kepala desa abai terhadap instruksi gubernur itu kesalahan yang tidak bisa diampuni,” katanya lagi.

    Sebelumnya, sepucuk surat berkop Pemerintah Desa Klapanunggal viral di medsos. 

    Di surat itu, Kepala Desa Klapanunggal Ade Endang Saripudin diduga meminta THR beserta tetek bengek lain dengan total Rp 165 juta kepada perusahaan di wilayahnya. 

    Di surat bertanggal 12 Maret 2025, Ade mengaku mengajukan permohonan THR kepada pimpinan perusahaan sehubungan dengan peringatan Idul Fitri 1446 Hijriah. 

    Ia mengatakan sumbangan itu bersifat tidak mengikat. 

    “Besar harapan kami bapak/ibu pimpinan perusahaan dapat berpartisipasi untuk dapat membantu kami dalam memberikan tunjangan kepada perangkat dan aparatur wilayah yang ada di Desa Klapanunggal,” tulis Ade. 

    Di lembar terpisah, tampak undangan acara halalbihalal di Kantor Desa Klapanunggal, Jumat (21/3/2025). Ade bertindak selaku ketua pelaksana acara itu. 

    Kemudian, ada detail rencana anggaran biaya halal bihalal itu. 

    Ada delapan item, yakni bingkisan senilai Rp 30 juta, uang saku atau THR Rp 100 juta, kain sarung Rp 20 juta, konsumsi Rp 5 juta, penceramah Rp 1,5 juta, pembaca ayat suci Al Quran Rp 1,5 juta, sewa sistem tata suara Rp 2 juta, dan biaya tak terduga Rp 5 juta. Totalnya mencapai Rp 165 juta. 

    Belakangan setelah viral, Ade Endang Saripudin menyampaikan permohonan maaf. 

    Ade mengakui kesalahannya dan memastikan surat tersebut akan ditarik kembali. 

    “Saya mengaku salah dan memohon maaf atas beredarnya surat edaran dari desa kami yang meminta dana THR ke perusahaan,” ujar Ade dalam sebuah video pernyataan, Minggu. 

    Ia juga meminta para pengusaha di Kabupaten Bogor untuk mengabaikan surat yang telah terlanjur beredar.  

    “Saya akan menarik kembali surat imbauan tersebut dan sekali lagi memohon maaf kepada para pihak yang merasa kurang berkenan. Terima kasih,” tandasnya.

    Penulis: Valentino Verry