Xcloud.id

kab/kota: bandung

  • 8 Pusat Gempa di Bogor Dekat dengan Gunung Gede, Badan Geologi Terus Pantau Bandung

    8 Pusat Gempa di Bogor Dekat dengan Gunung Gede, Badan Geologi Terus Pantau Bandung

    Pusat Gempa di Bogor Dekat dengan Gunung Gede, Badan Geologi Terus Pantau
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Bogor diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,1 pada Kamis (10/4/2025) malam.
    Pusat gempa terletak dekat
    Gunung Gede
    , yang merupakan gunung api terdekat dari lokasi kejadian.
    Badan Geologi
    pun melakukan pemantauan terhadap aktivitas Gunung Gede, yang saat ini masih berstatus normal.
    “Gunung api yang terdekat dengan pusat gempa bumi adalah Gunung Gede. Badan Geologi memantau secara terus-menerus aktivitas Gunung Gede dan pada saat ini tingkat aktivitas Gunung Gede berada pada level 1 (Normal),” ujar Kepala Badan Geologi, M Wafid, dalam keterangannya pada Kamis (11/4/2025).
    Guncangan gempa tersebut menyebabkan kerusakan ringan pada beberapa bangunan di
    Kecamatan Bogor Selatan
    dan Bogor Barat, termasuk perumahan Bogor Nirwana Residence.
    Guncangan dirasakan pada skala intensitas IV – V MMI di sekitar lokasi pusat gempa.
    “Menurut data Badan Geologi, sebaran permukiman penduduk yang terlanda guncangan gempa bumi sebagian besar terletak pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) gempa bumi menengah dan tinggi,” tambah Wafid.
    Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada Kamis (11/4/2025) sekitar pukul 22.16 WIB, dengan pusat di tenggara Kota Bogor pada koordinat 6.62 LS dan 106.80 BT, berjarak 2 km tenggara Kota Bogor.

    Wafid menjelaskan bahwa morfologi wilayah di sekitar lokasi pusat gempa merupakan dataran bergelombang hingga perbukitan dengan kemiringan landai hingga curam, terutama di bagian selatan yang mendekati kawasan pegunungan.
    “Batuannya dominan batuan rombakan gunungapi yang telah lapuk dan sebagian merupakan endapan aluvial,” ucapnya.
    Menurut data Badan Geologi, wilayah Bogor dan sekitarnya didominasi oleh jenis kelas tanah keras hingga sedang (kelas D), sedangkan daerah utara sebagian besar terdiri dari jenis tanah sedang hingga lunak (kelas E).
    “Berdasarkan posisi lokasi pusat gempa bumi dan kedalaman, maka kejadian gempa bumi tersebut diakibatkan oleh aktivitas sesar aktif di sekitar Kota Bogor dengan mekanisme sesar mendatar,” tambahnya.
    Wafid juga menyebutkan bahwa kejadian gempa bumi ini diperkirakan tidak akan mengakibatkan terbentuknya sesar permukaan dan bahaya ikutan, seperti retakan tanah, penurunan tanah, likuefaksi, dan gerakan tanah.
    Badan Geologi akan mengirim Tim Tanggap Darurat ke lokasi bencana untuk melakukan pemeriksaan dan analisis guna memberikan rekomendasi teknis kepada Pemerintah Daerah yang terdampak.
    Wafid mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti arahan serta informasi dari petugas BPBD setempat.
    “Tetap waspada dengan kejadian gempa bumi susulan dan jangan terpancing oleh isu yang tidak bertanggung jawab mengenai gempa bumi dan tsunami,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buntut Kasus Dokter PPDS, DPR Siap Panggil Kemenkes hingga RSHS Bandung

    Buntut Kasus Dokter PPDS, DPR Siap Panggil Kemenkes hingga RSHS Bandung

    JABAR EKSPRES – Buntut kasus dokter PPDS, Komisi IX DPR RI siap memanggil sejumlah pihak mulai dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dekan FK Unpad, RSHS Bandung, Konsil Kedokteran Indonesia, hingga Kemendiktisaintek untuk membahas kasus pemerkosaan oleh calon dokter spesialis anastesi di RSHS.

    “Langkah ini diambil untuk meminta klarifikasi mengevaluasi sistem pembinaan dan pengawasan tenaga medis, serta memastikan kasus serupa tidak terulang di masa mendatang,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh dikutip dari ANTARA, Jumat (11/4).

    Ia menegaskan Komisi IX DPR mengecam kasus pemerkosaan itu. Kasus tersebut mencerminkan kegagalan sistem pengawasan hingga perlindungan pasien di lingkungan rumah sakit.

    BACA JUGA: DPRD Kota Bandung Sesalkan Tindakan Asusila Dokter Peserta PPDS di RSHS

    Ia juga mengatakan kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh dokter residen PPDS anastesi Unpad di RSUP Hasan Sadikin Sadikin (RSHS) Bandung tersebut harus segera ditanggapi dengan melakukan perbaikan secara menyeluruh dan sistemik.

    “Kami meminta Kementerian Kesehatan RI dan Konsil Kodekteran Indonesia untuk melakukan evaluasi dan tindakan disipliner terhadap tenaga medis yang terlibat,” ucapnya.

    Menurutnya, Universitas Padjajaran (Unpad) dan RSHS Bandung harus perkuat sistem pelaporan, perlindungan korban dan pengawasan terhadap peserta Pendidikan dokter spesialis.

    Tidak hanya itu, Kementerian Kesehatan perlu memberikan pendampingan psikologis, hukum dan kesehatan kepada korban sebagai bentuk pemulihan hak-hak korban, sesuai amanat Pasal 55 dan 64 Undang-Undang Kesehatan.

    BACA JUGA: Bertambah, Korban Pelecehan Dokter PPDS di RSHS Jadi 3 Orang

    Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat menahan seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) berinisial PAP (31) atas dugaan kekerasaan seksual terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

    Selain itu, Polisi juga mengungkapkan adanya indikasi kelainan perilaku seksual pada pelaku, yang menjadikannya tersangka kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien.

    Temuan itu, berdasarkan pemeriksaan awal terhadap dokter PPDS terduga pelaku pemerkosaan berinisial PAP (31).

  • Penjelasan Rektor Unpad Terkait Kasus Dokter PPDS yang Lecehkan Keluarga Pasien di RSHS Bandung – Halaman all

    Penjelasan Rektor Unpad Terkait Kasus Dokter PPDS yang Lecehkan Keluarga Pasien di RSHS Bandung – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad)  Prof. Arief S. Kartasasmita memberikan penjelasan terkait kasus dokter PAP, seorang PPDS Anestesi FK Unpad yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung.

    Dalam video resmi yang diterima Tribunnews.com pada Jumat (11/4/2025) Prof Arief menuturkan, pihaknya merasa prihatin terhadap kasus ini.  

    Secara umum UNPAD tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Padjadjaran.  

    “Kami lembaga pendidikan sama sekali tidak memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan UNPAD secara umum,” tegas dia.

    Pihaknya akan segera melakukan tindak lanjut  dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan.

    Karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan dalam melakukan tindak pidana.

    DOKTER PPDS UNPAD – PA (31), seorang dokter PPDS Unpad, diduga mempunyai fantasi terhadap korban. PA meminta korban mengganti pakaian dengan baju operasi berwarna hijau dan memintanya melepas baju juga celana. Fantasi PA itu dilakukan sebelum dia melakukan pelecehan terhadap korban di Gedung MCHC Lantai 7 RSHS Bandung pada 18 Maret 2025 pukul 01.00 WIB. (Tribun Jabar/ Muhammad Nandri)

    “Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di UNPAD yang menyatakan bahwa  setiap mahasiswa, dosen, maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kami keluarkan dan tidak lagi menjadi mahasiswa UNPAD dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan UNPAD,” ujar Prof Arief.

    Pihaknya juga akan melakukan pendampingan untuk korban serta berkoordinasi dengan RSHS Bandung serta polisi.

    “Mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa UNPAD,” harap dia.

    Sebagai lembaga pendidikan, Prof Arief menegaskan, UNPAD akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non-spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya untuk mencegah kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan UNPAD termasuk rumah sakit pendidikan.

    Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, pasalnya kejadian ini merupakan multi-dimensi, dimana tidak hanya berbicara mengenai masalah pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan masalah didik dan juga masalah perundungan-perundungan, juga masalah-masalah lain terkait dengan proses pendidikan spesialis, di rumah sakit pendidikan.

    “Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau diminimalkan sekecil mungkin peluang-peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran,” kata dia.

     

  • 6 Korban Dokter Priguna Bertambah, RSHS Diminta Ikut Bertanggung Jawab Nasional

    6 Korban Dokter Priguna Bertambah, RSHS Diminta Ikut Bertanggung Jawab Nasional

    Korban Dokter Priguna Bertambah, RSHS Diminta Ikut Bertanggung Jawab
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi IX DPR RI meminta Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung turut dimintai pertanggungjawaban atas kasus
    pemerkosaan
    dan
    kekerasan seksual
    yang dilakukan oleh
    dokter residen
    anestesi Priguna Anugerah Pratama (31) terhadap sejumlah pasien dan keluarganya.
    Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Arzeti Bilbina menilai, peristiwa ini mencerminkan kelalaian yang sistemik, bukan semata-mata kesalahan individu pelaku.
    “Jika boleh dikatakan, ini bukan hanya ulah oknum, tapi semua ikut berperan. Baik institusi, rumah sakit, sekuriti, keamanan,” ujar Arzeti, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/4/2025).
    Menurut dia, rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik seharusnya memberikan rasa aman kepada pasien dan keluarganya, terlebih saat berada dalam situasi kritis atau gawat darurat.
    “Ketika orangtua dalam kondisi kritis, kita kan berharap dengan dokter. Kemudian dia praktik di rumah sakit besar yang kredibilitasnya sudah diakui. Jadi, ada kenyamanan kita mengantarkan orangtua kita. Kita berharap akan tersembuhkan, tapi kok malah terjadi pemerkosaan,” kata Arzeti.
    Arzeti berpandangan, RSHS perlu diberi sanksi tegas jika terbukti lalai dalam memberikan pengawasan terhadap dokter yang sedang menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
    “Dan Rumah Sakit harus di-
    banned
    juga, didenda! Jangan mentang-mentang mereka punya cara. Kita juga harus mengawal agar mereka punya rasa
    secure
    kepada pasien,” ujar dia.
    Arzeti juga mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara mendalam soal dugaan adanya korban lain dari aksi bejat Priguna.
    “Ada dugaan kan sebelumnya sudah terjadi juga. Kita minta penegak hukum melakukan penelusuran secara mendalam demi memastikan ada tidaknya lagi korban lain,” kata dia.
    Selain itu, Komisi IX juga mendorong Kementerian Kesehatan melakukan audit menyeluruh terhadap rumah sakit pendidikan dan membentuk tim inspeksi mendadak guna menyelidiki potensi praktik kekerasan seksual di lingkungan tersebut.
    “Sangat mengerikan kondisi seperti ini. Kasus harus segera diselesaikan, karena ini permasalahan yang sangat menakutkan dalam kondisi kita sangat berharap perlindungan dokter,” pungkas dia.
    Diberitakan sebelumnya, Polda Jawa Barat mengungkap bahwa jumlah korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Priguna Anugerah Pratama (31), dokter residen anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, bertambah menjadi tiga orang.
    “Yang di kita satu (korban) masih ditangani, yang dua masih di RS, belum kita periksa,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, Rabu (9/4/2025).
    Korban yang saat ini sedang ditangani kepolisian berinisial FH (21), sementara dua korban lain masih menjalani perawatan di rumah sakit.
    Ketiganya diduga mengalami pelecehan oleh pelaku yang sama.
    “Informasinya begitu,” ujar Surawan, saat ditanya apakah dua pasien lain juga menjadi korban pelecehan oleh Priguna.
    Kasus ini terungkap setelah FH melapor kepada polisi.
    Peristiwa itu terjadi di lantai 7 Gedung MCHC RSHS pada pertengahan Maret 2025.
    Pelaku membawa korban ke lokasi tersebut dengan dalih melakukan pemeriksaan darah untuk transfusi, lalu menyuntikkan cairan yang diduga obat bius hingga korban tidak sadarkan diri.
    Usai sadar, korban merasakan nyeri di beberapa bagian tubuh dan menjalani visum, yang kemudian mengonfirmasi adanya kekerasan seksual.
    Untuk perkara FH, polisi telah memeriksa 11 saksi, termasuk korban, keluarga korban, perawat dan ahli.
    Pelaku dijerat Pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
    Kekerasan Seksual
    , dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonom Celios sebut tiga alasan emas batangan banyak dibeli masyarakat

    Ekonom Celios sebut tiga alasan emas batangan banyak dibeli masyarakat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom Celios sebut tiga alasan emas batangan banyak dibeli masyarakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 April 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan ada tiga faktor yang membuat belakangan ini emas batangan banyak dibeli masyarakat, yakni tekanan ekonomi global, imbal investasi besar dan dana darurat.

    Dihubungi di Jakarta, Kamis, Ia menjelaskan faktor pertama yakni saat ini masyarakat dan investor melihat adanya tekanan ekonomi global, sehingga kebanyakan memilih untuk menggeser portofolio aset menjadi emas batangan.

    “Mereka mencoba untuk menggeser portofolio investasinya menjadi emas batangan, sehingga ada demand yang meningkat di tengah situasi ekonomi yang cukup memburuk,” ujarnya.

    Ia menyampaikan faktor kedua yakni sebagian masyarakat menggunakan emas batangan untuk meningkatkan imbal hasil dari investasi.

    Hal ini karena nilai tambah dari emas batangan dinilai lebih tingi dibanding bunga bank konvensional.

    “Jadi begitu ada uang lebih misalnya sisa THR, daripada dimasukkan ke simpanan perbankan bunganya tidak seberapa, mereka belikan emas batangan,” ujarnya pula.

    Sementara untuk faktor ketiga, dijelaskan Bhima yakni karena masyarakat membutuhkan emas batangan sebagai dana darurat, mengingat likuiditas logam mulia dinilai lebih cepat.

    “Karena emas itu likuiditasnya cepat. Ketika kena PHK atau untuk memenuhi kebutuhan darurat, emas ini dapat cepat dicairkan,” kata Bhima.

    Melihat situasi ekonomi dunia yang saat ini sedang tertekan, dan harga emas terus mengalami lonjakan, Bhima meminta Pemerintah memastikan bahwa pasokan emas dalam negeri bisa memenuhi permintaan pasar, serta mengendalikan nilai tukar rupiah dan membuat kebijakan untuk memitigasi dampak resiprokal Amerika Serikat agar harga emas batangan lebih stabil.

    Diberitakan sebelumnya, banyak masyarakat yang membeli emas batangan setelah Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah, seperti di Padang, Jakarta dan Jawa Barat.

    Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat mengungkapkan pembelian emas oleh masyarakat untuk investasi, meningkat selepas libur Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Dari data Pegadaian, tercatat transaksi emas sampai tanggal 8 April 2025 di wilayah Kanwil Jawa Barat sebanyak 85.685 gram. 

    Secara rinci Area Bandung I sebanyak 25.761 gram, Area Cirebon sebanyak 21.712 gram, Area Tasikmalaya 19.851 gram, dan Area Bandung 2 sebanyak 18.362 gram.

    Adapun pada Kamis (10/4) harga emas batangan buatan Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian, kompak meroket hingga Rp60.000 dari hari sebelumnya.

    Emas Antam meroket Rp60.000 dari semula Rp1.798.000 menjadi Rp1.858.000 per gram, emas buatan Galeri24 turut melonjak Rp57.000 ke angka Rp1.816.000 dari semula Rp1.759.000 per gram.

    Sementara emas buatan UBS melesat naik Rp57.000 dari semula Rp1.754.000 menjadi Rp1.811.000 per gram.

    Sumber : Antara

  • Ribuan mahasiswa turun ke jalan tolak tiga periode

    Ribuan mahasiswa turun ke jalan tolak tiga periode

    Mahasiswa menggelar demo nasional pada Senin, 11 April 2022. (Antara/Iggoy el Fitra)

    11 April 2022: Ribuan mahasiswa turun ke jalan tolak tiga periode
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 11 April 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menggelar aksi demonstrasi serentak pada Senin (11/4), menolak wacana penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Aksi ini dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, dan berlangsung pula di sejumlah daerah seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, hingga Palembang.

    Demonstrasi digerakkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menilai bahwa wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Dalam orasinya, mahasiswa menyebut upaya tersebut sebagai pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan pelanggaran terhadap UUD 1945.

    “Kami datang ke sini bukan untuk huru-hara, tapi untuk menyelamatkan demokrasi. Pemilu harus tetap digelar 2024, dan jabatan presiden tidak boleh diperpanjang di luar konstitusi,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando di depan kompleks parlemen.

    Massa aksi membawa berbagai poster dan spanduk yang memuat pesan-pesan politik, seperti “Tolak Tiga Periode”, “Reformasi Dikorupsi Lagi”, hingga “Harga Naik, Demokrasi Turun”. Suasana sempat memanas saat barikade kawat berduri dipasang di sekitar kawasan DPR/MPR. Namun, hingga sore hari, aksi berjalan relatif kondusif di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian.

    Selain menolak perpanjangan masa jabatan presiden, mahasiswa juga menyoroti lonjakan harga bahan pokok yang terjadi sejak awal tahun. Mereka mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Kebebasan berpendapat serta penegakan demokrasi yang sehat juga menjadi tuntutan utama dalam aksi ini.

    Presiden Joko Widodo telah menanggapi isu tersebut beberapa hari sebelum aksi berlangsung. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk menjabat tiga periode dan memastikan Pemilu 2024 akan digelar sesuai jadwal. “Saya tegaskan, saya tidak berminat dan tidak berniat menjadi presiden tiga periode,” ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka.

    Hingga malam hari, sebagian peserta aksi masih bertahan di sekitar kompleks parlemen menunggu respons dari pihak legislatif. Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu ini secara kritis dan tak segan kembali turun ke jalan apabila tuntutan mereka tidak digubris.

    Aksi 11 April 2022 menjadi salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa sebagai kontrol sosial masih hidup dan aktif, terutama dalam merespons isu-isu krusial yang menyangkut masa depan demokrasi Indonesia.

    Sumber : Sumber Lain

  • Keluarga Korban Cabut Laporan, Kasus Dokter PPDS Unpad Cabuli Anak Pasien RSHS Bandung Terhenti? – Halaman all

    Keluarga Korban Cabut Laporan, Kasus Dokter PPDS Unpad Cabuli Anak Pasien RSHS Bandung Terhenti? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Terungkap fakta bahwa keluarga korban telah mencabut laporan polisi terhadap Priguna Anugerah Pratama (31), dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat (Jabar).

    Priguna adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) yang menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) anestesi di RSHS Bandung.

    Pria yang sudah berkeluarga itu diduga melakukan rudapaksa terhadap wanita asal Bandung inisial FH (21), anak dari pasien pria yang dirawat di RSHS Bandung, pada Selasa (18/3/2025) lalu.

    Pada hari itu juga, keluarga korban langsung melaporkan kejadian ini ke polisi berdasarkan bukti berupa hasil visum hingga rekaman CCTV.

    Namun terbaru, Penasehat hukum Priguna yakni Ferdy Rizky Adilya dan Gumilang Gatot menyampaikan bahwa keluarga korban telah mencabut laporan tersebut.

    “Kejadian (perjanjian) ini sebelum adanya penangkapan (23 Maret 2025). Itu sudah dilakukan keluarga klien kami,” kata Gumilang, Kamis (10/4/2025), dilansir TribunJabar.id.

    Lantas bagaimana kelanjutan proses hukum terhadap Priguna?

    Ferdy menjelaskan bahwa Priguna telah meminta maaf ke korban terkait perbuatan bejatnya, namun tetap menyerahkan masalah ini ke kepolisian untuk memproses hukum.

    “Intinya, kami akan kooperatif membantu memberikan hak-haknya tersangka dan kami akan kawal proses ini sampai akhirnya mempunyai keputusan,” ujar Ferdy. 

    Ferdy mengungkapan bahwa mereka telah melakukan pertemuan sebelum kasus ini mencuat ke publik untuk duduk bersama. Sehingga menurutnya, hingga kini tidak ada permasalahan.

    “Kami tadinya ingin juga mengundang dari pihak korban (keluarganya) untuk hadir. Tapi, tak bisa hadir. Mungkin nanti akan kami hubungi dan para wartawan bisa bertanya langsung dengan pihak keluarga korban,” jelas Ferdy.

    Ferdy juga mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, sempat ada bukti pencabutan laporan meskipun tak akan mempengaruhi proses hukum.

    Meski telah demikian, Ferdy menegaskan bahwa proses hukum tentu akan tetap berjalan.

    “Pencabutan itu terjadi 23 Maret 2025,” sebut Ferdy.

    Tetap Minta Pelaku Dihukum

    Kakak ipar korban berinisial AG mengakui bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut memang ada itikad baik dari keluarga Priguna.

    Itu pun, lanjut AG, setelah dicari-cari dan akhirnya keluarga Priguna bisa mengakses keluarga korban sampai adanya pertemuan kedua belah pihak.

    “Kami tetap mengutuk perbuatan pelaku. Namun, sesama manusia tentu mesti bisa memaafkan walau itu tak akan mengembalikan kondisi adik saya,” ungkap AG saat dihubungi melalui ponsel penasehat hukum pelaku, Kamis, dilansir TribunJabar.id.

    “Saat ini, masih kami dampingi dan awasi betul kondisi psikisnya, terlepas dari pertemuan itu kami sudah saling berbicara secara kekeluargaan dan sebagai keluarga sudah memaafkan tapi secara hukum, kami ingin proses hukum tetap berlanjut,” lanjutnya.

    AG pun berharap kasus ini diusut tuntas dan berharap bisa terungkap senetral dan sebersih mungkin, agar tidak ada korban lain.

    “Semoga Polda bisa menegakkan hukum seadil-adilnya,” ujar AG.

    Disinggung terkait ayah korban yang dikabarkan telah meninggal pada 28 Maret 2025, AG pun membenarkannya.

    “Iya betul, ayah korban masuk 16 Maret, lalu ada perawatan selama beberapa hari dan direkomendasikan rumah sakit harus operasi. Namun, sebelum operasi pada 18 Maret, terjadi kejadian terhadap adik saya. Dan, pada 19 Maret dilakukan operasi oleh RS berjalan lancar. Namun, kondisi bapak semakin menurun hingga akhirnya meninggal dunia,” jelasnya.

    Kronologi

    Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengungkapkan bahwa modus Priguna yaitu memanfaatkan kondisi kritis ayah korban dengan dalih akan mengecek darah untuk transfusi darah.

    Peristiwa dugaan rudapaksa ini terjadi pada 18 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB dinihari.

    Kala itu, Priguna yang sedang bertugas, meminta FH untuk diambil darahnya dan membawa korban dari ruang IGD RSHS Bandung ke Gedung MCHC lantai 7.

    Bahkan, Priguna meminta korban FH agar tidak ditemani adiknya.

    “Tersangka ini meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke Gedung MCHC lantai 7 RSHS. Korban sempat merasakan pusing dari cairan yang disuntikkan pelaku, dan selepas siuman korban merasakan sakit pada bagian tertentu,” kata Hendra dalam konferensi pers di Polda Jabar, Bandung, Rabu (9/4/2025), dilansir TribunJabar.id.

    Untuk melancarkan aksinya, Priguna diduga membius korbannya terlebih dahulu.

    “Sesampainya di Gedung MCHC, tersangka meminta korban mengganti pakaian dengan baju operasi berwarna hijau dan memintanya melepas baju juga celananya. Lalu, pelaku memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan kanan korban sebanyak 15 kali,” jelas Hendra.

    Priguna lalu menghubungkan jarum tersebut ke selang infus dan menyuntikkan cairan bening ke dalamnya.

    Selang beberapa menit, korban FH mulai merasakan pusing hingga akhirnya tidak sadarkan diri.

    Ketika itulah, korban diduga dirudapaksa oleh Priguna.

    “Setelah sadar, si korban diminta mengganti pakaiannya lagi. Lalu, setelah kembali ke ruang IGD, korban baru menyadari bahwa saat itu pukul 04.00 WIB,” ungkap Hendra.

    “Korban pun menceritakan kepada ibunya bahwa pelaku mengambil darah sebanyak 15 kali percobaan dan menyuntikkan cairan bening yang membuat korban tak sadar. Ketika buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu,” sambungnya.

    Berdasarkan hasil visum, ditemukan sperma di alat vital korban yang kini masih diselidiki pihak kepolisian untuk dilakukan tes DNA.

    Polisi kemudian menangkap Priguna di apartemennya di Bandung, pada 23 Maret 2025.

    Hingga pada 25 Maret 2025, polisi akhirnya menetapkan Priguna sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual.

    Atas aksi bejatnya, Priguna dijerat dengan Pasal 6 C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

    “Pelaku dikenakan pasal 6 C UU no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun,” sebut Hendra.

    Selain menangkap tersangka, Polda Jabar juga mengamankan sejumlah barang bukti dari TKP, termasuk 2 buah infus full set, 2 buah sarung tangan, 7 buah suntikan, 12 buah jarum suntik, 1 buah kondom, dan beberapa obat-obatan.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Kuasa Hukum Priguna Anugerah Sebut Keluarga Korban Sebenarnya Sudah Tak Ada Masalah, Sudah Damai

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunJabar.id/Muhamad Nandri Prilatama)

  • Nobar Film Jumbo Bareng Siswa SD, Adhitia Sebut Cimahi Miliki Potensi Jadi Inkubator Animator

    Nobar Film Jumbo Bareng Siswa SD, Adhitia Sebut Cimahi Miliki Potensi Jadi Inkubator Animator

    JABAR EKSPRES – Ratusan pelajar sekolah dasar (SD) di Kota Cimahi antusias mengikuti nonton bareng (nobar) film animasi Jumbo bersama Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, di salah satu bioskop di wilayah Pasteur, Kota Bandung, Kamis (10/4).

    Film animasi produksi lokal Indonesia ini sukses menarik perhatian publik, terlebih anak-anak yang senang bisa menontonnya di layar lebar. Adhitia mengatakan, Pemkot Cimahi sengaja mengajak para pelajar menonton film Jumbo karena proses rendering animasi ini dilakukan di Kota Cimahi.

    “Saya ajak anak-anak SD dan juga guru perwakilan dari sekolah negeri supaya mereka bangga bahwa Kota Cimahi punya animator yang bisa membuat film animasi keren seperti ini,” kata Adhitia saat ditemui, Jumat (11/4/2025).

    Menurutnya, film ini juga memberikan nilai edukatif bagi anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, periang, tidak pemarah, serta menghormati orang tua dan guru. “Mereka juga bisa menjadi penerus sebagai animator ke depannya dan mencapai cita-cita lainnya,” imbuhnya.

    BACA JUGA:Tayang di 17 Negara, ilm Animasi Indonesia “JUMBO”  Hadir Lebaran 2025

    Usai menyaksikan animasi lokal itu, Adhitia mengaku terkesan dengan film Jumbo dan berharap ke depannya akan ada lebih banyak film animasi lokal yang melibatkan animator Cimahi. “Keren banget. Dan kita harap nanti ada lagi film animasi buatan Indonesia yang proses rendering-nya tetap dilakukan di Cimahi,” katanya.

    Lebih lanjut, Adhitia menyebut keterlibatan studio animasi Cimahi dalam produksi Jumbo menunjukkan bahwa kota ini memiliki potensi besar sebagai inkubator animator.

    “Saya berterima kasih kepada Visinema yang telah mempercayai animator Cimahi untuk terlibat dalam animasi Jumbo, yang 100 persen buatan anak bangsa,” ujarnya.

    Keberhasilan animator Cimahi dalam proyek ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi investor untuk membangun bioskop di Kota Cimahi. Mengingat hingga kini, Cimahi belum memiliki bioskop, sehingga masyarakat harus menonton film di luar kota.

    Untuk itu ia menegaskan, Pemkot Cimahi akan terus berupaya menarik investor untuk membangun bioskop di daerahnya, sekaligus mengembangkan sektor ekonomi kreatif, termasuk industri film dan animasi. “Selain sektor animasi, kita juga akan kembangkan sektor film sebagai bagian dari ekonomi kreatif Cimahi,” tambahnya.

  • Polisi Grebek Kios Penjual Obat Keras Terlarang di Tamansari

    Polisi Grebek Kios Penjual Obat Keras Terlarang di Tamansari

    JABAR EKSPRES  – Sebuah kios semi permanen yang terletak di wilayah Tamansari, Kota Bandung, digerebek oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung. Kios yang terbuat dari kontainer tersebut diduga sering menjual obat keras terlarang, termasuk Tramadol.

    Wakasat Narkoba Polrestabes Bandung, Kompol Dadang Garnadi, mengungkapkan bahwa penggerebekan ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat kepada polisi.

    “Penggerebekan ini berawal dari pengaduan masyarakat, yang kemudian kami tindak lanjuti dengan penyelidikan. Setelah itu, kami melakukan penggeledahan dan mengamankan pelaku,” ujarnya pada Jumat (11/4).

    BACA JUGA: Polisi Gerebek Penjualan Obat Keras di Ciparay, Seorang Wanita Diamankan

    Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil menangkap penjual dan pembeli yang sedang melakukan transaksi, serta menyita sejumlah barang bukti. Namun, jumlah pasti barang bukti yang diamankan masih dalam proses perhitungan karena pengembangan masih berlangsung.

    “Ini (kios) berbentuk toko yang terbuka dari kontainer. Karena itu, izinnya tidak jelas. Lokasinya juga berada di trotoar jalan, sehingga legalitasnya memang tidak ada,” tambah Dadang.

    Dadang menjelaskan, kios tersebut menggunakan modus menjual aksesoris handphone untuk mengelabui petugas. Namun, saat dilakukan penggeledahan, ditemukan obat keras terlarang di dalam etalase.

    “Menurut keterangan sementara dari penjual, kios ini sudah beroperasi selama sekitar empat hingga lima bulan,” kata Dadang.

    Dengan adanya penggerebekan ini, pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan dan pengembangan terkait peredaran obat keras terlarang di Bandung. Sementara itu, penjual dan pembeli yang diamankan telah dibawa ke kantor Satres Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    “Kami masih mengembangkan kasus ini untuk melacak pemasok dan pemiliknya. Saat ini, kami sudah mengamankan dua orang, yakni penjual dan pembeli, yang akan dikenakan pasal UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” tutup Dadang.

  • Dedi Mulyadi Balas Pukulan Tarif Impor Trump dengan Jurus Insentif Industri Jabar Bandung 11 April 2025

    Dedi Mulyadi Balas Pukulan Tarif Impor Trump dengan Jurus Insentif Industri Jabar Bandung 11 April 2025

    Dedi Mulyadi Balas Pukulan Tarif Impor Trump dengan Jurus Insentif Industri Jabar
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , bakal menyiapkan insentif bagi sektor industri di Jawa Barat untuk menghadapi tekanan ekonomi dunia pasca-Amerika Serikat menaikkan tarif impor.
    Pemprov Jabar akan memperkuat seluruh sektor industri yang ada di wilayahnya sebagai langkah strategis.
    Dedi menyebut, salah satunya dengan memberikan insentif yang dirancang untuk meringankan beban biaya produksi industri, terutama untuk barang tujuan Amerika Serikat.
    “Kita sudah menyiapkan strategi, salah satunya dengan mengonsolidasikan seluruh industri di Jawa Barat, terutama yang mengekspor ke Amerika,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/4/2025).
    Dia berharap, dengan adanya stimulus ini, bisa menjaga daya saing sektor manufaktur dan dapat mendorong
    stabilitas ekonomi
    Jabar.
    “Pemerintah juga harus membuka berbagai insentif untuk meringankan beban produksi. Banyak opsi yang akan kita umumkan minggu depan,” katanya.
    Selain insentif fiskal, Dedi juga mendorong perluasan pasar ekspor non-tradisional sebagai alternatif dari pasar Amerika.
    Dedi menyebut, potensi pasar Indonesia sangat luas dan terbuka, namun perlu adanya penguatan diplomasi dan negosiasi dagang yang lebih agresif.
    Menurut dia, langkah strategis ini merupakan respons Pemprov Jabar dalam menjaga kelangsungan dunia usaha dan lapangan kerja di tengah dampak tantangan
    ekonomi global
    .
    “Pasar kita ini terbuka dan luas. Negosiasinya harus dilakukan agar produk-produk kita tetap bisa bersaing,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.