kab/kota: bandung

  • Festival Bandung Menggugat, Suara Kritis Bergema dari Dago Elos

    Festival Bandung Menggugat, Suara Kritis Bergema dari Dago Elos

    JABAR EKSPRES – Festival Bandung Menggugat digelar di Dago Elos, Sabtu, (12/4/2025). Acara ini menjadi puncak dari rangkaian kegiatan selama enam bulan terakhir yang diinisiasi BandungBergerak bersama komunitas dan mahasiswa.

    Festival tersebut menyoroti isu ketimpangan sosial, perampasan ruang hidup, dan penyempitan demokrasi.

    Festival dimulai dengan peluncuran buku Mahasiswa Bersuara, yang memuat 28 tulisan mahasiswa dari berbagai daerah. Buku tersebut sebelumnya telah didiskusikan di sejumlah kampus dan warung kopi sepanjang Maret 2025.

    Tri Joko Her Riadi, Pemimpin Redaksi BandungBergerak, dalam pengantarnya menyebut bahwa menggugat dan melawan hari ini bukan pilihan eksklusif, melainkan napas keseharian.

    BACA JUGA: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Tunggu Hasil Akhir Tim Saber Pungli Soal THR dan Kompensasi Sopir

    “Di tengah hidup berdemokrasi yang dibajak, menggugat dan melawan harus menjadi keseharian,” ujarnya.

    Sejumlah diskusi publik digelar sepanjang hari, salah satunya bertema Selagi Mahasiswa Berani Bersuara, Kampus Belum Akan Mampus, menghadirkan Cindy Veronika, Bivitri Susanti, dan Zen RS sebagai pemantik. Dalam sesi tersebut, Zen menekankan bahwa keberanian mahasiswa adalah hasil dari latihan dan kondisi ekonomi-politik.

    Sore harinya, festival dimeriahkan pertunjukan seni dari komunitas teater dan musik. Salah satunya, band Sukatani, tampil membawakan karya bertema sosial.

    Di malam hari, diskusi dilanjutkan dengan tema Menggugat Demokrasi Indonesia dalam Bayang-Bayang Rezim Baru dan Dago Elos Hari Ini, menghadirkan pegiat HAM, advokat, dan warga terdampak.

    BACA JUGA: Bupati Sumedang Ikuti Panen Raya Bersama Presiden di Majalengka

    Pameran foto Melawan sebagai Keseharian menampilkan 23 karya visual yang merekam bentuk perlawanan warga. Kurator Arif Hidayat Iqbal Kusumadirezza menampilkan karya dari fotografer seperti Prima Mulia dan Virliya Putricantika.

    Festival ditutup dengan orasi budaya dari Herry “Ucok” Sutresna dan penampilan musik dari Bendi Harmoni.

    Sementara dalam diskusi Selagi Mahasiswa Berani Bersuara, Kampus Belum Akan Mampus, menjelaskan berkenaan dinamika sosial pergerakan mahasiswa di kampus yang mulai meredam oleh penyebab yang sistemik.

    Zen RS, salah satu pemantik menyatakan bahwa pergerakan mahasiswa layaknya sebuah keberanian dengan dua faktor untuk dibaca. Pergerakan itu sama seperti keberanian. Keberanian itu bukan inharite atau turunan.

  • Kasus Pemerkosaan di RSHS, Unpad Evaluasi Sistem Pendidikan Dokter

    Kasus Pemerkosaan di RSHS, Unpad Evaluasi Sistem Pendidikan Dokter

    Bandung, Beritasatu.com – Universitas Padjadjaran (Unpad) memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh atas sistem pendidikan dokter. Kebijakan itu dilakukan buntut kasus pemerkosaan yang dilakukan calon dokter spesialis anastesi program PPDS Unpad di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

    Rektor Unpad Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menegaskan pihak kampus tidak akan tinggal diam dan langsung menginstruksikan evaluasi sistem pendidikan, demi memastikan kejadian serupa tidak terulang.

    “Semua proses akan kita evaluasi. Jangan sampai program dihentikan di RSHS tanpa evaluasi mendalam. Kami pastikan proses evaluasi juga akan menyentuh tempat lain,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).

    Arief menyebut, evaluasi ini menjadi langkah penting untuk menutup celah terjadinya pelanggaran hukum maupun etika di lingkungan pendidikan kedokteran. Bahkan, jika ditemukan kelemahan sistem, Unpad tidak akan ragu untuk menghentikan sementara program pendidikan terkait di berbagai bidang.

    Momentum Revisi Kurikulum Kedokteran

    Tak hanya mengevaluasi, Unpad juga memanfaatkan momen ini untuk merevisi kurikulum Fakultas Kedokteran. Arief menekankan pentingnya revisi guna mengantisipasi perundungan, kekerasan seksual, dan bentuk kekerasan lain yang bisa terjadi dalam dunia pendidikan.

    “Ini momen untuk memastikan sistem pendidikan kita mampu mencegah bullying, kekerasan seksual, maupun tindakan tidak pantas lainnya,” tambah rektor Unpad itu.

    Program PPDS Anestesi Dibekukan, Izin Praktik Pelaku Dicabut

    Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mengambil langkah tegas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di Unpad dan RSHS dibekukan selama satu bulan untuk proses evaluasi menyeluruh.

    “Kita freeze dahulu anestesi di Unpad dan RSHS selama sebulan, supaya kita tahu apa yang perlu diperbaiki,” ujar Budi seusai bertemu Presiden Jokowi di Solo.

    Tak hanya itu, Budi juga memastikan surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP) milik pelaku akan dicabut. Hal itu dilakukan, sebagai bentuk hukuman tegas dan efek jera bagi tenaga kesehatan yang melanggar hukum.

    “Ini harus ada efek jeranya. Kita pastikan STR dan SIP dicabut supaya tidak bisa praktik lagi,” tegas Menkes.

    Kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS di RSHS Bandung ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan kedokteran di Indonesia. Evaluasi sistem hingga revisi kurikulum di Unpad diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, profesional, dan berintegritas.

  • Anak-Anak Sukahaji Terjebak Sengketa Lahan, Save the Children Desak Pemerintah Bertindak

    Anak-Anak Sukahaji Terjebak Sengketa Lahan, Save the Children Desak Pemerintah Bertindak

    JABAR EKSPRES –  Organisasi internasional yang berfokus pada pemenuhan hak anak, Save the Children Indonesia, angkat bicara terkait dampak psikososial yang dialami anak-anak di kawasan Sukahaji, Kota Bandung. Daerah itu telah dilanda sengketa lahan yang berlarut satu dekade lebih.

    Brand and Communication Manager Save the Children Indonesia, Dewi Sri Sumanah, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi anak-anak yang berada dalam pusaran konflik agraria tersebut.

    “Ketika terjadi konflik antarwarga atau penggusuran, anak-anak terekspos pada berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun emosional yang dilakukan oleh orang dewasa. Mereka juga akan kehilangan rasa aman di lingkungan tempat tinggalnya,” jelas Dewi dalam wawancara tertulis yang diterima Jabar Ekspres pada Sabtu (12/4).

    Ia menekankan bahwa keberadaan anak-anak dalam wilayah konflik bukan hanya soal tempat tinggal, melainkan juga menyangkut keselamatan psikologis dan tumbuh kembang mereka.

    Dewi mendesak pemerintah daerah untuk segera turun tangan. “Pemerintah setempat seyogyanya dapat menyelesaikan sengketa lahan tersebut, terlebih jika di area itu menjadi hunian masyarakat dan terdapat anak-anak di dalamnya,” katanya.

    Menurutnya, pemerintah sebenarnya memiliki payung hukum untuk menangani konflik semacam ini. Ia merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

    “Kami tentu mendorong agar pemerintah setempat menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar anak-anak dapat tinggal tanpa rasa khawatir serta ketakutan,” ucap Dewi.

    Selain pemerintah, Dewi juga mengingatkan peran masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. “Jika konflik pecah, anak-anak dapat terpapar kekerasan yang dilakukan orang dewasa. Hal itu akan terekam dalam ingatan dan bisa saja ditiru oleh anak-anak di masa depan,” pungkasnya.

  • Polisi siapkan 2.898 personel amankan laga Persija vs Persebaya di GBK

    Polisi siapkan 2.898 personel amankan laga Persija vs Persebaya di GBK

    Arsip foto – Pesepak bola Persija Jakarta Ilham Rio Fahmi (kiri) menendang bola dengan dihadang Pesepak bola Persebaya Surabaya Bruno Moreira (tengah) dan Dusan Stevanovic (kanan) dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (30/7/2023). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz/pri.

    Polisi siapkan 2.898 personel amankan laga Persija vs Persebaya di GBK
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 April 2025 – 14:22 WIB

    Elshinta.com – Aparat kepolisian menyiapkan sebanyak 2.898 personel gabungan untuk mengamankan laga lanjutan pekan ke-28 BRI Liga 1 2024/2025 antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu malam.

    “Untuk memastikan laga berjalan aman dan lancar, sebanyak 2.898 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta disiagakan mengamankan seluruh rangkaian kegiatan, baik di dalam maupun sekitar stadion,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Susatyo juga mengimbau seluruh suporter agar dapat menikmati pertandingan dengan penuh kegembiraan dan tetap menjaga ketertiban.

    “Kami mengajak seluruh suporter untuk mendukung tim kesayangannya dengan tertib dan damai. Nikmati pertandingan ini sebagai hiburan bersama, bukan ajang untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan,” ucapnya.

    Dia menekankan bahwa petugas pengamanan tidak akan dibekali senjata api dan akan mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya.

    “Namun, kami tidak segan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang mencoba mengganggu ketertiban umum, kata dia,

    Pihak kepolisian juga mengingatkan agar suporter tidak membawa flare, petasan, kembang api, minuman beralkohol, serta senjata tajam (sajam) ke area stadion.

    “Kepatuhan terhadap aturan ini diharapkan dapat menciptakan suasana pertandingan yang aman dan nyaman bagi semua pihak,” kata Susatyo.

    Dia menambahkan, lalu lintas di sekitar kawasan GBK juga akan diatur secara situasional, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

    “Masyarakat diminta untuk mencari jalur alternatif demi menghindari kemacetan dan kepadatan kendaraan di sekitar lokasi pertandingan,” tuturnya.

    Laga Persija kontra Persebaya awalnya termasuk dalam empat pertandingan Persija yang tidak boleh dihadiri penonton, sebagai imbas dari masalah yang terjadi saat mereka menjamu Persib Bandung yang berlangsung pada Februari.

    Namun pada pertengahan Maret, Persija mengajukan banding kepada Komisi Banding PSSI, dan bandingnya diterima, sehingga mereka dapat menjamu Persebaya dengan kehadiran penonton.

    Sumber : Antara

  • Tak Perlu Cuti, Ada Long Weekend Lagi!

    Tak Perlu Cuti, Ada Long Weekend Lagi!

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah menikmati libur Lebaran yang cukup panjang di awal April, masyarakat Indonesia kembali bersiap menyambut long weekend kedua yang akan dimulai pada Jumat, 18 April 2025.

    Tanggal ini ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk memperingati Wafat Isa Almasih (Yesus Kristus). Jatuhnya hari libur nasional pada hari Jumat secara otomatis menciptakan potensi libur panjang akhir pekan.

    Potensi ini semakin nyata dengan adanya hari Sabtu, 19 April 2025, yang meskipun bukan merupakan hari libur nasional, umumnya menjadi hari libur kerja bagi sebagian besar pekerja di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta yang menerapkan sistem lima hari kerja.

    Kombinasi ini kemudian berlanjut dengan hari Minggu, 20 April 2025, yang juga merupakan hari libur akhir pekan dan tahun ini bertepatan dengan perayaan Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah).

    Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan menikmati libur tiga hari berturut-turut, mulai dari Jumat hingga Minggu (18-20 April 2025).

    Long weekend ini menjadi kesempatan emas bagi banyak orang untuk melakukan perjalanan singkat, mengunjungi keluarga di luar kota, atau sekadar menikmati waktu berkualitas di rumah tanpa terbebani rutinitas pekerjaan.

    Rangkaian Libur April 2025

    Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah daftar lengkap hari libur yang mewarnai bulan April 2025:

    Selasa, 1 April 2025: Libur Nasional Idul Fitri 1446 H

    Rabu, 2 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

    Kamis, 3 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

    Jumat, 4 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

    Minggu, 6 April 2025: Libur akhir pekan

    Senin, 7 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

    Minggu, 13 April 2025: Libur akhir pekan

    Jumat, 18 April 2025: Wafat Yesus Kristus

    Minggu, 20 April 2025: Kebangkitan Yesus
    Kristus (Paskah)

    Minggu, 27 April 2025: Libur akhir pekan

    Ilustrasi kalender. Pixabay/OpenClipart-Vectors

    Dari daftar tersebut terlihat jelas bahwa bulan April 2025 memberikan lebih banyak kesempatan untuk beristirahat dan menikmati waktu luang dibandingkan bulan-bulan lainnya.

    Adanya dua momen long weekend (termasuk libur panjang Idul Fitri yang membentang beberapa hari) menjadi daya tarik tersendiri.

    Fenomena long weekend memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya pada tingkat individu tetapi juga pada skala sosial dan ekonomi.

    Secara sosiologis, long weekend memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi dengan keluarga dan kerabat, terutama bagi mereka yang tinggal berjauhan.

    Waktu luang yang lebih panjang juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi, relaksasi, dan pengembangan diri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi tingkat stres.

    Dari sudut pandang ekonomi, long weekend menjadi angin segar bagi sektor pariwisata. Peningkatan jumlah wisatawan domestik yang melakukan perjalanan selama long weekend dapat meningkatkan okupansi hotel, restoran, tempat wisata, dan sektor transportasi. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

    Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin mencatat adanya peningkatan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata selama periode libur panjang.

    Peningkatan pengeluaran masyarakat untuk akomodasi, transportasi, makanan, dan oleh-oleh memberikan stimulus positif bagi perekonomian.

    Selain sektor pariwisata, sektor ritel dan UMKM juga turut merasakan dampak positif dari long weekend. Masyarakat cenderung meningkatkan konsumsi selama masa liburan, baik untuk kebutuhan perjalanan maupun untuk menikmati waktu luang di rumah.

    Tips Memanfaatkan Long Weekend

    Bagi Anda yang berencana memanfaatkan long weekend di bulan April 2025, berikut beberapa tips yang bisa dipertimbangkan:

    – Jika Anda berencana melakukan perjalanan, sebaiknya lakukan pemesanan akomodasi dan transportasi jauh-jauh hari untuk menghindari kehabisan atau mendapatkan harga yang lebih tinggi.

    Ilustrasi liburan./ Tempat Wisata di Bandung yang Hits, Cocok Dikunjungi saat Liburan Sekolah 2024

    – Sesuaikan pilihan destinasi dengan preferensi dan anggaran Anda. Pertimbangkan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di sekitar Anda untuk menghemat waktu dan biaya perjalanan.

    – Jika Anda memilih untuk tetap di rumah, manfaatkan waktu long weekend untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama keluarga, seperti memasak bersama, menonton film, atau bermain game.

    – Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan memanfaatkan waktu libur untuk beristirahat yang cukup agar kembali segar saat beraktivitas kembali.

    – Jika memungkinkan, pilihlah produk dan layanan dari UMKM lokal saat berwisata untuk turut berkontribusi pada perekonomian daerah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menkes Sesalkan Kasus Pemerkosaan Dokter Residen RSHS, Upayakan Pembenahan

    Menkes Sesalkan Kasus Pemerkosaan Dokter Residen RSHS, Upayakan Pembenahan

    Jakarta

    Kasus pemerkosaan oleh seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat. Kejadian tersebut bisa membuat masyarakat khawatir menghadapi risiko serupa saat berobat, utamanya di RS vertikal.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyesalkan lolosnya pengawasan dalam lingkup RS vertikal. Pihaknya akan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam sebulan ke depan.

    “Kita yang pertama, nggak usah mengelak. Kita harus mengakui ada kekurangan. Jangan pernah bilang bahwa kekurangan itu tidak ada, masyarakat akan merasa sangat sakit hati,” beber Menkes pasca ditemui di acara pelantikan kepengurusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Sabtu (12/4/2025).

    “Kalau kita tidak mengakui ada kekurangan atau kesalahan.”

    Sayangnya, menurut Menkes, tidak semua pihak bisa mengaku kekurangan yang terjadi di lapangan. Meski begitu, perbaikan akan terus diupayakan dalam pelayanan kesehatan di RSHS maupun proses pendidikan di FK Unpad.

    “Karena ini kan melibatkan dua institusi, nah ini harus diperbaiki.”

    Hal itu yang menurutnya menjadi alasan proses PPDS Unpad di RSHS diberhentikan sementara waktu. Investigasi lebih lanjut termasuk proses dari akses obat yang bisa didapatkan pelaku pemerkosaan akan didalami.

    Adapun pemberhentian PPDS FK Unpad prodi anestesi di RSHS disebutnya tidak akan mengganggu berjalannya pendidikan. Sama seperti yang terjadi pada pemberhentian sementara PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) di RSUP Kariadi Semarang, residen masih bisa melanjutkan pendidikan di rumah sakit lain.

    “Sekali lagi tidak menghentikan prodi. Tidak menghentikan proses belajar, dia tetap bisa belajar di rumah sakit lain. Selama ini juga belajarnya nggak di satu rumah sakit, belajarnya di beberapa rumah sakit. Tapi yang di RS Hasan Sadikin, karena ini terjadinya di sana, saya mau perbaiki dulu,” pungkasnya.

    (naf/kna)

  • TKP Lokasi 3 Korban Rudapaksa Priguna, Cara Dokter Residen PPDS Unpad Beraksi di RSHS – Halaman all

    TKP Lokasi 3 Korban Rudapaksa Priguna, Cara Dokter Residen PPDS Unpad Beraksi di RSHS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepolisian mendapat petunjuk atas pengembangan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter residen PPDS Universitas Padjajaran (Unpad), Priguna Anugerah (31).

    Total korban yang kini berjumlah tiga orang telah dimintai keterangan.

    Lokasi kejadian atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) tak berbeda dari yang dilakukan terhadap korban FH (21), anak pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

    Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan menyebut, TKP yang menimpa dua korban lainnya yakni korban usia 21 tahun dan 31 tahun terjadi di Gedung MCHC lantai 7.

    Ruangan tersebut merupakan ruangan kosong alias belum digunakan sebagai ruangan praktik.

    Ia menjelaskan, aksi keji Priguna terhadap dua korban lainnya dilakukan pada 10 Maret 2025 dan 16 Maret 2025.

    Sementara, korban FH yang pertama melaporkan kasus ini mendapat pelecehan pada 18 Maret 2025.

    Modus tersangka juga tak jauh beda dengan yang dilancarkan kepada FH, yakni dengan dalih analisa anestesi dan uji alergi terhadap obat bius.

    “Tapi, untuk yang dua korban tambahan ini merupakan pasien RSHS,” jelas perwira berpangkat tiga melati di pundak, dikutip dari TribunJabar.

    Kombes Pol Surawan, menjelaskan kronologi tindak asusila Priguna terhadap dua korban tambahan, baru diperiksa oleh pihak kepolisian.

    Dua korban tambahan itu diketahui merupakan pasien RSHS Bandung.

    “Jadi, kejadian untuk dua korban tambahan ini, awalnya si pelaku berjaga bersama dokter lain. Kemudian, pelaku menghubungi pasiennya dengan alasan akan melakukan uji anestesi dan pasien dipanggil dan dibawa ke ruangan MCHC lantai 7,” kata Surawan di Mapolda Jabar, Jumat (11/4/2025), dilansir TribunJabar.id.

    “Sedangkan korban satu lagi, dalihnya untuk uji alergi obat bius. Ketika pelayanan pasien itu sama-sama dengan dokter lain, tapi saat melakukan aksinya dia menghubungi sendiri pasiennya dan beraksi sendiri,” sambungnya.

    Menurut Surawan, Priguna bisa diterapkan pasal perbuatan berulang, yakni Pasal 64 KUHP dengan hukuman tambahan pemberatan. 

    “Dua korban tambahan ini usianya 21 tahun dan 31 tahun. Kejadiannya pada 10 Maret dan 16 Maret 2025. Kami pun nanti akan lakukan tes kejiwaan dari pelaku (psikologi forensik),” jelas Surawan.

    Kronologi Kasus Priguna Rudapaksa FH

    Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengungkapkan modus Priguna yakni memanfaatkan kondisi kritis ayah korban dengan dalih akan mengecek darah untuk transfusi darah.

    Peristiwa rudapaksa ini terjadi pada 18 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB dinihari.

    Priguna yang saat itu memang sedang bertugas, meminta FH untuk diambil darahnya dan membawa korban dari ruang IGD RSHS Bandung ke Gedung MCHC lantai 7.

    Bahkan, Priguna meminta korban FH agar tidak ditemani adiknya.

    “Tersangka ini meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke Gedung MCHC lantai 7 RSHS. Korban sempat merasakan pusing dari cairan yang disuntikkan pelaku, dan selepas siuman korban merasakan sakit pada bagian tertentu,” ujar Hendra dalam konferensi pers di Polda Jabar, Bandung, Rabu (9/4/2025).

    Untuk melancarkan aksinya, Priguna membius korbannya terlebih dahulu.

    “Sesampainya di Gedung MCHC, tersangka meminta korban mengganti pakaian dengan baju operasi berwarna hijau dan memintanya melepas baju juga celananya. Lalu, pelaku memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan kanan korban sebanyak 15 kali,” ungkap Hendra.

    Priguna lalu menghubungkan jarum tersebut ke selang infus dan menyuntikkan cairan bening ke dalamnya.

    Selang beberapa menit, korban FH mulai merasakan pusing hingga akhirnya tidak sadarkan diri.

    Di saat itulah, korban dirudapaksa oleh Priguna.

    “Setelah sadar, si korban diminta mengganti pakaiannya lagi. Lalu, setelah kembali ke ruang IGD, korban baru menyadari bahwa saat itu pukul 04.00 WIB,” jelas Hendra.

    “Korban pun menceritakan kepada ibunya bahwa pelaku mengambil darah sebanyak 15 kali percobaan dan menyuntikkan cairan bening yang membuat korban tak sadar. Ketika buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu,” lanjutnya.

    Berdasarkan hasil visum, ditemukan sperma di alat vital korban yang kini masih diselidiki pihak kepolisian untuk dilakukan tes DNA.

    Polisi kemudian berhasil menangkap Priguna di apartemennya di Bandung, pada 23 Maret 2025.

    Hingga pada 25 Maret 2025, polisi akhirnya menetapkan Priguna sebagai tersangka kasus rudapaksa.

    Atas aksi bejatnya, tersangka dijerat Pasal 6 C Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

    “Pelaku dikenakan Pasal 6 C UU No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun,” paparnya.

    Selain menangkap tersangka, Polda Jabar juga mengamankan sejumlah barang bukti dari TKP, termasuk dua buah infus full set, dua buah sarung tangan, tujuh buah suntikan, 12 buah jarum suntik, satu buah kondom, dan beberapa obat-obatan.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dokter PPDS Cabul di RSHS Bisa Dikenakan Pasal Tambahan, 2 Korban Barunya Ternyata Pasien

    (Tribunnews.com/Chrysnha, Nina Yuniar)(TribunJabar.id/Muhamad Nandri Prilatama)

  • Pengusaha Surabaya Minta Maaf, tapi Laporan ke Armuji Tak Akan Dicabut
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        12 April 2025

    Pengusaha Surabaya Minta Maaf, tapi Laporan ke Armuji Tak Akan Dicabut Bandung 12 April 2025

    Pengusaha Surabaya Minta Maaf, tapi Laporan ke Armuji Tak Akan Dicabut
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com –

    Jan Hwa Diana
    menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat setelah kasusnya dengan Wakil Wali Kota Surabaya,
    Armuji
    , menjadi viral dan menimbulkan kegaduhan di media sosial.
    Meski demikian, ia menegaskan tetap akan melanjutkan proses hukum dengan laporan ke Polda Jawa Timur.
    Diana menjadi sorotan publik setelah gudang milik perusahaannya disidak oleh Armuji.
    Sidak tersebut berkaitan dengan dugaan penahanan ijazah milik karyawan yang sudah mengundurkan diri.
    “Saya minta maaf ya buat gaduh satu Surabaya,” kata Diana saat ditemui di kawasan Surabaya Barat, Sabtu (12/4/2025).
    Diana mengaku sempat mendapat saran dari orang-orang terdekat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai.
    Namun, ia menolak karena merasa tersinggung dengan ucapan Armuji dalam video yang diunggah ke media sosial.
    “Saya sebenarnya banyak yang ngomong, ‘sudahlah damai aja’, ya tapi yang saya bingungkan itu loh, bagaimana mau damai? Di perkataan terakhirnya itu loh, ‘jangan sampai orang ini kebal hukum’,” ucapnya.
    “Saya itu enggak kebal hukum, saya ini korban, saya kok terus digiring, opini masyarakat itu tuh kok terus digiring gitu loh. Yang kebal hukum itu siapa? Saya ini orang kecil,” tambah Diana.
    Atas dasar itu, Diana tidak mencabut laporan yang telah ia layangkan ke
    Polda Jatim
    pada Kamis (10/4/2025), terkait dugaan pencemaran nama baik.
    Laporan itu mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
    “Saya melaporkan Pak Armuji, pelanggar Pasal 27A Jo Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Karena memasang foto saya, menggiring opini publik yang menyebabkan kerugian material dan immaterial,” tutupnya.
    Diberitakan sebelumnya, laporan yang dilayangkan Diana terhadap Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, berawal dari pengaduan seorang mantan karyawan yang mengaku mendapat tekanan di tempat kerjanya di Pergudangan Margomulyo, Surabaya.
    Karyawan tersebut mengaku ijazah aslinya ditahan setelah mengundurkan diri, sehingga ia melapor kepada Armuji.
    Menanggapi laporan itu, Armuji melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan CV SS untuk meminta ijazah dikembalikan.
    Ia mengklaim telah datang secara baik-baik, meski tidak direspons oleh pihak perusahaan.
    Setelah kejadian tersebut, Armuji mengunggah video sidaknya ke media sosial TikTok, yang kemudian memicu kecaman publik terhadap perusahaan tersebut.
    Namun, unggahan itu justru berujung pada laporan dari pihak perusahaan ke Polda Jatim pada 10 April 2025.
    Armuji pun kini dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.
    Sementara Diana membantah menahan ijazah eks karyawannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Kasus Dokter PPDS Rudapaksa Anak Pasien, Bagaimana Layanan Kesehatan di RSHS Bandung? – Halaman all

    Ada Kasus Dokter PPDS Rudapaksa Anak Pasien, Bagaimana Layanan Kesehatan di RSHS Bandung? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) memastikan, kasus dokter PAP tidak berdampak pada layanan kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung.

    “Kemenkes dan RSHS menjamin penghentian sementara PPDS pada prodi anestesiologi tersebut tidak mengganggu pelayanan kesehatan spesialistik di RS Hasan Sadikin,” dalam keterangan resmi yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (12/4/2025).

    Penghentian residensi prodi anestesiologi di RSHS bersifat sementara.

    Penghentian sementara ini harus segera dilakukan dengan tujuan agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan dalam sistem pendidikan dokter spesialis khususnya yang diselenggarakan oleh Universitas Padjajaran di lingkungan RSHS.

    Langkah yang dilakukan ini merupakan hasil koordinasi dan didukung sepenuhnya oleh pihak UNPAD sebagai institusi akademik penyelenggara pendidikan kedokteran. 

    “Saat ini kami sedang fokus untuk segera menuntaskan penanganan kasus tersebut bersama pihak UNPAD dan kepolisian guna melakukan perbaikan ke depan sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi,” lanjut keterangan itu.

    Menanggapi kritik Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Kemenkes tidak ingin berpolemik dalam menanggapi kritikan yang tidak substansial, cenderung defensif dan tidak konstruktif dari sejumlah pihak dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh oknum dokter yang sedang mengikuti PPDS.

    Bagaimanapun juga Kemenkes tetap terbuka terhadap masukan untuk penguatan sistem pendidikan kedokteran di Indonesia.

    Namun di sisi lain juga mempertanyakan motif pihak-pihak yang reaktif dan terkesan tidak setuju dengan adanya pembenahan sistem dan pengawasan tersebut, yang salah satunya melalui penghentian sementara prodi anestesiologi.

    Sebelumnya AIPKI mencermati bahwa sudah kali ketiga Kementerian Kesehatan mengambil langkah reaktif dengan menghentikan pendidikan PPDS di rumah sakit vertikal, termasuk yang masih berlangsung seperi PPDS Anestesi UNDIP dan PPDS limu Penyakit Dalam di USRAT.

    AIPKI berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih bijak, adil, dan mendukung
    kcberlangsungan pendidikan kedokteran, serta mempertimbangkan danmpak luas terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.

     

  • Update Dampak Gempa Bogor: 35 Rumah Rusak, 1 Orang Terluka 
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        12 April 2025

    Update Dampak Gempa Bogor: 35 Rumah Rusak, 1 Orang Terluka Bandung 12 April 2025

    Update Dampak Gempa Bogor: 35 Rumah Rusak, 1 Orang Terluka
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
     Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
    BNPB
    ) mencatat puluhan rumah di
    Bogor
    , Jawa Barat, mengalami kerusakan akibat
    gempa bumi
    bermagnitudo 4,1 yang terjadi pada Kamis (10/4/2025) malam.
    Berdasarkan pendataan terkini pascagempa, terdapat 35 rumah yang rusak akibat gempa tektonik tersebut. Kerusakan tersebar di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.
    Dari total tersebut, sebanyak 24 unit rumah mengalami rusak ringan dan satu unit rusak sedang di Kota Bogor.
    Sementara di Kabupaten Bogor, terdapat sembilan unit rumah rusak ringan dan satu unit rumah rusak sedang.
    Selain itu, satu fasilitas pendidikan juga dilaporkan mengalami kerusakan ringan.
    Kerusakan paling banyak terjadi di 11 kelurahan yang tersebar di empat kecamatan di Kota Bogor, serta satu desa di satu kecamatan di Kabupaten Bogor.
    Jenis kerusakan bangunan umumnya berupa tembok retak dan genteng rontok.
    “Yang terdampak gempa bumi dengan rincian 25 KK di Kota Bogor dan 10 KK di Kabupaten Bogor. Selain itu, terdapat satu orang (di Kota Bogor) yang mengalami luka ringan akibat gempa itu,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2025).
    Abdul merinci, bangunan yang rusak tersebar di lima kecamatan di wilayah Bogor.
    Di Kota Bogor, daerah terdampak meliputi Kelurahan Kedunghalang (Kecamatan Bogor Utara), Kelurahan Cilendek Timur, Cilendek Barat, Menteng, dan Pasir Jaya (Kecamatan Bogor Barat), Kelurahan Panaragan, Curugmekar, dan Gudang (Kecamatan Bogor Tengah), serta Kelurahan Rancamaya, Muarasari, dan Bondongan (Kecamatan Bogor Selatan).
    “Sementara di Kabupaten Bogor, kerusakan tercatat di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang,” ujarnya.
    Saat ini, pemerintah daerah melalui BPBD Kota dan Kabupaten Bogor bersama BNPB terus melakukan pemutakhiran data dan penanganan pascagempa secara bertahap.
    Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan bantuan melalui pemetaan kebutuhan darurat.
    BNPB mengimbau masyarakat agar tetap tenang jika gempa kembali terjadi, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti arahan resmi dari pemerintah.
    “BNPB secara berkala akan memberikan informasi perkembangan yang terjadi melalui kanal informasi resmi BNPB,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, gempa bumi tektonik dengan magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Kota Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (10/4/2025) pukul 22.16 WIB.
    Gempa terjadi di darat dengan kedalaman dangkal, yakni 5 kilometer.
    Guncangan gempa dirasakan warga di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Depok selama dua hingga tiga detik dengan intensitas getaran sedang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.