Xcloud.id

kab/kota: bandung

  • Pimpinan DPR: Negara tak boleh toleransi dokter yang lakukan asusila

    Pimpinan DPR: Negara tak boleh toleransi dokter yang lakukan asusila

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta negara untuk tidak menoleransi setiap tindakan asusila yang dilakukan oleh dokter.

    Hal itu disampaikan Cucun merespons sejumlah kasus yang melibatkan dokter belakangan ini, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad), berinisial PAP, di Bandung, serta tindak asusila yang dilakukan seorang dokter kandungan berinisial MSF di Garut, Jawa Barat.

    “Negara tidak boleh mentolerir, semua penegak hukum juga harus terus mengawasi. Karena apa, profesi seorang dokter ini berhadapan dengan masyarakat berjenis kelamin apapun, dokter laki-laki juga mengurusi pasien perempuan. Nah ini berbahaya kalau misalnya (para dokter) tidak punya moral, tidak punya etika,” kata Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ia mengingatkan seluruh dokter di Indonesia untuk menjaga moral dan etika setiap melayani pasien. Dia menilai setiap pelanggaran etik profesi dan moral kedokteran yang dilakukan dokter bukan hanya merugikan satu atau dua orang pasien, namun ribuan orang, karena dokter adalah tumpuan kesehatan masyarakat.

    “Karena (jika moral dan etika dokter rusak) ini merusak bukan hanya merugikan satu atau dua orang (pasien), tapi ribuan orang. Juga tentu merusak sisi kemanusiaan karena ulah orang ini (dokter tak bermoral). Makanya penegak hukum jangan main-main, dan negara tidak akan mentolerir apa yang mereka lakukan,” tegasnya.

    Sebelumnya, kasus dugaan perkosaan yang dilakukan dokter PAP, peserta PPDS Universitas Padjajaran terhadap keluarga pasien dan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir.

    Belum selesai pengusutan kasus ini, tiba-tiba muncul kabar tak kalah memprihatinkan: seorang dokter kandungan berinisial MSF di Garut diduga melecehkan pasiennya yang merupakan ibu hamil.

    Aksi bejat MSF yang diduga dilakukan pada 2024 terekam CCTV dan viral di sejumlah platform media sosial. Video tersebut memperlihatkan seorang dokter sedang memeriksa pasien dengan metode Ultrasonografi (USG).

    Semula aksinya dilakukan selayaknya pemeriksaan USG biasa, namun tindakannya berubah dengan menyentuh area dada pasien.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wali Kota Denpasar-Bali tekankan pentingnya sinergi APEKSI

    Wali Kota Denpasar-Bali tekankan pentingnya sinergi APEKSI

    Dengan semangat kolaborasi, kami dapat merumuskan solusi atas persoalan perkotaan

    Denpasar (ANTARA) –

    Wali Kota Denpasar, Bali, I Gusti Ngurah Jaya Negara menekankan pentingnya sinergi dalam wadah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk mengatasi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

    “Dengan semangat kolaborasi, kami dapat merumuskan solusi atas persoalan perkotaan,” kata Jaya Negara di Denpasar, Bali, Rabu.

    Selain wadah mencari solusi, kata dia, sinergi dalam asosiasi itu juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif dan berkelanjutan untuk masyarakat perkotaan.

    Untuk itu, pihaknya terus berperan aktif dalam mendukung program-program strategis di asosiasi tersebut untuk pembangunan nasional.

    Di sisi lain, lanjut dia, agenda Musyawarah Nasional (Munas) ke-VII APEKSI pada 6-10 Mei 2025 di Surabaya diharapkan menjadi ruang perumusan arah organisasi ke depan, memperkuat jejaring antarkota, serta menjadi ruang dialog yang berdampak pada pemerintahan kota.

    “APEKSI merupakan wadah strategis dalam memperkuat posisi pemerintah kota dalam pengambilan kebijakan nasional,” imbuh Jaya Negara yang juga Wakil Ketua Bidang Informasi, Advokasi, dan Hukum APEKSI.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan Munas akan menjadi arena membahas isu strategis perkotaan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta merancang kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

    Ia menambahkan munas akan dirangkaikan dengan berbagai agenda seperti diskusi strategis, Indonesia City Expo, hingga kunjungan lapangan yang bertujuan memperkuat kolaborasi antarkota.

    “Ini akan menjadi ruang kolaborasi dan inovasi,” ujar Eri di sela Rapat Koordinasi Dewan Pengurus dan Ketua Komisariat Wilayah I–VI APEKSI di Bandung, Selasa (15/4).

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri apresiasi Apeksi sebagai ruang komunikasi wali kota

    Wamendagri apresiasi Apeksi sebagai ruang komunikasi wali kota

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi keberadaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, dia menilai organisasi tersebut berhasil menjadi ruang yang nyaman untuk berkomunikasi bagi para wali kota di seluruh Indonesia.

    “Apeksi itu jadi sarana healing kita. Escape kita dari beban-beban yang ribet di kota masing-masing,” kata Bima saat menghadiri acara Temu Alumni Dewan Pengurus Apeksi di Pendopo Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/4) malam.

    Ia menilai organisasi Apeksi juga menjadi ajang bagi para wali kota untuk berbagi ide dalam menyelesaikan persoalan di daerah masing-masing.

    Bima menyebut selama menjabat Wali Kota Bogor, ia kerap dibantu oleh para wali kota lain di Indonesia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.

    Oleh karena itu, ia berharap budaya saling membantu yang telah terbentuk di Apeksi dapat terus terjaga.

    Pada forum ini, dirinya juga mengingatkan salah satu semangat yang mempersatukan para wali kota se-Indonesia dalam organisasi Apeksi adalah kecintaan yang besar kepada bangsa dan negara. Para wali kota, kata dia, berupaya mencari solusi terbaik atas berbagai persoalan masyarakat melalui organisasi tersebut.

    “Yang mempertemukan kita, yang membuat kita bertahan menjaga hubungan ini (dalam Apeksi) kan kalau mau jujur karena cinta kita kepada bangsa dan negara. Kepada rakyat di kota masing-masing,” imbuhnya.

    Ia berharap pada pertemuan Alumni Dewan Pengurus Apeksi di masa mendatang, acara silaturahmi dapat dikemas secara santai dan menjadi ajang guyub rukun bagi para wali kota.

    Forum tersebut tidak hanya menjadi sarana untuk bernostalgia antaralumni, melainkan juga kesempatan berbagi pengalaman dan bertukar pikiran mengenai keadaan terkini.

    “Nah jadi saya berharap (pada forum mendatang) apa pun itu namanya, bukan saja nostalgia, bukan saja membangkitkan memori kenangan lama, CLBK, dan lain-lain gitu, tapi juga ada hal-hal yang bermanfaat gitu,” pungkas dia.

    Turut hadir pada pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pengurus Apeksi 2023–2025 Eri Cahyadi. Selain itu, hadir pula Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, para demisioner Dewan Pengurus Apeksi, serta para wali kota lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • LBH Padjajaran Buka Posko Pengaduan Korban Pelecehan Dokter Kandungan di Garut Nasional 16 April 2025

    LBH Padjajaran Buka Posko Pengaduan Korban Pelecehan Dokter Kandungan di Garut Nasional 16 April 2025

    LBH Padjajaran Buka Posko Pengaduan Korban Pelecehan Dokter Kandungan di Garut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerja sama dengan LBH Padjadjaran mengawal kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh
    dokter kandungan di Garut
    , Jawa Barat.
    Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan KemenPPPA, Ratna Oeni Cholifah menuturkan, LBH Padjadjaran membuka posko pengaduan bagi perempuan lain yang menjadi korban.
    “Terkait pendataan korban dalam hal ini LBH Padjadjaran membuka posko pengaduan mulai tanggal 15 April 2025, sampai hari ini belum ada korban yang melapor,” tutur Ratna saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).
    Pelaku pelecehan berinisial MSF diketahui merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad).
    Ratna menyebut, MF melakukan pelecehan seksual tersebut pada tahun 2024. Kasus ini sempat berakhir damai.
    “Beberapa bulan lalu (tahun 2024) pelaku pernah ditonjok sama suami pasien, tapi berakhir damai,” kata Ratna.
    Namun, karena banyak perempuan yang mengaku mengalami hal serupa, kasus ini pun kembali diangkat dan viral di media sosial.
    KemenPPPA, Dinas Kesehatan Garut bersama pihak kepolisian akhirnya mengusut kasus pelecehan yang terjadi di Klinik Karya Aksa ini.
    “Hasil koordinasi dengan Kadis PPPA Garut, terkait kasus pelecehan seksual di klinik Karya Aksa, pelaku sudah diproses oleh kepolisian,” ucapnya.
    Untuk diketahui, seorang dokter kandungan berinisial MSF diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasien saat pemeriksaan ultrasonografi (USG) di salah satu klinik di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
    Aksi tidak pantas dokter MSF itu terekam kamera pengawas di ruang praktik dan videonya viral di media sosial.
    Rekaman tersebut menunjukkan dugaan tindakan pelecehan terhadap pasien perempuan yang sedang menjalani pemeriksaan USG.
    Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, dugaan pelecehan seksual terjadi pada 20 Juni 2024, saat MF masih aktif praktik di sebuah klinik di Garut.
    Namun, sejak Desember 2024, pelaku diketahui sudah tidak lagi melakukan praktik di wilayah tersebut.
    “Pelaku sejak Januari tahun ini tidak lagi praktik di klinik dan telah meninggalkan Garut. Kami masih mencari pelaku dan akan menindak tegas,” ujar Kapolres Garut AKBP Mochamad Fajar.
    Polres Garut telah membentuk tim khusus bersama Polda Jawa Barat untuk mencari keberadaan pelaku yang diduga kini berada di Bandung atau Jakarta.
    Sementara itu, melalui siaran pers, Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad, Dandi Supriadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap sosok pria dalam video viral tersebut.
    “Hasil penelusuran identitasnya menunjukkan memang benar mengarah ke alumni program spesialis di Fakultas Kedokteran Unpad,” ujar Dandi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Bandung Gaet Unpad Terkait Penataan PKL Dipati Ukur Bandung 16 April 2025

    Pemkot Bandung Gaet Unpad Terkait Penataan PKL Dipati Ukur Bandung 16 April 2025

    Pemkot Bandung Gaet Unpad Terkait Penataan PKL Dipati Ukur
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan
    Universitas Padjadjaran
    (Unpad) menjajaki berbagai peluang kerja sama lintas sektor.
    Peluang kerja sama tersebut terbuka saat pertemuan antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dengan Rektor Unpad Arief Sjamsulaksana Kartasasmita di Balai Kota Bandung, Rabu (16/4/2025) pagi.
    Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan,
    kolaborasi
    antara
    Pemkot Bandung
    dan Unpad yang bisa segera diwujudkan terkait pengelolaan aset dan pelayanan publik.
    Salah satu yang menjadi perhatian adalah penataan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kawasan Kampus Unpad Dipati Ukur serta optimalisasi aset Unpad yang berada di Kota Bandung.
    “Beberapa aset Unpad itu memiliki korelasi dengan pelayanan publik. Kami bisa kerja sama mulai dari penertiban PKL sampai evaluasi tata ruang. Semuanya akan kami kaji bersama,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Rabu pagi.
    Selain
    penataan PKL
    Dipatiukur dan pemanfaatan aset, Farhan juga mengajak fakultas-fakultas di Unpad untuk mendukung program unggulan Pemkot Bandung, salah satunya Buruan SAE.
    Menurut Farhan, program Buruan SAE bisa berkolaborasi dengan Fakultas Peternakan, Perikanan, dan Pertanian untuk memperkaya konten Buruan SAE baik yang bersifat produktif maupun dekoratif.
    “Yang ada di Balai Kota dan Pendopo itu dekoratif, tetapi ada juga yang produktif. Ini bisa jadi ruang kolaborasi, kami ingin ini jadi bagian dari edukasi kepada masyarakat,” katanya.
    Selain itu, Farhan juga mengusulkan keterlibatan Fakultas Sejarah Unpad dalam melacak dokumen arsitektur interior dan eksterior Balai Kota serta Pendopo.
    “Ini akan jadi dasar dalam penyusunan perda baru agar bentuk asli Balai Kota dan Pendopo bisa tetap terjaga,” katanya.
    Farhan juga mendorong peningkatan kualitas SDM Pemkot Bandung melalui program
    capacity building
    .
    Ia membuka peluang bagi ASN untuk melanjutkan pendidikan di Unpad melalui skema yang lebih inklusif dan adaptif.
    Sementara itu, Rektor Unpad Arief Sjamsulaksana Kartasasmita mengatakan, Unpad siap berkolaborasi dengan Pemkot Bandung dalam segala bidang yang diperlukan.
    “Universitas harus memberikan dampak nyata kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Kami siap membantu Kota Bandung, mulai dari isu sampah, perikanan, hukum, hingga ekonomi,” ujar Arief.
    Dalam waktu dekat, lanjut Arief, Unpad juga akan mendorong mahasiswanya agar bisa magang langsung di Pemkot Bandung, sebagai upaya implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
    “Kami ingin mahasiswa kami bisa langsung berdampak kepada masyarakat. Kami juga siap mengirimkan dosen untuk mengajar langsung ASN yang ingin melanjutkan pendidikan,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari ini mayoritas kota besar diperkirakan hujan ringan-berpetir

    Hari ini mayoritas kota besar diperkirakan hujan ringan-berpetir

    logo BMKG

    Hari ini mayoritas kota besar diperkirakan hujan ringan-berpetir
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 16 April 2025 – 10:55 WIB

    Elshinta.com – Hujan ringan hingga hujan disertai petir diprakirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan mengguyur mayoritas kota besar di Indonesia pada hari ini, Rabu, sehingga semua pihak diminta mewaspadai potensi yang menyertainya. Prakirawan BMKG Raeni Cindi dalam siaran daring yang diikuti di Jakarta, Rabu, menjabarkan potensi hujan berintensitas ringan atau dengan curah hujan kurang dari 2,5 mm per jam diprakirakan mengguyur Kota Banda Aceh, Padang, Pekanbaru dan Tanjung Pinang.

    Lalu, di Bandar Lampung, Bengkulu, Bandung, Pontianak, Palangka Raya, Samarinda, Mamuju, Gorontalo, Palu, Kendari, Makasar, Ambon, Ternate, Manokwari, Jayapura, Hujan berintensitas sedang di Kota Palembang, Serang, Nabire, Jayawijaya, Merauke. Untuk Kota Medan diperkirakan diguyur hujan deras lebih dari 5,0 mm per jam.

    Sementara Kota Tanjung Pinang, Jambi, Semarang, Kupang, Banjarmasin, Tanjung Selor, Manado, dan Sorong diperkirakan diguyur hujan yang disertai dengan petir. Kemudian untuk Kota Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Mataram, Denpasar, diprakirakan berawan danatau berkabut sepanjang hari dengan suhu berkisar 25-30 derajat Celcius.

    Prakirawati BMKG memaparkan bahwa potensi hujan yang hampir merata itu dipengaruhi oleh sejumlah dinamika atmosfer. BMKG mendeteksi keberadaan Bibit Siklon Tropis 96S di Samudera Hindia selatan Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur dan Bibit Siklon Tropis 97S di Laut Arafuru selatan Maluku Selatan.

    Selanjutnya sirkulasi siklonik di Samudera Hindia Aceh-Sumatera Selatan, perlambatan kecepatan angin dari Aceh – Laut Sulawesi dan daerah pertemuan angin di laut Andaman, Perairan Barat Sumatera, laut Sulawesi, Laut Cina Selatan, Perairan utara Papua – Halmahera Selatan.

    Kondisi dinamika atmosfer tersebut dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan awan penghujan dan gelombang laut tinggi 2,5 meter atau lebih di sepanjang wilayah itu.*

    Sumber : Antara

  • Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Desak Polisi Tindak Tegas Oknum Dokter Kandungan yang Lecehkan Pasien – Halaman all

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Desak Polisi Tindak Tegas Oknum Dokter Kandungan yang Lecehkan Pasien – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menyoroti kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasien di sebuah klinik yang berada di Kabupaten Garut.

    Dedi pun mendorong agar dokter tersebut dicabut izin praktiknya, jika terbukti melakukan pelecehan. 

    “Kalau dokter lecehkan pasien, ada kode etiknya, cabut izin dokternya. Cabut izin praktik dokternya, bila perlu perguruan tinggi yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter,” ujar Dedi kepada awak media di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (15/4/2025).

    Selain pencabutan izin praktik, ia juga mendesak agar pihak berwajib memberikan hukuman berat terhadap dokter kandungan tersebut.

    “Saya berharap pihak kepolisian memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya,” jelas Dedi.

    Polisi Tangkap Pelaku

    Sementara itu, Satreskrim Polres Garut dikabarkan telah berhasil menangkap oknum dokter kandungan yang diketahui bernama M Syafril Firdaus atau MSF itu.

    Upaya penangkapan itu dilakukan kurang dari 24 jam pasca polisi melakukan pengejaran.

    “Penangkapan kurang dari 24 jam,” kata Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin, Selasa (15/4/2025).

    Pasca penangkapan, Joko mengaku masih akan melakukan pemeriksaan intensif di Polres Garut untuk menggali keterangan terkait motif dan kronologi kejadian.

    “Kami sedang melakukan pemeriksaan,” ujarnya.

    Kronologi

    Sebelumnya diberitakan bahwa seorang dokter spesialis kandungan di salah satu fasilitas kesehatan di Kabupaten Garut terekam CCTV diduga melakukan aksi tak senonoh terhadap pasien.

    Aksinya itu dilakukan saat ia sedang bertugas di Klinik Karya Harsa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Garut.

    Videonya viral di linimasa media sosial dengan beragam keterangan permintaan warganet terhadap kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

    Dokter kandungan tersebut terekam kamera pengawas saat diduga melakukan tindakan mencurigakan ketika tengah melakukan pemeriksaan USG terhadap pasien.

    Rekaman video itu diunggah oleh drg. Mirza Mangku Anom, seorang Dokter Spesialis Konservasi Gigi, melalui akun Instagram pribadinya.

    “Ini semua bukti aku punya lengkap lho, rekaman CCTV versi lengkap aku juga punya dan aku selalu kesel ngeliat yang begini-begini,” tulis dokter Mirza dalam unggahannya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Soroti Kasus Dokter Kandungan Lecehkan Pasien di Garut, Dedi Mulyadi: Cabut Izin Dokternya!

     

    (Tribunnews.com/David Adi/Dewi Agustina) (TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)

  • Prioritas uji emisi kendaraan berat di Jakut dan Jakbar

    Prioritas uji emisi kendaraan berat di Jakut dan Jakbar

    Operasi gabungan Penegakan Kepatuhan Uji Emisi Kendaraan Berat Berkelanjutan di Jakarta, Selasa (15/4/2025). Foto: DLH DKI Jakarta

    Pemprov DKI Jakarta gelar operasi gabungan Penegakan Kepatuhan Uji Emisi Kendaraan Berat Berkelanjutan

    Prioritas uji emisi kendaraan berat di Jakut dan Jakbar
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 16 April 2025 – 06:08 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar Operasi Gabungan Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di seluruh wilayah Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Dikutip dari keterangan tertulis, Kepala Sub Kelompok Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Tyana Brotoadi menyampaikan, operasi gabungan dilakukan di seluruh wilayah Jakarta. Dan,  difokuskan di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, karena banyaknya konsentrasi heavy duty vehicles yang melintas di ruas jalan pada wilayah tersebut.

    “Kendaraan berat atau heavy duty vehicles seperti truk dan bus menyumbang polusi udara terbesar pada sumber emisi bergerak. Maka dari itu, kami melakukan penegakan hukum uji emisi dengan proritas tersebut,” tutur Tyana.

    Ia menjelaskan, operasi gabungan dilakukan memastikan para pemilik usaha yang memiliki kendaraan berat tidak abai merawat kendaraannya. Setiap kendaraan diwajibkan mengukuti uji KIR dan memastikan lulus uji emisi secara berkala.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan, operasi gabungan penataan uji emisi kendaraan berat ini menggunakan dasar hukum Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

    “Pemilik kendaraan yang baku mutu emisinya melewati ambang batas yang dipersyaratkan diancam pidana kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta. Ini berdasarkan Pasal 41 ayat (2),” tegasnya.

    Sementara itu, Direktur Indonesia untuk Clean Air Asia, Ririn Radiawati Kusuma mengungkapkan dukungannya atas langkah pengendalian kualitas udara dari sumber bergerak ini. Berdasarkan kajian tahun 2022 yang dilakukan oleh Profesor Puji Lestari dari lnstitut Teknologi Bandung (ITB), tercatat sektor transportasi menyumbang 44,7% untuk polutan PM2.5 di Jakarta. Dan 32% adalah dari heavy duty vehicle atau kendaraan berbahan bakar diesel.

    “Jadi pengetatan emisi dari truk dan kendaraan berat sudah sejalan dengan kajian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Emisi dari kendaraan berat berbahan bakan diesel juga menjadi sumber polutan yang besar untuk SO2 dan NO2 yang merupakan prekusor dari PM2.5, yaitu masing-masing  56% dan 48%. Dari data tersebut, kebijakan ini akan secara signifikan mengurangi polusi udara dari sektor transportasi,” kata Ririn.

    Penulis: Vivi Trisnavia/Ter

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • VIDEO: DPR bakal Panggil Pihak RSHS Bandung!

    VIDEO: DPR bakal Panggil Pihak RSHS Bandung!

    VIDEO: DPR bakal Panggil Pihak RSHS Bandung!

  • 8 Dedi Mulyadi Akan Aktifkan Lagi Sejumlah Jalur KA di Jabar, Mana Saja? Bandung

    8 Dedi Mulyadi Akan Aktifkan Lagi Sejumlah Jalur KA di Jabar, Mana Saja? Bandung

    Dedi Mulyadi Akan Aktifkan Lagi Sejumlah Jalur KA di Jabar, Mana Saja?
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , mengumumkan rencana reaktivasi atau mengaktifkan kembali sejumlah jalur kereta api di Jabar.
    Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan sektor pariwisata dan menyediakan moda transportasi yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
    Dedi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memaksimalkan potensi jalur kereta api yang sebelumnya tidak digunakan.
    Disebutkannya, jalur yang akan direaktivasi salah satunya Bandung-Pangandaran. Lalu, jalur KA di Garut, menyambungkan jalur KA dari Bogor-Sukabumi-Cianjur hingga Padalarang.
    Kemudian juga jalur KA Bandung-Ciwidey untuk mengantisipasi kemacetan pada musim liburan.
    Salah satu jalur yang akan dibuka kembali adalah Bandung-Ciwidey, yang diharapkan dapat mengantisipasi kemacetan yang sering terjadi pada musim liburan.
    “Reaktivasi kita yang paling dekat jalur kereta dari Bandung sampai Pangandaran. Itu baru sampai Banjar, kita bikin itu prioritas pertama kita selesaikan,” ujar Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, pada Selasa (15/4/2025).

    Dedi menilai bahwa kereta api merupakan moda transportasi yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat dari segi biaya.
    “Sebenarnya jalur transportasi yang paling murah,” katanya.
    Ia juga menambahkan bahwa kereta api dapat memberikan kontribusi positif terhadap sektor pariwisata, mengingat sifatnya yang massal dan anti macet.
    “(Kereta api) Ini pengangkutannya massal, karena pengangkutannya massal mudah memobilisasi orangnya,” tambahnya.
    Sementara disebutkan perwakilan PT KA dalam video yang diposting Dedi dalam Instagramnya, jalur-jalur yang akan direaktivasi mencakup Bandung-Pangandaran, Garut-Cikajang, Bogor-Sukabumi-Cianjur, Bandung-Ciwidey, Padalarang-Cipatat, Banjar-Cijulang, dan Rancaekek-Tanjungsari.
    Selain
    reaktivasi jalur kereta
    , Dedi juga mendorong pengembangan
    transportasi publik
    yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
    Ia menargetkan elektrifikasi Kereta Rel Listrik (KRL) sebagai langkah awal untuk mengurangi kemacetan di Kota Bandung dan sekitarnya.
    “Elektrifikasi (KRL) menjadi target awal minimal kemacetan di Kota Bandung dan sekitarnya terselesaikan,” pungkasnya.
    (Penulis: Kontributor Bandung, Faqih Rohman Syafei)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.