Xcloud.id

kab/kota: bandung

  • Atasi Kemiskinan Bukan dengan Memandulkan, tapi Ciptakan Lapangan Kerja

    Atasi Kemiskinan Bukan dengan Memandulkan, tapi Ciptakan Lapangan Kerja

    GELORA.CO – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menyatakan bahwa metode vasektomi pada pria dan tubektomi pada perempuan hukumnya haram.

    “MUI sudah mengeluarkan fatwa, bahwa pemandulan permanen, vasektomi bagi laki-laki, tubektomi bagi perempuan yang tak mungkin disambung kembali untuk bisa pembuahan, itu hukumnya haram,” ucap KH Cholil kepada VIVA, Jumat 2 Mei 2025.

    KH Cholil menyampaikan bahwa Islam tidak melarang pengaturan jarak kehamilan, selama bersifat sementara dan bertujuan kesehatan, seperti penggunaan pil KB atau Intrauterine device (IUD).

    “Yang boleh adalah mengatur jarak kehamilan, seperti menggunakan pil dalam waktu tertentu atau IUD yang memungkinkan suatu saat bisa dibuka lagi,” tambahnya.

    Lebih lanjut, KH Cholil menolak logika bahwa kemiskinan bisa diberantas dengan mengurangi jumlah anak lewat pemandulan. Menurutnya, solusi kemiskinan seharusnya ditempuh dengan cara pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, bukan dengan memutus kemampuan reproduksi warga.

    “Penyelesaian soal kemiskinan itu bukan dengan cara memandulkan. Kalau mengatur jarak kehamilan demi kesehatan, agar tidak stunting, saya setuju. Tapi untuk mengatasi kemiskinan, harusnya dengan membuka lapangan kerja, pelatihan yang cukup, itu solusinya,” tegasnya.

    Selain itu, beliau juga mendorong optimalisasi dana sosial dan program CSR dari perusahaan untuk membantu mengangkat taraf hidup masyarakat miskin, ketimbang membatasi hak biologis mereka.

    “Kalau orang miskin kemudian dimandulkan, bukan berarti tidak ada orang miskin. Kalau tidak diimbangi dengan terciptanya lapangan kerja, maka kemiskinan tetap ada,” tuturnya.

    Sebagai informasi, pernyataan KH Cholil ini muncul sebagai respons atas rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjadikan program Keluarga Berencana (KB), khususnya metode vasektomi, sebagai syarat penerimaan bantuan sosial (bansos).

    Rencana tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah” di Pusdai, Bandung, pada Senin 28 April 2025 lalu. 

    Menurut Dedi, banyak keluarga prasejahtera justru memiliki jumlah anak yang sangat banyak, yang pada akhirnya memperparah kondisi kemiskinan mereka. Ia mencontohkan beberapa keluarga yang ia temui langsung, memiliki 10 hingga 22 anak.

    “Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak. Saya bertemu orang tuanya yang lagi di kontrakan, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak, dan ibunya hamil lagi anak ke-11,” kata Dedi, dikutip dari Antara.

  • Polisi Tangkap Mafia Judol RI H55 Hiwin, Kerugiannya Rp 14,6 Miliar

    Polisi Tangkap Mafia Judol RI H55 Hiwin, Kerugiannya Rp 14,6 Miliar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengungkap jaringan mafia judi online (judol) yang beroperasi melalui situs H55 Hiwin. Kerugian dari kasus ini ditaksir mencapai Rp 14,6 miliar.

    Kabareskrim Komjen Wahyu Widada menjelaskan, para pelaku menggunakan perusahaan seperti PT Digital Madjujaya dan PT Cahaya Lentera Harmoni sebagai perantara deposit dan withdraw dana judi online.

    Pengungkapan ini juga menemukan enam situs afiliasi lain yang berbagi IP Address dengan H55 Hiwin, seperti Bahagia789 dan Suka789.

    Dana judi mengalir melalui delapan penyedia jasa pembayaran yang jumlahnya mencapai total Rp 14.675.739.801.

    “Penyedia saat ini telah melakukan pembekuan penyitaan terhadap dana milik merchant yang tersimpan di dalam 8 penyedia jasa pembayaran dengan total nilai Rp14.675.739.801,” ujar Wahyu dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

    Empat tersangka ditangkap, termasuk dua WNI yang menjabat sebagai direktur perusahaan agregator keuangan, serta dua WNA asal China yang menjadi otak pengendali dan pelaksana transaksi keuangan digital, termasuk penukaran rupiah ke kripto. Berikut daftarnya:

    -DHS (Direktur PT Maju Jaya), 13 Maret 2025 di Kabupaten Bandung

    -AFA (Direktur PT Cahaya Lentera) April 2025 di Kota Bogor

    -RJ (Penerima Perintah dari D, WN China DPO) 30 April 2025 di Jakarta Utara

    -QR (WN China, Pengendali situs) 30 April 2025 di Jakarta Barat

    Barang bukti yang disita termasuk uang tunai Rp 14,6 miliar, 18 ponsel, 32 kartu ATM, 3 laptop, tablet, dan dokumen perusahaan. Para

    (fab/fab)

  • Whoosh Tebar Promo Tiket 50 Persen Bagi Siswa Sekolah, Simak Berikut Cara Pesannya – Halaman all

    Whoosh Tebar Promo Tiket 50 Persen Bagi Siswa Sekolah, Simak Berikut Cara Pesannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT KCIC tebar diskon tiket besar-besaran hingga 50 persen lewat program Whoosh Edutrip.

    Program ini digelar menyambut Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei 2025.

    Lewat promo Edutrip nantinya pelanggan Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Whoosh terutama pelajar dan siswa sekolah bisa mengklaim diskon tiket 50 persen.

    Adapun Program ‘Whoosh Edutrip’ merupakan program wisata edukasi menggunakan Whoosh untuk para siswa sekolah. 

    General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjelaskan, program Whoosh Edutrip digelar untuk memberi edukasi kepada siswa terkait tata cara pembelian tiket, aturan keselamatan.

    Serta etika saat menggunakan transportasi umum, dan juga teknologi canggih dalam operasional kereta cepat Whoosh.

    Selain itu program Whoosh Edutrip, dihadirkan guna membuka ruang belajar yang tidak terbatas pada ruang kelas, tapi juga ke stasiun dan bahkan ke dalam kereta cepat.

    Program ini juga menjadi langkah KCIC untuk menanamkan kecintaan terhadap transportasi publik sejak dini, khususnya kereta cepat.

     “Sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan, KCIC memberikan diskon hingga 50 PERSEN  untuk setiap pembelian tiket pada program Whoosh Edutrip,” jelas ujar Eva dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/5/2025).

    “Melalui program ini, KCIC tidak hanya menghadirkan perjalanan cepat dan nyaman, tapi juga membuka akses pembelajaran dengan lebih terjangkau lewat penawaran diskon khusus melalui kegiatan edukasi,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, sejak program tersebut diluncurkan pada Februari 2024, tercatat sebanyak 78 sekolah dan 5.600 siswa yang mengikuti program Whoosh Edutrip.

    Peserta terbanyak dalam satu kegiatan mencapai 200 siswa yang mengikuti Whoosh Edutrip.

    Mayoritas peserta berasal dari sekolah di wilayah Jakarta dan Bandung.

    Namun program ini juga menarik minat sekolah dari luar pulau Jawa, seperti Sumatera dan Sulawesi, yang rela datang jauh-jauh untuk mengikuti Edutrip di Jakarta.

     Cara Pesan Tiket Whoosh Edutrip.

    Bagi sekolah yang berminat mengikuti kegiatan Whoosh Edutrip, bisa menghubungi layanan Whoosh Group Reservation untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

    Atau bisa juga menghubungi WhatsApp Chat di nomor 0813-4000-2920 pada hari kerja pada pukul 09.00s.d 17.00 WIB.

    Sebagai catatan, program ini terbuka bagi semua sekolah dengan syarat minimal peserta adalah 20 orang.

    Untuk pemesanan tiket Kereta Cepat Whoosh bisa dilakukan lewat sejumlah cara, di antaranya:

    1. Website ticket.kcic.co.id

    Pemesanan mulai H-7 hingga 1 jam sebelum keberangkatan
    Pembayaran melalui transfer bank, QRIS, E-Wallet, kartu kredit, dan gerai retail.
    Penumpang mendapatkan QR Code yang langsung dapat digunakan untuk boarding tanpa perlu menukar tiket fisik di stasiun. 

    2. Ticket Vending Machine di Stasiun

    Pemesanan mulai H-7 hingga 30 menit sebelum keberangkatan
    Pembayaran melalui QRIS
    Penumpang mendapatkan tiket fisik. 

    3. Loket

    Pemesanan mulai H-7 hingga 30 menit sebelum keberangkatan
    Pembayaran melalui cash, debit, kartu kredit, dan QRIS.
    Penumpang mendapatkan tiket fisik.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • MPR: Gerakan lingkungan berbasis masyarakat jadi kebijakan nasional

    MPR: Gerakan lingkungan berbasis masyarakat jadi kebijakan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan komitmennya untuk mendorong agar gerakan lingkungan “zero waste” yang berbasis masyarakat atau komunitas menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional.

    “Kami di MPR RI siap mendorong agar gerakan seperti ini menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya ketika berkunjung ke Kampung Cibunut Berwarna, Kota Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, di mana kampung itu dikenal sebagai pionir gerakan “zero waste” berbasis komunitas.

    “Kampung Cibunut bukan hanya inspirasi, tapi bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah,” ucapnya.

    Dalam kunjungan tersebut, legislator itu meninjau langsung berbagai aktivitas pengelolaan sampah dan pemberdayaan warga yang menjadikan kampung tersebut sebagai model lingkungan bersih dan mandiri.

    Eddy yang melihat langsung proses pemilahan sampah rumah tangga, pengomposan, hingga bank sampah itu pun kemudian memberikan apresiasinya atas inisiatif warga Kampung Cibunut Berwarna.

    “Saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan warga di Kampung Cibunut. Mereka tidak menunggu bantuan besar dari pemerintah, tapi memulai perubahan dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Ini adalah bentuk nyata kepemimpinan komunitas,” ujarnya

    Menurut dia, pendekatan yang dilakukan warga di kampung tersebut bukan hanya berdampak pada lingkungan, melainkan juga pada ekonomi lokal dan kesadaran kolektif masyarakat.

    “Kampung Cibunut membuktikan bahwa solusi krisis sampah tidak harus mahal atau bergantung pada teknologi tinggi, yang paling penting adalah kemauan, kepemimpinan, dan partisipasi warga,” kata anggota Komisi XII DPR RI itu.

    Untuk itu, dia menyampaikan bahwa inisiatif warga seperti itu bukan hanya sebagai program lingkungan semata, melainkan harus mendapat tempat dalam kebijakan pembangunan nasional, serta menjadi bagian dari transformasi sosial dan ekonomi.

    “Zero waste tidak bisa hanya menjadi jargon. Harus jadi gerakan nasional yang didukung dengan regulasi, insentif, dan pembinaan yang berkelanjutan. Apa yang dilakukan di Cibunut harus diperluas ke kota-kota lain di Indonesia,” tutur dia.

    aca juga: Menteri LH-Mendag kolaborasi dorong revitalisasi kebersihan pasar

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • 10 Dedi Mulyadi Audit Total Dana Hibah 4 Tahun Lalu, Termasuk Rp 45 M ke Yayasan Eks Wagub Jabar Bandung

    10 Dedi Mulyadi Audit Total Dana Hibah 4 Tahun Lalu, Termasuk Rp 45 M ke Yayasan Eks Wagub Jabar Bandung

    Dedi Mulyadi Audit Total Dana Hibah 4 Tahun Lalu, Termasuk Rp 45 M ke Yayasan Eks Wagub Jabar
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menegaskan akan melakukan audit menyeluruh
    dana hibah
    yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam empat tahun terakhir.
    Langkah ini mencakup dana hibah sebesar Rp 45 miliar yang diterima oleh yayasan milik keluarga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat,
    UU Ruzhanul Ulum
    .
    Dalam keterangannya kepada
    Kompas.com
    , Dedi menyatakan bahwa semua dana hibah 4 tahun ke belakang akan diaudit.
    ”
    Dana hibah
    4 tahun ke belakang akan diaudit total atau menyeluruh,” kata Dedi kepada via telepon, Jumat (2/5/2025).
    Saat ditanya apakah termasuk hibah Rp 45 miliar ke yayasan keluarga mantan Wagub
    Uu Ruzhanul Ulum
    , Dedi menyatakan semua penerima hibah akan diaudit.
    “Kita tidak berbicara orang, lembaga, atau golongan. Semua penerima hibah harus diaudit,” tandas Dedi.
    Dedi menambahkan bahwa meskipun sebelumnya audit telah dilakukan, biasanya hanya berdasarkan sampel. Namun, kali ini audit akan dilakukan secara menyeluruh tanpa pengecualian.
    “Meski sudah diaudit, tapi biasanya itu berupa sampel. Tapi sekarang ini akan diaudit total,” tegas Dedi.
    Yayasan Al-Ruzhan yang berafiliasi dengan keluarga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, tercatat menerima dana hibah senilai lebih dari Rp 45 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama 2020–2024.
    Dana tersebut dialirkan ke berbagai lembaga pendidikan di bawah yayasan, seperti SMK dan STAI Al-Ruzhan di Manonjaya, Tasikmalaya.
    Berikut rincian penerimaan hibah:
    2020: SMKS Al-Ruzhan dan SMK Al-Ruz’han menerima total Rp 659,4 juta dari Dinas Pendidikan Jabar.
    2021: STAI Al-Ruzhan memperoleh hampir Rp 10 miliar untuk proyek infrastruktur dari Dinas Perumahan dan Pemukiman.
    2022–2023: STAI Al-Ruzhan mendapat Rp 30 miliar dari Biro Kesra untuk pembangunan gedung kampus; Pondok Pesantren Al-Ruzhan menerima Rp 2,5 miliar.
    2024: SMK Al-Ruzhan menerima tambahan Rp 2 miliar.
    Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran hibah karena dikhawatirkan ada kecenderungan bantuan diberikan kepada lembaga yang memiliki kedekatan politik. Ia menekankan pentingnya distribusi yang adil dan tepat sasaran.
    Sementara itu, Wakil Ketua I STAI Al-Ruzhan, Willy Nugraha, menolak berkomentar dan mengarahkan pertanyaan ke bagian Public Relations (PR). Ia memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal meski isu hibah menjadi sorotan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Deretan Perwira Bintang 4 yang Potensial Jadi Wakil Panglima TNI Nasional

    3 Deretan Perwira Bintang 4 yang Potensial Jadi Wakil Panglima TNI Nasional

    Deretan Perwira Bintang 4 yang Potensial Jadi Wakil Panglima TNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Panglima TNI Jenderal
    Agus Subiyanto
    menyatakan bahwa posisi
    Wakil Panglima TNI
    yang selama ini kosong akan segera diisi.
    Agus mengungkapkan bahwa ia mengantongi sejumlah nama calon yang dinilai layak menduduki jabatan strategis tersebut.
    “Ada beberapa kandidat (Wakil Panglima). Saya kan sudah
    eligible
    , banyak yang
    eligible
    . Nanti kita akan pilih siapa yang terbaik,” kata Agus usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
    Agus juga menekankan bahwa secara teknis, jabatan wakil panglima hanya bisa diisi oleh perwira tinggi bintang empat.
    “Bintang empat, wakil panglima itu bintang empat,” kata dia.
    Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
    Berdasarkan perpres ini, jabatan
    wakil panglima TNI
    ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang empat.
    Wakil panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada panglima TNI.
    Saat ini, selain Agus, ada tiga perwira bintang empat yang aktif di TNI dan berpotensi menjadi wakil panglima TNI, siapa saja mereka?
    Maruli lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970 dan kini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 29 November 2023.
    Alumnus Akademi Militer (Akmil) 1992ini punya pengalaman panjang di Infanteri Kopassus dan Detasemen Tempur Cakra.
    Sebelum menjabat sebagai KSAD, ada sejumlah jabatan strategis yang pernah diemban Marli.
    Pada awal 2022, Maruli ditunjuk untuk mengisi jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).
    Sebelum menjabat sebagai Pangkostrad, hingga 23 November 2020, Maruli tercatat menduduki jabatan Pangdam IX/Udayana.
    Menantu Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan ini juga menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden pada 2018 hingga 2020.
    Tak hanya prestasi sebagai prajurit TNI, Maruli pun menuai sejumlah penghargaan dalam bidang olahraga.
    Dia pernah meraih medali emas, perak, serta perunggu dalam Judo Panglima Angkatan Bersenjata Cup 1996, Kings Cup 1997 di Thailand, dan Judo ASEAN Military 1997 yang berlangsung di Jakarta.
    Ali merupakan perwira bintang empat yang lahir pada 9 April 1967 dan kini menjabat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yang karier militernya dibesarkan di kesatuan kapal selam.
    Karier militer lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) pada 1989 ini banyak dihabiskan di kesatuan-kesatuan kapal selam.
    Ali memulai kariernya menjadi Perwira Departemen Operasi Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Sigalu-857 pada 1990.
    Dua tahun berikutnya, atau tepatnya pada 1992, Ali berpindah dari kapal patroli cepat kelas attack ke kapal selam KRI Nanggala-402 sebagai Asisten Perwira Divisi Ekasen.
    Pada 1993, Ali berpindah dari kapal selam KRI Nanggala ke kapal selam KRI Pasopati-410 dengan jabatan sebagai Perwira Torpedo.
    Ali menduduki posisi tersebut selama dua tahun sebelum akhirnya kembali lagi ke kapal selam KRI Nanggala-402 sebagai Perwira Divisi Komunikasi (Padivkom) pada 1995 dan Kepala Departemen Leksen KRI Nanggala-402 pada 1996.
    Ketika berpangkat Mayor pada 1996, Ali menjabat sebagai Kasi Taktik Sops Komando Armada Timur dan Kadalsen Divlat Dep Sewaco Puslattlekdalsen Kodikal pada 2000 hingga 2003.
    Usai betugas di luar kapal perang lebih kurang selama tujuh tahun, Ali pun kembali lagi ke kapal selam. Ia menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala-402 pada 2004-2005.
    Sebelum dilantik sebagai KSAL pada Desember 2022, Ali menjabat sejumlah posisi strategis, antara lain Staf Khusus KSAL pada 2015, Gubernur Akademi Angkatan Laut pada 2018-2019, dan Panglima Komando Armada I pada 2019-2020.
    Jabatan terakhirnya sebelum menjadi KSAL adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I pada 2021-2022.
    Tonny yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) adalah perwira bintang empat kelahiran 4 Oktober 1971 dan merupakan abiturien Akademi Angkatan Udara (AAU) 1993.
    Tonny terbilang mempunyai pengalaman yang komplet karena pernah mengawaki sejumlah pesawat tempur seperti Hawk MK-53, F-16 Fighting Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30.
    Tonny pun sempat mengikuti sejumlah kegiatan pendidikan penerbang dan konversi pesawat tempur sejak lulus dari AAU.
    Tak heran, ia mengoleksi sejumlah brevet bergengsi, yaitu Brevet Wira Waskita Pomau, Air Force Pilot Sniper dari USSR Air Force, Flight Surgeon dari USAAF Air Force, Brevet Mobil Udara TNI Angkatan Udara, dan Brevet Hirbak TNI Angkatan Udara.
    Sebelum menjabat sebagai KSAU, ada sejumlah jabatan strategis yang disandang oleh Tonny, baik di lingkungan TNI Angkatan Udara maupun di luar organisasi matra udara.
    Di internal TNI Angkatan Udara, jabatan strategis yang pernah diembannya yakni Komandan Skadud 11 Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin pada 2009-2012.
    Kemudian, Komandan Lanud Timika pada 2012-2013, Komandan Wing 6 Lanud Sultan Hasanuddin pada 2013-2014, dan Komandan Lanud Halim Perdanakusuma pada 2018-2020.
    Selanjutnya, Staf Khusus KSAU pada 2020, Komandan Kodiklatau pada 2022, Panglima Koopsudnas pada 2022-2023, Panglima Kogabwilhan II pada 2023, dan kini sebagai KSAU.
    Di luar organisasi TNI Angkatan Udara, Tonny menjadi ajudan Jokowi pada 2014-2016 dan Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) pada 2022.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebut Banyak Anak Cenderung Miskin, Dedi Mulyadi Usulkan Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos

    Sebut Banyak Anak Cenderung Miskin, Dedi Mulyadi Usulkan Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melemparkan wacana kontroversial terkait program kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Balai Kota Depok pada Selasa, (29/4/2025) lalu, Dedi mengusulkan agar kontrasepsi permanen untuk pria, yakni vasektomi, dijadikan sebagai salah satu syarat bagi masyarakat prasejahtera untuk menerima bantuan sosial.

    Menurut Dedi, langkah ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan yang selama ini kerap berkaitan dengan tingginya jumlah anak dalam keluarga.

    “Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Dedi juga menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan insentif sebesar Rp 500 ribu kepada pria yang bersedia menjalani vasektomi.

    “Kemarin di Bandung sudah, nanti tiap Rabu ada kegiatan vasektomi dan yang divasektomi dikasih insentif Rp 500 ribu oleh gubernur,” ucapnya.

    Ia menuturkan, selama ini dirinya sering dimintai bantuan untuk membiayai proses persalinan yang tidak sedikit.

    “Lahiran itu enggak tanggung-tanggung loh, 25 juta, 15 juta karena rata-rata caesar, dan itu rata-rata anak keempat, anak kelima,” ungkapnya.

    Bagi Dedi, menjadi orang tua tidak hanya soal menikah dan punya anak, tetapi juga menyangkut kesiapan finansial dan tanggung jawab dalam membesarkan anak.

    “Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong,” tegasnya.

    Karena itu, ia mendorong agar para penerima berbagai bentuk bantuan sosial mulai dari biaya kelahiran, rumah sakit, bantuan pangan non-tunai, subsidi listrik, hingga beasiswa anak ikut serta dalam program keluarga berencana (KB), khususnya vasektomi bagi pria.

  • Bareskrim Bekuk 4 Pelaku Judi Online yang Dikendalikan WNA China

    Bareskrim Bekuk 4 Pelaku Judi Online yang Dikendalikan WNA China

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menangkap empat orang warga negara asing (WNA) asal China terkait situs judi online h55.hiwin.care.

    Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan penangkapan tersangka itu diawali dengan menangkap pelaku berinisial DH di Bandung pada (13/3/2025).

    “Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap 3 orang pada tanggal 30 April 2025,” ujar Himawan dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

    Dia menambahkan, tiga tersangka yang ditangkap itu berinisial AF, RJ dan QR. Dari total empat tersangka itu, QR disebut sebagai otak dibalik situs judi online h55.hiwin.care.

    “QR adalah WNA asal China yang menjadi otak dari berjalannya judol dengan website h55.hiwin.care. di Indonesia,” tambahnya.

    Atas perbuatannya, para tersangka terancam dengan jeratan Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat 2 UU ITE dan/atau Pasal 82 dan Pasal 85 UU Transfer Dana dan/ atau Pasal 303 KUHP dan Pasal 3,4,5 TPPU dengan ancaman maksimal 20 Tahun Penjara. 

    Di samping itu, Himawan juga mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti mulai dari ponsel, ATM hingga uang tunai Rp14 miliar.

    “Adapun barang bukti yang telah diamankan berupa handphone, kartu ATM, dan uang tunai sebanyak Rp14 miliar,” pungkas Himawan.

  • TNI AD sebut kerja sama dengan Jabar adalah program bela negara khusus

    TNI AD sebut kerja sama dengan Jabar adalah program bela negara khusus

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyebutkan bahwa kerja sama antara TNI AD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait pembinaan anak-anak adalah program bernama Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

    Dia menjelaskan bahwa kekhususan diperuntukkan bagi anak-anak yang mempunyai kriteria khusus seperti yang sudah dijelaskan oleh Gubernur Jawa Barat. Program itu dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi di Bandung, dan di Markas Resimen Artileri Medan (Menarmed) 1 Kostrad di Purwakarta.

    “Keduanya di-launching bersamaan pada hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025,” kata Wahyu di Jakarta, Jumat.

    Adapun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa anak-anak yang akan mengikuti program itu adalah anak-anak yang kerap ikut tawuran, mengonsumsi minuman beralkohol, hingga anak-anak yang kecanduan gim daring.

    Wahyu mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan karakter ini adalah untuk membina generasi bangsa yang terdiri dari siswa-siswi tingkat SMP dan SMA atau sederajat yang memiliki permasalahan kepribadian maupun perilaku menyimpang, yang berurusan dengan suatu tindak pidana.

    Dia mengatakan program itu ditargetkan untuk mengembalikan dan membentuk kembali karakter para siswa agar berada pada koridor yang benar. Waktu pelaksanaan program tersebut akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan target yang ingin dicapai sesuai klasifikasinya.

    Menurut dia, pendidikan pembentukan karakter dan kedisiplinan ini bukan merupakan bentuk pendidikan militer atau pendidikan ala militer. Walaupun dilaksanakan di lingkungan asrama militer, pendidikan itu lebih mengedepankan pendekatan secara personal maupun kelompok melalui bimbingan dan pengasuhan.

    Dia menyampaikan bahwa materi pendidikan yang diberikan adalah materi yang umum diberikan seperti belajar di kelas secara normal, mulai dari bimbingan dan penyuluhan atau bimbingan konseling, latihan baris berbaris, kedisiplinan, motivasi, penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, penyuluhan bahaya narkoba, bahkan materi permainan kelompok, hingga outbond.

    “Para siswa peserta pendidikan karakter ini juga adalah para siswa yang didaftarkan sendiri oleh para orang tuanya dan menandatangani perjanjian secara tertulis bahwa anak-anaknya bersedia menjalani pendidikan pembentukan karakter tersebut secara sukarela,” kata dia.

    Dia menyampaikan bahwa jumlah peserta yang menjalani pendidikan di Rindam III/Siliwangi ada sekitar 80 orang siswa. Sedangkan yang menjalani pendidikan di Resimen Armed 1 Purwakarta terdaftar sejumlah 40 orang siswa.

    “Tenaga pendidik berasal dari unsur TNI AD, Polri, dinas pendidikan, dinas kesehatan, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) serta tenaga pendidik sesuai bidang masing-masing,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • 10 Dedi Mulyadi Audit Total Dana Hibah 4 Tahun Lalu, Termasuk Rp 45 M ke Yayasan Eks Wagub Jabar Bandung

    6 Yayasan Eks Wagub Jabar Terima Hibah Rp 45 M, Dedi Mulyadi: Semua Penerima Wajib Bertanggung Jawab Bandung

    Yayasan Eks Wagub Jabar Terima Hibah Rp 45 M, Dedi Mulyadi: Semua Penerima Wajib Bertanggung Jawab
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Yayasan Perguruan Al-Ruzhan milik mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, diketahui pernah menerima
    dana hibah
    sekitar Rp 45 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepanjang periode 2020 hingga 2024.
    Dana hibah
    tersebut disalurkan ke sejumlah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan yayasan, termasuk SMK dan STAI Al-Ruzhan yang berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya.
    Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , menanggapi hal ini dengan menekankan pentingnya akuntabilitas dari setiap penerima dana hibah, tanpa menyasar pihak tertentu.
    “Saya tidak bicara pada perorangan ya, saya tidak bicara pada orang. Saya bicaranya adalah seluruh penerima dana hibah provinsi siapapun dia, dari manapun dia harus mempertanggungjawabkan,” ujar Dedi usai kegiatan Hari Pendidikan Nasional di Rindam III Siliwangi, Jalan Menado, Kota Bandung, Jumat (2/5/2025).
    Dedi menjelaskan, pertanggungjawaban tersebut mencakup dua hal utama, yakni secara fisik dan administratif. Ia menyebut aspek fisik harus sesuai kualitas dan kuantitas bangunan atau proyek, sementara administratif harus tercatat dengan baik.
    “Satu pertanggungjawaban fisik, kedua pertanggungjawaban administratif,” katanya.
    “Pertanggungjawaban fisik kalau itu dalam bentuk bangunannya harus berkualitas sesuai dengan uang yang diberikan. Administratif, artinya administratifnya harus baik,” tambah Dedi.
    Menurutnya, jika pertanggungjawaban administratif tidak bisa dipenuhi, maka patut dicurigai bahwa fisik pekerjaan pun bisa bersifat fiktif.
    “Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan fisik, berarti administrasinya fiktif,” pungkas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.