Xcloud.id

kab/kota: bandung

  • Soto Mie Bogor Diserbu Pengunjung di Festival Kuliner Legendaris Jakarta di Surabaya

    Soto Mie Bogor Diserbu Pengunjung di Festival Kuliner Legendaris Jakarta di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Soto Mie Bogor menjadi salah satu kuliner yang paling ramai diserbu pengunjung saat Festival Kuliner Legendaris Jakarta dibuka di Hall Pasar Atom, Surabaya, pada 16 Mei hingga 1 Juni 2025.

    Salah satu pecinta kuliner asal Gunung Sari, Ardian Yosan, mengaku sengaja mencari stan Soto Mie Bogor sebagai tujuan pertama karena sudah rindu dengan cita rasa kuahnya yang khas dari rempah dan susu.

    “Yang bikin rindu Soto Mie Bogor ini selain kuahnya yang medok bahan rempah dengan kombinasi susunya yang khas, yakni campuran isinya perpaduan sayur buah tomat dan risolnya bikin nagih,” ungkap pria berusia 30 tahun ini, Sabtu (17/5/2025).

    Festival kuliner yang baru pertama kali digelar ini menghadirkan 26 kuliner legendaris khas Jakarta di Boom Atom Food Festival. Selain sajian khas, pengunjung juga bisa menikmati hiburan menarik setiap hari, dengan jam buka yang diperpanjang hingga malam hari.

    “Untuk pertama kalinya, Pasar Atom menghadirkan sebuah perayaan kuliner yang siap menggugah selera warga Surabaya, serta memperkenalkan makanan daerah lain di kota ini dan makin banyak yang datang ke Pasar Atom untuk mencicipi kuliner,” kata Direksi Pasar Atom, Halim Antawira Hermanto.

    Ragam kuliner khas Jakarta yang diboyong ke Surabaya antara lain Kerak Telur Betawi, Soto Betawi Bu Dewi, Tahu Baso Goreng Jakarta, hingga jajanan nostalgia seperti Kue Rangi, Kue Pancong, dan Selendang Mayang. Semuanya tersedia di satu tempat tanpa perlu terbang ke Jakarta.

    Tak hanya cita rasa Betawi, festival ini juga menghadirkan kuliner dari berbagai daerah yang telah membaur dengan masyarakat Jakarta, seperti Pempek Jelembar, Tahu Gejrot Cirebon, Cuanki Papa Bandung, dan Sate Maranggi Jakarta. Untuk minuman, tersedia Es Oyen Bandung dan Es Cehuntiau Viral yang menyegarkan.

    “Yang lebih spesial, selama festival ini berlangsung, jam operasional Pasar Atom akan diperpanjang hingga pukul 19.00 WIB setiap harinya. Jadi, Anda bisa menjadikan festival ini sebagai tempat kuliner sore hingga malam, cocok untuk santai sekeluarga atau sekadar dinner santai setelah kerja,” imbuhnya.

    Selain sajian kuliner, pengunjung juga akan dihibur dengan berbagai acara seru setiap hari, mulai dari penampilan komunitas angklung, lomba fotografi, line dance, hingga kids fashion show, yang semuanya siap menambah semarak suasana festival.

    Food Festival ini bukan sekadar bazaar makanan, melainkan ajang nostalgia dan eksplorasi rasa yang memadukan budaya, hiburan, dan tentunya kelezatan kuliner khas Jakarta, menjadikannya momen langka untuk mencicipi cita rasa ibu kota tanpa harus bepergian jauh. [way/beq]

  • PWI Jatim Sambut Baik Kongres Satukan Kubu Zulmansyah dan Hendry

    PWI Jatim Sambut Baik Kongres Satukan Kubu Zulmansyah dan Hendry

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim menyambut baik dan berterima kasih atas upaya Dewan Pers, sekaligus mengapresiasi kepada kedua belah pihak (Zulmansyah Sekedang dan Hendry C Bangun) untuk sama-sama menurunkan tensi egoisme demi bersatunya PWI.

    “Secara teknis masih ada beberapa poin yang belum disepakati, terutama terkait peserta ‘Kongres Bersama’ jika jadi digelar. Saran saya, kenapa nggak sekalian dituntaskan beberapa ganjalan dimaksud, sehingga percepatan penyatuan PWI segera tercapai,” kata Lutfil Hakim yang akrab disapa Cak Item ini kepada beritajatim.com, Sabtu (17/5/2025).

    Menurut Cak Item, sejarah akan mencatat buruk, siapapun yang menjadi biang masalah di organisasi. Tapi sejarah juga akan mencatat baik, jika pembuat masalah juga bisa menyelesaikan masalah yang dibuatnya.

    “Saya berharap teman-teman di PWI Pusat (di kedua kubu) bisa memanfaatkan fasilitasi Dewan Pers sebaik mungkin, karena hanya ini kesempatan terbaiknya agar tetap dikenang sebagai figur yang bertanggung-jawab,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, akhirnya, konflik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menemukan jalan keluar. Kedua pihak yang berkonflik menyepakati masalah yang berlarut di PWI akan diselesaikan melalui Kongres Persatuan yang akan digelar di Jakarta paling telat 30 Agustus 2025.

    Kesepakatan itu dicapai melalui negosiasi maraton di Jakarta, Jumat (16/5/2025) malam, antara Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun, dan Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa, Zulmansyah Sekedang.

    Hendry terpilih sebagai Ketua Umum PWI melalui Kongres Bandung, 27 September 2023. Kurang dari setahun, awal 2024, PWI dilanda konflik internal, yang berbuntut Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta, 18 Agustus 2024. KLB PWI memilih Zulmansyah secara aklamasi sebagai Ketua Umum.

    Berbagai usaha mediasi dilakukan untuk mendamaikan kedua pihak. Kesepakatan Jumat malam adalah usaha menyelesaikan konflik tersebut.

    Kesepakatan tersebut dimediasi oleh Dahlan Dahi, anggota Dewan Pers. Melalui negosiasi yang alot, dalam semangat persahabatan dan rekonsiliasi, Hendry dan Zulmansyah menuangkan poin-poin kesepakatan dalam dokumen bermaterai yang diberi nama “Kesepakatan Jakarta”.

    “Semua harus melihat ke depan dengan semangat persatuan,” kata Hendry. “Ini semua untuk mengembalikan PWI yang sempat tertahan program kerjanya akibat perpecahan selama setahun.
    PWI dengan anggota 30.000, tersebar di 39 provinsi, dan memiliki anggota bersertifikat sekitar 20.000 ingin terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Dan program peningkatan kompetensi dan kapasitas anggota dapat kembali berjalan baik.”

    “Ini hasil yang luar biasa. Sejarah untuk PWI. Semoga PWI kembali guyub dan bersatu sesuai namanya Persatuan Wartawan Indonesia, baik di PWI pusat maupun di daerah.” komentar Zulmansyah.

    Kesepakatan Jakarta

    Negosiasi berlangsung selama sekitar empat jam, langsung antara Hendry dan Zulmansyah. Dahlan, yang duduk di tengah-tengah kedua tokoh pers itu, menjadi mediator.

    Negosiasi berlangsung sangat alot di beberapa poin, disertai debat panas. Namun, beberapa kali terdengar suara tawa yang keras.

    “Bang Hendry dan Bang Zul tegas dan konsisten dengan prinsip masing-masing. Tapi kebesaran jiwa dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk pers Indonesia, untuk PWI, menjadi titik temu. Keduanya juga bersahabat. Negosiasi dimulai dari sana,” komentar Dahlan.

    Sebelum Hendry dan Zulmansyah bertemu langsung, diskusi mengenai poin-poin krusial sudah dilakukan melalui telepon. Dahlan juga meminta masukan dari tokoh-tokoh senior PWI.

    Naskah satu halaman berisi Kesepakatan Jakarta akhirnya ditandatangani jelang tengah malam, diwarnai jabatan tangan dan tawa lepas. Dokumen dikopi tiga rangkap, di atas kertas materai, diteken oleh Hendry dan Zulmansyah serta Dahlan.

    Dokumen Kesepakatan Jakarta menyebutkan, kesepakatan dilandasi semangat ketulusan, keikhlasan, dan tanggung jawab sebagai anggota PWI, masyarakat, bangsa, dan negara.

    Kedua pihak menyadari konflik PWI harus diselesaikan secepatnya melalui proses rekonsiliasi. “Kami sepakat bahwa proses rekonsiliasi tersebut menjunjung tinggi semangat persahabatan, persaudaraan, saling menghormati, saling menghargai, dan melupakan perbedaan masa lalu, serta fokus ke masa depan,” demikian tertulis dalam Kesepakatan Jakarta.

    Dokumen itu juga tegas menyebutkan, konflik akan diselesaikan melalui Kongres Persatuan selambat-lambatnya 30 Agustus 2025 tahun ini. Jakarta disepakati sebagai tempat penyelenggaraan kongres.

    Untuk menyelenggarakan Kongres Persatuan, kedua pihak sepakat membentuk panitia bersama, terdiri atas tujuh orang steering committee (OC) yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan empat orang anggota.

    Steering Committee (SC) juga akan dibentuk bersama. Terdiri atas masing-masing seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, serta masing-masing dua orang bidang persidangan, pendanaan, dan akomodasi.

    Kedua pihak akan mengirimkan nama-nama pengurus OC dan SC.

    Hendry dan Zulmansyah juga menyepakati poin paling penting, yakni calon ketua umum.

    “Seluruh anggota biasa PWI berhak mencalonkan diri menjadi calon Ketua Umum PWI. Bila terdapat hambatan pencalonan karena masalah administratif atau hal lain yang muncul karena konflik PWI, maka hambatan itu akan ditiadakan/dihapuskan melalui mekanisme yang memungkinkan dengan semangat ketulusan, keikhlasan, dan persaudaraan sesuai prinsip-prinsip deklarasi ini,” demikian tertuang dalam Kesepakatan Jakarta.

    Hendry dan Zulmansyah setuju untuk menyelesaikan beberapa topik yang belum disepakati secepatnya sebelum Kongres Persatuan digelar. [tok/beq]

  • PWI Jatim Sambut Baik Kongres Satukan Kubu Zulmansyah dan Hendry

    Hendry dan Zulmansyah Sepakat Islah, Kongres Persatuan PWI Digelar Paling Lambat 30 Agustus 2025

    Jakarta (beritajatim.com) – Dua tokoh sentral dalam konflik internal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang, akhirnya sepakat untuk islah. Kedua pihak menyetujui penyelesaian konflik melalui Kongres Persatuan yang akan digelar di Jakarta paling lambat 30 Agustus 2025.

    Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan empat mata di Jakarta, Jumat malam (16/5/2025), yang dimediasi anggota Dewan Pers Dahlan Dahi. Dalam perundingan selama empat jam, Hendry—Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung 2023—dan Zulmansyah—Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2024—menandatangani dokumen bermaterai yang dinamakan Kesepakatan Jakarta.

    “Semua harus melihat ke depan dengan semangat persatuan,” kata Hendry. “Ini semua untuk mengembalikan PWI yang sempat tertahan program kerjanya akibat perpecahan selama setahun.”

    Zulmansyah menambahkan, “Ini hasil yang luar biasa. Sejarah untuk PWI. Semoga PWI kembali guyub dan bersatu sesuai namanya Persatuan Wartawan Indonesia, baik di PWI pusat maupun di daerah.”

    Kesepakatan Jakarta berisi komitmen kedua pihak untuk menyelesaikan konflik secara tuntas dan damai. Kongres Persatuan akan menjadi forum final untuk menentukan arah kepemimpinan PWI ke depan. Untuk itu, akan dibentuk panitia bersama, yakni organizing committee (OC) dan steering committee (SC), yang beranggotakan perwakilan dari kedua belah pihak.

    Dokumen juga menyebutkan bahwa semua anggota biasa PWI berhak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Hambatan administratif akibat konflik sebelumnya akan dihapus melalui mekanisme yang disepakati demi menjaga semangat rekonsiliasi.

    “Bang Hendry dan Bang Zul tegas dan konsisten dengan prinsip masing-masing. Tapi kebesaran jiwa dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk pers Indonesia menjadi titik temu,” kata Dahlan.

    Dengan jumlah anggota lebih dari 30.000 orang yang tersebar di 39 provinsi, serta sekitar 20.000 wartawan bersertifikat, PWI diharapkan kembali fokus menjalankan program kerja dan meningkatkan kapasitas anggotanya tanpa dibayangi konflik internal. [beq]

  • 2.108 Peserta Ikuti Seleksi PPPK Tahap II Pemkab Bojonegoro, Rebutkan 1.507 Formasi

    2.108 Peserta Ikuti Seleksi PPPK Tahap II Pemkab Bojonegoro, Rebutkan 1.507 Formasi

    Bojonegoro (beritajatim.com)– Sebanyak 2.108 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

    Seleksi kompetensi mulai digelar sejak Sabtu (10/5/2025) dan akan berakhir besok, Kamis (15/5/2025). Sebanyak 2.108 peserta tersebut akan memperebutkan 1.507 formasi yang tersedia dalam rekrutmen PPPK tahap II tahun anggaran 2024.

    Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Aparatur BKPP Bojonegoro, Daniar Surya Adi Permana menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1291/B-KS.04.01/SD/K/2025 tentang perpanjangan pendaftaran seleksi PPPK Tahap II.

    “Sebanyak 2.108 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi berdasarkan hasil pasca sanggah yang diumumkan pada 28 Februari 2025. Mereka tersebar di berbagai lokasi ujian di beberapa kota,” jelas Daniar, Selasa (13/5/2025).

    Seleksi ini dilaksanakan sesuai ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh BKN. Para peserta diimbau untuk mengikuti seluruh tahapan dengan tertib dan mempersiapkan diri secara optimal agar bisa lolos dalam seleksi kompetensi PPPK tahap lanjutan. [lus/but]

    Adapun rincian lokasi ujian seleksi kompetensi PPPK Tahap II untuk peserta dari Pemkab Bojonegoro adalah sebagai berikut:

    Titik Lokasi Surabaya 1: 1.902 peserta
    Titik Lokasi BKN Semarang II: 45 peserta
    Titik Lokasi Kanreg I BKN Yogyakarta: 155 peserta
    Titik Lokasi Kanreg III BKN Bandung: 4 peserta
    Titik Lokasi Kanreg X BKN Denpasar: 1 peserta
    Titik Lokasi BKN Lampung I: 1 peserta

  • Pratama Yudhiarto: Kegiatan ODL Sekolah Sidoarjo Tak Boleh Lebihi 400 Km

    Pratama Yudhiarto: Kegiatan ODL Sekolah Sidoarjo Tak Boleh Lebihi 400 Km

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Sidoarjo menegaskan bahwa kegiatan Outdoor Learning (ODL) yang dilakukan oleh sekolah negeri dan swasta di wilayah Sidoarjo harus tetap dalam batas kewajaran, baik dari segi edukasi maupun jarak tempuh.

    Anggota Komisi D, Pratama Yudhiarto, menyoroti perlunya pembelajaran inovatif di luar kelas, namun tetap menekankan batas jarak maksimal yang diperbolehkan.

    “Materi hari ini kami bahas adalah terkait pembelajaran inovatif di luar kelas untuk tahun 2025. Intinya adalah kegiatan outdoor learning (ODL) yang dilakukan oleh sekolah, baik negeri maupun swasta, mulai dari SD hingga SMP di Sidoarjo,” ujar Pratama, saat ditemui usai memberikan materi Pembelajaran Inovatif Bagi Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Sidoarjo, Rabu (14/5/2025).

    Menurut Mas Tama, kegiatan ODL penting untuk mendukung proses belajar mengajar yang tidak monoton. Namun, ia juga memberikan batasan agar kegiatan tersebut tidak membebani siswa maupun orang tua.

    “Saya tekankan, setiap SD dan SMP di Sidoarjo wajib mengunjungi minimal satu lokasi edukatif yang berada di dalam wilayah Sidoarjo. Jangan sampai kegiatan di luar sekolah itu malah memberatkan,” tambahnya.

    Sekolah  Jangan Lebihi 400 Km dalam ODL

    Anggota DPRD dari Partai Gerindra ini mengaku telah menyampaikan draft rancangan peraturan bupati (Perbub) terkait ODL yang memungkinkan kegiatan belajar mengajar dilakukan di luar kota dengan jarak tempuh kurang dari 400 kilometer.

    “Saya kritik keras Perbub ODL yang membolehkan kegiatan lebih dari 400 km. Kalau sudah lebih dari 400 km itu artinya bisa ke luar Jawa Timur, bahkan ke luar Pulau Jawa seperti Bali. Ini sangat tidak masuk akal dan berpotensi membebani siswa dan orang tua,” tegasnya.

    Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, draft Perbub tersebut masih belum ditandatangani oleh Bupati karena masih dalam proses harmonisasi antar instansi terkait.

    “Bapak Bupati sendiri berpesan kepada saya: ODL enggak usah adoh-adoh (jauh). Artinya, jangan sampai kegiatan ODL ini keluar dari Jawa Timur, apalagi kalau belum ada regulasi yang jelas,” ungkapnya.

    Mas Tama saat memberikan materi Pembelajaran Inovatif Bagi Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Sidoarjo, Rabu (14/5/2025).

    Ancaman Sanksi bagi Sekolah yang Melanggar

    Lebih lanjut, Pratama menegaskan bahwa apabila Perbub tersebut disahkan, maka akan ada sanksi tegas bagi sekolah yang melanggar ketentuan, khususnya dalam hal jarak tempuh kegiatan ODL melebih 400Km.

    “Kalau nanti sudah ditandatangani dan masih ada sekolah yang ODL-nya lebih dari 400 km, pasti ada sanksi. Bisa berupa pencopotan kepala sekolah atau mutasi. Ini demi kebaikan bersama, terutama untuk melindungi siswa dan orang tua,” ujarnya.

    Keluhan Masyarakat Meningkat: Biaya ODL Terlalu Mahal

    Komisi D mencatat bahwa keluhan masyarakat terhadap biaya ODL yang terlalu mahal terus meningkat. Banyak orang tua mengaku keberatan ketika anak mereka harus ikut kegiatan belajar ke luar kota seperti Bali atau Bandung.

    “Komplainnya ke Komisi D itu hampir tiap hari. Kebanyakan soal ODL ke Bali atau Bandung yang jelas-jelas lebih dari Jawa Tengah. Ini membebani. Bahkan ada orang tua yang sampai mengajukan bantuan dana ke Baznas untuk memperbaiki rumah, padahal anaknya harus ikut ODL,” kata Pratama.

    Ia mengingatkan bahwa beban psikologis dan ekonomi bisa berdampak pada semangat belajar siswa. Oleh karena itu, kegiatan ODL harus disusun dengan bijak dan memperhatikan kondisi sosial ekonomi peserta didik.

    “Mari kita selamatkan mental anak didik kita. Jangan sampai mereka kehilangan semangat belajar hanya karena tidak mampu ikut ODL yang biayanya mahal,” pungkasnya. (ted)

  • Politik kemarin, ledakan amunisi di Garut hingga kasus meme

    Politik kemarin, ledakan amunisi di Garut hingga kasus meme

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, dan berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi anda.

    TNI AD investigasi kasus ledakan amunisi di Garut

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan pihaknya akan melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab utama meledaknya detonator saat proses pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat.

    “Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan,” kata Wahyu dalam keterangan pers yang diterima Antara, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi I DPR minta pengamanan pemusnahan amunisi diperketat

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta Pemerintah dan TNI untuk memperketat pengamanan terhadap rangkaian kegiatan pemusnahan amunisi terkait dengan ledakan yang menewaskan belasan orang di Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
    “Rekomendasi kepada Pemerintah dan TNI yang diberikan mencakup peningkatan pengawasan, audit prosedur keamanan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi pemusnahan, serta pemberian santunan bagi keluarga korban,” kata Dave saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    SBY serukan persatuan global hadapi krisis iklim

    Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerukan persatuan dan kerja sama antarnegara di dunia untuk menghadapi krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang mengancam masa depan umat manusia.

    “Kita semua tahu bahwa krisis iklim dan krisis lingkungan itu nyata, bukan fiksi, bukan hoaks,” kata SBY dalam forum lecture series The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Sustainable Growth with Equity” di Yogyakarta, Senin.

    Menurut SBY, aksi nyata secara kolektif dan lintas batas menjadi sangat penting mengingat skala ancaman yang bersifat global.

    Selengkapnya klik di sini.

    Seskab Teddy-Dubes Australia bahas kunjungan PM Albanese

    – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Dubes Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Indonesia pada 15 Mei 2025.
    –
    Seskab Teddy, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet, menjelaskan dirinya berkoordinasi dengan Dubes Australia untuk Indonesia mengenai agenda kenegaraan PM Albanese, yang akan menjadi kunjungan pertamanya setelah dia kembali terpilih sebagai perdana menteri Australia.

    “PM Albanese yang baru saja terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Australia ini, rencananya akan dilantik (sebagai PM) pada 13 Mei 2025, dan akan langsung memulai lawatan ke Indonesia keesokan harinya pada 14 Mei 2025, malam hari,” kata Seskab Teddy di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    DPR harap AS dukung Palestina secara objektif dari sisi kemanusiaan

    Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh berharap Amerika Serikat (AS) mendukung Palestina secara objektif dengan memperhatikan dari sisi kemanusiaan.

    Menurut dia, sikap tegas AS dibutuh untuk merespons krisis yang menyebabkan jatuhnya ribuan korban sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.

    “Banyak korban yang berjatuhan, baik anak kecil maupun wanita. Dan Amerika bisa melihat ini dengan cukup objektif, bagaimanapun caranya,” kata Muhammad Husein Fadlulloh saat Konferensi Ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau PUIC di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Legislator apresiasi Polri tangguhkan penahanan mahasiswi kasus meme

    Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengapresiasi Polri yang menangguhkan penahanan SSS, mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB), yang ditangkap karena mengunggah meme bergambar Presiden RI Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

    Tandra dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa langkah yang diambil tersebut sudah tepat.

    Wakil rakyat ini menyarankan agar penanganan kasus ini diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

    “Kalau menurut saya, sudah tepatlah langkah itu. Itu ‘kan mereka masih anak muda, masih emosional. Kalau boleh, di-restorative justice saja,” ucapnya.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator apresiasi Polri tangguhkan penahanan mahasiswi kasus meme

    Legislator apresiasi Polri tangguhkan penahanan mahasiswi kasus meme

    Kami mohon kepada Presiden untuk memaafkan karena masa depan anak-anak muda kita ini masih panjang.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengapresiasi Polri yang menangguhkan penahanan SSS, mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB), yang ditangkap karena mengunggah meme bergambar Presiden RI Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

    Tandra dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa langkah yang diambil tersebut sudah tepat.

    Wakil rakyat ini menyarankan agar penanganan kasus ini diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

    “Kalau menurut saya, sudah tepatlah langkah itu. Itu ‘kan mereka masih anak muda, masih emosional. Kalau boleh, di-restorative justice saja,” ucapnya.

    Lebih lanjut Tandra berharap agar Presiden Prabowo Subianto memaafkan kesalahan mahasiswi tersebut.

    “Kami mohon kepada Presiden untuk memaafkan karena masa depan anak-anak muda kita ini masih panjang,” ucapnya.

    Anggota Komisi DPR RI yang membawahi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan itu juga mengingatkan mahasiswa agar menyampaikan kritik dengan cara yang sesuai dengan etika.

    “Kami juga mengimbau kepada teman-teman generasi muda, khususnya mahasiswa, kritik tidak dilarang, asal sesuai dengan norma-norma etika kita,” ucapnya.

    Diketahui bahwa tersangka SSS ditangguhkan penahannya pada hari Minggu (11/5). Sebelumnya, SSS dijerat dengan UU ITE.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa penangguhan penahanan itu diberikan oleh penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri atas dasar permohonan dari tersangka SSS melalui penasihat hukumnya serta orang tuanya.

    Selain itu, penangguhan juga diberikan karena adanya iktikad baik dari tersangka SSS beserta keluarganya untuk memohon maaf karena telah membuat kegaduhan.

    “Penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya,” katanya.

    Lebih lanjut Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa tersangka SSS juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo serta pihak ITB atas perbuatannya.

    “Yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya,” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polri: Proses hukum tersangka pengunggah meme Prabowo sesuai prosedur

    Polri: Proses hukum tersangka pengunggah meme Prabowo sesuai prosedur

    “Kami yakini proses ini dilandasi dengan proses secara prosedural, proporsional, dan profesional dan tentu juga dari tim kuasa hukum selalu mendampingi dalam hal ini juga untuk memberikan akuntabilitas,”

    Jakarta (ANTARA) – Polri mengatakan bahwa proses hukum terhadap mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS yang menjadi tersangka pengunggah meme tidak senonoh bergambar Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, sudah sesuai prosedur.

    Adapun proses hukum tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sebelum akhirnya penahanan terhadap SSS ditangguhkan pada Minggu (11/5).

    “Kami yakini proses ini dilandasi dengan proses secara prosedural, proporsional, dan profesional dan tentu juga dari tim kuasa hukum selalu mendampingi dalam hal ini juga untuk memberikan akuntabilitas,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, pada Minggu (11/5) malam.

    Dikemukakan Brigjen Pol. Trunoyudo, kasus ini bermula ketika adanya laporan polisi bernomor LP/B/159/III/2025/SPKT pada tanggal 24 Maret 2025.

    Kemudian, Dittipidsiber memulai proses penyidikan pada 7 April 2025. Dalam prosesnya, penyidik telah memeriksa tiga orang saksi dan meminta keterangan dari lima orang ahli.

    Selain itu, penyidik juga menyita barang bukti, baik dari para saksi maupun tersangka, dan barang bukti tersebut telah diperiksa dengan digital forensik.

    Lantas, pada 6 Mei 2025, penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap SSS selaku pemilik akun media sosial X yang diduga melanggar UU ITE.

    “Atas dugaan melakukan tindak pidana dugaan manipulasi atau menciptakan informasi atau dokumen elektronik yang seolah-olah merupakan data yang autentik dan/atau mengunggah berupa dokumen atau gambar yang memiliki muatan terhadap melanggar kesusilaan,” kata Brigjen Pol. Trunoyudo.

    Tersangka SSS pun mulai ditahan pada tanggal 7 Mei 2025 hingga penahanannya ditangguhkan pada tanggal 11 Mei 2025.

    Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa penangguhan penahanan itu diberikan oleh penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri atas dasar permohonan dari tersangka SSS melalui penasehat hukumnya serta orang tuanya.

    Selain itu, penangguhan juga diberikan karena adanya iktikad baik dari tersangka SSS beserta keluarganya untuk memohon maaf karena telah membuat kegaduhan.

    “Penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya,” katanya.

    Lebih lanjut, Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa tersangka SSS juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden RI Joko Widodo serta pihak ITB atas perbuatannya.

    “Yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya,” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik Kemarin, Anggota TNI di Rusia hingga visi geopolitik Presiden

    Politik Kemarin, Anggota TNI di Rusia hingga visi geopolitik Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa terkait dengan politik dan pertahanan terjadi sepanjang Minggu (11/5). Dari mulai anggota TNI AL ikut operasi militer di Rusia hingga visi geopolitik presiden.

    Berikut ragam berita yang telah dirangkum ANTARA.

    1. TNI AL: Serda Satria sudah dipecat setelah ikuti operasi militer Rusia

    Jakarta (ANTARA) – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menyampaikan bahwa Sersan Dua (Serda) Satria Arta Kumbara sudah dipecat dari anggota Inspektorat Korps Marinir (Itkomar) setelah mengikuti operasi militer Rusia.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hadi mengatakan pemecatan telah dilakukan berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta pada 6 April 2023.

    Baca di sini

    2. Kapuspen TNI: Dukungan pengamanan untuk kejaksaan dilaksanakan terukur

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyatakan dukungan pengamanan personel TNI Angkatan Darat kepada jajaran kejaksaan dilaksanakan berdasarkan permintaan resmi dan kebutuhan yang terukur.

    Ia mengatakan bahwa dukungan pengamanan itu bagian dari kerja sama resmi antara TNI dan Kejaksaan RI yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023. Pelaksanaan kerja sama itu mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

    Baca di sini

    3. LPSK lindungi korban kekerasan seksual dokter PPDS di Bandung

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi memberikan perlindungan kepada tiga korban dan empat saksi dalam kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.

    Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan bahwa kekerasan seksual dalam kasus ini termasuk dalam relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya.

    Baca di sini

    4. Bahlil sebut rencana pertemuan Prabowo-Megawati hal yang baik

    Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri merupakan hal baik dan bisa menjadi wadah pembicaraan untuk kemajuan bangsa.

    “Sebenarnya pertemuan sesama tokoh-tokoh bangsa tersebut sudah seyogyanya dilakukan dan ini merupakan hal yang baik,” kata Bahlil di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu.

    Baca di sini

    5. Diskusi “Ada Apa dengan Prabowo?” ungkap visi geopolitik Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Diskusi umum bertajuk “Ada Apa dengan Prabowo?” mengungkap berbagai fakta yang menyoroti pandangan visioner Presiden Prabowo Subianto dalam merespons dinamika global, termasuk potensi perang dan dampaknya terhadap ketahanan nasional Indonesia.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, dalam acara yang dihelat Gerakan Milenial Cinta Tanah Air di Jakarta, Sabtu, memaparkan sederet fakta yang menunjukkan konsistensi pemikiran dan arah kebijakan Presiden Prabowo, jauh sebelum ia

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR RI siap jadi tuan rumah Konferensi Ke-19 Uni Parlemen OKI

    DPR RI siap jadi tuan rumah Konferensi Ke-19 Uni Parlemen OKI

    PUIC 2025 akan menjadi forum lintas batas yang mengarah pada diplomasi berbasis solusi, bukan sekadar seremonial.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan badan legislatif ini siap untuk menjadi tuan rumah Konferensi Ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta, mulai 12 hingga 15 Mei 2025.

    Puan mengatakan bahwa perhelatan konferensi di Indonesia ini bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999.

    “Ini merupakan kehormatan karena Indonesia menjadi tuan rumah perayaan 25 tahun PUIC. DPR RI siap menyambut hangat delegasi dari negara-negara sahabat,” kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Puan mengemukakan bahwa perhelatan sidang umum parlemen negara-negara OKI tersebut bukan semata-mata kehormatan administratif semata, melainkan juga menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menegaskan kembali perannya sebagai motor diplomasi dunia Islam yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada solusi.

    Dengan demikian, kata dia, menjadi tuan rumah PUIC 2025 tidak hanya soal menjadi penyelenggara, tetapi soal kepemimpinan moral dan politik luar negeri.

    Ia menegaskan bahwa Indonesia, khususnya DPR RI, siap hadir sebagai jembatan dialog, kolaborasi, dan transformasi antarparlemen dunia Islam.

    Mengusung tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience untuk PUIC 2025, DPR RI ingin menekankan bahwa ketahanan dunia Islam tak bisa dilepaskan dari fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan kuat.

    Untuk itu, DPR RI berkomitmen mengarahkan diskusi PUIC menuju solusi konkret guna menjawab krisis multidimensi yang dihadapi banyak negara anggota OKI, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina.

    “DPR RI memahami betul bahwa diplomasi parlemen hari ini menuntut aksi nyata. Isu Palestina, penguatan kelembagaan, hingga perdamaian regional adalah isu-isu krusial yang harus menjadi pembahasan prioritas,” ucap dia.

    Konferensi PUIC Ke-19 rencananya dihadiri oleh 500 peserta dari delegasi negara-negara OKI, termasuk negara observer atau pengamat. Hingga saat ini, sebanyak 11 ketua parlemen dan delapan wakil ketua parlemen negara OKI telah menyatakan akan datang ke Indonesia untuk mengikuti konferensi PUIC, mulai Minggu (11/5).

    Puan menilai kehadiran para pemimpin parlemen dari berbagai kawasan dunia, termasuk negara-negara ASEAN seperti Malaysia, menjadi pertanda positif keberhasilan gelaran PUIC di Indonesia.

    “PUIC 2025 akan menjadi forum lintas batas yang mengarah pada diplomasi berbasis solusi, bukan sekadar seremonial,” tuturnya.

    Lewat PUIC, kata dia, akan dibangun panggung kepemimpinan untuk menyatukan suara, memperkuat solidaritas, dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana telah diletakkan oleh para pendiri bangsa dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) dahulu.

    Ia menekankan pentingnya momen PUIC karena berdekatan dengan Peringatan 70 Tahun KAA yang digelar di Bandung, Jawa Barat, 18 April 2025.

    Dengan begitu, lanjut Puan, perhelatan PUIC 2025 akan menjadi kelanjutan dari semangat Bandung yang mengilhami perjuangan negara-negara Asia dan Afrika dalam menegakkan kedaulatan, keadilan, dan kerja sama yang setara.

    Puan berharap kehadiran pimpinan dan perwakilan negara sahabat juga dapat mempererat kerja sama antara negara anggota OKI.

    PUIC atau Uni Parlemen Negara Anggota OKI didirikan pada tanggal 17 Juni 1999 dengan tujuan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antarparlemen negara-negara anggota OKI dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

    PUIC juga bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan peran parlemen dalam menghadapi tantangan global.

    Adapun PUIC berkantor pusat di Teheran, Iran, dengan jumlah anggota OKI sebanyak 57 negara. Perhelatan PUIC oleh DPR RI sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai Presiden Ke-19 PUIC.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025