kab/kota: bandung

  • Mengenal Warning, Tempat Menikmati Kue Balok dan Cincau Hijau Organik di Dago Bandung

    Mengenal Warning, Tempat Menikmati Kue Balok dan Cincau Hijau Organik di Dago Bandung

    Liputan6.com, Bandung – Kawasan Dago di Bandung dikenal sebagai salah satu pusat wisata yang tak pernah kehilangan pesonanya. Selain menyuguhkan pemandangan alam yang sejuk dan asri, Dago juga menjadi tujuan favorit wisatawan karena deretan tempat kuliner.

    Berbagai makanan khas Sunda bisa ditemukan dengan mudah baik di restoran besar maupun warung kaki lima. Suasana yang nyaman membuat Dago menjadi tempat yang cocok untuk bersantai sambil mencicipi hidangan lokal.

    Salah satu kuliner khas Bandung yang cukup populer dan bisa ditemukan di sekitar Dago adalah kue balok. Makanan ini memiliki bentuk persegi panjang kecil dengan tekstur padat dan rasa yang manis legit.

    Kue balok biasanya dibuat dari bahan-bahan sederhana seperti tepung terigu, telur, gula, dan mentega. Namun, yang membuatnya istimewa adalah cara pembuatannya memberikan cita rasa khas dan aroma yang menggoda.

    Kue balok bisa dinikmati dalam berbagai varian rasa seperti cokelat, keju, hingga green tea. Di kawasan Dago, terdapat beberapa penjaja kue balok yang menyajikan kue ini dalam keadaan setengah matang sehingga bagian tengahnya lumer ketika digigit.

    Sensasi tersebut menjadi daya tarik tersendiri terutama bagi wisatawan muda yang mencari pengalaman kuliner yang berbeda. Tidak jarang, antrean pembeli terlihat di lapak-lapak penjual kue balok saat malam hari.

    Teksturnya yang lembut di dalam dan sedikit renyah di luar membuatnya cocok disantap bersama secangkir kopi atau teh hangat. Salah satu tempat makan kue balok yang cukup populer di kawasan Dago sendiri adalah Warning Kue Balok dan Cincau Hijau Organik.

  • Profil Puteri Komarudin, Anggota Komisi XI Anak Politisi Senior Golkar

    Profil Puteri Komarudin, Anggota Komisi XI Anak Politisi Senior Golkar

    Jakarta, Beritasatu.com – Puteri Komarudin adalah sosok politikus muda Partai Golkar yang kian mencuri perhatian dalam kancah politik nasional. Saat ini, ia menjabat sebagai anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII untuk periode 2024-2029 dengan perolehan suara sebanyak 142.046.

    Dalam periode ini, Puteri kembali duduk di Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan nasional. Lantas, siapa sebenarnya Puteri Komarudin ini? Simak profilnya!

    Profil Puteri Komarudin

    Puteri Anetta Komarudin lahir di Kota Bandung pada 21 Agustus 1993. Ia merupakan anak dari politisi senior Golkar, Ade Komarudin. Meski berasal dari keluarga politik, Puteri menempuh jalannya sendiri di dunia politik nasional.

    Ia menyelesaikan studi di University of Melbourne, Australia, dan meraih gelar bachelor of commerce pada 2015. Di tahun yang sama, Puteri juga lulus dari program HBX CORe dari Harvard Business School dengan spesialisasi dalam analisis bisnis, ekonomi untuk manajer, dan akuntansi keuangan.

    Prestasinya di bidang akademik juga ditandai dengan masuk ke dalam Top enam lulusan Young Leaders of Indonesia (YLI) Wave 7 oleh McKinsey Indonesia.

    Karier Profesional

    Sebelum menjadi legislator, Puteri Komarudin berkarier sebagai pengawas bank asing di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2016 hingga 2018. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam mengenai sistem keuangan nasional, yang kemudian sangat berguna dalam peran legislatifnya.

    Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, Puteri aktif terlibat dalam pembahasan berbagai undang-undang penting, seperti UU Bea Meterai, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Selain itu, ia juga aktif pada pembahasan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), hingga UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Ia juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR RI yang memiliki peran strategis dalam menyusun APBN.

    Peran Internasional

    Puteri Komarudin menjabat sebagai ketua delegasi Indonesia dalam Youth 20 (Y20) Summit Italia tahun 2021. Ia berhasil mengangkat tiga isu penting dalam komunike Y20: Inklusi dan kesetaraan dalam keuangan, pendidikan, serta politik.

    Di parlemen, Puteri juga pernah menjabat sebagai anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan ketua grup kerja sama bilateral DPR RI dengan Parlemen Republik Rakyat Tiongkok. Ia juga mewakili Asia Pasifik di Biro Parlemen Perempuan Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk periode 2021–2025.

    Selain itu, Puteri turut menginisiasi pembentukan dan memimpin Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI), serta aktif dalam Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI), menunjukkan komitmennya terhadap pemberdayaan pemuda dan perempuan di ranah politik.

    Penghargaan dan Pengakuan

    Kiprah Puteri di dunia politik telah diakui secara luas. Pada Oktober 2021, ia menerima penghargaan Hope of Democracy dari Teropong Democracy Award sebagai legislator yang aspiratif dan komunikatif. Ia juga meraih penghargaan Legislator Peduli Literasi Keuangan dan Generasi Muda dalam KWP Award 2023.

    Aktivitas Organisasi dan Kepartaian

    Dalam struktur Partai Golkar, Puteri aktif memegang berbagai posisi penting, seperti:

    Ketua bidang pemenangan pemilu Jawa Bagian Barat (2024-sekarang)Ketua bidang keuangan dan pasar modal (2021-2024)Wakil sekretaris Golkar InstituteKetua koordinator bidang perekonomian di kesatuan perempuan Partai Golkar (KPPG)Wakil ketua umum di AMPI dan Fokusmaker

    Puteri juga terlibat di luar organisasi kepartaian, seperti:

    Wakil ketua umum KORMI Nasional (2022-2024)Dewan kehormatan di Persani (2022-sekarang)Wakil kepala bidang ekonomi dan keuangan di Kadin

    Puteri Komarudin adalah contoh nyata bagaimana generasi muda dapat mengambil peran strategis dalam pemerintahan dan politik nasional. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, pengalaman kerja di sektor keuangan, serta kiprah aktif di parlemen nasional dan forum internasional, Puteri terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di Dapil Jawa Barat VII.

  • Umur Baru Setahun, Segini Banyak BYD M6 yang Dibeli Orang Indonesia

    Umur Baru Setahun, Segini Banyak BYD M6 yang Dibeli Orang Indonesia

    Jakarta

    BYD M6 menjadi primadona di pasar mobil listrik dalam negeri. Meski baru berumur setahun, penjualannya terbilang impresif.

    BYD M6 sudah setahun mengaspal di Indonesia. Meski baru seumur jagung, nyatanya M6 menorehkan prestasi tersendiri bagi BYD di industri otomotif dalam negeri, khususnya soal penjualan.

    Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengungkap sudah lebih dari 10.000 unit M6 dipinang konsumen di Indonesia dalam kurun waktu setahun setelah peluncuran.

    “BYD M6 telah mencapai performa penjualan yang luar biasa di tahun pertamanya. Jangan lupa, ini masih tahun pertama, lebih dari 10.100 unit telah terjual setelah peluncuran,” kata Eagle disela-sela EVentureland: BYD M6 First Anniversary di Lido Adventure Park, Sukabumi, Minggu (15/6/2025).

    Eagle menyebut sejak perdana muncul di hadapan publik dalam negeri, pesona M6 memang cukup menggoda. Sebab, mobil didesain untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia. Eagle menyebut saat ini M6 merupakan salah satu tulang punggung BYD di Tanah Air. Adapun capaian ini, menjadi tonggak sejarah sendiri bagi BYD.

    Dari sisi spesifikasi, BYD M6 ini menawarkan opsi konfigurasi tempat duduk 6-seater dan 7-seater yang bisa mengakomodir keluarga di Indonesia. BYD M6 memiliki panjang 4.710 mm, lebar 1.810 mm, tinggi 1.690 mm, dan jarak sumbu roda 2.800 mm. Tinggi ground clearancenya 170 mm. BYD M6 menggunakan Blade Battery milik BYD. Ada dua opsi baterai yang ditawarkan BYD M6. Untuk versi standard menggendong baterai berkapasitas 55,4 kWh. Berkat baterai itu, mobil bisa menempuh jarak sejauh 420 km. Versi standar ini memiliki kapasitas 7-seater. Khusus versi ini, baterai bisa dicas dengan DC 89 kW dan AC 7 kW. Akselerasi 0-100 km/jam menggunakan baterai ini dapat ditempuh dalam waktu 10,1 detik.

    Selanjutnya ada baterai berkapasitas 71,8 kWh yang tersemat pada varian Superior Captain dan Superior. Varian Superior Captain mengusung konfigurasi 6 tempat duduk sedangkan Superior 7-seater. Baterai yang diusung Superior Captain dan Superior ini bisa menempuh jarak sejauh 530 km. Akselerasi 0-100 km/jam dapat ditempuh lebih cepat yaitu 8,6 detik. Soal pengecasan, baterai 71,8 kWh ini bisa menggunakan DC 115 kW dan AC 7 kW.

    Perayaan ulang tahun pertama BYD M6. Foto: (Dina Rayanti/detikOto)

    Adapun bertepatan dengan perayaan ulang tahun pertama itu, BYD Indonesia mengundang para pemilik mobil BYD untuk mengikuti kegiatan camping di kawasan Lido. Pada kegiatan tersebut, pemilik BYD juga memanfaatkan fitur mobil untuk menyuplai aliran listrik. Total ada 100 pengguna BYD di kawasan Jabodetabek dan Bandung yang mengikuti kegiatan tersebut.

    “Tapi ini bukan camping biasa, yang hampir sekitar 75 persen aliran listriknya disuplai dari V2L karena kita juga mau mengexperience. Menurut rekan-rekan (pemilik BYD) kemarin tadi malam M6 klaim mereka, mensuplai kebutuhan listrik yang basic dalam camping, mereka hanya memakan sekitar 1 persen baterai untuk satu jam,” ungkap Head of Marketing PR & Government BYD Indonesia Luther Panjaitan di lokasi yang sama.

    (dry/din)

  • 4
                    
                        "Walkout" di Pelantikan Rektor UPI, Cucun Soroti Sumpah dalam Bahasa Inggris
                        Bandung

    4 "Walkout" di Pelantikan Rektor UPI, Cucun Soroti Sumpah dalam Bahasa Inggris Bandung

    “Walkout” di Pelantikan Rektor UPI, Cucun Soroti Sumpah dalam Bahasa Inggris
    Tim Redaksi

    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR RI
    Cucun Ahmad Syamsurijal
    memilih meninggalkan ruangan saat acara pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Didi Sukyadi karena sumpah jabatan dilakukan dalam bahasa Inggris.
    “Saya tidak bisa menerima pengucapan sumpah jabatan rektor di institusi pendidikan Indonesia dilakukan dalam bahasa asing. Ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pengucapan sumpah jabatan di lingkungan resmi kenegaraan,” kata
    Cucun
    kepada awak media, Senin (16/6/2025).
    Menurutnya, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
    Cucun menyebut peristiwa ini sebagai peringatan serius bagi UPI yang dinilai seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah bahasa Indonesia di ruang akademik dan kelembagaan.
    “Ini adalah teguran keras. Tidak boleh lagi ada institusi pendidikan yang menomorduakan bahasa Indonesia dalam forum resmi. Kita bisa internasional, tetapi tidak boleh mengorbankan identitas nasional,” ujarnya.
    Ia menambahkan, persoalan ini bukan semata soal bahasa, melainkan menyangkut kedaulatan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku.
    Cucun juga mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengevaluasi insiden tersebut dan memberikan pembinaan kepada UPI.
    “Saya akan menyampaikan hal ini secara resmi dalam rapat DPR bersama Kemendiktisaintek. Ini bukan sekadar insiden, tapi mencerminkan lemahnya kesadaran berbahasa negara di institusi akademik,” ucapnya.
    Acara pelantikan
    rektor UPI
    berlangsung di Gedung Auditorium Ahmad Sanusi, Kampus UPI, Bandung, dan dihadiri sejumlah pejabat, akademisi, serta civitas akademika UPI.
    Dalam prosesi sumpah jabatan,
    Rektor UPI
    yang dilantik menggunakan bahasa Inggris.
    “Bahwa saya akan menghindarkan diri dari perbuatan tercela serta menjunjung tinggi prinsip
    values for value
    ,
    full commitment no conspiracy
    , dan
    defender integrity
    ,” ucapnya.
    “Ini harus menjadi pelajaran bagi perguruan tinggi lainnya dan tidak boleh terulang lagi,” kata mantan Ketua Fraksi PKB DPR RI itu.
    Hingga berita ini disusun, Kompas.com masih berupaya meminta komentar pihak UPI berkait Cucun “walkout”.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tawuran Pelajar di Sumedang, Dedi Mulyadi Kirim Pelaku ke Barak Militer

    Tawuran Pelajar di Sumedang, Dedi Mulyadi Kirim Pelaku ke Barak Militer

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyayangkan masih adanya aksi tawuran di kalangan pelajar. Aksi tawuran antarpelajar itu diketahui terjadi di Jalan Atas Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Kamis malam, 12 Juni 2025.

    Akibat tawuran tersebut, dua pelajar mengalami luka serius karena sabetan senjata tajam. “Masih juga ada anak-anak SMK di Sumedang yang masih tawuran,” ucap Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Minggu, 16 Juni 2025.

    Dedi mengeklaim, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah melakukan tiga langkah untuk menindaklanjuti para pelajar yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut. 

    Dari 29 pelajar yang diamankan, delapan ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 170 KUHP serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata.

    “Yang pertama, yang terlibat kriminal dan melukai orang itu berproses secara hukum,” ucap Dedi.

    Adapun 11 pelajar diserahkan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) DPPKBP3A Kabupaten Sumedang untuk pembinaan psikososial dan konseling.

    “Yang kedua, ada yang dirawat atau dibina di dinas sosial,” pungkas mantan Bupati Purwakarta ini. 

    Sementara 10 pelajar lainnya, kata Dedi, diserahkan ke Barak Militer Dodiklat TNI AD untuk menjalani pembinaan karakter.

    “Yang ketiga, ada yang dimasukin di Dodik Bela Negara untuk melakukan pendidikan bersama yang lainnya untuk menjadi anak-anak hebat,” tuturnya.

    Dedi lantas mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, baik yang pro maupun kontra terhadap kebijakannya.

    “Itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov Jabar, dan saya ucapkan terima kasih bagi semuanya, baik yang menyukai maupun yang tidak menyukai, kedua-duanya adalah saudara saya,” tutupnya.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Utang BPJS Pemprov Jabar Bisa Naik ke Rp 360 M, Ini Rencana Bayarnya
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        16 Juni 2025

    Utang BPJS Pemprov Jabar Bisa Naik ke Rp 360 M, Ini Rencana Bayarnya Bandung 16 Juni 2025

    Utang BPJS Pemprov Jabar Bisa Naik ke Rp 360 M, Ini Rencana Bayarnya
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memanfaatkan perubahan APBD 2025 untuk membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai Rp 311 miliar.
    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , mengatakan saat ini pihaknya masih menghitung alokasi anggaran yang akan digunakan untuk melunasi kewajiban tersebut.
    “Yang pasti APBD murni sudah lewat. Nah kemungkinan nanti perubahan APBD 2025. Mungkin di situ beliau (gubernur) akan memprioritaskan untuk pembayaran utang, konsekuensinya yang bukan belanja prioritas akan disesuaikan,” kata Dedi saat dihubungi, Senin (16/5/2025).
    Dedi menjelaskan, tunggakan utang tersebut berasal dari iuran BPJS Kesehatan untuk kabupaten dan kota yang belum dibayarkan selama periode 2023/2024.
    “Yang Rp 311 miliar itu tagihan ke kabupaten/kota. Jumlahnya dinamis karena sebelum bayar kami konsolidasi dulu dengan BPJS sama kabupaten/kota itu di angka Rp 311 miliar, sempat bisa jadi nambah ke Rp 360 miliar. Tapi nggak akan turun dari angka tersebut,” ujarnya.
    Setiap tahun, menurut Dedi,
    Pemprov Jabar
    mengalokasikan sekitar Rp 900 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
    Dari total tersebut, Rp 460 miliar disetor ke pusat untuk warga dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan sisanya digunakan untuk warga non-DTKS yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten dan kota.
    “Kalau DTKS kita setor ke pusat ke Kementerian Keuangan nanti ke BPJS pusat. Kalau yang Rp 400 miliar lainnya setor ke kabupaten/kota, porsinya Pemprov 40 persen, 60 persen usulan daerah,” jelas Dedi.
    Tunggakan itu pertama kali diungkap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Rabu (11/6/2025).
    Dalam kesempatan itu, Dedi menyinggung besarnya dana hibah di masa pemerintahan sebelumnya yang dianggap mengabaikan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
    “Dalam hal ini, pemerintah punya kewajiban atas akses kesehatan warganya ketimbang belanja hibah,” pungkasnya.
    Penulis: Kontributor Bandung, Faqih Rohman Syafei
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hanya Bermodal Rp350 Juta, Pemkab Ponorogo Gelar 31 Event Grebeg Suro 2025

    Hanya Bermodal Rp350 Juta, Pemkab Ponorogo Gelar 31 Event Grebeg Suro 2025

    Ponorogo (beritajatim.com) – Perayaan Grebeg Suro 2025 bakal kembali digelar meriah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menyiapkan 31 event budaya dan hiburan. Rentetan acara berlangsung selama sebulan penuh. Momen ini sekaligus menyambut datangnya 1 Muharram 1447 Hijriah atau 1 Suro 1959 dalam penanggalan Jawa (Tahun Ehe, Windu Kuntara, Lambang Kala Gumbrek).

    Namun di balik kemeriahan itu, anggaran daerah yang dikucurkan sangat minim. Pemkab setempat hanya mengalokasikan Rp350 juta dari APBD. Padahal total kebutuhan anggaran Grebeg Suro mencapai Rp 5,7 miliar.

    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengungkapkan bahwa budget minim untuk penyelenggaraan event tahunan itu, bukan pihaknya pelit anggaran. Namun, dirinya ingin mendorong kreativitas dan kemandirian dalam menggelar event besar, salah satunya perayaan Grebeg Suro ini.

    “Ini bukan karena kami pelit anggaran. Tapi karena kami ingin mendorong kreativitas dan kemandirian dalam menggelar event besar,” ungkap Bupati Sugiri Sancoko, Senin (16/6/2025).

    Untuk menutup selisih anggaran, pemkab menggandeng pihak ketiga. Event Organizer Penjaga Bumi dari Bandung ditunjuk untuk mendampingi pelaksanaan teknis. Sumber dana tambahan diharapkan berasal dari sponsor, tiket masuk, dan berbagai dukungan lain.

    Kang Giri sapaan akrab Bupati Sugiri Sancoko menekankan bahwa kualitas tidak boleh turun. Walau bermodal kecil, panggung tetap harus megah. Sajian pun harus lebih hebat dari sebelumnya. Grebeg Suro 2025 ditargetkan lebih menggelegar dari tahun-tahun sebelumnya.

    “Harus lebih dahsyat dari sebelumnya. Murah, kreatif, tapi tetap memukau dan meriah,” katanya.

    Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), Judha Slamet Sarwo Edi menyebut ada banyak inovasi tahun ini. Beberapa event lama dikurangi atau dihapus. Sebagai gantinya, sejumlah lomba baru dihadirkan untuk menarik generasi muda.

    Di antara program baru tersebut ialah lomba basket dan lomba lukis. Judha menilai, kedua lomba itu akan membuka ruang partisipasi lebih luas. Sementara dua event tetap menjadi daya tarik utama. Yakni Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP) XXX dan Festival Reog Remaja (FRR) XXI.

    “Dua event itu tetap jadi magnet utama. Tapi EO kemungkinan akan menambah sentuhan baru sebagai variasi tontonan,” jelas Judha.

    Dengan kombinasi semangat budaya dan inovasi anggaran, Pemkab Ponorogo berusaha membuktikan sesuatu. Bahwa kearifan lokal tetap bisa bersinar tanpa bergantung penuh pada APBD. Grebeg Suro 2025 tak hanya soal tradisi, tapi juga keberanian berpikir kreatif. [end/aje]

  • Ancaman Serius Dedi Mulyadi Buntut Kades Casmari Saweran di Diskotek
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        16 Juni 2025

    Ancaman Serius Dedi Mulyadi Buntut Kades Casmari Saweran di Diskotek Bandung 16 Juni 2025

    Ancaman Serius Dedi Mulyadi Buntut Kades Casmari Saweran di Diskotek
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menyatakan akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa-desa di Kabupaten Cirebon jika tidak ada tindak lanjut atas aksi sawer Kepala Desa Karangsari, Casmari, di sebuah kelab malam.
    “Kalau Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak melakukan itu (pemeriksaan), maka kami akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa di Cirebon,” kata Dedi dalam video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Minggu (15/6/2025).
    Sebelumnya, Casmari menjadi sorotan publik usai videonya viral saat menyawer uang pecahan Rp 50.000 di atas panggung diskotek. Dalam video yang tersebar, Casmari terlihat mengenakan kaus oranye di tengah keramaian dengan sorotan lampu dan musik keras.
    Dedi menyesalkan tindakan tersebut dan menilai perilaku Casmari tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik. Ia meminta agar Kepala Inspektorat dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.
    “Ada kuwu (kepala desa) di Cirebon
    nyawernya
    diskotek. Katanya kalau diskotek di sisi kota saetik mungkin ya menimbulkan kehebohan, dan menurut saya sih memang sebaiknya tidak dilakukan,” ujar Dedi.
    Ia juga menyinggung potensi penyalahgunaan anggaran desa untuk aktivitas tak patut tersebut. “Yang pertama, dari sisi etik dan yang kedua dari sisi penggunaan uangnya. Uang yang dipakai nyawernya uang apa coba,” tegasnya.
    Meski Casmari telah mengklarifikasi bahwa uang sawer berasal dari dana pribadi, Pemerintah Kabupaten Cirebon tetap memberikan surat teguran keras. Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Cirebon pada Kamis (13/6/2025).
    “Dia sudah hadir, sudah memberikan keterangan, bahwa uang yang digunakan adalah uang pribadi, bukan uang dana desa,” ujar Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Cirebon, Dani Irawadi.
    Dani menegaskan bahwa tidak ditemukan pelanggaran aturan, namun tindakan tersebut dianggap mencoreng moral pejabat. “Secara aturan tidak ada yang dilanggar, (aksi sawer) Casmari murni soal moral dan etika sebagai pejabat publik. Kami sudah beri teguran keras dan yang bersangkutan juga sudah meminta maaf,” katanya.
    Casmari sempat meminta maaf saat dimintai konfirmasi oleh wartawan usai pemeriksaan. “Iya saya salah, saya meminta maaf, iya (tidak mengulangi),” ucapnya singkat sebelum meninggalkan kantor DPMD melalui pintu belakang.
    Penulis: Kontributor Bandung, Faqih Rohman Syafei
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Utang BPJS Pemprov Jabar Bisa Naik ke Rp 360 M, Ini Rencana Bayarnya
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        16 Juni 2025

    Tunggakan BPJS Kesehatan Jabar Capai Rp 311 Miliar Sejak 2023, Pemprov Janji Bayar Bandung 16 Juni 2025

    Tunggakan BPJS Kesehatan Jabar Capai Rp 311 Miliar Sejak 2023, Pemprov Janji Bayar
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat memastikan jumlah tunggakan utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kepada BPJS Kesehatan mencapai Rp 311 miliar.
    Kepala Bappeda Jabar
    Dedi Mulyadi
    mengatakan, utang tersebut berasal dari kewajiban pembayaran
    iuran BPJS Kesehatan
    untuk kabupaten dan kota yang belum dibayarkan pada periode 2023/2024.
    “Yang Rp 311 miliar itu tagihan ke kabupaten/kota. Jumlahnya dinamis karena sebelum bayar kami konsolidasi dulu dengan BPJS sama kabupaten/kota itu di angka Rp 311 miliar, sempat bisa jadi nambah ke Rp 360 miliar. Tapi nggak akan turun dari angka tersebut,” ujar Dedi saat dihubungi, Senin (16/5/2025).
    Menurut Dedi, setiap tahun
    Pemprov Jabar
    harus membayar iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp 900 miliar. Dari jumlah itu, Rp 460 miliar dialokasikan untuk masyarakat dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan sisanya untuk masyarakat non-DTKS yang diusulkan oleh kabupaten dan kota.
    “Kalau DTKS kita setor ke pusat ke Kementerian Keuangan nanti ke BPJS pusat. Kalau yang Rp 400 miliar lainnya setor ke kabupaten/kota, porsinya Pemprov 40 persen, 60 persen usulan daerah,” jelasnya.
    Ia menyebutkan, saat ini Pemprov Jabar sedang menghitung alokasi anggaran untuk melunasi tunggakan tersebut.
    “Yang pasti APBD murni sudah lewat. Nah kemungkinan nanti perubahan APBD 2025. Mungkin di situ beliau (gubernur) akan memprioritaskan untuk pembayaran utang, konsekuensinya yang bukan belanja prioritas akan disesuaikan,” kata Dedi.
    Diketahui, tunggakan utang Pemprov Jabar kepada BPJS Kesehatan pertama kali diungkap oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Rabu (11/6/2025).
    Dalam kesempatan itu, Dedi menyoroti besarnya dana hibah di masa kepemimpinan gubernur sebelumnya, yang dinilainya telah mengabaikan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
    Ia menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap akses layanan kesehatan masyarakat yang tidak bisa diabaikan.
    “Dalam hal ini, pemerintah punya kewajiban atas akses kesehatan warganya ketimbang belanja hibah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kronologi Musisi Gustiwiw Ditemukan Meninggal di Kamar Mandi Penginapan
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        16 Juni 2025

    Kronologi Musisi Gustiwiw Ditemukan Meninggal di Kamar Mandi Penginapan Bandung 16 Juni 2025

    Kronologi Musisi Gustiwiw Ditemukan Meninggal di Kamar Mandi Penginapan
    Tim Redaksi
    BANDUNG BARAT, KOMPAS.com
    – Musisi sekaligus komedian Gusti Irwan Wibowo atau akrab disapa
    Gustiwiw
    ditemukan meninggal dunia di kamar mandi sebuah penginapan di Jalan Maribaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (15/6/2025) pagi.
    Kabar duka ini mengejutkan dunia hiburan Tanah Air, terutama karena Gustiwiw tengah menanjak kariernya di usia 25 tahun.
    Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat, mengatakan kabar meninggalnya Gustiwiw diterima polisi setelah adanya laporan soal tamu penginapan yang ditemukan tidak bernyawa di lantai kamar mandi.
    “Informasinya diterima anggota Polsek Lembang sekitar jam 6 pagi,” ungkap Gofur saat dikonfirmasi, Senin (15/6/2025).
    Polisi yang menerima laporan dari teman Gustiwiw langsung menuju lokasi untuk mengecek kejadian.
    “Kemudian anggota melakukan pengecekan dan benar bahwa lelaki yang tidak sadarkan diri dan diduga meninggal dunia saat itu atas nama Gusti Irwan Wibowo,” kata Gofur.
    Dari keterangan saksi, diketahui Gustiwiw dan temannya menginap di penginapan itu sejak Sabtu (14/6/2025). Pada Minggu dini hari, sekitar pukul 02.00 WIB, Gustiwiw masuk ke kamar mandi dan tidak kunjung keluar selama satu jam.
    “Keterangan saksi teman dekat yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan ini masuk kamar mandi sekitar pukul 2 pagi. Sampai pukul 3 pagi tidak keluar, lalu dipanggil saksi tapi tidak merespons,” terang Gofur.
    Teman Gustiwiw kemudian meminta bantuan petugas keamanan penginapan. Sekitar pukul 06.00 WIB, pihak penginapan memutuskan membongkar pintu kamar mandi yang terkunci dari dalam.
    “Saat itu ditemukan korban sudah dalam keadaan tertelungkup,” ujar Gofur.
    Korban lalu dibawa ke klinik Sespim Polri, namun dokter jaga menyatakan bahwa Gustiwiw telah meninggal dunia.
    Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan atau luka pada tubuh Gustiwiw.
    “Kemudian hasil koordinasi dengan pihak keluarga korban menyatakan bahwa peristiwa tersebut di atas adalah musibah dan sudah menerima,” tutup Gofur.
    Jenazah Gustiwiw disalatkan di dekat rumah duka di kawasan Puri Gading, Pondok Gede, Bekasi, lalu dimakamkan di TPU Jatisari 2, Bekasi, Minggu sore (15/6/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.