Xcloud.id

kab/kota: bandung

  • Angkutan Barang Dibatasi Mulai 19 Desember 2025, Ini Daftar Ruasnya

    Angkutan Barang Dibatasi Mulai 19 Desember 2025, Ini Daftar Ruasnya

    Berikut daftar jalan non tol yang terkena pembatasan operasional angkutan barang:

    1. Sumatera Utara:

    a) Bts. Provinsi Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Sei Rampah

    b) Sei Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantauprapat – Kota Pinang – Bts Riau

    c) Medan – Berastagi

    d) Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea

    2. Riau :

    a) Bts. Sumatera Utara/Riau – Pekanbaru – Bts. Riau/Jambi

    b) Pekanbaru – Bangkinang – Bts. Riau/Sumatera Barat

    3. Jambi dan Sumatera Barat:

    a) Jambi – Tebo – Dharmasraya – Padang

    b) Padang – Bukit Tinggi – Bts. Riau/Sumatera Barat

    c) Bts. Riau/Jambi – Jambi – Bts. Jambi/Sumsel

    4. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung:

    a) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/ Lampung – Bujung Tenuk – Bandar Lampung – Bakauheni

    b) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/Lampung – Bujung Tenuk – Sukadana – Bakauheni

    5. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak

    6. Banten:

    a) Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan

    b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto

    c) Serang – Pandeglang – Labuhan

    7. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon

    8. Jawa Barat:

    a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar

    b) Nagreg – Kadungora – Leles – Garut

    c) Bandung – Sumedang – Majalengka – Cirebon

    d) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur – Bandung

    e) Padalarang – Gadog – Bangkong – Cimahi

    f) Karawang – Subang – Indramayu – Cirebon

    g) Sukabumi – Pelabuhan Ratu – Jampang – Cianjur – Garut – Tasikmalaya – Pangandaran – Banjar

    h) Subang – Lembang – Bandung

    9. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes

    10. Jawa Tengah:

    a) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak

    b) Tegal – Purwokerto

    c) Bawen – Magelang – Yogyakarta

    d) Solo – Klaten – Yogyakarta

    11. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi

    12. Yogyakarta:

    a) Yogyakarta – Wates

    b) Yogyakarta – Sleman – Magelang

    c) Yogyakarta – Wonosari

    d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles)

    13. Jawa Timur:

    a) Pandaan – Malang

    b) Probolinggo – Lumajang

    c) Madiun – Caruban – Jombang

    d) Banyuwangi – Jember

    14. Bali: Denpasar – Gilimanuk

  • Sopir Tak Bisa Ngerem saat Kecelakaan Cipularang

    Sopir Tak Bisa Ngerem saat Kecelakaan Cipularang

    Jakarta –

    Lagi-lagi kecelakaan maut terjadi di Tol Cipularang. Kecelakaan yang menewaskan satu orang itu dipicu oleh kendaraan yang mengalami rem blong.

    Insiden tersebut terjadi pada Selasa (2/12/2025) sekitar pukul 13.40 WIB. Nahas akibat kecelakaan beruntun itu, 1 orang meninggal dan 5 orang lainnya luka-luka.

    Pemicu kecelakaan tersebut yakni truk boks yang dikemudikan oleh Rian Hidayat. Truk boks itu mengalami rem blong. Pengemudi mengakui remnya sudah bermasalah sebelum terjadi kecelakaan maut.

    “Mobilnya nggak bisa ngerem, jadi memang penyebabnya ya mobil yang saya bawa,” kata Rian Hidayat dikutip detikJabar.

    Ia mengatakan truk yang ia kemudikan tak membawa muatan apa pun. Saat itu ia melakukan perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Ia mengaku sudah merasakan adanya hal yang tak beres pada kendaraannya.

    “Truk kosong, enggak bawa muatan. Jadi saya dari KM 116 itu memang sudah enggak bisa ngerem. Saya langsung buang ke kiri, tadi di jalur memang enggak ada tempat pembuangan yang di tol itu makanya langsung nabrak mobil di depannya,” kata Rian.

    Praktisi keselamatan berkendara sekaligus Director Training Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI) Sony Susmana bilang, jika mengacu kepada kronologi tersebut, artinya kecelakaan ini merupakan kelalaian sopir truk boks yang mengakibatkan orang lain cedera sampai meninggal dunia.

    “Sebuah kelalaian besar dilakukan oleh pengemudi jika memaksakan kendaraannya tetap berjalan yang bermasalah dengan remnya. Pasti hanya tinggal tunggu waktu dan tempat untuk tabrakan,” kata Sony kepada detikOto, Rabu (3/12/2025).

    Menurut Sony, di kondisi jalan menurun, pengemudi harus mengontrol kecepatan truk. Caranya bisa dengan menggunakan gigi rendah atau mengurangi kecepatan.

    “Sehingga jika terjadi malfunction pada kendaraan-kendaraannya, si pengemudi memiliki waktu untuk bertindak dalam mengantisipasi kecelakaan,” jelas Sony.

    Selain itu, bisa juga menggunakan lajur kiri. Sebab, dengan memanfaatkan lajur kiri, dalam kondisi darurat pengemudi truk lebih mudah banting setir.

    “Pengemudi truk bisa membuang ke kiri, ruang kosong yang kemungkinan terjadinya korban jiwa sedikit. Jika ada gate rail pun dengan mudah diterabas oleh truk,” sebut Sony.

    (rgr/dry)

  • Waspada Adanya Retakan Tanah, Wali Kota Bandung Minta Warga Segera Mengungsi

    Waspada Adanya Retakan Tanah, Wali Kota Bandung Minta Warga Segera Mengungsi

    Farhan menyatakan, bencana serupa dapat terjadi di sejumlah titik rawan lainnya yang tersebar di Bandung Utara dan Bandung Timur.

    Menurutnya, kawasan seperti Isola, Ledeng, Tamansari, Cipaganti, hingga Ciumbuleuit rentan longsor akibat kepadatan bangunan di lereng curam. Sedangkan kawasan Ujungberung, Cibiru, dan Mandalajati juga berpotensi terdampak longsoran besar dari kawasan hutan Gunung Manglayang.

    “Kita sedang menghadapi musim ekstrem. Semua warga di zona rawan harus waspada dan segera melapor jika melihat retakan tanah, pergeseran pondasi, atau tanda-tanda awal longsor,” kata Farhan.

    Pemerintah Kota Bandung kini mengintensifkan patroli kewilayahan serta pemetaan ulang titik berisiko, termasuk kemungkinan peninjauan ulang terhadap tata ruang di kawasan padat pemukiman lereng.

    “Terpenting saat ini adalah pencegahan. Lebih baik bertindak sebelum terjadi, daripada menyesal ketika bencana sudah terjadi,” ujar Farhan.

    Evakuasi dua rumah ini menjadi alarm penting bagi seluruh warga Bandung, khususnya yang tinggal di daerah ketinggian dan lereng.

    Pemerintah memastikan proses penanganan tidak berhenti pada pengungsian, namun akan dilanjutkan dengan asesmen teknis, stabilisasi kawasan, dan mitigasi jangka panjang.

    “Kami ingin memastikan warga merasa aman. Kita bergerak bersama, kita antisipasi bersama,” tukas Farhan.

    Waspada Ancaman DBD

    Selain bencana hidrometeorologi, Farhan juga mengingatkan ancaman demam berdarah dengue (DBD) yang biasanya meningkat pada awal tahun.

    “Kalau Anda merasakan demam selama 24 jam, walaupun sudah dikasih obat, turun sebentar naik lagi, segera bawa ke Puskesmas,” sebut Farhan.

    Farhan memastikan, pemeriksaan darah di Puskesmas gratis, apabila dinilai perlu oleh dokter.

    “Jika dokter mengatakan memang perlu dites, maka tes ini gratis,” kata Farhan.

    Dalam forum Siskamling, warga juga menanyakan persoalan sampah. Menurut Farhan, masalah di kawasan Pasir Kaliki bukan pada pemilahan, melainkan pengangkutan.

    “Pengangkutannya memang harus diatur lebih cepat karena rumahnya padat penduduk dan berada di jalan protokol yang tidak boleh dibiarkan lama-lama,” ujar Farhan.

    Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, Pemkot Bandung akan menempatkan petugas khusus pemilah dan pengolah organik di setiap RW.

    “Ada petugas pemilah dan pengolah setiap hari khusus untuk sampah organik,” kata Farhan.

  • Cak Imin Serukan Tobat Nasuha Buntut Bencana Sumatera, PSI Bela Raja Juli

    Cak Imin Serukan Tobat Nasuha Buntut Bencana Sumatera, PSI Bela Raja Juli

    Jakarta –

    Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menanggapi Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengajak tiga menteri melakukan tobat nasuha buntut bencana di utara pulau Sumatera. Ali mengatakan apa yang disampaikan Cak Imin baik sebagai koreksi tetapi tak serta merta bisa menyalahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

    “Sebenarnya begini, niatannya baik. Jadi ada kesadaran untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah di bidang kehutanan, lingkungan dan pertambangan ya secara keseluruhan. Tapi, kita juga harus bijak melihat bahwa peristiwa banjir ini tentunya ini adalah kebijakan yang tidak terjadi di zaman hari ini kan?” kata Ali saat dihubungi, Rabu (3/12/2025).

    Ali mengatakan ada andil dari kebijakan 20 tahun lalu atas peristiwa yang terjadi di utara Pulau Sumatera. Kendati demikian, ia tetap meminta setiap menteri mengambil pelajaran dari bencana Sumatera.

    “Jadi peristiwa ini akibat kebijakan 20 tahun lalu, tapi bahwa kehutanan, lingkungan itu adalah kementerian yang harus bertanggung jawab. Karena terjadi pada di kementerian itu,” ujar Ali.

    Ia menyebut Menteri Kehutanan Raja Juli tak bisa serta merta disalahkan dari kejadian bencana Sumatera. Ali mengklaim bencana di utara Sumatera bukan karena kebijakan Raja Juli.

    “Tapi tidak bisa kemudian kita menyalahkan pemerintahan hari ini, Kementerian Kehutanan hari ini, Kementerian Lingkungan hari ini karena ini penyebabnya bukan karena kebijakannya mereka hari ini,” kata Ali.

    “Ini peristiwa yang sudah terjadi beberapa puluh tahun lalu. Ini bukan karena Raja Juli, kebijakan Raja Juli yang menjadi Menteri Kehutanan seperti apa yang dituduhkan kepada dia karena punya kebijakan mengaktifkan satu perusahaan. Terus kemudian terjadi banjir, kemudian ujug-ujug terjadi longsor, kemudian dapat seperti kemarin, nggak juga seperti itu,” tambahnya.

    Meski demikian, Ali berharap menteri di era Presiden Prabowo Subianto berbenah diri. Ia berharap kebijakan yang diambil lebih bijaksana dan mengedepankan kepentingan rakyat.

    “Nah artinya ini peristiwa penebangan liar yang terjadi 20-30 tahun lalu, ya kemudian baru kita lihat dampaknya. Artinya hari ini pemerintah harus berbenah untuk menata, mengelola kembali kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan yang lebih arif,” ujar Ali.

    Ali berharap tak ada saling tuding buntut bencana di Sumatera. PSI menekankan yang terpenting dilakukan adalah merehabilitasi alam dari kerusakan yang dibuat manusia.

    “Jadi kalau hari ini kita saling menuding, ya bagaimana caranya kita menuding pemerintahan yang hari ini, menteri hari ini yang baru bekerja setahun, terus kemudian sudah mendapat seperti ini juga nggak bijak,” ujar Ali.

    “Kita juga minta kepada kementerian hari ini, belajarlah dari kejadian hari ini untuk kemudian mengambil pelajaran supaya memperbaiki kebijakan-kebijakan yang ke depannya lebih berpihak untuk lingkungan. Alam ini perlu direhabilitasi, perlu dikelola supaya jangan dieksploitasi gila-gilaan,” imbuhnya.

    Adapun ajakan Cak Imin itu disampaikan dalam acara ‘Workshop Kepala Sekolah Untuk Program SMK Go Global’ di Bandung, Senin (1/12). Cak Imin menilai tobat nasuha sebagai upaya penyesalan mendalam dan perbaikan kerja pemerintah.

    “Hari ini saya berkirim surat, Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, untuk sama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita. Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya taubatan nasuha,” kata Cak Imin seperti dilihat di akun YouTube Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (3/12/2025).

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/gbr)

  • Angkutan Barang Dibatasi Saat Libur Nataru, Ini Ruas Jalan dan Jadwalnya

    Angkutan Barang Dibatasi Saat Libur Nataru, Ini Ruas Jalan dan Jadwalnya

    Jakarta –

    Pembatasan operasional angkutan barang diterapkan kembali pada momen Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Langkah ini diambil untuk mencegah kemacetan yang terjadi pada saat peningkatan lalu lintas selama Nataru.

    Kebijakan itu dituangkan dalam Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menuturkan selama periode libur Nataru diprediksi akan ada peningkatan pergerakan masyarakat utamanya pada tanggal 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Untuk itu antisipasi kepadatan lalu lintas perlu dilakukan.

    “Maka diperlukan suatu pengaturan agar meningkatkan aspek keselamatan dan kelancaran di jalan,” ungkap Aan dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).

    SKB Nomor: KP – DRJD 6064 Tahun 2025, HK.201/11/19/DJPL/2025, 104/KPTS/Db/2025, Kep/230/XI/2025 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar, dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Irjen Pol Agus Suryonugroho.

    Pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

    Sementara itu, untuk angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor gratis serta barang pokok.

    Namun kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Jadwal Pembatasan

    Pembatasan kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol diberlakukan mulai tanggal 19 Desember 2025 pukul 00.00 – 20 Desember 2025 pukul 24.00 waktu setempat. Kemudian diberlakukan kembali pada tanggal 23 Desember 2024 hingga 28 Desember 2025 pukul 00.00 sampai pukul 24.00 waktu setempat.

    Kemudian, pada periode tahun baru 2026 akan dilaksanakan kembali pembatasan pada tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 waktu setempat.

    Sementara itu untuk pembatasan operasional angkutan barang di ruas jalan non tol berlaku mulai tanggal 19 Desember 2025 hingga 20 Desember 2025 pukul 00.00 sampai 22.00 waktu setempat. Dilanjutkan kembali pada tanggal 23 Desember 2025 hingga 28 Desember 2025 mulai pukul 05.00 – 22.00 waktu setempat.

    Kemudian pada momentum tahun baru dilakukan pembatasan mulai tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 mulai pukul 05.00 hingga 22.00 waktu setempat.

    Daftar Ruas Jalan

    Jalan Tol
    1. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni-Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung – Palembang.
    2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang- Merak.
    3. DKI Jakarta:
    a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo;
    b) Jakarta Outer Ring Road (JORR); dan
    c) Dalam Kota Jakarta:
    * Cawang – Tomang – Pluit
    * Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit
    4. DKI Jakarta dan Jawa Barat:
    a) Jakarta – Bogor – Ciawi;
    b) Ciawi – Cigombong – Cibadak;
    c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan
    d) Jakarta – Cikampek.
    5. Jawa Barat:
    a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;
    b) Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan;
    c) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Bojongmangu (Fungsional).
    d) Cileunyi – Sumedang – Dawuan;
    e) Bogor Ring Road (BORR).
    6. Jawa Tengah:
    a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
    b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);
    c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang);
    d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang);
    e) Semarang – Solo – Ngawi;
    f) Semarang – Demak; dan
    g) Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten – Prambanan.
    7. Jawa Timur:
    a) Surabaya – Gempol;
    b) Gempok – Pandaan – Malang;
    c) Surabaya – Gresik;
    d) Gempol – Pasuruan – Probolinggo;
    e) Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gending – Paiton (Fungsional).

    Jalan Non Tol
    1. Sumatera Utara:
    a) Bts. Provinsi Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Sei Rampah;
    b) Sei Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantauprapat – Kota Pinang – Bts Riau;
    c) Medan – Berastagi; dan
    d) Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea.
    2. Riau :
    a) Bts. Sumatera Utara/Riau – Pekanbaru – Bts. Riau/Jambi; dan
    b) Pekanbaru – Bangkinang – Bts. Riau/Sumatera Barat.
    3. Jambi dan Sumatera Barat:
    a) Jambi – Tebo – Dharmasraya – Padang;
    b) Padang – Bukit Tinggi – Bts. Riau/Sumatera Barat; dan
    c) Bts. Riau/Jambi – Jambi – Bts. Jambi/Sumsel.
    4. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung:
    a) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/ Lampung – Bujung Tenuk – Bandar Lampung – Bakauheni; dan
    b) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/Lampung – Bujung Tenuk – Sukadana – Bakauheni.
    5. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak.
    6. Banten:
    a) Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan;
    b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto; dan
    c) Serang – Pandeglang – Labuhan.
    7. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon.
    8. Jawa Barat:
    a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar;
    b) Nagreg – Kadungora – Leles – Garut;
    c) Bandung – Sumedang – Majalengka – Cirebon;
    d) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur – Bandung;
    e) Padalarang – Gadog – Bangkong – Cimahi;
    f) Karawang – Subang – Indramayu – Cirebon;
    g) Sukabumi – Pelabuhan Ratu – Jampang – Cianjur – Garut – Tasikmalaya – Pangandaran – Banjar; dan
    h) Subang – Lembang – Bandung.
    9. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes.
    10. Jawa Tengah:
    a) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak;
    b) Tegal – Purwokerto;
    c) Bawen – Magelang – Yogyakarta; dan
    d) Solo – Klaten – Yogyakarta.
    11. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi.
    12. Yogyakarta:
    a) Yogyakarta – Wates;
    b) Yogyakarta – Sleman – Magelang;
    c) Yogyakarta – Wonosari; dan
    d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles).
    13. Jawa Timur:
    a) Pandaan – Malang;
    b) Probolinggo – Lumajang;
    c) Madiun – Caruban – Jombang; dan
    d) Banyuwangi – Jember.
    14. Bali: Denpasar – Gilimanuk.

    (hal/hns)

  • Poin Lengkap Aksi Guru Besar yang Disesalkan Kemenkes di Tengah Bencana Sumatera

    Poin Lengkap Aksi Guru Besar yang Disesalkan Kemenkes di Tengah Bencana Sumatera

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan buka suara terkait seruan dan orasi sejumlah guru besar di UI Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025). Salah satu hal yang disesalkan adalah momen seruan dinilai tidak tepat lantaran digelar di tengah bencana Sumatera.

    “Di tengah bencana seperti ini, prioritas kita satu, membantu warga yang terdampak. Sangat disayangkan jika ada pihak yang justru membangun polemik di ruang publik,” beber Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Selasa (5/12/2025).

    Aji menilai kapasitas intelektual dan pengalaman para guru besar mestinya bisa menjadi motor penguatan respons bencana, bukan menambah kegaduhan.

    “Keilmuan para guru besar itu sangat berharga. Akan jauh lebih bermakna jika diarahkan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam penyelamatan nyawa, evakuasi, hingga pelayanan medis,” lanjutnya.

    Berikut poin lengkap yang diserukan para guru besar dalam orasinya:

    Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) menyampaikan lima poin seruan terkait tata kelola pendidikan kedokteran dan mutu layanan kesehatan. Berikut rangkuman tiap poinnya:

    1. Dukungan soal Pemerataan Layanan Kesehatan

    MGBKI menyatakan mendukung langkah pemerintah memperluas akses layanan kesehatan, termasuk pemerataan dokter spesialis. Namun perluasan ini dinilai harus dijalankan tanpa menurunkan mutu pendidikan kedokteran dan keselamatan pasien.

    Prof Yudhi Maulana Hidayat, Ketua Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) yang juga Dekan FK Universitas Padjajaran (Unpad) mengungkap 80,7 persen dokter spesialis terkonsentrasi di kota-kota besar.

    “Untuk bidang obgyn, datanya jelas. Jakarta, Bogor, Bekasi penuh. Kenapa? Mereka takut kehilangan emas monas, takut kalah sama Bandung,” kata Prof Yudhi.

    Hal yang dimaksud dengan ’emas monas’ adalah peluang ekonomi, fasilitas lengkap, dan kenyamanan bekerja yang membuat dokter enggan keluar dari pusat kota. “Ambon bahkan tidak punya satu pun dokter obgyn. Satu pun nggak ada,” tegasnya.

    “Jadi itu tugasnya Menteri Kesehatan. Artinya kita sepakat distribusi dokter spesialis ini buruk. Daerah terpencil, terluar, masih kosong,” sorot Prof Yudhi.

    2. Usulan Reformasi Kolegium

    MGBKI menilai kolegium merupakan bagian vital dalam menjaga standar kompetensi dan etika profesi. Karena itu, mereka mendorong penataan ulang kolegium agar tetap independen, akuntabel, terhubung erat dengan universitas, serta bekerja sinergis dengan kementerian terkait.

    “Dalam sebuah unggahan medsos, saat acara pelantikan para ketua kolegium kemenkes, Menkes menyatakan ketua dipilih secara demokratis, tetapi fakta di lapangan berkata sebaliknya, banyak ketua yang ditunjuk tanpa proses pemilihan yang sah dan kualifikasi akademik,” beber Prof Zainal Muttaqin dalam kesempatan yang sama.

    3. Seruan Mahkamah Konstitusi soal Putusan UU Kesehatan

    Menjelang putusan MK terkait ketentuan kolegium, MGBKI meminta agar pertimbangan dipusatkan pada keselamatan pasien, mutu layanan, serta integritas kelembagaan pendidikan kedokteran. Putusan MK dinilai akan menjadi rujukan penting bagi arah reformasi kesehatan.

    4. Dorongan Sinkronisasi Sejumlah Pihak

    MGBKI menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian dalam penyediaan tenaga medis. Rekonsiliasi kewenangan juga hubungan harmonis antara sektor pendidikan tinggi dan sektor layanan kesehatan dianggap penting agar dokter spesialis dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kompetensi.

    Hal ini yang juga diutarakan Dekan FK UI Prof Ari Fahrial Syam. Hubungan antara fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan wajib harmonis. Jika renggang, dampaknya disebut bisa langsung terasa, mulai dari berkurangnya jumlah dokter spesialis yang dihasilkan hingga masalah distribusi dokter di berbagai daerah.

    “Hubungan baik itu harus ada antara FK dan RS. Jadi kalau hubungan antara dekan dan direktur RS tidak baik, ini salah siapa? Salah menterinya. Dulu nggak ada masalah, kenapa ganti menteri jadi bermasalah?” beber Prof Ari dalam konferensi pers Selasa (5/11/2025) yang dihadiri lebih dari 20 guru besar sejumlah FK di Indonesia.

    Ia menyebut persoalan ini harus segera dibereskan karena Indonesia tengah menghadapi krisis dokter spesialis.

    5. Merawat Marwah Profesi Kedokteran

    MGBKI mengajak seluruh pihak menjaga integritas dan etika profesi kedokteran. Kebijakan kesehatan, menurut mereka, harus selalu berbasis ilmu yang kuat dan nilai kemanusiaan.

    Di akhir pernyataan, para guru besar tersebut juga meminta Presiden membuka ruang dialog dengan para guru besar demi memastikan transformasi kesehatan berjalan kokoh, bermutu, dan mengutamakan keselamatan rakyat.

    “Dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab akademik, MGBKI berseru kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk membuka pintu bagi kami untuk memberikan masukan secara langsung agar reformasi pembangunan kesehatan berjalan kokoh, bermutu, dan berlandaskan ilmu. Melalui transformasi kesehatan yang berjalan, program diarahkan dengan mengutamakan manusia dan menempatkan manusia yang bermartabat. Kami sangat berharap permohonan kali ini mendapatkan respons positif Bapak Presiden,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: 286 SPPG Disiapkan untuk Korban Bencana Alam di Aceh-Sumbar”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • ​Kota Bandung Bersama Atasi Masalah Sampah, Kewilayahan dan Dunia Usaha Jadi Kunci Sukses

    ​Kota Bandung Bersama Atasi Masalah Sampah, Kewilayahan dan Dunia Usaha Jadi Kunci Sukses

    Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bertekad membereskan penanganan sampah di tengah keterbatasan kuota pengiriman ke TPA Sarimukti. 

    Berdasarkan data yang diterima Humas Kota Bandung, timbulan sampah harian Kota Bandung mencapai 1.492 ton per hari. Sementara kapasitas TPA Sarimukti saat ini hanya bisa menampung 938 ton per hari. Sehingga terdapat gap 554 ton per hari yang tidak dapat sepenuhnya dikirim ke fasilitas akhir dan harus dikelola di dalam kota. 

    Di sisi lain, hingga akhir kuartal 2025, Pemkot bersama kolaborator sektor swasta telah mengoperasikan infrastruktur pengolahan kota berprinsip 3R (Reduce – Reuse – Recycle) dengan capaian 207,58 ton per hari. 

    Walau sebagian sampah sudah bisa diolah di dalam kota, volumenya masih belum cukup untuk menyelesaikan seluruh sisa sampah yang tak bisa dikirim ke TPA, sehingga pemerintah kota memperluas wilayah penyelesaian ke level RW, kawasan komersial dan rumah tangga. 

    Untuk menekan gap tersebut, sebanyak 1.597 RW kini diaktifkan sebagai simpul pengolahan organik. Masing-masing didukung oleh satu petugas pemilah dan pengolah dengan kapasitas olah 100 kg per RW setiap harinya. 

    Skema ini membuka potensi pengolahan mandiri hingga 159,7 ton per hari yang menjadikan RW bukan lagi unit administratif, melainkan garda terdepan pengurangan sampah dari sumbernya. 

    Petugas RW fokus pada pemilahan dan pengolahan sampah organik agar tidak tertahan lama di TPS, memotong potensi bau, sekaligus menghasilkan kompos yang dapat dimanfaatkan kebun warga di program Buruan SAE (Sehat, Alami, Ekonomis). 

    Selanjutnya, Pemkot juga mendorong 86,72 ton per hari dapat diolah langsung kawasan usaha seperti hotel, perkantoran, restoran, ritel serta rumah tangga melalui pengelolaan internal. 

    Dengan begitu, rantai olah kota dibangun melalui empat komponen kunci, yaitu infrastruktur kota, RW, kawasan usaha, dan rumah tangga, yang menjadikannya sebagai sistem kebersihan berlapis yang tidak lagi bertumpu pada satu poros penyelesaian. 

    Pada pos pengolahan residu besar yang tidak dapat ditangani oleh 3R hulu, kinerja insinerator diperkuat sebagai komponen hilir pengurangan volume besar namun tetap menjaga taat baku mutu emisi dan disiplin operasi. 

    Pemkot Bandung memastikan, penguatan insinerator dilakukan dengan orientasi tata kelola operasi, bukan substitusi dari edukasi 3R di sumber. 

    Transformasi tersebut diperkuat melalui orkestrasi tiga program sirkuler kota yang berjalan berkesinambungan: 

    1. Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) berfokus pada pengurangan dan pemilahan di sumber, serta pemanfaatan sampah organik menjadi kompos dan eco-enzyme. 

    2. Buruan SAE yaitu ruang pemberdayaan kebun kolektif dan keluarga berbasis pemakaian kompos dari hulu. 

    3. Dapur Dahsat merupakan program penguatan gizi keluarga dan pencegahan stunting dengan memanfaatkan hasil panen kebun warga dan pangan lokal. 

    Ketiganya membentuk mata rantai sirkular baru. Sampah organik yang dipilah warga kini diolah di RW menjadi kompos serta eco-enzyme. 
     

    Hasil olahan ini kemudian kembali masuk ke kebun keluarga atau komunitas sebagai pupuk alami untuk menyuburkan tanaman pangan. 

    Dari kebun-kebun tersebut, warga memanen pangan sehat yang bisa langsung dikonsumsi di rumah, dibagikan di lingkungan atau dimanfaatkan sebagai bahan pada program gizi keluarga. 

    Siklus ini pada akhirnya memperkuat asupan bergizi, menurunkan risiko stunting dan secara bertahap meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di Kota Bandung. 

    Agar mata rantai sirkular ini berjalan optimal, ritme layanan kebersihan kota pun disesuaikan lebih awal.

    Sementara itu, jam operasional penyapuan dimajukan ke pukul 04.00 WIB, memastikan jalan dan gang bersih sebelum aktivitas warga dimulai. 

    Perubahan waktu ini bukan sekadar penyesuaian jam kerja, tetapi didesain untuk menekan dampak layanan yang sebelumnya beririsan dengan jam keberangkatan sekolah dan jam produktif warga. 

    Dengan ruang publik yang sudah bersih sejak pagi maka mobilitas warga menjadi lebih nyaman. 

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, keberlanjutan sistem kebersihan tidak hanya diukur dari tonase, tetapi dari pengalaman langsung yang dirasakan warga. 

    Mulai dari kebersihan jalan dan gang sejak pagi, berkurangnya bau di TPS, ritme pengangkutan dan pengolahan yang lebih baik, hingga manfaat yang kembali lagi ke keluarga melalui pangan sehat dan peningkatan kualitas kesehatan. 

    “Bandung butuh solusi yang sistemik, tegas, terukur, dan dirasakan manfaatnya langsung oleh warga. Kami perkuat layanan pengangkutan dan pengolahan di hilir, termasuk pengelolaan residu lewat insinerator dengan standar emisi yang terkendali,” jelas Farhan seperti dikutip Rabu, 3 Desember 2025. 

    “Namun, kami juga transparan: masalah sampah tidak akan selesai hanya di fasilitas akhir. Itu sebabnya kami gerakkan 1.597 RW sebagai barisan terdepan gerakan pilah dan olah dari rumah, dari gang, dari lingkungan terdekat. Ketika sampah organik diolah jadi kompos, kebun pangan tumbuh di pekarangan, dan gizi keluarga meningkat. Di situlah sistem sirkular kita benar-benar bekerja,” paparnya.

    Farhan menyebut, penanganan masalah sampah di Kota Bandung bukan sekadar target tonase, melainkan soal kualitas hidup keluarga Bandung 

    “Dengan komitmen pemerintah yang kuat dan kolaborasi warga yang konsisten, insyaallah Bandung akan semakin bersih, sehat, dan lebih kuat,” ujar Farhan. 

    Pemerintah Kota Bandung optimis pendekatan multi-simpul ini akan secara bertahap menutup selisih kapasitas pengelolaan sampah di dalam kota, sekaligus memastikan sistemnya lebih berfokus pada kebutuhan warga. 

    Bukan hanya memindahkan sampah, tetapi juga mengelolanya dari sumber, mengurangi bau di TPS, menjaga ritme pengangkutan dan pengolahan agar tetap stabil, serta menghadirkan manfaat yang kembali langsung ke keluarga dan lingkungan. 

    Pola ini diharapkan memperkuat ketahanan kebersihan kota dalam jangka panjang. 

    Selain itu, Pemkot Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup menegaskan komitmennya menjaga kelestarian sungai dengan memastikan bahwa pengelolaan sampah tidak dilakukan melalui pembuangan ke sungai dalam bentuk apa pun.

    Semua hal yang dilakukan Pemkot Bandung berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan sampah melibatkan aparat kewilayahan. Camat dan lurah merupakan wali kota di wilayahnya yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengolahan sesuai aturan yang telah ditentukan.

    Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bertekad membereskan penanganan sampah di tengah keterbatasan kuota pengiriman ke TPA Sarimukti. 
     
    Berdasarkan data yang diterima Humas Kota Bandung, timbulan sampah harian Kota Bandung mencapai 1.492 ton per hari. Sementara kapasitas TPA Sarimukti saat ini hanya bisa menampung 938 ton per hari. Sehingga terdapat gap 554 ton per hari yang tidak dapat sepenuhnya dikirim ke fasilitas akhir dan harus dikelola di dalam kota. 
     
    Di sisi lain, hingga akhir kuartal 2025, Pemkot bersama kolaborator sektor swasta telah mengoperasikan infrastruktur pengolahan kota berprinsip 3R (Reduce – Reuse – Recycle) dengan capaian 207,58 ton per hari. 

    Walau sebagian sampah sudah bisa diolah di dalam kota, volumenya masih belum cukup untuk menyelesaikan seluruh sisa sampah yang tak bisa dikirim ke TPA, sehingga pemerintah kota memperluas wilayah penyelesaian ke level RW, kawasan komersial dan rumah tangga. 
     
    Untuk menekan gap tersebut, sebanyak 1.597 RW kini diaktifkan sebagai simpul pengolahan organik. Masing-masing didukung oleh satu petugas pemilah dan pengolah dengan kapasitas olah 100 kg per RW setiap harinya. 
     
    Skema ini membuka potensi pengolahan mandiri hingga 159,7 ton per hari yang menjadikan RW bukan lagi unit administratif, melainkan garda terdepan pengurangan sampah dari sumbernya. 
     
    Petugas RW fokus pada pemilahan dan pengolahan sampah organik agar tidak tertahan lama di TPS, memotong potensi bau, sekaligus menghasilkan kompos yang dapat dimanfaatkan kebun warga di program Buruan SAE (Sehat, Alami, Ekonomis). 
     
    Selanjutnya, Pemkot juga mendorong 86,72 ton per hari dapat diolah langsung kawasan usaha seperti hotel, perkantoran, restoran, ritel serta rumah tangga melalui pengelolaan internal. 
     
    Dengan begitu, rantai olah kota dibangun melalui empat komponen kunci, yaitu infrastruktur kota, RW, kawasan usaha, dan rumah tangga, yang menjadikannya sebagai sistem kebersihan berlapis yang tidak lagi bertumpu pada satu poros penyelesaian. 
     
    Pada pos pengolahan residu besar yang tidak dapat ditangani oleh 3R hulu, kinerja insinerator diperkuat sebagai komponen hilir pengurangan volume besar namun tetap menjaga taat baku mutu emisi dan disiplin operasi. 
     
    Pemkot Bandung memastikan, penguatan insinerator dilakukan dengan orientasi tata kelola operasi, bukan substitusi dari edukasi 3R di sumber. 
     
    Transformasi tersebut diperkuat melalui orkestrasi tiga program sirkuler kota yang berjalan berkesinambungan: 
     
    1. Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) berfokus pada pengurangan dan pemilahan di sumber, serta pemanfaatan sampah organik menjadi kompos dan eco-enzyme. 
     
    2. Buruan SAE yaitu ruang pemberdayaan kebun kolektif dan keluarga berbasis pemakaian kompos dari hulu. 
     
    3. Dapur Dahsat merupakan program penguatan gizi keluarga dan pencegahan stunting dengan memanfaatkan hasil panen kebun warga dan pangan lokal. 
     
    Ketiganya membentuk mata rantai sirkular baru. Sampah organik yang dipilah warga kini diolah di RW menjadi kompos serta eco-enzyme. 
     

     
    Hasil olahan ini kemudian kembali masuk ke kebun keluarga atau komunitas sebagai pupuk alami untuk menyuburkan tanaman pangan. 
     
    Dari kebun-kebun tersebut, warga memanen pangan sehat yang bisa langsung dikonsumsi di rumah, dibagikan di lingkungan atau dimanfaatkan sebagai bahan pada program gizi keluarga. 
     
    Siklus ini pada akhirnya memperkuat asupan bergizi, menurunkan risiko stunting dan secara bertahap meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di Kota Bandung. 
     
    Agar mata rantai sirkular ini berjalan optimal, ritme layanan kebersihan kota pun disesuaikan lebih awal.
     
    Sementara itu, jam operasional penyapuan dimajukan ke pukul 04.00 WIB, memastikan jalan dan gang bersih sebelum aktivitas warga dimulai. 
     
    Perubahan waktu ini bukan sekadar penyesuaian jam kerja, tetapi didesain untuk menekan dampak layanan yang sebelumnya beririsan dengan jam keberangkatan sekolah dan jam produktif warga. 
     
    Dengan ruang publik yang sudah bersih sejak pagi maka mobilitas warga menjadi lebih nyaman. 
     
    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, keberlanjutan sistem kebersihan tidak hanya diukur dari tonase, tetapi dari pengalaman langsung yang dirasakan warga. 
     
    Mulai dari kebersihan jalan dan gang sejak pagi, berkurangnya bau di TPS, ritme pengangkutan dan pengolahan yang lebih baik, hingga manfaat yang kembali lagi ke keluarga melalui pangan sehat dan peningkatan kualitas kesehatan. 
     
    “Bandung butuh solusi yang sistemik, tegas, terukur, dan dirasakan manfaatnya langsung oleh warga. Kami perkuat layanan pengangkutan dan pengolahan di hilir, termasuk pengelolaan residu lewat insinerator dengan standar emisi yang terkendali,” jelas Farhan seperti dikutip Rabu, 3 Desember 2025. 
     
    “Namun, kami juga transparan: masalah sampah tidak akan selesai hanya di fasilitas akhir. Itu sebabnya kami gerakkan 1.597 RW sebagai barisan terdepan gerakan pilah dan olah dari rumah, dari gang, dari lingkungan terdekat. Ketika sampah organik diolah jadi kompos, kebun pangan tumbuh di pekarangan, dan gizi keluarga meningkat. Di situlah sistem sirkular kita benar-benar bekerja,” paparnya.
     
    Farhan menyebut, penanganan masalah sampah di Kota Bandung bukan sekadar target tonase, melainkan soal kualitas hidup keluarga Bandung 
     
    “Dengan komitmen pemerintah yang kuat dan kolaborasi warga yang konsisten, insyaallah Bandung akan semakin bersih, sehat, dan lebih kuat,” ujar Farhan. 
     
    Pemerintah Kota Bandung optimis pendekatan multi-simpul ini akan secara bertahap menutup selisih kapasitas pengelolaan sampah di dalam kota, sekaligus memastikan sistemnya lebih berfokus pada kebutuhan warga. 
     
    Bukan hanya memindahkan sampah, tetapi juga mengelolanya dari sumber, mengurangi bau di TPS, menjaga ritme pengangkutan dan pengolahan agar tetap stabil, serta menghadirkan manfaat yang kembali langsung ke keluarga dan lingkungan. 
     
    Pola ini diharapkan memperkuat ketahanan kebersihan kota dalam jangka panjang. 
     
    Selain itu, Pemkot Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup menegaskan komitmennya menjaga kelestarian sungai dengan memastikan bahwa pengelolaan sampah tidak dilakukan melalui pembuangan ke sungai dalam bentuk apa pun.
     
    Semua hal yang dilakukan Pemkot Bandung berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan sampah melibatkan aparat kewilayahan. Camat dan lurah merupakan wali kota di wilayahnya yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengolahan sesuai aturan yang telah ditentukan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Sopir Tak Bisa Ngerem saat Kecelakaan Cipularang

    Kecelakaan Maut di Cipularang Lagi-lagi Dipicu Rem Blong, Peringatan buat Sopir!

    Jakarta –

    Kecelakaan maut terjadi lagi di Tol Cipularang. Kendaraan barang yang mengalami rem blong menjadi pemicu kecelakaan yang menewaskan satu orang tersebut.

    Insiden tersebut terjadi pada Selasa (2/12/2025) sekitar pukul 13.40 WIB. Nahas akibat kecelakaan beruntun itu, 1 orang meninggal dan 5 orang lainnya luka-luka.

    Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan maut tersebut yakni delapan minibus dan satu unit truk boks. Pemicu kecelakaan tersebut yakni truk boks yang dikemudikan oleh Rian Hidayat. Truk boks itu mengalami rem blong. Pengemudi mengakui remnya sudah bermasalah sebelum terjadi kecelakaan maut.

    “Mobilnya nggak bisa ngerem, jadi memang penyebabnya ya mobil yang saya bawa,” kata Rian Hidayat, Selasa (2/12/2025).

    Ia mengatakan truk yang ia kemudikan tak membawa muatan apa pun. Saat itu ia melakukan perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Ia mengaku sudah merasakan adanya hal yang tak beres pada kendaraannya.

    “Truk kosong, enggak bawa muatan. Jadi saya dari KM 116 itu memang sudah enggak bisa ngerem. Saya langsung buang ke kiri, tadi di jalur memang enggak ada tempat pembuangan yang di tol itu makanya langsung nabrak mobil di depannya,” kata Rian.

    Peringatan buat Sopir!

    Penyelidik Senior Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Ahmad Wildan sudah lama mewanti-wanti pengemudi truk untuk memperhatikan kondisi kendaraan dan dirinya. Menurut Wildan, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh pengemudi truk agar tak lagi menjadi penyebab kecelakaan maut di jalan raya.

    “Pertama, pastikan kondisi fisik dalam keadaan bugar dan sehat serta tidak minum obat apa pun. Kedua, jangan melampaui batas waktu mengemudi, maksimal 12 jam dan harus tidur sekurang-kurangnya lima jam sebelum mengemudi kembali. Ketiga, lakukan pemeriksaan kendaraan sebelum mengemudi untuk memastikan kendaraan dalam keadaan baik,” beber Wildan beberapa waktu lalu.

    Selain itu, pengemudi harus memahami teknik berkendara di jalan menurun untuk menghindari peristiwa rem blong. Pengemudi juga harus mengenali jalan yang akan dilaluinya, kurangi kecepatan dan hati-hati saat melalui jalan yang tidak dikenali.

    “Pastikan kesegaran dan kebugaran diri. Pastikan dalam kondisi cukup tidur dan tidak dalam kondisi sakit atau mengkonsumsi obat-obatan. Lakukan stretching (peregangan) tubuh sebelum mengemudi. Hindari makan berlebihan atau makanan yang mengandung karbo yang dapat menimbulkan kantuk perbanyak makan sayur, buah, telur dan air putih,” sebut Wildan.

    Periksa Kendaraan Sebelum Jalan!

    Wildan mewanti-wanti agar sopir truk melakukan pemeriksaan sebelum perjalanan (pre-trip inspection). Ada beberapa komponen yang harus diperiksa sebelum berangkat.

    Pemeriksaan kondisi kendaraan berupa dashboard instrumentation, spion, kursi dan safety belt, kondisi ban dan tekanan anginnya, lampu-lampu dan wiper. Pemeriksaan level minyak rem, berupa perhatikan batas minimal-maksimal keterisian minyak rem, periksa adanya kebocoran minyak rem pada bagian roda jika minyak rem turun, periksa kandungan air dalam minyak rem untuk menghindari angin palsu (vapour lock), ganti minyak rem secara berkala.

    Kemudian pemeriksaan tromol, celah dan ketebalan kampas rem. Injak pedal rem secara penuh, turunnya tekanan angin pada indikator tidak boleh melebihi 0,5 bar. Jika turunnya tekanan angin 1 bar atau lebih, minta mekanik memeriksa celah kampas atau kondisi kampas rem.

    Periksa kebocoran angin. Parkir kendaraan di tempat yang datar dan diganjal rodanya. Pastikan tekanan angin dalam tabung penuh. Turunkan rem parkir. Putar kunci kontak ke posisi “ON” agar indikator pada dashboard menyala, kemudian injak pedal rem secara dalam dan tahan selama 2 menit. Jika dalam 2 menit tekanan angin turun, maka ada kebocoran. Mekanik harus memeriksa lebih lanjut.

    (rgr/dry)

  • RK Ngaku Tak Tahu Kasus Pengadaan Iklan, Begini Respons KPK

    RK Ngaku Tak Tahu Kasus Pengadaan Iklan, Begini Respons KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempermasalahkan terkait bantahan Ridwan Kamil yang mengaku tidak mengetahui kasus pengadaan iklan Bank BJB 2021-2023.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa itu adalah hak dan opini setiap orang. Hanya saja, penyidik KPK tidak mengacu pada satu sumber.

    Sebab, penyidik telah menghimpun berbagai informasi melalui pemeriksaan para saksi maupun sumber-sumber lainnya seperti dokumen dan barang bukti elektronik yang telah disita KPK.

    “Tentunya dalam perkara ini KPK tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi saja, yaitu Pak RK saja. Tapi penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya,” kata Budi, Selasa (2/12/2025) malam.

    Budi mengatakan bahwa tim telah menganalisis serta menelaah setiap dokumen dan barang bukti elektronik. Menurutnya, banyak informasi yang didapat dari analisis tersebut untuk mendukung proses penyidikan perkara ini.

    Dia juga merespons pernyataan RK yang menyebut bahwa perkara bukan ranah dirinya sebagai Gubernur. Menurut Budi, terdapat salah satu saksi yang menyampaikan laporan dari BJB ke Kepala Daerah terkait perkara ini. 

    “Sehingga tentu penyidik juga akan melihat ya bukti-bukti atau fakta lain yang disampaikan oleh saksi maupun dokumen dan barang bukti elektronik yang sudah dianalisis,” tutur Budi.

    Sebelumnya, usai diperiksa KPK selama 6 jam pada Selasa (2/12/2025), RK mengaku tidak mengetahui perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB karena menurutnya saat itu dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan perihal permasalahan berada di ruang lingkup perusahaan.

    “Saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri,” katanya, Selasa (2/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Gubernur, kata RK, hanya mengetahui aksi korporasi BUMD jika dilaporkan oleh satu direksi, dua komisaris selaku pengawas, dan tiga kepala biro BUMD.

    “Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. apalagi terlibat, menikmati hasilnya, dan lain sebagainya,” tuturnya.

    Dalam perkara ini, negara diprediksi merugi hingga Rp222 miliar. Di sisi lain, dalam praktiknya, BJB menyalurkan dana iklan sekitar Rp409 miliar melalui enam agensi periklanan: PT CKMB Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

    KPK telah menetapkan 5 tersangka, yakni; Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB; Widi Hartoto (WH), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB; Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri;

    Suhendrik (S), pengendali BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres; Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama.

    Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

  • Terjadi Lagi di Cipularang, Mau Sampai Kapan Rem Blong Jadi Pemicu Kecelakaan Maut?

    Terjadi Lagi di Cipularang, Mau Sampai Kapan Rem Blong Jadi Pemicu Kecelakaan Maut?

    Jakarta –

    Kecelakaan maut lagi-lagi terjadi di Tol Cipularang. Kecelakaan ini dipicu oleh kendaraan barang yang mengalami rem blong. Lagi-lagi rem blong menjadi pemicu kecelakaan maut.

    Insiden tersebut terjadi pada Selasa (2/12/2025) sekitar pukul 13.40 WIB. Nahas akibat kecelakaan beruntun itu, 1 orang meninggal dan 5 orang lainnya luka-luka.

    Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan maut tersebut yakni delapan minibus dan satu unit truk boks. Pemicu kecelakaan tersebut yakni truk boks yang dikemudikan oleh Rian Hidayat. Truk boks itu mengalami rem blong. Pengemudi mengakui remnya sudah bermasalah sebelum terjadi kecelakaan maut.

    “Mobilnya nggak bisa ngerem, jadi memang penyebabnya ya mobil yang saya bawa,” kata Rian Hidayat dikutip detikJabar, Selasa (2/12/2025).

    Ia mengatakan truk yang ia kemudikan tak membawa muatan apa pun. Saat itu ia melakukan perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Ia mengaku sudah merasakan adanya hal yang tak beres pada kendaraannya.

    “Truk kosong, nggak bawa muatan. Jadi saya dari KM 116 itu memang sudah nggak bisa ngerem. Saya langsung buang ke kiri, tadi di jalur memang enggak ada tempat pembuangan yang di tol itu makanya langsung nabrak mobil di depannya,” kata Rian.

    Kecelakaan Maut Akibat Rem Blong Terjadi Berulang Kali

    Kecelakaan maut akibat rem blong sudah sering sekali terjadi. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, kecelakaan maut akibat truk rem blong bakal terus terjadi kalau permasalahan intinya tidak diselesaikan.

    “Kecelakaan truk di jalan raya kerap dinilai terjadi akibat kelalaian dalam persiapan kendaraan. Selain kompetensi pengemudi, kondisi kendaraan yang kurang terawat membuat kecelakaan yang melibatkan angkutan barang terus terjadi. Kejadian-kejadian ini mencerminkan lemahnya tata kelola dan kurangnya upaya perbaikan yang seharusnya dilakukan pemerintah,” kata Djoko beberapa waktu lalu.

    Djoko menilai, permasalahan tabrakan beruntun yang berulang tidak pernah mendapatkan solusi dari negara. Kejadian seperti ini merupakan akumulasi karut marut penyelenggaraan atau tata kelola angkutan logistik di Indonesia.

    “Pemerintah harus segera mengambil langkah nyata dan terukur dalam meningkatkan keselamatan transportasi darat. Jika masalah ini terus diabaikan, masyarakat akan terus hidup dalam kecemasan dan harus mempertaruhkan nyawa setiap kali menggunakan moda transportasi darat. Kita tidak harus menunggu ada pejabat atau keluarga pejabat yang menjadi korban, sudah banyak nyawa hilang, sehingga harus segera dibenahi,” kata Djoko.

    Penyelidik Senior Komite KNKT Ahmad Wildan mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami rem blong. Menurut Wildan, yang pertama kecelakaan rem blong terjadi pada jalan menurun dan memiliki pola yang sama yaitu pengemudi menggunakan gigi tinggi saat melalui jalan menurun, melakukan pengereman berulang, sehingga mengakibatkan rem tidak berfungsi, memindahkan gigi di jalan menurun saat rem tidak berfungsi sehingga menyebabkan gigi masuk ke posisi netral dan berakhir dengan tabrakan hebat karena kecepatan kendaraan bisa mencapai 100 km/jam bahkan lebih karena melaju pada jalan menurun dalam posisi gigi netral.

    “Kedua, kecelakaan rem blong yang dipicu rem tidak berfungsi karena mengalami malfunction pada sistem rem. Hal ini disebabkan karena pengemudi tidak melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum beroperasi (pre-trip inspection),” kata Wildan.

    Wildan mewanti-wanti agar sopir melakukan pemeriksaan sebelum perjalanan (pre-trip inspection).

    (rgr/dry)