Xcloud.id

kab/kota: bandung

  • Mengenal Tepian Narosa, Lokasi Festival Pacu Jalur yang Menyimpan Daya Tarik Wisata

    Mengenal Tepian Narosa, Lokasi Festival Pacu Jalur yang Menyimpan Daya Tarik Wisata

    Liputan6.com, Bandung – Media sosial global belakangan ini tengah dihebohkan dengan kemunculan sosok anak kecil yang dijuluki sebagai “The Reaper” oleh warganet. Julukan itu diberikan karena ekspresi wajah anak tersebut yang disebut-sebut memiliki “aura farming”.

    Sebagai informasi, aura farming adalah istilah gaul yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tampak kuat, tangguh, dan sangat fokus layaknya karakter utama yang terlihat keren atau menonjol tanpa harus berusaha keren.

    Namun, menariknya anak yang tengah viral tersebut ternyata berasal dari Indonesia. Sosoknya tertangkap kamera saat sedang mengikuti kegiatan budaya tradisional yang dikenal dengan Pacu Jalur.

    Pacu Jalur sendiri merupakan sebuah lomba mendayung perahu panjang khas Riau yang kental dengan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui foto dan video yang viral anak ini terlihat sebagai salah satu peserta dalam perahu yang sedang melaju kencang di sungai.

    Selain itu, pacu jalur menjadi tradisi yang telah lama berlangsung di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kegiatan ini biasanya diikuti oleh belasan hingga puluhan orang dalam satu perahu panjang yang dihias menarik.

    Kemudian lomba ini merupakan warisan budaya yang masih lestari hingga sekarang. Keikutsertaan anak-anak dalam kegiatan ini bukan hal baru karena Pacu Jalur sering menjadi ajang pembinaan semangat kebersamaan, kekuatan fisik, dan pelestarian budaya.

    Melansir dari beberapa sumber, kegiatan Pacu Jalur sendiri biasanya digelar pada bulan Agustus dan menjadi tradisi tahunan sebagai salah satu pesta rakyat atau festival yang bisa dinikmati masyarakat.

    Adapun kegiatannya biasa digelar di Tepian Narosa yang saat ini akan kita bahas daya tariknya sebagai spot wisata di Provinsi Riau.

  • Pijar Telkom Fasilitasi Ujian Lebih Dari 408.000 Siswa di 20 Provinsi

    Pijar Telkom Fasilitasi Ujian Lebih Dari 408.000 Siswa di 20 Provinsi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kehadiran Computer-Based Test (CBT) PIJAR sebagai salah satu produk unggulan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menjadi salah satu solusi digital yang menjawab tantangan ujian konvensional, seperti penggunaan kertas berlebih, potensi kesalahan koreksi manual, serta keterbatasan waktu dan akses. PIJAR merupakan bentuk kontribusi Telkom untuk mendukung digitalisasi di sektor pendidikan, serta mendorong pembangunan masyarakat yang lebih cerdas dan merata.

    Melalui kemudahan akses ke berbagai provinsi di Indonesia, PIJAR berperan dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan di Indonesia. Kini, CBT PIJAR terus berkembang sebagai platform ujian digital yang memudahkan guru dan siswa dalam menjalankan proses evaluasi secara efisien dan terukur.

    Penggunaannya tak lagi terbatas di kota-kota besar, melainkan telah menjangkau sekolah-sekolah di daerah pelosok yang sebelumnya mengalami berbagai kendala dalam penyelenggaraan ujian. Direktur IT dan Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi menyampaikan, CBT PIJAR membuka era baru dalam pelaksanaan ujian di sekolah.

    “Kini, guru dapat menjadwalkan ujian, menyusun dan membagikan soal, memantau pelaksanaan, hingga menilai hasil. Semuanya dilakukan secara digital melalui satu sistem terintegrasi. Tidak perlu lagi mengorbankan waktu pribadi untuk memeriksa hasil ujian secara manual dari tumpukan kertas,” jelas Faizal dalam keterangan resmi, Rabu (9/7/2025).

    Menurutnya, Telkom berkomitmen mendampingi para guru dan tenaga pendidik dalam menjalankan amanah mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui digitalisasi, Telkom hadir untuk meringankan beban mereka, memperluas akses pendidikan yang merata, serta menyiapkan generasi Indonesia yang cerdas, tangguh, dan siap menghadapi masa depan.

    Dengan kecepatan, efisiensi, dan kemudahan akses, CBT PIJAR menjadi pilihan utama dalam pelaksanaan ujian tengah maupun akhir semester di berbagai jenjang pendidikan. Terdapat total lebih dari 105.000 sesi ujian yang berhasil terlaksana menggunakan CBT PIJAR, diikuti oleh lebih dari 408.000 siswa dari 680 sekolah yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia.

    Tiga provinsi aktivitas ujian terbanyak menggunakan CBT Pijar, antara lain Jawa Barat sebanyak 113.886 siswa dari 192 sekolah, Jawa Timur sebanyak 39.719 siswa dari 70 sekolah, dan Jawa Tengah sebanyak 37.159 siswa dari 66 sekolah. Tak hanya dari sisi provinsi, beberapa sekolah juga tercatat sebagai pengguna teraktif dengan jumlah ujian yang signifikan, menandakan tingginya kepercayaan terhadap platform ini sebagai solusi digital ujian sekolah.

    Berikut sepuluh sekolah teraktif yang memanfaatkan CBT PIJAR, yaitu SMA Swasta Bintang Timur 1, Sumatera Utara; SMAN 2 Semarapura, Bali; SMAN 3 Pati, Bali; SMPN 1 Setu, Bekasi; MAN Bandung Barat, Jawa Barat; SMKN 1 Nusa Penida, Bali; MAN Buleleng, Bali; SMKS GKPI 1, Pematang Siantar; SMKN 2 Madiun, Jawa Timur; dan SMPN 1 Semarapura, Bali.

    Peningkatan jumlah pengguna CBT dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa fitur-fitur yang ditawarkan mampu menjawab kebutuhan guru dan satuan pendidikan, antara lain praktis dan paperless, hasil ujian otomatis dan real-time, bisa digunakan secara daring atau luring, terintegrasi dengan laporan nilai, sesuai kurikulum nasional, dan mudah diakses oleh siswa dari berbagai perangkat.

    PIJAR menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh sekolah, guru, kepala satuan pendidikan, serta para mitra yang telah berperan aktif dalam perjalanan transformasi digital pendidikan di Indonesia. Kolaborasi yang telah terbangun dengan kuat membuktikan bahwa perubahan nyata hanya dapat tercapai melalui kerja sama dan komitmen bersama.

    “Kami percaya, dengan semangat gotong royong dan pemanfaatan teknologi, kita dapat terus mendorong terwujudnya pendidikan yang lebih cerdas, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” jelas Faizal.

    PIJAR senantiasa mengembangkan fitur dan layanan yang mengakomodasi seluruh kebutuhan dunia pendidikan di era digital. Melalui kolaborasi berkelanjutan antara dunia pendidikan dan teknologi, ke depannya diharapkan sistem pembelajaran dan evaluasi di Indonesia semakin efisien, akurat, dan menjangkau lebih banyak peserta didik tanpa batasan geografis. PIJAR akan terus berupaya untuk mewujudkan masa depan pendidikan Indonesia yang adil, cerdas, dan berdaya saing global.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Laporan BI: Kinerja Penjualan Eceran Terkontraksi 1,3% pada Mei 2025

    Laporan BI: Kinerja Penjualan Eceran Terkontraksi 1,3% pada Mei 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja penjualan eceran yang tercermin dalam Indeks Penjualan Riil/IPR tercatat kembali mengalami kontraksi secara bulanan sebesar 1,3% pada Mei 2025, dari 235,5 pada April menjadi 232,4.

    Kontraksi tersebut terpantau lebih moderat dari bulan sebelumnya yang sebesar 5,1% month to month (MtM), meski lebih banyak hari libur pada April 2025, karena normalisasi permintaan pascaperiode Ramadan dan Idulfitri. 

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan lebih rendahnya kontraksi pada Mei dibandingkan bulan sebelumnya karena terbantu adanya libur Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN). 

    “Sejalan dengan terjaganya permintaan karena periode libur cuti bersama HBKN Waisak dan Kenaikan Yesus Kristus,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (9/7/2025). 

    Adapun, perlambatan ini telah diperkirakan Bank Indonesia sebelumnya. Pada bulan lalu, bank sentral memperkirakan kinerja penjualan eceran Mei 2025 turun ke level 234 pada Mei 2025, realisasinya 232,4.

    Bank Indonesia pun telah memprediksi kontraksi sebesar 0,6%, dengan realisasi 1,3%, dan tidak akan sedalam pada April 2025. 

    Secara bulanan, kinerja penjualan eceran didukung oleh Kelompok Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya (0,8%) dan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (0,1%) yang tumbuh positif. 

    Selain itu, beberapa kelompok juga tercatat mengalami perbaikan kinerja dengan kontraksi yang lebih rendah, antara lain Kelompok Suku Cadang dan Aksesori (-1,6% MtM), Makanan, Minuman, dan Tembakau (-1,0%), Peralatan Informasi dan Komunikasi (-8,9%), dan Subkelompok Sandang (-6,0%). 

    Melihat secara spasial, secara bulanan beberapa kota juga mencatatkan peningkatan kinerja penjualan eceran seperti Semarang (termasuk Purwokerto), Makassar, dan Manado yang masing-masing tumbuh sebesar 2,7% MtM, 5,9%, dan 6,1% setelah pada periode sebelumnya terkontraksi masing-masing sebesar 37,1%, 21,4%, dan 13,2%. 

    Sementara Denpasar mengalami akselerasi penjualan eceran sebesar 8,0% MtM dari 6,7%. Lebih lanjut, beberapa kota juga tercatat mengalami perbaikan penjualan eceran, antara lain Bandung (-3,4%), Jakarta (-3,9%), dan Banjarmasin (-0,8%).

    Meski kontraksi, namun IPR Mei 2025 secara tahunan mengalami pertumbuhan sebesar 1,9% year on year(YoY) atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 0,3%. 

    Denny menyampaikan bahwa hal ini terutama didukung oleh pertumbuhan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Barang Budaya dan Rekreasi. Dari sisi harga, tekanan inflasi tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu pada Agustus 2025 diperkirakan menurun, sementara pada November 2025 diprakirakan meningkat. 

    Hal ini tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Agustus 2025 sebesar 139,6, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 141,9. Sementara itu, IEH November 2025 diprakirakan meningkat menjadi sebesar 151,3 dari bulan sebelumnya sebesar 144,5.

  • Dari Pesawat Tempur ke Dapur, Kiprah Marsekal Madya TNI Samsul Rizal Mengawal Indonesia Makmur Bandung 9 Juli 2025

    Dari Pesawat Tempur ke Dapur, Kiprah Marsekal Madya TNI Samsul Rizal Mengawal Indonesia Makmur Bandung 9 Juli 2025

    Dari Pesawat Tempur ke Dapur, Kiprah Marsekal Madya TNI Samsul Rizal Mengawal Indonesia Makmur
    Editor
    KOMPAS.com
    – Siapa sangka, seorang jenderal penerbang yang terbiasa menembus langit dalam kokpit pesawat tempur kini sibuk di tengah kepulan asap dapur, mengawal puluhan ribu tenaga gizi dan pangan demi anak-anak Indonesia.
    Dialah Marsekal Madya TNI Samsul Rizal, sosok di balik program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) yang kini tengah dikebut pemerintah.
    Berbekal disiplin dan ketelitian ala militer, Samsul Rizal mengawal proyek besar pengaderan 30.000 tenaga Sanitarian, Pangan, Pertanian, dan Gizi Indonesia (SPPI) yang disiapkan untuk memenuhi target pelayanan gizi nasional.
    “Dari langit ke dapur, tapi prinsipnya sama: pengabdian untuk bangsa,” ujar pria yang pernah menjadi instruktur di sekolah tempur elite Fighter Weapons Instructor ini.
    Di antara deru jet tempur dan strategi militer, nama Marsekal Madya TNI Samsul Rizal kini berkumandang dengan nada yang berbeda. Bukan lagi sekadar kisah heroik seorang pilot F-5 Tiger yang gagah berani di angkasa, melainkan potret seorang “Jenderal Dapur” yang dengan penuh dedikasi mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto demi mewujudkan Indonesia Makmur.
    Prajurit peraih Adhi Makayasa ini memiliki segudang pengalaman strategis di kancah militer: dari Komandan Flight A Skadron Udara 15, Komandan Skadron Buru Sergap (Skadud 14), hingga Pangkoopsud III yang mengawal wilayah udara Indonesia timur.
    Ia juga pernah menjabat Komandan Seskoau, Aspers Panglima TNI, dan Dansesko TNI — posisi-posisi puncak yang menuntut kepemimpinan sekaligus pemikiran strategis tingkat tinggi.
    Kini, ia bekerja dalam pengabdian yang lebih membumi: mengawal program MBG di Universitas Pertahanan sebagai Wakil Ketua Penyelenggara SPPI.
    Ia tak hanya memimpin dari balik meja, tetapi terjun melayani langsung ke masyarakat — berkolaborasi dengan pesantren, sekolah, akademisi, dan pelaku usaha daerah untuk memastikan sinergi program berjalan efektif.
    Kiprah Jenderal Samsul bukan sekadar administratif. Ia hadir dalam kehidupan masyarakat melalui pendekatan spiritual, sosial, dan praktis.
    Dari berjamaah shalawat bersama ulama dan santri, meninjau lahan pertanian, peternakan, hingga memastikan dapur-dapur MBG berjalan optimal, semua ia lakukan dengan penuh totalitas.
    Julukan “Jenderal Dapur” begitu melekat karena ia tak hanya menggagas, tapi juga mengawal langsung: memastikan setiap hidangan bergizi sampai ke tangan anak-anak di sekolah, santri di pesantren, hingga warga di pelosok.
    “Kalau dulu saya membela negara dari udara, sekarang saya membela dari dapur. Esensinya tetap sama: untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera,” ujarnya saat bertemu dengan
    Kompas.com
    di sebuah hotel di Kuningan, Jawa Barat, Selasa pagi (8/7/2025).
    Dalam menjalankan tugasnya sebagai
    mission commander
    di langit, Samsul Rizal terbiasa mengambil keputusan dalam hitungan detik. Ia menyusun skenario tempur yang kompleks, memimpin misi udara dengan hingga 40 pesawat terlibat.
    Kini, ketelitian dan kecepatan itu ia bawa ke medan baru — menyusun strategi nasional peningkatan gizi, pengentasan stunting, dan pemberdayaan SDM lokal.
    Program SPPI yang ia jalankan melibatkan 30.000 sarjana dari berbagai bidang yang akan dilatih dan disiapkan menjadi aktor kunci dalam pelaksanaan MBG.
    “Dari dapur inilah kita bangun ketahanan bangsa, mulai dari perut rakyat,” katanya.
    Samsul menegaskan pentingnya bagi setiap pihak yang telah diberi amanah oleh negara untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, totalitas, dan tanggung jawab moral demi menyukseskan ide besar Presiden Prabowo dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Ia mengajak seluruh pelaksana program agar bekerja dengan sikap mental yang tegak lurus—tidak menyimpang dari nilai-nilai moral, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tetap fokus pada tujuan utama: memastikan anak-anak Indonesia mendapat akses gizi yang layak demi masa depan bangsa.
    Namun, di lapangan masih ditemukan dinamika yang tidak sejalan dengan semangat tersebut.
    “Kami temukan ada oknum yang seharusnya melayani calon pengelola dapur mandiri dengan baik, malah justru mempersulit. Bahkan, mereka terindikasi menyusun skenario untuk keuntungan pribadi. Ini jelas mencederai semangat program dan bertentangan langsung dengan arahan Presiden Prabowo, yang menekankan bahwa MBG harus dijalankan secara bersih, amanah, dan profesional,” ujar Samsul Rizal.
    Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen moral dan profesionalisme para pelaksana.
    “Program ini bukan sekadar proyek, tapi amanah besar yang menyangkut masa depan generasi penerus. Maka, tidak boleh ada ruang untuk perilaku menyimpang. Kita semua harus berdiri tegak lurus, bekerja sepenuh hati, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” tandasnya.
    Bagi Samsul Rizal, strategi adalah napas perjuangan. Ia memahami bahwa ketahanan bangsa tak hanya diukur dari kekuatan alutsista, tetapi juga dari stabilitas pangan dan kesejahteraan rakyat. Maka, dari langit yang penuh ancaman, kini ia turun ke bumi yang penuh harapan.
    “Sentuhannya saja yang berbeda, tapi tujuan kita tetap sama: Indonesia Makmur,” ujarnya.
    Dengan penghayatan spiritual, ketegasan militer, dan sentuhan kemanusiaan, Marsekal Madya TNI Samsul Rizal menunjukkan bahwa pengabdian tidak mengenal batas profesi.
    Dari ruang kendali pesawat tempur hingga dapur rakyat, ia setia menjaga cita-cita bangsa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Paparkan Anggaran 2025, Dedi Mulyadi: Dengan Uang Terbatas, Kami Tetap Layani Rakyat Bandung 9 Juli 2025

    Paparkan Anggaran 2025, Dedi Mulyadi: Dengan Uang Terbatas, Kami Tetap Layani Rakyat Bandung 9 Juli 2025

    Paparkan Anggaran 2025, Dedi Mulyadi: Dengan Uang Terbatas, Kami Tetap Layani Rakyat
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    menyampaikan kondisi terkini terkait anggaran Pemprov Jabar tahun 2025, sekaligus menjelaskan berbagai tantangan dan prioritas yang tengah dihadapi pemerintahannya dalam melayani 54 juta penduduk di provinsi ini.
    Dalam sapaan pagi kepada warganet dalam video yang diunggah ke media sosial, Rabu (9/7/2025), Gubernur Dedi mengungkap bahwa anggaran Provinsi Jawa Barat tahun 2025 yang dapat dikelola pemerintah provinsi mencapai Rp 31 triliun, dari total Rp 37 triliun yang ditetapkan.
    Sebesar Rp 6 triliun dari total tersebut dibagi ke kabupaten/kota sebagai dana bagi hasil kendaraan bermotor.
    Namun, menurutnya, angka Rp 31 triliun itu bukan sepenuhnya bisa digunakan untuk program-program publik. Sebab, pemerintah harus membayar sejumlah kewajiban, antara lain:
    – Utang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional): Rp600 miliar
    – Tunggakan BPJS: Rp334 miliar
    – Biaya operasional Bandara Kertajati: Rp60 miliar
    – Operasional Masjid Al-Jabbar: sekitar Rp40 miliar
    – Tunggakan ijazah siswa: Rp1,2 triliun, yang dibayarkan melalui dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU)
    “Total hampir Rp 600 miliar sudah kita gunakan untuk kompensasi pengembalian ijazah siswa. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada generasi muda yang sempat tertahan haknya,” ujar Dedi.
    Dengan beban keuangan tersebut, Dedi menegaskan bahwa pemerintah provinsi menerapkan efisiensi ketat tanpa mengurangi komitmen untuk melayani masyarakat.
    “Kita tetap ingin jalan-jalan di Jawa Barat bagus, penanganan bencana tepat sasaran, ada normalisasi sungai, reboisasi gunung, pendidikan anak-anak terus berjalan, termasuk beasiswa untuk para santri, dan stimulus bagi pelayan keagamaan,” ujarnya.
    Gubernur Dedi juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung dan mendoakan agar pemerintah dapat bekerja secara maksimal meski dalam keterbatasan anggaran.
    “Mudah-mudahan dengan uang yang terbatas ini, kami masih bisa bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Mohon doanya ya. Terima kasih atas dukungan semuanya,” tutup Dedi sambil menyampaikan salam hormat kepada seluruh warga Jawa Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Hentikan Proyek Golf di Kaki Gunung Salak karena Diduga Sebabkan Banjir Bandung 9 Juli 2025

    Dedi Mulyadi Hentikan Proyek Golf di Kaki Gunung Salak karena Diduga Sebabkan Banjir Bandung 9 Juli 2025

    Dedi Mulyadi Hentikan Proyek Golf di Kaki Gunung Salak karena Diduga Sebabkan Banjir
    Editor
    KOMPAS.com
    — Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menghentikan pembangunan proyek
    lapangan golf
    di kaki
    Gunung Salak
    wilayah Kecamatan Taman Sari, Kabupaten
    Bogor
    , Rabu (9/7/2025).
    Langkah ini diambil menyusul laporan banjir yang terjadi di kawasan tersebut dan dugaan bahwa proyek itu menjadi salah satu penyebabnya.
    Dalam kunjungannya langsung ke lokasi bersama Camat Taman Sari, Dedi menegaskan bahwa segala dugaan harus dibuktikan secara ilmiah. Namun, ia menyoroti bahwa pembangunan lapangan golf tersebut diduga dilakukan tanpa izin amdal dan izin lingkungan yang lengkap.
    “Ini perusahaannya. Dan hari ini saya minta dihentikan seluruh pembangunannya sebelum seluruh problematikanya selesai, termasuk aspek-aspek lingkungannya, izin lingkungan dan amdal,” ujar Dedi dalam video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Rabu.
    Dedi juga meminta Camat Taman Sari untuk segera menindaklanjuti instruksi tersebut, sembari berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten.
    “Nanti saya telepon bupatinya. Mohon dihentikan aktivitasnya dulu, ya. Nanti kita buktikan dulu, banjir itu penyebabnya ini atau bukan, agar tidak menjadi fitnah,” katanya.
    Ia menegaskan jika terbukti proyek tersebut menjadi
    penyebab banjir
    , maka ia tidak akan memberikan persetujuan terhadap kelanjutannya.
    “Kalau penyebabnya ini, saya menyatakan tidak akan menyetujui,” tegas Dedi.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menerima laporan awal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jabar terkait sejumlah proyek pembangunan di kawasan kaki Gunung Salak yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor.
    Menurutnya, DLH Jabar sudah mengidentifikasi 14 proyek di kawasan tersebut. Dari jumlah tersebut, tiga proyek di antaranya diketahui belum memiliki izin lingkungan dan baru dalam proses penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).
    Salah satu proyek yang disorot adalah pembangunan sebuah resort dan lapangan golf. Berdasarkan informasi dari Pemkab Bogor, proyek tersebut belum memiliki dokumen lingkungan dan baru akan mengurus DELH.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Bekasi, BPBD Jabar Catat 1.847 Orang Terpaksa Mengungsi Bandung 9 Juli 2025

    Banjir Bekasi, BPBD Jabar Catat 1.847 Orang Terpaksa Mengungsi Bandung 9 Juli 2025

    Banjir Bekasi, BPBD Jabar Catat 1.847 Orang Terpaksa Mengungsi
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
    Jawa Barat
    mencatat, sebanyak 1.847 jiwa warga Kabupaten Bekasi terpaksa mengungsi akibat banjir yang terjadi pada Senin (7/7/2025) malam.
    Pranata Humas
    BPBD Jabar
    , Hadi Rahmat, mengatakan bahwa banjir akibat meluapnya daerah aliran sungai tersebut menggenangi sebanyak 23 desa di 13 kecamatan di Kabupaten Bekasi.
    Tercatat sebanyak 11.096 warga atau 2.774 KK terdampak akibat bencana tersebut dan sebagiannya terpaksa harus mengungsi ke enam titik yang lebih aman.
    “Total 1.847 jiwa atau 463 KK yang mengungsi ke enam titik lokasi pengungsian,” ujar Hadi saat dihubungi, Rabu (9/7/2025).
    Ia menerangkan bahwa banjir di Kabupaten Bekasi terjadi imbas dari hujan deras yang terjadi pada malam hingga dini hari.
    Akibatnya, volume debit air sungai meluap hingga merendam permukiman warga.
    Lebih lanjut, ketinggian air banjir di sejumlah wilayah bervariasi mulai dari 30 sentimeter hingga 1 meter.
    BPBD Jabar pun telah melakukan kajian cepat dengan mengevakuasi warga serta mengirimkan bantuan logistik berupa makanan hingga alat kebersihan.
    “Ada mi instan, air bersih, alat kebersihan, paket sembako untuk warga terdampak, dan lain sebagainya,” kata Hadi.
    Hadi menambahkan bahwa pihaknya pun akan mendirikan
    dapur umum
    pada hari ini, Rabu (9/7/2025), untuk membantu kebutuhan makanan bagi warga terdampak.
    “Sebagai upaya lanjutan, kami berencana mendirikan dapur umum hari ini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga yang masih terdampak banjir,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Simak, Kalender Jawa dan Wetonnya Hari Ini

    Simak, Kalender Jawa dan Wetonnya Hari Ini

    Liputan6.com, Bandung – Kalender Jawa adalah salah satu sistem penanggalan tradisional yang masih tetap digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia terutama mereka yang tinggal di wilayah Jawa dan sekitarnya.

    Meski dunia telah memasuki era modern, kalender ini masih dianggap memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagi kalangan yang menjunjung tinggi nilai tradisi dan budaya leluhur kalender Jawa menjadi bagian penting.

    Kemudian salah satu hal utama dalam kalender ini adalah “weton” yaitu kombinasi antara hari dalam kalender Masehi dan lima pasaran khas Jawa seperti Legi, Pahing, Pahing, Wage, dan Kliwon.

    Weton diyakini memiliki makna simbolik yang mendalam terutama bagi masyarakat yang mempercayainya. Fungsi weton pun beragam, mulai dari mengetahui hari kelahiran hingga membaca watak seseorang hingga menentukan kecocokan pasangan.

    Selain itu, bagi banyak orang yang memegang teguh budaya weton sering kali penting untuk menentukan hari-hari yang dianggap membawa keberuntungan. Karena nilai-nilai simbolis tersebut, banyak orang masih mengandalkan perhitungan weton.

    Hal-hal seperti memilih waktu terbaik untuk menikah, memulai usaha baru, membangun tempat tinggal, atau menjalani upacara adat kerap diselaraskan dengan perhitungan hari dan pasarannya.

    Pengaruh weton begitu kuat dalam kehidupan tradisional sehingga banyak keluarga masih meminta pertimbangan orang yang dituakan atau ahli perhitungan hari. Langkah ini dianggap sebagai bentuk kehati-hatian dan penghormatan terhadap warisan budaya hingga kini.

  • Transportasi Publik Tersandera Tata Kelola

    Transportasi Publik Tersandera Tata Kelola

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketergantungan pemerintah daerah pada subsidi pusat kembali mem­­­per­li­­hat­­­kan celah serius dalam penyelenggaraan layanan publik.

    Sejak awal 2025, program transportasi publik dengan skema buy the service (BTS), yang selama ini diandalkan untuk me­­­ngurai kemacetan dan me­­­nyediakan transportasi terjangkau, mengalami stagnasi. Sejumlah kota besar, seperti Bogor, Den­­­pasar, dan Solo terpaksa menghentikan atau me­­­mang­­­kas layanan karena subsidi pusat tidak lagi tersedia.

    Kondisi ini tidak lepas dari kebijakan pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan dari Rp31 triliun menjadi sekitar Rp17,7 triliun untuk tahun 2025. Alokasi program BTS pun terpangkas signifikan. Dari 11 kota pada 2024, kini hanya 8 kota yang masih mendapat subsidi, yakni Bandung, Solo, Banyumas, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Pontianak, dan Manado (Kompas, 2024).

    Di sisi lain, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus melonjak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, hingga akhir 2023, jumlah kendaraan telah menembus 150 juta unit. Di Jabodetabek saja, pertumbuhan kendaraan mencapai sekitar 1 juta unit per tahun. Lonjakan ini tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas transportasi publik yang memadai.

    Dampaknya sangat terasa. Bank Dunia mencatat kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun (CNBC Indonesia, 2024). Di kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, Semarang, dan Makassar, potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan diperkirakan mencapai belasan triliun rupiah per tahun (Jabarinsight, 2024).

    Krisis transportasi juga berdampak pada lingkungan. KLHK melaporkan, sektor transportasi menyumbang sekitar 28% emisi karbon nasional. Data Kementerian Perhubungan menyebut total emisi CO2 Indonesia mencapai 1,3 gigaton pada 2022, sebagian besar berasal dari transportasi berbasis bahan bakar fosil (Media Indonesia, 2024).

    Fakta ini mengindikasikan persoalan lebih dalam, yaitu lemahnya perencanaan, minimnya akuntabilitas, dan absennya pengawasan yang efektif. Situasi ini sejalan dengan konsepsi Governance Failure (Stoker, 1998), yakni kegagalan tata kelola akibat ketidaksinkronan antarlembaga, lemahnya kapasitas daerah, dan rendahnya partisipasi publik.

    Buruknya tata kelola diperparah oleh lemahnya pengawasan eksternal. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga pengawasan seperti Ombudsman memiliki peran sentral, tidak hanya menunggu aduan masyarakat, tetapi juga secara proaktif melakukan investigasi atas potensi maladministrasi, termasuk penghentian layanan transportasi publik secara tiba-tiba tanpa solusi yang memadai.

    Krisis seperti ini tidak boleh dibiarkan berulang. Penguatan pengawasan layanan publik mutlak menjadi prioritas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kerangka tata kelola yang sehat, lembaga pengawasan eksternal perlu lebih progresif, tidak sekadar menunggu laporan resmi.

    Krisis BTS juga menjadi pengingat bahwa keputusan politik kerap kali lebih ditentukan oleh kepentingan jangka pendek ketimbang kebutuhan riil masyarakat. Ini sejalan dengan teori Public Choice, yang menyoroti kecenderungan kebijakan publik dikendalikan oleh logika politik elektoral, bukan kepentingan publik jangka panjang.

    Jika situasi ini dibiarkan, konsekuensinya bukan hanya stagnasi layanan publik, tetapi juga makin melemahnya kepercayaan publik terhadap negara, meningkatnya polusi, ketimpangan akses layanan antar daerah, dan penurunan produktivitas perkotaan.

    Sejalan dengan upaya membangun tata kelola layanan publik yang kredibel, beberapa langkah korektif perlu segera diambil.

    Pertama, pemerintah daerah harus mulai membangun mekanisme pendanaan transportasi publik yang berkelanjutan. Ketergantungan mutlak pada subsidi pusat hanya membuat layanan publik rapuh. Dana transportasi kota, retribusi lalu lintas, dan skema pembiayaan inovatif perlu dioptimalkan.

    Kedua, pengawasan layanan transportasi publik harus diperkuat. Ombudsman bersama kementerian dan pemerintah daerah perlu membangun sistem monitoring berbasis data, seperti dashboard layanan yang memuat indikator kinerja, uptime, dan evaluasi real-time.

    Ketiga, partisipasi masyarakat harus dilembagakan secara sistematis. Pembentukan dewan konsultatif transportasi di tingkat kota, yang melibatkan akademisi, pengguna layanan, dan masyarakat sipil, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

    Keempat, transisi menuju transportasi rendah emisi harus dipercepat. Insentif fiskal, seperti penghapusan bea masuk kendaraan listrik dan penurunan pajak kendaraan ramah lingkungan, perlu diperluas agar target elektrifikasi dapat tercapai.

    Kelima, lembaga pengawasan publik perlu lebih aktif melakukan investigasi inisiatif atas layanan strategis seperti transportasi publik, sebagai bagian dari upaya preventif mencegah terulangnya maladministrasi.

    Transportasi publik adalah salah satu indikator paling nyata hadir atau tidaknya negara dalam kehidupan rakyat. Penghentian layanan BTS bukan sekadar konsekuensi dari keterbatasan anggaran, melainkan cerminan lemahnya perencanaan, tata kelola, dan pengawasan.

    Penguatan pengawasan atas layanan publik, termasuk sektor transportasi, adalah bagian tak terpisahkan dari upaya membangun negara yang kredibel, akuntabel, dan benar-benar hadir di tengah kebutuhan masyarakat.

  • Cuaca Indonesia Hari Ini Rabu 9 Juli 2025, BMKG: Mayoritas Kota Besar Hujan hingga Berawan – Page 3

    Cuaca Indonesia Hari Ini Rabu 9 Juli 2025, BMKG: Mayoritas Kota Besar Hujan hingga Berawan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar kota besar di Indonesia akan mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan pada Rabu (9/7/2025), bahkan disertai petir di sejumlah wilayah. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang mungkin terjadi.

    Melansir dari Antara, Prakirawati BMKG, Indah Fitrianti menjelaskan bahwa hujan ringan dengan curah hujan di bawah 2,5 mm per jam diperkirakan turun di sejumlah kota seperti Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Sorong, Ternate, Manokwari, dan Jayawijaya.

    Sementara itu, hujan sedang diprakirakan mengguyur Medan, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kota Tanjung Selor dan Gorontalo berpotensi mengalami hujan lebat disertai petir dengan curah hujan lebih dari 5,0 mm per jam.

    Adapun kota-kota seperti Banda Aceh, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Denpasar, Kupang, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Manado, dan Makassar diprakirakan mengalami cuaca berawan tebal atau berkabut sepanjang hari, dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius.