Xcloud.id

kab/kota: bandung

  • Posisinya Dikelilingi Gunung, Ini 6 Stasiun Kereta yang Letaknya Tertinggi di Daop Bandung

    Posisinya Dikelilingi Gunung, Ini 6 Stasiun Kereta yang Letaknya Tertinggi di Daop Bandung

    Berikut adalah beberapa stasiun yang kini tidak lagi beroperasi:

    1.⁠ ⁠Adan-Adan (Jawa Timur): Bagian dari Daop VII Madiun, pernah menjadi titik transit penting.

    2.⁠ ⁠Anyer Kidul (Banten): Dulu bagian dari jalur pengangkutan hasil bumi, kini menjadi monumen sejarah.

    3.⁠ ⁠Rangkasbitung-Labuan (Banten): Ditutup pada 1984, jalur ini pernah menjadi penghubung utama pengangkutan hasil perikanan.

    4.⁠ ⁠Saketi-Bayah (Banten): Dibangun oleh Jepang selama pendudukan, jalur ini ditutup pada 1951.

    5.⁠ ⁠Banda Aceh (Aceh): Stasiun utama di Aceh yang kini menjadi kenangan masa lalu.6.⁠ ⁠Setiap stasiun memiliki cerita unik, baik sebagai bagian dari jalur perdagangan, tambang, atau transportasi umum.

    Sementara di Pulau Jawa menjadi pusat pengembangan kereta api pada masa kolonial. Beberapa stasiun yang kini tidak beroperasi adalah:

    •⁠ ⁠Stasiun Banjarnegara (Jawa Tengah): Pernah menjadi penghubung daerah pertanian dan kota besar.

    •⁠ ⁠Stasiun Cibangkong (Jawa Barat): Salah satu jalur yang ditutup pada tahun 1980-an.

    •⁠ ⁠Stasiun Magelang Kota (Jawa Tengah): Kini menjadi situs sejarah yang menarik wisatawan.

    Modernisasi jalur kereta api membuat beberapa jalur lama ditinggalkan. Namun, banyak stasiun yang tetap dipertahankan sebagai cagar budaya.

    Seperti jalur kereta api Saketi-Bayah dibangun oleh pemerintah Jepang pada tahun 1943 untuk mendukung pengangkutan batubara dari tambang Bayah. Jalur ini dikenal sebagai “Jalur Maut” karena dibangun menggunakan tenaga kerja paksa Romusha.

    Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, jalur ini tetap beroperasi hingga tahun 1951. Namun, keterbatasan dana untuk perawatan dan minimnya populasi di wilayah tersebut membuat jalur ini ditutup. Kini, jejak jalur ini hanya berupa pondasi rel dan bekas stasiun.

    Saat ini, beberapa jalur nonaktif sedang dipertimbangkan untuk diaktifkan kembali. Pemerintah Provinsi Banten, misalnya, berencana mereaktivasi jalur Cigading-Anyer Kidul dan Rangkasbitung-Labuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.

    Reaktivasi jalur ini tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga menjadi upaya pelestarian sejarah. Jalur-jalur ini menyimpan potensi besar untuk mendorong pembangunan kawasan, khususnya di daerah pedesaan.

  • Pendapatan Jabar di Bawah Yogyakarta, Pengamat Ekonomi Sarankan Ini ke Dedi Mulyadi Regional 10 Juli 2025

    Pendapatan Jabar di Bawah Yogyakarta, Pengamat Ekonomi Sarankan Ini ke Dedi Mulyadi Regional 10 Juli 2025

    Pendapatan Jabar di Bawah Yogyakarta, Pengamat Ekonomi Sarankan Ini ke Dedi Mulyadi
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung,
    Acuviarta Kartabi
    mengomentari pendapatan da
    belanja

    Jawa Barat
    yang lebih rendah dari
    Yogyakarta
    .  
    Seperti diketahui, persentase realisasi pendapatan Yogyakarta mencapai 57,43 persen; berada di atas NTB sebesar 47,1 persen dan Jawa Barat sebesar 44,72 persen.
    Sedangkan
    realisasi belanja
    daerah Jawa Barat mencapai 37,8 persen. Persentase ini di bawah Yogyakarta yang mencapai 41,92 persen dan NTB sebesar 38,99 persen.
    Menurutnya, pelaksanaan belanja dan penerimaan pendapatan di Jabar masih berjalan sesuai rencana, meskipun tetap memerlukan pengawasan dan perhatian lebih lanjut.
    Acuviarta menjelaskan, meskipun persentase realisasi belanja dan pendapatan saat ini berada di bawah angka normal, tren yang ada masih menunjukkan perkembangan positif.
    “Karena soal realisasi belanja dan pendapatan memang harus dikelola dengan hati-hati, sehingga saya memaknainya kondisi saat ini lebih kepada bagian tatakelola anggaran yang lebih hati-hati, tidak semata-mata soal persentase belanja yang tinggi saja,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (10/7/2025).
    Ia menambahkan, saat ini terdapat kesempatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk mempercepat realisasi belanja dan pendapatan, mengingat adanya perubahan mendasar pada kebijakan fiskal di semester pertama.
    ”
    Belanja
    infrastruktur pada semester ini meningkat cukup signifikan, sehingga memerlukan waktu dan perhatian lebih khusus,” jelas Acuviarta.
    Meskipun demikian, percepatan yang lebih agresif masih dibutuhkan, terutama dalam proses lelang atau pengadaan barang dan jasa.
    Dari sisi pendapatan, Acuviarta menyarankan kepada pemerintahan yang dipimpin
    Gubernur Jabar

    Dedi Mulyadi
    , agar percepatan difokuskan pada sektor di luar pajak kendaraan bermotor (PKB), seperti pajak air permukaan dan pajak bahan bakar minyak.
    “PKB sedang dalam masa pemberian insentif pembebasan tunggakan. Di luar PKB, seperti pajak air permukaan, pajak bahan bakar minyak, dan lain sebagainya bisa kita fokuskan realisasinya,” katanya.
    Selain itu, Acuviarta juga menyoroti Perpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berkaitan dengan efisiensi dan realokasi belanja daerah.
    Ia menilai, kebijakan tersebut perlu disikapi secara positif meskipun masih memerlukan waktu untuk diimplementasikan.
    “Pak Gubernur sudah melakukan pembaruan terkait kebijakan fiskal dan politik anggaran, perlu kita sikapi secara positif dan saya melihat realisasi maupun implementasinya membutuhkan waktu transisi,” tuturnya.
    Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Juni 2025 mencapai 38,79 persen.
    Angka tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 31,8 persen.
    Ia juga menekankan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar mencapai 44,72 persen, melampaui target yang ditetapkan dalam APBD 2025 yang sebesar 31,8 persen.
    “Jika ada yang menyebut belanja menurun dan pendapatan anjlok, itu tidak benar,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buku, Pensil, hingga Pulpen Jadi Barang Buruan Para Orangtua Bandung 10 Juli 2025

    Buku, Pensil, hingga Pulpen Jadi Barang Buruan Para Orangtua Bandung 10 Juli 2025

    Buku, Pensil, hingga Pulpen Jadi Barang Buruan Para Orangtua
    Tim Redaksi
    SUKABUMI, KOMPAS.com
    – Suasana ramai dan bunyi mesin kasir terdengar di Toko AA di Jalan A. Yani, Kota
    Sukabumi
    , saat orangtua mulai berbelanja keperluan sekolah anak mereka menjelang
    tahun ajaran baru
    2025–2026.
    Buku, pensil, hingga pulpen menjadi barang buruan para orangtua.
    Salah satunya adalah Ilah, warga Selabintana, yang rela mengantre hingga 30 menit di kasir demi membelikan
    alat tulis
    untuk cucunya.
    “Ini buat keperluan cucu saya bersekolah, tadi total belanja sampai Rp 255.000,” ujar Ilah saat ditemui di Toko AA, Kamis (10/7/2025) siang.
    Momentum ini membawa berkah bagi pedagang alat tulis. Sugi Hariadi, pengelola Toko AA, mengaku omzet penjualan meningkat drastis.
    “Omzet ada penaikan dari hari biasa lebih dari 100 persen, ini sudah mulai ramai sejak bulan Juni,” kata Sugi kepada awak media.
    Menurut Sugi, kondisi ini sudah menjadi tradisi tahunan menjelang masuk sekolah, di mana orangtua memburu berbagai perlengkapan untuk anak dan cucu mereka.
    Ia memperkirakan puncak pembelian alat tulis akan terjadi pada Minggu (13/7/2025) mendatang.
    “Di bulan Juli ini puncak (pembelian alat-alat tulis) tanggal 13 mendatang,” ucap Sugi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • UNHAS: Nelson Mandela, Jusuf Kalla, Syekh Yusuf, dan Perdamaian Dunia

    UNHAS: Nelson Mandela, Jusuf Kalla, Syekh Yusuf, dan Perdamaian Dunia

    Oleh: Hafid Abbas
    (Promotor Doktor Kehormatan Nelson Mandela dari UNHAS 2005)

    Pada 1947, di masa awal kemerdekaan, Presiden Soekarno menerapkan kebijakan multi campuses management dengan menempatkan Universitas Indonesia (UI) sebagai pembina dan pengelola berbagai universitas di tanah air sesuai dengan corak keunggulannya masing-masing, misalnya: Kampus UI di Bandung untuk Teknik, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, UI di Surabaya (Kedokteran dan Kedokteran Gigi), dan Makassar (Ekonomi dan Hukum), dan seterusnya.

    Dengan pendekatan itu, mutu pendidikan tinggi lebih merata dan sekaligus menciptakan harmoni interaksi antarpusat-pusat keunggulan keilmuan (center of excellence) agar saling bersinergi bagi pemajuan ekonomi, sosial dan budaya antardaerah di seluruh tanah air.

    Barulah pada 1956, pusat-pusat keunggulan itu diperluas mandat keilmuannya menjadi universitas-universitas yang lebih otonom. Pada 10 Sept. 1956, misalnya, Kampus UI di Makassar secara resmi berubah menjadi Universitas Hasanuddin (UNHAS) seperti wujudnya saat ini.

    Karenanya tidaklah mengherankan jika alumni UNHAS banyak dikenal ketokohannya di bidang Ekonomi, seperti Jusuf Kalla dan Tanri Abeng, dan Baharuddin Lopa untuk hukum.

    Setelah melintasi perjalanan sejarahnya lebih tujuh dekade, kini UNHAS telah tercatat sebagai salah satu Universitas Berkelas Dunia, berada di peringkat 951-1000 menurut QS World University Ranking 2025, dengan pencapaian tertinggi pada indikator rasio dosen-mahasiswa di posisi ke-484 di dunia (Tribun-Timur, 24/06/2025). Sedangkan Webometrics (2024) menempatkan UNHAS di peringkat ke-480 terbaik di Asia, dan ke-11 terbaik di antara lebih 4500 perguruan tinggi di tanah air.

  • MRT Jakarta Klaim Turunkan Kemacetan hingga 3 Persen, Bandung Jadi Kota Paling Macet Megapolitan 10 Juli 2025

    MRT Jakarta Klaim Turunkan Kemacetan hingga 3 Persen, Bandung Jadi Kota Paling Macet Megapolitan 10 Juli 2025

    MRT Jakarta Klaim Turunkan Kemacetan hingga 3 Persen, Bandung Jadi Kota Paling Macet
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT
    Jakarta
    (Perseroda) Mega Tarigan mengeklaim, hadirnya moda raya terpadu membantu menurunkan persentase kemacetan di Jakarta hingga tiga persen.
    Hal ini merujuk pada riset
    MRT Jakarta
    yang menggandeng Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia.
    “Secara statistik seperti yang bisa dilihat, (MRT) mengurangi kemacetan itu sekitar tiga persen melalui peningkatan kecepatan rata-rata di ruas jalan utama,” ungkap Mega dalam konferensi pers, Kamis (10/7/2025).
    Melalui penurunan kemacetan di atas, ia mengaku MRT Jakarta membantu menurunkan indeks kemacetan di Jakarta yang saat ini turun ke peringkat lima.
    “Indeks
    kemacetan Jakarta
    mengalami penurunan ranking, bahkan sekarang Bandung yang lebih macet dari Jakarta,” kata Mega.
    Mengutip dari data
    TomTom Traffic Index
    , Jakarta kini menempati posisi kelima dalam daftar kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di tanah air.
    Kota Bandung disebut yang kini menempati posisi puncak sebagai kota paling macet di Indonesia, disusul Medan, Palembang, dan Surabaya.
    Jakarta, yang sebelumnya langganan puncak daftar, kini berada di posisi kelima. Sementara itu, secara global, Jakarta berada di peringkat ke-90.
    Di sisi lain, Mega mengatakan, berdasarkan pada hasil riset,
    kualitas hidup
    masyarakat di sekitar meningkat sejalan dengan keberadaan MRT Jakarta.
    Hal ini terlihat dari total nilai penghematan berdasarkan waktu tempuh yang ditaksir sampai Rp 1,9 triliun. Perbaikan kualitas hidup juga terlihat dari adanya penurunan emisi PM10 di wilayah Jakarta sebesar 18 persen.
    “Kalau dikalkulasi dari nilai polusi udara, penghematannya mencapai Rp 2,2 triliun,” ujar Mega.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendiktisaintek Stella Christie Jadi Komisaris PHE, Segini Kekayaannya

    Wamendiktisaintek Stella Christie Jadi Komisaris PHE, Segini Kekayaannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie ditunjuk menjadi komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Stella tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp4,79 miliar per 2024.

    Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp4,43 miliar.

    Perinciannya, Stella memiliki bangunan seluas 81 m2 di Jakarta Barat, hasil sendiri senilai Rp1,71 miliar. Dia juga memiliki tanah seluas 1.813 m2 di Bandung, hibah dengan akta senilai Rp2,71 miliar. Selain itu, Stella juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp350,72 juta.

    Stella merupakan akademisi, dia juga tercatat sebagai profesor guru besar dan researcher di Tsinghua University Beijing. Stella telah menempuh pendidikan S1 di Harvard University, kemudian S2 dan S3 dari North Western University.

    Adapun, dia juga merupakan ilmuwan bidang kognitif science, yang mempelajari bagaimana cara berpikir.

    Perempuan kelahiran Medan 11 Januari 1979 itu pernah menjadi Asisten profesor dan profesor tetap di Swarthmore College, Pennsylvania pada 2012 hingga 2018.

    Dia kemudian menjadi profesor di Tsinghua University, Beijing sejak 2018. Di kampus tersebut, Stella juga menjadi Research Chair di Tsinghua Laboratory of Brain & Intelligence dan Direktur Child Cognition Center.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie ditunjuk menjadi komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

    Perombakan dewan komisaris itu diketahui dari laman resmi PHE. Para pemegang sama juga menunjuk Denny Januar Ali sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen. Lalu, Iggi Haruman Achsien sebagai komisaris independen.

    Kemudian, Nanang Untung sebagai komisaris. Selanjutnya, tiga orang lainnya juga ditunjuk sebagai komisaris. Tiga orang itu yakni Wahyu Setyawan, Muhammad Qodari, dan Andika Pandu Puragabaya.

    Sebelumnya, PHE juga merombak susunan direksi. Tercatat, Awang Lazuardi resmi dikukuhkan sebagai direktur utama. Awang kini resmi menggantikan Chalid Said Salim.

    Adapun, Awang sebelumnya menjabat sebagai direktur pengembangan dan produksi PHE. Perombakan direksi pada subholding PT Pertamina (Persero) itu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa waktu lalu.

    Sekretaris Perusahaan PHE Hermansyah Y. Nasroen mengatakan, penetapan ini tentunya mendukung dan comply pada kebijakan dan keputusan pemegang saham.

    “Diharapkan dengan susunan baru ini dapat terus berkontribusi positif dan meningkatkan dukungan Pertamina group untuk mewujudkan ketahanan energi nasional,” ucap Hermansyah kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Para pemegang saham juga menunjuk Dannif Danusaputro sebagai direktur investasi dan pengembangan bisnis. Selanjutnya, Mery Luciawaty ditunjuk sebagai direktur pengembangan dan produksi.

    Lalu, Whisnu Bahriansyah ditunjuk sebagai direktur manajemen risiko. Berikutnya, Edy Karyanto sebagai direktur perencanaan strategis, portofolio, dan commercial.

    Pemegang saham juga menunjuk Ery Sulistyo Sutikno sebagai direktur SDM dan penunjang bisnis. Lalu, Bayu Kusuma Dewanto sebagai direktur keuangan dan Muharram J Panguriseng sebagai direktur eksplorasi.

  • Harta Kekayaan Taufik Hidayat, Wamenpora Rangkap Jabatan Komisaris PLN EPI

    Harta Kekayaan Taufik Hidayat, Wamenpora Rangkap Jabatan Komisaris PLN EPI

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Mantan atlet bulu tangkis itu memiliki harta kekayaan mencapai Rp79,66 miliar per 2024.

    PLN EPI merupakan subholding PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang penyediaan energi primer seperti batu bara, gas, BBM, dan biomassa untuk pembangkit listrik PLN.

    Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta Taufik yang mencapai Rp79,66 miliar itu terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp49,85 miliar.

    Perinciannya, dia memiliki tanah dan bangunan seluas 581 m2/498 m2 di Jakarta selatan, hibah dengan akta senilai Rp16,64 miliar. Lalu, tanah dan bangunan seluas 945 m2/49 m2 di Jakarta Timur, hasil sendiri senilai Rp5,53 miliar.

    Kemudian, tanah dan bangunan seluas 1.299 m2/70 m2 di Jakarta Timur, hasil sendiri senilai Rp7,59 miliar. Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 3.000 m2/3.186 m2 di Jakarta Timur, hasil sendiri senilai Rp19,01 miliar.

    Berikutnya, tanah seluas 897 m2 di Bandung Barat, hasil sendiri senilai Rp832 juta. Lalu, tanah seluas 10 m2 di Karawang Barat, hasil sendiri senilai Rp226,72 juta.

    Lebih lanjut, Taufik juga memiliki alat transportasi mesin dengan total senilai Rp3,51 miliar. Perinciannya, mobil Volkswagen Tiguan tahun 2019, hasil sendiri senilai Rp350 juta. Lalu, mobil Toyota Innova Zenix tahun 2023, hasil sendiri senilai Rp600 juta.

    Selain itu, Taufik juga memiliki mobil BMW Series 735IL tahun 2024, hasil sendiri senilai Rp2,54 miliar. Taufik juga memiliki motor Honda Beat tahun 2019, hasil sendiri senilai Rp12 juta.

    Di samping itu, Taufik juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp820 juta, surat berharga Rp14,35 miliar, kas dan setara kas Rp4,79 miliar, dan harta lainnya Rp6,45 miliar. Namun, dia memiliki utang senilai Rp118,16 juta.

    Profil Taufik Hidayat

    Taufik memang dikenal sebagai legenda bulu tangkis Indonesia. Maklum, dia sukses menorehkan segudang prestasi.

    Adapun, prestasi tertinggi pria kelahiran 10 Agustus 1981 ini adalah medali emas di Olimpiade Athena 2004. Saat itu, Taufik mengalahkan Shon Seung-mo dari Korea Selatan dengan skor 15–8, 15–7 di final untuk memenangkan medali emas.

    Selain itu, Taufik juga berhasil menyabet juara di beragam Seri Super BWF, baik Superseries maupun Superseries Premier hingga turnamen tingkat nasional dan internasional lainnya. Taufik resmi mengakhiri karier sebagai pebulutangkis profesional pada 12 Juni 2013.

    Dia juga pernah menjabat sebagai staf ahli Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

    Terlepas dari karier dan prestasinya di dunia olahraga, Taufik Hidayat merupakan suami dari Ami Gumelar, putri eks Menteri Perhubungan (Menhub) Agum Gumelar.  

    Di dunia politik, Taufik Hidayat saat ini menjabat sebagai Wamenpora mendampingi Menteri Dito Ariotedjo.

    Taufik Hidayat pun tercatat menjadi kader Partai Gerindra yang dinahkodai Prabowo Subianto. Taufik sempat ditunjuk sebagai ketua DPRD Jawa Barat sementara.

    Penunjukkan Taufik itu berlangsung dalam acara pelantikan 120 anggota DPRD Jawa Barat di Gedung Merdeka, Bandung pada 2 September 2024.

    Karier politik Taufik Hidayat kiat mengilap usai ditunjuk Prabowo menjadi pengisi Kabinet Merah Putih. Penunjukkan ini menjadikannya salah satu pengisi Kabinet Merah Putih besutan Prabowo-Gibran dari kalangan profesional.

  • Pemerintah Tegaskan Indonesia Kena Tarif Impor Trump 32% Tak Ada Kaitan dengan BRICS – Page 3

    Pemerintah Tegaskan Indonesia Kena Tarif Impor Trump 32% Tak Ada Kaitan dengan BRICS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menegaskan dengan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS tidak menjadikan alasan Amerika Serikat (AS) tetap memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen.

    Indonesia baru saja bergabung menjadi anggota BRICS sejak 6 Januari 2025. Sejalan dengan hal itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif impor 10 persen bagi negara yang tergabung dalam BRICS.

    Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan kebijakan luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS lebih dilihat sebagai upaya menjalin hubungan dengan berbagai pihak, bukan bagian dari aliansi politik atau ekonomi yang eksklusif.

    “Enggak, kalau itu kan sebenarnya politik luar negeri Indonesia kan bebas aktif, itu disampaikan di Piagam Bandung. Jadi sebenarnya itu lebih luas daripada sekadar transaksi dagang. Jadi kita tetap politik luar negeri kita bebas aktif, jadi kita membina hubungan dengan siapa saja,” ujar Haryo dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, ditulis Kamis (10/7/2025).

    Meski mengakui ancaman tarif tambahan 10 persen terhadap negara BRICS telah dicatat, pemerintah menyatakan hal tersebut belum menjadi prioritas utama dalam negosiasi dagang. Saat ini, perhatian pemerintah tertuju pada pengurangan tarif 32 persen yang sudah berlaku.

    Haryo menyebutkan bahwa ancaman tarif tambahan dari Presiden AS Donald Trump masih bersifat wacana atau ultimatum, sehingga belum dapat dijadikan dasar kebijakan yang konkret. Pemerintah tetap menilai tarif yang telah diumumkan secara resmi sebagai pijakan utama dalam diskusi dengan pihak AS.

    “Kita mencatat itu (ancaman tambahan tarif impor), tapi kita tidak mempertimbangkan secara khusus. Kita anggap sekarang yang tarif finalnya 32 persen, itu yang kita butuhkan,” ungkapnya.

  • 6 SMA Pasundan Tasikmalaya Terancam Bangkrut Imbas Kebijakan Dedi Mulyadi, Kepsek: Pendaftar Baru 6 Orang Bandung

    6 SMA Pasundan Tasikmalaya Terancam Bangkrut Imbas Kebijakan Dedi Mulyadi, Kepsek: Pendaftar Baru 6 Orang Bandung

    SMA Pasundan Tasikmalaya Terancam Bangkrut Imbas Kebijakan Dedi Mulyadi, Kepsek: Pendaftar Baru 6 Orang
    Tim Redaksi
    TASIKMALAYA, KOMPAS.com
    – SMA dan SMK Pasundan 2 Tasikmalaya,
    Jawa Barat
    , terancam bangkrut alias gulung tikar imbas kebijakan Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , yang memberlakukan kursi panjang 50 siswa di tiap kelas sekolah negeri pada penerimaan murid baru tahun 2025.
    Sampai saat ini, calon siswa yang mendaftar di sekolah itu baru enam orang karena hampir tertampung di SMA dan SMK negeri wilayah Tasikmalaya.
    Padahal, sekolah yang telah memiliki ribuan alumni di Tasikmalaya itu menjadi salah satu
    sekolah swasta
    favorit di medio tahun 70, 80, sampai 90-an.
    Apalagi, SMA dan SMK Pasundan telah terkenal dan tersebar di seluruh daerah Jawa Barat, terutama di
    Bandung
    , sebagai alumni pencetak atlet voli internasional seperti Farhan Halim, Cep Indra, M. Fikri Mustofa Kamal, atau Marjose dan
    setter
    Indonesia, Jasen Natanael.
    “Saya harus berani bicara sebagai Kepsek SMA dan SMK Pasundan 2 Tasikmalaya, bahwa tahun ini adalah tahun terpuruk sekali dan berbahaya bagi sekolah swasta. Seperti kami (Pasundan), meski sudah punya nama dan jaringan banyak di Jabar, tetap saja dengan kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi, terancam gulung tikar, bisa bangkrut. Yang daftar baru 6 orang saja,” jelas Kepala Sekolah SMA dan SMK Pasundan 2 Tasikmalaya, Darus Darusman, kepada Kompas.com di ruang kerjanya pada Kamis (10/7/2025).
    Darus menambahkan, semestinya seorang pejabat level gubernur dalam membuat keputusan jangan asal-asalan tanpa mempertimbangkan akibatnya buat orang lain.
    Permasalahan pendidikan di Indonesia tak bisa hanya diselesaikan oleh satu orang gubernur saja, tetapi mesti dikaji oleh para ahli pendidikan untuk bisa memperkirakan positif dan negatifnya.
    “Saya berharap dengan batasan per siswa di sekolah negeri 36 sampai 40 per kelas seperti dulu sangat baik bisa diberlakukan lagi dan tidak mengganggu sekolah swasta. Kalau masalah diterima di sekolah favorit itu kan hukum alam siswanya, apakah pintar, berprestasi, dan cerdas pasti masuk,” ucapnya.
    “Tapi, sekarang siapa saja bisa masuk, maaf ya. Ini sistem seperti apa ya? Kasihan yang berprestasi harus tes, tetapi zonasi serta afirmasi tidak usah tes langsung masuk ke sekolah favorit.
    Sekolah swasta
    terancam bangkrut lagi,” ucap Darus.
    Hampir seluruh sekolah swasta di Jawa Barat, kata Darus, tentunya sangat keberatan dengan keputusan Dedi Mulyadi, yang seolah-olah memutus rezeki para guru dan pengajar sekolah swasta yang bukan statusnya ASN.
    Sampai saat ini, sekolah swasta hanya bisa memperpanjang penerimaan siswa baru sampai September 2025 untuk menunggu limpahan dari SPMB sekolah negeri yang pendaftarnya tidak lolos.
    “Kami masih menunggu, biasanya tahun kemarin sampai bulan Juli suka ada sampai yang daftar 20 orang untuk satu kelas saja. Kalau tahun ini, hanya bisa berharap saja karena sangat berat kondisinya dengan peraturan provinsi yang ada sekarang,” ujar Darus.
    Darus hanya bisa berharap sistem penerimaan siswa baru di negeri dikembalikan ke hasil nilai ujian siswa dan hasil prestasinya sehingga diseleksi sesuai keahlian dan kecerdasannya seperti dulu.
    Semestinya, Gubernur Jawa Barat memiliki tujuan mencerdaskan generasi muda ini dengan memperdayakan sekolah yang ada dan bukan malah dibuat terancam ditutup.
    “Iya, mungkin tujuannya bagus ya, tetapi kan yang membuat keputusan tidak sadar juga sudah membuat bangkrut sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat. Kami juga warga Jabar dan kami juga punya keluarga untuk dibiayai,” kata dia.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberlakukan kursi panjang 50 siswa per kelas di sekolah negeri untuk menampung siswa.
    Bahkan, dalam proses SMPB 2025, kuota domisili dan afirmasi atau warga tak mampu terdata di DTKS Dinas Sosial sangat besar di tiap sekolah negeri dan bisa masuk ke sekolah negeri tanpa tes.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Bandung Tegaskan Tidak Akan Bongkar Teras Cihampelas

    Pemkot Bandung Tegaskan Tidak Akan Bongkar Teras Cihampelas

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan wacana pembongkaran Teras Cihampelas di Kota Bandung hanya sebatas usulan darinya. Adapun realisasi dari wacana itu, menurut Dedi, merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

    “Tapi itu kan terserah pak wali kota, kalau saya kan memberikan saran saja gitu,” ucap Dedi di Bandung, dikutip pada Senin, 7 Juli 2025.

    Meski demikian, Dedi menilai pembangunan di Jawa Barat kerap kali tak diiringi dengan komitmen untuk pemeliharannya. Alhasil, fasilitas yang tersedia tak jarang berakhir terbengkalai.

    “Kalau pun ditata ulang, itu pasti peristiwanya sama lagi deh. Kapan sih kita konsisten ngejagain tuh? Kan enggak pernah,” pungkasnya.

    Menurut Dedi, kehadiran skywalk yang dibangun saat masa kepemimpinan Ridwan Kamil tersebut juga menyebabkan badan jalan menjadi menyempit.

    “Dari sisi aspek jalan, itu kan jalannya jadi menyempit, kemudian pohon-pohonnya jadi tidak terlihat,” imbuhnya.

    Maka dari itu, Dedi menjelaskan bahwa usulannya untuk membongkar Teras Cihampelas diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan kawasan tersebut sebagai ikon wisata belanja Kota Bandung.

    “Bahkan kalau menurut saya, kalau itu dibongkar, itu bisa dikembalikan ke Cihampelas lama dengan mengembangkan kembali outlet yang menjadi ciri khasnya Cihampelas gitu,” katanya.

    Sementara terkait anggaran yang dibutuhkan, Dedi memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan memberikan dukungan.

    “Kalau diminta (anggaran), kita akan bantu. Kita selalu mendukung di berbagai kabupaten di Jawa Barat yang hari ini memerlukan bantuan provinsi, kita turun secara teknis loh,” tutur dia.