Xcloud.id

kab/kota: bandung

  • Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga

    Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 23:32 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap melakukan kajian untuk mereduksi tingginya biaya transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat.

    “Kenapa? Ini yang kita kaji. Kalau saat ini masyarakat sampai naik kereta api (ongkos) keretanya murah Rp3.500 sampai Rp6,000, tapi first mile-nya, ojek onlinenya Rp25.000, parkirnya Rp10.000, ini yang akan kita pelajari,” ujar Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Dirjen ITM) Kemenhub Risal Wasal di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan Survei Biaya Hidup Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018, biaya transportasi di sejumlah kota di Indonesia berkontribusi terhadap sekitar 12,46 persen dari total biaya hidup. Padahal porsi pengeluaran biaya transportasi idealnya tidak lebih dari 10 persen menurut World Bank.

    Menurut data BPS, biaya transportasi paling tinggi ada di Bekasi yang mencapai Rp1,9 juta/bulan, diikuti Depok sebesar Rp1,8 juta/bulan, lalu Surabaya Rp1,6 juta/bulan, dan Jakarta Rp1,59 juta/bulan serta Bogor sebesar Rp1,2 juta bulan.

    Lalu biaya transportasi di Batam sebesar Rp1,17 juta/bulan, kemudian Makassar sebesar Rp1,15 juta/bulan, Jayapura Rp1,12 juta/bulan, Balikpapan Rp981 ribu/bulan, Palembang Rp918 ribu/bulan, Bandung Rp868 ribu/bulan, Banjarmasin Rp852 ribu/bulan, Medan Rp780 ribu/bulan, dan Surakarta sebesar Rp712 ribu/bulan.

    “Kita akan pelajari bagaimana kita bisa mereduksi biaya perjalanan dari masyarakat baik itu saat bekerja, belanja, tamasya dan sebagainya,” kata Risal.

    Sebagai informasi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa 70 persen anggarannya digunakan untuk subsidi transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, sisanya digunakan belanja pegawai, belanja modal, dan lain sebagainya.

    “Memang anggaran kami Rp7,2 triliun. Anggaran paling besar untuk subsidi,” kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syaripudin.

    Dengan adanya subsidi tersebut diharapkan pengguna transportasi publik terus meningkat agar subsidi yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dapat bermanfaat.

    “Untuk subsidi anggaran yaitu Rp5,16 triliun yang tersebar di Transjakarta, MRT, dan LRT,” ujarnya.

    Sementara sisa 30 persen lanjut dia digunakan belanja operasional 5 persen, belanja barang dan jasa 14 persen, dan belanja modal 9 persen.

    Sumber : Antara

  • Kronologi Kasus TaniHub Seret Bos MDI Ventures, Cerita Eks Pegawai

    Kronologi Kasus TaniHub Seret Bos MDI Ventures, Cerita Eks Pegawai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi, termasuk dua orang mantan direktur di Tanihub dan direktur MDI Ventures.

    Dua orang dari Tanihub adalah eks Direktur Utama PT Tani Group Indonesia (Tanihub) inisial IAS, serta ETPLT yang merupakan mantan direktur di Tani Group.

    Usai pengumuman tersangka oleh Kejari Jaksel, berbagai kabar soal TaniHub dan aktivitas bisnisnya ramai di publik.

    Tanihub sendiri bukan nama baru di Indonesia. Perusahaan rintisan atau startup ini bergerak di bidang pertanian, dan menjadi sorotan sejak 2022 lalu.

    Pada Februari 2022, Tanihub menghentikan operasional dua gudang yakni di Bandung dan Bali.

    Ditutupnya dua gudang itu disebut agar mereka bisa bisa mempertajam fokus dan meningkatkan pertumbuhan melalui kegiatan B2B yaitu horeka, ritel modern, grosir UMKN, dan mitra strategis.

    TaniHub juga melakukan PHK karyawan, yang merupakan dampak dari ditutupnya operasional gudang di Bandung dan Bali tersebut. Namun perusahaan tidak menyebut jumlah karyawan yang terdampak PHK.

    Perjalanan Tanihub juga diwarnai oleh kasus gagal bayar yang membuat Tanifund, unit P2P Lending di bawah Tani Group, ditarik izinnya oleh OJK hingga akhirnya tutup.

    Kabar TaniFund gagal bayar 130 investor ini sudah tercium sejak akhir 2022 lalu. Dari 130 investor itu uang yang diinvestasikan mencapai Rp 14 miliar. Awalnya para investor ini masih menerima imbal hasil dan portofolio yang sesuai. Namun pada 2021 mulai terjadi beberapa masalah.

    Pada November 2021, investor tidak lagi menerima pembagian hasil dari investasi di TaniFund. Manajemen Tanifund berdalih gagal panen yang dialami petani disebabkan faktor alam (hujan dan hama) menjadi pemicu gagal bayar kepada investor.

    Tuduhan fraud dan ‘proyek rahasia’

    Investor mencurigai manajemen TaniFund telah melakukan kesalahan, kebohongan, kecurangan dan fraud dalam pengelolaan portofolio para investornya sehingga mengakibatkan kerugian bagi investor.

    OJK akhirnya mengumumkan pencabutan izin usaha PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund) sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024 tanggal 3 Mei 2024.

    Pencabutan ini dilakukan karena TaniFund telah dikenakan penegakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK.

    OJK mengatakan telah melakukan langkah-langkah pengawasan (supervisory actions) dan memberikan sanksi administratif secara bertahap sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU).

    OJK juga telah melakukan komunikasi dengan pengurus dan pemegang Saham secara intens untuk memastikan komitmen penyelesaian permasalahan TaniFund. Namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak dapat menyelesaikan permasalahan, sehingga TaniFund dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

    Pada 2023, TaniFund dilaporkan membukukan tingkat kredit macet yang tinggi. TaniFund melaporkan TBK90, yaitu tingkat keberhasilan bayar peminjam dalam jangka waktu 90 hari, rata-rata 30% sejak beberapa waktu sebelumnya.

    Terbaru terkait dengan kasus korupsi, menurut laporan e27, mantan karyawan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, berbicara tentang bagaimana catatan keuangan departemen yang ia jalankan sering kali memiliki “pengeluaran tidak jelas” yang disebut Proyek Khusus.

    Menurut Kejari Jaksel berdasarkan hasil penyidikan, DSW diduga menyetujui pencairan dana investasi secara melawan hukum. IAS dan ETPLT diduga memanipulasi data perusahaan guna memperoleh investasi dari MDI Ventures dan BRI Ventures, lalu menggunakan dana untuk kepentingan pribadi.

    Total pencairan investasi dalam kasus ini mencapai US$25 juta atau sekitar Rp 409 miliar.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Polisi Ingatkan Warga Kembalikan Uang Palsu Berserakan di Tenjo, Bisa Dipidana 15 Tahun Bandung 31 Juli 2025

    Polisi Ingatkan Warga Kembalikan Uang Palsu Berserakan di Tenjo, Bisa Dipidana 15 Tahun Bandung 31 Juli 2025

    Polisi Ingatkan Warga Kembalikan Uang Palsu Berserakan di Tenjo, Bisa Dipidana 15 Tahun
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Polisi masih menyelidiki temuan uang pecahan Rp 100.000 yang diduga palsu dan sempat berserakan di pinggir jalan
    Desa Babakan
    , Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (26/7/2025).
    Hingga kini, belum ada warga yang datang untuk mengembalikan uang tersebut maupun melaporkan penggunaannya.
    “Warga belum ada yang datang ke Polsek untuk mengembalikan uang. Kami juga belum menerima laporan terkait penggunaan
    uang palsu
    itu. Namun, penyelidikan masih terus kami lakukan,” kata
    Kapolsek Tenjo
    Ipda Zalukhu sewaktu dihubungi Kompas.com, Kamis (31/7/2025).
    Menurut Zalukhu, polisi telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk warga sekitar lokasi temuan.
    Namun, hingga saat ini, belum ada informasi pasti mengenai total jumlah nominal uang yang sempat ditemukan itu.
    Yang jelas, uang tersebut berupa pecahan Rp 100.000.
    “Dari warga kami juga belum dapat kepastian berapa jumlahnya. Mereka bilang yang melihat atau mengambil uang itu bukan warga setempat, tetapi orang yang kebetulan lewat,” ujarnya.
    Zalukhu mengimbau masyarakat yang mungkin masih menyimpan uang palsu tersebut agar segera melapor ke kepolisian.
    Ia menegaskan bahwa warga yang mengembalikan uang tidak akan dikenai sanksi, selama belum sempat menggunakannya.
    “Kami sudah menyampaikan imbauan lewat media sosial dan video bersama desa. Kami tegaskan, bagi yang menyimpan agar segera melapor ke Polsek. Kami jamin tidak ada hukuman selama uang itu belum digunakan,” kata dia.
    Namun sebaliknya, jika uang palsu itu digunakan sebagai alat transaksi, pelaku bisa dikenai sanksi pidana berat sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
    “Kalau digunakan sebagai alat tukar, konsekuensinya pidana. Menggunakan uang palsu diatur dalam Pasal 244 dan 245 KUHP, ancaman hukumannya bisa sampai 15 tahun penjara,” tegas Zalukhu.
    Seperti diberitakan sebelumnya, warga Desa Babakan digegerkan dengan temuan uang pecahan Rp 100.000 dalam bungkusan plastik yang berserakan di pinggir jalan.
    Saat polisi tiba di lokasi, uang tersebut sudah hilang karena diambil sejumlah warga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Bulan Kelola Bandung Zoo, Manajemen Baru Stop Setoran ke Pemkot Bandung Bandung 31 Juli 2025

    3 Bulan Kelola Bandung Zoo, Manajemen Baru Stop Setoran ke Pemkot Bandung Bandung 31 Juli 2025

    3 Bulan Kelola Bandung Zoo, Manajemen Baru Stop Setoran ke Pemkot Bandung
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sidang sengketa
    Kebun Binatang Bandung
    atau
    Bandung Zoo
    kembali dilanjutkan pada Kamis (31/7/2025) dengan terdakwa
    Sri dan Bisma
    Bratakoesoema.
    Sri adalah pembina
    Yayasan Margasatwa Tamansari
    (YMT), sedangkan Bisma adalah Ketua YMT yang didakwa merugikan negara senilai Rp 24 miliar.
    Dalam sidang tersebut, Tony Sumampau,
    John Sumampau
    , Dina Enggaringtyas, dan Keni Sultan dihadirkan sebagai saksi.
    Keempat orang saksi tersebut pernah menjabat sebagai pembina yayasan, ketua yayasan, bendahara, dan sekretaris YMT sejak 2017 silam dalam pengelolaan Bandung Zoo.
    Namun, pada Januari 2022, keempatnya didepak dan dikeluarkan dari kepengurusan yayasan.
    Dalam kesaksiannya, John Sumampau mengakui jika dirinya sempat melaporkan Sri dan Bisma ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen.
    Saat kasusnya kemudian naik penyidikan, upaya perdamaian pun disepakati dan keempatnya bisa kembali lagi menjadi pengurus YMT.
    “Ada surat pernyataan minta maaf dari mereka pas Maret 2025. Karena kami terbuka untuk perdamaian, akhirnya kami terima,” kata John Sumampau saat memberikan kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan Surapati, Kota Bandung, Kamis (31/7/2025).
    John mengatakan, ia dan Tony diminta langsung pendiri YMT, yakni almarhum Romly Bratakusuma, untuk mengurus Bandung Zoo.
    Lalu, pada periode awal kepengurusannya, ia sempat heran karena yayasan harus membayar sewa lahan Bandung Zoo ke ahli waris almarhum Romly yang diwakilkan oleh Sri.
    Namun, karena belum tahu seluk-beluk yayasan, uang itu tetap disetorkan.
    Sejak 2017, John mengaku sudah membayar sekitar Rp 9 miliar dengan rincian Rp 1,8 miliar per tahunnya.
    Kemudian, pada 2021, John mendapat surat teguran keras dari Pemkot Bandung.
    Surat tersebut saat itu menyatakan bahwa YMT tidak pernah membayar sewa kepada Pemkot sejak 2008 senilai Rp 15 miliar, sebagai pemilik sah dari lahan Bandung Zoo.
    “Akhirnya kami minta kejelasan yayasan mengenai pembayaran yang tidak pernah sampai ke Pemkot. Karena saya kaget, selama ini sudah menjalankan kewajiban ini dengan baik-baik,” bebernya.
    John akhirnya memutuskan membuka jalan bagi Pemkot Bandung yang saat itu sedang gencar mengamankan aset daerah.
    Hingga kemudian, Pemkot memasang plang di Bandung Zoo pada 2021 untuk memastikan bahwa aset tersebut adalah milik pemerintah.
    Tindakan John dan Tony Sumampau ini rupanya dicekal pengurus YMT kubu Bisma dan Sri.
    Setelah terlibat friksi, keduanya justru didepak dan dikeluarkan dari kepengurusan yayasan pada awal 2022 yang lalu.
    “Saya justru ingin kooperatif dengan Pemkot, mau bantu beresin ini karena beberapa utusan Pemkot ternyata ke sini sering diusir, mungkin sama oknum, yah,” tutur John.
    Per Maret 2025, John dan Tony Sumampau bisa kembali lagi ke YMT untuk mengurus Bandung Zoo.
    Sementara saat itu, Sri serta Bisma dijebloskan ke penjara atas kasus sengketa lahan Kebun Binatang Bandung.
    Kemudian, John mengaku selama tiga bulan mengelola Bandung Zoo, mereka telah menyetor kewajiban ke Pemkot Bandung senilai Rp 1,015 miliar.
    Uang itu dibayarkan sebagai pajak hiburan di Bandung Zoo selama Maret-Juni 2025.
    “Uang yang disetorkan ke Pemkot selama kami mengelola kebun binatang itu sudah Rp 1 miliar lebih. Itu standar pajak hiburan dari 10 persen penghasilan di kebun binatang,” ungkap John.
    Sayangnya, pada pertengahan Juli 2025, John, Tony, dan manajemen baru kini sudah tidak bisa lagi berada di Bandung Zoo.
    Manajemen lama diketahui telah mengambil alih pengelolaan kebun binatang yang membuat mereka kini harus keluar dari area itu.
    “Sekarang sudah tidak di situ, karena kami harus amankan anak buah demi keamanan. Kami di luar sekarang, tidak mengelola, pihak mereka yang mengelola,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekosistem 1,4 GHz Belum Matang, Komdigi Perbolehkan Pemenang Gelar Layanan Bertahap

    Ekosistem 1,4 GHz Belum Matang, Komdigi Perbolehkan Pemenang Gelar Layanan Bertahap

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan penggelaran jaringan internet di pita 1,4 GHz dapat dilakukan secara bertahap. Pemerintah mengakui kesiapan ekosistem di pita tengah ini masih belum optimal.

    Dampak dari ekosistem yang belum kuat tersebut membuat ongkos pengembangan layanan internet 1,4 GHz tidak murah. Pemerintah memahami hal tersebut.

    “Memperhatikan kondisi ekosistem di pita 1.4 GHz, target penyediaan layanan kepada rumah tangga dalam rangka meningkatkan penetrasi juga dilakukan secara bertahap,” kata Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto kepada Bisnis, Kamis (31/8/2025).

    Kesiapan ekosistem menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan telekomunikasi dalam pengembangan layanan data di pita frekuensi 1,4 GHz. 

    Adapun pita frekuensi 1,4 GHz termasuk kategori mid band atau frekuensi pita tengah yang memiliki karakteristik jangkauan lumayan luas dan kapasitas besar.

    Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim.

    “Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian dalam konferensi virtual, Senin (28/7/2025). 

    Dia menjelaskan bahwa setiap pita frekuensi yang dialokasikan membutuhkan ekosistem komprehensif agar dapat dimanfaatkan secara efektif—dari pembuat chip, antena, hingga produsen perangkat yang dapat mendukung spektrum tersebut.

    Di berbagai belahan dunia, pita frekuensi paling populer yang lebih dulu diadopsi secara masif adalah 3,5 GHz, diikuti dengan 2,6 GHz. Pita-pita ini mendapat sambutan luas karena didukung oleh rantai pasok global yang matang dan biaya produksi perangkat yang efisien karena skala adopsi yang besar.

    Sebaliknya, pita 1,4 GHz hanya digunakan secara sporadis di beberapa wilayah dunia, sehingga keberadaan perangkat, chip, dan dukungan teknis lainnya masih relatif terbatas. 

    “Kalau Indonesia memilih untuk mengembangkan layanan di pita ini, tentu kontribusi terhadap pembentukan ekosistem global sangat besar. Tetapi untuk saat ini, kurangnya skala adalah tantangan terbesar,” kata Julian. 

    Sementara itu, Pakar telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo mengatakan spektrum frekuensi 1,4 GHz berpotensi digunakan untuk fixed wireless access (FWA).

    Namun, menurut Agung, salah satu tantangan FWA di 1,4 GHz adalah kapasitas frekuensi yang terbatas, sehingga perusahaan telekomunikasi harus rutin menambah investasi jika ingin menjaga layanan di tengah pertumbuhan pelanggan.

    Struktur ongkos yang membengkak akan menjadi tantangan bagi tim produk yang menawarkan paket ke pelanggan. Makin banyak pengguna, makin banyak ongkos, dan makin kecil pula marginnya jika harga layanan tidak dinaikkan. 

    Adapun cara agar kualitas layanan tetap optimal dan pelanggan yang dilayani tetap banyak, serta bisnis perusahaan telekomunikasi tetap sehat, cara yang ditempuh adalah dengan menurunkan ongkos penggunaan spektrum frekuensi atau ongkos regulator.

    “Frekuensi itu kan dihitung berdasarkan yang menggunakan. Jadi kalau yang menggunakan sendirian itu dapat bit rate yang sangat tinggi. Wireless dishare. Berbeda dengan optik.  Artinya itu kan tidak berbeda dengan yang ada di selular,” kata Agung. 

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access) tahun 2025.

    Objek seleksi pada pita frekuensi radio 1,4 GHz yang terdiri atas 3 regional yang masing-masing mencakup rentang frekuensi radio 1432 MHz, 1 blok (80 MHz), mode frekuensi radio time division duplexing, serta masa berlaku IPFR 10 tahun.

    Adapun, syarat peserta seleksi yaitu penyelenggara telekomunikasi yang memenuhi sejumlah ketentuan.

  • Kisah Dedi Mulyadi Larang Karya Wisata Sejak Jadi Bupati Purwakarta

    Kisah Dedi Mulyadi Larang Karya Wisata Sejak Jadi Bupati Purwakarta

    JAKARTA – Karya wisata anak sekolah kerap dipandang punya sisi positif dan negatif. Positifnya karya wisata bisa membuat anak sekolah punya sarana tambahan belajar di luar kelas. Negatifnya karya wisata dianggap hanya kegiatan main –wisata saja.

    Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) kemudian jadi yang paling terdepan mengamati fenomena karya wisata. Bupati Purwakarta era 2008-2018 itu lalu melarang karya wisata di sekolah – dari SD, SMP, hingga SMA. Dedi yakin benar kegiatan karya wisata punya banyak mudarat, ketimbang manfaat.

    Tiada sekolah yang menganggap remeh urusan karya wisata. Kegiatan belajar di luar kelas itu dipandang sebagai ajian penting di dunia pendidikan. Kondisi itu membuat beberapa sekolah seakan-akan mewajibkan karya wisata. Sekalipun ada pula sekolah yang tegas jadikan karya wisata bersifat pilihan.

    Kondisi itu membawa masalah baru. Manfaat karya wisata dipandang tak signifikan. Karya wisata ke luar kota dianggap hanya memberatkan orang tua siswa. Dedi Mulyani pun mengamininya. Bupati Purwakarta itu menganggap bahwa terlalu jauh menganggap karya wisata punya manfaat besar.

    Narasi itu justru dipandangnya hanya malas berpikir saja. Ia menegaskan banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Dedi menjalankan banyak ide untuk meningkat semangat belajar dan kesetaraan siswa di Purwakarta.

    Ia mencoba menegakkan kedisiplinan di antara siswa. Ia mulanya mengeluarkan kebijakan tak boleh bawa motor ke sekolah bagi anak sekolah – kecuali yang sudah 17 tahun dan punya SIM. Dedi juga melarang guru di sekolah memberikan pekerjaan rumah (PR) yang bersifat akademis.

    Dedi menginginkan PR itu bernuansa kreatif. Suatu hal yang bisa memengaruhi daya kreativitas anak. Puncaknya, Dedi pun mulai melarang karya wisata untuk anak sekolah (SD, SMP, dan SMA) di seantero Purwakarta.

    Keputusan itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) No 421.7/2014/Disdikpora tentang Pemberian Tugas Kreatif Produktif Pengganti Pekerjaan Rumah dan Larangan Penyelenggaraan Karya Wisata.

    Pelaku pariwisata yang merasa terdampak kebijakan larangan study tour Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung. (Istimewa)

    Aturan itu berlaku 5 September 2016. Semuanya bermuara karena karya wisata dianggap banyak mudarat, ketimbang manfaat. Barang siapa kepala sekolah yang melanggar akan mendapatkan sanksi pencopotan. 

    “Judulnya saja karya wisata atau study tour tapi kan itu intinya hanya main. Terus yang tidak ikut disuruh bikin makalah yang susah-susah biar kesannya mending ikut dibanding mengerjakan itu. Lebih baik piknik ya piknik saja, tidak ada keharusan,” ujar Dedi sebagaimana dikutip laman detik.com, 5 September 2016.

    Jadi Polemik

    Pelarangan karya wisata bukan tiba-tiba dilakukan. Dedi lebih dulu lakukan sosialisasi terhadap para kepala sekolah SD, SMP, SMA/SMK seluruh Puwakarta. Dedi memang melarang karya wisata ke luar daerah. Namun, Dedi tetap memberikan kelonggaran jika sekolah menggelar acara piknik di lokasi terdekat.

    Dedi hanya tak ingin sekolah seakan-akan mewajibkan karya wisata. Imbasnya bisa ke mana-mana. Orang tua jadi pusing. Mereka yang tak ikut juga sering dibebankan dengan tugas pengganti yang berat. Narasi itu menurutnya tak mendidik.

    Mayoritas mematuhi aturan yang diterapkan oleh Dedi. Namun, bukan berarti langkah Dedi mulus-mulus saja. Kebijakan itu mendapatkan protes dari berbagai macam elemen masyarakat. Penyedia jasa transportasi, utamanya.

    Kebijakan Dedi dianggap menutup pintu rezeki mereka. Kondisi itu membuat angka pengangguran di Purwakarta bertambah. Belum lagi protes dari pengelola akomodasi dan tempat wisata yang notabene kerap kecipratan manfaat dari karya wisata.

    Kebijakan Dedi larang karya wisata juga mulai mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Orang tua murid jadi tak perlu pusing-pusing mengeluarkan dana ekstra. Kebijakan Dedi juga dipuji oleh Muhadjir Effendy.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi berpose sebelum mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7/2016).(ANTARA/Widodo S. Jusuf)

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menganggap positif langkah Dedi. Muhadjir menyerukan supaya kepala daerah lainnya harus andil bagian dalam menciptakan kebijakan dan pendidikan bermutu di wilayahnya.

    Muhadjir pun menyatakan hal itu lazim adanya karena sekolah saat ini di bawah kendali pemerintah daerah. Namun, Muhadjir tak bisa menerapkan apa yang telah dilakukan Dedi ke semua sekolah di Nusantara. Urgensi daerah beda-beda.

    “Saya kira itu baik. Memang seharusnya seperti itu. Itu karena sekolah saat ini berada di dalam wilayah otonomi pemerintah daerah. Namun, semua kebijakan untuk pendidikan yang lebih bagus, pasti akan kami dukung,” ujar Muhadjir sebagaimana dikutip laman detik.com, 9 September 2018.

    Belakangan kebijakan yang sama diterapkan oleh Dedi kala menjadi jadi Bupati Purwakarta coba diterapkan kembali saat jadi Gubernur Jawa Barat sedari awal 2025. Ia melarang kembali karya wisata. Namun, larangan karya wisata bukan cuma berlaku untuk Purwakarta saja, tapi seluruh Jawa Barat.

  • BMKG prediksi hujan ringan di sebagian besar wilayah Indonesia

    BMKG prediksi hujan ringan di sebagian besar wilayah Indonesia

    logo BMKG

    BMKG prediksi hujan ringan di sebagian besar wilayah Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada Kamis.

    “Hari ini diprakirakan cerah berawan di Kota Banda Aceh,” kata prakirawan Zhenny Husna dalam saluran Youtube BMKG, di Jakarta.

    Kemudian hujan dengan intensitas ringan diprakirakan turun di sejumlah daerah, yakni Kota Medan, Pekanbaru, Padang, dan Tanjung Pinang. BMKG memprakirakan awan tebal menyelimuti Kota Pangkalpinang, Hujan dengan intensitas ringan diprakirakan turun di Kota Bengkulu, Jambi, Palembang, dan Bandarlampung.

    “Beralih ke Pulau Jawa, hari ini diprakirakan cuaca di Kota Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal,” kata dia.

    Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di Kota Serang dan Jakarta. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, BMKG memprakirakan cuaca berawan di Kota Denpasar dan Mataram. Kemudian untuk cuaca di Kota Kupang diprediksi udara kabur. Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan, BMKG memprediksi cerah berawan di Kota Banjarmasin dan berawan di Kota Palangkaraya.

    “Berawan tebal di Kota Samarinda, serta hujan ringan di Kota Tanjung Selor dan Pontianak,” katanya.

    Selanjutnya untuk Pulau Sulawesi, hari ini diprediksi awan tebal menyelimuti cuaca di Kota Manado, Gorontalo, dan Kendari. Hujan dengan intensitas ringan di Kota Palu dan Makassar, serta hujan dengan intensitas sedang di Kota Mamuju. Untuk wilayah timur Indonesia, BMKG memprakirakan cuaca berawan di Kota Jayapura dan udara kabur di Kota Merauke.

    Sementara cuaca di Kota Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya diprediksi akan turun hujan dengan intensitas ringan hari ini.

    Sumber : Antara

  • 7 Banyak Utang hingga Cerai Usai PHK, Eks Pegawai Paytren Tuntut Hak Bandung

    7 Banyak Utang hingga Cerai Usai PHK, Eks Pegawai Paytren Tuntut Hak Bandung

    Banyak Utang hingga Cerai Usai PHK, Eks Pegawai Paytren Tuntut Hak
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 22 mantan karyawan PT Veritra Sentosa Internasional (VSI) yang menaungi merek dagang
    Paytren
    , menuntut perusahaan membayar sisa gaji dan pesangon yang belum diberikan usai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada 2019 hingga 2022.
    Salah satunya, Deri Syarif, mengaku sangat membutuhkan uang pesangon sebesar Rp 132.766.454 untuk kebutuhan hidup dan melunasi utang.
    “Rencananya uang itu untuk bayar utang, saya berhutang juga untuk kehidupan sehari-hari. Karena saya kan hanya di rumah saja setelah di-PHK,” ujar Deri saat ditemui Kompas.com di Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (30/7/2025).
    Ia menyebut, pesangon yang pernah dicairkan hanya Rp 4 juta dari total hak sekitar Rp 136 juta. Padahal, dana tersebut sempat direncanakan sebagai modal usaha ekspor-impor, namun gagal dijalankan karena kurang modal.
    “Mau lanjutin lagi niat usaha. Dulu sempat berencana mau bikin usaha ekspor-impor dari uang pesangon, tapi cuma cair Rp 4 juta dari yang seharusnya Rp 136 juta, akhirnya tidak jalan karena kurang modal,” katanya.
    Tak hanya Deri, sejumlah mantan pegawai Paytren juga mengalami kesulitan ekonomi akibat PHK tanpa pelunasan hak.
    “Di antara 22 orang itu, ada teman saya yang istrinya sampai meninggal dunia karena stres dan tertekan oleh waktu menunggu uang pesangon dibayarkan. Ada juga teman saya yang sampai cerai, karena masalah ekonomi keluarga habis di-PHK,” ucapnya.
    Total tuntutan yang diajukan kepada perusahaan melalui mediasi tripartit bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung mencapai Rp 1,8 miliar.
    Kuasa hukum eks pegawai PT VSI, Imas Sa’adah, menjelaskan jumlah pekerja yang terkena PHK sebetulnya lebih dari 100 orang. Namun hanya 22 orang yang melanjutkan proses hukum.
    “Setelah dua kali mediasi, pada tahun 2023 dan 2024, pihak perusahaan hanya memberi janji-janji, dengan alasan menunggu pembayaran penjualan gedung. Pada 18 Februari 2025, PT VSI mengumumkan akuisisi, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan,” ujar Imas.
    Menurutnya, berdasarkan aturan, perpindahan kendali perusahaan tidak menggugurkan kewajiban terhadap hak-hak buruh.
    “Berdasarkan aturan, maka sudah tepat eks buruh VSI melakukan tuntutan kepada PT VSI. Manajemen baru tidak bisa lari dari tanggung jawab terhadap eks buruh PT VSI, sekalipun antara manajemen lama dan manajemen baru punya perjanjian internal,” tegasnya.
    Mediasi tripartit bersama Disnaker Kota Bandung dilaksanakan pada 24 Juli 2025 dengan dihadiri perwakilan manajemen baru. Menurut Imas, mediasi pertama masih sebatas penyampaian tuntutan dan akan dilanjutkan dua pekan kemudian.
    “Hasil mediasi pertama baru penyampaian tuntutan kepada pihak perusahaan, lalu mediasi dijadwalkan lagi dua pekan kemudian dengan agenda jawaban dari pihak perusahaan. Kami harap ada respon positif dari perusahaan terkait dengan hak pesangon yang belum dibayarkan,” katanya.
    Imas menyebut pihaknya juga telah mengirim surat ke sejumlah instansi, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, Balai Harta Peninggalan (BHP) Kementerian Hukum, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Majelis Ulama Indonesia.
    “Tujuannya agar mendapat pengawalan, perlindungan, dan perhatian. Kami meminta agar pihak yang berwenang menangguhkan izin aktivasi, izin operasi maupun izin perpanjangan PT VSI hingga hak-hak karyawan tersebut diselesaikan,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Transjakarta Borong 53 Unit Elf, Jadi Armada Minitrans

    Transjakarta Borong 53 Unit Elf, Jadi Armada Minitrans

    Jakarta –

    Transjakarta kembali menambah armadanya untuk angkutan umum di Jakarta. Kali ini, bus Isuzu Elf NQR B dipilih sebagai armada Minitrans yang siap melayani warga Jakarta.

    Bus yang dipilih adalah Isuzu ELF NQR B. Bus itu memungkinkan menampung hingga 29 penumpang (13 berdiri dan 16 duduk). Sebagai armada yang beroperasi di jalanan Jakarta yang padat, kendaraan ini diklaim lebih mudah dikendalikan di ruas-ruas jalan sempit maupun saat bermanuver di tengah kemacetan kota.

    Isuzu ELF NQR B diklaim menawarkan tingkat efisiensi bahan bakar yang tinggi, performa mesin yang andal, serta kenyamanan dan keamanan maksimal bagi pengemudi maupun penumpang.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Lupito mengharapkan tambahan armada transportasi publik ini dapat mendukung mobilitas dan aktivitas sehari-hari masyarakat di Jakarta.

    Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza menambahkan, pihaknya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan kendaraan berkualitas tinggi. Saat ini, Transjakarta telah memiliki 200 unit bus Minitrans.

    Transjakarta Borong 53 Unit Bus Elf Baru buat Minitrans Foto: Pool

    ”Kami terus berupaya meningkatkan pelayanan dengan menghadirkan produk berkualitas seperti kendaraan ini (Isuzu ELF NQR B),” kata Welfizon Yuza.

    Head of Business Strategy Division PT IAMI, Rian Erlangga menyebut, penjualan ELF NQR B ke Transjakarta menambah rangkaian dukungan kendaraan Isuzu dalam sektor angkutan umum di Indonesia. Sebelumnya, Isuzu telah memperkuat armada di Bandung, Jawa Tengah, Padang, dan Bali.

    “Akhirnya, tahun ini, kami bisa masuk di Transjakarta,” ujarnya

    Ke depan, Isuzu sedang dalam proses untuk masuk ke angkutan berkonsep trans di sejumlah kota di Indonesia, seperti Makassar, Palembang, dan Jawa Timur.

    Sebagai kendaraan untuk transportasi massal, Isuzu menyiapkan layanan purnajual yang prima melalui 162 Bengkel Isuzu Berjalan (BIB), partshop, part depo, dan mechanic on site.

    “Berbicara soal kendaraan komersial khususnya Transjakarta, unit harus bener-benar prima dan dijaga. Tak boleh break down terlalu lama,” ujar Rian.

    (rgr/din)

  • Abdul Muis: Pena, Perjuangan, dan Warisan Abadi Sang Tokoh Pergerakan Nasional

    Abdul Muis: Pena, Perjuangan, dan Warisan Abadi Sang Tokoh Pergerakan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – “Di balik kata-kata yang tajam, ada semangat perjuangan yang tak pernah padam, itulah Abdul Muis.” Kalimat ini merangkum sosok jurnalis dan sastrawan yang meyakini bahwa tinta bisa menumbangkan tirani.

    Di zaman di mana informasi dimanipulasi dan media kadang kehilangan integritas, kisah Abdul Muis mengajarkan bahwa literasi dan jurnalisme bukan sekadar profesi. Dia adalah medan pertempuran moral dan nasionalisme sejati.

    Mengapa penting hari ini? Karena saat ini kita menghadapi peperangan verbal dan kultural. Di mana kata bisa menumbangkan opini publik atau membentuk identitas bangsa. Abdul Muis menunjukkan bahwa pena, integritas, dan keberanian menulis bisa membuka jendela perlawanan masa kini.

    Biografi Abdul Muis

    Dilansir dari Kemdikbud, Rabu (30/7/2025), Abdul Muis lahir 3 Juli 1883 di Sungai Puar, Agam, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di Europeesche Lagere School dan meneruskan studi kedokteran di STOVIA, Batavia, yang terhenti karena sakit. Setelah bekerja di Departemen Pendidikan, ia beralih ke dunia jurnalistik saat bergabung dengan surat kabar nasionalis di awal abad ke-20.

    Profil Singkat

    Nama lengkap: Abdul Muis (juga dieja Abdoel Moeis)
    Profesi: Jurnalis, sastrawan, politisi nasionalis
    Karya terkenal: Salah Asuhan (1928)
    Gelar Pahlawan Nasional: Diberikan oleh Presiden Soekarno pada 30 Agustus 1959
    Wafat: 17 Juni 1959 di Bandung, dimakamkan di TMP Cikutra

    Perjalanan Aktivisme Abdul Muis

    Bergabung dengan Sarekat Islam

    Pada 1913, Muis terjun ke Sarekat Islam (SI), organisasi massa nasionalis pertama di Hindia Belanda. Di sana, ia bekerja sebagai wakil SI, memperluas jaringan politik dan intelektualnya, serta menjadi figur penting dalam menyalakan api pergerakan.

    Aktivisme di Hindia Belanda

    Muis dikenal sebagai penulis kritis. Ia menyoroti kebijakan diskriminatif kolonial, memimpin aksi protes, dan kerap berhadapan dengan Belanda. Tahun 1919 ia ditangkap dan diasingkan ke Garut setelah kampanye lantang menolak pajak kolonial.

    Keterlibatan dalam Volksraad

    Ditunjuk menjadi anggota Volksraad pada 1918, bersama Oemar Said Tjokroaminoto, ia membahas pengusulan perbaikan pemerintahan penduduk bumiputra di dewan kolonial.

    Delegasi ke Belanda

    Ketika Boedi Utomo, Jong Java, dan SI menuntut representasi di parlemen Belanda, Muis ikut menghasilkan diplomasi luar negeri. Ia menyuarakan keinginan Hindia untuk pemerintahan sendiri di Den Haag (1916-1918).

    Peran di Dunia Jurnalisme dan Sastra

    Kontribusi di Surat Kabar

    Sebagai redaktur Pewarta Hindia, De Express, dan Neratja, Muis menyebarkan opini kritis terhadap kolonialisme. Tulisan-tulisannya menggambarkan realitas diskriminasi dan menuntut kesetaraan sosial.

    Perjuangan lewat Tulisan

    Ia percaya bahwa kata bisa membebaskan jiwa bangsa. Ketika dilarang menulis karena dianggap provokatif, ia tetap menyuarakan gagasan melalui artikel samar dan tulisan budaya yang menyuarakan perlawanan.

    Kritik terhadap Kolonialisme

    Tulisan kritiknya di De Express membuat pemerintah kolonial resah. Dia dikenal sebagai “jurnalis yang ditakuti Belanda”.

    Karya Besar: Salah Asuhan

    Ringkasan Novel

    “Salah Asuhan” bercerita tentang Hanafi, pemuda Minangkabau yang terpesona budaya Barat dan menikahi Corrie, wanita Indonesia. Namun kesalahpahaman budaya, konflik identitas, dan pilihan hidup membuat mereka hancur.

    Kritik Sosial dan Budaya

    Melalui novel ini, Muis menyoroti bahaya westernisasi yang kehilangan akar budaya. Ia menyampaikan bahwa modernisasi perlu menjaga jati diri bangsa dan menjembatani nilai tradisi dan kemajuan.

    Pengaruh Sastra

    “Salah Asuhan” diakui sebagai salah satu tonggak sastra modern Indonesia pra-kemerdekaan. Menjelang kemerdekaan, karya ini membentuk pemikiran kritis terhadap identitas bangsa.

    Sastrawan Pejuang

    Lewat novel ini, Abdul Muis membuktikan bahwa sastra bisa menjadi senjata perlawanan, bukan sekadar estetis, tapi mengandung kritik politik dan kultur.

    Penetapan sebagai Pahlawan Nasional

    Presiden Soekarno secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Abdul Muis pada 30 Agustus 1959.

    Namanya diabadikan via Jalan Abdul Muis di Jakarta dan Bandung, serta di berbagai sekolah dan perpustakaan. Beberapa program literasi nasional menggunakannya sebagai inspirasi.

    Semangat menulis kebenaran, melawan ketidakadilan lewat literasi, dan keberanian berpikir menjadi nilai penting bagi penulis dan aktivis muda masa kini.

    Fakta Menarik Abdul Muis

    Jurnalis yang Ditakuti: Kabinet Belanda pernah melarang tulisannya di De Express karena dianggap provokatif dan membahayakan stabilitas kolonial.
    Pernah Dilarang Menulis: Setelah aksi-aksinya di Sulawesi dan Yogyakarta, ia dikenai pembatasan dan bahkan diasingkan di Garut selama beberapa tahun.
    Novel Difilmkan: “Salah Asuhan” diadaptasi menjadi film tahun 1972 oleh sutradara Asrul Sani, mempertahankan reputasi karya tersebut sebagai bagian warisan sastra Indonesia.

    FAQ

    Siapa Abdul Muis? Jurnalis, sastrawan, dan aktivis nasionalis kelahiran 1883 dari Minangkabau.
    Karya terkenal Abdul Muis? “Salah Asuhan” (1928), novel yang menjadi pilar sastra modern Indonesia.
    Apa kontribusi Muis bagi bangsa? Ia mengobarkan perlawanan melalui tulisannya dan mengedepankan kesadaran identitas budaya serta jurnalisme kritis.
    Kapan Abdul Muis meninggal? Wafat 17 Juni 1959 di Bandung, dimakamkan di TMP Cikutra.
    Apa gelar kehormatan untuk Abdul Muis? Dianugerahi Pahlawan Nasional pada 30 Agustus 1959 oleh Presiden Soekarno.

    “Abdul Muis mengajarkan bahwa tak selalu perlu mengangkat senjata untuk memperjuangkan bangsa. Kadang, cukup dengan keberanian menulis kebenaran.”

    Ia menunjukkan bahwa jurnalisme dan sastra adalah medan perjuangan, tempat pena dipertaruhkan demi martabat bangsa. Semoga kisahnya mendorong generasi baru untuk memberi keberanian bagi suara kebenaran di era digital saat ini.

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.