Xcloud.id

kab/kota: bandung

  • Tidak Ditahan Polisi, Lisa Mariana Kembali Aktif di Instagram

    Tidak Ditahan Polisi, Lisa Mariana Kembali Aktif di Instagram

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebgram Lisa Mariana yang sempat dijemput paksa polisi pada Kamis (4/12/2025) untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan video syur kini bisa sedikit bernapas lega karena tidak ditahan. Lisa kembali mengunggah video aktivitasnya di akun media sosialnya.

    “Morning, jadi Instagram sudah kembali aku handle yah,” ujar Lisa dalam unggahan Instagram Story, Jumat (5/12/2025).

    Kepada para pengikutnya,  Lisa mengabarkan kondisinya baik-baik saja setelah menjalani pemeriksaan polisi. 

    “Aku baik-baik aja guys, terima kasih atas doanya. Pokoknya aku baik-baik saja dan enggak kenapa-kenapa kok. Ternyata kalian secinta itu ya sama aku, terima kasih,” jelasnya.

    Lisa juga menyampaikan rasa terima kasih kepada penyidik Polda Jawa Barat yang memeriksanya.

    “Terima kasih Polda Cyber Bandung untuk pelayanan yang juara. Salam presisi,” tuturnya.

    Sebelumnya, Lisa Mariana dijemput paksa oleh penyidik dan menjalani pemeriksaan sejak Kamis (4/12/2025) pukul 15.00 WIB hingga Jumat (5/12/2025) pukul 05.00 WIB. Selama pemeriksaan, sebanyak 37 pertanyaan diajukan terkait kasus video syur yang menjeratnya, dan saat ini Lisa telah berstatus sebagai tersangka.

     

  • Banjir Bandang Sumatera, Kementerian PKP Siapkan Bantuan Hunian untuk Warga Terdampak

    Banjir Bandang Sumatera, Kementerian PKP Siapkan Bantuan Hunian untuk Warga Terdampak

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Menteri Ara) menegaskan kesiapan penuh Kementerian PKP dalam membantu pemerintah daerah menangani dampak banjir bandang Sumatera.

    “Saat ini para Dirjen, mulai dari Dirjen TKPR di Sumatera Utara, Dirjen Perumahan Perdesaan di Aceh, hingga Dirjen Kawasan Permukiman yang baru kembali dari Sumatera Barat, masih bergerak di lapangan untuk memetakan kebutuhan hunian masyarakat terdampak,” ujar dia dalam Rapat bersama Komisi V DPR RI, Kamis, 4 Desember 2025, seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat, (5/12/2025).

    Menteri Ara menyampaikan, meski penetapan lokasi relokasi merupakan kewenangan pemerintah daerah, Kementerian PKP siap mendampingi dengan dukungan teknis agar keputusan yang diambil aman dan tepat.

    “Kami membantu pemda dengan pengalaman teknis kami, memastikan lokasi yang diusulkan aman, dekat sekolah, rumah sakit, pasar, dan akses kerja warga,” ujarnya.

    Untuk mempercepat penanganan hunian, Kementerian PKP telah menyiapkan stok Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dapat langsung dikirim.

    “Di Medan sudah standby lebih dari 400 unit, dan di Bandung sekitar 100 unit. Jika diperlukan, kami siap menambah sesuai kebutuhan di lapangan,” tegas Menteri Ara.

    Ia menambahkan, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan segera dilakukan sesuai arahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Kami memastikan semua langkah berjalan cepat dan terkoordinasi, agar masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian yang aman dan layak,” ujar dia.

  • Lippo Siap Luncurkan Rumah Murah HWB Purwakarta

    Lippo Siap Luncurkan Rumah Murah HWB Purwakarta

    Bisnis.com, JAKARTA— LippoLand siap meluncurkan proyek rumah murah dengan harga mulai Rp98 juta per unit bertajuk Hunian Warisan Bangsa (HWB) Purwakarta.

    Manajemen HWB Purwakarta menyampaikan proyek ini merupakan KSO Hunian Warisan Bangsa dan didukung oleh Program Kemitraan UMKM dari LippoLand. Harga unit rumah ditawarkan mulai dari Rp98 juta dengan status kepemilikan tanah hak milik (SHM).

    HWB Purwakarta menawarkan unit dengan fasilitas 1, 2, dan 3 kamar tidur. Peluncuran unit akan dilakukan pada Sabtu (6/12/2025).

    “HWB Purwakarta hadir sebagai kota yang lengkap, dan siap menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 30.000 warga. Rencana jangka panjang ini memastikan terciptanya komunitas yang stabil, berkembang, dan hidup, didukung fasilitas lengkap serta infrastruktur modern,” papar Manajemen HWB Purwakarta dalam siaran pers, Jumat (5/12/2025).

    Dalam peluncuran perdana, HWB Purwakarta akan menawarkan 600 unit rumah. Adapun, 40 unit rumah sudah terbangun di kawasan tersebut.

    Menurut manajemen, Purwakarta tumbuh menjadi salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 8.000 pabrik dan tenaga kerja yang terus meningkat. Berlokasi strategis di antara kota metropolitan Jakarta dan Bandung, Purwakarta terus menarik investasi, lapangan kerja, dan segmen keluarga.

    “Rumah ini cocok untuk segmen masyarakat yang ingin dekat dengan lokasi kerja. Selain itu, nilai properti hampir tidak pernah turun, terutama di kawasan industri yang berkembang pesat seperti Purwakarta,” jelasnya.

    Saat ini, sudah terbangun sejumlah infrastruktur dan fasilitas seperti masjid, Toko MAMA, FmX, serta untuk pelayanan finansial beroperasi Bank Nobu cabang HWB.

    Kinerja Penjualan

    Sementara itu, segmen rumah tapak masih menjadi andalan emiten properti PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) dalam meraup marketing sales atau pra penjualan Rp4,02 triliun per September 2025. Nilai itu setara 64% dari target setahun penuh sebesar Rp6,25 triliun.

    John Riady, CEO Grup Lippo Indonesia, menyampaikan kinerja marketing sales Rp4,02 triliun didorong oleh tingginya permintaan terhadap hunian tapak terjangkau dan premium, yang menyumbang 70% dari total pra penjualan.

    “Strategi perumahan terjangkau yang dipadukan dengan proyek premium terbukti efektif mendorong pertumbuhan penjualan, sekaligus memperkuat struktur permodalan kami melalui pengurangan utang yang berkelanjutan,” tuturnya dalam siaran pers, Selasa (25/11/2025).

    Produk-produk LPKR diminati oleh pembeli rumah pertama (first-time buyers) maupun end-user yang mencari hunian berkualitas dengan nilai investasi tinggi. Dua proyek unggulan, yaitu Park Serpong tahap 4 & 5 serta Metropolis Marq Estate di Kota Tangerang, menjadi pendorong utama pencapaian ini.

  • Viral Pemotor Ditembaki Saat Melintas di Jalanan Bandung, Pelaku Ditangkap

    Viral Pemotor Ditembaki Saat Melintas di Jalanan Bandung, Pelaku Ditangkap

    Jakarta –

    Viral di media sosial pengendara sepeda motor ditembaki saat melintas di Jalan Logam, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku diduga melepas 5 kali tembakan menggunakan air softgun hingga mengenai korban.

    Dilansir detikJabar, Jumat (5/12/2025), peristiwa ini terjadi pada Rabu (3/12) sore saat hujan tengah mengguyur. Aksi ini viral di media sosial setelah korban membuat postingan.

    Dalam video viral itu disebutkan korban bersama dua orang teman sedang dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor. Ketika melintasi Jalan Logam, Bandung, tepatnya di depan Masjid Al Hidayah, korban dan teman-temannya melihat empat orang.

    Salah satu dari kelompok itu mengeluarkan senjata air softgun dan melepaskan tembakan ke arah korban yang sedang berkendara. Pelaku melepaskan tembakan sebanyak lima kali menggunakan peluru karet.

    Polisi segera bertindak cepat. Pelaku penembakan menggunakan airsoftgun berhasil ditangkap pada Kamis (4/12) kemarin.

    Polisi juga mengamankan senjata tajam dari tangan pelaku. “Pelaku sudah kita amankan beserta saksi. Kami temukan ada sajam dan senjata airsoftgun yang digunakan,” ujarnya.

    Baca selengkapnya di sini

    (lir/idh)

  • Dilaporkan Anak Kandung, Ustaz Evie Effendi Ditetapkan Tersangka KDRT

    Dilaporkan Anak Kandung, Ustaz Evie Effendi Ditetapkan Tersangka KDRT

    GELORA.CO  – Satreskrim Polrestabes Bandung menetapkan Ustaz Evie Effendi sebagai tersangka dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak kandung. Tiga kerabat ustaz kondang ini yang turut dilaporkan juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

    Kasatreskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton mengatakan penyidik telah melayangkan panggilan kepada seluruh tersangka. Pemeriksaan sebagai tersangka dijadwalkan berlangsung pekan depan.

    “Kami sudah menetapkan yang bersangkutan (ustaz EE) tersangka beserta tiga orang lainnya dan segera kami lakukan pemeriksaan. Kami sudah melayangkan surat panggilan untuk minggu depan,” ujarnya dikutip dari iNews Bandung Raya, Jumat (5/12/2025).

    Sebelum naik ke tahap penyidikan tersangka, Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung telah berupaya melakukan mediasi. Ada tiga kali mediasi antara pelapor NAT (19) dengan ustaz EE dan kerabatnya. Sayangnya, semua mediasi berakhir tanpa kesepakatan.

    Kompol Anton menyebut kasus tetap berlanjut karena tidak ada titik temu antara kedua belah pihak.

    “Ada tiga kali mediasi tapi gagal,” katanya.

    Menanggapi kemungkinan para tersangka tidak menghadiri panggilan, Kompol Anton menegaskan penyidik akan menilai alasan ketidakhadiran terlebih dahulu. Jika tak sah, panggilan kedua akan dilayangkan.

    “Jika panggilan kedua tidak diindahkan, penyidik akan menerbitkan surat perintah penangkapan kepada para tersangka,” katanya.

    Keempat tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

    “Pasal yang kami sangkakan adalah UU KDRT, sesuai laporan yang dilaporkan oleh anaknya,” ucapnya.

    Kasus ini bermula dari laporan NAT (19), anak kandung EE dari istri pertama. Laporan tercatat dengan nomor LP/B/985/VII/2025/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JABAR.

    Kuasa hukum korban, Rio Damas Putra, menyampaikan bahwa dugaan KDRT terjadi pada 4 Juli 2025. Saat itu NAT datang ke rumah ustaz EE untuk meminta nafkah bulanan dan biaya pendidikan sebagai anak kandung. Namun dia justru mengalami tindak kekerasan.

    “Ada lima yang kami laporakan tindak pidana dengan dasar hukum Pasal 44 Jo Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, dan Pasal 170 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP,” ujarnya.

  • Pejabat Seharusnya Fokus Penanganan Bencana Bukan Gaduh soal Taubat

    Pejabat Seharusnya Fokus Penanganan Bencana Bukan Gaduh soal Taubat

    GELORA.CO -Pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyerukan agar para pejabat pemerintah melakukan introspeksi mendalam atau taubat nasuha setelah bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera berbuntut panjang.

    Dalam pidato pada kegiatan Workshop Kepala Sekolah untuk Program SMK Go Global di Bandung, Senin, 1 Desember 2025, Cak Imin mengaku telah berkirim surat kepada tiga menteri yang dinilai berkaitan langsung dengan persoalan bencana, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol.

    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta Cak Imin tidak membuat situasi menjadi tambah keruh di tengah bencana Sumatera. Doli mengatakan Cak Imin tidak perlu bersikap seolah merasa paling benar dan hebat di antara menteri-menteri yang lain. 

    Dia pun mengatakan ucapan Cak Imin yang meminta menteri-menteri lain melakukan taubat nasuhah telah melampaui kewenangannya sebagai menteri. Sebab, menurut Doli, yang berhak memberikan peringatan kepada menteri adalah presiden.

    Pengamat politik, Adi Prayitno, menilai situasi saat ini memang sangat sensitif, sehingga menyebut pihak tertentu sebagai penyebab bencana hanya akan menimbulkan kegaduhan baru.

    “Memang saat ini terlalu sensitif untuk menyebut salah satu pihak jika dikaitkan dengan persoalan banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera dan Aceh,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 5 Desember 2025.

    Ia meminta semua pihak seharusnya saling bekerja sama, bukan saling menuding atau menunjukkan diri sebagai pihak yang paling komitmen terhadap perbaikan lingkungan.

    “Ini untuk menjaga kondusifitas,” imbuhnya.

    Direktur Parameter Politik Indonesia itu pun mengajak seluruh pejabat untuk menghentikan polemik dan fokus pada kerja nyata membantu korban bencana.

    “Sebaiknya sekarang mari setop kegaduhan, fokus bekerja, kemudian alokasikan seluruh kemampuan dan energi hanya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh. Semoga persoalan bencana ini cepat selesai supaya cepat recovery, lekas pulih. Karena penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga,” tutupnya

  • Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Bebaskan Pajak BUMN yang Ada Saham Asing

    Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Bebaskan Pajak BUMN yang Ada Saham Asing

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani untuk pembebasan kewajiban pajak sejumlah BUMN lain yang belum dipenuhi sejak 2023 lalu.

    Dia mengungkapkan perusahaan yang disebut meminta keringanan pajak sejak 2023 lalu itu turut dimiliki sahamnya oleh perusahaan asing dan justru mencetak untung.

    “Ya, enggak bisa itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ,” ungkap Purbaya dikutip, Jumat (5/12/2025).

    Purbaya juga menuturkan bahwa Danantara Indonesia mengajukan keringanan pajak untuk BUMN, salah satunya dalam hal melaksanakan sejumlah aksi korporasi.

    Permintaan keringanan pajak untuk BUMN disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani kepada Purbaya saat bertemu di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Menurut Purbaya, keringanan pajak kepada pelat merah bisa diberikan untuk sejumlah aksi korporasi yang akan banyak dilakukan BUMN dalam dua sampai dengan tiga tahun ke depan.

    “Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi, konsolidasi, kan seperti jual beli antara satu perusahaan ke perusahaan lain. Dia [Rosan] bilang itu kalau bayar pajak semua ya kemahalan,” terangnya.

    Dia menilai permintaan keringanan pajak bagi aksi korporasi BUMN itu masih masuk akal untuk jangka waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Namun, dia memastikan setelahnya aksi korporasi BUMN yang kini di bawah Danantara bakal dipungut pajak.

    “Setelah itu setiap corporate action kami akan charge. Kami akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan Danantara baru, dan juga [mengerjakan] proyek pemerintah,” ucapnya.

    Pada Rabu (3/12/2025), CEO Danantara Rosan Roeslani turut mendiskusikan soal keringanan pajak ini dengan Purbaya saat bertemu di kantor Kemenkeu, Jakarta.

    Selain itu, Danantara turut membicarakan soal opsi penyertaan APBN dalam penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    “Hal-hal lain yang memang kami diskusikan bagaimana pengembangan Danantara ini, hubungan dari segi fiskal dan perpajakannya seperti dari Kementerian Keuangan. Beliau [Purbaya] sangat terbuka dan akan dilanjutkan lagi oleh tim kerja,” ujar Rosan. 

  • Duh! Masih Ada Aja Innova-Pajero Gaya-gayaan Pakai Pelat Polisi Palsu dan Strobo

    Duh! Masih Ada Aja Innova-Pajero Gaya-gayaan Pakai Pelat Polisi Palsu dan Strobo

    Jakarta –

    Kijang Innova dan Pajero Sport kedapatan menggunakan pelat dinas polisi palsu disertai dengan atribut strobo-sirene. Pemilik mobil pun ditindak sebagai upaya pemberian efek jera.

    Penggunaan lampu strobo dan sirene telah dibekukan Korlantas Polri. Nyatanya pembekuan itu tak serta merta bikin pengendara kapok. Buktinya, masih ada aja pengendara yang menggunakan atribut strobo dan sirene pada mobilnya. Lebih parahnya lagi, menggunakan pelat dinas polisi palsu! Ya, pelat polisi palsu itu nekat disematkan oleh pengendara Kijang Innova Reborn dan Mitsubishi Pajero Sport di Bandung.

    Dikutip dari Instagram tmcpolrestabesbandung, Satlantas Polrestabes Bandung mengamankan kendaraan yang menggunakan nopol dinas, strobo, dan sirene yang tidak sesuai peruntukannya. Diketahui pemilik kendaraan tersebut bukan merupakan anggota Polri dan menggunakan nopol dinas palsu untuk kepentingan pribadi dan gaya.

    Pertama Pajero Sport, terlihat memiliki empat pelat nomor. Dua di antaranya merupakan pelat khusus dengan akhiran ‘ZZP’. Kemudian satu sisanya adalah pelat dinas polri 1205-00. Satunya lagi adalah pelat nomor biasa D-44-ASA.

    Kemudian untuk Kijang Innova Reborn, tersemat pelat dinas Polri palsu 3030-01. Pelat aslinya adalah B 2621 KMF sebagaimana terlihat dalam video.

    “Satlantas Polrestabes Bandung menindak tegas dengan melepas semua atribut yang berhubungan dengan Instansi Polri yang menempel pada kendaraan tersebut, dan melepas Sirini serta Strobo yang terpasang di kendaraan tersebut,” demikian penjelasannya.

    Penindakan tersebut diharapkan bisa memberikan efek jera kepada siapapun yang sengaja menggunakan atribut Polri baik pelat nomor palsu, sirene, dan juga strobo. Apalagi penggunaannya hanya untuk bergaya.

    Strobo dan Sirene Dibekukan

    Sebagai pengingat, penggunaan strobo dan sirene telah dibekukan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Korlantas telah mengambil langkah tegas soal penggunaan strobo dan sirene di jalan raya. Mereka membekukan pemakaian dua perangkat tersebut.

    “Kami menghentikan sementara penggunaan suara-suara itu, sembari dievaluasi secara menyeluruh. Pengawalan tetap bisa berjalan, hanya saja untuk penggunaan sirene dan strobo sifatnya dievaluasi. Kalau memang tidak prioritas, sebaiknya tidak dibunyikan,” ujar Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, beberapa pekan lalu.

    Lebih jauh, Agus menekankan, penggunaan sirene hanya boleh dilakukan pada kondisi tertentu yang benar-benar membutuhkan prioritas. Bukan asal-asalan demi mengejar kecepatan.

    “Kalaupun digunakan, sirene itu untuk hal-hal khusus, tidak sembarangan. Sementara ini sifatnya imbauan agar tidak dipakai bila tidak mendesak,” tegasnya

    (dry/din)

  • Menteri PKP siapkan bantuan hunian untuk korban banjir di Sumatera

    Menteri PKP siapkan bantuan hunian untuk korban banjir di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan bantuan hunian untuk korban bencana banjir bandang di Sumatera.

    “Saat ini para direktur jenderal (Dirjen), mulai dari Dirjen Tata Kelola Pengendalian Risiko (TKPR) di Sumatera Utara, Dirjen Perumahan Perdesaan di Aceh, hingga Dirjen Kawasan Permukiman yang baru kembali dari Sumatera Barat, masih bergerak di lapangan untuk memetakan kebutuhan hunian masyarakat terdampak,” ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dirinya menegaskan kesiapan penuh Kementerian PKP dalam membantu pemerintah daerah menangani dampak banjir bandang di Sumatera.

    Meski penetapan lokasi relokasi merupakan kewenangan pemerintah daerah, Kementerian PKP siap mendampingi dengan dukungan teknis agar keputusan yang diambil aman dan tepat.

    “Kami membantu pemda dengan pengalaman teknis kami, memastikan lokasi yang diusulkan aman, dekat sekolah, rumah sakit, pasar, dan akses kerja warga,” ujarnya.

    Untuk mempercepat penanganan hunian, Kementerian PKP telah menyiapkan stok Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dapat langsung dikirim.

    “Di Medan sudah standby lebih dari 400 unit, dan di Bandung sekitar 100 unit. Jika diperlukan, kami siap menambah sesuai kebutuhan di lapangan,” kata Ara.

    Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan segera dilakukan sesuai arahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Kami memastikan semua langkah berjalan cepat dan terkoordinasi, agar masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian yang aman dan layak,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengirimkan tiga direktur jenderal (dirjen) Kementerian PKP untuk mengecek rumah korban terdampak bencana di Sumatera.

    Dia sudah meminta jajarannya bergerak cepat di lapangan agar bantuan dapat segera dilaksanakan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Eka Arifa Rusqiyati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baksos Natal, 2.000 paket sembako dibagikan kepada PJLP di Jakbar

    Baksos Natal, 2.000 paket sembako dibagikan kepada PJLP di Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat bersama Yayasan Mawar Sharon Peduli (MSP) membagikan sebanyak 2.000 paket sembako kepada petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dalam rangka bakti sosial Natal pada Kamis.

    “Paket sembako yang diberikan sebanyak 2.000 paket sebagai bukti nyata kepedulian kepada para anggota kami yang bekerja di bidang lingkungan, kebersihan, sosial, kemasyarakatan dan bencana,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Barat, Yuli Hartono di Jakarta.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat mengapresiasi Yayasan MSP yang telah mengadakan aksi Natal berupa bakti sosial (baksos) pembagian sembako sekaligus panggung hiburan kepada petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Pasukan Pelangi dan PJLP di Jakarta Barat.

    “Semoga acara ini menjadi ladang amal jariyah bagi kita semua yang telah berpartisipasi. Mari kita terus bergerak bersama, peduli sesama, untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan peduli terhadap sesama dan lingkungan,” tutur Yuli.

    Pembina Yayasan MSP, Puji Harsono mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, Kepulauan Seribu, Tangerang, Bogor, Depok, Cikarang, Bekasi, Cirebon dan Bandung.

    “Ini menjadi komitmen kami untuk terlibat aktif di dalam memajukan lingkungan kerja di berbagai daerah,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.