kab/kota: bandung

  • Daftar UMK Jabar 2026 Jika Naik 3,5%: Bekasi Rp5,88 Juta, Karawang Berapa?

    Daftar UMK Jabar 2026 Jika Naik 3,5%: Bekasi Rp5,88 Juta, Karawang Berapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Besaran kenaikan upah minimum baik di tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) 2026 akan diumumkan oleh pemerintah pada Desember ini, termasuk UMK Jabar 2026.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa regulasi terbaru terkait UMP 2026 sudah selesai dibahas, meskipun enggan menjelaskan waktu pengumumannya.

    “Regulasi sudah diparaf [ditandatangani],” ujar Airlangga singkat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Adapun, pemerintah menerapkan mekanisme baru dalam penetapan UMP, yakni dengan mempertimbangkan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa basis perhitungan KHL memungkinkan kenaikan upah minimum yang bergantung kondisi ekonomi setiap kabupaten/kota, biarpun berada dalam provinsi yang sama.

    “Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu, tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Sementara itu, kalangan buruh mengkhawatirkan kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berujar bahwa belum ada titik temu antara pengusaha dan pekerja terkait rentang alfa dalam formula UMP 2026.

    Dia menyebut kenaikan UMP 2026 berpotensi hanya sebesar 3,5% dan ditempuh melalui diskresi presiden, sebagaimana kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% yang diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Informasi yang kita dapatkan mengatakan kenaikan [UMP 2026] hanya 3,5%. Kemungkinan diskresi presiden akan berlaku lagi,” ujar Elly kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

    Berikut daftar UMK 2026 di Jawa Barat (Jabar) Jika hanya naik 3,5%:

    Kota Bekasi: dari Rp5.690.752 menjadi Rp5.889.928
    Kabupaten Karawang: dari Rp5.599.593 menjadi Rp5.795.578
    Kabupaten Bekasi: dari Rp5.558.515 menjadi Rp5.753.063
    Kabupaten Purwakarta: dari Rp4.792.252 menjadi Rp4.959.980
    Kabupaten Subang: dari Rp3.508.626 menjadi Rp3.631.427
    Kota Depok: dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.377.571
    Kota Bogor: dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.306.338
    Kabupaten Bogor: dari Rp4.877.211 menjadi Rp5.047.913
    Kabupaten Sukabumi: dari Rp3.604.482 menjadi Rp3.730.638
    Kabupaten Cianjur: dari Rp3.104.583 menjadi Rp3.213.243
    Kota Sukabumi: dari Rp3.018.634 menjadi Rp3.124.286
    Kota Bandung: dari Rp4.482.914 menjadi Rp4.639.815
    Kota Cimahi: dari Rp3.863.692 menjadi Rp3.998.921
    Kabupaten Bandung Barat: dari Rp3.736.741 menjadi Rp3.867.526
    Kabupaten Sumedang: dari Rp3.732.088 menjadi Rp3.862.711
    Kabupaten Bandung: dari Rp3.757.284 menjadi Rp3.888.788
    Kabupaten Indramayu: dari Rp2.794.237 menjadi Rp2.892.035
    Kota Cirebon: dari Rp2.697.685 menjadi Rp2.792.103
    Kabupaten Cirebon: dari Rp2.681.382 menjadi Rp2.775.230
    Kabupaten Majalengka: dari Rp2.404.632 menjadi Rp2.488.794
    Kabupaten Kuningan: dari Rp2.209.519 menjadi Rp2.286.852
    Kota Tasikmalaya: dari Rp2.801.962 menjadi Rp2.900.030
    Kabupaten Tasikmalaya: dari Rp2.699.992 menjadi Rp2.794.491
    Kabupaten Garut: dari Rp2.328.555 menjadi Rp2.410.054
    Kabupaten Ciamis: dari Rp2.225.279 menjadi Rp2.303.163
    Kabupaten Pangandaran: dari Rp2.221.724 menjadi Rp2.299.484
    Kota Banjar: dari Rp2.204.754 menjadi Rp2.281.920

  • DPRD Jabar akan periksa langkah Dedi normalisasi Kali Wadas Karawang

    DPRD Jabar akan periksa langkah Dedi normalisasi Kali Wadas Karawang

    Bandung (ANTARA) – Komisi I DPRD Jawa Barat mengungkapkan akan memeriksa kesesuaian langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam usahanya menormalisasikan Kali Wadas di Kabupaten Karawang, yang kerap disiarkan pada platform media sosialnya.

    Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati di Bandung, Jumat, mengatakan pemeriksaan itu utamanya terkait pemberian uang pengganti untuk mengontrak rumah bagi pemilik bangunan yang dibongkar, walaupun bangunannya berdiri di atas lahan Perum Jasa Tirta (PJT) dan area Kali Wadas.

    “Kita akan periksa, kita lagi monitoring dan evaluasi. Kan di sana ada yang dibongkar, lalu dikasih buat ngontrak dulu. Ini bagus, tapi kita tetap monitor agar jangan sporadis, artinya harus terencana, terukur dan teranggarkan (kalau gunakan APBD),” kata Rahmat.

    Rahmat mengaku secara umum langkah tersebut didukung oleh jajaran legislatif, bahkan menurutnya, bila perlu sebelum dibongkar, disiapkan terlebih dahulu rumah susun atau apartemennya seperti di Jakarta.

    Namun demikian, dia juga menyoroti informasi banyaknya yang menempati lahan tersebut secara tidak resmi adalah pendatang dalam artian bukan asli penduduk Karawang.

    “Nanti kita juga periksa, kalau dia bukan orang Karawang, dan tidak mau menjadi orang situ, ya sudah memang solusinya ya dibongkar,” ucapnya.

    Proyek normalisasi Kali Wadas di Karawang, menurut Rahmat, masuk dalam pos anggaran program penataan irigasi dan sungai dengan jumlah anggaran total Rp20 miliar yang dipergunakan, di antaranya untuk penataan lingkungan dan saluran air.

    “Jadi totalnya Rp20 miliar untuk tata air di seluruh Jawa Barat dengan termasuk di dalamnya Kali Wadas,” kata legislator Dapil Karawang dan Purwakarta tersebut.

    Namun demikian, ujar Rahmat, langkah Dedi untuk melakukan penataan bangunan liar yang berdiri di atas lahan PJT yang seharusnya menjadi jalur sungai itu, perlu didukung dan pihaknya sangat menyepakati langkah tersebut.

    “Karena kan begitu di atasnya berdiri bangunan tanpa izin, bangli (bangunan liar) ya kita kenalnya, otomatis memang menyendat saluran air. Karenanya kita setuju dan mendukung langkah ini,” katanya.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi kerap mengunggah kegiatannya meninjau normalisasi Kali Wadas Karawang dalam media sosialnya, dan kerap kali dia terlihat memberi bantuan bagi mereka yang bangunannya terdampak proyek itu, meskipun berdiri di atas lahan PJT.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PU Paparkan Capaian Pembangunan Infrastruktur Selama Setahun

    Kementerian PU Paparkan Capaian Pembangunan Infrastruktur Selama Setahun

    Jakarta

    Dalam momentum peringatan Hari Bakti PU ke-80, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan capaian strategis pembangunan infrastruktur selama satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan bahwa capaian kinerja selama setahun ini merupakan implementasi nyata dari pengabdian insan PU dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk rakyat yang sejalan dengan semangat Hari Bakti PU.

    “Alhamdulillah, selama satu tahun ini Kementerian PU telah melaksanakan capaian penting di bidang infrastruktur yang berperan langsung dalam mewujudkan ketahanan air, pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang Infrastruktur,” kata Dody dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

    Hal tersebut ia katakan saat upacara Hari Bakti PU ke-80 di Gedung Sate, Bandung, Rabu (3/12).

    Pada sektor Sumber Daya Air, Kementerian PU memperkuat ketahanan air dan pangan nasional melalui pembangunan jaringan irigasi baru, rehabilitasi irigasi eksisting, dan penyelesaian bendungan yang menjadi program strategis nasional. Melalui Inpres 2/2025 dan Inpres 14/2025, Kementerian PU juga mendukung perbaikan irigasi daerah serta percepatan pengembangan kawasan swasembada pangan, energi, dan air di Papua Selatan.

    Kemudian pada sektor Bina Marga, peningkatan konektivitas menjadi fokus utama, antara lain melalui pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan nasional, serta pembangunan dan duplikasi jembatan pada berbagai ruas penting. Dukungan infrastruktur daerah melalui Inpres 11/2025 turut memperkuat akses masyarakat di wilayah terpencil.

    Pada bidang Cipta Karya, upaya peningkatan kualitas permukiman diwujudkan melalui pembangunan dan perluasan layanan Sistem Penyediaan Air Minum, infrastruktur sanitasi dan air limbah, serta pengelolaan persampahan.

    Sedangkan pada Prasarana Strategis juga mencatat progres signifikan dalam rehabilitasi perguruan tinggi, pasar, fasilitas olahraga, serta revitalisasi sekolah keagamaan melalui Inpres 7/2025. Melalui Inpres 8/2025, Kementerian PU mendukung pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat dalam rangka pengentasan dan penghapusan kemiskinan. Dukungan terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diwujudkan melalui pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, termasuk wilayah 3T.

    Selain itu, Kementerian PU juga memperluas dampak pembangunan melalui program Padat Karya Tunai (PKT) dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi SDM, digitalisasi proses pembangunan termasuk pemanfaatan BIM, serta pengembangan pembiayaan alternatif juga terus diperkuat untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, akuntabel, dan tepat manfaat.

    (akn/ega)

  • Persembahan Pamungkas JogjaROCKarta Usai 8 Tahun Guncang Panggung Rock Tanah Air

    Persembahan Pamungkas JogjaROCKarta Usai 8 Tahun Guncang Panggung Rock Tanah Air

    Liputan6.com, Jakarta – Di tahun kedelapannya, JogjaROCKarta Festival (JRF) yang berlangsung 6-7 Desember 2025 di Stadion Kridosono, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta bakal menjadi ajang terakhir yang digelar.

    Berawal dari proyek 20 jam Bandung Bondowoso, JRF menempatkan posisi Yogyakarta sebagai mahkota musik rock Indonesia, sekaligus menjadi tempat bertemu, bersatu dan dinobatkannya pecinta musik cadas baik dari dalam maupun luar negeri.

    “JRF pertama kali digelar pada 2017, di mana 20 jam menjelang pertunjukkan kita harus memindahkan vanue dari Prambanan ke Stadion Kridosono. Sebuah proyek Bandung Bondowoso yang berhasil kita jalankan,” kata Founder Rajawali Indonesia selaku penyelenggara JRF, Anas Alimi, Jumat (5/12/2025).

    Tahun ini dengan tema ‘The Majesty of Rock, Crowned in Jogja’, Anas ingin memastikan penghelatan terakhir ini adalah bentuk penghormatan akan kemegahan, semangat, dan warisan panjang tradisi musik rock lintas generasi yang berakar kuat di Kota Budaya ini.

    “Artinya perjalanan JRF ini sudah cukup dan kami berhenti karena tidak ingin melawan waktu. Saya meminta maaf sebagai founder tidak bisa mewujudkan mimpi besar membawa band-band rock besar dunia seperti Iron Maiden, Motley Crue ke Yogyakarta. Cita-cita itu harus terhenti,” lanjut Anas.

    Awal dihadirkan, JRF diharapkan akan menjadikan Yogyakarta sebagai tujuan kedua berbagai even-even internasional terutama rock. Selama 7 tahun berjalan, JRF berhasil mempersembahkan Dream Theater, Megadeth, Xtreme, Scorpion, Whitesnake, Inflame dan Sepultura.

    Tahun ini, digelar terakhirnya, menampilkan line-up lintas generasi dan benua yang menyuguhkan keberagaman wajah musik rock dunia, yakni Loudness (heavy metal, Jepang), Anthrax (thrash metal, AS), Ugly Kid Joe (alternative metal, AS), dan The HU (folk metal, Mongolia).

    Selain itu ada pula lima grup band dengan karakter berbeda yang mewakili evolusi dan semangat yang menjadi punggawa musik rock era 1980–1990 di Indonesia. Kelima grup itu masing-masing adalah Jamrud (Cimahi), Banhasir Kaisar (Solo), Andromedha (Surabaya), dan Rolland Band (Jogja).

    Selain itu, kata Anas, JRF juga menghadirkan sejumlah program Istimewa, di antaranya adalah JogjaRIDEkarta; Band Submission yang menampilkan dua grup terpilih dari kompetisi nasional, yakni ZEALOUS (Manado), dan BIAS (Jogja); serta Visual Competition.

    “Sayangnya salah satu pengisi JRF 2025, yakni Halloween, dipastikan urung tampil. Menyusul pernyataan resmi dari manajemen grup band tersebut mengenai kondisi kesehatan vokalis mereka, Michael Kiske,” jelasnya.

    Bagi Anas, di tahun kedelapannya, JRF menurutnya berhasil membuat Yogyakarta lebih dikenal dunia lewat kehadiran artis-artis rock dunia lewat kunjungannya berbagai obyek wisata.

    Tak hanya itu, JRF meningkatkan roda perekonomian dengan kehadiran wisatawan rock yang hampir 80 persen berasal dari luar Yogyakarta.

    Direktur Utama Rajawali Indonesia, Tovic Raharja mengaku bangga kehadiran JRF selama delapan tahun ini telah memberikan semangat buat band-band rock baru khususnya di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

    “Sebenarnya tahun ini kita sudah mulai berkolaborasi dengan Rock in Solo, tapi karena takdir kita harus hentikan semuanya,” ujarnya.

    Bagi Tovic Stadion Kridosono telah membuat sejarah, bahkan untuk edisi terakhir HRF banyak dinamika yang terjadi. Di mana di awal tahun ini, Stadion Kridosono akan dijadikan ruang terbuka hijau atau lapangan latihan. Namun hingga jelang penghelatan JRF tidak ada perubahan.

    Tovic mengutarakan sebagai bentuk kepedulian pada bencana Sumatera Barat dan Aceh, JRF telah mendapatkan izin untuk melelang salah satu gitar milik Scott Ian Rosenfeld, gitaris Anthrax. Nantinya penyerahan akan dilakukan saat penampilan grup tersebut di hari kedua.

    Sebagai bentuk penghormatan kepada edisi terakhir JRF, vokalis Infernal Lamentations, Agustinus Widi dan drummer Rebellion Rose, Gilang Sandi berjanji akan menyajikan penampilan yang berbeda dan tidak akan terlupakan ke penonton.

  • Polrestabes Bandung: 1.900 personel amankan laga Persib melawan Borneo

    Polrestabes Bandung: 1.900 personel amankan laga Persib melawan Borneo

    “Total pengamanan untuk pertandingan Persib melawan Borneo FC nanti berjumlah sekitar 1.900 personel. Tujuannya agar jalannya pertandingan bisa berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi para penonton yang hadir di stadion,”

    Kota Bandung (ANTARA) – Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Jawa Barat, menerjunkan sebanyak 1.900 personel untuk mengamankan pertandingan kompetisi BRI Super League antara Persib Bandung melawan Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat malam pukul 19.00 WIB.

    “Total pengamanan untuk pertandingan Persib melawan Borneo FC nanti berjumlah sekitar 1.900 personel. Tujuannya agar jalannya pertandingan bisa berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi para penonton yang hadir di stadion,” kata Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin di Bandung, Jumat.

    Asep mengatakan ada tiga titik penyekatan yang akan diberlakukan untuk menyaring penonton yang akan masuk ke area stadion, yaitu di Babakan Sayang, Rancanumpang, dan Cimencerang.

    Selanjutnya, para penonton itu dipersilakan masuk area stadion dan dilakukan lagi pemeriksaan saat masuk ke tribun sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pertandingan berjalan.

    “Kalau ada suporter yang tidak memiliki tiket, akan kami putar balik. Kami pastikan yang masuk ke GBLA adalah mereka yang memiliki tiket resmi,” ujarnya.

    Selain itu, polisi juga melakukan rekayasa arus lalu lintas di kawasan yang menuju Stadion GBLA agar para penonton maupun wisatawan yang akan mengarah menuju Masjid Al Jabbar dapat terurai.

    “Kami juga akan melakukan sterilisasi di sepanjang Jalan Gedebage agar area sekitar stadion steril dari kendaraan, mengingat ada kereta yang melintas setiap 15–20 menit sekali,” katanya.

    Dia menyebut personel mulai diturunkan sejak pukul 14.00 WIB untuk melakukan skrining awal di titik-titik tersebut sebelum suporter diarahkan ke pintu masuk stadion.

    Selain pengamanan di sekitar stadion, Polrestabes Bandung juga menyiapkan personel di area penukaran tiket seperti di Kircon, tepatnya di area milik TNI yang sebelumnya menimbulkan kepadatan.

    “Rekayasa lalu lintas di Jalan Soekarno Hatta fleksibel, kita tahu itu jalan nasional, di Gedebage itu kita akan melaksanakan mitigasi,” kata Asep.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan Sebut Revisi UU Kehutanan Akan Dibahas Usai Bencana Sumatera Ditangani

    Puan Sebut Revisi UU Kehutanan Akan Dibahas Usai Bencana Sumatera Ditangani

    Jakarta

    DPR berencana merevisi UU Nomor 41 Tahun 1991 tentang Perubahan Keempat tentang Kehutanan. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pembahasan revisi UU Kehutanan akan dilakukan usai penanganan bencana di Sumatera selesai.

    “(Revisi UU Kehutanan) ya tentu saja setelah bencana ini selesai ditangani,” kata Puan di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025).

    Puan mengatakan DPR telah memanggil Kementerian Kehutanan. Ketua DPP PDIP itu mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap UU Kehutanan yang berlaku saat ini.

    “Ya setelah kemarin Komisi IV melakukan memanggil Kementerian Kehutanan, kita akan evaluasi, apa saja, bagaimana, dan kapan akan dilakukan,” ujarnya.

    RUU Kehutanan masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026. Revisi tersebut merupakan usulan dari Komisi IV DPR.

    Data tersebut diketahui berdasarkan situs dashboard penanganan bencana darurat banjir dan longsor di Aceh, Sumut, Sumbar, Jumat (5/12), pukul 17.00 WIB.

    Berikut data terbarunya:
    Jumlah korban meninggal: 867 orang
    Jumlah korban hilang: 521 orang
    Jumlah korban terluka: 4.200 orang
    Jumlah rumah rusak: 121 ribu unit
    Jumlah kabupaten/kota terdampak: 51

    (amw/rfs)

  • Sekjen DPR: Tranformasi DPR bukan “lip service” tapi sungguh-sungguh

    Sekjen DPR: Tranformasi DPR bukan “lip service” tapi sungguh-sungguh

    “Kami terus berusaha untuk menyesuaikan berbagai harapan-harapan Dewan terhadap dukungan-dukungan yang ada, sehingga ke depan itu semua lini yang ada di DPR itu dapat bekerja dengan sungguh-sungguh,”

    Bandung (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar memastikan bahwa upaya transformasi yang dilakukan DPR RI bukan hanya sekadar “lip service”, melainkan dilakukan secara sungguh-sungguh.

    Menurut dia, Pimpinan DPR RI sudah beberapa kali menyampaikan bahwa DPR RI sedang memasuki fase transformasi. Hal itu, kata dia, juga dilakukan di belakang panggung oleh kesekretariatan untuk mengevaluasi hubungan persidangan, administratif, hingga keahlian.

    “Kami terus berusaha untuk menyesuaikan berbagai harapan-harapan Dewan terhadap dukungan-dukungan yang ada, sehingga ke depan itu semua lini yang ada di DPR itu dapat bekerja dengan sungguh-sungguh,” kata Indra dalam acara diskusi dengan awak media di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

    Dia mengaku semua cara bekerja di DPR RI, baik di kesekretariatan maupun Anggota DPR saat ini terus dievaluasi secara berkala. Kini, kata dia, pejabat-pejabat di Sekretariat Jenderal DPR RI dites berkala untuk memastikan visi dalam transformasi ke depan.

    Selain itu, dia menyampaikan bahwa transformasi juga dilakukan terhadap laman resmi DPR RI agar bisa semakin bersifat terbuka untuk diakses masyarakat, terutama dalam mengakses draf berbagai rancangan undang-undang.

    Di sisi lain, dia pun menyampaikan bahwa kompleks parlemen atau Gedung DPR merupakan objek vital nasional yang perlu penjagaan ketat sebagai simbol negara. Untuk itu, dia pun menyampaikan permohonan maaf bila akses masuk ke gedung DPR diperketat demi memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh pihak.

    Ke depannya, dia tak menampik bahwa akan ada tantangan yang akan terus berjalan dan sangat dinamis. Dia pun berharap kerja sama dari seluruh pihak agar DPR RI ke depannya mampu memenuhi harapan masyarakat.

    “Akan terus kami perbaiki, sehingga ke depan sekretariat jenderal itu, semua apa yang dikerjakan itu dapat lebih terukur dari sisi kuantitas dan kualitas,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • eL Hotel Bandung Pertahankan Gelar Sapta Pesona Empat Tahun Beruntun

    eL Hotel Bandung Pertahankan Gelar Sapta Pesona Empat Tahun Beruntun

    Bandung, Beritasatu.com – éL Hotel Bandung kembali meraih Penghargaan Sapta Pesona dari Pemerintah Kota Bandung untuk kategori hotel bintang 4. 

    Seperti dilansir dari keterangan tertulisnya, prestasi tahun ini menandai keberhasilan hotel tersebut mempertahankan gelar yang sama selama 4 tahun berturut-turut, menjadi bukti konsistensi dan dedikasi dalam memberikan layanan terbaik kepada para tamu.

    Sejak awal beroperasi, éL Hotel Bandung menempatkan kenyamanan dan pengalaman tamu sebagai fokus utama. Mulai dari keramahan staf, kebersihan kamar, hingga atmosfer hotel yang hangat, seluruh aspek dirancang untuk menjaga kepercayaan tamu dan menciptakan pengalaman menginap yang menyenangkan.

    Bagi manajemen dan seluruh karyawan, penghargaan ini tidak sekadar pengakuan formal, tetapi gambaran nyata dari komitmen dan kerja keras yang dilakukan setiap hari untuk memberikan pelayanan berkualitas.

    Program Sapta Pesona merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Kota Bandung kepada pelaku industri pariwisata yang menerapkan tujuh nilai utama dalam pelayanan: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan berkesan.

    Nilai-nilai tersebut dijaga secara konsisten dalam operasional hotel, baik melalui pelayanan garis depan maupun pengelolaan fasilitas dan layanan pendukung lainnya.

    Menjaga penghargaan ini selama empat tahun beruntun menjadi perjalanan penuh pembelajaran bagi éL Hotel Bandung. Di tengah perubahan tren wisata dan persaingan industri perhotelan, hotel ini terus beradaptasi tanpa meninggalkan karakter khasnya: keramahan Bandung dan perhatian terhadap kebutuhan tamu.

    Capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu pelayanan. Di éL Hotel Bandung, keberhasilan bukan hanya diukur dari penghargaan yang diraih, tetapi dari kepuasan setiap tamu yang merasa dihargai, nyaman, dan ingin kembali.

    Dengan semangat tersebut, hotel ini berkomitmen menjaga standar layanan, berkontribusi bagi perkembangan pariwisata Kota Bandung, serta menghadirkan pengalaman menginap yang berkesan bagi setiap tamu.

  • Puan Minta Pemerintah Lebih Fokus dan Tanggap Tangani Bencana Sumatera
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        5 Desember 2025

    Puan Minta Pemerintah Lebih Fokus dan Tanggap Tangani Bencana Sumatera Nasional 5 Desember 2025

    Puan Minta Pemerintah Lebih Fokus dan Tanggap Tangani Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih fokus serta tanggap dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
    Dia menegaskan bahwa keselamatan warga terdampak, termasuk yang kini masih berada di posko pengungsian, menjadi prioritas utama yang harus diutamakan saat ini.
    “Kami meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menangani kejadian ini lebih efektif, lebih baik, dan lebih tanggap,” ujar Puan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025).
    Ketika ditanya soal upaya
    penanganan bencana
    yang harus ditingkatkan, Puan menekankan bahwa fokus utama saat ini tetap pada upaya penyelamatan dan pemulihan korban.
    “Yang pertama-tama difokuskan adalah menangani penanganan bencana dahulu,” ujar politikus PDI-P tersebut.
    Puan mengatakan Komisi IV DPR sebelumnya telah memanggil Menteri Kehutanan untuk melakukan evaluasi atas penanganan bencana di wilayah terdampak.
    Namun, hasil evaluasi itu akan dibahas lebih lanjut setelah situasi darurat terkendali.
    Meski begitu, Puan meyakini seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana di lapangan telah menjalankan tugas secara maksimal.
    “Tapi kami meyakini semuanya sudah bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang memang perlu dilakukan. Juga teman-teman di DPR pun juga sudah berusaha untuk membantu, melakukan semua hal yang bisa kami bantu, melaksanakan apa yang bisa kami lakukan,” kata Puan.
    Diberitakan sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban terdampak
    banjir dan longsor
    di Aceh,
    Sumatera
    Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah.
    Hingga Jumat (5/12/2025), sebanyak 836 orang meninggal dunia, 209 orang masih hilang, dan 2.700 orang mengalami luka-luka.
    Korban jiwa terbanyak tercatat di Aceh dengan 325 orang, disusul Sumatera Utara 311 orang, dan Sumatera Barat 200 orang.
    Selain itu, kerusakan fasilitas publik juga cukup luas.
    Tercatat 326 fasilitas pendidikan, 185 rumah ibadah, 25 fasilitas kesehatan, 115 kantor, serta 295 jembatan rusak akibat bencana tersebut.
    Data ini diperoleh dari Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 yang dirilis Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin) BNPB.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan: Transformasi DPR tak reaktif, perlu konsistensi jangka panjang

    Puan: Transformasi DPR tak reaktif, perlu konsistensi jangka panjang

    Bandung, Jawa Barat (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan transformasi bagi DPR RI tidak bisa dilakukan secara reaktif, tetapi perlu dilakukan dengan konsistensi untuk jangka panjang dengan perencanaan menyeluruh terhadap aspek teknis maupun substansi.

    “Transformasi DPR ini betul-betul niat baik, tetapi memang perlu waktu, tidak bisa cepat. Banyak hal yang bertahap kami benahi,” kata Puan dalam forum “Ngariung Bareng DPR: Refleksi Akhir Tahun” di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

    Untuk saat ini, menurut dia, perubahan yang dilakukan oleh DPR adalah kebijakan moratorium perjalanan luar negeri anggota DPR tetap diberlakukan secara ketat, kecuali untuk misi diplomasi yang wajib dihadiri pimpinan DPR.

    Dia pun memastikan DPR terbuka terhadap kritik selama disampaikan secara objektif dan tidak memecah belah.

    Dia pun berharap hubungan DPR dan media semakin konstruktif pada 2026. Ia menyebut evaluasi fasilitas, tunjangan, dan tata kelola internal akan tetap menjadi bagian dari agenda pembenahan kelembagaan.

    “Saya mohon dukungan media untuk proses transformasi DPR. Semoga tahun depan hubungan kita semakin baik,” kata dia.

    Dia menilai kedekatan dan komunikasi yang sehat antara DPR dan wartawan diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman serta menjaga kualitas informasi politik di ruang publik.

    “DPR dan media itu seperti keluarga besar. Beda pendapat itu wajar, tapi perlu ruang dialog,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.