Xcloud.id

kab/kota: Banda Aceh

  • Pertengahan Pekan, Cuaca Kota Besar Indonesia Akan Hujan dan Berawan

    Pertengahan Pekan, Cuaca Kota Besar Indonesia Akan Hujan dan Berawan

    Jakarta, Beritasatu.com– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian besar kota di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan dan berawan pada Rabu (30/10/2024).

    “Untuk Sumatera, hujan ringan akan melanda di Medan, Padang, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang,” kata prakirawan BMKG Eriska Febriati di Jakarta, dilansir Antara.

    BMKG memprakirakan cuaca di Pangkal Pinang, Palembang, Banda Aceh, dan Lampung berawan tebal. Sedangkan hujan ringan diprediksi di wilayah Bengkulu dan Jambi.

    Beralih ke Pulau Jawa, cuaca diprakirakan berawan di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Serang. Adapun cuaca di Jakarta dan Bandung diprakirakan berawan tebal.

    Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, secara umum diprediksi akan terjadi hujan ringan di wilayah Denpasar, Mataram, dan Kupang. 

    Di Pulau Kalimantan, cuaca berawan melanda Samarinda, Palangka Raya, serta Pontianak. “Cuaca di Tanjung Selor dan Banjarmasin diprakirakan akan terjadi hujan disertai dengan kilat atau petir,” kata dia.

    Di Pulau Sulawesi, cuaca Gorontalo, Manado, dan Kendari akan berawan tebal. “Cuaca di Makassar diprakirakan hujan ringan,” kata dia.

    Beralih ke timur Indonesia, Ternate dan Manokwari diprakirakan berawan tebal. Sementara hujan ringan diprakirakan terjadi di Sorong, Nabire, Ambon, Jayapura, dan Jayawijaya. 

    “Waspadai terjadinya hujan disertai dengan kilat atau petir di wilayah Merauke,” katanya.

  • Budidaya kepiting soka dengan keramba apung di Banda Aceh

    Budidaya kepiting soka dengan keramba apung di Banda Aceh

    Sabtu, 19 Oktober 2024 14:48 WIB

    Warga memperlihatkan kepiting soka (Scylla serrata) hasil panen budidaya keramba apung di Desa Lamkuweh, Banda Aceh, Aceh, Sabtu ( 19/10/2024). Menurut petambak, budidaya kepiting soka di daerah itu mampu memproduksi rata-rata 1,8 ton per bulan dan dipasarkan di pasar domestik yang dijual Rp110.000 – Rp120.000 per kilogram. ANTARA FOTO/Ampelsa/rwa.

    Warga memamen kepiting soka (Scylla serrata) di lahan budidaya keramba apung di Desa Lamkuweh, Banda Aceh, Aceh, Sabtu ( 19/10/2024). Menurut petambak, budidaya kepiting soka di daerah itu mampu memproduksi rata-rata 1,8 ton per bulan dan dipasarkan di pasar domestik yang dijual Rp110.000 – Rp120.000 per kilogram. ANTARA FOTO/Ampelsa/rwa.

  • Kualitas Keberagaman dan Pendidikan Masih Dianggap Masalah Utama di Aceh Regional 29 Oktober 2024

    Kualitas Keberagaman dan Pendidikan Masih Dianggap Masalah Utama di Aceh Regional 29 Oktober 2024

    Kualitas Keberagaman dan Pendidikan Masih Dianggap Masalah Utama di Aceh
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
    Aceh
    , Prof. Mujiburrahman, menilai dua hal utama perlu dibenahi demi kemajuan Aceh, yakni kualitas keberagamaan dan pendidikan.
    Menurut Mujiburrahman, peningkatan kualitas keberagamaan masyarakat Aceh dan pendidikan yang lebih baik akan mendorong kemajuan daerah.
    “Ketika kualitas keberagamaan dan pendidikan meningkat, Aceh akan maju,” ujarnya dalam jumpa pers di kampus UIN Ar-Raniry, Selasa (29/10/2024).
    Mujiburrahman menegaskan, setiap orang Aceh harus memiliki kemampuan membaca Al-Quran dan akses ke pendidikan, tanpa terkendala faktor ekonomi.
    “Tidak boleh ada warga Aceh yang tidak bisa mengaji atau bersekolah. Ini adalah tanggung jawab negara,” kata Prof. Mujiburrahman.
    Ia menyoroti keberadaan dana ratusan miliar di lembaga Baitul Mal yang menurutnya bisa dimanfaatkan untuk membantu anak-anak Aceh yang terkendala biaya pendidikan.
    Mujiburrahman juga menyebut kondisi di UIN Ar-Raniry sebagai contoh. Pada tahun 2024, sebanyak 8.500 calon mahasiswa dinyatakan lulus dari berbagai jalur tes.
    Namun, hanya sekitar 4.200 yang mendaftar ulang, sebagian besar terkendala oleh biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).
    “Banyak yang tidak bisa daftar ulang karena orang tua mereka tak mampu membayar UKT,” ungkapnya.
    Oleh karena itu, Prof. Mujiburrahman berharap gubernur Aceh yang terpilih mampu mengatasi persoalan ini.
    “Fokus pada perbaikan agama dan pendidikan. Jika dua hal ini diperbaiki, Aceh akan maju, siapa pun gubernurnya,” tegasnya.
     
    Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat Aceh, khususnya pemilih pemula, untuk memilih pemimpin yang berintegritas, berkapasitas keagamaan, dan mampu menepati janji.
    “Menepati janji bukan hanya retorika kampanye, tapi prinsip agama yang wajib dipegang oleh pemimpin,” jelasnya.
    Komitmen untuk menepati janji, lanjutnya, mencerminkan integritas seorang pemimpin, baik dalam perspektif agama maupun kebangsaan.
    UIN Ar-Raniry berkomitmen mendukung pemilihan yang damai dan jujur, serta mendorong sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, swasta, dan masyarakat demi kemajuan Aceh.
    Prof. Mujiburrahman menambahkan bahwa integritas dalam politik adalah amanah yang harus dijunjung tinggi.
    “Pemimpin yang berintegritas, taat nilai agama, dan peduli kesejahteraan masyarakat adalah sosok yang layak dipilih,” katanya.
    Ia berharap pemilih pemula bisa memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam menepati janji.
    “Ini adalah momen penting untuk mendukung pemimpin yang berintegritas, religius, dan peduli pada pendidikan serta kesejahteraan masyarakat Aceh,” sebut Mujiburrahman.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentan Gandeng 60 Kampus Dukung Swasembada Pangan Lewat Riset

    Mentan Gandeng 60 Kampus Dukung Swasembada Pangan Lewat Riset

    Jakarta, Beritasatu.com–  Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggandeng 60 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia untuk mendukung program swasembada pangan. Perguruan tinggi diharapkan membantu pemerintah melalui riset teknologi dan inovasi pertanian, khususnya bibit unggul.

    Langkah ini merupakan bentuk kolaborasi Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dalam mempercepat target swasembada pangan tercapai kurang 4-5 tahun.

    “Ini adalah salah satu aksi nyata hasil pembekalan (Presiden Prabowo Subianto di Magelang), kita harus kolaborasi antara sektor dan menteri dikti saintek, luar biasa bekerja sama dengan beliau,” ungkap Amran di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Amran menyampaikan, forum diskusi rektor bersama Kementan dan Kemendikti Saintek serta 60 perguruan tinggi tersebut menghasilkan lima nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan lima perguruan tinggi. “Kami menghasilkan lima MoU, kita kontrak terkait benih unggul karena kita butuh inovasi baru,” kata dia.

    Adapun lima perguruan tinggi tersebut adalah Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Hassanudin (Unhas), Universitas Sumatera Utara (USU), dan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

    “Salah satu contoh ada benih dari IPB, yakni benih padi IPB 3S. Itu produktivitasnya 13 ton, mungkin kalau di lapangan bisa 10 ton. Itu luar biasa. Kemudian ada dari Unhas itu benih jagung bisa produksi 10 ton, namanya Jagung Jago. Ini luar biasa untuk sektor pertanian,” kata Amran.

    Amran menuturkan, Indonesia memerlukan teknologi baru dari dalam negeri, tanpa tergantung pada negara lain. Menurutnya, kolaborasi antara sektor pertanian dengan pendidikan dapat mempercepat swasembada.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan, pihaknya bersama 60 perguruan tinggi yang berkaitan dengan pertanian mendukung upaya Kementan mempercepat tercapainya target swasembada pangan.

    “Kami sampaikan kepada mereka semua bahwa silakan bantu pemerintah dalam swasembada pangan, para penelitian ahli-ahli itu gunakanlah ilmu yang dikembangkan, inovasi-inovasinya untuk kemajuan pertanian di Indonesia,” ucap Satryo.
     

  • LSM Paska: Pemerintah perlu perhatikan Rohingya demi kemanusiaan

    LSM Paska: Pemerintah perlu perhatikan Rohingya demi kemanusiaan

    Kenapa pemerintah tidak menyediakan tempat pengungsi. Kita tidak melihat apapun, hanya soal kemanusiaanBanda Aceh (ANTARA) – LSM Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat Aceh (Paska) berharap Pemerintah Indonesia dan khususnya Aceh untuk memperhatikan pengungsi Rohingya seperti menyediakan tempat yang layak, demi rasa kemanusiaan.

    “Kenapa pemerintah tidak menyediakan tempat pengungsi. Kita tidak melihat apapun, hanya soal kemanusiaan,” kata Koordinator Paska, Faridah Haryani, di Banda Aceh, Kamis.

    Dirinya menyatakan, Pemerintah Aceh harus bersikap tegas dan jelas terhadap pengungsi Rohingya di Aceh, serta juga harus mempertanyakan ke Pemerintah Pusat bagaimana penanganan pengungsi tersebut.

    “Apalagi, Pemerintah pusat juga sudah menyatakan supaya Aceh menerima para pengungsi Rohingya,” ujarnya.

    Baca juga: Tim SAR evakuasi 139 imigran Rohingya di Aceh Selatan ke daratan

    Selain itu, dirinya juga bahwa saat ini di Kabupaten Pidie, Aceh, masih ada 100 lebih warga Rohingya yang mengungsi di sana, yakni di Desa Kule Kecamatan Bate sekitar 75 orang. Mereka sampai hari ini masih berada di bibir pantai.

    Juga, ada di Mina Raya Kecamatan Padang Tiji, di sana sekitar 58 orang, tetapi tempat itu terbilang layak, berbeda dengan yang di Kule.

    “Karena itu, kita mengharapkan pemerintah bisa menggabungkan mereka ke Mina Raya, di sana muat sekitar 200-300 orang,” katanya.

    Di sisi lain, lanjut Faridah, dirinya menerima informasi bahwa ada kemungkinan Pemerintah Pidie kedepannya tidak mengizinkan lagi para pengungsi berada di wilayah mereka.

    Oleh karena itu, Pemerintah Aceh diharapkan segera memikirkan bagaimana penanganan terhadap para pengungsi Rohingya tersebut nantinya.

    Baca juga: Petugas imigrasi data imigran Rohingya yang sakit di Aceh Selatan

    Dalam kesempatan ini, Faridah juga menyinggung soal pengungsi Rohingya di Aceh Selatan yang sudah beberapa hari terombang-ambing di perairan Labuhan Haji.

    Dirinya juga meminta pemerintah dan terutama imigrasi dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat di Aceh Selatan untuk menerima mereka. Mengingat, banyak anak-anak dan perempuan di atas kapal tersebut.

    “Dalam hal ini, saya juga meminta peran ulama bersikap bagaimana melihat dari sisi kemanusiaan, sesama manusia dan sesama islam,” kata Faridah Haryani.
     

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tim gabungan evakuasi imigran Rohingya di Aceh Selatan karena sakit

    Tim gabungan evakuasi imigran Rohingya di Aceh Selatan karena sakit

    Banda Aceh (ANTARA) – Tim gabungan beserta masyarakat mengevakuasi lima imigran etnis Rohingya dari kapal mereka yang terombang-ambing di perairan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, karena sakit.

    Panglima Laot Aceh Selatan Muhammad Jabal di Aceh Selatan, Senin, mengatakan lima imigran etnis Rohingya tersebut dievakuasi ke daratan karena sakit. Sementara, seratusan imigran etnis Rohingya lainnya masih di atas kapal motor tersebut.

    “Ada lima imigran etnis Rohingya dievakuasi karena sakit. Mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Yuliddin Away di Tapaktuan,” katanya.

    Muhammad Jabal menyebutkan lima imigran etnis Rohingya yang dievakuasi tersebut terdiri dua anak, dua wanita dewasa, dan seorang pria dewasa.

    “Selanjutnya mereka ditangani tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah Yuliddin Away di Tapaktuan. Evakuasi mereka sebagai bentuk aksi kemanusiaan,” kata Muhammad Jabal.

    Sebelumnya, tim SAR gabungan juga mengevakuasi enam imigran etnis Rohingya dari kapal yang mereka tumpangi di perairan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, juga karena sakit, Minggu (20/10).

    “Setelah dievakuasi ke daratan, enam imigran etnis Rohingya tersebut dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Yuliddin Away,” kata Koordinator Basarnas Pos Meulaboh Juanda.

    Juanda menyebutkan jumlah imigran Rohingya di atas kapal motor tersebut sebanyak 151 orang. Terdiri 79 wanita dewasa, 13 laki-laki dewasa serta anak-anak berusia di bawa 10 tahun sebanyak 59 orang.

    “Enam orang yang dievakuasi tersebut dua di antaranya wanita dewasa, dua laki-laki desa, seorang anak, dan seorang wanita hamil. Evakuasi berjalan lancar tanpa kendala,” kata Juanda.

    Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yuliddin Away Tapaktuan Ikram mengatakan dari enam imigran Rohingya yang dievakuasi pada Minggu (20/10), seorang di antaranya dalam kondisi hamil.

    “Seorang pasien Rohingya atas nama Minara dalam kondisi hamil lima bulan. Sedangkan lima lainnya sakit di antaranya nyeri perut, gangguan saluran kemih, infeksi, dan nyeri di kepala,” kata Ikram.

    Saat ini, kata Ikram, semua pasien imigran etnis Rohingya tersebut menjalani rawat inap RSUD) Yuliddin Away Tapaktuan guna penanganan medis lebih lanjut.

    “Ruang rawat mereka terpisah dengan pasien lainnya. Kami juga meminta bantuan pihak terkait, di antaranya Organisasi Internasional untuk Imigrasi atau IOM mendampingi mereka dan pihak keamanan menjaga keamanan pasien yang sedang dirawat,” kata Ikram.

    Sebelumnya, kapal motor pengangkut imigran etnis Rohingya terombang-ambing perairan Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, sejak Jumat (19/10). Kapal tidak bisa mendarat karena masyarakat menolak kedatangan imigran etnis Rohingya tersebut.
    Baca juga: Tim SAR evakuasi enam imigran Rohingya karena sakit di Aceh Selatan
    Baca juga: Tim SAR evakuasi mayat perempuan diduga imigran Rohingya
    Baca juga: Kapal imigran Rohingya terombang-ambing di perairan Aceh Selatan

    Pewarta: M.Haris Setiady Agus
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mugiyanto, korban penculikan ’98, kini jadi Wakil Menteri HAM

    Mugiyanto, korban penculikan ’98, kini jadi Wakil Menteri HAM

    Jakarta (ANTARA) – “Nyatanya, orang-orang yang ditahan, tapol-tapol (tahanan politik) yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya,” ujar Prabowo Subianto, yang saat itu berstatus sebagai calon presiden nomor urut 2 untuk Pemilihan Presiden 2024. Pernyataan tersebut Prabowo sampaikan dalam debat perdana Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023.

    Yang kala itu menjadi sorotan adalah Budiman Sudjatmiko. Ia dikenal sebagai salah satu aktivis yang menjadi korban penculikan pada 1998. Budiman menjadi sorotan lantaran ia mengangkat tangan di tengah sorak-sorai penonton, berikut dengan senyuman bangga yang merekah pada wajah.

    Budiman Sudjatmiko bukanlah satu-satunya aktivis yang merapat ke barisan Prabowo. Ada pula Mugiyanto, korban penculikan 1998 yang kini menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih—nama kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka—sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM).

    Penunjukan Mugiyanto menjadi Wakil Menteri HAM secara resmi diumumkan oleh Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10) malam.

    Kementerian HAM merupakan kementerian baru yang tercipta pada kabinet Prabowo dan Gibran. Sebelumnya, bidang HAM berada dalam satu kementerian dengan hukum, yakni di Kementerian Hukum dan HAM.

    Sebagai seorang aktivis, Mugi, sapaan akrab Mugiyanto, memiliki rekam jejak yang begitu lekat dengan perkembangan HAM di Indonesia.

    Jejak Mugi dan HAM

    Berangkat dari Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Mugi dikenal sebagai aktivis reformasi 1998 yang mengalami penculikan dan penyiksaan. Ia merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia.

    Mugi sempat aktif di Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), di mana ia menjabat sebagai Ketua IKOHI selama periode 2000–2014. IKOHI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada bantuan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

    Lebih lanjut, menginjak tahun 2015–2020, ia pun bergabung dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) sebagai Senior Program Officer HAM dan Demokrasi. INFID merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang fokus pada advokasi kebijakan nasional dan internasional terkait pembangunan serta demokratisasi di Indonesia.

    Tak terbatas pada keterlibatannya dalam memperjuangkan HAM di dalam negeri, Mugiyanto juga terlibat dalam Federasi Asia Melawan Penghilangan Paksa (AFAD) yang berpusat di Manila, Filipina pada 2006–2014. AFAD merupakan federasi organisasi hak asasi manusia yang berfokus pada isu penghilangan paksa di Asia.

    Ketika menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) pun, Mugi secara aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemerintah yang terkait dengan HAM. Salah satunya adalah saat ia berkunjung ke Banda Aceh pada pengujung tahun 2023.

    Dalam kunjungan tersebut, Mugi memastikan korban pelanggaran hak asasi manusia berat di Aceh akan mendapatkan hak reparasi dari negara. Hal itu disampaikan Mugi setelah menerima buku berjudul Peulara Damee (Merawat Perdamaian) berisi laporan temuan pelanggaran HAM di Aceh yang diserahkan langsung oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

    Selain kunjungan ke Aceh dan menerima laporan dari KKR Aceh, Mugi melalui KSP bersama INFID, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Pemerintah Kota Bitung terus berkolaborasi dalam menggelar Festival HAM 2024 pada Juli 2024 bertema “Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Daerah hingga Nasional”.

    Mugi berharap penyelenggaraan Festival HAM 2024 tersebut dapat menjadi gelaran yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat melihat bahwa Festival HAM merupakan sebuah inisiatif positif.
     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pj Gubernur Aceh: Tindak tegas SPBU pelanggar penyaluran BBM subsidi

    Pj Gubernur Aceh: Tindak tegas SPBU pelanggar penyaluran BBM subsidi

    BBM Subsidi diperuntukkan bagi masyarakat kalangan menengah bawah untuk menopang kegiatan ekonomi mereka, kita harus melindungi. Oleh karena itu, tindak tegas jika ada SPBU atau oknum yang bermain dalam penyalurannya, bila perlu cabut izinnyaBanda Aceh (ANTARA) – Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA bakal menindak tegas pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terbukti melanggar aturan terkait penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis pertalite dan biosolar.

    “BBM Subsidi diperuntukkan bagi masyarakat kalangan menengah bawah untuk menopang kegiatan ekonomi mereka, kita harus melindungi. Oleh karena itu, tindak tegas jika ada SPBU atau oknum yang bermain dalam penyalurannya, bila perlu cabut izinnya,” kata Safrizal ZA, di Banda Aceh, Sabtu.

    Safrizal mengatakan, jika BBM subsidi dimanfaatkan oleh oknum bermodal besar, maka usaha rakyat kecil hancur dan pengusaha nakal semakin besar. Karena itu, perlu diberikan tindakan tegas.

    “Harus ada contoh untuk memberi efek jera, lakukan saja. Jika ada yang mengancam, maka Kapolda, Pangdam dan Kejaksaan yang akan bertindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.

    Safrizal menegaskan, Pemerintah Aceh bakal selalu melindungi masyarakat yang membutuhkan. Apalagi, permintaan BBM subsidi telah diberikan sesuai perhitungan. Tetapi, karena adanya oknum yang bermain curang, maka kekurangan stok kerap terjadi.

    “Sebelumnya kita telah melakukan perhitungan dan cukup. Namun ternyata ada yang bermain, maka terjadilah kekurangan stok seperti ini. Tahun ini masih ada 2,5 bulan, jatah rakyat habis, ini tentu tidak baik,” katanya.

    Untuk mengatasi kekurangan stok BBM Subsidi ini, Pj Gubernur Aceh meminta manajemen Pertamina Patra Niaga untuk memblokir seluruh QR (Quick Response) code untuk kendaraan di atas enam roda, selain kendaraan yang dikecualikan.

    “Segera blokir seluruh kendaraan di atas enam roda, kecuali kendaraan bantuan kebencanaan dan lainnya. Blokir juga kendaraan perkebunan dan pertambangan serta kapal ikan di atas 30 GT,” ujarnya.

    Ia menambahkan, berdasarkan data yang dimiliki Pertamina Patra Niaga, maka harus ada SPBU dan oknum pelaku yang ditindak guna menjadi pelajaran dan efek jera terhadap lainnya.

    “Sampling penegakan hukum harus dilakukan, baik secara administratif maupun dari aspek hukum,” kata Safrizal ZA.

    Baca juga: Pemprov Aceh tegaskan komitmen bantu kembangkan UMKM kelapa sawit
    Baca juga: Pemprov buka peluang merek parfum dunia buka pabrik di Aceh
     

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kapal yang ditumpangi imigran Rohingya diduga milik warga lokal

    Kapal yang ditumpangi imigran Rohingya diduga milik warga lokal

    Melihat kapal tanpa ABK dan pukat. Nanti pihak yang berwenang yang mengkajinya….Banda Aceh (ANTARA) – Kapal yang ditumpangi imigran etnis Rohingya di perairan Aceh Selatan diduga milik warga lokal dari Kecamatan Labuhan Haji Barat, kabupaten setempat.

    “Pemilik lama berinisial Md asal Kecamatan Meukek, dibeli oleh Ih asal Labuhan Haji Barat (kapal yang ditumpangi imigran Rohingya),” kata Panglima Laot Aceh Miftach Tjut Adek, di Banda Aceh, Jumat (18/10) malam.

    Kapal tersebut, kata dia, dibeli oleh Ih dari Md sekitar 20 hari yang lalu, untuk nama kapal motor nelayan itu sendiri Bintang Rezeki

    “Dibeli 20 hari yang lalu, nama bot Bintang Rezeki,” ujarnya pula.

    Miftach belum dapat menjelaskan lebih rinci terkait kapal motor tersebut, karena saat dilihat kapal itu tidak ada ABK atau pukatnya. Masih dalam kajian pihak berwenang.

    “Melihat kapal tanpa ABK dan pukat. Nanti pihak yang berwenang yang mengkajinya,” kata Miftach.

    Sebelumnya, kapal imigran yang diduga etnis Rohingya dilaporkan terombang-ambing di kawasan perairan Kabupaten Aceh Selatan, dan hingga saat ini para pengungsi tersebut masih berada di tengah laut.

    Panglima Laot Aceh Selatan Selatan bersama pemangku kepentingan terkait telah menyalurkan bantuan logistik berupa makanan dan minuman kepada etnis Rohingya tersebut.
    Baca juga: Kemenag Aceh Barat telusuri pernikahan Rohingya di penampungan
    Baca juga: Pemkab Aceh Barat lepas sopir penjemput etnis Rohingya di penampungan

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov Aceh tegaskan komitmen bantu kembangkan UMKM kelapa sawit

    Pemprov Aceh tegaskan komitmen bantu kembangkan UMKM kelapa sawit

    Dengan pemberdayaan yang tepat, UMKM sektor kelapa sawit dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang tangguh dan berkelanjutanBanda Aceh (ANTARA) – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM dari kelapa sawit di Aceh.

    “Pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan UMKM sektor kelapa sawit,” kata Kepala Distanbun Aceh, Cut Huzaimah, di Banda Aceh, Jumat.

    Pernyataan itu disampaikan Cut Huzaimah dalam workshop UMKM sawit goes to campus dan pelatihan pembuatan gula merah dari sawit yang dilaksanakan BPDPKS bersama PW Pemuda Muhammadiyah Aceh, di Banda Aceh.

    Cut mengatakan, sebagai wujud komitmen, Pemerintah Aceh telah melakukan beberapa langkah untuk mengembangkan UMKM kelapa sawit, seperti penyediaan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau, peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan, pemberian beasiswa dan pendampingan.

    Kemudian, Pemerintah Aceh juga ikut memfasilitasi akses pasar baik domestik maupun internasional, mendorong inovasi dan pengembangan produk turunan kelapa sawit, serta penguatan kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar serta lembaga penelitian.

    “Dengan pemberdayaan yang tepat, UMKM sektor kelapa sawit dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang tangguh dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Cut Huzaimah menyebutkan, Aceh memiliki luas lahan sawit sekitar 400 ribu hektare lebih, dengan produksi minyak sawit mentah atau CPO sekitar 940 ribu ton per tahun. Potensi ini menempatkan Aceh sebagai salah satu kontributor signifikan dalam industri kelapa sawit nasional.

    Karena itu, dalam konteks pemberdayaan UMKM sektor kelapa sawit, Pemerintah Aceh telah menempuh langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan potensi tersebut.

    Diantaranya, membentuk klaster industri kelapa sawit di beberapa kabupaten/kota, pengembangan infrastruktur pendukung seperti jalan dan pelabuhan ekspor, dan mendorong investasi dalam industri hilir kelapa sawit untuk meningkatkan nilai tambah.

    Memberikan insentif fiskal dan non-fiskal bagi UMKM yang bergerak di sektor kelapa sawit. Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi petani sawit, meningkatkan produktivitas dan kualitas, serta berbagai upaya lainnya.

    “Peremajaan kelapa sawit dan banyak lagi kegiatan lainnya yang kita lakukan untuk mendukung sektor UMKM kelapa sawit di Aceh,” katanya.

    Dalam kesempatan ini, dia juga menyampaikan bahwa workshop UMKM Sawit Goes to Campus ini juga merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya memberdayakan UMKM sektor kelapa sawit.

    “Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pelaku UMKM, tetapi juga untuk membangun jembatan antara dunia akademis dengan dunia usaha,” ujar Cut Huzaimah.

    Di sisi lain, Direktur Divisi UKMK BPDPKS, Helmi Muhansyah menegaskan bahwa pihaknya memiliki misi untuk memproklamasikan UMKM sawit, karena itu mereka terus memberikan dukungan terhadap pengembangannya.

    Apalagi, kata dia, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memasang target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, dan UMKM sawit nantinya ikut mensupport pengembangannya.

    “Karena pengembangan UMKM menjadi salah satu kuncinya, kita bekerja sama dengan Pemuda Muhammadiyah kembangkan UMKM sawit, kita harapkan akan muncul wirausaha muda yang berbasis dari kelapa sawit,” kata Helmi Muhansyah.

    Baca juga: DLHK: Perusahaan sawit di Aceh hijaukan kembali kerusakan hutan
    Baca juga: Pemerintah lakukan peremajaan 278 hektare kebun sawit rakyat di Abdya

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024