Xcloud.id

kab/kota: Banda Aceh

  • Kabar Jenazah dalam Mobil Terendam Banjir Aceh Tamiang Hoax!

    Kabar Jenazah dalam Mobil Terendam Banjir Aceh Tamiang Hoax!

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Kepala Basarnas Banda Aceh Ibnu Harris Al Hussain membantah informasi yang beredar luas di media sosial mengenai penemuan jenazah di dalam mobil-mobil yang terendam banjir parah di Aceh Tamiang. Klarifikasi ini disampaikan untuk meredam keresahan masyarakat di tengah upaya penanggulangan bencana.

    Dalam keterangan persnya pada Selasa (9/12/2025), Al Hussain menegaskan tim Basarnas telah melakukan pengecekan langsung di lokasi mobil-mobil terendam dan menumpuk.

    “Kita sudah cek, ternyata tidak ada. Tidak ada orang yang berada di dalam kendaraan,” tegas Al Hussain.

    Ia menjelaskan laporan mengenai adanya bau jenazah yang santer terdengar diduga berasal dari asumsi warga yang mencium aroma tak sedap di lokasi banjir.

    “Yang ada hanya beberapa bangkai hewan yang menimbulkan bau. Untuk manusia, sudah kita pastikan insyaallah tidak ada. Clear,” ungkapnya, memberikan jaminan kepada publik.

    Untuk memastikan akurasi pencarian dan bantahan, Basarnas menggunakan teknologi pendukung canggih berupa drone thermal. Alat ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi panas tubuh manusia dari ketinggian, bahkan di tengah genangan air.

    “Drone thermal bisa mendeteksi panas tubuh dari ketinggian. Ini lebih canggih daripada live locator yang biasanya digunakan untuk korban tertimbun reruntuhan,” jelas Al Hussain.

    Ia menambahkan, pihaknya juga sedang menyiapkan rencana penerjunkan tim K-9 (anjing pelacak) untuk operasi lanjutan, terutama setelah permukaan air di wilayah tersebut semakin surut.

    Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, turut mengonfirmasi hasil pemeriksaan tersebut dan menjelaskan kronologi terendamnya puluhan mobil.

    “Relawan dari dinas saya juga kami suruh cek, benar tidak ada jenazah. Ternyata mobil itu kosong,” jelas Murthalamuddin.

    Ia menuturkan mobil-mobil tersebut awalnya diparkir di kawasan yang dianggap paling aman saat hari pertama banjir. Namun, karena ketinggian air terus naik secara ekstrem, mobil akhirnya terendam dan menumpuk di satu titik.

    “Klarifikasi resmi dari Kepala Basarnas dan Posko Tanggap Darurat ini diharapkan dapat menghentikan penyebaran informasi yang tidak akurat (hoaks) dan meredam kepanikan masyarakat, sehingga upaya penanggulangan bencana dapat berjalan fokus dan lancar,” ungkapnya. 

     

  • Infografis Kontroversi Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana Berujung Minta Maaf

    Infografis Kontroversi Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana Berujung Minta Maaf

    Liputan6.com, Jakarta – Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms belakangan ini mendapatkan sorotan publik. Hal itu lantaran dirinya memilih untuk pergi umrah di tengah penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah tersebut.

    Rupanya, pada 24 November 2025, Mirwan sempat mengajukan permohonan izin ke luar negeri pada Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Dan pada 27 November 2025, Mirwan mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor.

    Menurut laporan otoritas kebencanaan di Aceh, banjir merendam rumah dan lahan kebun warga di 18 kecamatan wilayah Kabupaten Aceh Selatan sejak Sabtu 22 November 2025. Banjir tersebut berdampak pada 858 kepala keluarga atau 3.106 jiwa.

    Namun rupanya, Mirwan tetap nekat pergi umrah meski izinnya telah ditolak oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Mualem mengaku kecewa jika kabar itu benar adanya.

    Kepergian Mirwan dan istrinya ke Tanah Suci itu bertepatan dengan perayaan ulang tahun sang istri. Hal ini terungkap dari unggahan akun Instagram agen perjalanan umrah hingga menjadi viral.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan jika benar Mirwan melakukan perjalanan umrah, maka yang bersangkutan tidak mengindahkan keputusan Gubernur Aceh, Mualem.

    “Gubernur telah menegaskan, apabila hal tersebut benar adanya, maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” tegas Muhammad MTA, dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Jumat malam 5 Desember 2025.

    Gerindra pun mencopot Mirwan Ms sebagai Ketua DPC Gerindra kabupaten Aceh Selatan. Keputusan tegas ini diambil setelah Mirwan yang juga Bupati Aceh Selatan, dikritik publik karena memilih umrah di tengah bencana banjir yang melanda wilayahnya.

    “DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” kata Sekjen Partai Gerindra, Sugiono.

    Tak hanya itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan pun memastikan, Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms dipanggil Tim Kemendagri perihal ibadah umrahnya di tengah bencana banjir yang masih melanda.

    Pemanggilan yang bersangkutan akan dilaksanakan di Aceh. Mirwan sedianya dijadwakan hadir Senin siang 8 Desember 2025. Namun pemeriksaan djadwalkan ulang menjadi sore hari.

    “Jadwal klarifkiasi Bupati Aceh Selatan pada undangan pukul 14.00 WIB, tapi terkonfirmasi baru sampai di Banda Aceh sore, sehingga permintaan keterangan bergeser ke pukul 17.00 WIB,” kata Benny seperti dikutip dari keterangan diterima, Senin 8 Desember 2025.

    Lantas, seperti apa kontroversi Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms yang tetap nekat pergi umrah di tengah bencana banjir dan longsor meski telah ditolak izinnya oleh Gubernur Aceh Mualem? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Pemulihan Listrik Aceh, Akses Rusak hingga Cuaca Jadi Kendala Utama

    Pemulihan Listrik Aceh, Akses Rusak hingga Cuaca Jadi Kendala Utama

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR Aceh mengungkapkan sejumlah tantangan dalam upaya memulihkan listrik pascabencana di beberapa wilayah terdampak.

    Ketua Komisi III DPR Aceh, Aisyah Ismail mengatakan petugas PT PLN (Persero) di lapangan menghadapi area lokasi yang berat, akses yang rusak, serta cuaca yang tidak menentu sehingga proses pemulihan membutuhkan waktu lebih panjang.

    “Banyak titik yang hanya bisa ditembus setelah akses dibuka atau setelah peralatan berat masuk ke lokasi,” ujar Aisyah dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

    Menurutnya, tingkat kerusakan infrastruktur kelistrikan serta keterisolasian sejumlah daerah membuat langkah pemulihan tidak bisa dilakukan seketika.

    “Kami berharap seluruh tahap pemulihan bisa diselesaikan dengan cepat, tetapi keselamatan petugas dan stabilitas listrik harus menjadi prioritas. Dukungan masyarakat sangat penting agar semuanya berjalan lancar,” katanya.

    Menurutnya, pemulihan listrik akan dilakukan bertahap sesuai kesiapan jaringan dan kondisi lapangan. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan di wilayah-wilayah yang hingga kini masih belum sepenuhnya menyala.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Direktur Utama (Dirut) PT PLN, Darmawan Prasodjo memberikan koreksi bahwa sistem kelistrikan di Aceh belum pulih 93% atau seperti diumumkan sebelumnya pada Minggu (7/12/2025).

    Adapun, PLN sebelumnya mengumumkan bahwa perseroan berhasil memulihkan 93% sistem kelistrikan di Aceh per Senin (8/12/2025).

    Perusahaan pelat merah itu bahkan menyebut, pasokan listrik pada empat lokasi di Aceh yang sebelumnya gelap karena paling terdampak bencana pun telah kembali terang. Keempat kabupaten tersebut terdiri atas Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues.

    Belakangan, Darmawan mengatakan bahwa perbaikan sistem kelistrikan di Serambi Mekah itu sejatinya saat ini belum mencapai 93%. Pasalnya, PLN masih menghadapi hambatan saat ingin menyambungkan kelistrikan dari Arun ke Banda Aceh.

    “Nah, untuk itu, dalam hal ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh. Karena kami sudah menyampaikan informasi bahwa sistem kelistrikan apabila koreksi kami untuk penyaluran listrik dari Arun ke Banda Aceh bisa berjalan lancar, maka akan meningkat menjadi 93%. Ternyata menghadapi tantangan teknis yang sangat hebat,” jelas Darmawan dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (9/12/2025).

    Kendati demikian, dia belum bisa menyampaikan berapa realisasi perbaikan kelistrikan di Aceh saat ini. Darmawan hanya mengatakan bahwa pihaknya memahami betul kekecewaan dan kesulitan masyarakat. Menurutnya, tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini.

  • RSUD Aceh Tamiang Kembali Beroperasi Normal setelah Lumpuh Pascabanjir

    RSUD Aceh Tamiang Kembali Beroperasi Normal setelah Lumpuh Pascabanjir

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang kembali beroperasi normal setelah sempat lumpuh total akibat banjir bandang akhir November 2025. Layanan medis dan konektivitas di RSUD kini sudah berjalan seperti sedia kala, siap melayani masyarakat terdampak.

    Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi mengatakan operasional RSUD sudah pulih dan dapat digunakan sepenuhnya untuk melayani masyarakat. Pemulihan ini sejalan dengan perintah dari menteri kesehatan yang menekankan agar pelayanan kesehatan harus diprioritaskan di RSUD Aceh Tamiang.

    “Salah satu kebutuhan krusial, yaitu air bersih untuk layanan medis, kini sudah tersedia. Ketersediaan ini berkat bantuan cepat dari PDAM, Bapaldam Iskandar Muda dan Polda Aceh. Begitu halnya dukungan tenaga medis juga mengalir. Sejumlah relawan tenaga medis dari Sumatera Utara telah turun membantu. Mereka umumnya adalah para relawan yang menawarkan diri secara sukarela,” kata Armia dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

    Armia menjelaskan tim medis juga ikut turun ke posko-posko darurat untuk memberikan pelayanan. Di antaranya fokus menangani ibu hamil dan balita, sebagai kelompok yang paling rentan terdampak pascabencana. Selain layanan medis, Bank Aceh turut berpartisipasi aktif dengan membantu menyuplai kebutuhan obat-obatan bagi masyarakat.

    “Masyarakat yang berobat pascabanjir umumnya mengalami keluhan seperti batuk, gatal-gatal, dan penyakit kulit lainnya yang sering muncul akibat sanitasi yang kurang baik setelah air surut,” tambahnya.

    Untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan ke wilayah terdampak, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga telah mendirikan 10 unit puskesmas darurat di sejumlah lokasi strategis. 

    Kehadiran puskesmas darurat ini diharapkan dapat mempermudah akses kesehatan bagi warga yang tinggal jauh dari RSUD utama.

    Armia mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan layanan kesehatan yang telah diaktifkan kembali dan posko darurat apabila merasakan gangguan kesehatan pascabanjir bandang di Aceh Tamiang.

  • Gempa M 5,4 Guncang Barat Laut Sinabang Aceh

    Gempa M 5,4 Guncang Barat Laut Sinabang Aceh

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 5,4 mengguncang wilayah Sinabang, Aceh, pada Selasa (9/12/2025) siang pukul 14.02 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

    Episentrum gempa tersebut berada di 54 km Barat Laut Sinabang, Aceh. Gempa berkedalaman 10 km. BMKG memastikan tidak berpotensi tsunami.

    Meskipun gempa ini tidak berpotensi tsunami, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan.

    Warga diminta untuk tidak mudah termakan isu yang tidak jelas sumbernya dan hanya merujuk informasi resmi dari BMKG serta otoritas kebencanaan setempat terkait perkembangan situasi gempa susulan.

  • Jusuf Kalla Proyeksikan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra Selesai hingga 3 Tahun

    Jusuf Kalla Proyeksikan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra Selesai hingga 3 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan tantangan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah menangani pascabencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Wakil Presiden ke-10 dan 12 itu menyampaikan proses rehabilitasi akan memakan waktu 2-3 tahun untuk membenahi seluruh fasilitas yang terdampak, terutama adalah infrastruktur.

    Secara khusus dia menjelaskan proses rehabilitasi pasca Tsunami Aceh tahun 2004 yang menelan waktu hingga 5 tahun. Menurutnya, meskipun saat itu bencana hanya terjadi di Aceh dan juga menelan korban jiwa yang banyak, saat ini pemerintah dihadapi dengan banyaknya wilayah yang terdampak.

    “Walaupun ini tsunami [Aceh] lebih besar. Cuma tsunami itu lebih terbatas Banda Aceh dan Meulaboh. [Bencana hidrometeorologi] ini meluas. Jadi, mungkin setengah-setengah lah, 2-3 tahun [rehabilitasi bencana Sumatra-Aceh]. Terutama membangun rumah,” katanya dikutip Selasa (9/12/2025).

    Selain pascabencana, JK mengatakan pemerintah memiliki tantangan untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dengan cepat karena masih enggan menerima bantuan dari luar negeri. 

    Dia membandingkan bencana Tsunami Aceh 2004 yang seluruh penanganan dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan bantuan dari internasional.

    “Dulu juga Aceh itu full pusat dan luar negeri. Dan [bantuan] itu internasional paling banyak dulu. Sekarang, waktu [bantuan] internasional ditutup, maka juga perlu kita kemampuan dalam negeri lebih meningkatkan,” ucap JK.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah mencatat data sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan Rp51,82 triliun untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula. Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. 

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, nilai perkiraan sementara anggaran yang dibutuhkan itu berdasarkan penghitungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terhadap kerusakan akibat bencana tersebut.

    “Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun,” ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).

  • Baim Wong Beri Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Banjir-Longsor di Aceh

    Baim Wong Beri Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Banjir-Longsor di Aceh

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Baim Wong menunjukkan kepedulian mendalam terhadap korban banjir dan tanah longsor di Aceh. Aktor bernama lengkap Muhammad Ibrahim itu menyerahkan bantuan senilai Rp 50 juta untuk meringankan beban para penyintas.

    Donasi itu diserahkan melalui perusahaan miliknya PT Folago Karya Indonesia. Secara simbolis, bantuan dari Baim Wong diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir di Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Senin (8/12/2025).

    Langkah ini diambil menyusul laporan mengenai kerusakan infrastruktur dan kerugian materiil yang diderita warga Aceh akibat intensitas curah hujan yang tinggi baru-baru ini.

    Penyerahan donasi dilakukan oleh Jonathan P Damanik, perwakilan relawan dari perusahaan milik Baim Wong.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Aceh dan seluruh masyarakat yang terdampak, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Ibrahim atau dikenal Baim Wong dan PT Folago Karya Indonesia atas donasi yang sangat berarti ini. Bantuan ini akan segera kami salurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di lokasi bencana,” ujar Sekda Aceh M Nasir.

    Sementara itu, Jonathan seusai menyerahkan bantuan, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan wujud kepedulian Baim Wong dan tim untuk ikut serta meringankan beban yang dialami warga Aceh.

    “Kami berharap donasi sebesar Rp 50 juta rupiah ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan mendesak para korban, mulai dari makanan, air bersih, hingga pemulihan awal,” kata Jonathan.

  • Daftar Tol Baru yang Siap Dioperasikan Saat Nataru

    Daftar Tol Baru yang Siap Dioperasikan Saat Nataru

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan infrastruktur jalan menjelang Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Ada 47.603 kilometer (km) jalan nasional dan 3.115,98 km tol yang siap dipergunakan para pemudik.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya memastikan jaringan jalan nasional dan jalan tol tetap siap untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode Nataru, paralel dengan upaya penanganan wilayah terdampak bencana.

    “Ruas yang terdampak bencana terus dipulihkan, sementara jaringan jalan di wilayah lain tetap dalam kondisi mantap dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga kesiapan layanan konektivitas nasional untuk Nataru tidak terganggu, dan langkah-langkah peningkatan pelayanan dapat dilaksanakan sesuai rencana,” kata Diana, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Diana mengatakan, saat ini jaringan jalan nasional non-tol di Indonesia memiliki total panjang 47.603,39 km dengan tingkat kemantapan 93,65%. Sedangkan untuk jalan tol yang telah beroperasi sepanjang 3.115,98 km.

    Panjang jalan tol beroperasi di Indonesia akan bertambah panjang dengan ruas tol yang akan mulai operasional pada triwulan IV yaitu Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg Seksi 1 (Junction Sedyatmo-Interchange Kosambi) sepanjang 4,7 km.

    Selain itu, pada triwulan IV 2025 juga akan mulai dioperasikan penambahan junction Tol Palembang-Betung (Ramp 1,5,6,7B, dan 8) sepanjang 7,57 km, dan penambahan lajur ruas Tangerang-Merak (Jalur A dan B KM 77+800-KM 86+538) sepanjang 8,738 km.

    Diana menambahkan, juga terdapat 5 ruas jalan tol yang akan difungsionalkan untuk antisipasi lonjakan layanan selama Nataru 2025/2026. Kelima jalan itu antara lain Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) sepanjang 24,67 km, Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 4 (Sinaksak-Simpang Panei ) sepanjang 12,86 km, dan Jalan Tol Palembang-Betung Seksi 2 (Rengas-Pulau Rimau) sepanjang 30,75 km.

    Selanjutnya, ada Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi 1 dan Seksi 2 (Gending-Paiton) sepanjang 24,08 km, serta Jalan Tol IKN Seksi 3A, 3A2, 3B, 3B2, 5A, 5B, 6A dan Jembatan Pulau Balang sepanjang 50,227 km. Penambahan 1 lajur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Tol Cikampek-Palimanan, dan Jalan Tol Tangerang-Merak juga dilakukan untuk peningkatan kapasitas jalan.

    Jaringan jalan tol di Indonesia juga telah dilengkapi dengan total 136 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) serta 189 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk kenyamanan pengendara. Sejumlah TIP yang masih dalam tahap konstruksi juga akan difungsionalkan selama Nataru yaitu 8 TIP pada 4 ruas jalan tol di wilayah Sumatera dan 9 TIP pada ruas jalan tol di wilayah Jawa.

    Pemberian diskon jalan tol selama periode Nataru 2025/2026 juga telah direncanakan dengan besaran diskon berkisar 10-20% sesuai usulan masing-masing Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Jadwal diskon tarif yang diberlakukan selama 3 hari yaitu tanggal 22, 23 dan 31 Desember 2025 pada 26 ruas jalan tol.

    Kementerian PU bersama BUJT juga menyiapkan sejumlah peningkatan layanan operasional jalan tol mencakup penambahan fasilitas BBM modular, penyediaan mobile toilet, patroli 24 jam, serta peningkatan fasilitas TIP. Optimalisasi gerbang tol dilakukan melalui penyiapan mobile reader, kartu perdana uang elektronik, serta kesiagaan genset selama 24 jam.

    Sedangkan untuk mempercepat respons apabila terjadi bencana atau gangguan pada jaringan jalan, Kementerian PU akan menyiagakan 1.150 unit Disaster Relief Unit (DRU) di seluruh Indonesia yang terdiri dari excavator, backhoe loader, dump truck, chainsaw, dan berbagai peralatan pendukung lainnya.

    Material darurat juga disiapkan mencakup 108 set jembatan bailey, 11.600 sandbag, 19.453 bronjong, serta berbagai material teknis lain seperti CPHMA, Asphalt Cold Mix, sheetpile, box culvert, aramco, geotextile, dan Tambalan Cepat Mantap (TCM).

    Kementerian PU juga akan menyiapkan 492 posko yang akan disiagakan pada periode 16 Desember 2025 – 4 Januari 2026 sebagai pusat koordinasi siaga bencana, pengawasan kondisi jalan, dan penyediaan layanan cepat tanggap bagi masyarakat.

    Lihat juga Video: Gerbang Tol Semanggi 1 & 2 Dibuka Pagi Ini, Pejompongan Masih Tutup

    (acd/acd)

  • JK Bandingkan Penanganan Bencana di Aceh saat Tsunami 2004 vs Banjir 2025

    JK Bandingkan Penanganan Bencana di Aceh saat Tsunami 2004 vs Banjir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) membandingkan penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh dengan Tsunami pada 2004 silam dan banjir yang melanda Aceh-Sumatra pada 2025. 

    Selain gerak cepat penanganan bencana, JK, sapaan akrabnya, turut menyoroti soal sumber dana bantuan yang akan disalurkan untuk rakyat Aceh. Perlu diketahui, saat Tsunami 2004, Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

    Pasalnya, saat membantu penanganan di Aceh saat diterpa Tsunami 2004, Indonesia menerima banyak bantuan dari negara lain maupun lembaga internasional. Sementara saat ini, pemerintah justru belum membuka opsi bantuan internasional.

    “Dulu juga Aceh itu full pusat dan luar negeri. Dan [bantuan] itu internasional paling banyak dulu. Sekarang, waktu [bantuan] internasional ditutup, maka juga perlu kita kemampuan dalam negeri lebih meningkatkan,” katanya usai acara BOG 40 Awards yang digelar oleh Bisnis Indonesia Group, Senin (8/12/2025).

    Oleh karena itu, JK meminta kepada pemerintah pusat untuk memaksimalkan bantuan ke Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Bantuan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan jika keran bantuan dari luar negeri belum dibuka. 

    Pasalnya, imbuh JK, sejumlah kepala daerah telah menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana di wilayahnya karena berbagai keterbatasan, salah satunya anggaran. Terlebih korban jiwa per Senin (8/12/2025) telah mencapai 961 orang.

    JK menegaskan pemerintah pusat harus segera cepat menangani bencana di tiga provinsi itu. Menurutnya, dalam bencana terdapat masa kritis yang jika lambat penanganannya, maka akan menimbulkan kerugian lebih besar.

    Dia menyebut pemerintah memiliki ‘PR’ yang besar karena bencana terjadi di sejumlah titik, tidak seluas Tsunami Aceh 2024.

    “Pengalaman dulu tsunami, walaupun ini tsunami lebih besar. Cuma tsunami itu lebih terbatas Banda Aceh dengan Meulaboh. [Bencana hidrometeorologi] ini meluas,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia menilai proses rehabilitasi semua fasilitas membutuhkan waktu cukup lama sekitar 2-3 tahun, terutama pembangunan infrastruktur seperti rumah.

    Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menyinggung bahwa bencana saat ini seperti “tsunami kedua” yang melanda Aceh.

    “Aceh seakan mengalami ‘tsunami kedua’. Tugas kita adalah melayani mereka yang terdampak. Tidak boleh ada jeda kemanusiaan di lapangan,” kata Muzakir, Sabtu (29/11/2025).

    Dia menambahkan kondisi di sejumlah wilayah telah mengkhawatirkan. Apalagi, masih terdapat wilayah yang tidak dapat dijangkau bantuan akibat jalur yang putus akibat bencana.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membuka peluang menerima bantuan dari luar negeri karena masih mampu menangani bencana tersebut.

    “Terima kasih, bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Dari sisi pangan alhamdulillah kita punya stok yang cukup,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).

    Menurutnya, pemerintah juga terus memastikan ketersediaan energi dalam kondisi darurat. 

    Dia menyebut bahwa koordinasi dengan Pertamina dilakukan untuk menjamin distribusi BBM ke seluruh wilayah terdampak, termasuk dengan cara-cara khusus.

  • Bupati Aceh Selatan Mirwan Minta Maaf Seusai Umrah Saat Bencana

    Bupati Aceh Selatan Mirwan Minta Maaf Seusai Umrah Saat Bencana

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Bupati Aceh Selatan Mirwan MS akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah kepergiannya ke luar negeri untuk menjalankan ibadah umrah tanpa izin. Ia umrah saat wilayah Aceh Selatan masih berada dalam kondisi darurat banjir dan longsor. Ia mengakui tindakannya tersebut memicu kekecewaan serta keresahan masyarakat.

    Permintaan maaf itu diunggah melalui akun Instagram resminya, @h.mirwan_ms_official.

    “Saya menyampaikan permohonan maaf, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta seluruh masyarakat, khususnya warga Aceh Selatan,” tulisnya pada Selasa (9/12/2025).

    Mirwan juga menyadari, keputusannya meninggalkan daerah untuk urusan pribadi saat bencana berlangsung telah mengganggu stabilitas dan penanganan darurat. Ia menegaskan tetap bertanggung jawab terhadap proses penanganan bencana di Aceh Selatan.

    “Tetap kerja keras untuk pemulihan kepercayaan publik dan memastikan kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang,” ujarnya.

    Diketahui, pada 2 Desember 2025, Mirwan berangkat umrah bersama istrinya. Kepergiannya menuai kritik karena wilayah Aceh Selatan masih berstatus tanggap darurat. Situasi memanas setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada 5 Desember 2025 menegaskan tidak pernah memberikan izin kepada Mirwan untuk berangkat umrah selama masa darurat bencana.

    Selain itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra juga menjatuhkan sanksi dengan memberhentikan Mirwan MS dari jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.