Xcloud.id

kab/kota: Banda Aceh

  • Rekam Jejak Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko, Lulusan Akpol Terseret Kasus Dugaan Pungli Bersama Istri – Halaman all

    Rekam Jejak Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko, Lulusan Akpol Terseret Kasus Dugaan Pungli Bersama Istri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko bersama sang istri, AKP T, diduga melakukan pungutan liar (pungli) hingga pemotongan uang jatah anggota Polres Bireuen.

    Dugaan pungli itu tersebar melalui pesan yang beredar, di mana terdapat 38 poin dugaan pelanggaran yang dilakukan AKBP Jatmiko dan istri.

    Dalam pesan itu, pungli juga dilakukan ke lembaga lain bahkan juga diduga meminta uang pengamanan pilkada ke salah satu kandidat senilai Rp1,5 miliar.

    Atas dugaan penyalahgunaan jabatan itu, AKBP Jatmiko dan AKP T diperiksa Polda Aceh dan Divpropam Polri.

    Kabid Propam Polda Aceh, Kombes Pol. Eddwi Kurniyanto membenarkan AKBP Jatmiko dan AKP T telah diperiksa.

    KAPOLRES DIDUGA PUNGLI – Kapolres Bireun, AKBP Jatmiko kini diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang pada 12 Februari 2025. (Serambinews/ISTIMEWA)

    “Kapolres beserta istrinya sudah kita lakukan pemeriksaan,” kata Eddwi, dikutip dari tayangan kanal YouTube Kompas TV, Kamis (13/2/2025).

    Eddwi berujar pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah perwira di Polres Bireuen.

    “Saksi-saksi yang lain ada beberapa perwira maupun anggotanya juga sudah kita lakukan pemeriksaan,” kata dia.

    Lantas, seperti apakah rekam jejak AKBP Jatmiko selama menjadi Kapolres Bireuen? Berikut profil lengkapnya.

    AKBP Jatmiko memiliki rekam jejak karier yang cemerlang selama kurang lebih telah berdinas 20 tahun di Polri.

    Jatmiko merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2004.

    Di Akpol, ia diketahui satu angkatan dengan mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro yang juga lulusan Akpol 2004.

    Pelbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara pun sudah pernah diemban Jatmiko.

    Ia tercatat pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bireuen.

    Selain itu, Jatmiko juga sempat menempati posisi jabatan sebagai Wakapolres Bireuen.

    Jebolan Akpol 2004 ini juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Aceh.

    Karier Jatmiko makin moncer setelah ia dipercaya sebagai Kapolres Simeulue pada April 2022.

    Jatmiko juga pernah diutus untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Aceh.

    Pada Juni 2023, AKBP Jatmiko kemudian dipercaya menjabat sebagai Kapolres Bireuen.

    Saat menjabat Kapolres Bireuen, Jatmiko sudah pernah berhasil mendapat peringkat keempat pencapaian dalam mendukung Program Asta Cita Presiden-Wakil Presiden (Wapres) RI, Prabowo-Gibran.

    AKBP Jatmiko juga pernah menerima Penghargaan Inspiring Profesional dan Leadership Award 2024 dari Indonesia Award Magazine atas inovasi perlindungan penyu.

    Menilik harta kekayaannya, AKBP Jatmiko baru tiga kali melaporkan hartanya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni pada tahun 2021, 2022, dan akhir tahun 2023.

    Dilihat dari perbandingan 2022 dengan 2023, harta kekayaan AKBP Jatmiko hanya bertambah Rp1.000.000 di bagian kas.

    Pada tahun 2023, total harta kekayaan AKBP Jatmiko menyentuh Rp1.239.000.

    Pada tahun 2021 pun harta kekayaan AKBP Jatmiko tak jauh berbeda.

    Ia melaporkan Rp1.209.849.000.

    Hanya selisih Rp29 juta dengan harta saat ini.

    Terakhir kali Jatmiko melaporkan hartanya di LHKPN KPK yakni pada 7 Maret 2024.

    Harta terbanyak Jatmiko berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Kab Aceh Barat Daya, Kab Aceh Tengah, dan Kota Banda Aceh dengan total mencapai Rp800 juta.

    Sumber harta terbanyak kedua milik Jatmiko yakni berasal dari alat transportasi dan mesin sebesar Rp337 juta.

    Jatmiko juga tercatat memiliki kas sebesar Rp54 juta dan harta bergerak lainnya sebesar Rp48 juta.

    Berikut daftar lengkap rincian harta milik Kapolres Bireuen itu.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

    1. Tanah Seluas 16980 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT DAYA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 332 m2/332 m2 di KAB / KOTA ACEH TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 377 m2/219 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 337.000.000

    1. MOTOR, YAMAHA N-MAX (2DP) Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

    2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

    3. MOTOR, VESPA PX150.EXC SCOOTER Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 48.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 54.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 1.239.000.000

    II. HUTANG Rp. —-

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 1.239.000.000

    (Tribunnews.com/Rakli/Siti N)

  • Gubernur Mualem Ingin Hapus QR Code BBM, Sejumlah Bupati dan Wali Kota di Aceh Mendukung Regional 18 Februari 2025

    Gubernur Mualem Ingin Hapus QR Code BBM, Sejumlah Bupati dan Wali Kota di Aceh Mendukung Regional 18 Februari 2025

    Gubernur Mualem Ingin Hapus QR Code BBM, Sejumlah Bupati dan Wali Kota di Aceh Mendukung
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Aceh
    ,
    Muzakir Manaf
    , lebih dikenal dengan sebutan Mualem, telah mengumumkan rencana pencabutan sistem penggunaan barcode pada pengisian bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Aceh.
    Dalam keterangan resminya, Mualem menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mempermudah akses masyarakat dan menghindari potensi konflik antara konsumen dengan pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
    “Ada beberapa kasus yang saya lihat langsung, masyarakat datang ke SPBU dengan mendorong mobil pick up miliknya ke SPBU karena kehabisan BBM. Namun, pihak SPBU tidak bersedia mengisi karena pemilik mobil tidak mempunyai barcode,” ungkap Mualem.
    Ia menyebut bahwa situasi semacam ini sangat menyusahkan dan menghambat kegiatan ekonomi masyarakat.
    Dengan demikian, Mualem meminta agar penggunaan barcode BBM di seluruh Aceh dihapuskan.
    Lebih lanjut, Mualem juga mengeklaim bahwa sejumlah gubernur di Indonesia memberikan dukungan terhadap inisiatif ini, dan banyak di antara mereka berencana untuk mengikuti kebijakan yang diambilnya.
    Isu penghapusan barcode ini disambut sejumlah bupati dan wali kota di Aceh.
    Salah satunya adalah Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, yang menyatakan persetujuannya terhadap keputusan Mualem.
    “Kami juga sepakat dengan Pak Gubernur terkait penghapusan sistem barcode saat pengisian BBM di SPBU, karena hal tersebut sangat menyusahkan masyarakat,” katanya.
    Dukungan serupa juga disampaikan oleh Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar.
    Dalam pidatonya usai dilantik, Sayuti menegaskan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe mendukung kebijakan penghapusan barcode.
    “Kita punya dasar hukum yang kuat, yaitu kekhususan Aceh. Ini, Pertamina asal jawab saja langsung bantah, tanpa melihat regulasi kekhususan Aceh,” tuturnya.
    Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Bupayi Aceh Tamiang Armia Pahmi.
    Armia menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya.
    “Kami mendukung penuh kebijakan Gubernur menghapus penggunaan barcode BBM bersubsidi,” ujar mantan Wakapolda Aceh ini.
    Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menanggapi dengan pertanyaan mengenai distribusi BBM setelah penghapusan barcode.
    “Itu nanti distribusinya bagaimana?” tanya Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta.
    Ia juga menjelaskan bahwa ketentuan pembelian BBM bersubsidi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 yang sedang dalam proses revisi.
    Sementara itu, Susanto August Satria, Area Manager Comm, Rel, CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, mengungkapkan bahwa Pertamina menghormati pernyataan Gubernur Aceh mengenai barcode.
    Ia menjelaskan bahwa pembelian BBM bersubsidi menggunakan barcode merupakan mekanisme pencatatan yang bertujuan untuk transparansi dan mencegah penyelewengan.
    Di Aceh, jumlah kendaraan yang terdaftar dalam program ini mencapai 71.775 untuk Biosolar dan 150.413 untuk Pertalite.
    Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, Juru Bicara Mualem-Dek Fadh, menekankan bahwa penghapusan sistem barcode bukan merupakan program prioritas dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2029.
    Namun, ia mengakui bahwa isu QR code di SPBU adalah hal yang sensitif di kalangan masyarakat Aceh, mengingat sistem ini belum sepenuhnya diterapkan di wilayah lain.
    Meskipun rencana
    penghapusan barcode BBM
    di Aceh menciptakan gelombang dukungan dan tantangan, ke depan, pemerintah daerah berkomitmen untuk mendiskusikan masalah ini dengan Pemerintah Pusat dan Pertamina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BI nilai efisiensi anggaran tidak pengaruhi perekonomian Aceh

    BI nilai efisiensi anggaran tidak pengaruhi perekonomian Aceh

    Banda Aceh (ANTARA) – Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh menilai pengurangan dana transfer untuk Provinsi Serambi Mekah terkait efisiensi anggaran 2025 tidak mempengaruhi perekonomian setempat, sebab ada investasi lain dari pusat yang menutupinya.

    “Dari sisi ekonomi, kalau kita lihat ekonomi makro, efisiensi tidak terlalu jadi masalah,” kata Kepala Perwakilan BI Aceh Agus Chusaini di Banda Aceh, Senin.Chusaini, di Banda Aceh, Senin.

    Pernyataan tersebut disampaikan Agus Chusaini dalam kegiatan Diskusi Media (BBM) dengan tema Pertumbuhan Ekonomi Aceh pada Februari 2025 di Banda Aceh.

    Penghematan itu terkait Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025, dana transfer daerah untuk Aceh, baik DAU, DAK, maupun Otsus, yang semula ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp8,25 triliun, turun menjadi Rp7,93 triliun. Artinya, terjadi pengurangan sekitar Rp 317 miliar.

    Khusus untuk dana otsus Aceh 2025 yang semula ditetapkan dalam APBN Rp4,466 triliun menjadi Rp4,309 triliun atau berkurang sekitar Rp157 miliar. Kemudian, DAU juga turun Rp56 miliar dan DAK Rp104 miliar.

    Menurut Agus, meski dana untuk Aceh berkurang karena efisiensi anggaran namun ada alokasi dana pusat melalui beberapa program.

    Program itu, antara lain pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh, kemudian program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Jadi, kekurangan yang ada dapat ditutupi dengan kegiatan tersebut.

    Kemudian, ada investasi dari pusat seperti pembangunan bendungan, jalan raya dan lainnya sehingga juga dapat membantu perekonomian Aceh.

    “Memang efisien, tapi kalau ada makanan gratis, uang tersebut masuk ke sini juga. Kalau Rp1 triliun saja masuk ke Aceh (melalui program MBG), itu bisa lebih dari Rp 317 miliar (penghematan anggaran untuk Aceh),” katanya.

    Dari sisi ekonomi makro, efisiensi anggaran tidak menjadi masalah, karena yang berubah hanya programnya saja. “Semoga saja ini tidak benar-benar berdampak pada perekonomian,” katanya.

    “Yang dikhawatirkan jika PSN tidak berjalan. Karena daerah ini membutuhkan PSN sebagai investasi dari pemerintah sehingga bisa menggerakkan perekonomian. Maka PSN ini perlu. Semoga PSN di Aceh terus berjalan,” kata Agus Chusaini.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bulog: Stok beras di Aceh capai 30 ribu ton cukup hingga Idul Fitri

    Bulog: Stok beras di Aceh capai 30 ribu ton cukup hingga Idul Fitri

    Banda Aceh (ANTARA) – Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh menyatakan ketersediaan beras di Aceh mencapai 30 ribu ton mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hingga Juni atau saat Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Jadi stok untuk bulan Ramadhan dan Idul Fitri ini sudah aman, sudah cukup,” kata Pemimpin Wilayah Perum Bulog Aceh Ihsan di Banda Aceh, Senin.

    Ihsan menjelaskan bahwa saat ini Bulog terus menyerap gabah dan beras dari petani sehingga stok diperkirakan akan terus bertambah.

    “Kalau sekarang in sudah lebih dari lima persen dari target kita 49-54 ribu ton. Sekarang posisinya sekitar 3,4 ribu ton,” katanya.

    Sejauh ini, kata dia, penyerapan gabah dan beras dari petani lokal tersebut dapat memenuhi kebutuhan beras di Provinsi Aceh.

    “Kalau saya lihat sejauh ini ya, kita cukup. Apalagi saya lihat data pertanian itu, ada 1.6 juta ton. Kalau kita anggap dibagi dua saja, dijadikan beras itu kan masih ada sekitar 600-700 ribu ton. Sementara kita butuh hanya 49-54 ribu ton,” katanya.

    Ihsan menambahkan bahwa harga pembelian gabah dari petani sebesar Rp6,5 ribu per kg, sedangkan untuk beras dibeli dengan harga Rp12 ribu per kg.

    Sementara itu, pantauan Antara, harga beras di Banda Aceh relatif stabil. Beras Harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual Rp65 ribu per karung 5 kg atau Rp13 ribu per kg.

    Adapun beras super premium dijual Rp220 ribu (karung 15 kg), Rp150 ribu (karung 10 kg), dan Rp25 ribu per bambu.

    Beras kategori premium Rp 210 ribu (karung 15 kg), Rp145 ribu (10 kg), dan Rp24 ribu per bambu, sedangkan beras kategori medium dijual Rp200 ribu (karung 15 kg), Rp140 ribu (karung 10 kg), dan Rp23 ribu per bambu.

    Pewarta: Khalis/Nurul
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin optimalkan jasa industri lewat gedung baru BSPJI

    Kemenperin optimalkan jasa industri lewat gedung baru BSPJI

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya memberikan pelayanan jasa industri yang optimal dan prima kepada para pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional.

    Guna mencapai sasaran tersebut, Kemenperin telah memiliki gedung Unit Pelayanan Publik di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banda Aceh. Gedung ini dibangun mulai Agustus 2024 dan selesai pada awal Januari 2025.

    “Dengan dibangunnya gedung unit pelayanan publik yang lebih baik, maka kinerja BSPJI Banda Aceh dan jajaran ASN di dalamnya juga harus lebih baik,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi di Jakarta, Senin.

    Andi mengatakan unit kerja BSPJI Banda Aceh diminta untuk dapat memenuhi kebutuhan layanan jasa industri yang sesuai dengan ekspektasi dan tuntutan pengusaha manufaktur saat ini, mengingat unit layanan tersebut sudah memiliki fasilitas gedung baru yang lebih representatif dan nyaman.

    “Diharapkan pula BSPJI Banda Aceh dapat terus membangun budaya kolaborasi dalam memberikan layanan kepada publik. Selain itu, BSPJI Banda Aceh harus semakin inovatif dan dinamis mengikuti perkembangan dan kebutuhan para pelaku usaha,” kata Andi.

    Lebih lanjut, Kepala BSPJI Banda Aceh Fathullah menyampaikan kehadiran gedung Unit Pelayanan Publik menjadi motivasi pihaknya untuk berinovasi, berkreativitas, dan meningkatkan semangat kerja dalam memberikan layanan yang unggul kepada para pengusaha di tanah air.

    Fathullah menjelaskan gedung ini terdiri tiga lantai dengan luas 600 meter persegi ditambah satu lantai parkiran semi basement.

    “Gedung ini mengusung konsep ramah energi atau green building dengan desain memaksimalkan dinding kaca untuk menghemat penggunaan lampu dan penggunakan AC VRF (central) yang hemat energi,” kata dia.

    Ia menyatakan lantai satu gedung ini juga dilengkapi dengan ruangan yang terbuka aksesnya bagi publik dan pelanggan, meliputi ruangan unit pelayanan publik, ruang konsultasi, ruang laktasi, ruang bermain anak, toilet khusus pelanggan, dan pantry/ruang makan, serta ruang kolaborasi yang dilengkapi perpustakaan di lantai tiga.

    Di samping itu, gedung ini turut menyediakan ruang kerja dengan konsep open plan di lantai dua.

    Adapun pelayanan yang diberikan meliputi pengujian produk, sertifikasi SNI, kalibrasi, Lembaga Pemeriksa Halal, Fasilitasi dan Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Industri Kecil, Sertifikasi Industri Hijau, pelatihan industri, serta konsultasi dan pendampingan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harga pangan cenderung turun, Pemko Banda Aceh siapkan antisipasi

    Harga pangan cenderung turun, Pemko Banda Aceh siapkan antisipasi

    ANTARA –  Saat melakukan pemantauan harga di Pasar Almahira Lamdingin, Wali kota Banda Aceh Illiza Saadudin Djamal menemui sejumlah bahan pokok yang mengalami penurunan harga. Adanya kecenderungan harga menjelang Ramadhan tiba, diantisipasi oleh Pemko Banda Aceh dengan sejumlah langkah, seperti pasar murah dan subsidi angkutan sembako. Langkah ini disiapkan untuk menjaga stabilitas harga yang biasanya tinggi menjelang datangnya Ramadhan dan Idul Fitri. (Aprizal Rachmad/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

  • BSI dukung Pemprov Aceh perkuat pembangunan ekonomi syariah

    BSI dukung Pemprov Aceh perkuat pembangunan ekonomi syariah

    Banda Aceh (ANTARA) – Bank Syariah Indonesia (BSI) berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Aceh dalam mendorong pembangunan ekonomi syariah melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pembiayaan sektor strategis seperti pariwisata, kesehatan, hingga peningkatan sumber daya manusia (SDM).

    “Perseroan siap mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dalam mengembangkan ekonomi syariah melalui penyediaan layanan keuangan syariah yang terintegrasi, pemberdayaan UMKM, dan penguatan ekosistem ekonomi syariah di Aceh,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Senin.

    BSI mengapresiasi dukungan Pemprov Aceh selama ini secara bersama-sama mengimplementasikan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sehingga, konsep ekonomi syariah yang universal dan modern dapat diterapkan di Aceh secara konsisten dan berkesinambungan.

    “Terima kasih atas dukungan untuk perkembangan BSI di Aceh. Tentunya hal ini sangat sejalan dengan spirit yang dijalankan BSI,” ujarnya.

    Ia menuturkan, BSI selalu berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya meningkatkan fasilitas layanan keuangan syariah yang dimiliki perseroan guna mendukung perekonomian daerah, sekaligus memberdayakan masyarakat.

    Di sektor pariwisata, BSI membantu perputaran ekonomi dengan memberikan layanan keuangan optimal, dan telah membangun fasilitas layanan di berbagai lokasi wisata strategis di Aceh.

    BSI menyediakan ATM di Iboih Sabang yang dapat digunakan oleh wisatawan asing untuk melakukan transaksi keuangan dengan kartu Visa atau Mastercard.

    “Sejak November-Desember 2022, wisatawan asing sudah bisa mengambil uang di sana, yang tentunya berdampak positif pada perputaran ekonomi lokal,” kata Hery.

    Sebagai informasi, BSI selama ini juga aktif mengembangkan desa-desa binaan, seperti Desa Nilam di Aceh Besar, Desa Bandeng di Aceh Timur, dan Desa Kopi di Kabupaten Bener Meriah.

    Dukungan itu sebagai upaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ke depan, BSI berencana untuk terus memperluas jangkauan program desa binaan tersebut.

    Di sisi lain, pada 2024, BSI menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp3,98 triliun kepada 49.735 penerima di Aceh. Capaian tersebut melampaui target Rp3,1 triliun. Selain itu, BSI juga menyalurkan Rp582 miliar untuk pembiayaan ekspor di Aceh.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • Alhamdulillah, Ada Ketertarikan Konsorsium dari Kerajaan Arab Saudi Investasi di Aceh

    Alhamdulillah, Ada Ketertarikan Konsorsium dari Kerajaan Arab Saudi Investasi di Aceh

    ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem menyatakan, konsorsium investor dari Kerajaan Arab Saudi tertarik untuk menanamkan modal terhadap beberapa sektor perekonomian di tanah rencong.

    “Alhamdulillah, tadi baru saja saya berbincang dengan Prof Abdul Karim. Beliau menyampaikan ketertarikan konsorsium dari Kerajaan Arab Saudi untuk berinvestasi pada beberapa sektor di Aceh,” kata Muzakir Manaf dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Antara, Minggu, 16 Februari. 

    Perihal tersebut disampaikannya setelah bertemu dengan utusan konsorsium investor dari kerajaan Arab Saudi Prof Dr Abdul Karim Bin Abdul Aziz Asishri, di Kota Subulussalam, Aceh.

    Mualem mengatakan, konsorsium tersebut tertarik untuk mendirikan pabrik pengolahan crude palm oil (CPO) dan mendirikan pabrik minyak goreng di Aceh.

    “Mereka juga tertarik investasi di bidang energi listrik serta pertambangan mineral di Aceh,” ujarnya.

    Mualem menambahkan, Prof Abdul Karim yang juga merupakan utusan Masjidil Haram serta Guru Besar di Universitas Ummul Qura Mekkah Arab Saudi itu ikut mengundang putra-putri Aceh untuk mengenyam pendidikan di sana.

    Dirinya menegaskan, sangat menyambut baik ketertarikan konsorsium tersebut karena juga berkaitan erat dengan visi nya yaitu Aceh Islami, maju, bermartabat dan berkelanjutan, serta misi untuk melaksanakan kemandirian ekonomi dengan basis sektor unggulan Aceh.

    Aceh, lanjut dia, sangat terbuka terhadap investor dari mana saja, karena dengan banyaknya investasi, maka lapangan semakin kerja terbuka. Dan tentunya berimbas positif pada upaya Aceh mengurangi pengangguran serta mengentaskan kemiskinan.

    Ditambah lagi, efek investasi tersebut juga bisa membuka peluang usaha baru yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi Aceh.

    “Kita menyambut baik dan akan mengkaji serta berkoordinasi dengan pemangku kebijakan terkait. Saya tadi juga menawarkan kerja sama di bidang kesehatan, karena hal ini juga akan sangat bermanfaat bagi rakyat Aceh,” demikian Mualem.

  • Siap-Siap! Tol Trans Sumatera Tambah Panjang 89,1 Km, Ini Daftarnya

    Siap-Siap! Tol Trans Sumatera Tambah Panjang 89,1 Km, Ini Daftarnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Proyek Tol Trans Sumatera akan kembali bertambah panjang di era Presiden Prabowo Subianto. PT Hutama Karya (Persero) memastikan beberapa ruas Tol Trans Sumatera akan rampung dan bisa dibuka untuk umum dalam waktu dekat.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim menjelaskan selama 100 hari kerja Presiden Prabowo – Gibran, Hutama Karya berhasil memfungsionalkan sejumlah ruas Tol Trans Sumatera sepanjang 89,1 Km untuk mendukung kelancaran arus kendaraan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Keempat ruas yang difungsionalkan meliputi Jalan Tol Sigli Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum sepanjang 23,9 Km, Jalan Tol Binjai-Langsa Seksi 3 Tanjung Pura-Pangkalan Brandan sepanjang 19,1 Km.

    Kemudian ada Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sebagian Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura sepanjang 10,1 Km (Dikelola oleh Anak Usaha Hutama Karya), dan Jalan Tol Pekanbaru-Padang Seksi 1 Padang-Sicincin sepanjang 36 Km.

    “Difungsionalkannya ruas ini selama periode strategis, seperti Nataru, menunjukkan komitmen Perusahaan dalam mendukung konektivitas dan efisiensi transportasi. Kami memastikan penyelesaian masing-masing ruas tetap difokuskan rampung pada awal tahun 2025 ini,” ungkap Adjib dalam keterangannya dikutip Minggu (16/2/2025).

    Selama periode fungsional, ruas tol ini melayani total ratusan ribu kendaraan baik kendaraan logistic maupun pelancong setiap harinya. Kelancaran arus lalu lintas selama Nataru membuktikan pentingnya keberadaan infrastruktur ini, terutama bagi masyarakat Sumatera.

    Foto: Jalan Tol Padang – Pekanbaru Seksi Bangkinang – XIII Koto Kampar. (Dok. Hutama Karya)
    Jalan Tol Padang – Pekanbaru Seksi Bangkinang – XIII Koto Kampar. (Dok. Hutama Karya)

    Trafik pengguna Tol Trans Sumatera pada ruas fungsional mencapai 5,25% atau setara dengan 115.583 kendaraan dari akumulasi 2,2 juta kendaraan yang melintas. Adapun antusiasme tertinggi ditunjukkan oleh masyarakat di Padang, mengingat Jalan Tol Padang – Sicincin menjadi yang pertama di wilayah tersebut.

    Sebagai catatan, pada tahun 2024 HK berhasil menambah panjang Tol Trans Sumatera 83,9 Km. Sehingga secara akumulatif total panjang Tol Trans Sumatera yang telah dibangun oleh Hutama Karya adalah 1.042 Km.

    Adapun beberapa ruas tol yang diresmikan pada 2024 antara lain:

    Jalan Tol Indrapura – Kisaran seksi I (15,6 Km)
    Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Ruas Tebing Tinggi – Indrapura seksi 1 dan sebagian seksi 2 (28 Km)
    Jalan Tol Pekanbaru – Padang Ruas Bangkinang – Pangkalan seksi Bangkinang – XIII Koto Kampar (24,7 Km)
    Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 2,3,5, dan 6 (35 Km)
    Jalan Tol Binjai – Pangkalan Brandan Seksi 2 (19 Km)
    Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Ruas Tebing Tinggi – Dolokmerawan – Sinaksak seksi 3 dan sebagian seksi 4 (45,6 Km)
    Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi seksi 3 (34 Km)

    (wur/wur)

  • Gubernur: Konsorsium Arab minati beberapa sektor investasi di Aceh

    Gubernur: Konsorsium Arab minati beberapa sektor investasi di Aceh

    Mereka juga tertarik investasi di bidang energi listrik serta pertambangan mineral di Aceh,

    Banda Aceh (ANTARA) – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem menyatakan bahwa konsorsium investor dari Kerajaan Arab Saudi tertarik untuk menanamkan modal terhadap beberapa sektor perekonomian di tanah rencong.

    “Alhamdulillah, tadi baru saja saya berbincang dengan Prof Abdul Karim. Beliau menyampaikan ketertarikan konsorsium dari Kerajaan Arab Saudi untuk berinvestasi pada beberapa sektor di Aceh,” kata Muzakir Manaf dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Minggu.

    Perihal tersebut disampaikannya setelah bertemu dengan utusan konsorsium investor dari kerajaan Arab Saudi Prof Dr Abdul Karim Bin Abdul Aziz Asishri, di Kota Subulussalam, Aceh.

    Mualem mengatakan, konsorsium tersebut tertarik untuk mendirikan pabrik pengolahan crude palm oil (CPO) dan mendirikan pabrik minyak goreng di Aceh.

    “Mereka juga tertarik investasi di bidang energi listrik serta pertambangan mineral di Aceh,” ujarnya.

    Mualem menambahkan, Prof Abdul Karim yang juga merupakan utusan Masjidil Haram serta Guru Besar di Universitas Ummul Qura Mekkah Arab Saudi itu ikut mengundang putra-putri Aceh untuk mengenyam pendidikan di sana.

    Dirinya menegaskan, sangat menyambut baik ketertarikan konsorsium tersebut karena juga berkaitan erat dengan visi nya yaitu Aceh Islami, maju, bermartabat dan berkelanjutan, serta misi untuk melaksanakan kemandirian ekonomi dengan basis sektor unggulan Aceh.

    Aceh, lanjut dia, sangat terbuka terhadap investor dari mana saja, karena dengan banyaknya investasi, maka lapangan semakin kerja terbuka. Dan tentunya berimbas positif pada upaya Aceh mengurangi pengangguran serta mengentaskan kemiskinan.

    Ditambah lagi, efek investasi tersebut juga bisa membuka peluang usaha baru yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi Aceh.

    “Kita menyambut baik dan akan mengkaji serta berkoordinasi dengan pemangku kebijakan terkait. Saya tadi juga menawarkan kerja sama di bidang kesehatan, karena hal ini juga akan sangat bermanfaat bagi rakyat Aceh,” demikian Mualem.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025