Xcloud.id

kab/kota: Banda Aceh

  • Terpopuler, Puan minta bubarkan ormas hingga OJK blokir rekening judol

    Terpopuler, Puan minta bubarkan ormas hingga OJK blokir rekening judol

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita terpopuler Senin pagi yang menarik untuk disimak, mulai dari Ketua DPR RI minta pemerintah bubarkan ormas pengganggu dan meresahkan hingga OJK koordinasikan pemblokiran 4.000 rekening milik dua bos judol. Berikut rangkuman beritanya:

    1. Ketua DPR RI minta pemerintah bubarkan ormas pengganggu dan meresahkan

    Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) pengganggu ketertiban, dan meresahkan masyarakat.

    “Kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, apalagi kemudian meresahkan masyarakat, dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme,” ujar Puan saat memberikan keterangan usai bertemu dengan Perdana Menteri China Li Qiang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu. Baca selengkapnya di sini.

    2. Prabowo terima kunjungan resmi PM Li Qiang di Istana Merdeka

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) China Li Qiang di Istana Merdeka Jakarta, Minggu, dalam rangkaian tiga hari lawatannya di Indonesia. Baca selengkapnya di sini.

    3. Puluhan ribu Bobotoh ramaikan pawai Persib Bandung juara Liga 1

    Puluhan ribu Bobotoh meramaikan pawai perayaan Persib Bandung atas keberhasilan klub tersebut menjuarai Liga 1 musim 2024/2025, yang dimulai dari Balai Kota menuju Gedung Sate, Bandung pada Minggu.

    Sejak pagi, kawasan Jalan Wastukancana dipenuhi Bobotoh yang mengenakan atribut berwarna biru, seperti jersi Persib, syal, bendera, hingga spanduk bertuliskan “Persib Juara Back to Back”. Baca selengkapnya di sini.

    4. Kebakaran di Aceh Tamiang, enam orang meninggal dunia

    Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berhasil memadamkan kebakaran lima unit rumah dan toko (ruko) yang menewaskan enam orang di jalan lintas Medan-Banda Aceh di Desa Tualang Baro, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang.”Api sudah dapat dipadamkan. Korban jiwa meninggal dunia enam orang,” kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Aceh Tamiang Iman Suhery di Aceh Tamiang, Minggu. Baca selengkapnya di sini.

    5. OJK koordinasikan pemblokiran 4 ribu rekening milik dua bos judol

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera mengoordinasikan pemblokiran lebih dari 4 ribu rekening yang digunakan dua tersangka judi online (judol) berinisial OHW dan H yang ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada awal Mei 2025. Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Indriani
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri dorong Banda Aceh bangun ekosistem menuju Kota Parfum

    Wamendagri dorong Banda Aceh bangun ekosistem menuju Kota Parfum

    “Branding itu ganti logo, sayembara, kemudian pakai tagline, terus semangat. It’s not that simple, tidak sesederhana itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh membangun ekosistem yang kuat dan menyeluruh untuk mendukung identitas baru sebagai Kota Parfum.

    Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Road to Launching Banda Aceh Kota Parfum di BSI Landmark Aceh, Aceh, Jumat (23/5).

    “Branding itu ganti logo, sayembara, kemudian pakai tagline, terus semangat. It’s not that simple, tidak sesederhana itu,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dalam paparannya, Bima menekankan pentingnya membangun narasi kota yang otentik dan berkelanjutan. Ia mencontohkan sejumlah kota di dalam dan luar negeri, seperti Bogor, Banyuwangi, hingga Grasse di Prancis, yang berhasil mengangkat kekuatan lokal menjadi identitas global.

    Menurutnya, untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota Parfum, dibutuhkan strategi jangka panjang yang melampaui masa jabatan kepala daerah saat ini. “Jadi Kota Parfum ini enggak boleh, walaupun idenya luar biasa keren, enggak boleh identik hanya masa jabatan Ibu Illiza. Enggak bisa,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya membangun ekosistem yang melibatkan semua unsur, mulai dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, hingga akademisi. Ia juga menyoroti perlunya edukasi masyarakat, penataan kawasan, pengelolaan sampah, serta penguatan karakter warga dalam mendukung citra kota.

    “Sekarang bagaimana kita melakukan edukasi, supaya warga di sini nyambung dengan branding sebagai Kota Parfum,” ucap Bima.

    Bima juga mengapresiasi langkah awal yang telah dilakukan Pemkot Banda Aceh. Ia berharap acara ini dapat memperkuat citra Banda Aceh sebagai Serambi Mekah sekaligus Kota Parfum yang berkelas dunia.

    “Saya mendoakan semoga Bu Illiza diberikan Allah kekuatan bersama Wakil [Wali Kota] ya, Pak Ketua Dewan juga kasih pendukung semua supaya bisa membangun ekosistem dari hulu ke hilir untuk penguatan itu,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Sekretaris Utama Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) Dessy Ruhati, Staf Khusus Menteri Ekraf Rian Firmansyah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Irwansyah, Rektor Universitas Syiah Kuala Marwan, serta pihak terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Draf rancangan revisi UU Pemerintahan Aceh diserahkan ke DPR RI

    Draf rancangan revisi UU Pemerintahan Aceh diserahkan ke DPR RI

    Banda Aceh (ANTARA) – Tim Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyerahkan draf rancangan revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) ke Sekretaris Jenderal DPR RI agar segera dilakukan pembahasan.

    “Revisi ini sangat penting, khususnya dalam hal perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) dan kejelasan kewenangan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat,” kata Plt Sekda Aceh, M Nasir dalam keterangannya, di Banda Aceh, Jumat.

    Penyerahan ini dilakukan bersama jajaran tim revisi UUPA dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, serta para akademisi dan tokoh masyarakat Aceh yang terlibat dalam pembahasannya.

    Seperti diketahui, revisi UUPA sendiri saat ini berada di nomor 135 dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 DPR RI. Kemudian, DPRA telah mengesahkan dan menetapkan draf rancangan revisi UUPA dalam rapat paripurna.

    M Nasir mengatakan bahwa draf revisi UUPA telah melalui proses panjang bersama DPR Aceh. Draf tersebut kini telah mengerucut menjadi delapan pasal yang akan diusulkan direvisi dan satu pasal tambahan.

    Ia berharap revisi UUPA ini dapat dimasukkan dalam kategori cumulative open list, sehingga proses pembahasannya bisa dipercepat dan tidak tergantung pada urutan dalam daftar panjang Prolegnas.

    “Harapan kami, pada 16 Agustus 2025 atau paling lambat 2026, sehingga Presiden RI dapat menyampaikan nota keuangan yang telah memuat perpanjangan dana Otsus Aceh,” ujarnya.

    M Nasir menegaskan bahwa Pemerintah Aceh terus berkomitmen untuk mengawal proses ini hingga tuntas, demi memperkuat pelaksanaan kekhususan Aceh secara hukum dan konstitusional.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul menyampaikan komitmennya untuk mendukung percepatan proses legislasi ini.

    Pihaknya akan mengamankan sembilan pasal yang diajukan, dan memastikan agar setiap materi tambahan mendapat persetujuan dari Pemerintah Aceh sebelum dibawa ke proses legislasi nasional.

    “Kami memahami bahwa masyarakat Aceh yang paling tahu kebutuhan daerahnya. Karena itu, semua usulan akan kami konsultasikan kembali dan komunikasikan dengan legislatif terkait,” demikian Inosentius Samsul.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRA tetapkan draf rancangan revisi UU Pemerintahan Aceh

    DPRA tetapkan draf rancangan revisi UU Pemerintahan Aceh

    Banda Aceh (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui sidang paripurna di Banda Aceh, Rabu, mengesahkan dan menetapkan draf rancangan revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk diserahkan dan dibahas oleh DPR RI.

    “Dalam perumusan perubahan UUPA ini, DPRA mengikut sertakan unsur tim Pemerintah Aceh, kolaborasi semuanya telah menghasilkan draf rancangan perubahan UUPA ini, termasuk naskah akademiknya,” kata Ketua DPR Aceh, Zulfadli, di Banda Aceh, Rabu.

    Sebagai informasi, rencana perubahan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang UUPA ini sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2024-2029, yang telah disepakati Baleg DPR RI serta Panitia Perancang UU DPD RI.

    Pelaksanaan paripurna penetapan draf revisi UUPA ini dilakukan sesuai bunyi Pasal 269 ayat (3) UUPA, yang menyatakan bahwa setiap rencana perubahan harus dikonsultasikan dan mendapatkan pertimbangan dari DPR Aceh.

    Zulfadli mengatakan pengkajian draf rancangan revisi UUPA ini juga melibatkan unsur guru besar, akademisi dan praktisi. Serta telah mendapatkan dukungan penuh dari partai politik lokal maupun nasional yang memiliki kursi di DPR Aceh.

    “Penyiapan dan pembahasan draf rancangan perubahan UUPA ini didukung sepenuhnya oleh pimpinan partai politik lokal dan partai politik nasional di DPRA,” ujar Zulfadli.

    Sementara itu, Ketua Tim Revisi UUPA di DPRA, Tgk Anwar Ramli menyampaikan bahwa terdapat delapan pasal perubahan dan satu penambahan/penyisipan dalam draf rancangan revisi tersebut.

    “Terdapat perubahan batang tubuh yang terdiri dari sembilan pasal, yaitu delapan pasal perubahan dan satu penyisipan/penambahan pasal baru,” kata Tgk Anwar Ramli dalam laporannya.

    Pasal perubahan

    Adapun delapan pasal perubahan tersebut yakni pasal 7 terkait dengan kewenangan Aceh, yaitu penegasan kewenangan pusat agar tidak terjadi paradoks yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik pelaksanaannya.

    Kemudian, pasal 11 tentang penegasan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) agar tidak menghalangi kewenangan Aceh.

    Pasal 235 tentang evaluasi Qanun APBA dan Fasilitasi Qanun Aceh lainnya. Di sini, juga ada penegasan kedudukan Qanun Aceh sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

    Lalu, Pasal 270 yaitu makna dan kedudukan peraturan perundangan, qanun, NSPK, dan peraturan pemerintah dalam penafsiran kewenangan Aceh.

    Selanjutnya Pasal 183, terkait dengan pendapatan/fiskal Aceh, yaitu tentang dana otonomi khusus (otsus). Pasal 192 tentang regulasi lanjutan soal kedudukan zakat dalam UUPA.

    Berikutnya Pasal 160, meliputi kewenangan minyak dan gas bumi dan sumber daya alam lain termasuk karbon serta pengaturan tentang aset. Serta pasal 165, mengenai kewenangan Aceh dalam bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi yang akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Pusat.

    Sedangkan untuk penambahan baru yakni Pasal 251A, merupakan pasal tambahan yang mengatur tentang pajak dan pendapatan lain non-pajak yang diperlukan guna penyelenggaraan kekhususan Aceh.

    Tgk Anwar Ramli menegaskan, pembahasan perubahan UUPA oleh DPR RI ini perlu dikawal bersama, sehingga hasilnya bisa lebih baik dan komprehensif sesuai harapan masyarakat Aceh.

    “Pengawalan ini adalah tanggung jawab moral kita bersama, karena perubahan UUPA harus melibatkan pemangku kepentingan di Aceh sesuai pasal 269 ayat (3) UUPA,” demikian Tgk Anwar Ramli.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Begini Antisipasi Pertamina Amankan Stok Avtur untuk Penerbangan Haji

    Begini Antisipasi Pertamina Amankan Stok Avtur untuk Penerbangan Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan 95.700 kiloliter (kL) avtur khusus untuk penerbangan haji 2025 di 13 bandara embarkasi haji seluruh Indonesia.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, avtur disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan penerbangan haji selama dua fase operasional di keberangkatan pada 2 Mei – 1 Juni dan kepulangan 10 Juni – 11 Juli 2025.

    “Per 5 Mei kemarin telah terserap 10% atau sekitar 9.570 kL avtur oleh para maskapai haji,” kata Heppy melalui keterangan resmi, Kamis (8/5/2025).

    Selain memastikan ketersediaan stok dan sarana prasarana, Pertamina Patra Niaga juga akan bersiaga 24 jam selama masa pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci.

    Heppy mengatakan, lebih dari 150 armada pengisian dan ratusan tenaga kerja bersertifikasi telah dikerahkan untuk memastikan pelayanan maksimal selama periode operasional haji. Seluruh proses juga didukung sistem after-sales 24/7 untuk memastikan kelancaran di setiap titik.

    “Dengan segala kesiapan ini, kami berharap para jemaah haji tidak terkendala pada proses keberangkatan dan kepulangan sehingga bisa menjalankan ibadah haji dengan tenang,” katanya.

    Tahun ini, penerbangan haji dilayani oleh Garuda Indonesia, Saudia Airlines, dan Lion Air, melalui 13 bandara, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta, Kertajati, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar.

    Mulai tahun ini, pemerintah meresmikan terminal khusus penerbangan haji di Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang, Banten. Peresmian itu dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Minggu (4/5/2025).

    Terminal tersebut diproyeksikan mampu melayani hingga 94 juta jemaah setiap tahunnya.

    “Kami bangga fasilitas ini bagus, modern, nyaman luas dan kemampuan kapasitas ini cukup membanggakan dilaporkan mencapai 94 juta kapasitas per tahun,” ujar Prabowo.

  • Haji 2025, Garuda siapkan satu pesawat cadangan cegah keterlambatan

    Haji 2025, Garuda siapkan satu pesawat cadangan cegah keterlambatan

    Jadi tahun ini kami menyiapkan satu pesawat untuk backup yang tahu lalu tidak ada,

    Jakarta (ANTARA) – Garuda Indonesia menyiapkan 13 pesawat berbadan lebar untuk melayani penerbangan haji 2025 serta satu pesawat cadangan untuk meminimalisir potensi keterlambatan keberangkatan maupun kepulangan.

    Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani mengatakan, dengan adanya pesawat cadangan ini, Garuda Indonesia berharap dapat melakukan pemulihan jadwal penerbangan dengan lebih cepat apabila terjadi kendala operasional.

    “Jadi tahun ini kami menyiapkan satu pesawat untuk backup yang tahu lalu tidak ada,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Wamildan menjelaskan, nantinya pada fase keberangkatan jemaah haji, pesawat cadangan ini akan disiagakan di Jakarta. Sementara itu, pada fase kepulangan, pesawat yang sama akan ditempatkan di Jeddah atau Madinah.

    Strategi ini bertujuan untuk mempercepat proses penanganan jika terjadi penundaan penerbangan, baik saat keberangkatan dari Tanah Air maupun saat kembali dari Arab Saudi.

    Pada musim haji tahun ini, Garuda Indonesia akan mengangkut 90.933 penumpang, yang terdiri dari 90.203 calon jemaah haji dan 730 petugas haji.

    Jumlah ini terbagi ke dalam 246 kelompok terbang (kloter) dan diberangkatkan dari tujuh embarkasi, yaitu Banda Aceh, Medan, Jakarta, Solo, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.

    Garuda Indonesia telah menerbangkan 4.158 calon jemaah haji pada fase keberangkatan pertama, Jumat (2/5).

    Fase keberangkatan calon jemaah haji berlangsung pada 2–16 Mei 2025 untuk penerbangan menuju Madinah, dan 17–31 Mei 2025 untuk penerbangan menuju Jeddah.

    Selanjutnya, fase pemulangan akan dimulai pada 11–25 Juni 2025 dengan keberangkatan dari Jeddah/Madinah menuju kota embarkasi, dan 26 Juni–10 Juli 2025 dari Madinah menuju kota embarkasi.

    Garuda Indonesia akan mengoperasikan 13 pesawat berbadan lebar selama musim haji 2025, yang terdiri dari Boeing B777-300ER, Airbus A330-900neo, dan Airbus A330-300. Dari total pesawat yang dioperasikan tersebut, lima di antaranya merupakan pesawat sewa.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Inovasi nilam ARC USK Aceh dinilai bisa jadi model hilirisasi nasional

    Inovasi nilam ARC USK Aceh dinilai bisa jadi model hilirisasi nasional

    Perjuangan panjang ARC USK dalam inovasi dan hilirisasi nilam membuat saya tersentuh. Tentu pemerintah akan mendukung upaya ini dengan melakukan scaling up dari proses hilirisasi nilam yang sudah ada saat ini,

    Banda Aceh (ANTARA) – Sekretaris Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Prof Ahmad Erani Yustika menyatakan, inovasi nilam berbasis rakyat yang dikembangkan Atsiri Research Center (ARC) Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh bisa menjadi salah satu model hilirisasi nasional.

    “Hilirisasi nilam berbasis rakyat yang dilakukan ARC USK dapat menjadi salah satu model pengembangan komoditas, khususnya pertanian dan perkebunan, serta bisa dicontoh berbagai pihak,” kata Prof Ahmad Erani Yustika, di Banda Aceh, Rabu.

    Pernyataan itu disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Hilirisasi Komoditas Nasional Indonesia yang dilaksanakan oleh USK Banda Aceh bekerja sama dengan Tim Kerja Hilirisasi, di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh.

    Prof Ahmad Erani mengaku kagum tentang proses panjang inovasi dan hilirisasi nilam oleh ARC USK Banda Aceh, bisa menjadi cerminan intelektual, dimana ilmu tidak hanya tumbuh pada institusi pendidikan, tetapi mengalir ke masyarakat untuk menciptakan nilai tambah dan gerakan ekonomi rakyat.

    “Perjuangan panjang ARC USK dalam inovasi dan hilirisasi nilam membuat saya tersentuh. Tentu pemerintah akan mendukung upaya ini dengan melakukan scaling up dari proses hilirisasi nilam yang sudah ada saat ini,” ujarnya.

    Dirinya menuturkan, saat ini satgas hilirisasi telah mendata 28 komoditas Indonesia untuk menjadi fokus pengembangan. Tetapi, Presiden mengamanatkan penambahan jika ada komoditas yang memiliki potensi besar untuk ekonomi nasional.

    “Amanat Presiden, jika ada komoditas lain yang memiliki potensi besar untuk ekonomi nasional, sangat terbuka untuk ditambahkan komoditas unggulan lainnya,” kata Prof Ahmad Erani.

    Sementara itu, Rektor USK, Prof Marwan menegaskan, sesuai paradigma baru perguruan tinggi berdampak yang digagas Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi, maka kampus harus bertransformasi menjadi pusat solusi bagi masyarakat, melampaui perannya dalam pengajaran dan pendidikan.

    Artinya, perguruan tinggi harus menjadi motor transformasi sosial dan ekonomi, menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mendukung tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

    Kampus, harus fokus pada outcome dan impact melalui riset dan inovasi yang mampu menjawab persoalan nyata dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.

    “Karena itu, hilirisasi nilam membuka peluang nilai tambah ekonomi yang signifikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Prof Marwan.

    Rektor juga menjelaskan bahwa dalam konteks Aceh, USK telah 10 tahun melakukan inovasi riset berbasis komoditas unggulan nilam.

    Bahkan, telah melakukan community development melalui berbagai pendampingan dan transfer iptek kepada masyarakat untuk menjawab kebutuhan dalam pengembangan sumber ekonomi berbasis komoditas pertanian.

    “Maka dari itu, kita memiliki harapan besar agar inovasi nilam ini bisa masuk atau menjadi prioritas dalam hilirisasi nasional,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, Kepala ARC USK, Syaifullah Muhammad menjelaskan, inovasi pada rantai pasok dan rantai nilai industri nilam saat ini telah menghasilkan sekitar 30 produk inovasi turunan nilam yang telah masuk ke pasar.

    Selain itu, berbagai hasil riset dan pengembangan teknologi juga dipaparkan secara gamblang hingga menghasilkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Untuk itu, ARC USK berkomitmen terus mengawal industri nilam Indonesia.

    “Tanpa komitmen, kita tidak akan pernah memulai, dan tanpa konsistensi kita tidak akan pernah menyelesaikan” pungkas Doktor lulusan Curtin University of Technology Australia itu.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • BMKG prakirakiran mayoritas wilayah Indonesia diguyur hujan pada Rabu

    BMKG prakirakiran mayoritas wilayah Indonesia diguyur hujan pada Rabu

    logo BMKG

    BMKG prakirakiran mayoritas wilayah Indonesia diguyur hujan pada Rabu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia diguyur hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir pada Rabu. Prakirawan BMKG Aulia Siti Syahdian dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa dominasi cuaca hujan tercatat meluas di berbagai kota besar dari barat hingga timur Indonesia.

    “Hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar di Pulau Sumatra, seperti Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung,” kata dia.

    Berikutnya, ujar Aulia, di wilayah Jawa, hujan ringan juga berpotensi mengguyur Serang dan Semarang. Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Mataram dan Kupang di wilayah Nusa Tenggara, serta sejumlah kota di Kalimantan seperti Pontianak, Palangka Raya, dan Samarinda.

    Sementara itu, di Sulawesi, hujan ringan berpotensi turun di Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, dan Kendari. Di wilayah timur Indonesia, potensi hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Nabire. Selain hujan ringan, BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas sedang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Bandung dan Jayapura. Tanjung Selor di Kalimantan Utara, serta Merauke di Papua Selatan, juga diperkirakan mengalami hujan sedang.

    Aulia menyampaikan BMKG memperingatkan potensi hujan yang disertai petir di beberapa kota, seperti Pangkal Pinang di Kepulauan Bangka Belitung, Yogyakarta, Banjarmasin di Kalimantan Selatan, dan Jayawijaya di Papua Pegunungan.

    “Sementara itu, kondisi cuaca berawan tebal diprakirakan mendominasi Jakarta, Surabaya, Padang, Bengkulu, dan Denpasar,” kata dia.

    Ia mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama hujan disertai petir yang dapat berdampak pada aktivitas harian masyarakat. Ia menekankan pentingnya memantau pembaruan informasi cuaca yang tersedia setiap tiga jam melalui kanal resmi BMKG.

    “Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik dan terkini, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store dan Play Store, serta memantau laman resmi www.bmkg.go.id atau media sosial @info.bmkg,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Harga emas di Pegadaian melonjak hingga Rp27.000 per gram pada 7 Mei

    Harga emas di Pegadaian melonjak hingga Rp27.000 per gram pada 7 Mei

    Pramuniaga menunjukkan emas di Galeri 24 Pegadaian Area Aceh, Banda Aceh, Aceh, Kamis (17/4/2025). ANTARA FOTO/Khalis Surry/nym

    Harga emas di Pegadaian melonjak hingga Rp27.000 per gram pada 7 Mei
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Harga emas yang dikutip dari laman resmi Pegadaian, Rabu (7/5) menunjukkan harga tiga produk logam mulia, yakni buatan Antam, UBS dan Galeri24, mengalami kenaikan harga jual hingga Rp27.000 dari hari sebelumnya. Emas Antam melonjak Rp27.000 dari semula Rp1.982.000 per gram menjadi Rp2.009.000. Begitu pula emas Galeri24 yang turut naik Rp27.000 dari Rp1.901.000 menjadi Rp1.928.000.

    Sementara emas buatan UBS naik Rp21.000 menjadi Rp1.958.000 dari semula Rp1.937.000 per gram. Emas buatan Antam dan Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

    Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

    Harga emas Antam:

    – Harga emas Antam 0,5 gram: Rp1.057.000

    – Harga emas Antam 1 gram: Rp2.009.000

    – Harga emas Antam 2 gram: Rp3.955.000

    – Harga emas Antam 3 gram: Rp5.906.000

    – Harga emas Antam 5 gram: Rp9.808.000

    – Harga emas Antam 10 gram: Rp19.558.000⁠

    – Harga emas Antam 25 gram: Rp48.763.000

    – Harga emas Antam 50 gram: Rp97.443.000

    – Harga emas Antam 100 gram: Rp194.805.000

    – Harga emas Antam 250 gram: Rp486.736.000

    – Harga emas Antam 500 gram: Rp973.253.000

    – Harga emas Antam 1000 gram: Rp1.946.464.000.⁠

    Harga emas UBS:

    – Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.059.000

    – Harga emas UBS 1 gram: Rp1.958.000

    – Harga emas UBS 2 gram: Rp3.886.000

    – Harga emas UBS 5 gram: Rp9.603.000

    – Harga emas UBS 10 gram: Rp19.104.000

    – Harga emas UBS 25 gram: Rp47.666.000

    – Harga emas UBS 50 gram: Rp95.136.000

    – Harga emas UBS 100 gram: Rp190.197.000

    – Harga emas UBS 250 gram: Rp475.351.000

    – Harga emas UBS 500 gram: Rp949.583.000

    Harga emas Galeri24:

    – Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.011.000

    – Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.928.000

    – Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.797.000

    – Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.425.000

    – Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.798.000

    – Harga emas Galeri24 25 gram: Rp46.878.000

    – Harga emas Galeri24 50 gram: Rp93.681.000

    – Harga emas Galeri24 100 gram: Rp187.270.000

    – Harga emas Galeri24 250 gram: Rp467.943.000

    – Harga emas Galeri24 500 gram: Rp935.426.000

    – Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.870.850.000.

    Sumber : Antara