Xcloud.id

kab/kota: Banda Aceh

  • Hore! 9 Jalan Tol Baru Dibuka Gratis saat Nataru, Ini Daftarnya

    Hore! 9 Jalan Tol Baru Dibuka Gratis saat Nataru, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memfungsionalkan dan mengoperasikan sembilan ruas tol baru sepanjang 197,1 kilometer (Km) untuk mendukung momentum libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Mengutip informasi yang dibagikan di laman Kementerian PU, sembilan ruas baru tersebut berada di jaringan Jalan Tol Trans Sumatra serta Trans Jawa.

    “Untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru, Kementerian PU menambah 9 ruas tol fungsional dan operasional,” jelas PU dalam akun Instagram resminya, dikutip Selasa (16/12/2025).

    Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta menghadirkan perjalanan yang efisien.

    Adapun, operasional dan fungsional 9 ruas baru tersebut mulai berlaku pada hari ini, Selasa (16/12/2025) hingga 4 Januari 2026 pada pukul 07.00 hingga 17.00 WIB.

    “Kecuali Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji – Seulimeum) yang telah fungsional sejak 6 Desember 2025,” imbuhnya.

    Berikut daftar jalan tol baru yang dibuka gratis saat Nataru:

    1. Tol Sigli – Banda Aceh: Seksi 1 (Padang Tiji – Seulimeum sepanjang 24,67 km)

    2. Tol Palembang – Betung: Seksi 2 (Rengas – Pulau Rimau sepanjang 30,75 km)

    3. Tol Junction Palembang: (Ramp 1,5,6,7B, dan 8 sepanjang 7,5 km)

    4. Cikampek/Cikopo-Palimanan: (Km 72+200 – 110+359 dan Km 129+975 – 131+475 A/B sepanjang 39,38 km)

    5. Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat: (Sinaksak – Simpang Panei sepanjang 12,37 Km)

    6. Tol Probolinggo – Banyuwangi: (Seksi 1 Gending – Krakasan, Seksi 2 Krakasan – Paiton sepanjang 24,08 km)

    7. Tol Tangerang – Merak: (Pelebaran lajur ke3 segmen Cilegon Timur – Cilegon Barat sepanjang 8,05Km)

    8. Tol IKN: (Seksi 3A, 3A2, 3B, 2B2, 5A, 5B, 6A Dan Hembatan Pulau Balang sepanjang 50,23 km)

    9. Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg: (JC Sedyatmo – IC Kosambi sepanjang 4,70 km)

  • UNDP Tanggapi Surat Permintaan Bantuan dari Pemda Aceh untuk Pemulihan Bencana

    UNDP Tanggapi Surat Permintaan Bantuan dari Pemda Aceh untuk Pemulihan Bencana

    Pemerintah Aceh mengaku meminta bantuan penanganan bencana banjir dan longsor, kepada dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA di Banda Aceh. Dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Adapun dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatannya tersebut yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).

    “Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujarnya.

    Selain itu, MTA juga menyampaikan bahwa saat ini tercatat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh, dan telah tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.

    Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional. Besar kemungkinan, keterlibatan lembaga dan relawan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini.

    Kehadiran lembaga dan relawan ini, diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, Pem. Kab/kota, ormas/OKP secara mandiri dan masyarakat Aceh.

    Dia menyebutkan, beberapa lembaga yang sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan lainnya.

    Atas nama masyarakat Aceh dan korban, lanjut MTA, Gubernur Aceh mengucapkan terima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi memulihkan Aceh.

    “Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” demikian Muhammad MTA.

  • 1,7 Juta Pelanggan Listrik Terdampak Bencana Sumatera, Bahlil Ungkap Kendala Pemulihan

    1,7 Juta Pelanggan Listrik Terdampak Bencana Sumatera, Bahlil Ungkap Kendala Pemulihan

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan berbagai kendala di lapangan dalam pemulihan sektor energi, khususnya kelistrikan yang masih menghadapi tantangan berat akibat kerusakan infrastruktur dan keterbatasan akses sehingga membuat pelanggan listrik belum mendapatkan akses kembali.

    Menurut laporan Tim ESDM Siaga Bencana soal perkembangan pemulihan pasokan listrik, tercatat sekitar 1,7 juta pelanggan terdampak akibat bencana. Sebanyak 198.296 di antaranya pun masih belum dapat menikmati listrik.

    Secara teknis, Bahlil menjelaskan perkembangan pasokan listrik di Aceh. Saat ini, total kapasitas pembangkit di Banda Aceh sekitar 110 Mega Watt (MW) dan rata-rata beban yang masuk saat ini berkisar 66 MW, meski sebagian pasokan masih berasal dari genset.

    “Jaringan induk yang telah terpasang kini mencapai sekitar 80-90 persen, dan diperkirakan dalam beberapa minggu semua akan kembali normal. Jika ini terjadi, aliran listrik dari Arun dan Bireuen akan bisa masuk secara normal,” jelas Bahlil dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).

    Untuk transmisi antarpulau Sumatra, sambungan sudah terkoneksi. Namun, meski jaringan dasar terhubung, distribusi ke desa-desa masih terkendala karena kerusakan infrastruktur yang parah.

    Bahlil menegaskan bahwa banyak jalan yang sulit dilalui, tiang-tiang listrik yang roboh, dan beberapa desa masih terendam banjir. Jika listrik dipaksakan dialirkan ke area yang masih terendam, itu berpotensi menyebabkan kecelakaan.

     

  • Antrean BBM di Banda Aceh mengular akibat banjir dan tanah longsor

    Antrean BBM di Banda Aceh mengular akibat banjir dan tanah longsor

    Rabu, 3 Desember 2025 15:58 WIB

    Sejumlah warga membawa jeriken saat antre untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Darussalam, Banda Aceh, Aceh, Rabu (3/12/2025). Pemerintah setempat mencabut sementara aturan bar code untuk BBM bersubsidi dalam upaya memperlancar pendistribusian BBM di Aceh dan wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor. ANTARA FOTO/Ampelsa/bar

    Sejumlah pengendara mobil dan sepeda motor antre untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Darussalam, Banda Aceh, Aceh, Rabu (3/12/2025). Pemerintah setempat mencabut sementara aturan bar code untuk BBM bersubsidi dalam upaya memperlancar pendistribusian BBM di Aceh dan wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor. ANTARA FOTO/Ampelsa/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir Sumatera, Aceh Terima Bantuan dari Perusahaan Multinasional

    Banjir Sumatera, Aceh Terima Bantuan dari Perusahaan Multinasional

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menerima bantuan kemanusiaan dari perusahaan multinasional Upland Resources yang beroperasi di United Kingdom, Malaysia, dan Indonesia. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Senin (15/12/2025) malam.

    Bantuan berupa paket sembako tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Sedikitnya tiga truk bantuan telah disiapkan dan akan segera disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak bencana.

    Mualem menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan solidaritas yang ditunjukkan Upland Resources. Menurutnya, dalam situasi bencana, nilai kemanusiaan harus menjadi landasan utama tanpa memandang latar belakang pihak pemberi bantuan.

    “Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja,” ujarnya.

    Mualem menegaskan, bantuan tersebut akan disalurkan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan dan mengalami dampak terparah akibat bencana hidrometeorologi. “Yang urgent dan paling parah ada beberapa kawasan, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen. Selain itu juga ke Takengon, Beutong, serta Langsa,” katanya.

    Sementara itu, Chairman & CEO Upland Resources, Datuk Bolhassan Di, menjelaskan bantuan kemanusiaan tersebut merupakan hasil penggalangan dana internal perusahaan di tiga negara tempat Upland beroperasi.

    “Alhamdulillah, PT kita Upland di UK, Indonesia, dan Malaysia dapat mengumpulkan dana sebesar Rp 777 juta,” ujarnya.

    Dana tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk pembelian kebutuhan pokok dari penyedia lokal di Aceh, sekaligus mendukung perekonomian daerah. “Kami dibantu tim di Aceh untuk menyediakan barang-barang lokal dan menyalurkannya ke lokasi-lokasi yang diarahkan langsung oleh Bapak Gubernur,” kata Datuk Bolhassan.

  • Jaga Stok LPG di Aceh, Pertamina Terapkan Distribusi Alternatif

    Jaga Stok LPG di Aceh, Pertamina Terapkan Distribusi Alternatif

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan energi, khususnya LPG, di wilayah Aceh. Langkah ini dilakukan menyusul terganggunya stok dan distribusi LPG di sejumlah daerah akibat bencana banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengungkapkan, proses distribusi LPG saat ini menghadapi kendala serius karena sejumlah jalur darat tidak dapat dilalui akibat jalan terputus serta dampak banjir dan longsor.

    Kondisi tersebut membuat penyaluran energi tidak bisa dilakukan melalui rute reguler seperti biasanya. Beberapa akses utama yang belum berfungsi optimal antara lain jalur darat Lhokseumawe-Bener Meriah serta jembatan penghubung Bireuen-Lhokseumawe. Padahal, dalam kondisi normal, pasokan LPG untuk Banda Aceh disalurkan dari Lhokseumawe melalui jalur darat.

    “Jalur dari Lhokseumawe ke Banda Aceh itu terputus. Sehingga ini mengganggu pasokan LPG dari Lhokseumawe ke Banda Aceh dan sekitarnya,” ungkap Mars Ega di kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Untuk menjaga ketersediaan LPG di Aceh, Pertamina Patra Niaga menerapkan berbagai skema distribusi alternatif dengan memanfaatkan beragam moda transportasi, mulai dari jalur darat, laut, hingga udara.

    Mars Ega menjelaskan, untuk wilayah Banda Aceh, Pidie Jaya, dan Bireuen, pasokan LPG yang sebelumnya rutin dikirim dari Lhokseumawe melalui jalur darat terpaksa dialihkan. Terputusnya jalur Lhokseumawe–Bireuen membuat perusahaan menyalurkan LPG dengan menyeberangkan armada skid tank atau mobil tangki LPG menggunakan kapal laut dari Integrated Terminal Lhokseumawe menuju Fuel Terminal Krueng Raya di Banda Aceh. Selanjutnya, LPG didistribusikan kembali melalui jalur darat ke Pidie Jaya dan Bireuen.

    Sementara itu, untuk wilayah Aceh Timur dan Langsa, penyaluran BBM dan LPG dari Fuel Terminal Lhokseumawe masih dapat dilakukan melalui jalur darat. Pasalnya, akses dari wilayah timur Aceh, khususnya dari Aceh Tamiang menuju Lhokseumawe, masih bisa dilalui.

    Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga menerapkan skema alternative emergency (AE) dengan memanfaatkan kapal Ro-Ro (roll-on/roll-off) guna mendukung pengiriman skid tank LPG dari Lhokseumawe ke Banda Aceh demi menjaga pasokan di Pidie Jaya dan Bireuen.

    Di Bireuen, pendistribusian LPG bahkan dilakukan dengan cara menarik skid tank menggunakan tali baja untuk menyeberangi sungai akibat jembatan yang terputus.

    Sebagai langkah tambahan, Pertamina Patra Niaga menyiapkan pasokan ekstra dengan mendatangkan truk skid tank LPG dari Dumai, Palembang, Batam, hingga Jawa.

    “Selain itu, hari ini kami juga memberangkatkan ada lima truk tangki dari Dumai, Sumatera dan juga dari Jawa Barat menuju ke Lhokseumawe,” pungkasnya.

  • Ulama Aceh Minta Prabowo Tetapkan Bencana Nasional di Sumatera

    Ulama Aceh Minta Prabowo Tetapkan Bencana Nasional di Sumatera

    Liputan6.com, Aceh – Demi mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka akses bantuan kemanusiaan internasional secara terkoordinasi dan akuntabel, ulama Aceh meminta Presiden Prabowo untuk menetapkan status bencana nasional di tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar. 

     

    “Ulama Aceh sepakat meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional,” kata Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali, dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Hal itu disampaikan berdasarkan rekomendasi hasil muzakarah ulama Aceh 2025, sekaligus doa bersama untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

    Tgk Faisal juga mengatakan, ulama di Aceh juga mendorong Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, menyusun peta jalan pembangunan Aceh pascabencana yang terintegrasi, berorientasi pada mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat serta perlindungan lembaga pendidikan dan rumah ibadah.

    Para ulama juga turut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan revisi anggaran guna menyesuaikan kebutuhan penanganan banjir dan longsor.

    Pemerintah pusat, diminta memberikan perhatian serius melalui dukungan anggaran serta langkah strategis jangka pendek dan panjang secara objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan.

    Dalam rekomendasi lainnya, ulama menekankan pentingnya transparansi dan amanah dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, serta penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana.

    Untuk masyarakat Aceh, juga diimbau terus memperkuat solidaritas sosial, menjaga etika bermedia dan bersosial di tengah musibah, serta menghindari fitnah dan provokasi.

     

  • Aceh Akhirnya Minta Bantuan Penanganan Bencana kepada 2 Lembaga PBB

    Aceh Akhirnya Minta Bantuan Penanganan Bencana kepada 2 Lembaga PBB

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Aceh memuturkan untuk meminta bantuan penanganan bencana banjir dan longsor, kepada dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA di Banda Aceh. Dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Adapun dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatannya tersebut yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).

    “Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujarnya.

    Selain itu, MTA juga menyampaikan bahwa saat ini tercatat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh, dan telah tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.

    Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional. Besar kemungkinan, keterlibatan lembaga dan relawan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini.

    Kehadiran lembaga dan relawan ini, diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, Pem. Kab/kota, ormas/OKP secara mandiri dan masyarakat Aceh.

    Ia menyebutkan, beberapa lembaga yang sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan lainnya.

    Atas nama masyarakat Aceh dan korban, lanjut MTA, Gubernur Aceh mengucapkan terima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi memulihkan Aceh.

    “Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” demikian Muhammad MTA.

  • Jalur Darat Terputus, Pasokan LPG ke Aceh Dialihkan Lewat Laut dan Udara

    Jalur Darat Terputus, Pasokan LPG ke Aceh Dialihkan Lewat Laut dan Udara

    Jakarta –

    Pertamina Patra Niaga terus berupaya menjaga ketersediaan dan pendistribusian LPG bagi masyarakat Aceh dan sekitarnya di tengah sejumlah jalur darat hingga saat ini masih sulit dilalui akibat jalan putus serta dampak banjir dan longsor. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi energi tidak dapat dilakukan melalui jalur reguler seperti biasa.

    Saat ini, beberapa jalur utama belum dapat dilalui secara optimal, di antaranya jalur darat Lhokseumawe-Bener Meriah serta jembatan penghubung Bireuen-Lhokseumawe. Padahal, secara reguler pasokan LPG untuk wilayah Banda Aceh disuplai dari Lhokseumawe melalui jalur darat.

    Untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, Pertamina Patra Niaga melakukan berbagai upaya distribusi alternatif dengan memanfaatkan beragam moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, guna menyalurkan BBM, LPG, serta bantuan kemanusiaan.

    Pada wilayah Banda Aceh, Pidie Jaya, dan Bireuen, pasokan LPG yang sebelumnya disuplai secara reguler dari Lhokseumawe melalui jalur darat harus dialihkan. Karena jalur Lhokseumawe-Bireuen terputus, Pertamina Patra Niaga melakukan penyeberangan pasokan LPG menggunakan armada skid tank (mobil tangki LPG) yang diangkut dengan kapal laut dari Integrated Terminal Lhokseumawe menuju Fuel Terminal Krueng Raya, Banda Aceh. Selanjutnya, LPG didistribusikan kembali melalui jalur darat ke wilayah Pidie Jaya dan Bireuen.

    “Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena masih terdapat ruas jalan yang belum tersambung, sehingga distribusi LPG dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh dilakukan menggunakan skema distribusi alternatif,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun.

    Sementara itu, untuk wilayah Aceh Timur dan Langsa, distribusi BBM dan LPG dari Fuel Terminal Lhokseumawe ke Langsa masih dapat dilakukan melalui jalur darat karena akses dari sisi timur Aceh, khususnya dari Aceh Tamiang menuju Lhokseumawe, masih dapat dilalui.

    Untuk penyaluran LPG, Pertamina telah melakukan pengiriman menggunakan Helicopter dengan metode sling load dari Lhokseumawe menuju Bener Meriah. Selain itu, Pertamina Patra Niaga menerapkan skema Alternative Emergency (AE) dengan moda kapal Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) sebagai perbantuan pengiriman skid tank LPG dari Lhokseumawe ke Banda Aceh, guna menopang pasokan ke wilayah Pidie Jaya dan Bireuen. Di lokasi Bireun, distribusi LPG dilakukan dengan menggunakan tali baja menyeberangi sungai karena akses jembatan yang terputus.

    “Pengiriman LPG melalui jalur laut dengan kapal Ro-Ro telah tiba di Banda Aceh pada hari kemarin. Ini merupakan alternatif terbaik yang dapat kami lakukan saat ini, meskipun distribusi masih dilakukan secara bertahap dan memerlukan pengaturan lanjutan karena belum sepenuhnya sesuai dengan tingkat permintaan”, lanjut Roberth.

    Sebagai langkah penguatan suplai, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan tambahan pasokan dengan mendatangkan truk skid tank LPG dari Dumai, Palembang, Batam, dan Jawa, yang direncanakan mulai tiba di Aceh pada 20 Desember 2025.

    Roberth menambahkan akan terus memantau kondisi di lapangan. Pertamina Patra Niaga juga memberikan bantuan hingga total 983 tabung LPG telah disalurkan, terdiri dari 244 tabung pada tahap tanggap darurat awal dan tambahan 739 tabung Bright Gas 12 kg yang difokuskan untuk wilayah Aceh dan sekitarnya.

    “Kami terus berupaya maksimal agar dapur umum dapat terus beroperasi maksimal melayani kebutuhan pangan para pengungsi,” ujar Roberth.

    Adapun bantuan untuk mendukung dapur umum pada beberapa hari terakhir berupa 739 tabung Bright Gas disalurkan untuk operasional posko dapur umum di Provinsi Aceh
    untuk posko di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Gayo Lues.

    Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menggunakan LPG secara bijak sesuai kebutuhan, serta tidak melakukan panic buying. Pertamina Patra Niaga akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

    “Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Pertamina terus melakukan upaya terbaik agar energi tetap terdistribusi di tengah keterbatasan akses yang ada”, tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Prabowo Perintahkan Hunian Sementara Pengungsi Banjir Sumatra Segera Rampung

    Prabowo Perintahkan Hunian Sementara Pengungsi Banjir Sumatra Segera Rampung

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk segera merampungkan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Senin, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12).

    “Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Seskab Teddy dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Dalam rapat terbatas itu, beberapa instruksi yang diberikan para menteri merupakan hasil peninjauan Presiden Prabowo langsung ke daerah-daerah terdampak bencana, yaitu pada 1 Desember 2025 di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara; Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh; dan Kabupaten Padang Pariaman di Sumatera Barat.

    Kemudian, kunjungan kedua Presiden di Provinsi Aceh pada 7 Desember 2025 tepatnya di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh, kemudian pada 12 Desember 2025 di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah, serta di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 13 Desember 2025.

    Dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Minggu (7/12) lalu, Presiden Prabowo menerima laporan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ada 30.000 lebih rumah warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang rusak akibat banjir bandang dan longsor. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah seiring dengan pendataan yang terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

    Kepala BNPB, dalam rapat tersebut, kemudian mengusulkan hunian sementara yang diperuntukkan kepada pengungsi nantinya dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana, sementara pembangunan hunian tetap untuk para pengungsi, diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden.

    Terkait anggaran, BNPB mengajukan Rp60 juta per unit hunian tetap kepada Presiden Prabowo. Sementara itu, untuk hunian sementara, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp30 juta per rumah.

    Hunian sementara yang dibangun itu berukuran 36 meter persegi lengkap dengan fasilitas kamar tidur, sarana MCK, dan ruangan lainnya.