kab/kota: Banda Aceh

Garuda Indonesia (GIAA) Targetkan Jual 49.000 Tiket Umrah

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) menargetkan sedikitnya 49.000 kursi penerbangan umrah selama Garuda Indonesia Umrah Festival 2025.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani menjelaskan penyelenggaraan ini merespons tingginya minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah.

“Kami memproyeksikan penjualan sedikitnya 49.000 kursi penerbangan yang tersedia untuk periode perjalanan, mulai September 2025 sampai Agustus 2026,” ujarnya, Jumat (29/8/2025).

Mengingat berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Garuda Indonesia Umrah Festival ini diselenggarakan di 16 kota besar di Indonesia.

Selama festival, tiket penerbangan umrah ditawarkan mulai Rp13,9 juta (PP) untuk rute Jakarta–Jeddah (PP), dan Rp15 juta untuk rute Jakarta–Madinah–Jeddah–Jakarta. Harga spesial juga tersedia dari Surabaya dan Makassar, mulai Rp14,9 juta.

Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim menargetkan lonjakan penjualan dan nilai transaksi dibandingkan dengan perhelatan pada Februari 2025.

“Kami menargetkan penjualan sekitar 49.000 kursi dengan nilai transaksi sekitar Rp740 miliar,” ujar Reza.

Pada Garuda Indonesia Umrah Festival (GUFT) 2024, Garuda berhasil menjual 28.000 kursi penerbangan dengan nilai transaksi mencapai Rp317 miliar.

Angka ini meningkat signifikan pada GUFT 2025 yang digelar Februari lalu di Jakarta, Surabaya, dan Makassar, dengan penjualan 34.000 kursi senilai sekitar Rp500 miliar.

Festival akan diawali di Jakarta (Mall Atrium Kota Kasablanka) pada 29–31 Agustus 2025, lalu dilanjutkan serentak di Surabaya (Royal Plaza), Makassar (Mall Ratu Indah), serta Kantor Penjualan Garuda Indonesia di berbagai kota pada 5–7 September 2025.

Kota-kota tersebut meliputi Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Bandung, Balikpapan, Banjarmasin, dan Lombok, dengan periode perjalanan yang ditawarkan mulai September 2025 hingga Agustus 2026.

30/08/2025 02:30
Pemuda Aceh Curi Kartu ATM Sahabat, Rp 94 Juta Ludes buat Judol Regional 29 Agustus 2025

Pemuda Aceh Curi Kartu ATM Sahabat, Rp 94 Juta Ludes buat Judol
Tim Redaksi
BANDA ACEH, KOMPAS.com
– Seorang pemuda berinisial AW (25), warga Kabupaten Bireuen, Aceh, ditangkap polisi setelah mencuri kartu ATM sahabatnya sendiri dan menguras uang Rp 94 juta untuk bermain judi online.
Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, AKP Donna Briadi mengatakan korban adalah Ikhsan (24), warga Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar. Kasus ini terbongkar setelah Ikhsan mengetahui uangnya berkurang saat bertransaksi di salah satu galeri ATM kawasan Lampineung, Banda Aceh.
“Kami telah melakukan koordinasi dengan pihak bank untuk membuka CCTV secara bersurat, sehingga pelaku diamankan saat bersembunyi di Kabupaten lain yaitu di Bireuen,” kata Donna kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (29/8/2025).
Donna menjelaskan, pelaku ditangkap tim Opsnal Unit Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh pada Kamis (28/8/2025) malam sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah pondok samping rumahnya di Kecamatan Juli, Bireuen.
Dari pemeriksaan, AW mengaku menggunakan hasil kejahatannya untuk membeli sepeda motor CBR 250 cc seharga Rp 45 juta, sementara sisanya habis dipakai bermain
slot
judi
online
.
“Tidak tanggung-tanggung jumlah deposit yang ia lakukan. Jumlahnya fantastis, di antaranya ada yang Rp 10 juta beberapa kali, ada juga Rp 5 juta beberapa kali,” ujarnya.
Donna menyebut, korban dan pelaku sebelumnya bersahabat dekat. Pelaku mengetahui PIN ATM korban ketika membantu pembuatan kartu di bank, lalu mencuri kartu tersebut yang disimpan di rumah korban.
Akibatnya, korban mengalami kerugian Rp 94 juta. Kini AW telah dibawa ke Mapolresta Banda Aceh untuk menjalani proses hukum.
Donna mengimbau masyarakat menjaga kerahasiaan PIN ATM agar tidak mudah diketahui orang lain.
“Setiap kita memencet nomor PIN itu, agar ditutup menggunakan tangan untuk lebih safety. Jangan terlalu tebuka,” kata Donna.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/08/2025 14:59
Jadwal & Lokasi Demo Buruh Hari Ini 28 Agustus, Hindari Kawasan Ini!

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh yang terdiri dari Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Koalisi Serikat Pekerja akan menggelar aksi demo besar-besaran pada hari ini, Kamis (28/8/2025) dengan tuntutan utama kenaikkan upah minimum (UMP) 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa demo buruh di Jakarta akan dipusatkan di dua lokasi, yakni DPR RI dan Istana Kepresidenan.

Adapun, aksi demo akan dimulai pukul 09.00 WIB dan akan diikuti sekitar 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang.

“Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025).

Said menjelaskan, unjuk rasa kali ini diberi nama HOSTUM alias Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah. Dia menyebut bahwa aksi ini akan dilakukan secara damai, dengan tujuan menyampaikan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

Tuntutan pertama adalah penolakan terhadap upah murah dan tuntutan upah minimum 2026 sebesar 8,5%–10,5% pada 2026. Said menyebut perhitungan ini dilakukan berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Menurutnya, rentang kenaikan upah minimum itu terbilang layak seiring inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 yang diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 5,1%–5,2%.

Tuntutan kedua adalah penghapusan outsourcing, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 dicabut. Pihaknya memandang praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu di luar pekerjaan inti. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Tuntutan berikutnya berkaitan dengan reformasi pajak perburuhan, yang mana buruh menuntut adanya kenaikan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dari Rp4,5 juta per bulan menjadi Rp7,5 juta per bulan, serta meminta agar pajak atas tunjangan hari raya (THR) dan pesangon dihapus.

Berikutnya, buruh menuntut agar UU Ketenagakerjaan yang baru agar disahkan. Menurut Said, MK telah mengeluarkan Putusan No. 168/PUU-XXI/2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPSI Andi Gani, KSPI, dan FSPMI, yang menegaskan bahwa paling lama dalam dua tahun harus lahir undang-undang baru yang keluar dari jeratan Omnibus Law.

“Karena itu, dalam aksi 28 Agustus, Partai Buruh dan koalisi serikat pekerja mendesak agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru. Buruh tidak mau lagi janji hanya sebatas wacana, sementara praktik eksploitatif terus berlangsung,” ujar Said Iqbal.

Selain isu HOSTUM, reformasi pajak, dan sahkan UU Ketenagakerjaan yang Baru, isu lain yang akan disuarakan dalam aksi 28 Agustus 2025 adalah pembentukan satuan tugas (satgas) PHK, sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, serta revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem Pemilu 2029 mendatang.

Berikut daftar kabupaten/kota yang menjadi titik demonstrasi buruh 28 Agustus:

– Jakarta
– Serang, Banten
– Bandung, Jawa Barat
– Semarang, Jawa Tengah
– Surabaya, Jawa Timur
– Medan, Sumatera Utara
– Banda Aceh, Aceh
– Batam, Kepulauan Riau
– Bandar Lampung, Lampung
– Banjarmasin, Kalimantan Selatan
– Pontianak, Kalimantan Barat
– Samarinda, Kalimantan Timur
– Makassar, Sulawesi Selatan
– Gorontalo

Berikut daftar tuntutan demo buruh 28 Agustus 2025:

Hapus outsourcing dan tolak upah murah (Naikkan upah minimum 2026 8,5% – 10,5%)
Setop PHK dan Bentuk Satgas PHK
Reformasi pajak perburuhan (naikkan PTKP Rp7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon/THR/JHT, hapus diskrimisasi pajak buruh perempuan menikah)
Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
Sahkan RUU Perampasan Aset – Berantas Korupsi
Revisi RUU Pemilu – Redesain sistem Pemilu 2029

28/08/2025 09:14
Sekolah Rakyat, Vokasi & Tata Kelola Pendidikan

Bisnis.com, JAKARTA – Hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan, pendidikan memengaruhi modal sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi yang menjadi penggerak ekonomi. Negara yang serius dalam membangun pendidikan seperti Korea Selatan, Singapura, dan Jerman—mampu melesat pertumbuhannya. Oleh karena itu, pendidikan adalah pondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan bonus demografi yang kurang dari dua dekade lagi, kualitas sumber daya manusia menjadi penentu apakah Indonesia akan menjadi negara maju atau justru terjebak dalam siklus middle income trap. Investasi pendidikan bukan sekadar kewajiban moral, tetapi keharusan strategis.

Sejak amendemen keempat Undang Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, negara diwajibkan mengalokasikan 20% anggaran pendidikan dari APBN dan APBD. Implementasinya baru benar-benar berjalan penuh pada 2009 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Sejak saat itu, belanja pendidikan melonjak—pada 2024, alokasinya dana pendidikan mencapai Rp665 triliun atau 20% APBN. Namun, besar anggaran tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas hasil pendidikan.

Salah satu terobosan awal adalah pengenalan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan pada 2005. BOS berhasil memperluas akses pendidikan dasar dan menekan angka putus sekolah. Angka Partisipasi Murni SD kini mencapai 99,5% dan SMP di atas 90%. Namun, problem utama berada pada kualitas pembelajaran. Hasil tes PISA 2022 (yang terbit pada tahun 2023) menempatkan Indonesia di peringkat 69 dari 81 negara, menunjukkan bahwa BOS efektif untuk akses, tetapi terbatas didalam peningkatan mutu.

Di tingkat pendidikan tinggi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diluncurkan pada 2012 menjadi terobosan lanjutan. Hingga 2024, lebih dari 35 ribu mahasiswa dibiayai, baik di dalam maupun luar negeri. Banyak alumni kembali ke Indonesia mengabdi di birokrasi, kampus, maupun sektor swasta. LPDP bukan hanya beasiswa, tetapi juga simbol kehadiran negara dalam menyiapkan generasi masa depan.

Baru baru ini, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI) untuk membentuk skema pendanaan bagi pengembangan Akademi Kader Bangsa, sebuah jaringan melibatkan lebih dari 10 SMA unggulan berasrama dengan kurikulum International.

Baccalaureate (IB) di Indonesia, yang di proyeksikan mampu menampung siswa berprestasi dari berbagai daerah untuk kurun waktu 10 tahun ke depan dengan harapan melahirkan generasi muda berstandar global.

Dalam pemerintahan saat ini, Sekolah Rakyat menjadi terobosan baru. Konsep boarding school untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu memberi harapan bahwa pendidikan menjadi solusi keluar dari kemiskinan. Tidak hanya membangun gedung, tetapi juga menyiapkan guru, kurikulum, hingga pola asrama yang membentuk karakter bagi siswa. Sekolah Rakyat menjadi model inovasi, layaknya charter schools di Amerika atau sekolah berasrama di India, yang menekankan akses sekaligus kualitas.

Namun, pendidikan bukan hanya soal akademis. Vokasi menjadi kunci menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Sayangnya, data BPS 2023 menunjukkan lulusan SMK justru menyumbang angka pengangguran tertinggi, 10,4 persen. Ini menandakan kesesuaian/link and match dengan industri belum berjalan optimal. Padahal, dengan kerja sama internasional—seperti pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Banda Aceh oleh pemerintah Jerman— pendidikan vokasi bisa menjawab kebutuhan tenaga kerja masa depan.

Indonesia bisa belajar dari pengalaman global. Jerman sukses dengan sistem dual apprenticeship yang menggabungkan teori di sekolah dengan praktik di industri. Korea Selatan mengembangkan Meister Schools yang membuat lulusan SMK setara dengan universitas. Singapura melalui Institute of Technical Education (ITE) menghasilkan lulusan dengan sertifikasi global dengan kolaborasi bersama industri. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa jika dirancang tepat, pendidikan vokasi bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan mobilitas sosial.

Pertanyaannya bagaimana arah tata kelola dana pendidikan Indonesia? Pertama, dana BOS perlu diarahkan lebih tepat sasaran dengan indikator mutu, bukan hanya akses. Kedua, LPDP harus diperluas dengan bidang prioritas strategis, dengan fokus pada sektor sains, teknologi, dan ekonomi. Ketiga, Sekolah Rakyat harus terus di kembangkan agar mencapai jangkauan yang lebih luas. Keempat, memperbanyak sekolah vokasi berstandar internasional yang terhubung dengan industri agar lulusan SMK benar-benar siap kerja.

Investasi pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak terlihat dalam lima tahun politik, tetapi akan menentukan lima dekade bangsa. Jika dana pendidikan dikelola dengan tepat, Indonesia bukan hanya bisa memenuhi amanat konstitusi 20%, tetapi juga memastikan generasi mudanya siap bersaing di panggung global.

Indonesia Emas 2045 bisa kita raih apabila sekolah rakyat, BOS, LPDP, dan pendidikan vokasi berjalan sebagai sebuah ekosistem yang saling menguatkan. Dari akses dasar hingga kepemimpinan global, pendidikan adalah fondasi utama kebesaran bangsa ini.

28/08/2025 08:00
Demo Buruh Besar-besaran Kamis 28 Agustus 2025, Cek Daftar Kotanya – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi nasional ini diprakarsai oleh Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, termasuk di dalamnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Menurut Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal, di nasional, demo buruh akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta. Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota.

Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain

Serang – Banten,
Bandung – Jawa Barat,
Semarang – Jawa Tengah,
Surabaya – Jawa Timur,
Medan – Sumatera Utara,
Banda Aceh – Aceh,
Batam – Kepulauan Riau,
Bandar Lampung – Lampung,
Banjarmasin – Kalimantan Selatan,
Pontianak – Kalimantan Barat,
Samarinda-Kalimantan Timur,
Makassar – Sulawesi Selatan,
Gorontalo, dan berbagai daerah lain.

Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Said Iqbal menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

Salah satu tuntutan yang dibawa buruh dalam demo tersebut yaitu tolak upah murah. Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5%–10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

“Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5%,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, Rabu (27/8/2025).

Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

27/08/2025 11:30
IEG Gelar Sosialisasi Nonton Bersama Secara Legal Kepada Pelaku Usaha di Banda Aceh

IEG kembali mengajak kepada para pelaku usaha UMKM, restoran, kafe, hotel, event organizer, dan para pihak yang tertarik untuk mengadakan kegiatan nonton bersama di tempat komersial, untuk segera bergabung ke dalam jaringan IEG Sports Hub agar terdaftar sebagai mitra resmi kegiatan nonton bersama.

Dengan menjadi mitra resmi IEG, maka akan menciptakan peluang bisnis yang lebih besar bagi UMKM, kafe, restoran, hotel dan pelaku usaha lainnya. Hal ini dikarenakan ruang komersial mereka akan menjadi pusat keramaian dan hiburan terutama bagi komunitas olahraga.

Ada 3 klasifikasi kategori yang mana pelaku usaha dapat mendaftarkan diri untuk menjadi mitra resmi kegiatan nonton bersama, yaitu :

1. Kategori I – Kafe/restoran permanen dengan kapasitas di bawah 100 orang dan tidak menjual hard liquor;

2. Kategori II – Kafe/restoran dengan penjualan hard liquor dan kapasitas lebih besar;

3. Kategori III – Venue tidak permanen seperti atrium mal, parkiran, hall, atau area publiklainnya.

27/08/2025 11:20
Buruh Demo Tuntut Kenaikan UMP 2026 Besok, Ini Jadwal dan Lokasinya

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh yang terdiri dari Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Koalisi Serikat Pekerja akan menggelar aksi demonstrasi dengan tuntutan utama kenaikkan upah minimum (UMP) 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa demo buruh pada Kamis (28/8/2025) besok di Jakarta, akan berpusat di DPR RI atau Istana Kepresidenan. Aksi akan dimulai pukul 09.00 WIB dan akan diikuti sekitar 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang.

“Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025).

Said menjelaskan, unjuk rasa kali ini diberi nama HOSTUM alias Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah. Dia menyebut bahwa aksi ini akan dilakukan secara damai, dengan tujuan menyampaikan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

Tuntutan pertama adalah penolakan terhadap upah murah dan tuntutan upah minimum 2026 sebesar 8,5%–10,5% pada 2026. Said menyebut perhitungan ini dilakukan berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Menurutnya, rentang kenaikan upah minimum itu terbilang layak seiring inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 yang diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 5,1%–5,2%.

Tuntutan kedua adalah penghapusan outsourcing, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 dicabut. Pihaknya memandang praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu di luar pekerjaan inti. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Tuntutan berikutnya berkaitan dengan reformasi pajak perburuhan, yang mana buruh menuntut adanya kenaikan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dari Rp4,5 juta per bulan menjadi Rp7,5 juta per bulan, serta meminta agar pajak atas tunjangan hari raya (THR) dan pesangon dihapus.

Berikutnya, buruh menuntut agar UU Ketenagakerjaan yang baru agar disahkan. Menurut Said, MK telah mengeluarkan Putusan No. 168/PUU-XXI/2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPSI Andi Gani, KSPI, dan FSPMI, yang menegaskan bahwa paling lama dalam dua tahun harus lahir undang-undang baru yang keluar dari jeratan Omnibus Law.

“Karena itu, dalam aksi 28 Agustus, Partai Buruh dan koalisi serikat pekerja mendesak agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru. Buruh tidak mau lagi janji hanya sebatas wacana, sementara praktik eksploitatif terus berlangsung,” ujar Said Iqbal.

Selain isu HOSTUM, reformasi pajak, dan sahkan UU Ketenagakerjaan yang Baru, isu lain yang akan disuarakan dalam aksi 28 Agustus 2025 adalah pembentukan satuan tugas (satgas) PHK, sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, serta revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem Pemilu 2029 mendatang.

Berikut daftar kabupaten/kota yang menjadi titik demonstrasi buruh besok:

– DKI Jakarta
– Serang, Banten
– Bandung, Jawa Barat
– Semarang, Jawa Tengah
– Surabaya, Jawa Timur
– Medan, Sumatera Utara
– Banda Aceh, Aceh
– Batam, Kepulauan Riau
– Bandar Lampung, Lampung
– Banjarmasin, Kalimantan Selatan
– Pontianak, Kalimantan Barat
– Samarinda, Kalimantan Timur
– Makassar, Sulawesi Selatan
– Gorontalo

Berikut daftar tuntutan demo buruh 28 Agustus 2025:

Hapus outsourcing dan tolak upah murah
Naikkan upah minimum tahun 2026 8,5% – 10,5%
Naikkan upah minimum sektoral plus 0,5% – 5% dari upah minimum 2026
Setop PHK dan Bentuk Satgas PHK
Reformasi pajak perburuhan (naikkan PTKP Rp7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon/THR/JHT, hapus diskrimisasi pajak buruh perempuan menikah)
Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
Sahkan RUU Perampasan Aset – Berantas Korupsi
Revisi RUU Pemilu – Redesain sistem Pemilu 2029

27/08/2025 11:02
5 Buruh Gelar Aksi 28 Agustus di Jakarta, Ini Titik Kumpul dan Rute Pergerakannya Nasional

Buruh Gelar Aksi 28 Agustus di Jakarta, Ini Titik Kumpul dan Rute Pergerakannya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi serentak, pada Kamis (28/8/2025).
Aksi nasional ini diprakarsai Partai Buruh bersama koalisi serikat pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, aksi akan dipusatkan di depan Gedung DPR dan Istana Kepresidenan Jakarta.
“Dari Cikarang (massa demonstrasi) lewat tol, dari Cikupa-Balaraja lewat tol, dari Bogor-Depok lewat Jalan Raya Bogor, dan dari Pulo Gadung-Sunter lewat jalan biasa arah DPR RI,” kata Said Iqbal, kepada Kompas.com, Rabu (27/8/2025).
Selain Jakarta, aksi serupa juga akan digelar di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo, dan sejumlah daerah lain.
Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).
Said Iqbal menegaskan, aksi dilakukan secara damai dan menjadi momentum bagi buruh menyampaikan aspirasi.
Beberapa tuntutan utama yang akan disuarakan yakni:
1. Naikkan upah minimum 8,5-10,5 persen pada 2026
Menurut Said, angka tersebut sejalan dengan formula yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 168, dengan mempertimbangkan inflasi 3,26 persen dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1-5,2 persen.
2. Hapus sistem outsourcing
Buruh menolak praktik
outsourcing
yang dinilai kian meluas, termasuk di BUMN, meskipun putusan MK sudah membatasinya hanya untuk pekerjaan penunjang.
3. Reformasi pajak
Buruh menuntut kenaikan PTKP dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan, serta penghapusan pajak atas THR dan pesangon.
4. Sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru
Said menegaskan, setahun setelah putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2024, DPR dan pemerintah belum menunjukkan kemajuan signifikan. Padahal, aturan baru harus disahkan maksimal dua tahun setelah putusan keluar.
Selain empat isu utama tersebut, buruh juga akan menyoroti persoalan perlindungan pekerja digital platform, pekerja medis, transportasi, tenaga pengajar, hingga jurnalis.
Dalam aksi 28 Agustus, Partai Buruh dan koalisi serikat pekerja juga membawa isu lain, di antaranya pembentukan Satgas PHK, pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, dan revisi RUU Pemilu untuk desain sistem pemilu 2029.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/08/2025 09:22
7 Buruh Bakal Demo di DPR dan Istana Besok, Bawa 5 Tuntutan Ini Nasional

Buruh Bakal Demo di DPR dan Istana Besok, Bawa 5 Tuntutan Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Elemen buruh disebut bakal mengikuti demo di depan gedung DPR atau Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Para buruh ini berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta, seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang.
“Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Said Iqbal menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal kepada
Kompas.com
, Selasa (26/8/2025).
Ada lima isu yang dibawa di dalam aksi demo besok, apa saja:
Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Menurut Said, inflasi diproyeksikan mencapai 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen dalam kurun Oktober 2024 hingga September 2025.
“Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen,” kata dia.
Said juga mengungkit klaim pemerintah yang menyebut angka pengangguran menurun dan kemiskinan berkurang. Dengan demikian, pemerintah semestinya berani menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Said, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu.
Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.
“Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegas Said Iqbal.
Menurut Said, masyarakat di sejumlah daerah menjerit karena beban pajak meningkat. Di Pati, Jawa Tengah, misalnya, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah memicu perlawanan warga.
“Di tengah kondisi daya beli yang terus melemah, kebijakan menaikkan pajak justru melukai masyarakat. Konsumsi rumah tangga menurun, ekonomi melambat, sementara rakyat dipaksa menanggung beban tambahan. Ironisnya, orang kaya justru diampuni lewat tax amnesty,” ujar Said Iqbal.
“Di sinilah Partai Buruh bersama koalisi serikat pekerja, termasuk KSPI, menyerukan perlunya reformasi pajak perburuhan,” tegasnya.
Buruh, kata dia, menuntut menaikkan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dari Rp 4,5 juta per bulan, menjadi Rp 7,5 juta per bulan.
Menurutnya, dengan selisih itu, masyarakat bisa memakainya untuk hal-hal konsumtif yang bisa mendorong perputaran uang dan daya beli di masyarakat.
Selain itu, Said Iqbal juga meminta hapus pajak atas THR dan pesangon. Selama ini, THR yang diterima buruh sebagian besar habis untuk ongkos mudik, biaya sekolah anak, atau kebutuhan pokok lainnya.
“Jika pajak THR dan pesangon dihapus, uang itu tidak hilang dari perputaran ekonomi. Justru akan kembali ke pasar dalam bentuk konsumsi barang dan jasa, yang pada akhirnya menghasilkan PPN untuk negara. Artinya, negara tidak benar-benar kehilangan penerimaan, hanya cara pungutnya yang lebih adil,” ujarnya.
Ia menegaskan, reformasi pajak bukan hanya sekadar menjadi kepentingan buruh pabrik atau karyawan kantor, tapi juga pekerja di sektor informal lain yang selama ini kerap terbebani.
Menurut Said Iqbal, dengan reformasi pajak perburuhan, keadilan fiskal bisa lebih terasa. Sehingga, pajak tidak lagi menjadi alat negara untuk menarik uang dari masyarakat, tapi juga menjadi instrumen untuk menjaga daya beli dan menggerakkan roda ekonomi.
“Ketika daya beli rakyat terjaga, produksi meningkat, PHK bisa ditekan, bahkan ada peluang penyerapan tenaga kerja baru.
Said mengatakan, panitia kerja di DPR tak kunjung membahas secara serius, usai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 168/PUU-XXI/2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPSI Andi Gani, KSPI, dan FSPMI.
Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa paling lama dalam dua tahun harus lahir undang-undang ketenagakerjaan baru yang keluar dari jeratan Omnibus Law.
“Karena itu, dalam aksi 28 Agustus, Partai Buruh dan koalisi serikat pekerja mendesak agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru. Buruh tidak mau lagi janji hanya sebatas wacana, sementara praktik eksploitatif terus berlangsung,” ujar Said Iqbal.
Ada tujuh isu yang menjadi dasar gugatan para buruh ke MK, yaitu upah layak yang melindungi pekerja, penghapusan outsourcing, pembatasan karyawan kontrak, prosedur PHK yang adil, pesangon yang layak, pembatasan tenaga kerja asing terutama unskilled workers, hingga hak cuti melahirkan, cuti hamil dan cuti panjang.
Selain tujuh poin di atas, ada beberapa isu baru yang semakin penting. Misalnya, perlindungan pekerja digital platform seperti Gojek, Grab, Blibli, dan Tokopedia.
Selama ini mereka disebut “mitra”, padahal bekerja penuh tanpa perlindungan layaknya pekerja. Konferensi ILO pada Juni 2025 bahkan sudah menegaskan pentingnya regulasi untuk melindungi pekerja platform.
“Kami berharap Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal peduli pada orang kecil—petani, buruh, nelayan, dan guru—dapat mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Undang-undang ini bukan sekadar payung hukum, tetapi benteng perlindungan bagi pekerja di seluruh sektor,” pungkasnya.
Said menilai, para perawat, bidan, dan dokter di banyak rumah sakit besar menerima upah minim dengan jam kerja tinggi. Sementara, beban kerja mereka sangat vital bagi keselamatan orang lain.
Begitu juga pekerja transportasi yang dipaksa mengejar target dengan sistem ritase, hingga mengancam keselamatan mereka sendiri dan pengguna jalan.
Buruh juga menuntut perlindungan bagi pekerja kampus dan sekolah swasta, dosen, guru, jurnalis, hingga pekerja media yang kerap mengalami PHK sepihak dengan pesangon dicicil.
Semua ini menegaskan bahwa RUU Ketenagakerjaan baru harus hadir untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia tanpa terkecuali.
“Kami meyakini, dua tahun adalah waktu yang cukup untuk melahirkan undang-undang baru. Kini tinggal satu tahun tersisa sebelum tenggat MK berakhir. Jika tidak, maka pemerintah dan DPR akan mencederai keadilan hukum sekaligus mengkhianati jutaan buruh,” ujar Said Iqbal.
Selain di Jakarta, aksi serupa juga digelar serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar di Indonesia.
Wilayah itu meliputi Serang, Banten; Bandung, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; Surabaya, Jawa Timur; Medan, Sumatera Utara; Banda Aceh, Aceh; Batam, Kepulauan Riau; Bandar Lampung, Lampung; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Pontianak, Kalimantan Barat; Samarinda, Kalimantan Timur; Makassar, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/08/2025 07:29
Industri daur ulang investasikan 1,3 miliar dolar AS di Aceh

Kami menyambut baik rencana investasi ini dan Pemerintah Aceh siap untuk memfasilitasi proses kehadiran industri ini.

Banda Aceh (ANTARA) – PT Aceh Green Industri (AGI) menyatakan akan berinvestasi senilai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat (AS) di Aceh dengan membangun fasilitas pengolahan dan pemulihan tembaga serta litium di Aceh.

“Kami menyambut baik rencana investasi ini dan Pemerintah Aceh siap untuk memfasilitasi proses kehadiran industri ini,” kata Pelaksana Harian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Rahmadhani, di Banda Aceh, Selasa.

Ia menjelaskan DPMPTSP Aceh akan memastikan kemudahan dalam pengurusan perizinan yang mencakup izin pendirian pabrik, izin operasi, izin ekspor-impor, izin penggunaan lahan, hingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Menurut dia, kehadiran proyek strategis di kawasan Aceh Besar itu diproyeksikan akan menciptakan 2.000 lapangan kerja dan secara signifikan mengurangi emisi karbon hingga 2 juta ton per tahun.

Menurut dia, rencana investasi besar tersebut menjadi agenda utama dalam rapat fasilitasi yang digelar oleh DPMPTSP Aceh.

Direktur Utama PT Aceh Green Industri Munawar Khalil menyatakan komitmen investasi tersebut akan direalisasikan setelah semua perizinan dilengkapi oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya.

“Perusahaan siap mendukung proyek pengolahan dan pemulihan baterai lithium dengan melibatkan teknologi ramah lingkungan,” kata Munawar.

PT Aceh Green Industri akan segera melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan izin dan membangun koordinasi lebih lanjut dengan Bea Cukai, KSOP, dan perusahaan pelayaran, serta pertemuan lanjutan dengan PT Pembangunan Aceh (PEMA) untuk mematangkan persiapan proyek.

Perwakilan PT AGI, Michael Soh dalam pertemuan tersebut memaparkan bahwa fasilitas tersebut akan menjadi pabrik daur ulang yang 100 persen ramah lingkungan, dengan fokus pada kumparan motor kendaraan listrik (EV) dan baterai lithium-ion.

Ia mengatakan pembangunan akan dilakukan dalam dua tahap, dimulai dengan pabrik di atas lahan 10 hektare yang ditargetkan beroperasi dalam 10 bulan, diikuti pengembangan di lahan seluas 90 hektare.

“Proyek ini menggunakan teknologi pemulihan berbasis AI dengan efisiensi hingga 99 persen serta ekstraksi material berkemurnian tinggi yang sesuai standar global,” kata Michael.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

26/08/2025 19:13