Xcloud.id

kab/kota: Banda Aceh

  • Pertamina Salurkan 360 Ton Elpiji untuk 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

    Pertamina Salurkan 360 Ton Elpiji untuk 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

    Jakarta –

    Pascabencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pola suplai dan distribusi energi mengalami tantangan akibat akses jalan yang terputus. PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga tetap berkomitmen menjaga pasokan energi, khususnya elpiji, meskipun hingga saat ini akses darat dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh masih dalam tahap perbaikan.

    Sebagai upaya menjaga kelancaran distribusi, Pertamina melakukan pengiriman elpiji melalui jalur laut dengan menyeberangkan mobil tangki LPG (skid tank) dari Lhokseumawe ke Banda Aceh.

    “Dalam kondisi pascabencana, Pertamina Patra Niaga melakukan pengiriman elpiji dari Lhokseumawe ke Banda Aceh melalui moda laut dengan menggunakan dua kapal, yakni Kapal Wira Loewisa dan Kapal Aceh Hebat 2, yang membawa total 24 unit skid tank,” ujar Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), Sunardi, Selasa (16/12).

    Sunardi menjelaskan, Kapal Wira Loewisa mengangkut 16 unit skid tank dan Kapal Aceh Hebat 2 mengangkut 8 unit skid tank, sehingga total sebanyak 24 skid tank telah dikirimkan. Setiap skid tank memiliki kapasitas muatan sekitar 15 metrik ton LPG.

    “Dengan total 24 skid tank berkapasitas masing-masing 15 metrik ton, maka elpiji yang dikirimkan mencapai sekitar 360 ton. Saat ini kami terus melakukan skema Ro-Ro (Roll On-Roll Off) dari Lhokseumawe ke Banda Aceh untuk segera didistribusikan ke 10 kabupaten/kota di Provinsi Aceh,” jelasnya.

    Sebanyak 360 ton LPG tersebut nantinya akan didistribusikan dalam bentuk tabung-tabung elpiji, dengan jumlah lebih dari 30 ribu tabung LPG subsidi subsidi 3 kilogram (kg) dan LPG non subsidi 12 kg, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh.

    Sunardi menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan elpiji. Pasokan sebesar 360 ton tersebut diharapkan dapat mengamankan kebutuhan elpiji masyarakat untuk beberapa hari ke depan.

    “Pertamina Patra Niaga berkomitmen penuh untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi elpiji guna memenuhi kebutuhan harian masyarakat, khususnya di wilayah terdampak pascabencana,” tambah Sunardi.

    Lebih lanjut, Sunardi berharap agar akses jalan yang menghubungkan Lhokseumawe dan Banda Aceh dapat segera pulih sehingga pola distribusi elpiji dapat kembali normal.

    “Apabila sarana dan prasarana jalan telah sepenuhnya pulih, kami memastikan penyaluran elpiji kepada masyarakat, khususnya di 10 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dapat berjalan lebih optimal,” tutup Sunardi.

    Pascabencana, jalur utama seperti Lhokseumawe-Bener Meriah serta jembatan penghubung Bireuen-Lhokseumawe belum dapat dilalui secara optimal, sehingga Pertamina mengimplementasikan jalur RAE (Regular, Alternatif, Emergency). Pada kondisi normal, jalur reguler distribusi LPG ke Banda Aceh disuplai dari Lhokseumawe melalui jalur darat.

    Namun kini, distribusi LPG dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh menggunakan skema distribusi alternatif. Untuk wilayah Banda Aceh, Pidie Jaya, dan Bireuen, pasokan LPG dialihkan dengan menyeberangkan armada skid tank menggunakan kapal laut dari Integrated Terminal Lhokseumawe menuju Fuel Terminal Krueng Raya, Banda Aceh. Dari titik tersebut, LPG kembali disalurkan melalui jalur darat ke wilayah sekitar.

    Sementara itu, distribusi BBM dan LPG ke Aceh Timur dan Langsa masih dapat dilakukan melalui jalur darat karena akses dari sisi timur Aceh, khususnya dari Aceh Tamiang menuju Lhokseumawe, masih dapat dilalui.

    Pertamina Patra Niaga juga mengerahkan pengiriman LPG menggunakan helikopter dengan metode sling load dari Lhokseumawe menuju Bener Meriah. Selain itu, perusahaan menerapkan skema Alternative Emergency dengan memanfaatkan kapal Ro-Ro untuk membantu pengiriman skid tank LPG ke Banda Aceh.**

    (akd/ega)

  • Didampingi Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

    Didampingi Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto untuk kesekian kalinya kembali menginjakkan kaki di wilayah bencana banjir dan tanah longsong, Rabu (17/12).

    Presiden yang didampingi Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengunjungi korban bencana di Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

    Pesawat kepresidenan PK GRD yang dinaiki Presiden Prabowo mendarat di Bandar Udara Internasional Minangkabau pukul 18.31 WIB.

    Saat tiba di bandara, presiden disambut langsung oleh Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi dan Kepala Polda Sumbar, Irjen Gatot Tri Suryanta.

    Presiden Prabowo dijadwalkan akan meninjau sejumlah wilayah terdampak bencana. Ini merupakan kali kedua Kepala Negara meninjau lokasi bencana di Sumatra Barat.

    Pada Senin (1/12), Presiden telah mengunjungi Padang Pariaman untuk mengunjungi para pengungsi. Diketahui, Presiden Prabowo telah tiga kali mendatangi sejumlah lokasi bencana banjir dan longsor di Sumatra.

    Sebelumnya, pada Senin (1/12), Presiden meninjau wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Aceh Tenggara di Provinsi Aceh, serta Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatra Barat.

    Selanjutnya pada Minggu (7/12), Prabowo menuju Provinsi Aceh untuk meninjau titik kerusakan dan dampak banjir signifikan di Kabupaten Bireuen, serta memimpin rapat khusus penanganan bencana Sumatra di Banda Aceh.

    Setelah kembali dari kunjungan kenegaraan luar negeri, Presiden kembali melanjutkan peninjauan pada Jumat (12/12) ke Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tamiang.
    Lalu pada Sabtu (13/12) Prabowo mengunjungi posko pengungsian korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, meninjau korban bencana di Takengon, Aceh Tengah, serta mengunjungi Posko Pengungsian MAN 1 Langkat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, untuk berdialog dengan masyarakat terdampak.

  • Perbaikan Jalan & Jembatan di Aceh Dikebut, Begini Kondisinya

    Perbaikan Jalan & Jembatan di Aceh Dikebut, Begini Kondisinya

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh mempercepat pemulihan konektivitas pascabencana di Provinsi Aceh. Saat ini, ruas Jalan Genting Gerbang-Celala-Batas Aceh Tengah/Nagan Raya telah kembali terhubung dan dapat dilalui kendaraan roda dua.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan akses dari sisi Nagan Raya masih dalam tahap perbaikan, khususnya pada jalan penghubung menuju Jembatan Krueng Beutong.

    “Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

    Selain ruas tersebut, pemulihan jalan dan jembatan pascabencana di Aceh juga menunjukkan perkembangan positif. Ruas Jalan Kota Banda Aceh-Meureudu kini telah kembali terhubung sebagai akses utama dari wilayah barat menuju pesisir utara Aceh.

    Ruas Jalan Meureudu-Batas Pidie Jaya/Bireuen juga telah berfungsi kembali setelah oprit jembatan yang runtuh selesai ditimbun. Jembatan tersebut dinyatakan fungsional sejak 12 Desember 2025.

    Di wilayah timur Aceh, ruas Jalan Batas Kota Lhokseumawe/Batas Aceh Utara-Kota Langsa juga sudah dapat dilalui usai pembersihan sedimen yang rampung pada 10 Desember 2025. Proses penanganan juga masih berlangsung pada ruas Jalan Kota Langsa-Kota Kuala Simpang, dengan target penyelesaian 19 Desember 2025.

    Ruas Jalan Kota Kuala Simpang-Batas Provinsi Sumatera Utara juga telah fungsional dan dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan. Namun beberapa titik akses sinyal masih terbatas dan pembersihan material lumpur serta kayu terus dilakukan.

    Selanjutnya, ada ruas Jalan Kota Kutacane-Batas Provinsi Sumatera Utara yang juga telah kembali dapat dilalui. Pengoperasian ruas ini membuka akses penting menuju wilayah selatan Aceh.

    Di samping iyu, Kementerian PU juga terus mempercepat pekerjaan on going pada sejumlah ruas jalan yang terdampak berat dan masih terputus akibat banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh. Salah satunya ruas Jalan Kota Bireuen-Batas Bireuen/Aceh Utara yang terputus akibat runtuhnya Jembatan Krueng Tingkeum/Kuta Blang.

    Akses sementara saat ini dilayani melalui jalur alternatif dengan jembatan bailey di Awe Geutah, dengan target open traffic pada 17 Desember 2025. Sementara pemasangan jembatan bailey pada jembatan eksisting ditargetkan selesai 20 Desember 2025.

    Kemudian ada ruas Jalan Kota Bireuen-Batas Bireuen/Bener Meriah, tepatnya di Jembatan Teupin Mane yang telah selesai dipasang Jembatan Bailey. Saat ini sedang dalam uji coba Jembatan Bailey dan dilanjutkan dengan penanganan badan jalan yang mengalami amblas.

    Ruas Jalan Batas Bireuen/Bener Meriah-Batas Bener Meriah/Aceh Tengah masih terputus akibat 7 jembatan yang rusak serta beberapa titik longsor dan amblas badan jalan, dengan target penyelesaian 30 Desember 2025.

    Penanganan juga dilakukan pada ruas Jalan Blangkejeren-Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara yang terputus akibat amblas dan putusnya badan jalan di beberapa titik. Penimbunan badan jalan pada ruas ini ditargetkan rampung 28 Desember 2025.

    Sementara ruas Jalan Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara-Kota Kutacane masih dalam penanganan 2 jembatan putus serta longsor badan jalan, dengan target ruas fungsional pada 30 Desember 2025.

    Selanjutnya ruas Jalan Batas Aceh Tengah/Nagan Raya-Lhok Seumot-Jeuram saat ini telah dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 setelah dilakukan penimbunan oprit jembatan dan pemasangan jembatan darurat. Penyelesaian penanganan secara menyeluruh ditargetkan pada 25 Desember 2025.

    Untuk ruas Jalan Geumpang-Pameue-Genting Gerbang-Simpang Uning, sebagian segmen telah fungsional, sedangkan segmen lainnya masih dalam proses pengangkutan Jembatan Bailey serta penanganan longsoran dan penimbunan badan jalan, dengan target penyelesaian 30 Desember 2025.

    Tonton juga video “Respons Mendagri Tito soal Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih”

    (acd/acd)

  • Pemulihan Listrik di Aceh Baru 65-70% PascaBanjir dan Longsor

    Pemulihan Listrik di Aceh Baru 65-70% PascaBanjir dan Longsor

    Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengatakan suplai listrik masih terkendala pascabanjir bandang dan tanah longsor melanda sebagian besar wilayah Aceh pada akhir November lalu.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan persentase pemulihan listrik di Aceh hingga saat ini masih sekitar 65%-70%. Di daerah yang terdampak cukup parah seperti Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah-Tenggara, dan Kabupaten Bener Meriah, persentasenya bahkan masih di bawah 45%.

    “Menurut informasi dari pihak PLN, akibat gagal interkoneksi arus tegangan tinggi maka suplai listrik masih terjadi kendala,” kata Muhammad MTA kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa listrik untuk wilayah Aceh akan menyala 93% pada Minggu (7/12) malam. Namun, kerusakan besar pada sistem kelistrikan Aceh terutama pada jaringan transmisi membuat target itu meleset.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan kerusakan terparah terjadi di jalur transmisi Bireuen-Arun. Banjir bandang membuat 6 (enam) tower di jalur itu roboh. Kondisi diperparah dengan badan sungai yang meluas hingga ratusan meter, membuat pembangkit di Arun tidak dapat mengaliri Banda Aceh secara optimal sehingga pemadaman bergilir dilakukan.

    “PLN Sempat melakukan sinkronisasi sistem dari pembangkit Arun menuju jaringan Aceh. Namun, saat proses perluasan sinkronisasi menuju Sigli dan Banda Aceh terjadi hambatan teknis sehingga penyaluran listrik terpaksa dihentikan sementara,” jelas Darmawan dilansir dari laman resmi PLN.

    Lebih jauh, robohnya lima tower di jalur transmisi Langsa-Pangkalan Brandan telah memutus sistem kelistrikan Aceh dengan Sistem Besar Sumatera dan meningkatkan risiko gangguan saat proses sinkronisasi.

    Darmawan menegaskan pihaknya bergerak cepat dalam pemulihan pasokan listrik di tengah tantangan berat di lapangan.

    Untuk mengurangi dampak pemadaman selama masa pemulihan, PLN terus menambah pasokan genset untuk kebutuhan darurat di fasilitas-fasilitas layanan publik seperti rumah sakit, pusat pemerintahan, posko pengungsian, dan infrastruktur telekomunikasi.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyaraka Aceh. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” kata Darmawan.

    Tim teknis PLN terus mengebut pemulihan suplai listrik di Aceh pascabencana banjir bandang dan tanah longsor. Dok PLN

  • Pertamina Salurkan 360 Ton Elpiji ke 10 Kabupaten/Kota di Aceh

    Pertamina Salurkan 360 Ton Elpiji ke 10 Kabupaten/Kota di Aceh

    Liputan6.com, Jakarta – Pascabencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pola suplai dan distribusi energi mengalami tantangan akibat akses jalan yang terputus. PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga terus menjaga pasokan energi, khususnya elpiji, meskipun hingga saat ini akses darat dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh masih dalam tahap perbaikan.

    Sebagai upaya menjaga kelancaran distribusi, Pertamina melakukan pengiriman elpiji melalui jalur laut dengan menyeberangkan mobil tangki LPG (skid tank) dari Lhokseumawe ke Banda Aceh.

    “Dalam kondisi pascabencana, Pertamina Patra Niaga melakukan pengiriman elpiji dari Lhokseumawe ke Banda Aceh melalui moda laut dengan menggunakan dua kapal, yakni Kapal Wira Loewisa dan Kapal Aceh Hebat 2, yang membawa total 24 unit skid tank,” ujar Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), Sunardi, pada Selasa (16/12).

    Sunardi menjelaskan, Kapal Wira Loewisa mengangkut 16 unit skid tank dan Kapal Aceh Hebat 2 mengangkut 8 unit skid tank, sehingga total sebanyak 24 skid tank telah dikirimkan. Setiap skid tank memiliki kapasitas muatan sekitar 15 metrik ton LPG.

    “Dengan total 24 skid tank berkapasitas masing-masing 15 metrik ton, maka elpiji yang dikirimkan mencapai sekitar 360 ton. Saat ini kami terus melakukan skema Ro-Ro (Roll On-Roll Off) dari Lhokseumawe ke Banda Aceh untuk segera didistribusikan ke 10 kabupaten/kota di Provinsi Aceh,” jelasnya.

    Sebanyak 360 ton LPG tersebut nantinya akan didistribusikan dalam bentuk tabung-tabung elpiji, dengan jumlah lebih dari 30 ribu tabung LPG subsidi subsidi 3 kilogram (kg) dan LPG non subsidi 12 kg, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh.

     

  • 8 Ruas Tol yang Dibuka Fungsional saat Libur Nataru

    8 Ruas Tol yang Dibuka Fungsional saat Libur Nataru

    Jakarta –

    Ada delapan ruas tol yang bakal dibuka secara fungsional dan gratis selama libur Nataru. Berikut daftarnya.

    Delapan ruas tol akan dibuka fungsional pada periode Libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Delapan ruas tol ini dapat difungsikan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode Nataru. Total panjang tol yang akan difungsionalkan mencapai 197,1 kilometer (km).

    “Untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru, Kementerian PU menambah 9 ruas tol fungsional dan operasional. Langkah ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta menghadirkan perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan efisien selama periode Nataru,” tulis Kementerian PU dalam akun Instagramnya.

    Daftar Ruas Tol yang Dibuka Fungsional selama Libur Nataru

    Pengendara bisa melewati tol fungsional tersebut secara gratis. Lalu dimana saja lokasinya? Dikutip laman Instagram Kementerian PU, berikut ini delapan ruas tol fungsional yang dibuka saat libur Nataru

    – Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeun) sepanjang 24,67 km
    – Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Sebagian Seksi 4 (Sinaksak-Simpang Pinei) sepanjang 12,37 km
    – Tol Palembang-Betung Seksi 2 (Rengas-Pulau Rimau) sepanjang 30,75 km
    – Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi 1 dan 2 (Gending-Paiton) sepanjang 24,08 km
    – Tol Junction Palembang Ramp 1,5,6,7B, dan 8 sepanjang 7,57 km
    – Tol Cikampek/Cikopo Palimanan pelebaran lajur ke-3 (KM 72+200-110+359 dan KM 129+975-131+475 A/B) sepanjang 39,38 km
    – Tol Tangerang-Merak pelebaran lajur ke-3 Segmen Cilegon Timur-Cilegon Barat KM 86+950-95+000 A/B sepanjang 8,05 km
    – Tol Ibu Kota Negara (IKN) Seksi 3A, 3A2, 3B, 3B2, 5A, 5B, 6A, dan Jembatan Pulau Balang sepanjang 50,227 km.

    Selain ruas tol fungsional tersebut, terdapat ruas tol operasional yang telah beroperasi pada kuartal IV 2025. Berikut daftarnya:

    -Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg Seksi 1 (JC Sedyatmo-IC Kosambi) 4,70 kilometer

    Tol fungsional tersebut akan mulai dioperasikan secara fungsional pada tanggal 16 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026 pada pukul 07-17.00 WIB, kecuali Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji – Seulimeum) yang telah fungsional sejak 6 Desember 2025.

    (dry/din)

  • Hingga Hari Ini Listrik Masih Padam, Korban Banjir Aceh Minta Prabowo Copot Pejabat PLN Regional 17 Desember 2025

    Hingga Hari Ini Listrik Masih Padam, Korban Banjir Aceh Minta Prabowo Copot Pejabat PLN Regional 17 Desember 2025

    Hingga Hari Ini Listrik Masih Padam, Korban Banjir Aceh Minta Prabowo Copot Pejabat PLN
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Masyarakat korban banjir di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh meminta Presiden RI Prabowo Subianto mencopot jabatan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Darmawan Prasojo dan General Manager PLN Unit Induk Distribusi (IUD) Provinsi Aceh, Eddi Saputra.
    Pasalnya, dua pejabat itu dinilai paling bertanggungjawab atas lambannya pemulihan
    listrik
    pascabanjir di Provinsi Aceh. Apalagi hingga hari ini listrik di Aceh masih padam. 
    “Sudah waktunya Pak Prabowo menunjukan sikap tegas, pejabat tak kompeten dan sering memberi data keliru dari lapangan dicopot. Agar menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya,” terang Qusthalani, korban banjir di Desa Matang Ubi, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Selasa (16/12/2025).
    Berkali-kali
    PLN
    menjanjikan pemulihan listrik di seluruh kabupaten/kota, namun faktanya tidak sesuai lapangan. “Hingga hari ini listrik masih padam berhari-hari,” terangnya.
    Hal yang sama disebutkan korban banjir di Desa Meunasah Mee Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aswadi.
    Dia menyebutkan, Kota Lhokseumawe dinyatakan pulih 100 persen oleh PT PLN Persero. Namun, faktanya pemadaman masih berjam-jam dalam satu hari.
    “Misalnya pukul 18.00 WIB padam, nanti baru menyala keesekoran harinya. Sekitar delapan atau sembilan jam padam dalam satu hari. Ini daerah yang dinyatakan 100 persen pulih, bagaimana pula di pedalaman sana,” terang Aswed.
    Sikap tegas Presiden akan memulihkan kekesalan rakyat terhadap layanan perusahaan listrik negara itu.
    “Jika memang gagal dan tak mampu, sebaiknya Presiden bersikap tegas, copot jajaran Dirut hingga GM PLN di Aceh,” pungkasnya.
    Listrik dinyatakan pulih berkali-kali oleh manajemen PT PLN dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Faktanya, sepanjang jalan utama Medan-Banda Aceh listrik masih padam. Kondisi itu menyulitkan korban banjir untuk membersihkan rumah dari rendaman lumpur.
    Apalagi saat listrik padam, maka dipastikan sinyal telekomunikasi juga padam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aceh Minta Bantuan PBB Terkait Penanganan Bencana, Ini Alasannya

    Aceh Minta Bantuan PBB Terkait Penanganan Bencana, Ini Alasannya

    Jakarta: Pemerintah Aceh meminta dukungan dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut. 

    “Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, dikutip dari Antara.

    Dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatan yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Menurut Muhammad, permohonan bantuan ini dikarenakan pengalaman saat bencana tsunami 2024 silam.

    “Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata dia. 
     

    Muhammad menyampaikan, saat ini tercatat sebanyak 77 lembaga dengan melibatkan 1.960 relawan telah berpartisipasi dalam upaya pemulihan bencana di Aceh. Seluruhnya tercatat di Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh, yang terdiri atas lembaga atau organisasi nonpemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional.

    Ia menambahkan, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat masih berpotensi bertambah seiring berjalannya respons kebencanaan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat upaya kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, ormas dan OKP, serta masyarakat Aceh secara mandiri.

    Sejumlah lembaga yang telah terdaftar di Desk Relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, dan lainnya.

    “Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” tutup Muhammad MTA.

    Jakarta: Pemerintah Aceh meminta dukungan dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut. 
     
    “Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, dikutip dari Antara.
     
    Dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatan yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Menurut Muhammad, permohonan bantuan ini dikarenakan pengalaman saat bencana tsunami 2024 silam.

    “Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata dia. 
     

     
    Muhammad menyampaikan, saat ini tercatat sebanyak 77 lembaga dengan melibatkan 1.960 relawan telah berpartisipasi dalam upaya pemulihan bencana di Aceh. Seluruhnya tercatat di Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh, yang terdiri atas lembaga atau organisasi nonpemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional.
     
    Ia menambahkan, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat masih berpotensi bertambah seiring berjalannya respons kebencanaan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat upaya kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, ormas dan OKP, serta masyarakat Aceh secara mandiri.
     
    Sejumlah lembaga yang telah terdaftar di Desk Relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, dan lainnya.
     
    “Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” tutup Muhammad MTA.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Aceh Minta Bantuan PBB Terkait Penanganan Bencana, Ini Alasannya

    Aceh Minta Bantuan PBB Terkait Penanganan Bencana, Ini Alasannya

    Jakarta: Pemerintah Aceh meminta dukungan dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut. 

    “Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, dikutip dari Antara.

    Dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatan yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Menurut Muhammad, permohonan bantuan ini dikarenakan pengalaman saat bencana tsunami 2024 silam.

    “Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata dia. 
     

    Muhammad menyampaikan, saat ini tercatat sebanyak 77 lembaga dengan melibatkan 1.960 relawan telah berpartisipasi dalam upaya pemulihan bencana di Aceh. Seluruhnya tercatat di Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh, yang terdiri atas lembaga atau organisasi nonpemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional.

    Ia menambahkan, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat masih berpotensi bertambah seiring berjalannya respons kebencanaan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat upaya kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, ormas dan OKP, serta masyarakat Aceh secara mandiri.

    Sejumlah lembaga yang telah terdaftar di Desk Relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, dan lainnya.

    “Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” tutup Muhammad MTA.

    Jakarta: Pemerintah Aceh meminta dukungan dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut. 
     
    “Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, dikutip dari Antara.
     
    Dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatan yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Menurut Muhammad, permohonan bantuan ini dikarenakan pengalaman saat bencana tsunami 2024 silam.

    “Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata dia. 
     

     
    Muhammad menyampaikan, saat ini tercatat sebanyak 77 lembaga dengan melibatkan 1.960 relawan telah berpartisipasi dalam upaya pemulihan bencana di Aceh. Seluruhnya tercatat di Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh, yang terdiri atas lembaga atau organisasi nonpemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional.
     
    Ia menambahkan, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat masih berpotensi bertambah seiring berjalannya respons kebencanaan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat upaya kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, ormas dan OKP, serta masyarakat Aceh secara mandiri.
     
    Sejumlah lembaga yang telah terdaftar di Desk Relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, dan lainnya.
     
    “Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” tutup Muhammad MTA.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Pemerintah Kirim 16.000 Tabung LPG 3 kg Tambahan ke Banda Aceh

    Pemerintah Kirim 16.000 Tabung LPG 3 kg Tambahan ke Banda Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah menambah pasokan LPG 3 kg sebanyak 16.000 tabung ke Aceh. Hal ini memastikan keandalan pasokan energi bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah tersebut. 

    Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi menyampaikan bahwa pemerintah bergerak cepat untuk menjamin ketersediaan energi tetap aman di tengah masa tanggap darurat.

    “Pertamina akan menambahkan pasokan 16.000 tabung LPG subsidi 3 kg yang akan dikirimkan ke Banda Aceh untuk memitigasi kendala kurangnya pasokan LPG khususnya di Provinsi Aceh,” ujar Rudy melalui keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

    Dia menegaskan, mobilisasi tambahan stok ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah untuk terus melakukan pemantauan intensif dan berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk memastikan percepatan distribusi. 

    Dengan begitu, kelangkaan akibat terputusnya akses logistik pasca bencana dapat segera teratasi dan beban masyarakat dapat berkurang.

    “Kami menyadari bahwa bencana hidrometeorologi ini memberikan tantangan tersendiri pada jalur distribusi logistik. Namun, pemerintah berkomitmen memastikan energi tetap tersedia bagi masyarakat,” jelasnya.

    Rudy menjelaskan, pengiriman tambahan stok LPG tersebut akan dibagi menjadi dua kloter. Pengiriman pertama diperkirakan akan tiba hari ini sebanyak 6.000 tabung, sedangkan 10.000 tabung sisanya akan tiba di Banda Aceh pada esok Rabu (17/12/2025).

    Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sidang kabinet paripurna melaporkan terkait dengan pengiriman LPG di Aceh, masih menghadapi tantangan sulitnya akses untuk mendistribusikan LPG.

    “Kemudian kalau Aceh, Bapak Presiden, jujur saya katakan di tiga kabupaten [di Aceh] memang membutuhkan effort yang sangat luar biasa karena akses darat belum bisa. Jadi kami masih drop LPG Pertamina pakai heli, pakai pesawat Hercules, ada jalan-jalan tikus juga kami pakai, kemudian rakit juga kita lakukan. Apapun yang bisa kita dorong untuk bisa melakukan percepatan,” kata Bahlil di Istana Presiden, Senin (15/12/2025).

    Untuk diketahui, akses darat untuk pasokan LPG ke wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, dan Bireun dari Lhokseumawe saat ini masih terputus. 

    Oleh karena itu, Pertamina melakukan pasokan emergency melalui jalur laut dengan menggunakan kapal Roro dari Lhokseumawe ke Banda Aceh.

    Adapun, pasokan LPG dari laut ini telah dapat menyuplai kebutuhan LPG ke Banda Aceh dan sekitarnya untuk keperluan dapur umum dan masyarakat. 

    Selain itu, penyaluran LPG Bright Gas untuk wilayah terisolasi (Bener Meriah & Aceh Tengah) dilakukan menggunakan jalur udara (sling load) dengan helikopter milik BNPB.