Xcloud.id

kab/kota: Badung

  • Menteri Kelautan Minta Pagar Laut Jangan Dibongkar Dulu, Ini Alasannya

    Menteri Kelautan Minta Pagar Laut Jangan Dibongkar Dulu, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta agar pencabutan pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tangerang ditunda.

    Pencabutan pagar laut itu menurutnya tak perlu buru-buru dilakukan. Sebab penyidikan masih perlu dilakukan untuk mengetahui siapa sebenarnya yang memasang pagar tersebut.

    “Pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah tahu siapa yang menanam kan lebih mudah (penyidikan),” kata Trenggono di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, dikutip dari Antara, Minggu (19/1/2025).

    Trenggono menilai pagar laut dari bambu itu menjadi barang bukti dari kegiatan di ruang laut yang dinilai ilegal. Semestinya, dia menilai, bila sudah ada proses hukum yang ada ketetapan resminya baru lah pagar itu bisa dibongkar.

    “Saya dengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, saya tidak tahu, harusnya itu barang bukti setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa (dicabut),” papar Trenggono.

    Meski beberapa bagian pagar itu sudah dicabut, dia memastikan proses penyidikan yang dilakukan saat ini tetap berlanjut. Pihaknya pun sudah menyegel pagar laut misterius tersebut untuk memudahkan proses penyidikan.

    Yang jelas, sampai saat ini tidak ada satu pun pengajuan izin dari pihak tertentu yang memasang pagar laut tersebut kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    Posisi pihaknya sendiri hanya menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan sanksi hukum hingga potensi adanya kerugian negara, kata Trenggono, merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.

    “Dari sisi lingkungan, saya kira Menteri Lingkungan Hidup yang bisa menghitung (kerugian). Kalau dari kami kegiatan (ilegal) di laut itu dari sisi administratif,” ujar Trenggono.

    Seperti diketahui, sejak Sabtu 18 Januari 2025 kemarin, 600 personel TNI Angkatan Laut (AL) bersama warga Tanjung Pasir Tangerang membongkar pagar laut sepanjang lebih dari 30 km yang sebelumnya disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Pembongkaran ini dipimpin langsung Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto. Dilansir Antara, puluhan kapal TNI AL dan nelayan membongkar pagar yang terbuat dari bambu dengan cara merobohkan. Mereka mengikatkan tali pada pagar, kemudian menariknya sampai roboh.

    Target per hari pagar yang dirobohkan sepanjang 2 km. Personel TNI AL yang terlibat terdiri dari personel Lantamal, Dislambair, Kopaska, Diskes, hingga Pomal.

    Harry Indarto menegaskan pembongkaran pagar laut ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Kepentingan akses para nelayan melaut menjadi pertimbangannya.

    “Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf Angkatan Laut untuk membuka akses, terutama bagi para nelayan yang akan melaut,” tutur Harry.

    (hal/rrd)

  • Menteri Kelautan Minta Pagar Laut Tak Dibongkar: Itu Barang Bukti

    Menteri Kelautan Minta Pagar Laut Tak Dibongkar: Itu Barang Bukti

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyayangkan tindakan pembongkaran pagar laut sepanjang 30 kilometer (km) di Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Tangerang, Banten, oleh TNI AL. 

    Menurutnya, pembongkaran pagar laut perlu menunggu proses penyidikan selesai sehingga pihak yang bertanggungjawab dapat diproses hukum. 

    “Pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah tahu siapa yang menanam kan lebih mudah [penyidikan],” kata Sakti di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/1/2025), dilansir dari Antara. 

    Sakti mengatakan, seharusnya pagar laut dari bambu itu menjadi barang bukti dari kegiatan yang ia nilai ilegal tersebut.

    “Saya dengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, saya tidak tahu, harusnya itu barang bukti setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa [dicabut],” ucapnya.

    Meski beberapa bagian pagar itu sudah dicabut, dia memastikan proses penyidikan yang dilakukan saat ini tetap berlanjut.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), lanjut dia, juga sudah menyegel pagar laut misterius tersebut untuk memudahkan proses penyidikan.

    Dia menjelaskan, tidak ada satu pun pengajuan izin dari pihak tertentu yang memasang pagar laut tersebut kepada KKP. Kalau pun ada pengajuan, lanjut dia, pihaknya harus memeriksa detail perairan itu untuk memastikan tidak masuk kawasan konservasi.

    “Jadi kalau ada seperti itu jelas pasti kami larang kegiatan seperti itu. Tapi itu tidak ada pengajuan sehingga kami lakukan penyegelan,” ucapnya.

    Dia menjelaskan KKP hanya menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan dari instansi KKP. Sementara itu, sanksi hukum hingga potensi adanya kerugian negara, lanjut dia, merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.

    “Dari sisi lingkungan, saya kira menteri lingkungan hidup yang bisa menghitung [kerugian]. Kalau dari kami kegiatan [ilegal] di laut itu dari sisi administratif,” ucapnya.

    Sebelumnya, pada Sabtu (18/1/2025), sebanyak 600 personel TNI AL beserta nelayan membongkar pagar laut dari garis Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga hingga pesisir Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo.

    Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto di Tangerang, mengatakan, proses pembongkaran pagar laut dari bambu itu dilakukan secara bertahap sepanjang 2 kilometer yang melibatkan sejumlah unsur TNI AL dan nelayan.

    Ia menyebutkan tahapan pembongkaran pertama itu sedikitnya melibatkan 30 kapal nelayan sebagai pengangkut objek pagar bambu tersebut.

  • Pemerintah Bersihkan Sampah Plastik di 6 Sungai Jawa-Bali

    Pemerintah Bersihkan Sampah Plastik di 6 Sungai Jawa-Bali

    Bali, Beritasatu.com – Pemerintah saat ini tengah fokus menangani masalah sampah plastik yang berasal dari empat sungai di Pulau Jawa dan dua sungai di Bali, yang akhirnya bermuara ke laut dan mencemari sejumlah pantai di Pulau Dewata.

    Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan Sungai Ciliwung menyumbang sekitar 20-30% dari total sampah yang masuk ke laut.

    “Sungai Ciliwung menjadi penyumbang utama karena melintasi wilayah perkotaan padat penduduk, termasuk Provinsi Jawa Barat dan Jakarta. Selain Ciliwung, ada pula tiga sungai besar lainnya di Jawa yang menjadi kontributor, yaitu Sungai Citarum, Sungai Bengawan Solo, dan Sungai Brantas,” tutur Hanif Faisol saat menghadiri kegiatan bersih-bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu (19/1/2025).

    Di Bali, aliran sampah plastik berasal dari dua sungai utama, yakni Tukad Badung dan Tukad Mati. “Kedua sungai ini memiliki panjang sekitar 20 dan 22 kilometer,” jelasnya.

    Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah merencanakan pemasangan jaring penangkap sampah di sejumlah sungai. Sampah yang terperangkap di jaring tersebut akan diambil agar tidak sampai ke laut. Program ini melibatkan kerja sama dengan Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP) serta didukung oleh negara seperti Norwegia dan Uni Emirat Arab (UEA).

    “Pemerintah UEA telah memberikan bantuan berupa alat penangkap sampah (trash boom), yang akan dipasang di 14 lokasi sungai di Bali,” tambahnya.

    Hanif menegaskan bahwa tahun ini, permasalahan sampah di Tukad Badung dan Tukad Mati harus diselesaikan. “Kami memiliki sumber daya manusia, tim, dan dana yang memadai, sehingga tidak boleh ada lagi sampah atau pencemaran di kedua sungai ini,” ujarnya.

    Kegiatan bersih-bersih sampah laut ini kembali digelar oleh para menteri Kabinet Merah Putih setelah sebelumnya diadakan pada Sabtu (4/1/2025) di Pantai Kuta, Kabupaten Badung. Sampah plastik hingga saat ini masih banyak ditemukan di sejumlah pantai wisata, seperti Jimbaran, Kelan, dan Kedonganan.

  • 3 Menteri KKP Minta Pagar Laut Tangerang Tak Dibongkar: Itu Barang Bukti Denpasar

    3 Menteri KKP Minta Pagar Laut Tangerang Tak Dibongkar: Itu Barang Bukti Denpasar

    Menteri KKP Minta Pagar Laut Tangerang Tak Dibongkar: Itu Barang Bukti
    Tim Redaksi
    BADUNG, KOMPAS.com 
    – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar.
    Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 kilometer tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP.
    “Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh angkatan laut, ya saya enggak tahu, harusnya itu barang bukti,” kata dia di Pantai Kedonganan, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu (19/1/2025).
    Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan
    pagar laut
    tersebut sudah diketahui.
    Hingga saat ini, pihak KKP masih menyelidiki pemilik pagar misterius tersebut.
    “Kalau pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah ketahuan siapa yg nanam. Kalau nyabut kan gampang. Kalau sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru jelas (dibongkar),” sambung Trenggono.
    Sebelumnya diberitakan, tiga pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025).
    Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak (Kopaska), Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair).
    Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto mengatakan, pelibatan personel Dislambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut.
    “Kami perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama,” ujar Harry di Tangerang, Sabtu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tidar bahas upaya cetak banyak kader pemenang pemilu/pilkada

    Tidar bahas upaya cetak banyak kader pemenang pemilu/pilkada

    Denpasar (ANTARA) – Tunas Indonesia Raya (Tidar) yang merupakan organisasi kepemudaan sayap Partai Gerindra membahas upaya ke depan untuk mencetak lebih banyak kadernya sebagai pemenang di pemilihan umum/pilkada.

    “Menekankan strategi Tidar ke depan untuk mencetak lebih banyak pemimpin, baik legislatif dan kepala daerah untuk kembali memenangkan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto di periode kedua mendatang,” kata Ketua Dewan Pembina Tidar, Aryo Djojohadikusumo.

    Hal ini disampaikannya di Kabupaten Badung, Sabtu, saat membuka Pra-Kongres IV Tidar yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 17-19 Januari 2025.

    Keponakan dari Presiden Prabowo Subianto itu mengingatkan bahwa awalnya organisasi kepemudaan ini hanya dibentuk oleh delapan orang, dan kini anggotanya sudah mencapai ribuan.

    Pra kongres ini kemudian dijadikan kesempatan untuk silaturahim setelah Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 serta menyiapkan kongres utama setelah Idul Fitri nanti.

    Ketua Umum Tidar Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo juga memberi semangat kepada anggotanya yang belum berhasil menang dalam perhelatan politik 2024.

    Ia meminta seluruh kader Partai Gerindra muda tetap berjuang untuk meraih kemenangan, selain itu tetap berkegiatan yang tidak gegap gempita, melainkan merakyat.

    “Setiap musim ada orangnya dan setiap orang ada musimnya,” kata Rahayu.

    “Kegiatan harus merakyat menjangkau seluruh pemuda di daerah masing-masing,” sambung Anggota DPR RI itu.

    Pra-Kongres IV Tidar sendiri dihadiri 42 pengurus daerah, dengan empat di antaranya datang dari luar negeri yaitu Malaysia, Singapura, Turki, Australia, dan 38 provinsi di Indonesia.

    Sebelum menuju kongres utama, para politisi muda ini mengisi diri dengan berkegiatan di Bali, dari aksi bersih pantai yang sampahnya dibawa ke bank sampah dan hasilnya disumbangkan ke sekolah-sekolah, hingga menyosialisasikan program Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis.

    Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Muliawan Arya atau De Gadjah juga sepakat mendorong peran organisasi muda partai dalam meraih kemenangan.

    Menurut dia, peran anak muda penting dan sejauh ini ia melihat keanggotaan mereka yang terbuka dan merakyat, bukan ekslusif.

    “Jadi, Tidar garda terdepan untuk Partai Gerindra ke depan karena 5 tahun kita tidak ada hajatan politik jadi mesin partai harus dipanaskan, Tidar garda terdepan karena Gen Z, milenial, dan pemilih pemula nanti bagaimana, mau buat kegiatan seperti apa nanti didiskusikan,” ujarnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri Tegaskan Anggaran Daerah untuk Makan Bergizi Gratis Tidak Wajib

    Mendagri Tegaskan Anggaran Daerah untuk Makan Bergizi Gratis Tidak Wajib

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan antusiasme pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat tinggi.

    Dari 415 kabupaten dan 93 kota, mayoritas telah menyatakan partisipasinya, bahkan mulai mengalokasikan anggaran melalui APBD.

    “Untuk 2025, kontribusi daerah dari APBD kabupaten/kota mencapai Rp 2,3 triliun. Jika ditambah kontribusi dari APBD provinsi yang memiliki PAD kuat, totalnya mencapai Rp 5 triliun. Dengan dana ini, kita dapat membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah,” jelas Tito soal program Makan Bergizi Gratis.

    Namun menurutnya, partisipasi ini tidak bersifat wajib.  Selain itu, Tito juga menyebut bahwa pembangunan infrastruktur seperti dapur atau satuan pelayanan berukuran 150 meter persegi di sekolah akan menjadi salah satu prioritas.

    “Nantinya, sekolah akan mengelola anggaran ini dengan pengawasan dari puskesmas dan inspektorat kabupaten/kota untuk memastikan higienis dan keberlanjutan program,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Tito menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan memprioritaskan daerah-daerah dengan angka stunting dan kemiskinan tinggi, terutama di wilayah Indonesia Timur.

    “Daerah seperti Kabupaten Badung, dengan PAD besar dan kemampuan anggaran tinggi, mampu mennutup semua kebutuhan SD. Namun, untuk daerah dengan PAD rendah, seperti di Indonesia Timur, fokusnya mungkin hanya mencakup 500 anak, sementara sisanya akan dibiayai oleh Badan Gizi Nasional,” ujar Tito.

  • Balita Asal Australia Tewas Tercebur ke Kolam Renang Vila Bali 

    Balita Asal Australia Tewas Tercebur ke Kolam Renang Vila Bali 

    DENPASAR – Balita perempuan asal Australia berinsial JAE yang masih berusia tiga tahun tewas tercebur ke kolam renang di vila Jalan Beraban, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.

    Kasi Humas Polres Badung Ipda Putu Sukarma mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis (16/1) sekitar pukul 13.06 WITA.”

    Jenazah (sudah) dititipkan di rumah duka di Rumah Sakit Darmayadnya Denpasar,” kata Ipda Sukarma, Jumat, 17 Januari.

    Saksi sempat melihat korban berada di kolam renang bagian dangkal tanpa pelampung.

    Tapi beberapa waktu kemudian, balita ini terjatuh masuk ke kolam renang. Balita ini meninggal di rumah sakit BIMC.

    “Selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menggunakan EKG (elektrokardiogram) dan korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 13.58 WITA. Kemudian dari Rumah Sakit BIMC menghubungi mobil jenazah untuk  dititipkan di rumah duka di Rumah Sakit Darmayadnya Denpasar,” ujarnya.

  • Mendagri Sebut Kontribusi Pemda Biayai MBG Tingkatkan Elektabilitas Kepala Daerah Nasional 17 Januari 2025

    Mendagri Sebut Kontribusi Pemda Biayai MBG Tingkatkan Elektabilitas Kepala Daerah Nasional 17 Januari 2025

    Mendagri Sebut Kontribusi Pemda Biayai MBG Tingkatkan Elektabilitas Kepala Daerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mendagri
    Tito Karnavian
    menyatakan bahwa partisipasi pemerintah daerah dalam program
    makan bergizi gratis
    (MBG) dapat meningkatkan
    elektabilitas kepala daerah
    sekaligus mendukung
    kesehatan anak
    -anak.
    Hal ini disampaikan Tito usai rapat membahas MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).
    “Mereka harus bawa yang ingin berpartisipasi. Kenapa? Satu untuk kepentingan anak-anak, kesehatan anak mereka. Ya bagi kepala daerah terpilih, ini kan naikin elektabilitas juga, nyentuh langsung masyarakat di bawah,” kata Tito, Jumat.
    Tito menyebut,
    pemda
    menyadari kontribusi anggaran untuk MBG juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
    Hal ini mengingat, pembeli pasokan bahan baku pangan sudah pasti.
    Setidaknya, kata Tito, pemerintah daerah bakal berkontribusi hampir Rp 5 triliun untuk program MBG sepanjang tahun 2025.
    Rinciannya, Rp 2,3 triliun dari pemerintah kabupaten/kota dan Rp 2,5 triliun dari pemerintah provinsi.
    Jumlah ini diambil dari kesanggupan masing-masing daerah, karena pemerintah pusat tidak menjadikannya pengeluaran wajib (
    mandatory spending
    ) tiap daerah.
    “Kita enggak
    mandatory
    . (Jumlahnya) tergantung dari PAD-nya (pendapatan asli daerah) masing-masing,” ucap Tito.
    Ia mencontohkan sejumlah daerah dengan kemampuan fiskal yang berbeda.
    Di Kabupaten Badung, Bali, misalnya, mampu membiayai seluruh anak-anak di wilayahnya dengan total sekitar 72.000 anak-anak karena PAD mencapai 90 persen.
    Sementara, anggaran transfer pemerintah pusat hanya 10 persen dari APBD Kabupaten Badung.
    Namun, ada pula daerah dengan PAD rendah, seperti daerah-daerah di wilayah Papua.
    “Yang PAD-nya kan rendah sekali, seperti Indonesia bagian timur. Nah, kalau ini mereka ya sudah (biayai) 500 anak saja. Yang lainnya akan di-cover oleh Badan Gizi Nasional. Kita kan menanyakan kesanggupannya mereka mau partisipasi,” ujar Tito.
    “Kita tahu, kita punya data berapa APBD-nya, berapa PAD-nya. Minimal itu adalah 0,2 persen, yang paling rendah itu 0,2 persen dari PAD, itu untuk ngurusin 500 siswa SD saja,” imbuh Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masuk Masa Panen, Petani Bali Berharap Harga Gabah Layak Sesuai HPP – Halaman all

    Masuk Masa Panen, Petani Bali Berharap Harga Gabah Layak Sesuai HPP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BALI – Petani di Bali, khususnya di Kabupaten Jembrana dan Badung, menghadapi kendala saat memasuki masa panen. 

    Curah hujan tinggi menurunkan hasil panen dan rendemen, diperparah oleh serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Harga gabah kering panen (GKP) pun belum mencapai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sehingga petani berharap Bulog dapat menyerap gabah dengan harga layak.

    I Wayan Riasa, petani asal Desa Pangyangan, Jembrana, mengungkapkan bahwa harga gabah di lahannya saat ini hanya Rp6.100.

    “Kami berharap agar Bulog membantu petani untuk menyerap dan memberikan harga yang layak sesuai dengan HPP. Dengan demikian, petani juga makin giat berusaha tani,” kata Wayan Riasa.

    Ia menjelaskan bahwa produktivitas tanaman padi di desanya mencapai 7 ton per hektare, dengan luas tanam 17 hektare.

    I Nengah Suandiasa, penyuluh pertanian Jembrana, juga melaporkan bahwa harga GKP belum sesuai dengan HPP yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh cuaca buruk sebelum panen, yang membuat banyak tanaman padi rebah dan memengaruhi kualitas gabah.

    “Faktor cuaca dan tingginya kadar air gabah kering panen sangat berpengaruh pada harga jualnya,” kata Suandiasa.

    Ia menambahkan, serangan hama penggerek batang padi kuning turut menurunkan hasil panen secara signifikan.

    Sementara itu, Tresnaningsih, penyuluh pertanian di Kelurahan Kerobokan, Badung, menyampaikan bahwa panen di lahan seluas 22 hektare masih berlangsung. Namun, hasil panen belum maksimal karena tingginya curah hujan.

    Produktivitas di Kelurahan Kerobokan tercatat mencapai 6,7 ton per hektare, dan pada Februari mendatang panen akan dilanjutkan di lahan seluas 29 hektare.

    Keluhan serupa disampaikan I Nengah Sugiana, petani di Kerobokan, yang mengungkapkan harga gabah rendah, diperburuk oleh akses ke lokasi panen yang sulit karena berada di seberang aliran sungai.

    “Sebenarnya harga gabah di lahan sebesar Rp5.800. Kami berharap bahwa sisa panen kami kali ini bisa dibeli sesuai dengan HPP yang ditetapkan pemerintah,” kata Sugiana.

    Ia juga menjelaskan bahwa cuaca buruk dan serangan OPT memengaruhi kualitas panen.

    “Walau saat ini kualitasnya berkurang karena curah hujan tinggi dan serangan OPT, kami berharap Bulog mau menyerap gabah kami secara maksimal,” tambahnya.

    Dengan berbagai kendala yang dihadapi petani, mereka berharap ada dukungan konkret dari pemerintah, khususnya melalui Bulog, untuk menyerap hasil panen dengan harga layak demi keberlanjutan usaha tani dan menjaga ketahanan pangan.

  • Update Kecelakaan Maut di Kota Batu: Susul sang Sopir, Pemilik Bus Ikut Jadi Tersangka – Halaman all

    Update Kecelakaan Maut di Kota Batu: Susul sang Sopir, Pemilik Bus Ikut Jadi Tersangka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut di Kota Batu, Jawa Timur.

    Sebelumnya, polisi menetapkan sopir bus pariwisata Sakhindra Trans dengan nomor polisi (nopol) DK 7942 GB berinisial MAS (30) sebagai tersangka.

    Terkini, akhirnya polisi juga menetapkan pemilik PT Sakhindra Cemerlang Wisata sekaligus pemilik bus wisata berinisial RW (33), asal Denpasar, Bali, sebagai tersangka.

    “Berdasarkan olah TKP dan penyidikan telah kami kembangkan dari lidik ke sidik, dari empat alat bukti, ditemukan korelasi kuat antara tindakan sopir dan kelalaian pemilik bus sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas,” kata Kapolres Batu, AKBP Andi Yudha Pranata, Jumat (17/1/2025), dilansir Tribun Jatim.

    Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti.

    Di antaranya, satu unit bus Hino, 6 kendaraan roda empat, 6 kendaraan roda dua, satu unit HP, surat pengecekan kendaraan bus Hino dari Dishub.

    Lalu akte pendirian PT Sakhindra Trans Cemerlang Wisata dan beberapa surat kendaraan lain.

    Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), diketahui bahwa kondisi bus Sakhindra Trans yang membawa rombongan dari SMK TI Bali Global Badung itu mengalami rem blong di Jalan Imam Bonjol.

    Bus tersebut kemudian menabrak kendaraan lain di perempatan Batos dan melaju tak terkendali di Jalan Patimura hingga berhenti di Jalan Ir Soekarno.

    Penyebab bus tak terkendali bukan hanya dari faktor manusia, melainkan juga ada faktor kendaraan yang fungsi pengeremannya tak berjalan dengan baik.

    “Hasil pemeriksaan terhadap kendaraan diperoleh informasi kampas rem depan sebelah kanan dan sebelah kiri mengalami aus dan tipis.” 

    “Kampas rem belakang sebelah kiri mengalami keausan dan tipis. Kondisi tromol depan bagian kanan dan kiri bergelombang tidak rata, kondisi tromol belakang sebelah kiri bergelombang dan tidak rata.”

    “Sehingga kesimpulannya pemilik kendaraan kurang memperhatikan perawatan kendaraan secara berkala,” ujarnya.

    Kondisi indikator tekanan rem angin dan unjuk kerja sistem rem angin sisa 0 kg/cm2 dari 8-9 kg/cm2 yang mana untuk kerja tidak baik dan tak ada sisa angin.

    Selain itu, bus didapati tak mengantongi KIR, beroperasi tanpa izin trayek dan surat izin angkutnya sudah dalam kondisi kedaluwarsa atau tidak aktif.

    KIR bus sudah kedaluwarsa sejak 15 Desember 2023, sedangkan untuk izin angkutan sudah tidak aktif per 26 April 2020.

    Akibat perbuatannya, tersangka MAS dijerat Pasal 311 ayat (2), (3), (4), (5) UU Nomor 22 Tahun 2009. 

    Sementara itu, RW dijerat dengan Pasal 315 ayat (1) Jo 311 ayat (2), (3), (4), (5) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau 359 atau 360 KUHP.

    “Pelaku dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta,” jelasnya

    Sebagaimana diketahui, peristiwa kecelakaan ini terjadi di Kota Batu pada Rabu (8/1/2025) lalu.  

    Akibat kejadian ini, empat orang tewas dan 10 orang lainnya mengalami luka-luka.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul: Pemilik Bus Pariwisata yang Rem Blong dan Picu Kecelakaan Maut di Kota Batu Jadi Tersangka.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJatim.com/Dya Ayu)